Pemerataan Pembangunan Desa-Kota Provinsi Papua: Makalah [PDF]

Citation preview

MAKALAH



PEMERATAAN PEMBANGUNAN DESA-KOTA PROVINSI PAPUA



GEOGRAFI SMA NEGERI 43 JAKARTA



Disusun Oleh



:



Nama



: Maura Kamila



Kelas



: XII IPS 2



KATA PENGANTAR Assalamualaikum wr.wb



Bismillahirrahmanirrahim



Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga memberikan penulis kemudahan untuk menyelesaikan makalah yang berjudul “Pemerataan Pembangunan Desa-Kota Provinsi Papua” dengan tepat waktu. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas bapak Wawan Hakim selaku guru pembimbing pada bidang studi Geografi di SMA Negeri 43 Jakarta. Selain itu, penulis juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai Pemerataan Pembangunan Desa-Kota di Provinsi Papua yang penulis sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada guru Geografi, bapak Wawan Hakim yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima demi kesempurnaan makalah ini. Wassalamualaikum wr.wb



Jakarta, 15 Oktober 2020 Maura Kamila



i



DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................... ii BAB I : PENDAHULUAN ............................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1 1.2 Perumusan Masalah ...................................................................................... 2 1.3 Tujuan............................................................................................................ 2 1.4 Manfaat ......................................................................................................... 2 BAB II : PEMBAHASAN .................................................................................... 3 2.1 Landasan Teori .............................................................................................. 3 2.2 Konsep Pemerataan Pembangunan ............................................................... 3 2.3 Pengaruh Interaksi Desa-Kota Terhadap Pembangunan……………………......................................................................... 4 2.4 Pembangunan Pemerataan Dalam Berbagai Bidang di Papua…………….................................................................................. 5 2.4.1 Bidang Perekomian/Kesejahteraan .................................................. 6 4.2 Bidang Pendidikan .............................................................................. 7 2.4.3 Bidang Kesehatan ............................................................................. 9 2.4.4 Bidang Ketenagakerjaan ................................................................. 10 2.5 Manfaat dan Tujuan Dari Pemerataan Pembangunan Desa Kota di Papua ………….................................................................. 11 2.5.1 Manfaat Pemerataan Pembangunan Desa Kota............................... 11 2.5.2 Tujuan Pemerataan Pembangunan Desa Kota ................................ 12 2.6 Dampak yang Ditimbulkan Pembangunan Pemerataan ................................. 14 BAB III : PENUTUP .......................................................................................... 15 3.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 15 3.2 Saran ............................................................................................................... 16 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 17



ii



BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Papua adalah salah satu provinsi terbesar dan terkaya di Indonesia, tidak sedikit sumber daya alam yang dihasilkan daerah ini, mulai dari minyak, batu bara, emas, tembaga, uranium sampai hasil laut bahkan pariwisatanya. Namun dari semua hasil sumber daya alamnya tidak satupun yang mampu merubah kehidupan sosial dan mengangkat strata orang asli Papua, tercatat saat ini Papua masuk dalam daftar salah satu daerah miskin yang berada di Indonesia, berbagai masalah yang dihadapkan oleh masyarakat Papua, mulai dari konflik horizontal sampai konflik vertical yang menimbulkan banyak gejolak yang terjadi di Papua saat ini. Kegagalan pembangunan di Papua menurut hasil penelitian LIPI (2004), disparatis ekonomi dan pembangunan antara Papua dengan daerah-daerah lain di Indonesia tidak terlepas dari adanya conflict of interest para pendatang di Tanah Papua, deskriminasi kebijakan pusat kepada daerah, dan eksploitasi budaya dan Sumber Daya Alam Papua. Walaupun dikatakan bahwa pemerintah sedang mengupayakan berbagai pembangunan pemerataan dan pertumbuhan dari tingkat daerah, nasional, bahkan hingga internasional, namun hal ini belum terlihat secara adil bagi masyarakat di Papua. Pemerataan pembangunan dilakukan hingga ke daerah-daerah adalah salah satu agenda penting yang harus dilakukan pemerintah. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut berdampak terhadap kesejahteraan rakyat yang mana merupakan kewajiban pemerintah secara mutlak. Pembangunan di daerah-daerah, yang dalam hal ini mencakup bidang infrastruktur maupun sumber daya manusia, juga penting dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi yang akhirnya akan menciptakan masyarakat yang berkualitas dan terciptanya kehidupan yang sejahtera. Berdasarkan paparan di atas, penulis masih menemukan adanya kesenjangan dalam berbagai bidang di Provinsi Papua. Padahal tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat bahwa dasar tujuan Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa. Maka melalui makalah ini, penulis



1



tertarik untuk meneliti serta mengajukan solusi agar terciptanya pembangunan dan pertumbuhan yang merata. 1.2 Rumusan Masalah Permasalahan yang tampak di Provinsi Papua adalah adanya kesenjangan pembangunan antara kota dan kabupaten. Di dalam makalah ini, penulis akan menjawab beberapa pertanya terkait : 1. Apa yang dimaksud pemerataan pembangunan? 2. Bagaimana pengaruh interaksi antar desa-kota terhadap pembangunan? 3. Apakah tujuan dari pemerataan dan pembangunan desa-kota? 4. Bagaimana cara pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan di Provinsi Papua? 5. Bagaimana potret kenyataan yang ada di Papua? 6. Apakah solusi yang dapat dilakukan rakyat serta pemerintah? 1.3 Tujuan Berdasarkan paparan penulis di dalam latar belakang dan perumusan permasalahan di atas, maka tujuan peneltian ini adalah : 1. Untuk mengetahui maksud dari pemerataan dan pembangunan. 2. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antar desa-kota terhadap pembangunan. 3. Untuk mengetahui tujuan pemerataan dan pembangunan desa-kota. 4. Untuk mengetahui langkah pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pembangunan di Provinsi Papua. 5. Untuk mengidentifikasi pembangunan pemerataan di berbagai bidang di Provinsi Papua. 6. Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan pemerintah dan kita sebagai rakyat. 1.4 Manfaat  Manfaat untuk penulis Dapat menambah wawasan penulis mengenai Pemerataan dan Pembangunan di Provinsi Papua serta memberikan pengalaman penulis mengenai sistematika pembuatan karya tulis makalah.  Manfaat untuk pembaca Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pembangunan dan pemerataan di Provinsi Papua, usaha pemerintah, dan dapat memberikan pengaruh terhadap pembaca agar bersama-sama melakukan solusi yang diberikan untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik.



2



BAB II PEMBAHASAN 2.1 Landasan Teori Pengertian pembangunan adalah segala proses perubahan yang sedang atau telah dilakukan melalui upaya-upaya yang secara sadar dan direncanakan. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan sejatinya adalah dua hal yang saling berkaitan, kaitannya yaitu, pembangunan memberikan dampak yang disebut perkembangan. Teori pemerataan pembangunan sendiri diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan perkapita dan kesejahteraan rakyat. Namun usaha tersebut juga memerlukan partisipasi peran dari berbagai elemen masyarakat dalam proses pembangunan. Pembangunan yang dilalui proses yang benar akan menghasilkan perkembangan yang baik bagi rakyat, namun hal itu juga harus diikuti oleh pemerataan yang adil di setiap daerah sehingga tidak memunculkan adanya kesenjangan antara desa dan kota. Menurut ilmu geografi, Desa adalah suatu perwujudan atau kesatuan geografi, ekonomi, politik, sosial, dan kultural yang ada di suatu daerah dalam hubungan. Secara Geografis, Kota adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gajala pemusatan penduduk tinggi, corak kehidupan yang heterogen, sifat penduduknya individualistis dan materialistis. 2.2 Konsep Pemerataan Pembangunan Konsep pemerataan pembangunan daerah menurut Kartasasmita merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, melakukan pemerataan fasilitas umum dan sosial serta  pengembangan pembangunan perdesaan dalam upaya peningkatan derajat kehidupan masyarakat secara menyeluruh.



3



Dalam hal ini, perkembangan pembangunan daerah selalu berkaitan dengan perkembangan daerah perkotaan dan pedesaan. Proses suatu desa menjadi sebuah kota adalah potret bukti bahwa desa dan kota memiliki hubungan yang saling berkaitan dan membentuk sistem terkait yang saling melengkapi. Hubungan ini dapat kita lihat dari adanya interaksi jual-beli antar desa dan kota, sebagaimana digunakan untuk pemenuhan bahan pokok pangan, fasilitas dan pelayanan dasar, penyediaan bahan baku, pengolahan bahan, dan sumber daya manusia sebagai tenaga industri. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ini merupakan dasar bagi pertumbuhan yang serasi antara desa dan kota. Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah maka menurut Kartasasmita (2003:45) harus meliputi tiga upaya besar yaitu, 1. Memberdayakan ekonomi masyarakat. Diupayakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (capacity building) melalui pemupukan modal (capital accumulation) yang bersumber dari surplus nilai tambah kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan surplus masyarakat yang terakumulasi ini, maka kebutuhan masyarakat baik untuk kepentingan rumah tangga maupun kebutuhan umum (publik) dapat secara bertahap dipenuhi sendiri. 2. Pembangunan prasarana. Prasarana perhubungan teramat penting karena sangat menentukan kelancaran arus pemasaran hasil produksi setempat serta barang yang dibutuhkan masyarakat yang tidak dapat di-hasilkannya sendiri. Tanpa prasarana perhubungan yang memadai, maka harga komoditas yang diproduksi setempat akan bernilai rendah karena biaya pengangkutan yang tinggi untuk sampai di pasar. 3. Memprioritaskan Pemerataan fasilitas umum dan sosial di seluruh wilayah



4



Hal ini penting agar masyarakat secara menyeluruh dapat menikmati hasil – hasil pembangunan terutama yang berkaitan dengan keberadaan fasilitas umum dan sosial ditengah – tengah kehidupannya. 2.3 Pengaruh Interaksi Desa-Kota Terhadap Pembangunan Dalam menciptakan pembangunan di suatu daerah, kaitan interaksi antara desa dan kota sangatlah penting. Hal ini dapat dijelaskan melalui pengaruh yang ditimbulkan dari interaksi antara desa-kota, yaitu :



1.



Tingkat pengetahuan penduduk meningkat Dengan adanya interaksi antar masyarakat desa dan kota, maka akan terjadi komunikasi yang membuat pengetahuan antara kedua masyarakat tersebut meningkat.



2.



Adanya lembaga pendidikan di pedesaan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan penduduk untuk pembangunan desa Dengan meningkatnya mutu pendidikan antara masyarakat desa, maka hal itu akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki pengetahuan yang baik.



3.



Tingkat ketergantungan desa terhadap kota bisa berkurang. Ketergantungan desa terhadap kota dapat berkurang karna mutu dan kualitas pendidikan di kota setara, sehingga hal-hal yang dihasilkan di kota bisa saja ada di desa.



4.



Melalui pengembangan prasarana dan sarana tranportasi semakin membuka potensi pedesaan. Perkembangan prasarana dan sarana transportasi dapat memudahkan mobilisasi dan membuka pintu bagi desa untuk mengeluarkan potensi.



5.



Masuknya unsur-unsur teknologi ke wilayah pedesaan secara efektif Dampak dari meningkatnya pendidikan juga berimbas pada masuknya teknologi yang dapat meningkatkan produksi dan pengelolaan sumber daya alam bagi desa.



6.



Bagi masyarakat kota, terjadi distribusi barang-barang hasil pertanian, perkebunan, dan barang-barang lain untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota. Distribusi barang dan bahan hasil pertanian/perkebunan dari desa dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kota.



5



Melalui penjelasan dari pengaruh interaksi desa-kota di atas, dapat kita simpulkan bahwa interaksi yang dihasilkan antara kedua komponen dapat sangat bermanfaat bagi perkembangan dan pembangunan dalam bidang kesejahteraan masyarakat.



2.4 Tujuan Pemerataan Pembangunan Desa-Kota Pemerataan pembangunan desa dan kota sangatlah penting bagi terciptanya suatu kondisi masyarakat yang sejahtera, makmur, dan adil. Hal ini dikarenakan, pembangunan saja tidaklah cukup untuk meningkatkan taraf masyakat yang bahagia. Diperlukan pembangunan yang merata di seluruh daerah, baik kawasan perkotaan, daerah, maupun kawasan terpencil. Hal ini agar tidak menimbulkan adanya kesenjangan antara golongan masyarakat itu sendiri. Kesenjangan di suatu daerah dapat menimbulkan adanya kecemburuan sosial antar masyarakat yang dapat menyebabkan adanya konflik dan perpecahan. Saat ini, seperti kita ketahui, Provinsi Papua dapat dikatakan sebagai provinsi yang terbelakang. Hal ini timbul dari stereotip masyarakat bahwa Papua adalah kota yang masih memegang teguh adat tradisional dan tidak modern. Namun pada kenyataannya, memegang teguh nilai adat bukan berarti Papua dapat diperlakukan layaknya anak tiri. Pemerataan pembangunan harus tetap dilaksanakan secara adil sehingga tidak menimbulkan kesenjangan. Tujuan lain adalah sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan percepatan pembangunan di wilayah yang strategis. 2. Mengembangkan wilayah tertinggal dan terpencil. 3. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. 4. Pemerataan fasilitas dan layanan kesehatan. 5. Pemerataan bagi lapangan pekerjaan. 2.5 Manfaat Pemerataan Pembangunan Desa-Kota Berdasarkan pengaruh dan tujuannya, pemerataan dan pembangunan desa-kota memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah : 1. Memberikan kesempatan bagi daerah terpencil Hal ini dikarenakan, pembangunan yang direncanakan biasanya hanya dikhususkan bagi kota-kota besar dan menimbulkan adanya kesenjangan antar daerah yang dapat memicu terjadinya konflik. Dengan adanya pemerataan, maka daerah-



6



daerah terpencil yang sebelumnya tidak diberikan perhatian dapat memiliki hak yang sama. 2. Meningkatkan interaksi ekonomi Ketika pembangunan desa-kota terjadi secara merata, maka kegiatan ekonomi yang terjalin akan mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena ketika pembangunan merata, maka proses produksi dan distribusi dapat berjalan lancar.



3. Mempererat integrasi bangsa Hal ini dikarenakan ketika daerah-daerah mengalami pembangunan secara merata dan adil, maka tidak akan menimbulkan kecemburuan antar daerah dan dapat mempererat integrasi bangsa. 4. Terciptanya pembangunan yang seimbang Hal ini dikarenakan pembangunan terjadi merata hingga ke daerah terpencil, maka tidak akan menimbulkan kesenjangan apapun dan menciptakan kondisi daerah yang stabil dan seimbang. 2.5 Upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan di Papua Berdasarkan penelitian yang telah penulis amati, pembangunan di Provinsi Papua masih terdapat kesenjangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerataan pembangunan desa-kota di Papua bagi pemerintah. Upaya yang dilakukan adalah melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan birokrasi perizinan, perbaikan penyediaan pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Melalui konsep Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, Perhatian pemerintah direalisasikan dengan anggaran khusus yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan Dana Otsus (Otonomi Khusus) dan dana khusus untuk infrastruktur pada pemerintahan Jokowi. Selain itu, perubahan struktur fiskal di daerah juga menjadi terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Papua. Gubernur Papua, Lukas Enembe, menyebut bahwa perlu dilakukan penguatan fiskal daerah dengan menerbitkan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) Nomor 25 Tahun 2013 yang mengatur bahwa alokasi dana otonomi khusus dari Pemerintah Pusat akan dialokasikan 80 % untuk kabupaten/kota, dan hanya 20 % untuk pemerintah provinsi. Ini adalah upaya



7



pemerintah provinsi untuk memperkecil ketimpangan, baik ekonomi maupun sosial yang telah terjadi di daerah Papua.



Gambar 5. Dana Otonomi Khusus Papua Tahun 2002-2016. Sumber:bpkad.papua.go.id Strategi lainnya yaitu penetapan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) yang berhasil ditetapkan untuk periode 2005-2025. Sebelumnya, sejak tahun 2001 saat Papua pertama kalinya memiliki otonomi khusus, rencana pembangunan jangka panjang belum pernah diformulasikan.  Kini, RPJP telah memuat persiapan Provinsi Papua menjadi tuan rumah PON 2020. Hal ini menjadi peluang adanya redistribusi pembangunan infrastruktur besarbesaran di Papua. Dengan terpilihnya Papua sebagai tuan rumah perhelatan olahraga terbesar nasional, tentunya pemerintah daerah dan pusat semakin giat membangun venue, fasilitas umum, hingga transportasi massal.   Berkaca dari peristiwa yang terjadi saat pengelolaan proses penganggaran dana otonomi khusus di daerah yang kurang transparan serta diduga terdapat praktik korupsi, pemerintah pusat perlu melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah.



8



Dalam proses penganggaran juga didapati ketimpangan alokasi dana. Terdapat daerah yang seharusnya menerima alokasi dana yang besar malah mendapatkan porsi yang tidak proporsional, dan sebaliknya. Masalah ini justru akan memicu ketegangan sosial di Papua. Akibatnya muncul gerakan separatisme dari akar rumput yang menganggap bahwa pemerintah pusat kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat daerah. Berdasarkan permasalahan ini, perlu adanya efisiensi birokrasi terutama masalah anggaran agar terciptanya keuangan daerah yang transparan dan tepat sasaran. Pendanaan dan feeder system juga menjadi perhatian pemerintah. Besarnya dana pembangunan Papua membuat APBN Indonesia membengkak. Untuk itu pemerintah mengambil opsi pendanaan publik dan swasta, yakni PPP (Public and Private Partnership). Dengan skema ini, konsorsium yang dilakukan akan meringankan beban fiskal negara sehingga negara dapat fokus ke cakupan pembangunan yang lebih luas.



2.6 Pemerataan Pembangunan di Provinsi Papua Proses pembangunan seharusnya sejalan dengan proses pemerataan. Hal ini diperlukan agar terciptanya suasana dan kondisi yang adil dan setara. Namun dalam kenyataannya, terkadang proses pembangunan yang dilakukan hanya terjadi di daerah-daerah tertentu saja. Kurangnya pemerataan dapat menyebabkan ketimpangan dan memunculkan berbagai konflik yag menyebabkan disintegrasi dari masingmasing masyarakat.



2.6.1 Bidang Ekonomi Jika dilihat dari tinjauan ekonomi daerah kota, pembangunan di bidang ekonomi di Papua telah mengalami peningkatan. Contohnya adalah kepemilikan saham Freeport yang mengalami kenaikan. Namun, berbicara mengenai Papua tentu saja bukan hanya tentang Freeport. Karena pada kenyataannya, pemerataan pembangunan ekonomi di Papua masih mengalami ketimpangan dibanding dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Dalam survei yang dilakukan 3 tahunan, yaitu tahun 2014 dan 2017, Provinsi Papua memiliki indeks kebahagiaan 2014 & 2017 berurutan sebesar 60,97 dan 67,52 (terendah dibanding 33 provinsi lainnya). Di sisi lain, rata-rata indeks kebahagiaan Indonesia 2014 & 2017 berurutan sebesar 68,28 dan 70,69. 



9



Walaupun tidak selalu berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, indeks kebahagiaan dapat menjadi ukuran yang cukup komprehensif dalam menyimpulkan berhasil atau tidaknya suatu pembangunan berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Indeks Kebahagiaan sendiri memiliki beberapa dimensi pengukuran, yaitu skor kepuasan hidup (life satisfaction), perasaan (affect), dan makna hidup (eudaimonia). Penurunan porsi ekonomi juga terjadi kawasan Indonesia Timur. Mengutip data BPS, porsi ekonomi Maluku dan Papua turun dari 2,34 persen menjadi 2,2 persen pada 2019. Angka itu masih jauh di bawah target yang dipatok 2,9 persen dalam RPJMN lima tahun terakhir. Rakyat Papua seakan-akan dibayangi oleh kekayaan alam yang sejatinya tidak dapat mereka nikmati seutuhnya. Masih menjamurnya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Papua menjadi suatu ironi yang seharusnya dapat diatasi pemerintah dengan bijak.



Masih dapat kita temui permasalahan kelaparan dan gizi buruk di daerahdaerah terpencil di Papua, bahkan keberadaan air bersih pun tidak dapat dipenuhi bagi rakyat Papua.  Solusi yang dapat dilakukan oleh rakyat dan pemerintah 10



- Melakukan sosialisasi pengembangan UMKM - Memberikan pemahaman berbisnis kepada masyarakat - Memberikan bantuan dana secara merata - Melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan APBD - Memberikan bantuan dana setara



2.6.2 Bidang Pendidikan Kurangnya pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Provinsi Papua dapat menjadi alasan mengapa Provinsi Papua menjadi provinsi yang masih tertinggal dari provinsi lain di Indonesia. Ketersediaan infrastruktur pendidikan menjadi salah satu sebab rendahnya angka Rataan Lama Sekolah (RLS) Papua. Angka Rataan Lama Sekolah menjadi acuan dalam kualitas pendidikan dalam suatu provinsi di Indonesia.  Semakin maju kualitas pendidikan suatu provinsi, semakin tinggi juga angka RLS provinsi tersebut. Perlu dicatat bahwa nilai Rataan Lama Sekolah akan mempengaruhi indikator kemajuan lainnya, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka melek huruf.  Berdasarkan data BPS (2018), nilai IPM Provinsi Papua adalah 60,06, lebih rendah daripada nilai IPM rataan Indonesia dari 34 provinsi adalah 71,39. Menurut definisi dari BPS (2014), IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Dimensi dasar yang diukur adalah: Umur panjang dan hidup sehat; Pengetahuan, dan; Standar hidup layak.



11



Gambar 2. Angka Melek Huruf Papua & Angka Melek Huruf Rataan Indonesia di 34 Provinsi Tahun 1996-2013. Sumber: bps.go.id



Dari paparan grafik di atas, dapat dikatakan bahwa salah satu permasalahan Provinsi Papua adalah penyediaan fasilitas umum seperti sekolah, fasilitas kesehatan dasar, serta akses jalan penghubung desa-kota. Penyediaan sumber daya guru juga diperlukan, baik fisik dan non-fisik. Implikasi dari kurangnya penyediaan fasilitas dasar tersebut adalah kualitas hidup yang menurun.  Solusi yang dapat dilakukan rakyat dan pemerintah - Membuat program belajar yang jelas - Menyebarkan tenaga kerja pendidikan secara merata - Memberikan bantuan finansial mengenai dana pendidikan - Memberlakukan jam malam terhadap pelajar - Memberikan fasilitas sekolah dan layanan pendidikan yang layak - Aktif membangun kreasi dan kreativitas anak - Mencanangkan program wajib belajar 12 tahun



12



2.6.3 Bidang Kesehatan Kondisi kesehatan masyarakat di Provinsi Papua masih jauh dari kata sehat, terlihat dari mewabahnya penyakit gizi buruk dan campak yang masih belum mengalami perbaikan. Wabah ini di Papua dinilai sebagai momentum penyadaran Presiden Jokowi atas kebutuhan infrastruktur yang langsung menyentuh warga Papua, terutama dalam hal kesehatan. Tokoh asal Papua di organisasi Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Phil Karel Erari mengatakan, kejadian di Asmat harus membuat Jokowi lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur dua bidang itu harus dilakukan secara merata hingga ke pelosok-pelosok Papua. Kejadian di Asmat dinilai sebagai indikator kesalahan dalam proses pembangunan bidang kesehatan di Papua selama ini. Pemerintah, kata Phil, harusnya bisa menyadari potensi kejadian ini lebih dulu jika memang benar-benar memantau warganya. Dia menganggap negara selama ini tidak hadir di Papua. Senada, Anggota DPD RI asal Papua Charles Simaremare menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur kesehatan yang kini tergolong memprihatinkan. Unit pelayanan kesehatan di sejumlah kabupaten atau kota hanya berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Pemerataan APBD kesehatan antara Provinsi Jakarta dan Papua pun mengalami ketimpangan, karena DKI Jakarta diberikan APBD sebesar 70 triliun, sedangkan Papua hanya mendapat 60 triliun dan masih harus dibagi 2 provinsi lagi. Hal ini tentu dapat kita jadikan bukti bahwa adanya kesenjangan antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lain. Dalam mengatasi hal tersebut, Gubernur Papua Lukas Enembe dalam visi dan misinya selama lima tahun memimpin Bumi Cenderawasih telah memprogramkan upaya percepatan bidang kesehatan, di antaranya adalah : 1. 2. 3. 4. 5.



Menetapkan program Kartu Papua Sehat (KPS) dan sistem rujukan. Menetapkan program kerja jaminan 1.000 hari pertama kehidupan. Menetapkan layanan kesehatan terbang dan terapung. Menetapkan pelayanan Satuan Tugas Kaki Telanjang. Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan bagi Puskesmas.



13



Program pembangunan kesehatan ini bertujuan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Papua yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kematian ibu dan anak serta tingkat kesakitan penyakit dominan.



 Solusi yang dapat dilakukan rakyat dan pemerintah - Memberikan layanan dan fasilitas kesehatan yang layak - Memberikan program wajib vaksin bagi bayi dan anak-anak - Membangun pusat kesehatan yang lengkap - Memberikan pemahaman mengenai pentingnya hidup sehat



14



2.6.4 Bidang Ketenagakerjaan Pemerataan pembangunan di bidang ketenagakerjaan di Papua masih jauh dari kata baik. Walaupun banyak sekali pembangunan lahan di Papua, namun tenaga kerja yang dipekerjakan kebanyakan bukan dari warga setempat. Pemerintah berulang kali menyatakan menggiatkan beragam proyek infrastruktur di Papua. Namun warga lokal yang ikut bekerja dalam berbagai proyek itu sangat minim. Proyek pembangunan dua jembatan di Kabupaten Nduga yang diserang kelompok bersenjata awal Desember lalu pun disebut tak melibatkan warga lokal. Fakta itu diakui Dirjen Bina Konstruksi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin. Ia berkata, keterampilan yang rendah menghambat warga Papua terserap menjadi tenaga kerja infrastruktur. Perusahaan pemenang lelang proyek, kata dia, biasanya telah memiliki sederet pekerja terampil, baik bersertififat maupun tidak. Para pekerja itulah yang datang ke lokasi proyek. Tidak ada data resmi tentang jumlah warga lokal Papua yang bekerja dalam proyek APBN, terutama setelah pemerintahan Joko Widodo menggenjot pembangunan Papua. Pada pengerjaan jembatan Kali Aorak dan jembatan Kali Yigi di Nduga, sebagian besar pekerja berasal dari Sumatera dan Sulawesi. Proyek itu bagian dari pembangunan jalan lintas Papua. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua tahun 2016-2017, 100% warga Nduga bekerja di sektor informal, tertinggi di antara provinsi lainnya. Mereka bekerja di sektor pertanian. Secara umum, BPS mencatat jumlah penangguran di Papua mencapai 53.818 orang pada Februari 2018. Penyerapan tenaga kerja lokal yang masif dinilai dapat menurunkan sentimen negatif warga Papua terhadap pemerintah pusat. Bagaimanapun, rendahnya penyerapan tenaga kerja asli Papua disebut muncul karena pejabat daerah tak menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kagoya, menyebut Presiden Joko Widodo menerbitkan sejumlah ketentuan yang mendorong pelibatan warga Papua dalam pembangunan provinsi itu.



15



 Solusi yang dapat dilakukan rakyat dan pemerintah - Mewajibkan para perusahaan yang ingin membangun lahan di Papua untuk melibatkan warga setempat untuk bekerja. - Memberikan pengajaran mengenai hal-hal dasar tentang pekerjaan. - Membangun pusat ketenagakerjaan di wilayah-wilayah terpencil. - Memberikan pengajaran agar menghasilkan tenaga kerja terampil. - Menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat.



16



BAB III PENUTUP



3.1 Kesimpulan Pemerataan pembangunan dapat diartikan sebagai usaha dalam menjadikan suatu wilayah dan negara menjadi lebih baik. Pembangunan merupakan hal yang menjadi kewajiban suatu negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Maka, dibutuhkan pula peran serta pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen yang termasuk dalam negara tersebut untuk aktif menjalani dan mengikuti proses pembangunan. Perkembangan pembangunan daerah dalam hal ini tentu berkaitan dengan perkembangan daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini dikarenakan kedua hal itu saling membentuk suatu sistem terkait yang saling melengkapi satu sama lain. Pembangunan perkotaan dan pedesaan harus diusahakan sekuat tenaga agar tidak menimbulkan permasalahan dan kerugian, sebaliknya, harus saling mendukung dan menguatkan agar tercipta pembangunan yang merata dan tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah dan wilayah. Sehingga akan menciptakan suasana dan kondisi yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Dalam hal ini, dibutuhkan peran pemerintah yang berlaku adil dan setara kepada setiap daerah. Dan peran masyarakat yang aktif dalam memperbaiki diri sehingga dapat menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dapat bersaing dengan tenaga kerja yang kompeten.



3.2 Saran Mengenai permasahan yang timbul dari tidak meratanya pembangunan di Provinsi Papua, maka yang dapat penulis sarankan adalah : 1. Membuat program kerja yang jelas, peraturan dibuat secara transparan dan melibatkan partisipasi rakyat, menggunakan anggaran secara terbuka dan digunakan tepat sasaran. 2. Melakukan pembangunan mulai dari kota terpencil agar menciptakan kesetaraan dalam menciptakan kesejahteraan. 3. Membuat kebijakan yang jelas dan bertujuan untuk rakyat dan berasaskan demokrasi yang baik.



17



DAFTAR PUSTAKA



https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46530099 https://www.mongabay.co.id/2017/11/07/pembangunan-infrastruktur-di-papuamengapa-penting-dilakukan/ http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12657/Bab%20I.pdf? sequence=3&isAllowed=y http://rachmatdwimulya.blogspot.com/2014/09/konsep-pemerataan-pembangunandaerah.html#:~:text=Selanjutnya%20konsep%20Pemerataan%20pembangunan %20daerah,Pengembangan%20pembangunan%20perdesaan%20dalam%20upaya http://eprints.umm.ac.id/26802/2/jiptummpp-gdl-zainulfari-34414-2-babi.pdf https://blog.ruangguru.com/memahami-pembangunan-dan-pengembangan-wilayah https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/konferensi-pembangunanpapua-2019-bappenas-rumuskan-terobosan-baru-akselerasi-pembangunan-papua/ https://www.klikwarta.com/otonomi-khusus-papua-demi-pemerataan-pembangunan



18