Pedoman Proses Perencanaan Dtps Kibbla [PDF]

Citation preview

DTPS-KIBBLA



Pedoman Proses Perencanaan Perencanaan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak dengan Pemecahan Masalah melalui Pendekatan Tim Kabupaten/Kota



Katalog Dalam Terbitan. Departemen Kesehatan RI 306.874 3 Ind Indonesia. Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal d Bina Kesehatan Masyarakat. DTPS-KIBBLA: Perencanaan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak dengan Pemecahan Masalah melalui Pendekatan Tim Kabupaten/Kota.– Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2008. Buku 1 - Pedoman Proses Perencanaan Buku 2 - Panduan Fasilitator Orientasi Multipihak Buku 3 - Panduan Fasilitator Proses Perencanaan Buku 4 - Referensi Advokasi Anggaran dan Kebijakan Buku 5 - Panduan Fasilitator Advokasi Anggaran dan Kebijakan I. Judul I. MOTHER AND CHILD RELATIONS II. PROBLEM SOLVING



ii –



DTPS-KIBBLA



DTPS-KIBBLA PEDOMAN PROSES PERENCANAAN Perencanaan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak dengan Pemecahan Masalah melalui Pendekatan Tim Kabupaten/Kota ISBN 978-979-9254-19-4 Editor Dr. Sri Hermiyanti, M. Sc Dr. Lukman H.L., MBA Dr. Muh. Ilhamy, Sp.OG Kontributor Dr. Reginald Gipson, MPH Dr. Anhari Achadi, MPH SCD Dr. Broto Wasisto, MPH Dr. Budi Utomo, MPH Dr. Astrid Sulistomo Dr. Setyawati Budiningsih Dr. Lukas C. Hermawan, M.Kes Dr. Imran Pambudi Dr. J. Prastowo N., MHA Dr. Christina Manurung Adriati Adnan, SKM Drg. Wara Pertiwi, MA Dr. Kirana Pritasari MQIH Dr. Erna Mulati, M.Sc Dr. Bagus Satria Budi, M.Kes Dr. Nida Rohmawati Dra. Fatimah Umar, Apt Dra. Sri Kusminarti Susri Rahayu, SKM Bambang Wahyudianto, SSos Khairul Abidin, SKM, M.Kes Rusdin Pinem, SKM, MSi Ridesman, SH, M.Kes Dr. Naomi Yosiati Yusuf R. Romli, SKM, M.Epid Dr. Andah S Dr. Reniati Dr. M. Syah Sinar Rambey, M.Kes, DAN, AAK Drg. Titien Irawati, M.Kes Bambang Harianto, SKM, MSc Dr. Frankie Hartanto Dr. Witasari Dr. Lies Zakaria Dr. Wihardi Triman PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



iii



Funding and technical support for the development and printing of this material was provided by the United States Agency for International Development (USAID) through its Health Services Program, Cooperative Agreement No.497-A-00-05-00031-00. This publication is made possible in part by the generous support of the American people through USAID. The contents are the responsibility of the Republic of Indonesia Ministry of Health and do not necessarily reflect the views of USAID of the United States Government.



iv –



DTPS-KIBBLA



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



Kata Sambutan Sesuai dengan Strategi utama dan salah satu program prioritas Departemen Kesehatan dalam mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Balita di Indonesia perlu dilakukan upaya terfokus berdasarkan perencanaan yang berbasis data melalui proses yang sistematis dan partisipatif. Berbagai kajian menunjukkan bahwa Indonesia perlu memberikan prioritas utama pada upaya peningkatan Kesehatan untuk Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak balita (KIBBLA), karena angka kesakitan dan angka kematian kelompok umur penduduk tersebut masih tinggi. Kematian dan kesakitan pada ibu, bayi baru lahir dan anak balita sebenarnya dapat dicegah dan ditangani sedini mungkin. Sesuai dengan nuansa desentralisasi di mana kewenangan untuk melaksanakan program kesehatan telah diserahkan kepada daerah, maka pengelola program diharapkan dapat menjawab tantangan dan mampu menerima tanggung jawab dalam penyelenggaraan program KIBBLA dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan suatu perencanaan program KIBBLA oleh para pemangku kepentingan di daerah berupa Lokakarya Perencanaan oleh Tim Kabupaten/Kota (District Team Problem Solving/DTPS) yang dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran, melalui suatu proses perencanaan tahunan yang partisipatif, sistematis dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Saya menyambut baik diterbitkannya buku serial DTPS-KIBBLA, yang diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi tim kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan program KIBBLA. Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku serial DTPS-KIBBLA melalui proses yang sistematis dan partisipatif.



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



i



Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rakhmat dan hidayah-Nya serta memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Indonesia. Jakarta, 27 Agustus 2008 Menteri Kesehatan Republik Indonesia DR.Dr. Siti Fadilah Supari, SpJP(K)



ii –



DTPS-KIBBLA



Kata Pengantar Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-Nya buku serial DTPS-KIBBLA (District Team Problem Solving–Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak balita) ini berhasil disusun dengan baik. Buku serial DTPS-KIBBLA terdiri dari 5 buku yaitu: 1) Pedoman Proses Perencanaan, 2) Panduan Fasilitator Orientasi Multipihak 3) Panduan Fasilitator Proses Perencanaan, 4)Referensi Advokasi Anggaran dan Kebijakan, 5) Panduan Fasilitator Advokasi Anggaran dan Kebijakan. Saya menyambut baik diterbitkannya buku Pedoman Proses Perencanaan ini, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan program KIBBLA di kabupaten/kota dalam menghasilkan rencana kerja dan anggaran tahunan bagi pengelolaan program KIBBLA di propinsi dan kabupaten/kota. Buku ini menguraikan secara sistematis proses penyelenggaraan lokakarya DTPSKIBBLA dari analisis situasi, prioritas masalah, solusi dan kegiatan yang secara ilmiah terbukti berdampak ungkit besar dalam penurunan kesakitan/kematian Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita. Buku Pedoman Proses Perencanaan ini disusun bersama, dengan melibatkan Direktorat terkait di Departemen Kesehatan, bekerjasama dengan Health Service Program (HSP/USAID) dengan bantuan dari IKK FKUI. Proses uji coba dan revisi draft buku dilakukan dengan melibatkan staf dinas kesehatan dari 6 propinsi dan 31 kabupaten/kota.



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



iii



Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan dalam penyusunan buku serial ini. Untuk penyempurnaan pedoman ini diharapkan kritik dan saran semua pihak guna perbaikannya. Jakarta, 8 Agustus 2008 Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI Dr. Budihardja DTM&H, MPH



iv –



DTPS-KIBBLA



Daftar Isi



Hal



Kata Sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kata Pengantar Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Daftar Isi Daftar Tabel dan Skema Daftar Singkatan dan Istilah



i iii v vi vii



Bab I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang I.2. Tujuan



1 1 2



Bab II KEBIJAKAN DAN STRATEGI KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, DAN ANAK BALITA (KIBBLA) II.1. Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir II.2. Kesehatan Bayi dan Anak Balita II.3. Perbaikan Gizi Masyarakat II.4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan



3 4 4 5 5



Bab III PERENCANAAN KESEHATAN MELALUI PENDEKATAN DTPS-KIBBLA III.1. Pengertian dan Tujuan III.2. Tahapan dan Proses



7 7 8



Bab IV PROSES LOKAKARYA PERENCANAAN Sesi 1: Analisis Situasi dan Masalah Sesi 2: Analisis dan Prioritas Penyebab Masalah Sesi 3: Solusi dan Kegiatan Sesi 4: Prioritas Kegiatan dan Target Sesi 5: Rencana Usulan Kegiatan Sesi 6: Rencana Usulan Anggaran Sesi 7: Pemantauan dan Penilaian Sesi 8: Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sesi 9: Rencana Tindak Lanjut



13 13 25 35 39 43 45 51 53 57



Bab V PENUTUP



61



LAMPIRAN



62



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



v



Daftar Tabel Tabel 1A : Tabel 1B : Tabel 1C : Tabel 1D : Tabel 2C : Tabel 3C : Tabel 4A : Tabel 4B : Tabel 5 : Tabel 6A : Tabel 6B : Tabel 6C : Tabel 7A : Tabel 7B : Tabel 8 : Tabel 9 :



Data Sasaran, Kematian dan Kesakitan KIBBLA Cakupan Pelayanan Kesehatan KIBBLA Faktor Penyulit/Pendukung Pelayanan KIBBLA Ketersediaan “obat indikator” Program KIBBLA Contoh Penetapan Prioritas Masalah Anak Balita Contoh Prioritas Penyebab Masalah, Solusi, dan Kegiatan Anak Balita Contoh Prioritas Kegiatan Contoh Kegiatan dan Target Contoh Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Contoh Uraian perhitungan APBD, APBN, dan sumber lain (sebelum ada pagu sementara) Contoh Uraian Perhitungan APBD Contoh Uraian Perhitungan APBN Contoh Rencana Pemantauan Kegiatan Contoh Rencana Penilaian Program Rekapitulasi Tabel dan Skema untuk Proses DTPS-KIBBLA Contoh Rencana Tindak Lanjut



Daftar Skema Skema 1 : Skema 2 : Skema 2C : Skema 2C : Skema 2CC : Skema 2CC : Skema 3 : Skema 3C :



vi –



DTPS-KIBBLA



Kerangka Proses Perencanaan Analisis penyebab masalah dan prioritas masalah Analisis Penyebab Masalah Contoh Skema Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Anak Balita akibat Diare Prioritas Penyebab Masalah Contoh Skema Prioritas Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Anak Balita akibat Diare Skema Solusi dan Kegiatan Contoh Skema Solusi dan Kegiatan Masalah Kematian/Kesakitan Anak Balita akibat Diare



Daftar Singkatan dan Istilah AKI : AKB : AKABA : APBD : APBN : APN : ANC : Askeskin : ATK : Baduta : Balita : BCG : BBLR : BKKBN : BPS : CPR : CBR : CU : CTU : DBD : Dekon : Depdagri : Depkes : Dinkes : DOEN : DTPS : HDK : HIV-AIDS : HSP : IBI : IDAI : IDI : IMD : ISPA : IUD : Jamkesmas : JKO : K1 : K4 : KB : KEK : KIA : KIBBLA : KIE : KIP/K :



Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Asuhan Persalinan Normal Antenatal Care Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin Alat Tulis Kantor Bawah Dua Tahun Bawah Lima Tahun Bacillus Calmette Guerin Berat Bayi Lahir Rendah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Biro Pusat Statistik Cardio Pulmonary Resucitation (Resusitasi Jantung Paru) Crude Birth Right Current User Contraceptive Technology Updates Demam Berdarah Dengue Dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri Departemen Kesehatan Dinas Kesehatan Daftar Obat Essensial Nasional District Team Problem Solving Hipertensi Dalam Kehamilan Human Immuno Deficiency Viruses – Aquired Immune Deficiency Syndrome Health Services Program Ikatan Bidan Indonesia Ikatan Dokter Anak Indonesia Ikatan Dokter Indonesia Inisiasi Menyusu Dini Infeksi Saluran Pernafasan Akut Infra Uterine Device Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Miskin) Jaminan Komoditas dan Obat Kunjungan Antenatal Pertama Kunjungan Antenatal Ke-4(empat) Keluarga Berencana Kurang Energi Kronik Kesehatan Ibu dan Anak balita Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Komunikasi Interpersonal/Konseling PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



vii



KMS Kn1 Kn2 KONAS KUA KW LB LPLPO LSM MAK MDG Menkes MP-ASI MPS MTBS P2PL P1 P2 P3 PMPT PMTCT P4K PN POLINDES PONED PONEK Poskesdes Posyandu PP AKI/AKB PPAS Puskesmas Pustu RKA RKPD RS SKPD SPM UPOPPK USAID WHO



viii –



DTPS-KIBBLA



: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :



Kartu Menuju Sehat Kunjungan Neonatal Pertama Kunjungan Neonatal Kedua Kebijakan Obat Nasional Kebijakan Umum Anggaran/APBD Kewenangan Wajib Laporan Bulanan Laporan Penerimaan dan Laporan Pemakaian Obat Lembaga Swadaya Masyarakat Mata Anggaran Kegiatan Millenium Development Goals Menteri Kesehatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu Making Pregnancy Safer Manajemen Terpadu Balita Sakit Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Perencanaan Penggerakan dan Pelaksanaan Pemantauan, Pengawasan dan Penilaian Perencanaan Melalui Pendekatan Tim Prevention of Mother to Child HIV Transmission Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi Persalinan Nakes (Persalinan ditolong oleh Tenaga Kesehatan) Pos Bersalin Desa Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif Pos Kesehatan Desa Pos Pelayanan Terpadu Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pembantu Rencena Kerja dan Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Satuan Kerja Perangkat Daerah Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan United States Agency for International Development World Health Organization



BAB I PENDAHULUAN



I.1. Latar Belakang Pada era desentralisasi, kabupaten/kota telah mendapat pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota bertanggung jawab untuk menyelenggarakan manajemen program dan pelayanan kesehatan yang dimulai dari penyusunan rencana pembangunan sektor kesehatan yang berbasis bukti (evidence based) termasuk penyediaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar proses perencanaan berjalan baik, diperlukan suatu pedoman perencanaan yang sederhana, praktis, sistematis, komprehensif, dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan, termasuk perencanaan dan penganggaran untuk memelihara dan memperbaiki status Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita (KIBBLA) Buku Pedoman Proses Perencanaan ini merujuk pada PEDOMAN PERENCANAAN “Making Pregnancy Safer” tahun 2004, yang dikembangkan untuk menjangkau bukan saja kesehatan ibu dan bayi baru lahir tetapi juga meliputi bayi dan Anak Balita, sekaligus kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan pelayanan KIBBLA yang bermutu. Buku ini memberikan arahan tentang perlunya merumuskan perencanaan multipihak melalui proses Pemecahan Masalah dengan Pendekatan Tim (PMPT) atau District Team Problem Solving (DTPS), sehingga disebut Pedoman Proses Perencanaan DTPS-KIBBLA. Buku pedoman ini berisi: Kebijakan dan Strategi Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita, alur proses lokakarya DTPS-KIBBLA, serta petunjuk untuk membuat perencanaan dan penganggaran secara sederhana menurut tahapantahapan yang jelas. Anggota tim perencana diminta untuk menyiapkan data yang spesifik bagi daerahnya masing-masing untuk digunakan pada proses perencanaan. Dalam membuat perencanaan dan penganggaran, tim harus juga mengaitkan proses perencanaan dengan rangkaian buku pedoman lain seperti: Pedoman Pelaksanaan Strategi MPS dan pedoman Kebijakan dan Strategi dalam Akselerasi Upaya Penurunan Angka Kematian dan Peningkatan Kualitas Hidup Bayi dan Balita di Indonesia, Referensi Advokasi Anggaran dan Kebijakan, Supervisi Fasilitatif, dan buku-buku



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



1



terkait lainnya. Hal Ini sangat penting agar terdapat konsistensi antara kebijakan dengan rencana kegiatan dan pelaksanaan program yang disusun. Proses perencanaan ini memberikan kesempatan pada tim perencana kabupaten/kota untuk meningkatkan kemampuannya dalam menentukan prioritas pembangunan kesehatan di daerah dengan memanfaatkan data yang tersedia, melakukan analisis untuk menentukan solusi masalah, menetapkan target kegiatan yang akan dilakukan berikut anggaran yang dibutuhkan, sehingga dihasilkan suatu dokumen perencanaan dan anggaran program KIBBLA yang komprehensif berbasis data. Pendekatan multi-pihak akan menghasilkan sebuah perencanaan yang komprehensif yang menjabarkan kegiatan pelaksanaan program secara integratif.



I.2. Tujuan Tujuan pedoman ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan program KIBBLA di Kabupaten/kota, melalui proses PMPT atau DTPS untuk menghasilkan suatu dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan. Di dalamnya termasuk intervensi dan kegiatan yang diprioritaskan yang mempunyai dampak terbesar terhadap penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir dan anak balita. Kesemuanya searah dengan Strategi Pembangunan Jangka Menengah dari Departemen Kesehatan menuju pencapaian target Millenium Development Goal 2015 (MDG 2015).



2 –



DTPS-KIBBLA



BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK BALITA (KIBBLA)



Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan UUD 1945 dan UU nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Walaupun berbagai upaya kesehatan telah membawa kemajuan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan penduduk tetapi masih terjadi disparitas status kesehatan masyarakat antar penduduk jika dikaitkan dengan kondisi sosio-ekonomi dan wilayah geografis tempat tinggal mereka. Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002/2003 Angka Kematian Bayi (AKB) masih 35 per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKABA) 46 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu (AKI) 307 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga dan saat ini masih terjadi kesenjangan yang lebar antara wilayah Indonesia Timur dengan wilayah Indonesia Barat. Untuk memperbaiki status kesehatan masyarakat telah ditetapkan kebijakan pembangunan kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Grand Strategy Departemen Kesehatan yakni: 1. 2. 3. 4.



Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring, dan informasi kesehatan. Meningkatkan pembiayaan kesehatan.



Untuk program pembangunan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita telah ditetapkan kebijakan khusus yang juga mencakup upaya perbaikan gizi masyarakat serta jaminan obat dan perbekalan kesehatan.



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



3



Kebijakan-kebijakan khusus tersebut adalah:



II.1. Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Kebijakan program kesehatan ibu dan bayi baru lahir adalah mendekatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, yang terfokus pada 3 pesan kunci “Making Pregnancy Safer” (MPS): 1. Setiap persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih. 2. Setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat. 3. Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran. Ketiga pesan kunci MPS diatas harus diselenggarakan dengan saling terintegrasi melalui 4 (empat) strategi: 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu untuk ketiga fokus pelayanan di atas, baik pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan. 2. Membangun kemitraan yang efektif antara program dan sektor serta mitra swasta. 3. Mendorong pemberdayaan perempuan dan keluarga. 4. Mendorong pemberdayaan masyarakat.



II.2. Kesehatan Bayi dan Anak Balita



Dalam mengatasi kesakitan dan kematian bayi dan anak balita telah ditetapkan strategi: 1. Mempercepat upaya penurunan angka kesakitan dan kematian melalui pemberdayaan masyarakat termasuk kemitraan dengan multipihak di berbagai tingkatan program kesehatan Bayi baru lahir, Bayi dan Balita. 2. Mempercepat upaya penurunan angka kesakitan dan kematian melalui peningkatan akses dan kualitas termasuk sistem rujukan perawatan kesehatan Bayi baru lahir, Bayi dan Balita. 3. Mempercepat upaya penurunan angka kesakitan dan kematian melalui pendataan, pemanfaatan PWS dan AMP, supervisi, monitoring, dan evaluasi masalah kesehatan Bayi baru lahir, Bayi, dan Balita. 4. Mempercepat upaya penurunan angka kesakitan dan kematian melalui penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam pelayanan dan perawatan kesehatan Bayi baru lahir, Bayi, dan Balita. 5. Mempercepat upaya penurunan angka kesakitan dan kematian melalui advokasi untuk menjamin peningkatan rencana dan anggaran Kesehatan Bayi baru lahir, Bayi, dan Balita.



4 –



DTPS-KIBBLA



II.3. Perbaikan Gizi Masyarakat Untuk menurunkan prevalensi gizi kurang dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang didasarkan kepada kebijakan: 1. Mengembalikan fungsi Posyandu dan meningkatkan kembali partisipasi masyarakat dan keluarga dalam memantau, mengenali dan menanggulangi secara dini gangguan pertumbuhan balita, terutama Bawah Dua Tahun (baduta). 2. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Puskesmas beserta jaringannya dalam Tatalaksana Gizi Buruk dan masalah gizi lainnya, manajemen laktasi dan konseling gizi. 3. Menanggulangi secara langsung masalah gizi yang terjadi pada kelompok rawan termasuk keadaan darurat melalui suplementasi gizi mikro, Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), makanan tambahan dan diet khusus. 4. Mewujudkan keluarga sadar gizi melalui advokasi, sosialisasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) gizi seimbang. 5. Mengoptimalkan surveilans berbasis masyarakat melalui SKDN, Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB), Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk meningkatkan manajemen program perbaikan gizi, 6. Mengembangkan model intervensi gizi tepat guna yang “evidence based”. 7. Menggalang kerjasama lintas sektor, kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha dan swasta.



II.4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Peningkatan ketersediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. 2. Peningkatan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan. 3. Menjamin obat dan perbekalan kesehatan memenuhi syarat mutu, keamanan dan kemanfaatan.



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



5



6 –



DTPS-KIBBLA



BAB III PERENCANAAN KESEHATAN MELALUI PENDEKATAN DTPS-KIBBLA



Menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk mengembangkan dan menentukan upaya yang tepat untuk dilaksanakan di masa depan yang telah ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan merupakan langkah awal dalam siklus manajemen yang akan dilanjutkan dengan unsur-unsur lain seperti: pelaksanaan program dan kegiatan, pengorganisasian, penganggaran dan pengawasan. Keberhasilan suatu program ditentukan melalui perencanaan yang baik dan efektif. Dinas Kesehatan kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana kerja tahunan pembangunan kesehatan yang diatur melalui peraturan perundangundangan dan ketentuan dari Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI). Penyusunan rencana kerja tahunan mengacu kepada Renstra Kesehatan Kabupaten/Kota, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, dan atau berbagai pedoman teknis lainnya.



III.1. Pengertian dan Tujuan a. Pengertian



Perencanaan Melalui Pendekatan Tim kabupaten/kota merupakan suatu metode perencanaan kesehatan yang dikembangkan oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dan dikenal sebagai DTPS. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menyusun perencanaan berbagai program kesehatan. Di Indonesia metoda ini telah digunakan sejak tahun 2003 sebagai metode perencanaan program kesehatan yang mengacu pada konsep ”MPS” atau lebih dikenal sebagai ”DTPS-MPS”. Sesuai dengan perkembangan, maka perencanaan DTPS-MPS diperluas sehingga menjadi lebih lengkap dengan terintegrasinya program lain dengan sasaran yang



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



7



sama sehingga manajemen pelayanan KIBBLA di kabupaten/kota menjadi lebih efektif, komprehensif, dan realistis. Untuk itu, Departemen Kesehatan mengembangkan Pedoman Perencanaan DTPSMPS menjadi Pedoman Proses Perencanaan DTPS-KIBBLA yang mencakup: 1. Komponen Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir. 2. Komponen Kesehatan Bayi dan Anak Balita. 3. Komponen terkait lainnya, misalnya: KB, ketersediaan obat dan perbekalan, gizi, imunisasi, dan promosi kesehatan.



b. Tujuan DTPS-KIBBLA Menghasilkan rencana kegiatan dan anggaran KIBBLA kabupaten/kota yang berbasis bukti, dan yang didukung oleh multipihak.



III.2. Tahapan dan Proses



(lihat skema 1: Alur Proses Lokakarya DTPS-KIBBLA) DTPS-KIBBLA dilaksanakan oleh Tim Perencana kabupaten/kota didampingi oleh fasilitator yang kompeten. Proses perencanaan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kabupaten/kota (2-4 kabupaten/kota). DTPS-KIBBLA terdiri dari 3 tahapan, yaitu: 1. Orientasi Multipihak. 2. Lokakarya Perencanaan 3. Advokasi. Proses perencanaan DTPS-KIBBLA dimulai dengan pengumpulan data rutin pada akhir tahun dan berlanjut sampai tersusunnya rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Selanjutnya bersama tim advokasi akan dilakukan “pengawalan“ dokumen sampai terbitnya Perda APBD.



Tahap 1: Orientasi Multipihak



Tahap orientasi multipihak secara khusus akan dijelaskan pada “Panduan Fasilitator Orientasi Multipihak” Seri Buku DTPS-KIBBLA.



Tahap 2: Lokakarya Proses Perencanaan DTPS-KIBBLA



Lokakarya ini dilaksanakan paling lama 2 minggu setelah pertemuan orientasi multipihak (tahap I). Pada saat itu proses pengumpulan data harus sudah selesai.



Tujuan



Pada akhir lokakarya tim perencana kabupaten/kota dapat: 1. Menghasilkan analisis situasi KIBBLA berdasarkan data kabupaten/kota. 2. Menghasilkan analisis penyebab masalah KIBBLA di kabupaten/kota.



8 –



DTPS-KIBBLA



3. Memilih prioritas penyebab masalah, solusi dan kegiatan. 4. Menghasilkan perhitungan rencana kebutuhan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Menghasilkan draft dokumen perencanaan dan penganggaran pelayanan KIBBLA.



Proses



Lokakarya ini dipersiapkan oleh fasilitator beserta tim perencana DTPS–KIBBLA yang sudah dibentuk pada tahap orientasi.



Waktu dan Tempat



Waktu pelaksanaan: 5 hari (jadwal acara lihat lampiran 2) Tempat: Dapat dilaksanakan di propinsi atau kabupaten/kota



Peserta



Tim perencana kabupaten/kota berjumlah 12–14 orang terdiri dari: 1. Dinas Kesehatan: penanggung jawab unsur perencanaan, Kesejahteraan Ibu dan Anak balita (KIA), pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan farmasi/ gudang dan perbekalan, Pencegahan Pemberantasan Penyakit, gizi, Promosi Kesehatan serta Perwakilan Puskesmas (1 orang). 2. Rumah Sakit Umum kabupaten/kota : dokter spesialis kebidanan dan dokter spesialis Anak Balita. 3. Badan Pengelola KB Daerah. 4. Organisasi profesi yang terkait dan LSM yang berpotensi dalam bidang kesehatan. 5. Bappeda.



Luaran



Draft dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran KIBBLA kabupaten/kota.



Catatan: • Bila di RS kabupaten/kota TIDAK ADA DOKTER SPESIALIS yang bisa memberikan



masukan teknis, maka dapat diganti dengan dokter umum penanggungjawab rujukan sebagai tim DTPS atau • Bila di RS kabupaten/kota TIDAK ADA DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER UMUM PENANGGUNG JAWAB, maka dapat diganti dengan dokter spesialis dari kabupaten/kota lain yang memahami permasalahan rujukan KIBBLA di daerah tersebut sebagai narasumber DTPS. • Bila di kabupaten/kota tersebut TIDAK ADA RUMAH SAKIT maka dapat mengundang dokter spesialis atau dokter penanggungjawab rujukan dari kabupaten/kota lain yang memahami permasalahan rujukan KIBBLA di daerah tersebut sebagai narasumber. • Apabila kabupaten/kota sudah pernah menyelenggarakan proses DTPS-KIBBLA, maka bila perlu tahapan dapat disederhanakan, misalnya tidak melakukan Tahap Orientasi dan atau Analisis Masalah.



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



9



Tahap 3: Advokasi



Tahap ini dilaksanakan segera setelah lokakarya perencanaan DTPS-KIBBLA sampai disetujuinya Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan pendampingan fasilitator propinsi, tim advokasi dan sektor terkait.



Tujuan



1. Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Tersedianya bahan untuk materi advokasi. 3. Disetujuinya program KIBBLA sebagai program prioritas pada RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RKA-SKPD.



Proses



1. Pertemuan penyempurnaan dokumen perencanaan dan anggaran KIBBLA. 2. Pertemuan untuk mengemas materi guna melaksanakan langkah-langkah advokasi. 3. Advokasi/sosialisasi lintas program, lintas sektor terkait, 4. Pengusulan kegiatan dan anggaran KIBBLA kedalam RKPD melalui Musrenbang/ Bagian Perencanaan/Bina Program. 5. Pertemuan pengusulan perencanaan dan anggaran KIBBLA mengikuti ”Alur Proses Perencanaan APBD” (lampiran 9) melalui Bagian Perencanaan/Bina Program.



Waktu dan Tempat



1. Waktu: Penyempurnaan draft dokumen dilakukan satu minggu setelah lokakarya melalui beberapa kali pertemuan. 2. Tempat: Dilaksanakan di kabupaten/kota. 3. Peserta: Tim perencana dan tim Advokasi DTPS-KIBBLA kabupaten/kota.



Luaran



1. Dokumen Perencanaan dan Anggaran KIBBLA yang telah disempurnakan. 2. Bahan materi Advokasi. 3. Program KIBBLA menjadi program prioritas pada RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RKASKPD.



10 –



DTPS-KIBBLA



Skema 1



Alur Proses Lokakarya DTPS-KIBBLA



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



11



12 –



DTPS-KIBBLA



BAB IV PROSES LOKAKARYA PERENCANAAN



Pengantar DTPS Lokakarya perencanaan DTPS diawali dengan agenda sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Dinamika kelompok untuk perkenalan dan pencairan. 3. Penjelasan Alur proses DTPS. 4. Kebijakan KIBBLA (Standarisasi Input): kebijakan dan strategi program KIBBLA terkini.



Sesi 1: Analisis Situasi dan Masalah Analisis situasi dan masalah merupakan proses untuk mengidentifikasi adanya masalah kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita serta cakupan program apakah sudah mencapai target yang telah ditetapkan, dan faktor faktor yang mempengaruhi antara lain sumber daya yang tersedia, lingkungan, peraturan dan kebijakan yang ada. Data yang dianalisis adalah data program KIBBLA termasuk ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. Untuk melakukan Analisis Situasi dan masalah, tim perencana agar membawa form pengumpulan data dan tabel Analisis Situasi dan Masalah (tabel 1A, 1B,1C dan 1D) yang sudah terisi lengkap.



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



13



Tabel 1A: Data Sasaran Kematian dan Kesakitan Kabupaten/Kota: ____________________ Cara Pengisian Tabel 1A: 1. Kolom 1: Isi dengan nama kelompok sasaran, bila data tersedia, jumlah sasaran dibagi lagi atas karakteristik tertentu, misalnya: Jumlah penduduk, Jumlah penduduk miskin, jumlah ibu hamil dari Keluarga Miskin, jumlah PUS dan sebagainya. 2. Kolom 2–4: Isi untuk 3 tahun terakhir yaitu (x-2),(x-3), dan (x–4), kecuali bila ada perubahan yang besar, misalnya akibat ada pemekaran wilayah dan sebagainya, sesuai dengan data yang tersedia. Tahun x adalah tahun anggaran yang akan direncanakan. 3. Kolom 5: Isi dengan sumber data atau keterangan bila diidentifikasi adanya masalah atau hal yang perlu perhatian khusus. Contoh: bila hanya dapat mengisi untuk tahun (x–2) tulis dalam kolom keterangan bahwa data yang tersedia hanya untuk tahun (x-2). Bila memang ada data yang dapat dipercaya dapat pula dituliskan dalam kolom keterangan, misalnya: sekitar 50% dari ibu hamil termasuk Gakin. Catatan: • Kelompok sasaran/indikator dapat ditambahkan sesuai dengan data kabupaten. • Jumlah penduduk diambil dari BPS atau sumber yang paling dipercaya. • Data CBR (Crude Birth Rate) = Angka Kelahiran Kasar diambil dari BPS terakhir (lihat lampiran 2, CBR menurut Provinsi). • x = Tahun anggaran yang direncanakan. *) Sumber data: Lap. Jamkesmas, Form Kab 1-A.1, Jamkesmas.



14 –



DTPS-KIBBLA



KELOMPOK SASARAN



Tahun (x-4)



Tahun (x-3)



Tahun (x-2)



Sumber data/ Ket.



1



2



3



4



5



Jumlah penduduk Jumlah penduduk miskin Data sasaran KIBBLA Jumlah bayi (CBRx jml pddk) * Jumlah balita Jumlah ibu hamil (CBRx1.1 x jml pddk) Jumlah bumil gakin (CBRx1.1xjml pddk miskin) Jumlah ibu bersalin (1.05 x jml bayi) Jumlah Ibu nifas (CBR x jml pddk) Jumlah pasangan usia subur Data Kematian dan Kesakitan Ibu Jumlah kematian Penyebab: Perdarahan Infeksi Hipertensi dalam kehamilan (HDK) Komplikasi Abortus Lain-lain (sebutkan): Jumlah kesakitan Jumlah Bumil Anemi Perdarahan Infeksi Hipertensi dalam kehamilan (HDK) Komplikasi abortus Bumil Kurang Enerji Kronis (KEK) Lain-lain (sebutkan)



:



Data Kematian dan Kesakitan Neonatal Lahir Mati Jumlah Kematian Penyebab :



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



15



KELOMPOK SASARAN



Tahun (x-4)



Tahun (x-3)



Tahun (x-2)



Sumber data/ Ket.



1



2



3



4



5



Asfiksia Tetanus neonatorum Infeksi Lain-lain (sebutkan) Jumlah kesakitan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Asfiksia Tetanus neonatorum (TN) Infeksi Ikterus neonatorum Data Kematian dan Kesakitan Bayi dan Anak Balita Jumlah Kematian Penyebab: Pneumonia/Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) Diare Campak Gizi buruk Lain-lain (sebutkan): Jumlah kesakitan Pneumonia/ISPA Diare Campak Demam Berdarah Dengue (DBD) Tuberkulosis (TBC) Malaria Gizi kurang Gizi buruk Lain-lain (sebutkan):



16 –



DTPS-KIBBLA



Tabel 1B: Cakupan Pelayanan KIBBLA Kabupaten/Kota: ________________ Cara Pengisian tabel 1B:



1. Kolom 1: Isi dengan indikator pelayanan. 2. Kolom 2, 3, dan 4: Isi dengan pencapaian pada tahun yang sesuai (x-4), (x-3) atau (x-2) dalam bentuk %. Pastikan agar nominator dan denominator tersedia. 3. Kolom 5: Isi dengan target cakupan pelayanan untuk tahun 2010 yang direncanakan. 4. Kolom 6: Kesenjangan antara pencapaian tahun terakhir dengan target 2010 (kolom 5–kolom 4). INDIKATOR



Pencapaian Tahun (x-4)



Pencapaian Tahun (x-3)



Pencapaian Tahun (x-2)



Target Tahun 2010



Masalah/ Kesenjangan



1



2



3



4



5



6



Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu: 1. K1 2. K4 3. TT2 4. Fe3 5. Persalinan Nakes 6. Persalinan Nakes Askeskin* 7. Kunjungan nifas 8. Vit A Nifas 9. Ibu hamil yang punya buku KIA Cakupan Pelayanan Keluarga Berencana: - CU/PUS - Pil - Suntik - IUD - Implant - MOP/MOW Dst Deteksi Bumil dengan Risti/Komplikasi - Hb < 8 g/dl - Hipertensi dalam kehamilan - Penyakit resiko kehamilan (Jantung, TBC, Asma, dll)



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



17



INDIKATOR



Pencapaian Tahun (x-4)



Pencapaian Tahun (x-3)



Pencapaian Tahun (x-2)



Target Tahun 2010



Masalah/ Kesenjangan



1



2



3



4



5



6



- Bumil KEK 10.Penanganan komplikasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir: 1. Imunisasi HB 0-7 hari 2. Imunisasi polio 3. KN 1 4. Vit K1 injeksi 5. Penanganan komplikasi neonatal risti 6. Inisiasi Menyusu Dini Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita: 1.Kunjungan Neonatal (KN2) 2.Kunjungan Neonatal (KN2) Gakin 3. ASI Eksklusif bulan 4.Kunjungan Bayi 5.Imunisasi : - BCG - DPT3 - HB3 - Polio 4 - Campak 6. Vit A (6-11 bulan) 7. Vit A (12-59 bulan) 8. Gizi: - N/D - N/S - Penanganan Gizi Buruk: • MP-ASI • Pemberian Kapsul Iodium (daerah endemik) 9. Kelambu ber insektisida (daerah endemik) 10. SDIDDTK (2x/th)



*) Sumber data: Lap. Jamkesmas formulir Kab 1-A.1 atau Jamkesmas.



18 –



DTPS-KIBBLA



Tabel 1C: Faktor Pendukung/Penyulit Pelayanan KIBBLA Kabupaten/ Kota:________________________ Cara pengisian tabel 1C:



Isilah tabel 1C dengan faktor-faktor penyulit atau pendukung yang mempengaruhi program kesehatan ibu dan anak, cukup diisi untuk tahun terakhir. 1. Kolom 1: Isi dengan kelompok data (SDM, fasilitas dan sarana) dengan mengunakan angka mutlak. 2. Kolom 2: isi dengan data pada keadaan tahun terakhir (x-2). 3. Kolom 3: isi dengan jumlah yang diharapkan pada tahun anggaran (x); untuk mengisi kolom ini gunakan standar kepegawaian yang ada (nasional, propinsi, kabupaten/kota). 4. Kolom 4 : isi dengan sumber data atau penjelasan untuk kolom 2 dan 3 seperlunya. 5. Catat dan lengkapi data yang diragukan keakuratannya atau belum ada. Faktor pendukung/penyulit



Keadaan Tahun ( X-2)



Kebutuhan Tahun (X)



Sumber data/keterangan



1



2



3



4



Ketenagaan Dinas Kesehatan Kab/Kota dan jajarannya 1. Dokter umum:



24/100.000 pddk



- Dokter dilatih MTBS - Dokter dilatih PONED - Dokter dilatih PPGDON 2. Perawat:



158/100.000 pddk



- Perawat dilatih MTBS - Perawat dilatih PONED 3. Bidan:



40/100.000 pddk



- Bidan dilatih APN - Bidan dilatih PONED - Bidan dilatih PPGDON - Bidan dilatih KIP/K - Bidan dilatih CTU - Bidan dilatih ABPK - Bidan dilatih Pencegahan Infeksi - Bidan dilatih manajemen BBLR - Bidan dilatih MTBS - Bidan dilatih manajemen asfiksia - Bidan dilatih SDIDTK



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



19



Faktor pendukung/penyulit



Keadaan Tahun ( X-2)



Kebutuhan Tahun (X)



Sumber data/keterangan



4. Petugas Gizi 5. Asisten apoteker Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit - Dokter Spesialis Obsgin - Dokter Spesialis Anak - Dokter Umum - Bidan - Perawat kebidanan - Perawat anak - SKM



35/100.000 pddk



- Apoteker/Asisten Apoteker



9/100.000 pddk



- Petugas gizi Fasilitas dan Sarana - Rumah Sakit PONEK - Puskesmas Perawatan - Puskesmas PONED



4 PONED / Kab,Kota



- Puskesmas



80% mempunyai dokter



- Puskesmas Pembantu - Polindes - Posyandu - Desa Siaga - Bidan Kit - Alat resusitasi/sungkup - Implant kit Ketersediaan Pedoman, Rujukan, Panduan Buku KIA/KMS Asuhan Persalinan Normal MTBS/MTBM Pedoman Praktis Pelayanan Kontrasepsi Penanganan risti Pengelolaan imunisasi Penanganan diare Lain-lain



20 –



DTPS-KIBBLA



1 bidan/ desa siaga



Faktor pendukung/penyulit Sumber Dana



Keadaan Tahun ( X-2)



Kebutuhan Tahun (X)



Tahun (x–2)



Tahun (x-1)



Sumber data/keterangan



APBN (Dekon dan TP) APBD Total DAK DAU APBD II untuk KIBBLA APBD Propinsi Jamkesmas / Askeskin Jamkesmas / Askeskin (K4, KN2, Linakes) Lain-lain Kelembagaan/organisasi: Peraturan daerah/walikota tentang kesehatan Tim/forum/wadah untuk KIBBLA Jumlah LSM bidang kesehatan Jumlah TOMA/TOGA aktif Organisasi donor Penyulit lain: geografis, sosial budaya, kebiasaan Desa sulit geografis Desa tanpa bidan desa Kebiasaan yang berhubungan dengan kesehatan



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



21



Tabel 1D: Ketersediaan ’Obat Indikator’ Program KIBBLA Kabupaten/Kota:________________________ Cara pengisian tabel 1D: 1. Kolom 1: Jenis ’obat indikator’: Untuk menetapkan jenis obat indikator, dipilih 1-2 jenis obat yang utama dari masing masing program, contoh: lihat 6 jenis obat untuk program KIBBLA dengan ”italic”. 2. Kolom 2: Tingkat ketersediaan obat (untuk jenis obat indikator yang dipilih): = Jumlah obat tersedia = ..... bulan Rata rata pemakaian obat/bulan 3. Kolom 3 : Rata rata kekosongan obat (untuk jenis obat indikator yang dipilih): = Jumlah hari obat kosong dalam 1 tahun x 100% 365 *) obat indikator: Jenis obat yang dianggap mewakili ketersediaan obat program.



Jenis obat indikator



Tingkat ketersediaan Tahun (X-2) (dalam bulan)



Rata rata waktu kekosongan Tahun (x-2)



Keterangan/ Sumber data



1



2



3



4



........ bulan



....... %



Oxytocin Magnesium Sulfat Ca gluconas Vit K1 injeksi Salep mata Antibiotik Vitamin A 100 IU bayi (0-12bln) Vit A- 200 IU Oralit Alat dan Obat Kontrasepsi Pil KB IUD Suntik KB per 1 bulan Suntik KB per 3 bulan Antibiotika/antibakterial, dll Kotrimoxazole syrup Kotrimoxazol tabl Vaksin Polio BCG



22 –



DTPS-KIBBLA



Jenis obat indikator



Tingkat ketersediaan Tahun (X-2) (dalam bulan)



Rata rata waktu kekosongan Tahun (x-2)



Keterangan/ Sumber data



DPT Morbilli Hepatitis B dan seterusnya .....



Tujuan Sesi Analisis Situasi dan Masalah:



1. Teridentifikasinya masalah kematian, kesakitan, cakupan pelayanan, dan faktor pendukung serta penyulit KIBBLA. 2. Tersusunnya narasi singkat analisis situasi dan masalah KIBBLA.



Langkah:



1. Melengkapi dan menelaah kualitas data dari Tabel 1A, 1B, 1C, dan 1D. 2. Identifikasi masalah yang berkaitan dengan KIBBLA. 3. Buat narasi analisis situasi dan masalah dari: a. Kesehatan ibu b. Kesehatan bayi baru lahir c. Kesehatan anak balita



Bahan:



1. Tabel 1A, 1B, 1C, dan 1D yang sudah terisi dan sudah diverifikasi. 2. Formulir pengumpulan data F1–F7 yang telah terisi, (lihat CD). 3. Rekapitulasi laporan bulanan program terkait: LB 1 (data penyakit), LB 2 (LPLPO), LB 3 (KIA, Gizi, Imunisasi), LB 4 (Promkes, Kesling, dan lain-lain), LT 1, LT 2, LT 3, Pemantauan Wilayah Setempat (PWS- KIA), Laporan KB. 4. Laporan tahunan KIA tahun terakhir, Profil kesehatan. 5. Hasil Audit Maternal Perinatal (AMP) yang pernah dilakukan dan hasil penelitian/ survei khusus di kabupaten/kota berkaitan dengan KIBBLA (bila ada). 6. Hasil verifikasi daftar tilik supervisi fasilitatif ke fasilitas kesehatan. 7. Kebijakan dan peraturan yang berlaku. 8. Data pendukung lain yang diperlukan.



Hasil Akhir Sesi 1 adalah:



Gambaran situasi analisa KIBBLA kabupaten/kota sebagai hasil analisa: 1. Tabel 1A: Data sasaran kesehatan KIBBLA. 2. Tabel 1B: Cakupan Pelayanan Kesehatan KIBBLA. 3. Tabel 1C: Penyulit/Pendukung Pelayanan KIBBLA. 4. Tabel 1D: Ketersediaan Obat dan Perbekalan KIBBLA. 5. Narasi Analisa Situasi



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



23



Tips Melakukan Analisis Data



1. Tentukan Hal-hal penting dari data dengan melihat kecenderungan (trend), kesenjangan (gap) dan bandingkan data antar wilayah Puskemas (diferensiasi), berikan penjelasan seperlunya. 2. Kaji hasil capaian pelayanan kesehatan dan bandingkan dengan target propinsi dan target nasional. 3. Ajukan pertanyaan: Apa, Siapa, Di mana, Mengapa, Kapan dan Bagaimana, secara berulang untuk setiap data yang ingin digali lebih lanjut. Keterangan lebih lanjut tentang analisis data, lihat lampiran 1: Penjelasan Analisis Data



Contoh Narasi Analisis Situasi:



Di kabupaten B terjadi 15 kematian ibu pada tahun 2004 dan 10 kematian ibu pada tahun 2006. Persalinan oleh tenaga kesehatan hanya 58% pada tahun 2004 dan meningkat menjadi 65% pada tahun 2006. Mengacu pada grafik hubungan antara linakes dengan AKI (WHO) akan diperoleh AKI sebesar 400/100.000 kelahiran hidup. Lihat lampiran 4: Grafik Hubungan antara Pertolongan oleh Tenaga Kesehatan dan AKI Angka ini jauh di atas angka nasional yaitu 307/100.000 kelahiran hidup. Meskipun terjadi penurunan, namun kematian ibu masih merupakan permasalahan karena AKI masih lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Angka kematian bayi pada tahun 2004 adalah 45/1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2006 sebesar 40/1000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan angka nasional 35/1000 kelahiran hidup maka angka ini masih di atas angka nasional. Kondisi kesehatan balita juga bermasalah. Kasus kurang gizi Balita (KEP atau Kekurangan Energi Protein) adalah 35% pada tahun 2004 dan 33% pada tahun 2006, deng an konsentrasi terbesar di wilayah kecamatan X,Y, dan Z. Angka propinsi adalah 28%. Jadi kabupaten ini masih di atas angka propinsi. Dan seterusnya untuk permasalahan yang lain.



24 –



DTPS-KIBBLA



Sesi 2: Analisis dan Prioritas Penyebab Masalah Analisis penyebab masalah adalah suatu proses sistematik untuk menilai faktorfaktor yang merupakan penyebab langsung maupun tidak langsung dari suatu masalah, termasuk faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya masalah. Seringkali penyebab masalah yang terjadi jumlahnya banyak dan tidak semua dapat diatasi, oleh karena itu perlu dilakukan prioritas penyebab masalah yang perlu ditangani.



Tujuan Sesi:



1. Merumuskan skema penyebab masalah kematian/kesakitan ibu, bayi baru lahir, dan anak balita. 2. Menetapkan prioritas penyebab masalah kematian/kesakitan ibu, bayi baru lahir, dan anak balita yang akan diintervensi. 3. Menyusun hasil analisis secara naratif tentang penyebab masalah kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.



Bahan:



1. Tabel 1A-1D yang sudah terisi lengkap dan diverifikasi beserta narasi hasil analisis. 2. Contoh skema penyebab masalah kematian/kesakitan dan faktor yang mempengaruhi.



Langkah analisis penyebab masalah/skema penyebab masalah:



1. Tim dibagi menjadi 3 subtim yaitu: subtim ibu, subtim bayi baru lahir, dan subtim bayi dan anak balita. 2. Subtim ibu membuat skema penyebab masalah ibu, subtim bayi baru lahir membuat skema penyebab masalah bayi baru lahir dan subtim bayi dan anak balita membuat skema penyebab masalah bayi dan anak balita. 3. Tentukan penyebab langsung kematian/kesakitan KIBBLA (contoh: Kematian Anak Balita karena diare), tuliskan pada kartu indeks warna putih dan letakkan di tengah (skema sasaran) atau letakkan di atas (skema pohon) pada kertas flipchart. 4. Tentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyebab langsung tersebut, dari aspek promotif/preventif dan kuratif pada kartu indeks warna putih melalui curah pendapat (brainstorming). 5. Penentuan faktor-faktor penyebab masalah diatas harus berdasarkan data hasil Analisis situasi pada sesi I atau informasi lain yang dapat dipercaya. 6. Tentukan faktor-faktor penyebab masalah yang mempengaruhinya ditinjau dari faktor pelayanan (kartu indeks warna merah), masyarakat/lingkungan (kartu indeks warna biru) dan manajemen/kebijakan (kartu indeks warna kuning). Khususnya pada faktor pelayanan, kaji dari aspek tenaga, dana, peralatan, sarana, obat/perbekalan, dan metode (5 M).



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



25



7. Beri tanda panah sesuai dengan hal yang dipengaruhi (penyebab ke arah akibat) sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penyebab permasalahan kematian/kesakitan KIBBLA secara utuh. 8. Selanjutnya buat Penentuan Prioritas penyebab masalah kematian ibu, bayi baru lahir, dan anak balita.



26 –



DTPS-KIBBLA



Skema 2C Analisis Penyebab Masalah



Keterangan: •



adalah penyebab langsung kematian/kesakitan KIBBLA



• Penyebab masalah kurang berhasilnya pelayanan KIBBLA, digali/dilacak dari 3 faktor: - Faktor Manajemen, - Faktor Pelayanan Kesehatan, dan - Faktor Masyarakat. • Kotak 1 pada lapisan pertama adalah semua penyebab masalah kematian/ kesakitan dari ketiga faktor. • Usahakan untuk menggali penyebab masalah sampai lapis ke-5 (tidak perlu dipaksakan) lihat kotak: 2 , 3 , 4 dan 5 • Memungkinkan adanya saling pengaruh: - Satu faktor ke beberapa faktor lain, atau - Beberapa faktor ke satu faktor lain, atau - Hubungan antar faktor di sisi yang berbeda. PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



27



Skema 2C Contoh Skema Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Anak Balita Akibat Diare



28 –



DTPS-KIBBLA



Langkah Penentuan Prioritas:



1. Buat daftar penyebab masalah kematian dan kesakitan dari setiap skema masalah yang telah dibuat (2A, 2B, 2C), tentukan 5-7 penyebab masalah dari masingmasing faktor pelayanan, masyarakat, manajemen yang paling berpengaruh melalui professional judgement. 2. Masukkan penyebab masalah terpilih tersebut kedalam tabel 2 kolom 1. 3. Sepakati nilai yang akan diberikan untuk masing-masing Kriteria pada kolom 2-6 (misalnya: 1: tidak penting, 2: kurang penting, 3: penting, 4: sangat penting). 4. Berikan nilai dari semua penyebab masalah pada kolom 1 untuk masing-masing kriteria dengan membandingkan secara vertikal seluruh penyebab masalah (diisi ke bawah menurut kriteria/kolom), lanjutkan penilaian untuk masingmasing kriteria dengan cara yang sama. 5. Untuk mendapatkan nilai akhir, kalikan semua nilai dari kriteria secara horizontal untuk masing-masing penyebab masalah. 6. Tentukan peringkat sesuai dengan urutan nilai tertinggi. Apabila didapatkan nilai akhir yang sama, maka lakukan skoring ulang untuk penyebab masalah yang bernilai akhir sama. 7. Tentukan 1 sampai 3 penyebab masalah prioritas dari masing-masing sub tim (ibu, bayi baru lahir, anak balita) yang mendapat skor tertinggi. 8. Buatlah garis tebal pada tepi kartu indeks masalah yang terpilih pada skema penyebab masalah, skema ini akan disebut sebagai Skema Prioritas Penyebab Masalah. 9. Buat narasi singkat dari hasil prioritas penyebab masalah dari kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita. Penentuan prioritas penyebab masalah menggunakan professional judgement perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Penyebab masalah yang apabila diselesaikan mempunyai daya ungkit terbesar. 2. Penyebab masalah yang mengacu pada penyebab ‘tiga terlambat’. 3. Penyebab masalah yang sesuai dengan tiga pesan kunci MPS. 4. Penyebab masalah menjadi prioritas daerah. 5. Dan pertimbangan lainnya Pemberian nilai untuk masing-masing kriteria harus melibatkan semua peserta dengan cara: 1. Setiap peserta memberikan penilaian masing-masing terhadap masalah yang diprioritaskan. 2. Setiap peserta memberikan alasan terhadap besarnya penilaian masingmasing. 3. Tim mencari kesepakatan besarnya nilai. 4. Bila ada perbedaan dalam menetapkan nilai maka diambil nilai rata-rata.



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



29



Penjelasan Metode Skoring:



Skoring digunakan untuk memberikan nilai terhadap penyebab masalah yang telah diidentifikasi a. Metode skoring adalah satu teknik yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dari berbagai pilihan untuk menentukan prioritas penyebab masalah, dan kegiatan dengan menggunakan beberapa kriteria yang telah disepakati. b. Kriteria adalah suatu batasan yang dipergunakan untuk menilai berbagai alternatif/pilihan penyebab masalah pelayanan sesuai dengan standar yang dibutuhkan.



Batasan Kriteria:



a. Besarnya penyebab masalah adalah kesenjangan antara target tahun 2010 dengan cakupan pencapaian tahun terakhir x-2 (untuk hal yang merupakan indikator program), makin besar kesenjangan, maka makin buruk kinerjanya dan semakin tinggi skor yang diberikan. b. Kepentingan (importance) adalah gambaran seberapa jauh pelayanan dianggap penting untuk ditanggulangi. Kepentingan dapat dinilai dari beberapa hal, misalnya: ada hubungan langsung/tidak langsung dengan kematian ibu, bayi baru lahir dan anak balita. Semakin penting penyebab masalah semakin tinggi prioritas atau angka (skor yang diberikan). Apabila satu penyebab masalah diselesaikan, maka akan sekaligus bisa menyelesaikan beberapa masalah lainnya. Makin banyak penyebab masalah yang dapat diselesaikan, maka penyebab masalah tersebut tergolong penting dan mendapat skor lebih tinggi. c. Kemudahan/kelayakan (feasibility) adalah seberapa jauh masalah pelayanan dapat ditanggulangi. Kemudahan dapat dinilai dari tersedianya sarana, prasarana, SDM, metoda, teknologi, dana, dan lain-lain. Makin sedikit sumberdaya yang dibutuhkan, maka makin tinggi nilai yang diberikan. d. Dukungan untuk perubahan (support of change) adalah besarnya dukungan dari stakeholders (Pemda, LSM, institusi terkait, masyarakat, tokoh masyarakat, dan lain-lain). Dukungan dapat berupa kebijakan, dana dan keterlibatan. Makin banyak dukungan yang didapat untuk suatu masalah, maka makin tinggi skor yang diberikan. e. Risiko (risks if nothing is done) adalah besarnya risiko apabila masalah suatu penyebab masalah tidak segera ditangani. Semakin besar risikonya, maka semakin tinggi angkanya. Pada konteks ini, semakin besar penyebab masalahnya, maka semakin tinggi tingkat keparahannya. Semakin mungkin masalah tersebut terkelola, maka semakin tinggi prioritas masalah tersebut.



30 –



DTPS-KIBBLA



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



31



4 3



6. Askeskin belum optimal



7.



buruk



4



4



4



4. Transportasi sulit (banyak desa terpencil)



5. Tidak tersedia oralit dan cairan infus



4



4



3.Pe n g e t a h u a n M asyarakat kurang



4



4



4



3



3



2. Cakupan imunisasi campak rendah



4



3



4



2



1



Kepentingan



1. Petugas tidak terampil



Besaran Penyebab masalah



Kriteria Penyebab Masalah



3



4



3



3



4



4



4



4



Kemudahan/ Kelayakan



4



3



4



2



4



3



4



5



Dukungan untuk Perubahan



3



2



3



3



4



4



3



6



Risiko bila tak di tangani



Tabel 2: Contoh Penetapan Prioritas Penyebab Masalah



432 (IV)



384 (V)



576 (III)



288 (VI)



1024 (I )



432 (IV)



768 (II)



7



Nilai akhir / peringkat



Skema 2CC Prioritas Penyebab Masalah



Catatan:



• Tebalkan garis kotak pada penyebab masalah yang telah terpilih melalui sistem skoring dan tebalkan arah panah hubungannya dengan Masalah Utama. • Tebalkan juga kotak faktor penyebab masalah terpilih pada lapis berikutnya.



32 –



DTPS-KIBBLA



Skema 2CC Contoh Skema Prioritas Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Anak Balita Akibat Diare



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



33



Hasil Akhir Sesi 2 adalah: 1. Skema 2A: Penyebab Masalah kematian/kesakitan ibu.



2. 3. 4. 5.



Skema 2B: Penyebab Masalah kematian/kesakitan bayi baru lahir. Skema 2C: Penyebab Masalah kematian/kesakitan bayi dan anak balita. Tabel 2A: Penetapan Prioritas Penyebab Masalah Penyebab Kematian Ibu. Tabel 2B: Penetapan Prioritas Penyebab Masalah Penyebab Kematian Bayi Baru Lahir. 6. Tabel 2C: Penetapan Prioritas Penyebab Masalah Penyebab Kematian Bayi dan anak Balita. 7. Skema 2AA: Prioritas Penyebab Masalah Kematian Ibu. 8. Skema 2BB: Prioritas Penyebab Masalah Kematian Bayi Baru Lahir. 9. Skema 2CC: Prioritas Penyebab Masalah Kematian Bayi dan anak Balita. 10. Narasi kompilasi prioritas penyebab masalah terpilih termasuk obat dan perbekalan KIBBLA dari masing masing skema penyebab masalah.



Catatan:



Hasil sesi ini sangat penting karena akan digunakan sebagai bahan untuk dibahas dalam tahap III (advokasi ), lihat Sesi 9 – Rencana Tindak Lanjut.



34 –



DTPS-KIBBLA



Sesi 3: Solusi dan Kegiatan Pada sesi ini tim kabupaten/kota menelaah penyebab masalah yang telah ditetapkan sebagai prioritas penyebab masalah kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita untuk mencari solusi dan kegiatan yang berdasarkan bukti dan mempunyai daya ungkit yang paling besar.



Tujuan:



Menetapkan solusi dan kegiatan untuk masing-masing prioritas penyebab masalah kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.



Bahan:



1. Tabel 2A, 2B, 2C: Penetapan Prioritas Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang dihasilkan di Sesi 2. 2. Skema 2AA, 2BB, 2CC: Skema Prioritas Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang dihasilkan disesi 2. 3. Lampiran 5: Evidence Based Intervention (EBI) dan Periode Kritis Risiko Kematian. 4. Lampiran 6: Tabel Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/kota. 5. Lampiran 7: Tabel Strategi, Kegiatan dan Indikator Program Ibu dan Bayi Baru Lahir. 6. Lampiran 8: Tabel Strategi, Kegiatan dan Indikator Program Bayi dan Anak Balita



Langkah-langkah:



1. Pelajari Lampiran Pelaksanaan Strategi Nasional MPS (lampiran 7 dan 8) dan kebijakan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kebijakan kesehatan bayi dan anak balita, perbaikan gizi masyarakat, jaminan obat, dan perbekalan. 2. Tentukan solusi dari masing-masing penyebab masalah yang di prioritaskan dan masukan kedalam tabel 3 kolom 3. 3. Kemudian solusi dibahas lebih lanjut di dalam tim lengkap (sub-tim ibu, bayi baru lahir dan anak balita). Apabila didapat solusi yang sama pada masalah ibu, bayi baru lahir, anak balita, maka solusi tersebut dapat digabung. 4. Tentukan kegiatan yang inovatif, mempunyai daya ungkit besar, dan realistis, dari masing-masing solusi dan masukan pada kolom 4 tabel 3. 5. Cocokkan daftar kegiatan dengan tabel strategi, kegiatan dan indikator untuk program KIBBLA (lampiran 7 dan 8) untuk membandingkan apakah kegiatan yang diusulkan sudah sesuai dengan strategi nasional, bila perlu sesuaikan kembali kegiatan terpilih pada kolom 4 tabel 3. 6. Buatlah narasi dari solusi dan kegiatan untuk mengatasi penyebab masalah kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



35



Hasil Akhir Sesi 3 adalah:



1. Tabel 3: Prioritas Penyebab Masalah, Solusi dan Kegiatan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. 2. Skema 3A: Skema Solusi dan Kegiatan Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Ibu. 3. Skema 3B: Skema Solusi dan Kegiatan Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Bayi Baru Lahir. 4. Skema 3C: Skema Solusi dan Kegiatan Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Anak Balita. 5. Narasi Solusi dan Kegiatan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.



Tabel 3 Contoh Prioritas Penyebab Masalah, Solusi, dan Kegiatan No



Prioritas penyebab masalah



Solusi



Kegiatan



1



2



3



4



1



Pengetahuan masyarakat mengenai penyebab diare kurang



Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan diare.



1. Membuat media 2. Penyuluhan diare yang partisipatif 3. Pelatihan penyuluhan diare partisipatif bagi bidan di desa/nakes. 4. Kampanye cuci tangan dengan sabun 5. Mencetak poster, leaflet mengenai diare 6. Penyebarluasan informasi diare melalui radio dan media tradisional.



2



Nakes kurang terampil dalam penatalaksanaan diare



Meningkatkan ketrampilan nakes dalam penetalaksanaan diare



1. Melakukan pemetaan kemampuan petugas 2. Pelatihan MTBS 3. Pemantauan pasca pelatihan (kualifikasi) 4. Supervisi fasilitatif ke fasilitas pelayanan 5. Melakukan peer review 6. Seminar review pemanfaatan MTBS



3



Kekurangan oralit dan cairan infus



Memperbaiki manajemen pengadaan obat dan alat



1. Melakukan pemetaan mengenai kondisi fasilitas program 2. Refreshing petugas Puskesmas tentang manajemen obat dan alat 3. Pengadaan sarana dan prasarana (? Sebutkan) 4. Supervisi fasilitatif ketersediaan obat/alat (oralit, infus) di Puskesmas



36 –



DTPS-KIBBLA



Skema 3C Skema Solusi dan Kegiatan



Catatan:



Buat Solusi dan Kegiatan pada Penyebab Masalah yang menjadi prioritas.



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



37



Skema 3C Contoh Skema Solusi dan Kegiatan Masalah Kematian/Kesakitan Anak Balita akibat Diare



38 –



DTPS-KIBBLA



Sesi 4: Prioritas Kegiatan dan Target Pada sesi ini tim menentukan prioritas dari berbagai kegiatan yang telah ditetapkan pada sesi 3 sehingga kegiatan dapat dikurangi sesuai prioritasnya apabila anggaran untuk program terbatas. Tim juga menentukan target kegiatan beserta indikatornya dengan mempertimbangkan kemampuan pencapaian.



Tujuan:



1. Menetapkan Prioritas kegiatan. 2. Menetapkan Target beserta indikatornya untuk masing-masing kegiatan.



Bahan:



1. Tabel 3: Prioritas Penyebab Masalah, Solusi dan kegiatan (yang dihasilkan sesi 3). 2. Tabel 4A: Prioritas Kegiatan. 3. Tabel 4B: Kegiatan dan Target.



Langkah-langkah:



1. Pindahkan solusi dan kegiatan dari tabel 3 (kolom 3 dan 4) ke tabel 4A (kolom 1 dan 2). 2. Tentukan prioritas kegiatan dari masing-masing solusi. 3. Sepakati arti nilai dari masing masing kriteria skala 1-4, skala 4 paling positif (misalnya 1: tidak penting, 2: kurang penting, 3: penting, 4: sangat penting). 4. Berikan nilai untuk masing masing kegiatan sesuai dengan kriteria (konsistensi, evidence based, penerimaan, dan mampu laksana) seperti pada penentuan prioritas penyebab masalah. 5. Berikan nilai bagi setiap kegiatan dengan membandingkan secara vertikal bagi seluruh kegiatan (diisi ke bawah menurut kolom), lanjutkan penilaian untuk masing-masing kriteria dengan cara yang sama. 6. Kalikan masing-masing nilai pada tiap kriteria untuk setiap kegiatan secara horizontal, tuliskan hasilnya pada kolom 7, kemudian tulis peringkatnya sesuai dengan total nilai pada kolom 8. 7. Buat tabel 4B: kegiatan dan target dengan memindahkan solusi dan kegiatan yang diprioritaskan dari tabel 4A (kolom 2) ke tabel 4B (kolom 1). Tentukan indikator tiap kegiatan dan tetapkan target kegiatan tahun X di kolom 5 dengan memperhatikan data tahun x-2 dari tabel 1C: Faktor Pendukung /Penyulit. 8. Buat narasi prioritas kegiatan, indikator dan target yang direncanakan untuk masing-masing kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita.



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



39



Kriteria untuk Memilih Prioritas Kegiatan: Konsistensi:



Bila kegiatan terpilih sesuai dengan strategi nasional dan rencana kerja kabupaten/ kota yang sudah ada. Makin sesuai dengan strategi/rencana kerja yang ada, maka makin tinggi skornya.



Evidence Based:



Bila kegiatan dipilih termasuk dalam rangkaian kegiatan atau intervensi yg telah terbukti efektif (evidence based) nilainya makin tinggi dibandingkan dengan kegiatan yang belum ada bukti.



Penerimaan:



Kegiatan dapat diterima oleh semua institusi terkait termasuk masyarakat setempat. Makin mudah diterima, maka makin tinggi skor/nilainya.



Mampu Laksana:



Kegiatan yang dapat dilaksanakan berdasarkan kondisi setempat, fasilitas, sumber daya manusia dan infrastruktur yang dibutuhkan tersedia atau bisa didapat, termasuk pembiayaan. Makin mudah disediakan, makin tinggi nilainya.



Hasil Akhir Sesi 4 adalah:



1. Tabel 4A – Penentuan Prioritas Kegiatan. 2. Tabel 4B – Kegiatan dan Target. 3. Narasi Prioritas Kegiatan dan Target.



40 –



DTPS-KIBBLA



Tabel 4A Contoh Prioritas Kegiatan Solusi



Kegiatan



Konsis tensi



Evidence based



Peneri maan



Mampu laksana



1



2



3



4



5



Meningkatkan pengetahuan masyarakat



1.Membuat media penyuluhan diare yang partisipatif



3



3



4



2.Pelatihan penyuluhan diare partisipatif bagi bidan desa.



4



4



3.Penyuluhan men cuci tangan dengan sabun



4



4.Mencetak poster, leaflet. cara mencuci tangan



Meningkatkan ketrampilan nakes



Total nilai



Peringkat



6



7



8



2



72



4



4



4



256



1



4



3



3



144



2



2



3



2



3



36



6



5.Penyebarluasan informasi melalui radio dan media tradisional.



3



2



3



3



54



5



6.Melakukan monitoring berkala.



4



3



3



3



108



3



1.Melakukan pemetaan kemampuan petugas



4



4



3



4



192



1



2.Pelatihan MTBS



4



4



3



3



144



2



3.Pemantauan pasca pelatihan (kualifikasi) MTBS



4



3



3



3



108



4



4.Melakukan supervisi fasilitatif



4



3



3



4



144



3



5.Melakukan peer review



3



3



4



2



72



5



6.Seminar pemanfaatan MTBS



2



2



3



2



24



6



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



41



Tabel 4B Contoh Kegiatan dan Target Kegiatan 1



Indikator 2



Thn (x-1)



Thn (x)



Kumulatif



Target



Kumulatif



Target



3



4



5



6



Melakukan pemetaan Petugas Puskesmas yang melakukan MTBS



Jumlah Petugas Puskesmas yang melaksanakan MTBS



30



15



45



20



Pelatihan MTBS



Jumlah petugas yang terlatih MTBS



20



20



40



20



Catatan:



Kegiatan kumulatif adalah pencapaian kegiatan sampai tahun dimaksud yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan jaringannya, Rumah Sakit termasuk fasilitas kesehatan swasta. Target tahun X kolom 6 adalah target kegiatan yang diusulkan melalui proses perencanaan DTPS. Hal ini perlu karena wilayah perkotaan yang mempunyai banyak fasilitas kesehatan swasta yang juga mempunyai kontribusi besar dalam pelayanan kesehatan dan percepatan penurunan AKI dan AKB.



42 –



DTPS-KIBBLA



Sesi 5: Rencana Usulan Kegiatan Pada sesi ini tim menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang mencakup antara lain lokasi, sasaran, volume untuk menghitung anggaran yang dibutuhkan dan sumber dananya.



Tujuan: 1. Menghasilkan tabel usulan kegiatan beserta lokasi, sasaran, volume, sumber dana, jadwal, dan penanggung jawab kegiatan. 2. Membuat narasi singkat mengenai rencana kegiatan.



Bahan:



1. Tabel 4B: Kegiatan dan Target (yang dihasilkan sesi 4). 2. Tabel 5-kosong: Rencana Usulan Kegiatan.



Langkah-langkah:



1. Pindahkan daftar kegiatan dari masing-masing solusi sesuai dengan prioritas ke



dalam tabel 5 (kolom 2). 2. Tentukan lokasi (kolom 3) sasaran (kolom 4), volume (kolom 5), sumber dana (kolom 8), jadwal (kolom 9) serta penanggung jawab kegiatan (kolom 10). 3. Kolom unit cost (kolom 6) dan Jumlah Biaya (kolom 7) diisi setelah perhitungan anggaran. 4. Buat narasi mengenai rencana kegiatan yang dilakukan.



Hasil Akhir Sesi 5 adalah:



1. Tabel 5. Rencana Usulan Kegiatan (tanpa perkiraan biaya). 2. Narasi Rencana Usulan Kegiatan



Catatan:



Setiap kegiatan harus didukung oleh obat dan perbekalan yang dibutuhkan, perhitungan kebutuhan ini mengacu pada standar pelayanan yang berlaku.



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



43



Tabel 5 Contoh Rencana Usulan Kegiatan Uraian Kegiatan



No



Kegiatan



1



2 Pemetaaan Kemampuan petugas



Puskesmas, Dokter, Pustu bidan perawat



20



APBD II



1



Pelatihan MTBS



Kabupaten Dokter, perawat



20



APBN



2



Lokasi



Sasaran



Vol



Unit cost



3



4



5



6



Keterangan: • Lokasi: Tempat kegiatan dilaksanakan • • • • • • •



44 –



Jumlah Sumber Jadwal PenBiaya dana Jawab 7



8



9



Sasaran: Obyek kegiatan Volume: Besaran dari jumlah kegiatan selama 1 tahun anggaran Unit cost: Harga satuan kegiatan Jumlah Biaya: Total biaya yang diperlukan Sumber dana: APBN,APBD propinsi,APBD kab/kota,BLD/PHLN, ADD/Swadana Jadwal: Waktu pelaksanaan kegiatan Penanggung jawab: Penanggung jawab kegiatan



DTPS-KIBBLA



10



Sesi 6: Rencana Usulan Anggaran Pada sesi ini tim menghitung rencana anggaran kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain. Dalam ”Perencanaan Pembangunan Daerah” ada dua (2) tahap penting yaitu: 1) Tahap Proses Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan 2) Tahap Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran–SKPD



Tujuan:



Menyusun kebutuhan anggaran kegiatan KIBBLA yang bersumber dari APBD, APBN, dan sumber lain.



Bahan:



1. Tabel 4B: Kegiatan dan Target (yang dihasilkan sesi 4). 2. Tabel 5: Rencana Usulan Kegiatan (yang dihasilkan sesi 5). 3. Tabel 6A: Uraian Perhitungan APBD, APBN, dan Sumber Lain (sebelum pagu sementara). 4. Tabel 6B: Uraian Perhitungan APBD. 5. Tabel 6C: Uraian Perhitungan APBN. 6. Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permendagri) tentang Jadwal Penyusunan Anggaran sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri 59 tahun 2007. 7. PP No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 8. Harga satuan/unit cost setempat (SK Bupati/Walikota). 9. Kepmenkes tentang Harga Obat Generik Berlogo yang terakhir. 10. Standar Biaya Umum, Harga Patokan Setempat.



Langkah-langkah:



1. Pindahkan rencana kegiatan dari tabel 4B ke tabel 6 kolom 2. 2. Tentukan dalam tabel 6A kode rekening-kode kelompok MAK, uraian komponen belanja serta rincian perhitungan dengan menggunakan harga satuan setempat yang berlaku. 3. Tentukan sumber biaya dari masing masing kegiatan di dalam kolom tabel 6A (kolom 10). Sumber dana dapat berasal dari APBD Kabupaten/Kota, APBD provinsi, APBN, dan sumber lain. 4. Pilih dan pindahkan kegiatan yang dananya bersumber dari APBD pada tabel 6A. 5. Pilih dan pindahkan kegiatan yang dananya bersumber dari APBN ke tabel 6B. 6. Proses pengisian formulir tabel 6A, 6B, 6C diselesaikan pada tahap Advokasi



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



45



Hasil Akhir Sesi 6 adalah:



1. Tabel 6A: Rencana Usulan Anggaran Menurut Perhitungan Anggaran Sebelum Pagu Anggaran (PPAS) Sementara. 2. Tabel 6B: Rencana Usulan Anggaran Menurut Uraian Perhitungan APBD. 3. Tabel 6C: Rencana Usulan Anggaran Menurut Uraian Perhitungan APBN.



Catatan:



Alur proses perencanaan APBD dapat dilihat pada lampiran 9. Jadwal penyerahan rencana kegiatan dan anggaran yang bersumber APBN pada bulan Mei–Juni. Tim perlu menyesuaikan Selain menghitung anggaran untuk percepatan penurunan angka kematian dan kesakitan KIBBLA, tim harus menghitung kebutuhan anggaran untuk pelayanan rutin (pelayanan ANC, PNC, pertolongan persalinan, kunjungan rumah, imunisasi, kebutuhan obat, dan seterusnya) dan manajemen/operasional (perencanaan, pemantauan dan penilaian). RUK beserta anggaran (tabel 5) yang telah disusun harus dibandingkan dengan realisasi kegiatan dan anggaran KIBBLA tahun berjalan dan realisasi tahun sebelumnya. Contoh kegiatan/menu/kode untuk setiap kegiatan berbasis bukti dapat dilihat secara lengkap pada CD. Rencana kegiatan dan anggaran dengan pagu sementara sesuai dengan skala prioritas atau mengurang volume kegiatan untuk kemudian dipindahkan pada RKA –SKPD (form 2.2.1) (lihat lampiran 12)



46 –



DTPS-KIBBLA



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



47



Pemetaan Kemampuan petugas



Pelatihan MTBS untuk 10 orang bidan di desa dan perawat selama 10 hari



2



2



1



1



Kegiatan



No



Tabel 6A



Konsumsi ATK honor surveyor biaya transport surveyor sewa ruang kelas Konsumsi ATK transport peserta uang harian peserta biaya praktek keterampilan 4 org biaya transport sekretariat honor pelaksana administrasi biaya 4 orang instruktur 6 hr biaya 3 orang pelatih klinik 4 hr



5220101 5210101 5221501 522116 521119 521211 524119 524119 512112 524119 512112 512112 512112



4



Uraian Komponen Belanja



5221102



3



Kode rekkode kelompok MAK



3



4



2



2



6



10



10



10



10



4



20



20



20



20



5



Vol



OH



OH



OH



OT



hari



OH



OT



paket



paket



hari



OT



OH



paket



OH



6



Satuan



300,000



250,000



1,000,000



75,000



100,000



150,000



75,000



50,000



350,000



500,000



200,000



50,000



15,000



35,000



7



Harga satuan



Rincian perhitungan



3,600,000



6,000,000



2,000,000



1,500,000



2,400,000



15,000,000



7,500,000



5,000,000



3,500,000



2,000,000



4,000,000



1,000,000



300,000



700,000



8



Jumlah



Contoh Uraian Perhitungan APBD dan APBN Program KIBBLA Sebelum Ada Pagu Sementara Kabupaten/Kota : ______________________________________



40,000,000



48,500,000



6,000,000



9



Total



APBN



APBD II



10



Sumber



48 –



DTPS-KIBBLA



Pelatihan MTBS bagi 10 tenaga Puskesmas



Kegiatan



OH = Orang/Hari OT = Orang/Transpor



Keterangan:



3



No



Kode rekkode kelompok MAK 1



Vol



TOTAL DANA YANG DIBUTUHKAN



apabila ada kontribusi dari APBD atau APBN sebagai pendamping, maka dapat diisi sesuai dengan komponen belanja APBD atau APBN



Penyelenggaraan pelatihan MTBS



Uraian Komponen Belanja paket



94,500,000



40,000,000



Harga satuan



Rincian perhitungan Satuan 40,000,000



Jumlah



Total



BLN dengan atau tanpa APBD/APBN



Sumber



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



49



102012901



1



3



2



Kode Program



No



Tabel 6B



honor surveyor biaya transport surveyor



5210101 5221501



20



2



20



20



4



Vol



Total dana yang dibutuhkan



ATK



konsumsi



3



Uraian Komponen Belanja



5220101



5221102



2



1 Pemetaan Kemampuan petugas.



Kode rekening



Kegiatan



OT



OH



paket



OH



5



Satuan



200,000



50,000



15,000



35,000



6



Satuan Harga



4,000,000



1,000,000



300,000



700,000



7



Jumlah



6,000,000



8



Total



Rincian Perhitungan Sebelum Ada Pagu Sementara



Perhitungan untuk Bahan RKPD



Contoh Uraian Perhitungan APBD Kabupaten/Kota : ______________________________________



50 –



DTPS-KIBBLA



07.03.03



DST



1



2



2846



(3)



(4) Pelatihan MTBS untuk 10 bidan di desa dan perawat selama 10 hari



TOTAL DANA YANG DIBUTUHKAN



(2)



Kegiatan



Sewa ruang kelas konsumsi ATK Transport peserta Uang harian peserta Biaya praktek keterampilan 4 orang Biaya transport sekretariat Honor pelaksana administrasi Biaya 4 orang instruktur selama 6 hari Biaya 3 orang pelatih klinik selama 4 hari



521119 521211 524119 524119 512112



524119 512112 512112



512112



(6)



Uraian Komponen Belanja



522116



(5)



Kode MAK



3



4



2



2



6



10



10



10



10



4



(7)



Volume



OH



OH



0H



OT



hari



OH



OT



paket



paket



hari



(8)



Satuan



Contoh Uraian Perhitungan APBN Kabupaten/Kota : ______________________________________



Kode proKode gram Kegiatan



(1)



No



Tabel 6C



300,000



250,000



1,000,000



75,000



100,000



150,000



75,000



50,000



350,000



500,000



(9)



Harga satuan



3,600,000



6,000,000



2,000,000



1,500,000



2,400,000



15,000,000



7,500,000



5,000,000



3,500,000



2,000,000



(10)



Jumlah



Sesi 7: Pemantauan dan Penilaian Pemantauan kegiatan dan penilaian program merupakan bagian integral dari manajemen program. Dalam pelaksanaannya pemantauan dan penilaian dilakukan secara berjenjang dan terus menerus.



Tujuan:



1. Menentukan indikator pemantauan kegiatan dan cara melakukannya. 2. Menentukan indikator penilaian cakupan program, cara pemantauannya dan rencana untuk memperbaiki manajemen program



Bahan:



1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel



4B: Kegiatan dan target (yang dihasilkan sesi 4). 5: Rencana Usulan Kegiatan (yang dihasilkan sesi 5). 7A (kosong): Rencana Pemantauan Kegiatan. 7B (kosong): Rencana Penilaian Program



Langkah-langkah:



1. Buat rencana pemantauan dengan cara memindahkan kegiatan, indikator, dari tabel 4B , kolom 1,2,3, dan 6 ke tabel 7A. 2. Tuliskan cara pemantauan kegiatan bagi setiap indikator (frekuensi/periode pelaksanaan, sumber data, dan metode). 3. Tentukan petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan. 4. Buat rencana penilaian dengan cara mengisi indikator pelayanan yang akan dinilai pada tabel 7B



Hasil Akhir Sesi 7 adalah:



1. Tabel 7A Rencana Pemantauan Kegiatan. 2. Tabel 7B. Rencana Penilaian Program. 3. Narasi Pemantauan dan Penilaian Monitoring merupakan kegiatan analisis dalam upaya perbaikan kinerja, untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan tersebut berpengaruh terhadap kelompok sasaran. Evaluasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menilai dampak dan keberlangsungan program dengan memanfaatkan data dari berbagai sumber.



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



51



Tabel 7A Contoh Rencana Pemantauan Kegiatan Kabupaten/Kota : ______________________________________ Kegiatan



Indikator



Data Kumulatif (x-1) Thn



Target Thn (x)



Frekuensi / Waktu



Sumber data



Petugas



Keterangan



1



2



3



4



5



6



7



8



Pelatihan MTBS



Jumlah petugas yang dilatih



30



20



2x/tahun



Laporan pelatihan



Kasie KIA



Tabel 7B Contoh Rencana Penilaian Program Kabupaten/Kota : ______________________________________ Indikator



Data awal



Target



Hasil



Frekuensi / waktu



Sumber data



Penanggung jawab



Keterangan



1



2



3



4



5



6



7



8



Jumlah Balita Diare yang dilayani MTBS



30%



70%



2 x/tahun



Laporan MTBS



Ka.Sub.Din Kesga



Catatan: Hasil (Kolom 4) diisi sesuai dengan hasil penilaian tahun x. Target adalah target cakupan program tahun x dengan mengacu pada SPM dan Rencana strategis kabupaten/kota.



52 –



DTPS-KIBBLA



Sesi 8: Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan dari para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, pada sesi ini tim membuat dokumen perencanaan dan anggaran yang memuat hasil-hasil sesi 1 sampai 7 sebagai bahan usulan anggaaran kegiatan yang mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, untuk mendapatkan persetujuan dan atau dukungan.



Tujuan:



Menghasilkan suatu draft dokumen perencanaan dan anggaran program KIBBLA yang akan digunakan sebagai bahan pembahasan perencanaan dan penganggaran, dan sebagai bahan pembuatan media untuk pesan advokasi.



Bahan:



1. Seluruh skema dan tabel hasil lokakarya perencanaan. 2. Seluruh uraian dan narasi yang telah disusun. 3. Data-data lain yang diperlukan (data wilayah, peta wilayah dan lain-lain). 4. Modul Penguatan Kapasitas Advokasi untuk isu strategis (KIBBLA). 5. Pedoman pedoman tentang kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan.



Langkah-langkah:



1. Tentukan isu utama yang akan diajukan sebagai pembuka wawasan pengambil kebijakan di kabupaten/kota. 2. Gunakan isu utama tersebut sebagai latar belakang dan permasalahan dalam proposal yang akan dikembangkan. 3. Buatlah proposal singkat, padat dan jelas sesuai sistematika penulisan dokumen dengan memasukkan hasil-hasil dari lokakarya secara maksimal. 4. Lengkapi proposal dengan gambaran wilayah atau gambar-gambar yang sesuai (pemetaan).



Sistematika Penulisan Dokumen (Ringkasan) I. PENDAHULUAN: 1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten/Kota 2. Permasalahan KIBBLA sesuai dengan isu utama 3. Kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota berkaitan KIBBLA 4. Tujuan: Umum dan Khusus II. SITUASI DAN MASALAH KIA DI KABUPATEN: 1. Hasil Analisis Situasi: a. Tabel 1 A, B,C, D: Analisis Situasi b. Narasi hasil analisis situasi



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



53



2. Hasil Analisis Penyebab Masalah dan Penetapan Prioritas Penyebab Masalah: a. Skema 2A. Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Ibu b. Skema 2B.Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Bayi Baru Lahir c. Skema 2C. Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Bayi, Anak Balita d. Tabel 2A. Penentuan Prioritas Penyebab Masalah Penyebab Kematian/ Kesakitan Ibu e. Tabel 2B. Penentuan Prioritas Penyebab Masalah Penyebab Kematian/ Kesakitan Bayi Baru Lahir. f. Tabel 2C. Penentuan Prioritas Penyebab Masalah Penyebab Kematian/ Kesakitan Bayi, Anak Balita. g. Skema 2AA. Prioritas Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Ibu. h. Skema 2BB. Prioritas Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Bayi Baru Lahir. i. Skema 2CC. Prioritas Penyebab Masalah Kematian/Kesakitan Bayi, Anak Balita. j. Narasi masalah KIBBLA termasuk Masalah Ketersediaan Obat dan komoditas di kabupaten/kota dan prioritas penyebab masalah. III. PROGRAM DAN KEGIATAN KIA: 1. Rumusan Solusi dan kegiatan masalah KIBBLA a. Tabel 3: Prioritas Masalah, Solusi dan Kegiatan b. Skema 3A: Solusi dan Kegiatan Masalah Kematian/Kesakitan Ibu c. Skema 3B: Solusi dan Kegiatan Masalah Kematian/Kesakitan Bayi baru lahir d. Skema 3C: Solusi dan Kegiatan Masalah Kematian/Kesakitan Balita e. Narasi Rumusan Solusi dan penyebab masalah KIBBLA 2. Rencana Kerja a. Tabel 4A : Prioritas Kegiatan b. Tabel 4B: Kegiatan dan Target c. Tabel 5: Rencana Usulan Kegiatan d. Narasi rumusan solusi, kegiatan dan rencana kerja IV. RENCANA ANGGARAN: a. Tabel 6A: Uraian Perhitungan Anggaran APBD, APBN dan sumber lain b. Tabel 6B: Uraian Perhitungan Anggaran APBD c. Tabel 6C: Uraian Perhitungan APBN d Narasi rencana anggaran V.



PEMANTAUAN DAN PENILAIAN a. Tabel 7A: Rencana Pemantauan b. Tabel 7B: Rencana Penilaian c. Narasi rencana pemantauan dan Penilaian



PENUTUP



54 –



DTPS-KIBBLA



Tabel 8 Rekapitulasi Tabel dan Skema untuk Proses DTPS-KIBBLA Sesi



Judul sesi



Masukan



2



3



Analisis Situasi



Analisis dan Prioritas Penyebab Masalah



Solusi dan Kegiatan



Tabel



1. Alur Proses DTPS 2. Skema Proses DTPS 3. Jadual DTPS



Pengantar DTPS



1



Luaran



Proses



Skema 1. 1A 2. 1B



1. Laporan (LB12-3-4, LT1-2-3, PWS KIA, KB) 2. Formulir Pengumpulan data (F1-7) 3. AMP, Supervisi Fasilitatif 4. Kebijakan Nasional/Lokal 5. Data pendukung lainnya



1. Tabel 1A-B-C-D 2. Isi data, lengkapi 3. Telaah kualitas data 4. Identifikasi Masalah



1. 1A (Sasaran) 2. 1B (Cakupan/ kesenjangan) 3. 1C (penyulit/ pendukung) 4. 1D (obat indikator)



1. Tabel 1A-B-C-D



1. Skema Penyebab Masalah 2A-B-C 2. Tentukan Prioritas Tabel 2A-B-C 3. Skema Prioritas Penyebab Masalah 2AABB-CC 4. Narasi



1. 2A (Ibu) 1. 2A –> 2AA 2. 2B (BBL) 2. 2B –> 2BB 3. 2C (Bayi-Balita) 3. 2C –> 2CC



1. Tabel 2A-B-C 1. Tentukan 1. 3A (Ibu) 1. 3A 2. Skema 2AA-BBSolusi 2. 3B (BBL) 2. 3B CC 2. Tentukan 3. 3C (Bayi-Balita) 3. 3C 3. Strategi Kegiatan Nasional MPS masing-masing dan Kesehatan solusi Bayi/Anak 3. Cocokkan Balita dengan 4. Intervensi Pedoman Berdasarkan Strategi MPS Fakta dan Kesehatan Bayi/Anak Balita 4. Narasi PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



55



Sesi



Judul sesi



Masukan



Luaran



Proses



Tabel



• Tabel 3A-B-C



• Tentukan Prioritas Kegiatan • Tentukan Kegiatan dan Target • Narasi



• 4A • 4B



• Tabel 4A



• Tabel 4B • Narasi



• 5



• Tabel 4B & 5



• Tabel 6A-B-C • Narasi



• 6A • 6B • 6C



4



Prioritas Kegiatan dan Target



5



Rencana Usulan Kegiatan



6



Rencana Usulan Anggaran



7



Rencana • Tabel 4B & 5 Pemantauan dan Penilaian



• Tabel 4B–>7A dan 7B • Narasi



• 7A • 7B



8



Penyusunan Dokumen Perencanaan



• Narasi



• 8



9



Rencana Tindak Lanjut



• Tabel 9 • Narasi



• 9



56 –



DTPS-KIBBLA



• Seluruh Dokumen (Tabel 1-7)



Skema



Sesi 9: Rencana Tindak Lanjut Pada sesi ini tim menyusun rencana tindak lanjut pasca lokakarya untuk menyempurnakan draft dokumen perencanaan. Draft ini akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun pesan advokasi bersama tim advokasi agar dibahas dalam Musrenbang kabupaten pada bulan Maret. ”Pengawalan” dokumen dilakukan bersama sama dengan tim advokasi untuk mendapatkan dukungan dari tim anggaran sampai disetujuinya RKA-SKPD oleh DPRD. Proses tindak lanjut sampai persetujuan anggaran menjadi tanggung jawab Dinas kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan dukungan tim advokasi.



Tujuan:



Menghasilkan rencana tindak lanjut lokakarya perencanaan DTPS-KIBBLA, mulai dari penyempurnaan draft dokumen, Rencana Sosialisasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor tekait dan rencana koordinasi dengan tim advokasi.



Bahan:



1. Dokumen perencanaan dan penganggaran KIBBLA yang telah dirumuskan secara baik dan sistematis. 2. Jadwal dan alur penyusunan APBD dan checklist monitoring Penganggaran (lampiran 9 dan 10), 3. Referensi Advokasi Anggaran dan Kebijakan. 4. Tabel 9 kosong: Rencana Tindak Lanjut



Langkah-langkah:



1. Buatlah daftar kegiatan dan rencana tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan jadwal penyusunan anggaran sampai penyelesaian RKA-SKPD. 2. Tentukan para penanggung jawab dari setiap program atau kegiatan yang akan dilakukan. 3. Rencanakan kegiatan koordinasi dengan Tim Advokasi dalam proses pengawalan anggaran.



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



57



Hasil Akhir Sesi 9 adalah:



Tabel 9: Rencana Tindak Lanjut DTPS- KIBBLA.



Catatan:



• Rencana Tindak Lanjut DTPS- KIBBLA akan menjadi acuan bagi Tim Advokasi yang “embrio” nya sudah diidentifikasi pada tahap I (orientasi). • Tim Advokasi akan selalu bekerja sama dengan Tim perencanaan sejak menyiapkan bahan bahasan untuk lokakarya advokasi sampai proses pengawalan anggaran di bawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/ kota ( Perencanaan, Kesga atau KIA) • Sebagian Tim perencana DTPS- KIBBLA akan terlibat dalam lokakarya Advokasi dan RTL advokasi. • Bahan bahasan untuk lokakarya advokasi dikutip dari hasil skoring penyebab masalah pada sesi 2 perencanaan DTPS- KIBBLA. • Setelah ditetapkan plafon anggaran sementara (PPAS),umumnya terjadi perubahan nilai anggaran dari usulan tim perencanaan sehingga perlu dipertimbangkan kembali prioritas kegiatan yang telah disusun, untuk menghindari kegiatan yang tidak menjadi prioritas atau tidak relevan. • RTL advokasi akan disempurnakan dengan mengacu pada hasil kesepakatan dengan DPRD sebagai hasil Real Setting Audiensi kepada DPRD (lihat seri DTPSKIIBLA: Referensi Advokasi Anggaran dan Kebijakan).



58 –



DTPS-KIBBLA



Tabel 9 Contoh Rencana Tindak Lanjut Kabupaten/Kota : ______________________________________ Kegiatan



Data dan sumber daya yang diperlukan



Luaran



Jadwal



Penanggung jawab



1



2



3



4



5



Menyempurnakan Draft dokumen dokumen perencanaan perencanaan dan dan penganggaran penganggaran DTPSKIBBLA



Dokumen perencanaan dan penganggaran DTPS-KIBBLA



1 - 2 minggu setelah lokakarya perencanaan



Dinkes– Subdin Perencanaan dan Kesga



Melakukan sosialisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Melakukan sosialisasi di sektor terkait. Melakukan koordinasi dengan tim advokasi. Menyusun bahan untuk pembahasan materi advokasi . Menghadiri Musrenbang Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan pagu sementara Mengawal anggaran KIBBLA untuk disetujui panitia anggaran Mendapat persetujuan berupa PERDA dari DPRD



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



59



60 –



DTPS-KIBBLA



BAB 5 PENUTUP



Dengan disusunnya pedoman proses perencanaan DTPS-KIBBLA diharapkan dapat membantu tim perencana kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran tahunan program KIA sesuai dengan alur proses perencanaan daerah. Tahapan-tahapan pelaksanaan DTPS-KIBBLA ini dapat dimodifikasi, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengalaman masing-masing daerah dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan DTPS ini. Hasil dari DTPS ini yang berupa usulan kegiatan dan Anggaran daerah untuk Program KIBBLA merupakan bahan infor-masi bagi Tim advokasi kabupaten untuk melakukan kegiatan advokasi kepada para pemutus kebijakan di daerahnya masing-masing. Dalam penerapan pedoman DTPS-KIBBLA diperlukan dukungan multipihak, baik dukungan politis, peraturan perundang-undangan maupun sumber daya termasuk pembiayaannya.Di samping itu perlu adanya kerja sama dengan berbagai sektor terkait dalam menggali potensi masyarakat. Keberhasilan penerapan pedoman proses perencanaan DTPS-KIBBLA ini sangat ditentukan oleh semangat, ketekunan, kerja sama dan komitmen dari semua sektor terkait. Harapan bersama, pedoman perencanan DTPS-KIBBLA dapat diterapkan di seluruh Indonesia sehingga dapat mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi Bayi Baru Lahir dan Anak Balita, dalam rangka mempercepat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dan pencapaian target Millenium Development Goal.



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



61



LAMPIRAN Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran



1 2 3



Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran



6



4 5



7 8 9 10 11 12 13 14



Halaman



Penjelasan Analisis Situasi Jadwal Lokakarya Perencanaan DTPS Daftar CBR (Crude Birth Rate) - Angka Kelahiran Kasar per Provinsi Grafik hubungan Cakupan Persalinan oleh Tenaga kesehatan dan AKI Intervensi Berdasarkan Fakta atau EBI (Evidence Based Intervention) Tabel Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Tabel Strategi, Luaran dan Kegiatan Program Ibu dan Bayi Baru Lahir Tabel Strategi, Luaran, Kegiatan, Indikator untuk Pogram Kesehatan Bayi dan Anak Balita Alur Proses Perencanaan APBD Daftar Tilik Monitoring Penganggaran DTPS Kode dan Daftar Program dan Kegiatan APBD Daftar Kode Klasifikasi Fungsi-Subfungsi APBN Contoh uraian perhitungan APBD sesudah ditetapkan pagu sementara Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD (Formulir RKA-SKPD 2.2.1)



63 75 76 77 78 80 82 89 93 94 96 104 108 109



Hanya dalam CD, dilampirkan: Diagram Analisis Data Masalah KIBBLA, ppt, untuk beberapa kegiatan terpilih. Contoh Pengisian Formulir RKA-SKPD untuk beberapa kegiatan terpilih.



62 –



DTPS-KIBBLA



Lampiran 1:



Penjelasan Analisis Situasi Analisis data merupakan bagian yang penting pada perencanaan program KIBBLA Kabupaten/Kota yang berdasarkan bukti atau fakta yang ada. Di bawah ini diberikan suatu panduan cepat analisis data dalam proses DTPS 2007. Panduan ini merupakan ringkasan dari dokumen “Pedoman Analisis Data“ yang disusun oleh proyek HSP. Bila ingin mengetahui lebih lanjut, dianjurkan untuk membaca dokumen tersebut secara utuh. Tujuan panduan adalah untuk membantu staf kesehatan kabupaten/kota mengembangkan keterampilan dasar dalam menganalisa data untuk tujuan perencanaan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (balita), sesuai pedoman DTPS-KIBBLA. Syarat-syarat dalam melakukan analisa data KIBBLA yang efektif: 1. Ketersediaan data yang sesuai dengan kualitas data yang baik, 2. Proses yang rasional dalam menelaah, menerjemahkan dan menarik kesimpulan mengenai data yang tersedia.



Menelaah Kualitas Data Beberapa kriteria untuk pertimbangan dalam menelaah data: 1. Data yang relevan berarti bahwa data tersebut sesuai dengan masalah dan kebutuhan data yang diperlukan. 2. Pengukuran data membutuhkan definisi yang jelas, mudah dipahami. 3. Tepat waktu berarti bahwa data tersebut menggambarkan situasi yang terbaru 4. Data yang akurat berarti bahwa data tersebut valid dan dapat dipercaya; Disebut valid apabila data tersebut dapat mengukur apa yang ingin diukur, dan disebut ‘dipercaya’ apabila data tersebut berasal dari sumber yang dapat diandalkan. 5. Konsisten, tidak mengandung kontradiksi dalam mengukur suatu konsep di sepanjang waktu dan tempat yang ditetapkan. 6. Data yang lengkap berarti terdapat pada seluruh fasilitas, untuk suatu variabel yang dicari. Para perencana di tingkat kabupaten/kota harus mampu menggunakan daftar tilik berikut ini secara kritis ketika menelaah kualitas data KIBBLA, dan hasilnya dijadikan bahan pertimbangan dalam menelaah seluruh indikator yang dibutuhkan dalam proses DTPS.



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



63



Daftar Tilik Penelaahan Kualitas Data



Ya



Tidak



Apakah data yang tersedia berhubungan dengan tujuan dan strategi dari program KIBBLA di tingkat kabupaten/kota? Apakah data yang tersedia mencerminkan pengukuran terbaru? Apakah data yang dipilih mengukur indikator kunci KIBBLA? Apakah ada indikator kunci yang belum diukur? Apakah data diukur secara konsisten di seluruh fasilitas kesehatan ? Apakah digunakan definisi yang sama di seluruh sumber data? Apakah data yang ada sesuai dengan konsep yang dapat dimengerti? Apakah ada kebingungan mengenai definisi data atau indikator? Apakah tersedia data untuk seluruh lokasi dan periode waktu yang diinginkan? Secara umum, apakah dapat dikatakan bahwa data ini memiliki kualitas yang baik?



Dalam mempertimbangkan kualitas data, penting untuk mengetahui metode pengumpulan data dan sumbernya karena berbagai masalah dalam kualitas data seringkali berasal dari metodologi yang digunakan. Ada dua tipe metode pengumpulan data: 1. Pengumpulan data non-rutin (ad-hoc), misalnya data mengenai pengetahuan dan perilaku kesehatan yang dikumpulkan secara teratur, biasanya melalui survei ke rumah-tangga, secara periodik setahun sekali atau beberapa tahun sekali, sesuai kebutuhan dan dinamika program. 2. Pengumpulan data rutin, yang dikumpulkan secara terus-menerus pada unit-unit pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit dan puskesmas, biasanya terdapat dan diperoleh dari rekam medis pengguna jasa kesehatan. Sumber data kesehatan di Indonesia dikelompokkan sebagai berikut: 1. Sistem Informasi Pelayanan, mencakup sistem informasi rumah sakit SP2RS (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Rumah Sakit) dan sistem informasi Puskesmas, atau SIMPUS. Untuk mengumpulkan data mengenai kesehatan ibu dan anak di tingkat masyarakat, puskesmas menerapkan sistem MCH-LAM (Pemantauan Wilayah Setempat–Kesehatan Ibu dan Anak atau PWS-KIA. Seharusnya sistem ini tidak hanya mencakup pelayanan di puskesmas tetapi juga pelayanan dari Bidan Praktek Swasta/Rumah Bersalin di wilayah cakupan puskesmas/Kabupaten. 2. Sistem Surveilans, merupakan suatu survei secara teratur yang dapat mendeteksi



64 –



DTPS-KIBBLA



dan mengawasi secara khusus dalam mendapatkan prevalensi, insidens atau faktor terkait lainnya dengan penyakit tertentu baik secara aktif atau pasif. Contoh: surveilans gizi, polio, HIV/AIDS, DHF atau ssurveilans flu burung. Sumber-sumber data mengenai kesehatan melalui survei, antara lain Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), yang diperbaharui setiap lima tahun sejak tahun 1987, dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diperbaharui setiap tahun (kecuali ketika SDKI berlangsung) oleh Biro Pusat Statistik. Departemen Kesehatan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan juga melakukan beberapa Survei, misalnya Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan mengumpulkan berbagai data mengenai pelayanan kesehatan, untuk meneliti tingkat morbiditas dan mortalitas. Setelah dikumpulkan, data harus diproses dengan cara penghitungan atau transformasi data untuk menghasilkan suatu informasi, yang diperlukan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Tabel berikut ini menunjukkan indikator yang dihasilkan dari proses data mentah.



Tipe Indikator Tipe Jumlah



Deskripsi



Contoh



Angka absolut (bentuk Jumlah kabupaten yang melaporkan pengukuran paling sederhana) kenaikan anggaran KIBBLA antara 20052007



Rate



Mengukur frekuensi suatu IMR (Angka Kematian Bayi) kejadian pada suatu populasi tahun 2006 pada periode tertentu.



Rasio



Membandingkan antara dua jumlah



Rasio kematian bayi baru lahir berdasarkan jenis kelamin (rasio kematian lelaki– perempuan pada bayi baru lahir)



Proporsi



Membandingkan suatu bagian terhadap keseluruhan.



Proporsi populasi balita terhadap penduduk.



Persentase Proporsi dikalikan dengan 100



% Dukun bayi terlatih



Suatu indikator membutuhkan definisi yang jelas dari numerator dan denominator yang digunakan, dalam periode waktu tertentu pada wilayah yang telah ditetapkan, agar menjadi bermakna dan dapat dibandingkan dengan indikator yang sama pada kelompok lainnya. Indikator menunjukkan besaran dan arah suatu perubahan pada periode tertentu, tetapi tidak menjelaskan “mengapa” perubahan tersebut terjadi. Untuk ini diperlukan metode pengumpulan data lainnya, seperti studi kualitatif. Suatu indikator menunjukkan bagian dari suatu fenomena, sehingga diperlukan pula beberapa indikator lain untuk dapat memahami sepenuhnya kejadian atau fenomena tersebut. PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



65



Pentingnya Analisis data



Analisis data merupakan suatu proses sistematik dengan penggunaan teknik statistik dan logika sistematis dalam meringkas, membandingkan, menjelaskan dan memaknai serangkaian data dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Analisis data bisa bersifat kuantitatif atau kualitatif. Analisis data kuantitatif didasarkan pada parameter numerik yang diproses dengan analisis statistik, sedangkan analisis data kualitatif tidak memerlukan teknik analisis statistik, tetapi tetap diperlukan dalam melengkapi rangkuman hasil analisis data. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi untuk dapat memahami secara utuh suatu kejadian-penyebab dan solusi potensial di bidang kesehatan. Ada beberapa tingkatan analisis data yang dibutuhkan dalam proses DTPS 2007: 1. Analisa Situasi 2. Analisis Masalah 3. Penyusunan Prioritas Masalah dan Solusi 4. Menentukan Kegiatan dan Target 5. Penghitungan Anggaran 6. Monitoring dan Evaluasi



Tabel 1A, 1B, 1C dan 1D Berisi Data untuk Digunakan Dalam Analisis Situasi. Analisis situasi memetakan situasi masalah yang mencakup besaran, trend, dan perbedaan (wilayah/kelompok/sosial ekonomi) dalam status kesehatan, prilaku kesehatan, akses dan kualitas pelayanan serta faktor terkait yang melatar belakangi masalah kesehatan yang ada. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut: 1. Menggunakan konsep analisis masing masing program KIBBLA. 2. Memanfaatkan data yang relevan dari berbagai sumber sistem informasi yang ada. Perlu dipertimbangan Standar Pelayanan Minimun (SPM) yang telah disusun oleh Depkes untuk menelaah kesenjangan cakupan pelayanan dari data yang dikumpulkan pada Tabel 1B. SPM merupakan target pelayanan minimum yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di kabupaten/kota yang dijadikan acuan dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan setiap jenis pelayanan. SPM mengacu pada, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota 2006-2010 dan target minimun Indonesia Sehat 2010, lihat lampiran 5: Daftar Standar Pelayanan Minimal (Draft).



66 –



DTPS-KIBBLA



Analisis masalah dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan di bawah ini: Analisis



Panduan Pertanyaan



Besarnya masalah dan kecenderungan



Masalah kesehatan apa yang sedang kita hadapi? Seberapa besarnya masalah ini pada wilayah kabupaten/kota? Apa saja perilaku yang relevan dan bagaimana kualitas aspek pelayanan di kabupaten tersebut? Seberapa jauh perbedaannya dibandingkan dengan standar nasional/propinsi dan standar kabupaten/kota lain? Apakah kecenderungan dari masalah tersebut naik, tetap atau turun? Mengapa ?, Apa saja faktor latar belakangnya?



Distribusi diferensial/ kesenjangan sebuah masalah



Bagaimana distribusi masalah tersebut berdasarkan aspek gender, kota – pedesaan, tingkat pendidikan? Apakah ada data terpilah dalam status’ miskin-tidak miskin’ di kabupaten tersebut? Masalah KIBBLA yang mana yang memiliki kesenjangan terbesar? Mengapa? Apa makna kesenjangan tersebut terhadap program? Apa saja faktor yang mempengaruhi dan latar belakangnya?



Pengertian masalah prioritas adalah kondisi spesifik yang mengancam atau membahayakan kesehatan seperti penyakit, komplikasi, kecelakaan, polusi dan lain-lain, yang perlu ditanggulangi (dihilangkan/dikurangi). Masalah prioritas dipilh dari masalah yang perlu dihilangkan, dikurangi besarannya dan atau dikurangi fatalitasnya. Contoh Masalah Prioritas Pada Program KIBBLA Ibu



Bayi Baru Lahir



Bayi dan Anak



Perdarahan



Berat lahir rendah



ISPA/Pneumonia



Infeksi



Asfiksia



Diare



Eksklampsia



Hipoterma



Gizi



Keluarga Berencana Kehamilan yang tidak diinginkan



Aborsi yang tidak aman



Setelah masalah prioritas berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya dalam proses perencanaan adalah mengembangkan solusi. (lihat juga sesi 3). Untuk mengembangkan solusi yang tepat terhadap masalah yang telah diidentifikasi digunakan praktek terbaik (best practices) yang disarankan, sebagai hasil dari PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



67



berbagai review, laporan ilmiah yang telah dipublikasi dan direkomendasi oleh organisasi internasional dan lokal Apabila ada data yang tidak lengkap atau hilang dalam mendokumentasikan masalah tersebut, maka besaran masalah yang ada pada daftar intervensi berdasarkan bukti (Evidence Based Intervention) pada lampiran 2, dapat digunakan. Diagram berikut adalah contoh urutan seluruh proses DTPS 2007 yang menunjukan kaitan antara masalah prioritas, intervensi efektif, dan kegiatan terpilih untuk masalah KIBBLA: ‘Diare’. Tujuan dari diagram ini untuk (1) memberikan ilustrasi dari proses perencanaan secara sistematik, (2) memberikan informasi pentingnya data yang berkualitas dalam proses pengambilan keputusan, dan (3) menunjukan hubungan berbagai komponen yang saling terkait secara bermakna di tingkat kabupaten/kota.



Penyelesaian Masalah Diare Berdasarkan Bukti Analisa Situasi



Analisa Masalah



Masalah Prioritas



Solusi Berdasarkan Bukti



Ilustrasi Kegiatan



Promosi cuci tangan di tingkat masyarakat



Kematian Anak Balita



Kasus Diare/ dehidrasi berat



• Air bersih tidak tersedia • Tidak ASI (Menyusu dini dan eksklusif) • Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan • Tidak mengenal tanda bahaya



Mengembangkan PHBS • Mencuci Tangan dengan Sabun • MTBS • ASI (IMD/ASI Eksklusif)



Pelatihan MTBS: - Perawatan diare untuk anak sakit (oralit) - Pemberian makanan yang tepat Kampanye IMD (Inisiasi Menyusu Dini) Pelatihan konseling untuk IMD dan ASI Eksklusif Advokasi untuk kenaikan anggaran kesehatan



Untuk melakukan operasionalisasi dari solusi yang dipilih perlu ditetapkan target kegiatan yang akan dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan. Tahap kritis dalam perencanaan adalah melakukan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan, yang diterjemahkan ke dalam usulan anggaran. Para perencana harus mampu menghitung dan memperkirakan potensi biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Untuk ini perlu diketahui data dan informasi tentang harga satuan setempat, dan perhitungan anggaran masing program per unit kegiatan. Contoh



68 –



DTPS-KIBBLA



rencana kegiatan dan anggaran kabupaten dengan kode program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran 14. Siklus perencanaan diakhiri dengan melakukan identifikasi indikator pemantauan dan evaluasi yang akan dibicarakan pada sesi 7, Rencana Pemantauan dan Evaluasi. Pemantauan merupakan pengukuran benchmark selama pelaksanaan program dengan indikator proses atau output, sedangkan Evaluasi merupakan penelaahan luaran atau dampak, menggunakan indikator yang dapat menunjukkan pencapaian hasil kegiatan di akhir tahun. Hal ini penting dalam melakukan analisis untuk menjawab pertanyaan apakah telah terjadi perubahan dalam program KIBBLA sesuai dengan target yang diharapkan? Karenanya, indikator pemantauan dan evaluasi harus merupakan bagian integral dari proses perencanaan baik terhadap anggaran maupun hasil kegiatan. Tabel berikut ini merupakan contoh urutan proses analisa data, identifikasi masalah, penyebab masalah, solusi, kegiatan beserta kode program dan kegiatannya.



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



69



Contoh Program Pelayanan Kesehatan Diare kepada Balita Data kesehatan ibu tahun 2005



Uraian data • jumlah balita • jumlah balita dengan diare • jumlah balita dengan dehidrasi berat • jumlah kematian balita karena diare dengan dehidrasi berat • jumlah balita dengan gizi buruk • jumlah balita dengan gizi kurang • jumlah balita dengan pneumonia • jumlah balita dengan campak • cakupan imunisasi campak



Hasil analisis situasi



tahun komentar 2006



11562 1271



13445 1479



naik naik



255



296



naik



12



16



naik



53



67



naik



251



287



naik



176



175



tetap



350 47,5%



400 50%



naik naik



Jumlah kematian balita akibat diare dengan dehidrasi berat cukup tinggi. Kematian tersebut tidak terlepas dengan keadaan gizi buruk/kurang disertai dengan kecenderungan kejadian pneumonia dan campak yang meningkat.



Hasil analisis masalah dan solusi Masalah 1. kasus diare sangat tinggi



Penyebab masalah 1. gizi buruk atau kurang



Faktor yang mempengaruhi



Solusi



• tidak dilakukan penimbangan • mengaktifkan posyandu deteksi dini dengan dukungan • posyandu tidak aktif dengan lintas sektor • kader kesehatan tidak aktif terkait (kesehatan, • pemberian makanan dengan aparat desa, dll) nilai gizi kurang kepada • meningkatkan peranan balita kader desa kesehatan tentang masalah kesehatan • meningkatkan pola makanan dengan gizi cukup kepada balita



2. keadaan lingkungan • banyaknya tempat sampah • meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan kotor yang tidak dikelola dengan dan kesehatan individu baik (banyak lalat) • umumnya masyarakat tidak • Penyuluhan/sosialisasi kebersihan lingkungan mencuci tangan dengan dan kebersihan individu sabun, sebelum makan • kesadaran masyarakat tentang kebersihan kurang 3. balita belum diimunisasi



70 –



DTPS-KIBBLA



• meningkatkan kualitas • vaksin tidak adekuat • sistem penyimpanan vaksin penyimpanan vaksin (cold chain) kurang dengan pengawasan yang lebih ketat • petugas imunisasi kurang • meningkatkan kualitas disiplin • data sasaran imunisasi tugas imunisasi melalui kurang tepat pengawasan yang lebih • seringkali diare disertai ketat dengan penyakit lainnya seperti campak, pneumonia, dll



4. kesulitan mendapatkan air bersih



2. penanganan diare kurang adekuat



1. ketrampilan petugas • kurang tenaga kesehatan kurang dengan kompetensinya • belum pernah dilatih menangani kasus diare dengan dehidrasi 2. petugas tidak patuh terhadap tugas pokok



3. sistem rujukan tidak efektif



• sumber mata air kurang, hanya mendapatkan air sumur yang sering tercemar dan air sungai • kebiasaan minum air yang belum dimasak



• mewajibkan memasak air sebelum diminum bagi setiap individu atau keluarga



• meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan



• beban ganda dari petugas • memperbaiki pengaturan tugas pelayanan puskesmas Puskesmas untuk • supervisi kurang menghindari beban ganda • tidak ada reward and • meningkatkan punishment pengawasan dan • petugas tidak patuh bimbingan pelaksanaan terhadap prosedur tugas kerja tetap atau belum mempunyai prosedur kerja • meningkatkan tetap pelaksanaan prosedur kepegawaian berkaitan dengan penilaian prestasi kerja



3. sering tidak • perencanaan ketersediaan tersedia oralit dan oralit dan cairan cairan infus infus kurang mantap yang menyebabkan ketersediaan dana sangat terbatas



• meningkatkan perencanaan tahunan ketersediaan obat dan bahan habis pakai oleh Puskesmas kepada Dinas Kesehatan kab/ kota, yang disampaikan juga pada Musrenbang desa dan Musrenbang kecamatan



1. pengetahuan • informasi tentang bahaya masyarakat tentang diare kurang, karena bahaya diare penyuluhan/sosialisasi kurang kurang



• meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya diare



2. tidak ada akses untuk mendapatkan pelayanan



• meningkatkan kemudahan transportasi untuk kefasilitas kesehatan • melengkapi sarana dan prasarana di Puskesmas • membantu masyarakat kurang mampu dengan bantuan Askeskin dari Pemerintah atau bantuan dari Pemerintah Daerah



• faktor geografis yang sulit • tidak mampu (miskin) • fasilitas transportasi kurang • fasilitas pelayanan kesehatan kurang



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



71



3. menolak dirujuk



4. perilaku masyarakat 1. partisipasi yang kurang menmasyarakat dukung tentang kejadian diare kurang



2. kebiasaan minum air belum dimasak



• sulit membuat keputusan untuk dirujuk, karena pengetahuan masyarakat tentang bahaya diare kurang • budaya setempat yang kurang mendukung, karena persepsi tentang sakit tidak sesuai dengan konsep sakit (masih tradisional) • rasa kuatir tidak dapat membiayai pengobatan rumah sakit atau Puskesmas



• memberikan bantuan kepada masyarakat didalam membuat keputusan untuk merujuk kasus diare dengan dehidrasi berat • meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang penyakit termasuk diare dengan menggunakan cara budaya masyarakat setempat • memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pembebasan biaya pengobatan bagi keluarga kurang mampu



• jarang dilakukan • meningkatkan pertemuan rembug desa kesadaran dan untuk mendiskusikan pemahaman untuk masalah yang timbul membangun partisipasi didesa masyarakat tentang • jarang dilakukan penanggulangan bahaya penyuluhan tentang diare melalui pertemuan kesehatan oleh petugas formal dan inform kesehatan, atau • penyuluhan dilakukan oleh petugas kesehatan yang kurang kompeten • pengetahuan masyarakat tentang air minum yang dimasak kurang



• mewajibkan memasak air sebelum diminum bagi setiap keluarga



3. kurangnya • belum mengetahui tentang sosialisasi tentang konsep desa siaga sebagai diare melalui cara untuk mengubah pertemuan di desa perilaku masyarakat



• meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui pertemuan-2 termasuk sosialisasi desa siaga



4. persepsi masyarakat • sikap dan perilaku tentang pelayanan pelayanan kesehatan oleh kesehatan oleh tenaga kesehatan kurang Puskesmas atau sesuai dengan harapan tenaga kesehatan masyarakat kurang • pelayanan kesehatan yang tidak kontinu, karena sering tenaga kesehatan tidak berada ditempat



• meningkatkan kinerja pelayanan tenaga kesehatan sesuai dengan etiket pelayanan • meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas di Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kab/ Kota dan masyarakat



5. belum mengetahui • kurangnya sosialisasi • meningkatkan tentang pembebasan biaya sosialisasi Askeskin tentang kebijakan kepada masyarakat pemerintah tentang pengobatan bagi keluarga tidak/kurang mampu oleh pembebasan biaya untuk mendapatkan aparat pemerintah pelayanan kesehatan



72 –



DTPS-KIBBLA



Usulan kegiatan dan kode program untuk penganggaran 1. Pelatihan MTBS bagi tenaga kesehatan



2. Penempatan tenaga kesehatan di Puskesmas



Judul program Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita ^^^



Kode program /kegiatan 1.02.01.29.04 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah



3. Pertemuan koordinasi Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kab/Kota



Monitoring, evaluasi dan pelaporan



1.02.01.29.07



4. Pertemuan koordinasi dengan lintas sektor tentang kesehatan



Monitoring, evaluasi dan pelaporan



1.02.01.29.07



5. Perencanaan tahunan dan penganggaran program KIBBLA



Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak



1.02.01.32.04



6. Pembentukan “desa siaga



Program Upaya Kesehatan Masyarakat



1.02.01.16.12



7. Pelatihan kader kesehatan tentang penyakit menular, gizi dan imunisasi



Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular



1.02.01.22.10



8. Pelayanan imunisasi pada balita



Program peningkatan pelayanan kesehatan balita, atau Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular



1.02.01.29.02 atau 1.02.01.22.08



Program Perbaikan Gizi Masyarakat, atau Program Upaya Kesehatan Masyarakat, atau Program Pelayanan Penduduk Miskin



1.02.01.20.03 atau 1.02.01.16.05 atau 1.02.01.24.08



10. Pemberian makanan tambahan dan vitamin kepada balita



Program Perbaikan Gizi Masyarakat



1.02.01.20.02



11. Penyuluhan tentang penyakit menular(diare,campak, pneumonia) dan kesehatan lingkungan pemukiman dan kebersihan individu (cuci tangan dengan sabun dan memasak air bersih untuk diminum) kepada masyarakat



Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita



12. Memperbaiki kualitas air bersih dengan memperbaiki sumber air sesuai dengan persyaratan yang ada



Program Upaya Kesehatan Masyarakat



1.02.01.16.14



13. Supervisi fasilitatif kepada Puskesmas dan jaringannya Monitoring, evaluasi dan pelaporan



1.02.01.29.07



9. Pelayanan gizi buruk/kurang pada balita



1.02.01.29.01



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



73



14.Mengembangkan dan pengadaan leaflet - poster promosi dan informasi sadar hidup sehat (termasuk diare)



Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat



1.02.01.19.01



15. Pengadaan oralit dan bahan habis pakai



Program Obat dan Perbekalan Kesehatan,atau Program Upaya Kesehatan Masyarakat



1.02.01.15.01 atau 1.02.01.16.07



Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan



1.02.01.28.01



16. Sosialisasi Askeskin



74 –



DTPS-KIBBLA



Lampiran 2



Jadwal Lokakarya Perencanaan DTPS-KIBBLA WAKTU



HARI 1



HARI 2



HARI 3



HARI 4



08.30 - 09.00 • PEMBUKAAN • Pembukaan Formal



Ulasan dan Prawacana



Ulasan dan Prawacana



09.00 - 10.00 • Perkenalan • Tujuan dan Alur Proses Pertemuan • Norma pertemuan



• Lanjutan Sesi 2: Analisis dan Prioritas Penyebab Masalah



• Pengantar • Presentasi • Pengantar Sesi 9: Sesi 4: Sesi 6 Penentuan • Pengantar Rencana Tindak Prioritas Sesi 7: Lanjut Pemantauan • Kerja Kelompok Kegiatan dan Target dan Penilaian • Kerja Kelompok • Kerja Kelompok



10.00 - 10.30 Rehat Teh



Rehat Teh



Rehat Teh



10.30 - 12.00 Penguatan Visi DTPS



Presentasi Sesi 1 • Lanjutan • Lanjutan Sesi 7: Pemantauan dan 2 Sesi 4: dan Penilaian Penentuan Prioritas Kegiatan Presentasi dan Target Presentasi



Presentasi Sesi 8 dan 9, dan Simulasi Materi Advokasi



12.00 - 13.30 ISHOMA



ISHOMA



ISHOMA



• Pengantar 13.30 - 15.00 • Pengantar Sesi 3: Sesi 1: Analisis Situasi Solusi dan Kegiatan dan Masalah • Kerja • Kerja Kelompok Kelompok



Ulasan dan Prawacana



HARI 5



Rehat Teh



ISHOMA



ISHOMA



15.00 - 15.30 Rehat Teh



Rehat Teh



Rehat Teh



Rehat Teh



• Lanjutan Sesi 3: Solusi dan Kegiatan



• Presentasi Sesi 5 • Pengantar Sesi 6: Rencana Usulan Anggaran • Kerja kelompok



• Lanjutan Sesi 8: Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Anggaran



Umpan Balik Harian



Umpan Balik Harian



Umpan Balik Harian



17.00 - 17.15 Umpan Balik Harian



Rehat Teh



Evaluasi Akhir • Pengantar • Pengantar Sesi 5: Sesi 8: Penutupan Rencana Usulan Pembuatan Kegiatan Dokumen Perencanaan • Kerja Kelompok dan Anggaran • Kerja Kelompok



15.30 -17.00



• Pengantar Sesi 2: Analisis dan Prioritas Penyebab Masalah • Kerja Kelompok



Ulasan dan Prawacana



Catatan: Jadwal acara dapat disesuaikan dengan keadaan di daerah



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



75



Lampiran 3



Proyeksi Penduduk dan Angka Kelahiran Kasar Indonesia/Provinsi Tahun 2005 dan 2010



NO



PROVINSI



1



N.A.D



2



JUMLAH PENDUDUK* 2005



2010



CBR** 2005



2010



4,031.70



4112.2



21.0



19.8



SUMATERA UTARA



12,452.80



13217.6



21.1



19.6



3



SUMATERA BARAT



4,402.10



4535.3



19.6



20.3



4



RIAU



6,108.40



7469.4



24.1



21.7



5



JAMBI



2,657.30



2911.7



20.8



19.2



6



SUMATERA SELATAN



6,755.90



7306.3



20.9



19.0



7



BENGKULU



1,617.40



1784.5



20.4



18.8



8



LAMPUNG



7,291.30



7843.0



19.7



18.2



9



KEP. BANGKA BELITUNG



971.50



1044.7



19.4



18.0



10



DKI JAKARTA



8,699.60



8981.2



20.6



19.2



11



JAWA BARAT



39,066.70



42555.3



19.4



18.0



12



JAWA TENGAH



31,887.20



32451.6



17.8



16.8



13



D.I. YOGYAKARTA



3,280.20



3439.0



12.0



11.9



14



JAWA TIMUR



35,550.40



36269.5



14.2



13.3



15



BANTEN



9,309.00



10661.1



22.1



20.5



16



BALI



3,378.50



3596.7



15.9



14.4



17



NTB



4,355.50



4701.1



22.0



20.1



18



NTT



4,127.30



4417.6



21.4



19.8



19



KALIMANTAN BARAT



4,394.30



4771.5



21.3



19.7



20



KALIMANTAN TENGAH



2,137.90



2439.9



18.7



16.8



21



KALIMANTAN SELATAN



3,240.10



3503.3



19.5



18.3



22



KALIMANTAN TIMUR



2,810.90



3191.0



19.9



18.3



23



SULAWESI UTARA



2,141.90



2277.2



15.8



14.8



24



SULAWESI TENGAH



2,404.00



2640.5



20.0



18.7



25



SULAWESI SELATAN



8,493.70



8926.6



19.2



18.2



26



SULAWESI TENGGARA



2,085.90



2363.9



19.6



17.5



27



GORONTALO



872.20



906.9



19.4



18.2



28



MALUKU



1,266.20



1369.5



22.3



21.5



29



MALUKU UTARA



890.20



969.5



23.3



22.2



30



PAPUA



2,518.40



28919.9



22.5



20.1



219,204.70



233477.4



19.5



18.4



INDONESIA







76 –



Sumber: (BPS, BAPPENAS, UNFPA Tahun 2005) * Dalam ribuan ** per 1000 penduduk DTPS-KIBBLA



Lampiran 4



Hubungan Antara Cakupan Persalinan Tenaga Kesehatan Terampil dengan AKI



Contoh: Kab.A dengan penduduk 1.500.000, dan cakupan linakes trampil 70%. Tariklah garis vertikal dari titik 70 pada garis absis yang memotong kurva pada MMR 300, sehingga diperkirakan terjadi 300 kematian ibu per 100.000 lahir hidup. Sesuai PWS KIA, menghitung jumlah persalinan dari CBR sebagai berikut: CBR di Kab A adalah 20,0 berarti terdapat 20 kelahiran per 1000 penduduk per tahun. Karena jumlah penduduk di Kab A 1.500.000 maka jumlah ibu bersalin adalah: 20/1000 x 1.05 x 1.500.000 = 31.500. Dengan perkiraan MMR 300/100.000, maka jumlah kematian ibu maternal di Kab A per tahun, dapat diperkirakan sejumlah: 300/100.000 X31.500 = 94 kematian ibu per tahun atau 7-8 kematian ibu per bulan. Angka ini dapat digunakan sebagai proxi jumlah kematian ibu sebagai pembanding terhadap data-data yang terkumpul di fasilitas pelayanan. Perkiraan ini tentu telah termasuk kematian ibu di fasilitas pemerintah, swasta dan di masyarakat yang mungkin tidak teridentifikasi sebagai kematian ibu maternal. Periode kritis risiko kematian ibu • Risiko kematian maternal è 100 kali pada hari 1 dan 30 kali pada hari 2 postpartum. • Sebagian besar kematian terjadi pada periode perinatal 14.8%, 43.5% dan 23.7% (1 minggu sebelum, saat dan 1 minggu setelah persalinan). • Kematian maternal pada trimester pertama 12.1% dan 7.9% dalam masa nifas. • Negara tertentu è 50% disebabkan oleh komplikasi abortus (Bangladesh). • Risiko kematian bayi baru lahir è 3-5 kali lebih besar pada bayi tanpa ibu. PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



77



78 –



DTPS-KIBBLA



% KEMATIAN DI INDONESIA



% PENURUNAN KEMATIAN



INTERVENSI BERDASARKAN FAKTA (huruf tebal menyatakan intervensi sebelum Persalinan)



INTERVENSI BERDASARKAN FAKTA



24%



11%



5%



Eklampsia



Infeksi



Persalinan macet 10%



13%



7%



60%



Mendeteksi pada waktu yang tepat, merujuk untuk operasi persalinan, partogram; ekstraksi dengan bantuan alat



Persalinan bersih, antibiotika jika terjadi infeksi; penatalaksanaan syok termasuk transfusi darah, pengeluaran plasenta yang tertahan, cairan, penatalaksanaan infeksi dengan antibiotik/ TT2



Penatalaksanaan kejang, magnesium sulfat; stabilisasi; rujukan untuk persalinan tepat waktu (cacat saat kehamilan; suplementasi besi)



AMTSL (penggunaan zat uterotonika; peregangan tali pusat terkendali; masase fundus) (Suplementasi Besi)



35% 27%



Komplikasi prematuritas/BBLR (faktor penyerta bukan utama)



Asfiksia dan trauma lahir



5-30%



20-40%



Pertolongan persalinan terampil, stimulasi dan resusitasi



Asuhan kontak kulit-ke-kulit, mengeringkan dan menghangatkan, pemberian ASI dini dan eksklusif, antibiotik (ibu: jarak kelahiran, gizi, pengendalian malaria). Hanya dengan segera memberikan ASI saja bisa menurunkan kematian 17-22%.



BAYI BARU LAHIR Di Indonesia, 1 dari 3 persalinan menghadapi peningkatan risiko kematian yang sebetulnya bisa dihindari. Kematian pada masa neonatus merupakan 57% dari semua kematian selama tahun pertama kehidupan bayi. Fakta global menunjukkan bahwa dua per tiga kematian bayi terjadi dalam waktu satu bulan pertama kehidupannya, dari angka tersebut, dua pertiganya meninggal dalam waktu 24 jam pertama setelah lahir. 70% kematian bayi baru lahir terjadi di rumah tanpa penolong persalinan terampil (SDKI, BASICS) Tahun 2009 target Depkes adalah menurunkan AKBBL dari 20/1000 menjadi 15/1000, AKB diturunkan dari 35/1000 menjadi 26/1000



28%



Perdarahan



IBU Di Indonesia, sekitar 20.650 ibu dan anak perempuan meninggal setiap tahun karena komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan dan 413.000 hingga 619.000 lainnya menderita karena morbiditas yang berhubungan dengan kehamilan (BASICS). Perkiraan mortalitas saat kehamilan adalah 10%, selama persalinan 14% dan selama nifas 3,3% dengan variasi cukup besar antara propinsi. (SKRT 1995). Indonesia sedang berupaya mencapai sasaran MDG untuk menurunkan tiga perempat angka kematian ibu antara tahun 1990-2015. Tahun 2009 Depkes mentargetkan penurunan AKI dari 307/100.000 menjadi 226/100.000



PENYEBAB KEMATIAN (dan cacat)



Lampiran 5



PEDOMAN PROSES PERENCANAAN –



79



10%



Tetanus 10-20%



10-30% Asuhan antenatal, pemeriksaan fisik, TT2



Persalinan bersih dan aman, imunisasi tetanus saat hamil, perawatan tali pusat, perawatan mata, pemberian ASI dini dan eksklusif



25% 12% 7% 5%



Infeksi Pernafasan Akut (ARI)



Diare



Campak



Malaria 40%



30-86%



40-50%



30-60%



30-50%



Pengobatan antimalaria; MTBS-K



Imunisasi; vitamin A



Praktik pemberian makanan, oralit, zinc, ASI dan meningkatkan asupan cairan untuk anak sakit, cuci tangan dengan sabun, air minum aman



Antibiotik; pemberian ASI (segera, 6 bulan, sampai 2 tahun); pelengkap ASI



Intervensi gizi esensial (yodium, pemberian ASI eksklusif dan pelengkap ASI, perawatan anak sakit dan malnutrisi, vitamin A, Fe).Hanya ASI eksklusif saja bisa menurunkan mortalitas 10-13%



Sumber: a. UNFPA/Indonesia; b. USAID/CORE Maternal and Newborn Standards and Indicators Compendium; c. Susenas 1998; Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002/2003; d. Surkesnas 2001; e. CAH-WHO 1995, 1999, 2004; f. Lancet 2005. Sumber lain mencakup Basics II Newborn Health in Indonesia Situation Analysis 2004, Indonesia Sehat 2010 dan Millennium Development Goals.



LINTAS BATAS PEMBERDAYAAN SOSIAL dan KOMUNIKASI UNTUK PERUBAHAN PERILAKU • Praktik Kesehatan Reproduksi (asuhan antenatal, penundaan kehamilan pertama, jarak kehamilan, jumlah anggota keluarga), • Praktik Pemberian Makan Untuk Bayi Dan Anak (ASI, makanan Pelengkap). • Praktik Imunisasi (Rangkaian lengkap untuk bayi, imunisasi bayi sakit, TT2 untuk ibu). • Praktik dan perawatan Kesehatan Di Rumah (kelambu yang diberi insektisida, cuci tangan, air minum, pembuangan materi fekal, vitamin A, garam beryodium, perawatan selama sakit, oralit, ketepatan pemberian obat). • Praktik Pencarian Pelayanan Kesehatan (mengenali penyakit, mencari perawatan yang tepat)



54%



Malnutrisi (faktor penyerta bukan utama)



ANAK di bawah 5 tahun Di Indonesia, kematian anak terus menurun. Cakupan imunisasi anak terhadap enam penyakit utama menurun dari 55% pada tahun 1997 menjadi 52% pada tahun 2002-2003 (SDKI). Indonesia berupaya mencapai target MDG dengan menurunkan dua pertiga angka kematian anak di bawah usia 5 tahun antara tahun 1990 sampai 2015. Tahun 2009 target Depkes adalah menurunkan AKA dari 46/1000 menjadi 33/1000



15%



Infeksi Neonatus



Lampiran 6



No



1 I



80 –



Jenis Pelayanan Dasar



Batas Waktu Satuan Kerja Pencapaian /Lembaga Keterangan (Tahun) Penanggung Jawab



STANDAR PELAYANAN MINIMAL



2 Pelayanan kesehatan dasar



SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/kota



Indikator



Nilai



3



4



5



6



95%



2015



Dinkes Kab/Kota



2. Ibu hamil, bersalin, nifas 80% dengan komplikasi yang ditangani



2015



Dinkes Kab/Kota



1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4



3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan



90 %



2015



Dinkes Kab/Kota



4. Cakupan pelayanan Ibu Nifas



90%



2015



Dinkes Kab/Kota



5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani



80%



2010



Dinkes Kab/Kota



6. Cakupan kunjungan bayi



90%



2010



Dinkes Kab/Kota



7. Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)



100%



2010



Dinkes Kab/Kota



8. Cakupan pelayanan anak balita



90%



2010



Dinkes Kab/Kota



9. Cakupan pemberian 100% makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin



2010



Dinkes Kab/Kota



10.Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan



100%



2010



Dinkes Kab/Kota



11.Penjaringan kesehatan 100% siswa SD dan setingkat



2010



Dinkes Kab/Kota



12. Cakupan peserta KB Aktif



70%



2010



Dinkes Kab/Kota



13. Penemuan dan penanganan penderita penyakit



100%



2010



Dinkes Kab/Kota



DTPS-KIBBLA



7



No



1



II



Jenis Pelayanan Dasar 2



Pelayanan kesehatan rujukan



Batas Waktu Satuan Kerja Pencapaian /Lembaga Keterangan (Tahun) Penanggung Jawab



STANDAR PELAYANAN MINIMAL Indikator



Nilai



3



4



5



6



14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin



100%



2015



Dinkes Kab/Kota



15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin



100%



2015



Dinkes Kab/Kota



16. Pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota



90 %



2015



Dinkes Kab/Kota



III



Penyelidikan 17. Desa/Kelurahan 100% epidemiologi mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan dan Penangepidemiologi