Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara [PDF]

Citation preview

Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara A.



Pembuktian dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada Hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga Hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya. Pembuktian di atas adalah dalam pengertian yuridis, yang bersifat kemasyarakatan, selalu mengandung ketidakpastian dan tidak akan pernah mencapai kebenaran mutlak. Jadi pembuktian yuridis sifatnya relatif, dalam arti hanya berlaku bagi pihak-pihak berperkara dan pengganti-penggantinya, dan memungkinkan pula terjadinya perbedaan penilaian hasil pembuktian di antara sesama Hakim. 1.



Tujuan pembuktian adalah berusaha memberikan kepastian tentang kebenaran fakta



2. 3.



hukum yang menjadi pokok sengketa, kepada Hakim. Guna pembuktian adalah sebagai dasar keputusan Hakim. Yang dibuktikan ialah fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum acara PTUN diatur dalam pasal 100



sampai dengan pasal 107 UU PTUN. B.



Alat Bukti dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam proses pembuktian, maka yang mendapat kesempatan membuktikan alatalat bukti yang dimiliki adalah pihak penggugat terlebih dulu, dan giliran selanjutnya adalah pihak Tergugat. Dalam sistem PTUN masalah pembuktian,



alat



bukti



yang



dapat



digunakan



ditentukan jenis-jenisnya yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU PTUN sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.



Surat atau tulisan. Keterangan ahli. Keterangan saksi. Pengakuan para pihak. Pengetahuan Hakim.



1.



Surat atau Tulisan a) Pengertian Menurut Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, berpendapat bahwa alat bukti surat atau tulisan adalah : “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”. Macam-macam alat bukti surat 1. Surat sebagai alat bukti tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Akta, adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat



b)



peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian b. Bukan akta 2. Sedangkan akta itu sendiri ada dua macam, yaitu: a. Akta otentik b. Akta dibawah tangan 3. Dasar hukum menurut UU No.5 / 1986 pasal 101 bahwa surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis, yaitu : a. Akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat ini dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya b. Akta dibawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. c. Surat-surat lain yang bukan akta. Akta otentik ada dua macam, yaitu :  Akta yang dibuat oleh pejabat (Ambtelijk Akten)  Akta yang dibuat dihadapan pejabat (Partij Akten) Perbedaan antara Ambtelijk Akten dan Partij Akten. No.



Aspek / unsure Ambtelijk Akten



1



Inisiatif dari



Pejabat



yang



Partij Akten bersang- Para



kutan karena jabatannya



pihak



kepentingannya



karena



2



Isi akta



Ditentukan oleh pejabat Ditentukan



oleh



para



yang bersangkutan ber- pihak dasarkan UU 3



Ditanda



Pejabat itu sendiri tanpa Para pihak dan pejabat



tangani oleh



pihak lain



yang bersangkutan serta saksi-saksi



4



Kekuatan



Tidak



dapat



digugat Dapat digugat dengan



bukti



kecuali dinyatakan palsu



pembuktian sebaliknya



Bila mana salah satu pihak yang bersengketa membantah keaslian alat bukti surat yang diajukan oleh pihak lawan, maka hakim dapat melakukan pemeriksaan terhadap bantahan itu dan kemudian mempertimbangkan dalam putusan akhir mengenai nilai pembuktiannya. Apabila dalam pemeriksaan persidangan ternyata ada alat bukti tertulis tersebut ada pada badan atau pejabat TUN, maka hakim dapat memerintahkan badan atau pejabat TUN tersebut untuk segera menyediakan alat bukti tersebut. Masing-masing alat bukti yang berupa surat atau tulisan itu mempunyai bobot kekuatan pembuktian sendiri-sendiri dan hakim yang akan menentukan bobot atau nilai pembuktian tersebut.Pada prinsipnya, kekuatan bukti suatu alat bukti surat terletak pada akta aslinya. Tindasan, foto copy, dan salinan akta yang aslinya masih ada, hanya dapat dipercaya apabila tindasan, foto copy dan salinan itu sesuai dengan aslinya. Dalam hubungan ini, hakim dapat memerintahkan kepada para pihak agar memperlihatkan aslinya sebagai bahan perbandingan, tetapi apabila lawan mengakui atau tidak membantahnya maka tindasan, foto copy, dan salinan akta tersebut mempunyai kekuatan pembukti seperti yang asli.



2.



Keterangan Ahli Di dalam UU No.5/1986 pasal 102 ayat 1, dijelaskan bahwa “keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya”. Kehadiran seorang ahli di persidangan diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 pasal 103 ayat 1 yaitu, “Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya. Hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli”. Kehadiran seseorang/ beberapa orang ahli diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 pasal 103 ayat 2 “Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya”. Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan, umpamanya ahli di bidang perbankan, ahli di bidang komputer, ahli balistik dan lain-lain. Dalam hal ini keterangan juru taksir dapat digolongkan sebagai keterangan ahli. Tetapi mereka yang tidak dapat didengar sebagai saksi (pasal 88 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dalam perkara itu, juga tidak dapat diangkat sebagai ahli.



3.



Keterangan Saksi Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengan dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Setiap orang pada prinsipnya wajib untuk memberikan kesaksian apabila dibutuhkan oleh pengadilan, tetapi tidak semua orang dapat menjadi saksi. Ada beberapa saksi yang dilarang atau tidak diperbolehkan di dengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana di atur dalam pasal 88 UU No.5 tahun 1986 sebagai berikut : a.



Keluarga sedarah atau semenda menurut garus keturunan lurus ke atas atau ke



b. c. d.



bawah sampai derajat ke dua dari salah satu pihak yang bersengketa Istri atau suami salah satu pihak yang bersangkutan meskipun sudah bercerai Anak yang belum berusia tujuh belas tahun Orang sakit ingatan. Ada beberapa orang yang meskipun berhak menjadi saksi tetapi berhak pula



mengundurkan diri sebagai saksi (pasal 89 ayat 1 UU No.5 tahun 1986), yaitu :



a. b.



Saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak. Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal itu. Adakalanya, orang yang dijadikan saksi itu tidak mengerti bahasa Indonesia, hakim dapat menunjuk seseorang yang akan bertindak sebagai penerjemah dan sebelum melaksanakan tugasnya ia harus di sumpah terlebih dahulu. Hal tersebut diatur dalam pasal 91 ayat 1 UU no. 5 Tahun 1986 “Apabila penggugat atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua Sidang dapat mengangkat seorang ahli alih bahasa.” dan pasal 91 ayat 2 UU no. 5 Tahun 1986 “Sebelum melaksanakan tugasnya ahli alih bahasa tersebut wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya untuk mengalihkan bahasa yang dipahami oleh penggugat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya dengan sebaik-baiknya.”. Kemudian diatur bahwa, Orang yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli alih bahasa dalam sengketa tersebut (pasal 91 ayat 3 UU no. 5 Tahun 1986). Dan apabila seorang saksi dalam keadaan bisu-tuli dan tidak dapat menulis, maka demi kepentingan pemeriksaan, hakim menunjuk seorang yang sudah biasa bergaul dengan saksi sebagai juru bahasa (diatur dalam pasal 92 ayat 1 UU no. 5 Tahun 1986). Sebelum melaksanakan tugasnya, ia wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepecayaannya (diatur dalam pasal 92 ayat 2 UU no. 5 Tahun 1986). Dalam hal penggugat atau saksi bisu dan/atau tuli tetapi pandai menulis, Hakim Ketua Sidang dapat menyuruh menuliskan pertanyaan atau teguran kepadanya, dan menyuruh menyampaikan tulisan itu kepada penggugat atau saksi tersebut dengan perintah agar ia menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan (pasal 92 ayat 3 UU no. 5 Tahun 1986). Sedangkan apabila yang di panggil sebagai saksi adalah pejabat TUN, maka pejabat tersebut tidak boleh mewakilkan kepada orang lain, ia wajib datang sendiri di persidangan (diatur dalam pasal 93 UU no. 5 Tahun 1986). Sehubungan dengan uraian di atas, terdapat perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli. Perbedaan itu diantaranya, adalah : Keterangan saksi :



a.



Seorang (beberapa) saksi di panggil kemuka pengadilan untuk mengemukakan keterangan tentang hal-hal yang ia lihat, di dengar, atau dialami sendiri.



Keterangan saksi harus lisan, bila tertulis maka jadi alat bukti tertulis. Kedudukan saksi tidak boleh diganti dengan saksi lain kecuali sama-sama melihat,



b. c.



mendengar dan menyaksikan peritiwa itu. Keterangan ahli : a. Seorang



(beberapa) saksi ahli dipanggil kemuka pengadilan untuk mengemukakan



keterangan berdasarkan keahliannya terhadap suatu peristiwa. b. Keterangan saksi atau ahli bisa secara lisan ataupun tertulis c. Kedudukan seorang ahli dapat diganti dengan ahli yang lain yang sesuai dengan keahliannya. 4.



Pengakuan Para Pihak Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Menurut pasal 105 UU No.5/1986, pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan oleh pihak yang bersengketa sendiri atau oleh wakilnya yang diberi kuasa secara khusus, untuk itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna terhadap pihak yang memberikan pengakuan itu. Hal ini berarti hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu benar, kendatipun belum tentu benar. Pengakuan yang diberikan di luar persidangan, nilai pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dengan kata lain pengakuan yang diberikan diluar persidangan merupakan alat bukti bebas dan konsekuensinya hakim leluasa untuk menilai alat bukti tersebut, atau bisa juga hakim hanya menganggap hal itu sebagai alat bukti permulaan saja. Terserah kepada hakim untuk menerima atau tidak menerimanya.



5.



Pengetahuan Hakim Dalam pasal 106 UU no. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa “Pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya”. Melihat pada pengertian ini maka pengetahuan hakim dapat juga diartikan sebagai apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh hakim dalam persidangan. Misalnya : sikap, perilaku, emosional dan tindakan para pihak dalam memutus perkara. Tetapi pengetahuan hakim mengenai para pihak yang diperoleh di luar persidangan tidak dapat dijadikan bukti dalam memutus perkara.



Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (pasal 107 UU no. 5 Tahun 1986). C.



Sistem Hukum Pembuktian Hukum Tata Usaha Negara Ada perbedaan sistem antara sistem hukum pembuktian dalam hukum acara TUN dengan acara perdata. Dalam hukum acara TUN, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, hakim TUN bebas untuk menentukan : 1. 2.



Apa yang harus dibuktikan Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh



3. 4.



pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan



Umumnya, sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara TUN adalah sistem “Vrij bewijsleer”, yakni suatu ajaran pembuktian bebas dalam rangka memperoleh kebenaran materiil. Apabila melihaat pasal 100 UU No.5/1986, maka dapatlah disimpulkan bahwa hukum acara Tata Usaha Negara Indonesia menganut ajaran pembuktian bebas yang terbatas. Karena alat-alat bukti yang digunakan itu sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal tersebut. Selain itu hakim juga dibatasi kewenangannya dalam menilai sahnya pembuktian, yakni paling sedikit 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Sedangkan pembuktian dalam hukum acara perdata dilakukan dalam rangka memperoleh kebenaran formil.