Mind Mapping Pancasila & Kewarganegaraan [PDF]

Citation preview

MIND MAPPING



Nama : Dhefira Rahma Dina NIM: 1202040031 Kelas : PBI 2A



Pancasila dan Kewargamegaraan



Kerajaan Demak (islam) Didirikan pada aba 16 oleh Raden Patah dan mulai menjadi pusat penyebara Islam dengan peran sentral wali songo. Kemudian digantikan oleh Pati Unus lalu Fatahillah yang berhasil mengusir Portugis dari dari Sunda Kelapa



Perjuangan Diponegoro di Yogyakarta berlangsung pada 1825-1830 dipimpin oleh Bendara PangeranHarya Dipanegara. Namun, saat kepemimpinan dialihkan kepada Jenderal Hendrik Merkus de Kock, diponegoro berhasil di tangkap.



Perjuangan Imam Bonjol di Minangkabau



Kemerdekaan Indonesia a.



Berlangsung pada 1815-1838 yang dipimpin oleh imam bonjol. Terjadi karena perselisihan kaum paderi dan kaum adat.



b. c. d.



Pertempuran 10 November Surabaya Pertempuran Ambarawa Pertempuran Medan Area Bandung Lautan Api



Cara Mengisi Kemerdekaan Indonesia



Kerajaan Majapahit (Hindu-Budhha) Pada abad ke-14 Majapahit mengalami masa kejayaannya dibawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Wilayahnya meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Semenanjung Malaysia, Singapura dan sebagian Filipina. Kerajaan ini disegani oleh negara-negara lain.



Kerajaan Sriwijaya Didirikan pada 7 M oleh Dapuntahyang Sri Jayanasa. Pada masa kejayaannya menjadi pusat pembelajaran agama Budhha, Sriwijaya disegani oleh negara-negara lain, perdagangannya menguasai dan mengontrol Selat Malaka dan Selat Sunda yang menjadi pusat utama yaitu India dan Cina, menghasilkan banyak komoditas, dan berkembang bahasa Melayu sebagai lingua franca ke seluruh penjuru Nusantara. Mulai runtuh pada awal abad ke-11 karena serangan Kerajaan Cola (india) dan Sangramawijayottungawarman di tawan.



di



Perjuangan Ageng Tirtayasa di Banten a. b.



Perhimpuna n Indonesia Indische Partij



1. 2. 3.



Sidang BPUPKI pertama: menghasilkan dasar negara Panitia Sembilan: piagam jakarta yang kemudian dijadikan pembukaan UUD 1945 Sidang BPUPKI kedua: mengganti sila pertama



Kemerdekaan dapat diisi dengan mensyukuri, menghormati,mengharg ai jasa para pahlawan, memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan sikap toleran menjaga keutuhan dan rela berkorban,meningkatkan ,kemandirian bangsa dan memperkuat sendi kehidupan. Yang dapat dilakukan milenial yaitu belajar, mengikuti upacara, bertoleransi, meningkatkan IPTEK dan meningkatkan pembangunan.



Mind mapping 2



Ontopologi Berasal dari bahasa Yunani (ontos dan logos) yaitu ilmu yang membahas tentang keberadaaan atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada baik berupa realitas maupun metafisik



Aksiologi Berasal dari bahasa Yunani (axio dan logos) yaitu suatu tepri nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh



Epistemologi Berasal dari bahasa Yunani (episteme dan logos) yang berarti suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan.



Hakekat dan pengertian pancasila dilihat secara filosofis



Cara berfikir filosofis



Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterikatan dan ketergantungan. Pancasila dalam filsafat digunakan sebagai objek dan subjek. Objek untuk dicari landasan filosofinya dan subjek untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang. Maka dari itu pancasila harus menjadi orientasi pelaksaan sistem politik dan pembangunan nasional.



Pancasila sebagai sistem filsafat



Filsafat pancasila merupakan salah satu fungsi pancasila. Yaitu sebagai filsafat negara untuk diterapkan pada masyarakat. Filsafat pancasila juga berarti menggunakan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat ini adalah perluasan dari fungsi pancasila sebagai dasar dan ideologi indonesia.



2. mempertahankan pancasila warga negara indonesia harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur pancasila dalam kehidupan sehari-hari



Nilai-nilai pancasila menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara



1. Nilai-nilai pancasila : • Ketuhanan yang maha esa • Kemanusiaan yang adil dan beradab • Persatuan indonesia • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan • Keadilan sosial bagi sekuruh rakyat indonesia



pengertian Etika dan Politik



Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, atau cabang filsafat yang membahasa prinsipprinsip moralitas politik.



Mind mapping 3



Konsep Dasar Pancasila sebagai Etika Politik



Dhefira Rahma Dina_2A



Pancasila adalah etika bagi bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila tertuang dalam berbagai tatanan



Sumber Nilai-nilai Etika



Pengertian nilai,norma, dan moral



 Menilai berarti, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.  Norma adalah tolak ukur atau alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia.  moral adalah ukuran baik buruk seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara



Buruknya etika berpolitik yang sering kita jumpai di Indonesia merupakan akibat dari kurangnya pendidikan politik. kurangnya komunikasi politik, juga menjadi penyebab lahirnya elite politik yang tidak mampu menyuarakan kepentingan rakyatnamun juga menghasilkan orang-orang yang cenderung otoriter



Pelanggaran Etika Politik Oleh Pejabat Publik



Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber Etika politik dalam kehudupan penjabat Negara



Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan Negara yang merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masingmasing sila itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. makna pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak bisa ditukar balikan letak dan Susunannya..



Dhefira Rahma Dina_2A



Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Akan tetapi, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya.



sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan



.pengertian dan unsur-unsur ideologi



• Seperangkat gagasan yang disusun secara sistematis. • Pedoman tentang cara hidup. Tatanan yang hendak dituju oleh suatu kelompok. • Dipegang teguh oleh kelompok yang Meyakininya.



Pancasila sebagai ideologi terbuka



Pancasila sebagai ideologi nasional Makna ideologi bagi bangsa dan negara



Sebagai keseluruhan pandangan, citacita, keyakinan dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



Mind mapping 4



Pancasila sebagai sumber nilai menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, hal ini menandakan bahwa denganPancasila bangsa Indonesia menolak segala bentuk penindasan, penjajahan darisatu bangsa terhadap bangsa yang lain.



Pancasila dalam dinamika ideologi dunia Ketahanan ideologi pancasila di negara Indonesia Ideologi Pancasila merupakan alat pemersatu dan penguat ketahanan nasional. Pada awal pembentukan negara Indonesia. Ideologi Pancasila disepakati secara politik yang mendasari dibentuknya negara Indonesia.



Dhefira Rahma Dina_2A



Kedudukan pancasila sebagai tertib hukum • Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR • Setelah reformasi, keberadaan Pancasila kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan PerundangUndangan.



Hubungan Pancasila dan UUD 1945 Secara Formal : 1. Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara RI tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 2. Merupakan Pokok Kaedah Negara yang Fundamental dan punya 2 kedudukan 3. Selain sebagai Mukadimah, Pembukaan UUD 1945 memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda dengan pasalpasalnya 4. Menjadi dasar kelangsungan hidup negara Indonesia. 5. Memiliki kedudukan kuat, tetap, tidak dapat diubah-ubah, dan melekat pada kehidupan negara Republik Indonesia.



Pembukaan UUD dalam tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD sebagai tertib hukum tertinggi di Indonesia memiliki dua aspek yang fundamental, yaitu memberikan faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum di Indonesia dan menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia



Konsep dasar Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia Sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)], Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum, sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan



Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan pancasila



Mind mapping 5



Pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD



• Dalam pembukaan UUD 1945 Amandemen memuat pokok kaidah negara fundamental yang menerangkan hakekat negara Indonesia. • Pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945 yang merupakan falsafah negara Indonesia Pancasila



Hubungan Pancasila dan UUD 1945 Secara Material : •Berdasarkan kronologi sejarahnya, materi Pancasila dirumuskan terlebih dulu sebagai dasar negara dalam rapat BPUPKI. Setelah itu, baru disusul dengan Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 adalah tertib hukum tertinggi di Indonesia, sedangkan Pancasila merupakan sumber dari tertib hukum itu sendiri. •Pembukaan UUD 1945 adalah pokok kaedah negara yang fundamental dengan Pancasila sebagai inti sarinya.



Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Pengertian Paradigma menurut para ahli : Menurut Robert freidrichs : paradigma merupakan kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangnya Menurut Thomas Khun : paradigma adalah landasar berfikir atau pun konsep dasar yang digunakan/ dianut sebagai model ataupun pola yang dimaksud para ilmuan dalam usahanya.



Menurut C. J. Ritzer paradigma adalah pandangan mendasar para ilmuan mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan. Menurut Guba paradigma adalah sekumpulan keyakinan dasar yang membimbing tindakan manusia.



Pancasila sebagai paradigma Pembangunan Nasional Pancasila bisa dikatakan sebagai paraigma karena Pancasila sebagai landasan, acuan, metode,nilai dan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap program Pembangunan Nasional. Pancasila sebagai paradogma Pembangunan Nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam setiap pelaksanaan pembangunan Nasional harus didasarkan atas nilainilai pancasila.



Pancasila sebagai paradigma Reformasi dibidang politik, ekonomi,sosial budaya dan Hankam Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam citacita bersama yang diwujudkan dengan nilai-nilai pancasila.



Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada sila ke-4 pancasila. . Pengembangan sosial budaya berdasarkan sila ke-3 yang dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial budaya di Indonesia. Pancasila sebagai pembangunan Hukum telah diterima bangsa Indonesia yang tertuang dalam UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.



Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus Sila ke-1 bahwa warga negara harus mengakui Tuhan YME sebagai zat yang utama dikehidupan.



Sila ke-2 bahwa setiap warga negara harus menjungjung tinggi dan memberlakukan setiap manusia dengan derajat yang sama. Sila ke-3 yang memiliki pengertian yaitu satu,bulat tidak terpecah-pecah. Sila ke-4 memiliki pengertian yaitu musyawarah dan kehidupan berpolitik. Sila ke-5 bermakna yaitu adil atau dapat dikatakan sesuai dengan porsi masingmasing.



Tridarma Perguruan Tinggi dan Budaya Akademik Tridharma Perguruan Tinggi : 1. Pendidikan dan pengajaran 2. penelitian dan pengembangan 3. pengabdian kepada masyarakat



Budaya akademik adalah kebiasaan baik suatu masyarakat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan dilakukan dari waktu ke waktu yang berasaskan pada kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat dan kemaslahatan, kebijakan, tanggung jawab dan kebinekaan.



Mind mapping 7



Hak dan Kewajiban warga Negara



Kedudukan Warga Negara dalam Negara 1. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang akan memiliki hubungan dengan negara. Hubungan itu berwujud status sebagai warga negara, peran sebagai warga negara, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. 2. Sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. 3. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negative, dan positif. 4. Peran (Role) warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negative, dan positif (cholisin 2002).



Pengertian warga Negara dan Kewarganegaraan



Warga Negara (Citizen) bermakna sebuah kota, sesame penduduk, orang setanah air, bawahan atau kaula. UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Ialah Hubungan seseorang dengan suatu Negara menimbulkan adanya hak dan kewajiban terhadap Negara tersebut yang berkaitan dengan status kewarganegaraan yang dimiliki.



Hak dan Kewajiban Warga Negara



Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk hidup, mengembangkan diri, hak atas pengakuan jaminan dan perlindungan.



Dhefira Rahma Dina_2A



Problematika hak dan kewajiban warga Negara



Bentuk Tindakan yang mencerminkan pengingkaran kewajiban warga Negara, antara lain : 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Tidak membayar pajak. 3. Merusak fasilitas negara.



Mind mapping 8



Identitas Nasional



Bangsa merupakan bagian dari rakyat atau sekelompok manusia yang memiliki budaya, adat, dan cita-cita yang sama. Negara merupakan bentuk dari sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah dan berada di suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin.



Dhefira Rahma Dina_2A



Hakekat Bangsa dan Negara Unsur terjadinya negara Indonesia Identitas Nasional Ialah ciri-ciri atau sifatsifat khas bangsa Indonesia yang membedakkannya dengan bangsa lain di dunia. Fungsinya sebagai alat pemersatu bangsa dan unsur Identiras Nasional berupa Bahasa, suku bangsa, kebudayaan, dan agama.



1.



Pancasila sebagai Identitas Nasional



Faktor pembentukkan Identitas bersama Faktor objektif yang meliputi factor geografisekologis dan demografis. Dan factor subjektif yaitu historis, sosial, politik, dan budaya.



Adanya pemerintahan yang berdaulat . 2. Adanya wilayah tertentu. 3. Adanya rakyat.



Empat Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia



1. Pilar Pancasila 2. Pilar UUD 1945 3. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia 4. Pilar Bhineka Tunggal Ika



Dhefira Rahma Dina_2A



Konstitusi Negara



Konstitusi (contituante) atau UUD dalam Negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara sebagai dokumen tertulis. Jenis organisasi yang menggunakan konsep konstitusi : Organisasi pemerintahan, organisasi sukarela, partai politik dan persatuan dagang.



UUD 1945 sebagai konstitusi Negara UUD hanya sebagian daripada hukum dasar Negara. UUD adalah hukum dasar tertulis. Selain itu, berlaku hukum dasar yang tidak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara.



Mind mapping 9 Konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi, agar penyelenggaraan negara tidak sewenangwenang.



Sistem Ketatanegaraan Indonesia



konstitusionalisme Konsep Negara dan Konstitusi Konvensi sebagai konstitusi yang tidak tertulis Dalam buku dasar-dasar ilmu politik 2008 karya Miriam budiardjo konvensi merupakan aturan perilaku kenegaraan yang tidak pada Undang-undang melainkan pada kebiasaan ketatanegaraan. Dalam konteks UUD tidak tertulis, konvensi memberikan arahan tentang prosedur, kekuasaan,dan kewajiban. Dengan demikian konvensi mengisi adanya kekosongan dalam hukum yang terkondifikasi.



Masa Orde Baru (1966-1998, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun , pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUUD 1945 yang murni, tertutama pelanggaran pasal 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancurkan hutan dan sumber alam yang lain.