Pembahasan Kuis TWK Integritas [PDF]

Citation preview

PEMBAHASAN KUIS TWK INTEGRITAS 1. JAWABAN A Suatu upaya untuk mempersatukan atau menggabungkan berbagai perbedaan pada kelompok budaya atau kelompok sosial di dalam satu wilayah sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika disebut dengan Integrasi Nasional. 2. JAWABAN: A Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang pegawai ASN harus selalu berbasis pada nilai dasar dan berperilaku sesuai kode etik berikut ini: a. Selalu bersikap jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; b. Selalu cermat dan disiplin; c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; d. Selalu berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak berten- tangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien; h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan,dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN. 3. JAWABAN: A Integritas manusia Indonesia pada sila ke-4 adalah dalam bertingkah laku sosial dan memutuskan segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak diambil melalui musyawarah mufakat, anti kekerasan,mengutamakan kepentingan publik, dan menghargai perbedaan pendapat merupakan etika moral dalam aspek politik. 4. JAWABAN:E Seorang pemimpin yang beretika dan berintegritas menurut Pancasila harus mampu mentransformasikan nilai-nilai agama,mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya bangsa dalam ke hidupan sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan pribadi, berkeluarga,bermasyarakat, berbangsa, dan berngara.Hal ini memberikan identitas dan martabat sebagai bangsa yang beradab serta kepribadian yang religious. 5. JAWABAN:D Segala sesuatu pandangan yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat yang kemudian dipedomani sebagai contoh perilaku yang baik dan diharapkan oleh masyarakat merupakan arti dari Nilai Sosial. 6. JAWABAN: C Landasan konstitusional dari norma etika PNS/ASN yaitu UUD 1945 dan sumber tertib hukum lainnya (Tap MPRS No XX/1966 Tap MPR no. III/2000), sedang landasan operasionalnya adalah RENSTRANAS, RENSTRADA, dan RENJA. Ketiga landasan tersebut dijadikan norma etika PNS untuk mencapai tujuan nasional dengan baik, dan menciptakan good governance (kepemerintahan yang baik).



7. JAWABAN: E Faktor yang menyebabkan korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berawal dari dalam diri pelaku dan faktor eksternal adalah penyebab dari luar. Faktor internal yang menyebabkan korupsi, yaitu: sifat tamak, moral yang rendah, dan gaya hidup konsumtif. Sedangkan, faktor eksternal yang menyebabkan korupsi dapat ditinjau dari 4aspek, yaitu: a. Ekonomi → contoh: rendahnya gaji yang diterima b. Politik → contoh: Tidak stabilnya kondisi politik c. Organisasi contoh: Kurang adanya sikap keteladanan dari pimpinan kepada bawahan d. Hukum → contoh: lemahnya hukum dan buruknya perundang-undangan 8. JAWABAN : D Para Pejabat Publik baik pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat dapat mengetahui sekaligus mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan maupun peluang korupsi. Para pejabat yang berperan tersebut harus memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah, agar dana publik dan uang Negara dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. 9. JAWABAN: B Pencapaian roadmap KPK 2015-2019 pada aspek Learning and Growth masih mengalami beberapa kendala antara lain: a. Success rate rekrutmen KPK belum dapat memenuhi kebutuhan SDM KPK karena standar kelulusan yang cukup tinggi, selain itu karena rendahnya tingkat kendali KPK dalam menjamin kecukupan bantuan SDM KPK dari aparat penegak hukum; b. Minimnya dukungan anggaran bagi KPK menyebabkan terhambatnya proses pembangunan gedung KPK di pusat dan wilayah; c. Belum tuntasnya interpretasi hukum tentang penangkatan penyidik dari selain Polri/Kejaksaan dari pihak eksternal, sehingga proses pengangkatannya tidak selancar target perencanaannya. d. Perlunya evaluasi sistem biaya penanganan perkara e. Kurangnya tata kelola SDM f. Perlunya menerapkan manajemen perubahan g. Mekanisme pengangkatan pegawai 10. JAWABAN: C Membangun integritas publik pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika. Unsur-Unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi dan netralitas. 11. JAWABAN:D Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK, masa penugasan pegawai negeri yang dipekerjakan pada KPK paling lama 4 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali.



12. JAWABAN: B Bentuk pendekatan legal dan konstitusi (Legal and Constitutional Approach) sebagai seorang aparatur penyelenggara negara di Indonesia adalah dengan bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN serta menjamin kerahasiaan negara sesuai dengan sumpah jabatan yang melekat untuk menunjukkan integritas diri yang bermoral



13. JAWABAN: E Strategi dan kebijakan untuk meningkatkan integritas moral aparatur birokrasi dapat diimplementasikan dalam bentuk program yang secara simultan dil-aksanakan melalui kegiatankegiatan berikut: a. Proses seleksi yang diadakan untuk merekruit SDM aparatur birokrasi dilaksanakan seobyektif mungkin,menggunakan standar tinggi dan ketat, serta pelaksanaan proses seleksi yang jujur (contoh: rekrutmen CPNS melalui sistem CAT) b. Dalam rangka meningkatkan integritas, aparatur birokrasi harus dapat menerapkan prinsip good governance Perbaikan-perbaikan sistem promosi aparatur birokrasi, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar bagi masyarakat terhadap perilaku aparatur birokrasi. Contohnya: > Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan > Pendidikan dan pelatihan fungsional > Pendidikan dan pelatihan teknis > Penegakan disiplin aparatur birokrasi melalui mekanisme pemberian reward and punishment d. Peningkatan kesejahteraan aparatur birokrasi yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Sebagai ba gian dari upaya penegakan supremasi hukum. 14. JAWABAN: A Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(ASN),kehadiran UU ASN ini berdasarkan pada 2 hal yakni, pertama memantapkan aparatur sebagai abdi negara yang melayani kepentingan publik. Sehingga diperlukan birokrat yang professional dan memilikin integritas serta memiliki kompetensi dibidangnya. Kedua adalah masih identiknya birokrasi yang bekerja untuk kepentingan politik. 15. JAWABAN: E Dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintahan, setiap pegawai wajib berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak de-ngan baik dan benar dan mengikuti kodeetik dan prinsip-prinsip moral berikut ini: a. Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme di depan sesama pegawai b. Tidak dengan sengaja bersikap, berkata, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual yang bersangkutan c. Senantiasa bijak dalam penggunaan media sosial d. Tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat e. Tidak dengan sengaja menemui pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan kecuali f. dengan penugasan g. Tidak bertindak sewenang-wenang, melakukan bullying dan/atau pelecehan terhadap pegawai pihak lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja 16. JAWABAN: C Sejauh mana pelaksanaan integritas pegawai dalam lingkungan kerjanya secara komitmen, integritas, transparan, akuntabel,profesionalisme, dan bebas nepotisme merupakan bentuk integritas internal.



17. JAWABAN: A Untuk menjamin kinerja pegawai maupun organisasi secara internal dan eksternal perlu dilakukan survei penilaian integritas organisasi dan jabatan secara berkala. Selain itu, pengadaan SPI ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran resiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi di suatu instansi. 18. JAWABAN: D Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa adalah KASN 19. JAWABAN: E Berikut adalah beberapa hasil revisi UU KPK dan telah dicatatkan sebagai UU No. 19/2019: a. KPK diletakkan sebaga lembaga negara di rumpun eksekutif Bagian yang mengatur bahwa pimpinan KPK adalah penanggungjawab b. tertinggi dihapus c. Dewan Pengawas lebih berkuasa daripada Pimpinan KPK, namun syarat menjadi Pimpinan KPK lebih berat dari Dewan Pengawas d. Kewenangan Dewan Pengawas termasuk pada teknis penanganan perkara e. Standara larangan etik dan anti konflik kepentingan Dewan Pengawas lebih rendah daripada Pimpinan KPK f. Dewan Pengawas untuk pertama kali dapat dipilih dari aparat penegak hukum berpengalaman minimal 15 tahun g. Pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan Penuntut Umum h. Pemangkasan kewenangan penyelidikan dan penyadapan i. Berkurangnya kewenangan penuntutan j. Dalam pelaksanaan penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait k. Terdapat ketidak pastian status pegawai KPK apakah bisa menjadi PNS atau PPPK l. Diubahnya pasal 46 ayat (2) m. Dihapusnya pasal 38 ayat (2) 20. JAWABAN: E Terdapat 3 kompetensi kunci yang wajib dimiliki oleh pegawai ASN, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Sedangkan kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Sementara kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku,dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan 21. JAWABAN: A Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12, KPK dalam menjalankan tuga penyelidikan, penyidikan,dan penuntutan berwenang untuk: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; b. memerintahkan kepada instansi yang terrkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa



d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi pergangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. 22. JAWABAN:D Dalam praktiknya, integritas selalu dikaitkan dengan kredibilitas. Dimana integritas berkaitan dengan urusan hati yang mencakup kejujuran, komitmen, mutu, dan sifat. Sementara kredibilitas berkaitan dengan keterampilan, keahlian, intelegensi,dan hard skillnya. 23. JAWABAN:D Berikut yang merupakan contoh bentuk pelanggaran kode etik integritas di lingkungan kerja adalah: a. Minum miras dan melakukan perjudian di tempat perjudian sehingga dimuat dalam media massa lokal (Pelanggaran Disiplin Integritas) b. Menolak inovasi pihak lain secara agresif terkait aplikasi laporan kependudukan (Pelanggaran Kode Etik Kesem-purnaan) c. Dengan sengaja tidak melayani mengacuhkan pertanyaan klien yang hendak berkonsultasi ke kantor (Pelanggaran Kode Etik Pelayanan) d. Menemui Wajib Pajak tanpa adanya surat tugas terkait pekerjaan di suatu restoran (Pelanggaran Kode Etik Integritas) e. Tidak mencatat tanda terima penyerahan berkas (Pelanggaran Kode Etik Profesional) 24. JAWABAN: E Untuk membentuk karakter penyelenggara negara yang memiliki sikap kritis, rasional, dan berintegritas tinggi maka dalam hal ini diperlukan adanya Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Negara sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai, bangsa, dan negara. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin di lingkungan kerja. 25. JAWABAN: C Berikut ini adalah beberapa contoh integrasi nasional di Indonesia: a. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1976. Di lokasi TMII tersebut terdapat rumah adat dan aneka macam budaya dari seluruh provinsi Indonesia b. Sikap menghargai dan toleransi ter hadap antar umaat beragama di indonesia. Hal ini terlihat dari sikap masyarakat Indonesia yang menghargai perbedaan agama



c. Sikap menghargai dan merasa memiliki kebudayaan yang berasal dari daerah lain, bahkan mempelajari kebudayaan dari daerah yang berbeda. d. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) empat tahun sekali merupakan wujud integrasi nasional lainnya. PON diselenggarakan di tempat yang berbeda-beda secara begiliran. Ini memberikan kesempatan pada daerah yang terpilih untuk mengembangkan pembangunan sebelum PON berlangsung Ketaatan pada norma dan aturan perundangundangan yang berlaku. 26. JAWABAN:D Berikut ini yang termasuk permasalahan integritas internal yang sering ditemui diingkungan kerja pegawai birokrasi adalah: a. Menerima pegawai berdasarkan hubungan kekeluargaan b. Keberadaan calo di lingkungan kerja untuk mempercepat pelayanan bagi masyarakat 27. JAWABAN: E Setiap aparat birokrasi memberikan pelayanan didasarkan pada satu sistem pengelolaan nasional yang terintegrasi dan dapat diakses oleh semua instansi dari tingkatan terbawah hingga pusat karena menganut asas keterpaduan 28. JAWABAN: A Dalam rangka mencegah korupsi dalam suatu instansi secara internal maupun eksternal perlu ditanamkan nilai-nilai antikorupsi pada ketiga aspek berikut, yaitu: a. Inti terdiri dari jujur, disiplin, tanggung jawab b. Sikap terdiri dari adil, berani, peduli c. Etos kerja terdiri dari kerja keras,mandiri, sederhana 29. JAWABAN: C Berikut ini merupakan nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh tiap pegawai ASN saat melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pemerintahan: a. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif b. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur c. Setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah d. Memegang teguh ideologi Pancasila e. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak f. Mengabdi kepada negara dan rakyat indonesia 30. JAWABAN: E Penyatuan yang terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan disebut dengan Integrasi koersif