Memorandum Pak Agung Edit [PDF]

Citation preview

MEMORANDUM SERAH TERIMA JABATAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT



DARI Drs. AGUNG RAHARJO, MT.



KEPADA



Drs. AGUNG HARTONO, MT.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Jakarta, 01 Juli 2019



KATA PENGANTAR Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, tugas yang dipercayakan oleh Pemerintah sebagai Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat telah berakhir. Selama kurun waktu Desember 2017 sampai Juni 2019 kurang lebih 18 bulan, berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Perhubungan melalui BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat. Walaupun hasilnya belum maksimal, hal yang telah dicapai cukup menggembirakan, terutama adalah mulai tumbuhnya pola Pencapaian Tugas Pokok dan Fungsi di kantor ini ke arah yang semestinya. Buku Memorandum Serah Terima Jabatan Kepala BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban sebagai Kepala Kantor atas hasil kerja selama menjabat dan didasarkan kepada evaluasi terhadap Program Kerja yang pernah disusun sebelumnya. Dalam memorandum ini data-data dari setiap kegiatan pada setiap program dievaluasi untuk melihat perkembangannya dan kemudian digunakan untuk merumuskan usulan perbaikan ke depan. Pepatah mengatakan “tiada gading yang tak retak”, maka sebaik apapun pelaksanaan tugas yang dilaksanakan, apabila masih ada kesalahan dan kekurangan yang tidak disengaja, kiranya dapat diterima dan dimaafkan. Apabila ada kemajuan yang dicapai, itu dapat terwujud karena kerja keras kita bersama, dan sebagai tanggung jawab kita bersama. Bandung, 01 Juli 2019 Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat



Drs. AGUNG RAHARJO, MT. NIP. 19631018 198903 1 001



1



SEJARAH PEMBENTUKAN BPTD WIL. IX PROV. JAWA BARAT Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah-IX Jawa Barat di bentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka sejak tanggal 21 Juli 2017 dengan di tandai dengan pelantikan pejabat Balai Pengelola Transportasi Darat se Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 707 Tahun 2017 dan SK. 715 Tahun 2017 maka dibentuklah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat. Mulai saat itu untuk pertama kalinya Pejabat dan Staf Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah-IX Jawa Barat berkantor bersama dengan Satker Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Provinsi Jawa Barat di Jl. Setra Indah IV No. 18 Sukajadi, Bandung. Namun terhitung mulai tanggal 6 November 2007. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat telah memiliki kantor yang beralamat di Jl. Setrasari VI No. 3A, Sukasari Bandung 14052 sampai dengan saat ini. Dengan dukungan 18 Satuan Pelayanan yaitu 9 Terminal Tipe A dan 9 UPPKB (2 UPPKB aktif dan 7 UPPKB inaktif) dari sejak awal terbentuk di tahun 2017. Seiring dengan berkembangnya kinerja Balai sehingga terdapat 1 Terminal Tipe A yang sudah menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak non-fungsional dari sewa kios serta 3 UPPKB dalam persiapan reaktivasi.



2



DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................................................1 SEJARAH PEMBENTUKAN BPTD WIL. IX PROV. JAWA BARAT.......................2 BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................4 1.1



Latar Belakang............................................Error! Bookmark not defined.



1.2



Tugas dan Fungsi Unit Kerja.......................Error! Bookmark not defined.



1.3



Sumber Daya Manusia Unit Kerja...............................................................7



1.4



Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan...Error! Bookmark not defined.



1.5



Sistematika Pelaporan................................Error! Bookmark not defined.



BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................................11 2.1



Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....................................................11



2.2



Perjanjian Kinerja Tahun 2018..................................................................11



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................18 3.1



Tahapan Pengukuran Kinerja.....................Error! Bookmark not defined.



3.2



Pengukuran Capaian Kinerja......................Error! Bookmark not defined.



3.3



Analisis Efisiensi........................................................................................20



3.4



Realisasi Anggaran.....................................Error! Bookmark not defined.



BAB IV PENUTUP ...................................................Error! Bookmark not defined. LAMPIRAN...............................................................Error! Bookmark not defined. Lampiran I.



Capaian Tahun 2018.....................Error! Bookmark not defined.



Lampiran II. Peraturan Perundangan yg Dilegalkan Tahun 2018............Error! Bookmark not defined. Lampiran III. Rekapitulasi Realisasi Daya Serap Per Triwulan TA 2018.Error! Bookmark not defined. Lampiran IV. defined.



Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018.....Error! Bookmark not



Lampiran V.



Perjanjian Kinerja Tahun 2018......Error! Bookmark not defined.



Lampiran VI. defined.



Revisi Perjanjian Kerja Tahun 2018..........Error! Bookmark not



3



BAB I PENDAHULUAN 1.1.



Struktur Organisasi Kerangka Kelembagaan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, sesuai SK Menteri Perhubungan Nomor SK.38 Tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019. KEPALA BPTD TIPE B



KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA Tika Rizky, S.Pd, M.E



KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN Budi Santoso, S.SIT, M.M.Tr



KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Sugiyatno, S.Sos



SATUAN PELAYANAN



KEPALA SEKSI TRANSPORTASI SDP PERINTIS Mulia Siregar, S.Kom



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



Tabel 1.1 Struktur Organisasi BPTD Tipe B



Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, subbagian, satuan pelaksana, dan kelompok jabatan adalah sebagai berikut : a. Subbagian Tata Usaha Mempunyai



tugas



melakukan



penyusunan



bahan



rencana,



program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hokum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan. b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan 4



Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan kalibrasi



Kendaraan



peralatan



Bermotor



pengujian



(UPPKB),



berkala



pelaksanaan



kendaraan



bermotor,



pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri. c. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasan lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan. d. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan pengawasan



penyeberangan, angkutan



pengaturan,



sungai,



danau



pengendalian, dan



dan



penyeberangan,



penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan,



pengusulan



dan



pemantauan



tarif



dan



penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.



5



e. Satuan Pelayanan Melaksanakan tugas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. f. Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional



masing-masing



berdasarkan



ketentuan



peraturan



perundang-undangan, namun hingga saat ini Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat belum memiliki Kelompok Jabatan Fungsional. Bulan Januari 2019, kami telah mengajukan Jabatan Fungsional Arsiparis, namun belum dapat direalisasikan karena harus merevisi Peta Jabatan. 1.2.



Wilayah Kerja



BPTD WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT



KABUPATEN SUKABUMI



KABUPATEN GARUT



KABUPATEN CIANJUR



KABUPATEN MAJALENGKA



KOTA BANJAR



KABUPATEN BANDUNG



KABUPATEN KUNINGAN



KOTA BANDUNG



KABUPATEN BANDUNG BARAT



KABUPATEN CIREBON



KOTA CIMAHI



KABUPATEN PANGANDARAN



KABUPATEN INDRAMAYU



KABUPATEN SUMEDANG



KABUPATEN SUBANG



KABUPATEN CIAMIS



KABUPATEN KARAWANG



KABUPATEN TASIKMALAYA



KABUPATEN PURWAKARTA



KOTA CIREBON



KOTA TASIKMALAYA



KOTA SUKABUMI



6



1.3.



Sumber Daya Manusia No



UNIT KERJA



A



JUMLAH PEGAWAI PNS



PPNPN



Jumlah



Kantor Induk



20



31



51



B



Satpel Terminal



 



 



 



 



1. TTA Harjamukti - Cirebon



24



25



49



 



2. TTA Indihiang - Tasikmalaya



38



34



72



 



3. TTA KH. Ahmad Sanusi - Sukabumi



32



60



92



 



4. TTA Ciakar - Sumedang



18



44



62



 



5. TTA Guntur Melati – Garut



31



49



80



 



6 TTA Banjar - Banjar



18



39



57



 



7. TTA Cikampek - Cikampek



5



22



27



 



8. TTA Subang - Subang



15



40



55



 



9. TTA Kertawangunan - Kuningan



16



27



43



C



Satpel UPPKB



 



 



 



 



1. UPPKB Balonggandu - Karawang



26



15



41



 



2. UPPKB Losarang - Indramayu



29



23



52



2



2



4



 



3.



UPPKB



Kemang



-



Bogor



(operasi



minimal/pendataan)



 



4. UPPKB Bojong - Cianjur (belum operasi)



2



3



5



 



5. UPPKB Cibaragalan - Purwakarta (belum operasi)



3



1



4



4



0



4



 



6.



UPPKB



Tomo



-



Sumedang



(operasi



minimal/pendataan)



 



7. UPPKB Gentong - Tasikmalaya (operasi minimal)



3



3



6



 



8. UPPKB Sindangrasa - Ciamis (belum operasi)



5



1



6



284



411



695



TOTAL



Data sumber daya manusia sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) pada 30 Juni 2019 meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 411 (empat ratus sebelas) pegawai. 1.4.



Kegiatan Pokok Tahun 2019 7



Bidang Kepegawaian Peningkatan kompetensi pegawai:  Diklat teknis perlengkapan jalan angkatan 1 dan



di Bandung,



sudah terlaksana (kerjasama BP2TD Bali)  Diklat petugas pengatur lalu lintas UPPKB angkatan 1 dan 2 di Bandung sudah terlaksana (kerjasama BP2TD Bali) Peningkatan disiplin pegawai:  Rencana diklat kesamaptaan pada bulan Agustus 2019 di Sukabumi/Lembang.  Penetapan diusulkannya UPPKB Losarang menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Bidang Perencanaan  Sinergi penyusunan rencana strategis tahun 2020 s/d 2024.  Pemantapan penyusunan usulan Dana Alokasi Khusus.  Sinkronisasi kegiatan tahun 2019 dan 2020. Pengoperasian UPPKB Baru  UPPKB Tomo Sumedang  UPPKB Kemang Bogor  UPPKB Gentong Tasikmalaya Pekerjaan Kontraktual Tahun 2019 I. Bidang Lalu Lintas  Ruas Cimerak – Cidaun  Ruas Sukabumi-Cianjur-Padalaran  Ruas Banjar-Pangandaran-Cimerak  Ruas Soreang-Rancabali-Cidaun  Ruas Indramayu-Cirebon



8



 Ruas Cikampek-Padalarang  Ruas Cileunyi-Sumedang-Kadipaten  Ruas Kadipaten-Palimanan-Cirebon  Ruas Soekarno Hatta-Cibiru Ruas Bts.Kab.Bandung/Garut-Bts.Kab Tasikmalaya/Garut  Ruas Bts.Kab.Tasikmalaya/Garut-Rajapolah  Ruas Sewo-Lohbener  Ruas Bts.Kota Cirebon-Losari  Ruas Bts.Kab.Cirebon/Indramayu (Singakerta)-Bts.Kota Cirebon  Pemeliharaan di Provinsi Jawa Barat II. Bidang Prasarana  Rehabilitasi Terminal Sukabumi  Rehabilitasi Terminal Garut  Rehabilitasi Terminal Sumedang  Rehabilitasi Terminal Cirebon III.Bidang Angkutan Multimoda Subsidi Perintis Bandung Subsidi Perintis Bogor



1.5.



Usulan Kegiatan Kontraktual Tahun 2020



9



NO



URAIAN



 



I.BIDANG LALULINTAS



1



Bts. Kota Cianjur - Citarum - Jl. Raya Bandung (Kode Ruas : 030)



2 3



Bts. Kota Ciamis - Bts. Kota Banjar (Kode Ruas : 047)



4 5



Tegal Beuleud - Agrabinta - Sd. Barang (Kode Ruas : 056)



6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   1 2 3 4 5 6   1 2 3



Surade - Tegal Beuleud - Cibuni (Kode Ruas : 055) Sd. Barang - Cidaun (Kode Ruas : 057) Bts. Kota Cibadak - Cikembang - Jl. Perintis Kemerdekaan Cibadak (Kode Ruas : 076) Cikembang - Bagbagan (Kode Ruas : 077) Ruas jalan Sadang-Bts. Kota Purwakarta Bts. Kota Purwakarta - Cisomang (Kode Ruas : 082) Cijelag - Kadipaten (Kode Ruas : 087) Cirebon - Bts. Kab. Kuningan, Jl. Kranggasan, Jl. Jend. Sudirman (Kode Ruas : 090) Bts. Kota Kuningan - Bts. Kuningan / Majalengka Cipasung (Kode Ruas : 092) Bts. Kab. Ciamis / Majalengka Cageur - Bts. Kota Ciamis (Kode Ruas : 095) Batujajar - Soreang (Kode Ruas : 105) Jl. Lingkar Selatan Soreang - Ciwidey, Jl. Raya Ciwidey, Jl. Bhayangkara (Kode Ruas : 106) Rancabali - Bts. Bandung (Kode Ruas : 107) II.PRASARANA Rehabilitasi Terminal Cirebon Rehabilitasi Terminal Cikampek Rehabilitasi Terminal Garut Rehabilitasi Terminal Kuningan Pembangunan UPPKB Gentong Pembangunan UPPKB Tomo III.ANGKUTAN MULTIMODA Subsidi Keperintisan Bandung Subsidi Keperintisan Bogor Pemasangan ATCS di Kota Cirebon



10



BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1



Uraian Singkat Perencanaan Strategis Perencanaan Strategis tersebut dijelaskan dalam Strategic Map BPTD Wilayah IX Prov. Jawa Barat. Strategic Map tersebut dimaksudkan untuk lebih merinci dan mempertegas turunan Indikator Kinerja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam rangka memenuhi Stakeholder Perspective, Customer Perspective, dan Learn and Growth Perspective. (Strategic Map terlampir)



2.2



Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Perjanjian Kinerja (sebelumnya disebut dengan Penetapan Kinerja) sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan, merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang capaiannya ditunjukkan oleh indikator kinerja dan target. Perjanjian Kinerja dimaksudkan untuk lebih merinci target dan program kegiatan yang akan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun agar dapat dilaksanakan dengan terencana dan terarah. Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 memberi informasi mengenai: a. Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang dicapai pada periode Tahun 2018; b. Program yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun ke depan; c. Total alokasi anggaran dalam DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, ditampilkan dalam tabel berikut:



11



a. Subbagian Tata Usaha NO. (1) 1. 2.



SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN (2) Meningkatnya Kualitas Dan Kinerja ASN BPTD Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD



INDIKATOR KINERJA



SATUAN



TARGET



(3)



(4)



(5)



Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat Nilai AKIP



Orang



150



Nilai



0



Tingkat Penyerapan Anggaran Nilai Aset yang diinventarisasi Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan Perkantoran Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan



%



100



Rp.



0



Bulan



12



Bulan



12



1. 2. 3. 4. 5. 6.



NO.



KEGIATAN



ANGGARAN



(1) 1.



(2) Meningkatnya Kualitas Dan Kinerja ASN BPTD



2.



Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD



(3) 447,850,000 67,300,689,467



b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan NO. (1) 1.



SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN (2) Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan



INDIKATOR KINERJA



SATUAN



TARGET



(3)



(4)



(5)



Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan Jumlah trayek AKAP



Trayek



0



Trayek



0



Kontingensi/ Tanggap bencana Monitoring Dan Evaluasi LLAJ



Kegiatan



0



Laporan



0



1. 2. 3. 4.



12



2.



Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan dan Penyeberangan



5. 6.



 



Identifikasi Kecelakaan Menonjol Jumlah Sarana Dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat a. Jumlah Marka Jalan



 



b.



 



c.



 



d.



 



e.



 



f.



 



g.



Pembangunan Zona Selamat Sekolah Jumlah Rambu Lalu Lintas Jumlah Deliniator Jumlah Warning Light Jumlah APILL



Laporan



0



 



 



M2



15889



Lokasi



0



Unit



1112



Unit



0



Unit



64



Unit



8



Unit



1356



Unit



321



Unit



0



Unit



0



7.



Jumlah Guardrail h. Jumlah Penerangan Jalan Umum i. Jumlah Paku Jalan j. Jumlah Alat Pengawasan Jalan (Fasilitas Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor Portable) Jumlah Gakum ODOL



Kegiatan



0



8.



Jumlah Ramcheck



Kegiatan



0



9.



Jumlah Monitoring dan Evaluasi Prasarana LLAJ Pengadaan Alat Uji Perlengkapan Jalan Jumlah ATCS Baru



Kegiatan



0



Unit



0



Kota



0



Jumlah ATCS Lanjutan Jumlah Monitoring Keselamatan Transportasi Darat



Kota



0



Kegiatan



0



     



10. 11. 12. 13.



13



14.



15. 3.



Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat



16. 17.



 



4.



5.



Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat Meningkatnya Aplikasi Skema Manajemen Transportasi Perkotaan



18.



19.



Jumlah Materi Sosialisasi Keselamatan Transportasi LLAJ Jumlah Kampanye Dan Sosialisasi Keselamatan LLAJ Prosentase Sarana Pelayanan AKAP yang Memenuhi SPM Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan a. Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor Analisis Dampak Lalu Lintas Jumlah Penerapan MRLL



Kab/Kota



0



Kegiatan



0



%



0



 



0



Unit



0



Lokasi



0



Lokasi



0



NO. KEGIATAN (1) (2) 1. Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan 2. Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan dan Penyeberangan 3.



Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat



4.



Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat



5.



Meningkatnya Aplikasi Skema Manajemen Transportasi Perkotaan



ANGGARAN (3) 7,520,341,000



24,682,986,533 0 104,400,000 0



c. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis



14



NO. (1) 1.



2.



SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN (2) Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan dan Penyeberangan



INDIKATOR KINERJA



SATUAN



TARGET



(3)



(4)



(5)



1.



Monitoring Dan Evaluasi ASDP



Laporan



0



2.



Jumlah Monitoring dan Evaluasi Prasarana ASDP Jumlah Materi Sosialisasi Keselamatan Transportasi ASDP Jumlah Kampanye Dan Sosialisasi Keselamatan ASDP Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai Jumlah Pembangunan Pelabuhan Danau



Kegiatan



0



Kab/Kota



0



Kegiatan



0



Lokasi



0



Lokasi



1



3.



4. 3.



NO. (1) 1.



2. 3.



Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat



5. 6.



KEGIATAN (2) Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan dan Penyeberangan Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat



ANGGARAN (3) 310,000,000



0 2,500,000,000



d. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan



15



NO. (1) 1.



SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN (2) Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan dan Penyeberangan



INDIKATOR KINERJA



SATUAN



TARGET



(3)



(4)



(5)



Lokasi



0



Lokasi



1



Unit



1



Unit



1



Dokumen



0



Lokasi



7



1. 2. 3. 4.



2.



3.



NO. (1) 1. 2. 3.



Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat



5.



6.



Jumlah Pembangunan UPPKB Jumlah Rehabilitasi UPPKB Pengadaan Alat Kalibrasi Pengadaan Alat Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat Jumlah Rehabilitasi Terminal



KEGIATAN (2) Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan dan Penyeberangan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat



ANGGARAN (3) 13,333,162,000 0 14,000,000,000



Untuk mencapai output sebagaimana yang telah dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dialokasikan anggaran total untuk Unit Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp119.235.385,- (seratus sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima rupiah)



16



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu satu s/d lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana stategis yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 terhadap target PK Revisi Tahun 2018 Realisasi pencapaian kinerja BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 tinggi dengan kinerja yang baik, dengan perhitungan sebagai berikut:



Capaian Kinerja=



124.562.946 .011 x 100 %=95.08 % (BAIK ) ( 131.005 .429 .000 )



Secara rinci capaian kinerja masing-masing sasaran program, yaitu sebagai berikut:



Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja BPTD Prov. Jawa Barat Tahun 2018



17



b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja tahun 2017-2018



Tabel 3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2017 2018



c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 terhadap Target Kinerja pada tahun 2018 dalam Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019



18



3.1



Analisis Efisiensi REALISASI KEUANGAN INDIKATOR KINERJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.                    



8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 .



Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan Jumlah trayek AKAP Kontingensi/ Tanggap bencana Monitoring Dan Evaluasi LLAJ Monitoring Dan Evaluasi ASDP Identifikasi Kecelakaan Menonjol Jumlah Sarana Dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat a Jumlah Marka Jalan . b Pembangunan Zona . Selamat Sekolah c Jumlah Rambu Lalu Lintas . d Jumlah Deliniator . e Jumlah Warning Light . f. Jumlah APILL g Jumlah Guardrail . h Jumlah Penerangan Jalan . Umum i. Jumlah Paku Jalan j. Jumlah Alat Pengawasan Jalan (Fasilitas Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor Portable) Jumlah Gakum ODOL Jumlah Ramcheck Jumlah Pembangunan UPPKB Jumlah Rehabilitasi UPPKB Jumlah Monitoring dan Evaluasi Prasarana LLAJ Jumlah Monitoring dan Evaluasi Prasarana ASDP Pengadaan Alat Kalibrasi Pengadaan Alat Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana



Realisasi (Rp.)



Sisa Realisasi (Rp.)



Realisas i (%)



5,760,641,000



5,760,640,840



160



100.00



0 0 0 0



0 0 0 0



0 0 0 0



0.00 0.00 0.00 0.00



0



0



0



0.00



 



 



0



0.00



 



 



0



0.00



0



0



0



0.00



 



 



0



0.00



0



0



0



0.00



 



 



0



0.00



 



 



0



0.00



 



 



0



0.00



 



 



0



0.00



0



0



0



0.00



0



0



0



0.00



0 0



0 0



0 0



0.00 0.00



0



0



0



0.00



11,634,025,000



11,634,025,000



0



100.00



0



0



0



0.00



0



0



0



0.00



1,472,427,000



1,472,426,780



220



100.00



226,710,000



226,710,000



0



100.00



PAGU (Rp.)



19



16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 .   27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 .



Angkutan Jalan Pengadaan Alat Uji Perlengkapan Jalan Jumlah ATCS Baru Jumlah ATCS Lanjutan Jumlah Monitoring Keselamatan Transportasi Darat Jumlah Materi Sosialisasi Keselamatan Transportasi LLAJ Jumlah Materi Sosialisasi Keselamatan Transportasi ASDP Jumlah Kampanye Dan Sosialisasi Keselamatan LLAJ Jumlah Kampanye Dan Sosialisasi Keselamatan ASDP Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat Prosentase Sarana Pelayanan AKAP yang Memenuhi SPM Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan a Penerangan Jalan Umum . Listrik yang dilengkapi dengan sensor Analisis Dampak Lalu Lintas Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai Jumlah Pembangunan Pelabuhan Danau Jumlah Rehabilitasi Terminal Jumlah Penerapan MRLL Nilai AKIP Tingkat Penyerapan Anggaran Nilai Aset yang diinventarisasi Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan Perkantoran Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan



0



0



0



0.00



0



0



0



0.00



0



0



0



0.00



0



0



0



0.00



0



0



0



0.00



0



0



0



0.00



0



0



0



0.00



0



0



0



0.00



0



0



0



0.00



0



0



0



0.00



0



0



0



0.00



0



0



0



0.00



0



0



0



0.00



0



0



0



0.00



2,461,629,000



2,461,549,000



80,000



100.00



13,521,796,000



13,521,774,406



21,594



100.00



0



 



0



0.00



0



 



0



0.00



131,005,429,00 0



124,562,946,01 1



6,442,482,98 9



95.08



0



0



0



0.00



4,042,560,000



4,042,554,781



5,219



100.00



35,947,749,000



29,565,183,672



6,382,565,32 8



82.24



20



BAB IV PENUTUP



4.1. Kendala a. Keterbatasan pegawai karena tidak ada penambahan PPNPN pada tahun 2019. b. Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah masih ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan. c. Pemenuhan persyaratan WBK masih dalam proses dan penyempurnaan



4.2. Usulan Pembenahan a. Menerima PNS mutasi luar Kementerian Perhubungan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. b. Pengajuan mutasi harus lewat Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat agar dapat terseleksi dari awal usulan. c. Direncanakan percepatan pemenuhan persyaratan dengan pendampingan dari Inspektorat Jenderal.



21



BABI



PENDAHULUAN



i



BABII



GAMBARAN EKSISTING WILKER BPTD JAWA BARAT



ii



BABIII



PERMASALAHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI BPTD JAWA BARAT iii



BABIV



PENUTUP



iv