Pancasila Pada Era Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi [PDF]

Citation preview

TUGAS KELOMPOK ,



PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA



Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila Dosen : Annisa Istiqomah, S.Pd., M.Pd Disusun Oleh: Annisya Ika Fitria



1800029138



Putri Rina Sari.KR



1800029167



Salsabilla Luthfiana A.H. 1800029171 Nur Syahriana Hatta



1800029197



Nisa Nur Aini



1800029205



PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 2018



KATA PENGANTAR Assalammualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh Swt. Yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kami. Sehingga kami mampu menyelesaikan Makalah Pancasila ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Makalah ini kami buat dalam rangka memenuhi salah satu syarat penilaian mata kuliah Pancasila. Yang meliputi nilai tugas,nilai kelompok,nilai individu, dan nilai keaktifan. Pembuatan makalah ini menggunakan metodei study pustaka, yaitu mengmpulkan dan mengkaji materi Pancasila dari berbagai referensi. Kami gunakan metode pengumpulan data ini, agar makalah yang kami susun dapat memberikan informasi yang akurat dan bisa dibuktikan. Penyampaian materi dari referensi yang satu dengan yang lainnya akan menyatu dalam satu makalah kami. Kami sebagai penyusun pastinya tidak pernah lepas dari kesalahan. Begitu pla dalam penyusunan makalah ini, yang mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas segala kekurangannnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Annisa Istiqomah, S.Pd., M.Pd sebagai pengajar mata kuliah Pancasila yang telah membimbing kami dalam penyusunan makalah ini. Tidak lupa pula kepada ekan – rekan yang telah ikut berpatisipasi. Sehingga makalah ini slesai tepat pada waktunya.



Penyusun



DAFTAR ISI Halaman Judul .................................................................................................................. i Kata Pengantar .................................................................................................................. ii Daftar Isi ........................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 A. Latar Belakang ...................................................................................................... 2 B. Rumusan Masalah ................................................................................................. 3 C. Tujuan ................................................................................................................... BAB II PEMBAHASAN A. Pancasila Pada Era Orde Lama ............................................................................. B. Pancasila Pada Era Orde Baru .............................................................................. C. Pancasila Pada Era Reformasi .............................................................................. BAB III KESIMPULAN................................................................................................... BAB IV SIMPULAN ........................................................................................................ DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No.7 bersamaan dengan batang tubuh UUD 1945.Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Dasar Negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah Negara. Negara Indonesia dibangun berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar Negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur - unsurnya yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan Negara dan seluruh kehidupan Negara Replubik Indonesia. Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan pancasila sebagai dasar Negara yang berarti melaksanakan nilainilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka masalah dalam makalah ini dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana Pancasila Pada Era Orde Lama ? 2. Bagaimana Pancasila Pada Era Orde Baru ? 3. Bagaimana Pancasila Pada Era Reformasi ?



C. Tujuan Sesuai dengan rumusan masalah yang diutarakan tersebut, maka makalah ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui peran pancasila dalam era orde lama 2. Mengetahui peran pancasila dalam era orde baru 3. Mengetahui peran pancasila dalam era reformasi



BAB II PEMBAHASAN A. Pancasila Pada Era Orde Lama Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembng pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri banyak diliputi oleh kekacauan. Masa orde lama



dalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalm bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. 1. Periode 1945 – 1950 a. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) PKI di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso. Tujuan utamanya adalah mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan menggati pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan. b. Pemberontakan Darul Islam /Tentara Islam Indonesia Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti pancasila sebagai dasar negara deingan syari’at islam. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. 2. Periode 1950 – 1959 a. Pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan. Pada tanggal 25 April 1950 Dr. Christian Robert Steven Soumokil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS). Soumokil bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam operasi penumpasan di Ambon, Letkol Slamet Riyadi gugur ketika bertempur merebut benteng New Victoria. Akhirnya, Dr. Soumokil tertangkap pada tanggal 122 Desember 1963 dan gereakan RMS dapat dihancurkan. b. PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) Sebab berdirinya PRRI adalah tuntutan otonomi luas dan kekecewaan terhadap pemerintah pusat karena telah dianggap telah melanggar undang undang, pemerintah yang sentralis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan



Gerakan ini bermula dari acara reuni Divisi Banteng di Padang pada tanggal 20-25 November 1956. Dari pertemuan tersebut di hasilkan perlunya Otonomi Daerah agar bisa menggali potensi dan kekayaan Daerah dan disetuji pula pembenukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Huesin komandn resimen IV dan tetorium I yang berkedudukan di Padang. Namun upaya ini gagal. Pada tanggal 20 Desember 1956. Letkol Ahmad Husein merebut kekuasaan Pemerintah Daerah dari Gubernur Ruslan Nuljohardjo. Dalihnya Gubernur yang ditunjuk Pemeintah tidak berhasil menjalankan pembangunan Daerah. c. Permesta Pemberontakan PRRI di barat dan Permesta di timur menumbuhkan berbagai macam alasan. Utamanya bahwa kelompok etnis tertentu di Sulawesi dan Sumatera Tengah waktu itu merasa bahwa kebijakan pemerintahan dari Jakarta stagnan pada pemenuhan ekonomi lokal mereka saja, di mana dalam gilirannya membatasi setiap kesempatan bagi pengembangan daerah regional lainnya. Juga ada rasa kebencian terhadap kelompok suku Jawa, yang merupakan suku dengan jumlah terbanyak dan berpengaruh dalam negara kesatuan Indonesia yang baru saja terbentuk. Efeknya konflik ini sedikit menyoal pikiran tentang pemisahan diri dari negara Indonesia, tetapi lebih menitikberatkan tentang pembagian kekuatan politik dan ekonomi yang lebih adil di Indonesia. 3. Periode 1959 – 1965 Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno : 1. Dari segi keamanan nasional : Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Dari segi perekonomian : Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh



kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. 3. Dari segi politik : Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Masa Demokrasi Terpimpinyang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang- Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hasil pemungutan suara menunjukan bahwa :  



269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945 119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945



Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 : 1. Tidak berlau kembali UUDS 1950 2. Berlakunya kembali UUD 1945 3. Dibubarkannya konstituante 4. Pembentukan MPRS dan DPAS B. Pancasila Pada Era Orde Baru Orde baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan ((Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela.



Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan Demokrasi Terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia, yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa Gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Pada masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya.Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa. Pada awal Era Reformasi konflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain dalam bentuk (konflik Ambon dan (konflik Madura-Dayak di Kalimantan. Sementara itu gejolak di Papua yang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber alamnya, juga diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran.



Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.] Kelahiran Supersemar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, Sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung.Di tengah-tengah acara, ajudan presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal.Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II Dr. Johannes Leimena dan berangkat menuju Istana Bogor, didampingi oleh Waperdam I Dr Subandrio, dan Waperdam III Chaerul Saleh.Leimena sendiri menyusul presiden segera setelah sidang berakhir. Di tempat lain, tiga orang perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk meminta izin menghadap presiden. Segera setelah mendapat izin, di hari yang sama tiga perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan kondisi di ibukota Jakarta meyakinkan Presiden Soekarno bahwa ABRI, khususnya AD, dalam kondisi siap siaga.Namun, mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini.



Sebagai tindak lanjut keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan. Pada tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi Partai Komunis Indonesia serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI ABRI/Mandataris MPRS No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966.Keputusan pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan dan dukungan karena merupakan salah satu realisasi dari Tritura. Pada tanggal 18 Maret 1966, Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai tersangkut dalam Gerakan 30 September dan diragukan etika baiknya yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 5 Tanggal 18 Maret 1966. Ia kemudian memperbaharui Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS dan (DPRGR, dari orang-orang yang dianggap terlibat Gerakan 30 September.Keanggotaan Partai Komunis Indonesiadalam MPRS dinyatakan gugur.Peran dan kedudukan MPRS juga dikembalikan sesuai dengan UUD 1945, yakni di atas presiden, bukan sebaliknya. Di DPRGR sendiri, secara total ada 62 orang anggota yang diberhentikan. Soeharto juga memisahkan jabatan pimpian DPRGR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPRGR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri. Pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1955, diadakanlah Sidang Umum IV MPRS dengan hasil sebagai berikut: (Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar. (Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara



Tingkat Pusat dan Daerah. (Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966tentang Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif. (Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966tentang Pembentukan Kabinet Ampera. (Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966tentang Peninjauan Kembali Tap. MPRS yang Bertentangan dengan UUD 1945. (Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966tentang Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia. (Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Pernyataan Partai Komunis Indonesia dan Ormas-Ormasnya sebagai Organisasi Terlarang di Indonesia. Hasil dari Sidang Umum IV MPRS ini menjadi landasan awal tegaknya Orde Baru dan dinilai berhasil memenuhi dua dari tiga tuntutan rakyat (tritura), yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur Partai Komunis Indonesia. Selain dibubarkan dan dibersihkan, kader-kader Partai Komunis Indonesia juga dibantai khususnya di wilayah pedesaan-pedesaan di pulau Jawa. Pembantaian ini tidak hanya dilakukan oleh angkatan bersenjata, namun juga oleh rakyat biasa yang dipersenjatai.Selain kader, ribuan pegawai negeri, ilmuwan, dan seniman yang dianggap terlibat juga ditangkap dan dikelompokkan berdasarkan tingkat keterlibatannya dengan Partai Komunis Indonesia. Sebagian diasingkan ke Pulau Buru, sebuah pulau kecil di wilayah Maluku. Pada tanggal 30



September setiap tahunnya, pemerintah menayangkan film yang menggambarkan Partai Komunis Indonesiasebagai organisasi yang keji.



Kelebihan sistem orde baru Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565 Sukses transmigrasi Sukses KB Sukses memerangi buta huruf Sukses swasembada pangan Pengangguran minimum Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) Sukses Gerakan Wajib Belajar Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh Sukses keamanan dalam negeri Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri



Kekurangan sistem orde baru Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin) Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa) Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan Kebebasan pers sangat terbatas, (diwarnaioleh banyak koran dan majalah yang dibredel Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius" Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya) Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini



kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.[butuh rujukan] Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta



C. Pancasila Pada Era Reformasi



BAB III SIMPULAN Berdasarkan uraian dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut : 1. Peran Pancasila Pada Era Orde Lama memang mengalami banyak masalah terutama terpecahnya daerah - daerah di Indonesia,Tapi karena pejuang – pejuang bersungguh – sungguh untuk merebutnya kembali. Dan daerah tersebut tidak jadi dirampas oleh negara lain. 2. Peran Pancasila Pada Era Orde Baru sangat mengutamakan persatuan bangsa indonesia namun banyak mengalami konflik antara pemerintah dengan masyarakat . Orde Baru terbentuk dari diterbitkannya surat perintah sebelas maret(supersemar) pada tahun 1966. 3. Dst



DAFTAR PUSTAKA



Pak Dhe (2017). Tujuan Pemberontakan RMS. Diakses dari (http://solusisejarah.blogspot.com/2017/12/tujuan-pemberontakan-rms.html) Wikipedia.org (2018). Republik Maluku Selatan. Diakses dari (https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Maluku_Selatan) Bapak Romi (2015). Masa orde lama periode 1945. Diakses dari (https://ppknsmp123.blogspot.com/2015/12/jelaskan-masa-orde-lama-periode1945.html) Kaelan. (2000). Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi .Yogjakarta: Paradigma. Subandi, A. (2006). Pancasila dan UUD dalam paradigma Reformasi . In Pancasila dan UUD dalam paradigma Reformasi . Jakarta: Rajawali Pers Juandi Montella (2015). Pemberontakan Repulik Maluku Selatan. Diakses dari (https://rangkumanberbagaipengetahuan.blogspot.com/2015/03/pemberontakanrepublik-maluku-selatan.html) Wikipedia.org (2018). Pemerintahhan Revolusiner Republik Indonesia . Diakses dari (https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Revolusioner_Republik_Indonesia)



Wikipedia.org (2018). Permesta. Diakses dari (https://id.wikipedia.org/wiki/Permesta) Wikipedia.org (2018). Sejarah Indonesia (1959–1965). Diakses dari (https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1959%E2%80%931965) Mustofa, Sh., Suryandari, Titik Mulyati (2009). Sejarah: Untuk SMA/MA Kelas XII Program IPA. Jakarta: PT. Grahadi. ISBN 978-979-068-061-6. Vatikiotis, Michael R.J. (1998). Indonesian Politics Under Soeharto: The Rise and Fall of the New Order. London: Routledge. ISBN 0-203-25980-7.