Pelaksanaan Demokrasi Sejak Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi [PDF]

Citation preview

Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI



psb-psma Ikhlas berbagi rela memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI



BUDAYA DEMOKRASI PKn Kelas XI



PENYUSUN SELESAI



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA SK / KD INDIKATOR



STANDAR KOMPETENSI 2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani



MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN



KOMPETENSI DASAR 2.3. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi



SELESAI



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA SK / KD



Indikator



INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI



 Menguraikan prinsip demokrasi Pancasila  Membandingkan demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa orla, orba, danreformasi  Membandingkan pelaksanaan pemilu pada masa orla, orba, maupun reformasi



PENYUSUN SELESAI



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA



A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi



SK / KD INDIKATOR



1. Prinsip Demokrasi Pancasila



MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI



a. Pemerintahan berdasarkan konstitusi b. Pemilu yang demokratis c. Pemerintahan Lokal (desentralisasi kekuasaan) d. Pembuatan undang-undang e. Sistem peradilan yang independen f. Kekuasaan lembaga Kepresidenan g. Media yang bebas h. Kelompok-kelompok kepentingan i. Hak masyarakat untuk tahu (Transparan) j. Melindungi hak-hak minoritas k. Kontrol sipil atas militer



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI



Demokrasi Pancasila mulai digunakan secara resmi tahun 1968 melalui TAP. No. XXXVII /MPRS/1968. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berKetuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI



Nilai-nilai Demokrasi Pancasila  Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama;  Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain;  Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan;  Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan;  Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah;  Menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab;  Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan;  Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur;  Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa,  Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN



2. Perbandingkan demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa orla,orba, dan reformasi 1.



Demokrasi di Masa Orde Lama Orde lama sering dimaksudkan sebagai masa pemerintahan Presiden Soekarno (Demokrasi Terpimpin) a. Demokrasi parlementer di masa RIS dan masa berlakunya UUDS 1950. Cara kerja sistem pemerintahan parlementer adalah : 1) kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR, yg dibentuk melalui pemilu multi partai.



SELESAI



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI



2) Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/dewan menteri yang dipimpin olehseorang Perdana Menteri,dibentuk dan bertanggungjawab kepada DPR. 3) Presiden hanya berperan sebagai kepala negara 4) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas. 5) Jika DPR menilai kinerja menteri/beberapa menteri/kabinet kurang atau bahkan tidakbaik,DPR dapat memberi mosi tdk percaya



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI



5) kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/dewan menteri yang dipimpin oleh seorang merdana Menteri, dibentuk dan bertanggungjawab kepada DPR. 7) presiden hanya berperan sebagai kepala negara 8) kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas. 9) jika DPR menilai kinerja menteri/beberapa menteri / kabinet kurang atau bahkan tidakbaik,DPR dapat memberi mosi tidak percaya 10) jika kabinet bubar,presiden akan menunjuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet baru. 11) jika DPR mengajukan mosi tidak percaya lagi kepada kabinet yang baru itu,maka DPR dibubarkan dan diadakan pemilu.



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA SK / KD



Hal negatif yang terjadi selama berlakunya Sistem parlementer antara lain :



INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI



1) Usia (masa kerja) rata-rata kabinet yang pendek. Antara 17-81950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pembentukan kabinet rata-rata berusia kurang lebih 11/4 tahun. 2) Terjadi ketidakserasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata. 3) Telah terjadi perdebatan terbuka antara presiden Soekarno dengan tokoh masyumi, Isa Anhary tentang Pancasila dengan dasar negara yang islami. 4) Masa kegiatan kampanye pemilu yang ber- kepanjangan 5) Kebijakan beberapa PM yg cenderung mementingkan partainya sendiri sering menimbulkan kerugian bagi perekonomian nasional.



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan



Penyimpangan demokrasi pada masa terpimpin adalah :



BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI



1) Pelanggaran prinsip “kebebasan kehakiman” UU no 9 tahun 1964 menentu-kan demi kepentingan revolusi Presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. 2) Pengekangan hak-hak asasi WN di bidang politik (berserikat,berkumpul, & mengeluar pendapat) 3) Pelampauan batas wewenang 4) Pembentukan lembaga negara ekstra konstitusional (Front Nasional yg dimanfaat kan oleh komunis) 5) Pengutamaan fungsi pimpinan (Presiden) , melemahkan mekanisme formal kenegaraan yg sudah diatur dalam UUD 1945



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA SK / KD



3. Demokrasi di Masa Orde Baru; 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998



INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI



Semangat yang menjiwai kelahiran Orde Baru adalah tekad untuk melaksanakan Pancasiladan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. MPR seharusnya berfungsi sebagai lembaga negara, DPR bersama Presiden membuat UU, Presiden dibantu menteri sebagai eksekutif. MA menjalankan kehakiman yang bebas dari campur tangan. Pasal 28 UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA SK / KD



Kehidupan politik masa Orde Baru bahkan lebih buruk dari masa demokrasi terpimpin, terjadi halhal berikut :



INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI



a. Pembatasan hak-hak politik rakyat b. Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden c. Pemilu yang tidak demokratis d. Pembentukan lembaga ekstrakonstitusional ibentuk Komando Pengendalian Keamanan dan Ketertiban (Koptamtib) e. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA SK / KD



4. Demokrasi di Masa Transisi (22 Mei 1998 – Sekarang)



INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI



Mundurnya Soeharto diikuti pengangkatan B.j Habibie sebagai Presiden yang menjadi presiden hanya ± 18 bulan. Pemilu yang relatif demokratis pada 7 Juni 1999 diikuti 48 parpol, dalam sidang MPR Abdulrahman Wahid terpilih sebagai presiden. Pada tahun 2001 Gus Dur dicopot digantikan oleh Megawati. Selama masa itu demokratisasi terus dilakukan salah satunya amandemen UUD 1945 sampai berjalan 4 kali. Pemilu demokratis dilaksanakan tahun 2004 oleh 24 parpol, melalui pemilu ini dipilih langsung wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR,DPRD I, II serta anggota DPD secara langsung, juga memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA



5. Membandingkan pelaksanaan pemilu pada SK / KD



masa orla, orba, maupun reformasi



INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI



a. Pada Masa Orde Lama Pemilu I tahun 1955 diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota legislatiif , dan tanggal 25 Desember 1955 untuk memilih badan konstituante . Berlangsung pada pemerintahan Burhanudin Harahap. Pada pemilu saat ini adalah pemilu yang paling demokratiis. Empat partai besar pemenang pemilu antara lain 1) NU, 2) Maysumi, 3) PNI, dan 4) PKI.



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI



b. Pada masa Orde Baru 1) Pada tanggal 3 Juli 1971 , dilaksanakan pemilu I pada masa pemerintahan Orde Baru yang dikuti oleh 10 partai politik berdasarkan UU No. 15 tahun 1969. 2) Pada tanggal 5 Januari 1973, terjadi penyederhanaan partai politik , partai yang berbasis agama, seperti NU, PSSI, Pert dan Parmusi berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 3) Pada tanggal 11 januari 1973 , PNI, Parkindo, IPKI, Partai Katolik dan Murba berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia, (PDI), sdehingga pemilu 4 Mei 1977 hanya diikuti oleh 3 Partai. Yang sama akhirnya pada tahun 1997 diikuti oleh 2 parpol dan 1 golongan, yaitu (PDI, PPP, dan Golkar).



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA



c. Pada masa Reformasi SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN



1) Pada tanggal 7 Juni 1999 diadakan pemilu Legislatif yang diikuti oleh 48 Partai Politik dengan penyelengaaraan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang anggotanya tediri dari partai politik dan pemerintah melalui perunbahan terhadap UU Partai Politik dan UU Pemilu, yakni UU No. 2 dan No. 3 tahun 1999. pemenang Pemilu I pada masa reformasi adalah PDIP 2) Pada tanggal 5 April 2004 dilakukan Pemilu legislatif dengan UU No. 12/2003 dan UU No. 31 / 2002 yang diikuti oleh 24 Parpol, dengan penyelenggara Pemilu adalah KPU.



SELESAI



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI



3) Pada tanggal 5 Juli 2004 Pemilihan Presiden dengan UU No. 23 / 2003 pertama kali Indonesia mengadakan pemilihan presiden secara langsung. Aturannya adalah jika tidak ada yang memperolek 50% jumlah suara maka pemilu dilanjudkan pada putran kedua. Yaitu tanggal 20 September 2004 sehingga pada tanggal 20 Oktober 2004, Indonesia mempunyai pemirintahan baru yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (sebagai Presiden RI 2004-2009) dan wakil Preside M. Jusuf Kalla (wapres RI 2004 – 2009). 4) Kemudian diadakan pemilu pada 2009 – 2014 dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiona)



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA SK / KD INDIKATOR



Kerja Mandiri Lakukan studi Komperatif tentang pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama, Orde baru, Masa Reformasi berdasarkan pada prinsif – prinsif demokrasi



MATERI



No LATIHAN



Prisip demokrasi



1



Pemerintahan berdasarkan kostitusi



2



Pemilu



3



Pemerintahan lokal



PENYUSUN



4



Pembuatan UU



SELESAI



5



Sistem Peradilan



6



Kekuasaan Presiden



UJI KOMPETENSI REFERENSI



PKn



Orla



Orba



Reformasi



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI



No



7



Peran Media Massa



8



Kelompok Kepentingan



9



Transparansi



LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN



Prisip demokrasi



Orla



Orba



Reforma si



10 Perlinsungan terhadap minoritas 11 Kontrol Sipil atas Militer



SELESAI



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA



Referensi:



SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI



 Drs. Hasim. M. Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI (2007), Quadra, Jakarta.  Budiyono, Pendidikan Kewarganegaraan Kelass XI (2007) Erlangga, Jakarta.  Drs. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd. , M.Si, Kewarganegaraan 2 (2007), Yudistira, Jakarta.



PENYUSUN SELESAI



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi



Pendidikan Kewarganegaraan BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN



Penyusun : Sulastri, S.Pd. SMA Negeri 11 Yogyakarta



UJI KOMPETENSI



Editor Joko Pitoyo, S.Pd SMA Plus YPHB Bogor



REFERENSI PENYUSUN SELESAI



PKn



psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi