Pemeriksaan Persediaan [PDF]

Citation preview

TUGAS KELOMPOK



AUDITTING II PEMERIKSAAN PERSEDIAAN (INVENTORIES)



OLEH KELOMPOK 5: LIA AMALIA RAMADHANI AHIRI (B1C1 17 067) NASRUL TEKKO TETE MTA (B1C1 18 085) ANDI MUH FADLI ARFIANSYAH (B1C1 18 093) MAHARANI SAIBA (B1C1 18 095) FIRDA LATIFAH (B1C1 18 104)



JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2020



KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini yang berjudul “Pemeriksaan Pemeriksaan Persediaan”. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi tugas dari pada mata kuliah Auditting II. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai “Pemeriksaan Persediaan” bagi pembaca dan juga bagi penulis. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pada mata kuliah Auditting II yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Kami menyadari, makalah yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kami perlukan demi kesempurnaan makalah ini.



Kendari, Oktober 2020



Penulis



i



DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR .................................................................................................................. i DAFTAR ISI ................................................................................................................................ ii BAB I PENDAHULUN A. Latar Belakang.................................................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah............................................................................................................... 3 C. Tujuan................................................................................................................................. 3 BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Persediaan........................................................................................................ 4 B. Tujuan Pemeriksaan (Audit Objictives) Persediaan.......................................................... 6 C. Standar Audit Pemeriksaan Persediaan............................................................................. 10 D. Prosedur Pemeriksaan Persediaan..................................................................................... 13 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ...................................................................................................................... 27 B. Saran................................................................................................................................. 27 DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................................. 28



ii



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Persediaan merupakan bagian yang sangat besar dari keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan yang bisa mempengaruhi neraca atau laporanrugi laba baik diperusahaan dagang maupun diperusahaan manufaktur. Elemen asset ini juga sangat peka dalam mempengaruhi pendapatan perusahaan sehingga perlu tekhnik pencataan dan penilaian yang tepat untuk menjaga keberadaan asset ini sangat diperlukan suatu pemeriksaan yang intensif untuk menjamin keberadaan persediaan secara fisik dan pecatatan serta penilaiannya benarbenar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku yang diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak akan informasi akuntansi mengenai persediaan dibutuhkan pengujian kesesuaian antara praktek akuntansi persediaan barang dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses pengujian tersebut dikenal dengan istilah Auditing yang dilakukan oleh akuntan publik sebagai pihak yang indipenden dari penyelenggaraan kegiatan, pemilikan dan hubungan baik lainnya dengan organisasi perusahaan yang dapat mempengaruhi indipenden tersebut. Akun persediaan merupakan akun yang kompleks dan memerlukan pengendalian yang kuat karena persediaan adalah bagian yang utama dalam neraca dan sering kali merupakan perkiraan yang terbesar yang melibatkan modal kerja. Selain itu persediaan juga sering tersebar di beberapa lokasi yang menyulitkan perhitungan fisik. Untuk penilaian juga sulit karena keusangan dan perlunya mengalokasikan biaya manufaktur ke dalam persediaan. Audit Persediaan adalah merupakan bagian dari aset perusahaan yang pada umumnya nilainya cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian ataupun penyalahgunaan. Oleh karena itu, biasanya 1



akun persediaan menjadi salah satu perhatian utama auditor dalam pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Semakin berkembangnya suatu perusahaan menuntut pula perkembangan di bidang pemeriksaan. Pemeriksaan yang di lakukan tidak hanya pemeriksaan keuangan saja tetapi juga pemeriksaan yang menekankan penilaian sistematis dan objektif serta berorientasi pada tujuan untuk memperoleh keyakinan tentang keaktifan dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang di periksa. Pada sebuah perusahaan dagang salah satu informasi yangb disajikan dalam laporan keuangan adalah nilai persediaan barang dagangan yaitu persediaan barang yang di miliki dengan tujuan utama untuk di jual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Secara intern, kesalahan penyajian nilai persediaan barang dagang dapat menimbulkan kesalahan pengambilan keputusan produksi. Kegiatan pemasaran dan bahan pembelanjaan perusahaan. Bagi pihak ekstern, kesalahan tersebut dapat memberikan informasi yang menyesatkan mengenai profitabilitas dan bahkan kemampuan perusahaan untuk dapat menyelesaikan kewajiban-kewajiban keuangan. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak akan informasi akuntansi mengenai persediaan barang dagang dibutuhkan pengujian kesusaian antara praktek akuntansi persediaan barang dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses pengujian tersebut di kenal dengan istilah Auditing yang di lakukan oleh akuntan publik sebagai pihak yang indipenden dari penyelenggaraan kegiatan, pemilikan dan hubungan baik lainnya dengan organisasi perusahaan yang dapat mempengaruhi indipenden tersebut.



2



Pemaparan singkat di atas melatarbelakangi tim penyusun untuk menyusun makalah berjudul “Pemeriksaan Persediaan (Inventories)”. Judul tersebut diambil dari judul pada bab 12 (duabelas) materi mata kuliah Auditing. B. Rumusan Masalah Berdasarkan pemaparan latar



belakang



di atas,



maka



rumusan masalah pada



makalah antara lain : 1. Apa pengertian persediaan? 2. Apa saja tujuan dari pemeriksaan persediaan? 3. Apa saja standar audit pemeriksaan persediaan? 4. Bagaimana prosedur pemeriksaan persediaan? C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui: 1. Apa pengertian persediaan 2. Apa saja tujuan dari pemeriksaan persediaan 3. Apa saja standar audit pemeriksaan persediaan 4. Bagaimana prosedur pemeriksaan persediaan.



3



BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Persediaan Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK: No. 14, hal 14,1 s/d 14.2 dan 14.9-IAI, 2002), persediaan adalah aset: a. yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. b. dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau c.



dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Persediaan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:







biasanya merupakan aset lancar (current assets) karena masa perputarannya biasanya kurang atau sama dengan satu tahun.







merupakan jumlah yang besar, terutama dalam perusahaan dagang dan industri.







mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan posisi keuangan (neraca) dan perhitungan laba rugi, karena kesalahan dalam menentukan persediaan pada akhir periode akan mengakibatkan kesalahan dalam jumlah aset lancar dan total aset, beban pokok penjualan, laba kotor dan laba bersih, taksiran pajak penghasilan, pembagian dividen dan laba rugi ditahan, kesalahan tersebut akan terbawa ke laporan keuangan periode berikutnya. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai persediaan adalah:







Bahan baku (raw materials).







Barang dalam proses (work in process).







Barang jadi (finished goods). 4







Suku cadang (spare parts).







Bahan pembantu: olie, bensin, solar.







Barang dalam perjalanan (goods in transit), yaitu barang yang sudah dikirim oleh Supplier tetapi belum sampai di gudang perusahaan.







Barang konsinyasi: consignment out (barang perusahaan yang dititip jual pada perusahaan lain). Sedangkan consignment in (barang perusahaan lain yang dititip jual di perusahaan) tidak boleh dilaporkan/dicatat sebagai persediaan perusahaan. Menurut SAK ETAP (IAI, 2009: 56-57): Entitas harus menentukan biaya persediaan dengan menggunakan rumus biaya masuk-



pertama keluar-pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang. Rumus biaya yang sama harus digunakan untuk seluruh persediaan dengan sifat dan pemakaian yang serupa. Untuk persediaan dengan sifat atau pemakaan yang berbeda, penggunaan rumus biaya yang berbeda dapat dibenarkan. Metode masuk terakhir keluar pertama (MTKP) tidak diperkenankan oleh SAK ETAP. Entitas harus mengukur biaya persediaan untuk jenis persediaan yang normalnya tidak dapat dipertukarkan, dan barang atau jasa yang dihasikan dan dipisahkan untuk proyek tertentu dengan menggunakan identifikasi khusus atas biayanya secara individual. Entitas harus menguji pada setiap tanggal pelaporan apakah persediaan menurun nilainya yaitu nilai tercatatnya tidak dapat dipulihkan secara penuh (misalnya karena kerusakan, keusangan atau penurunan harga jual). Jika suatu jenis (atau kelompok jenis) dari persediaan menyelesaikan dan menjual, serta mengakui kerugian penurunan nilai. Paragraf tersebut juga mengatur pemulihan penurunan nilai sebelumnya dalam beberapa kondisi.



5



B. Tujuan Pemeriksaan (Audit Objectives) Persediaan 1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas persediaan. Jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal control atas perolehan, penyimpanan dan pengeluaran persediaan berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantive test atas persediaan dapat dipersempit. Beberapa ciri internal control yang baik atas persediaan adalah: a. Adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab (segregation of duties) antara bagian pembelian, penerimaan barang, gudang, akuntansi, dan keuangan. b. Digunakannya formulir-tormulir yang bernomor urut tercetak (prenumbered), seperti: permintaan pembelian (purchase requisition), order pembelian (purchase order), surat slan (delivery order), laporan penerimaan barang (receiving report), order penjualan (sales order), faktur penjualan (sales invoice). c. Untuk pembelian dalam jumlah besar diakukan melalui tender. d. Adanya sistem otorisasi, baik untuk pembelian, penjualan, penerimaan kas/bank, maupun pengeluaran kas/bank. e. Digunakannya anggaran (budget) untuk pembelian, produksi, penjualan, dan penerimaan serta pengeluaran kas. f. Pemesanan barang dilakukan dengan memperhitungkan economic order quantity. g. Digunakannya perpetual inventory system dan stock card, terutama di perusahaan yang nilai persediaan per jenisnya cukup material. 2. Untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di laporan posisi keuangan (neraca) betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangn (neraca).



6



Dahulu di Amerika pemah terjadi "Robinson Case”, yaitu adanya perusahaan yang melaporkan saldo persediaannya sangat besar, padahal sebenarnya jumlah tersebut banyak yang fiktif. Sejak kasus itu akuntan publik diharuskan untuk melakukan pengamatan terhadap persedaan perusahaan per tanggal laporan posisi keuangan (neraca), untuk meyakinkan keberadaan persediaan tersebut, Dalam hal ini saldo peorsediaan termasuk barang dalam perjalanan dan barang konsinyasi (hanya consignment out). 3. Untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Pada umumnya persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan (acquisition cost), dalam hal ini bisa dipilih metode first in first out (FIFO), last in first out (LIFO), atau AVERAGE COST (moving average atau weighted average). Untuk barang-barang yang harga jualnya sudah pasti (logam mulia) atau cepat rusak (hasil pertanian seperti sayuran dan buah-buahan) bisa di nilai berdasarkan harga jual. Untuk barang-barang yang usang, rusak atau bergerak lambat bisa diadakan penyisihan (allowance) sehingga sesuai dengan metode lower of cost or market (mana yang lebih rendah antara harga perolehan dan harga pasar). Dalam keadaan inflasi, penggunaan FIFO akan mengakibatkan beban pokok penjualan rendah dan laba kotor menjadi tinggi; penggunaan LIFO akan menghasilkan laba kotor yang rendah; penggunaan AVERAGE COST akan menghasilkan laba kotor yang lebih kecil dibandingkan FIFO tetapi lebih besar dari penggunaan LIFO. Dari segi undang-undang pajak tidak diperkenankan menggunakan LIFO karena berarti pajak yang terutang akan lebih kecil dibandingkan penggunaan FIFO dan AVERAGE COST.



7



4. Untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS). Ada dua sistem pencatatan persediaan yang biasa digunakan, yaitu perpetual system dan physical (periodical) system. Dalam perpetual system, setiap ada pembelian, perkiraan persediaan akan didebit, setiap ada penjualan, perkiraan persediaan akan dikredit. Jika digunakan physical system, perkiraan persediaan tidak pernah didebit waktu pembela dan tidak pernah dikredit waktu ada penjualan. Karena itu jika perusahaan ingin mengetahui berapa saldo persediaan pada akhir periode, harus dilakukan stock opname (perhitungan fisik persediaan). Jika perusahaan ingin memperkirakan berapa saldo persediaan pada akhir bulan atau tanggal tertentu bisa digunakan Retail Inventory Method atau Gross Profit Method. Namun demikian pada akhir tahun tetap terus dilakukan stock opname, agar bisa diketahui berapa saldo persediaan yang betul-betul dimiliki perusahaan. Perpetual system biasanya digunakan pada perusahaan yang jenis persediaannya tidak banyak tetapi nilai persediaan per unitnya besar, misalnya dealer mobil dan toko emas. Phisycal system biasanya digunakan pada perusahaan yang jenis persediaan per unitnya kecil, misalnya toko bahan bangunan. 5. Untuk mengetahui apakah terhadap barang-barang yang rusak, bergerak lambat dan ketinggalan mode sudah dibuatkan allowance yang cukup. Barang-barang tersebut di atas tidak mungkin lagi dijual dengan harga normal, supaya bisa terjual harus dijual dengan harga obral yang umumnya lebih rendah dari harga perolehannya.



8



Karena itu harus dibuatkan allowance dalam jumlah yang cukup, dalam arti tidak terlalu kecil (karena akan mengakibatkan laba terlalu besar) dan tidak terlalu besar (akan mengakibatkan laba terlalu kecif). 6. Untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Salah satu bentuk barang jaminan dari kredit yang diperoleh dari bank adalah persediaan. Jika ada persediaan yang dijadikan jaminan, hal ini harus diungkapkan (didisclose) dalam catatan atas laporan keuangan (notes to financial statements). 7. Untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan (insurance coverage) yang cukup. Persediaan harus diasuransikan, sehingga seandainya terjadi kebakaran, bisa diperoleh ganti rugi dari perusahaan asuransi dan perusahaan bisa terhindar dari kerugian karena kobakaran tersebut. Nilai pertanggungan asuransi harus cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang harus diwaspadai adalah, jika perusahaan mengasuransikan persediaan dengan insurance coverage yang terlalu besar, terutama dalam keadaan bisnis yang lesu, mungkin perusahaan bermaksud membakar persediaannya agar mendapat keuntungan dari ganti rugi perusahaan asuransi. 8. Untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian/penjualan persediaan yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan. Jika hal tersebut ditemukan, harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya: pada tanggal 24 November 2010, perusahaan menandatangani kontrak penjualan dengan salah satu pelanggannya untuk menjual 10.000 unit barang X dengan harga jual Rp. 100.000,- per unit, penyerahan barang akan dilakukan pada tanggal 13 Februari 2011, Termyata di bulan Februari 2011 harga pasar barang X tersebut meningkat mau tidak mau 9



harus tetap menjual barang fersebut ke pelanggannya sebanyak 10.000 unit dengan harga sesuai kontrak, yaitu Rp. 100.000,- per unit. Dalam hal ini perusahaan rugi sebesar 10.000 X (Rp.130.000, - Rp 100.000) = Rp.300.000.000,9.



Untuk memeriksa apakah penyajian persediaan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS). Dalam hal ini harus diketahui sistem pencatatan persediaan yang digunakan perusahaan (perpetual atau physical system) dan metode penilaian persediaan yang digunakan perusahaan (apakah berdasarkan harga perolehan, dengan FIFO atau LIFO atau Average cost method), apakah sudah diterapkan lower of cost or market atas persediaan tersebut. Menurut SAK ETAP (IAI, 2009: 124): Entitas harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah persediaan turun nilainya.



Entitas harus membuat penilaian dengan membandingkan jumlah tercatat setiap jenis persediaan (atau kelompok persediaan yang sama) dengan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Jika suatu jenis persediaan (atau kelompok jenis persediaan) turun nilainya, maka entitas harus mengakui kerugian dalam laporan laba rugi atas perbedaan antara jumlah tercatat dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Jika tidak praktis untuk menentukan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual setiap jenis persediaan, maka entitas diperkenankan mengelompokkan jenis persediaan dalam lini produk yang sama tujuan dan pemakaiannya serta diproduksi dan dipasarkan dalam area geografis yang sama untuk tujuan menguji penurunan nilai. C. Standar Audit Pemeriksaan Persediaan Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. “Prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar” berkenaan dengan kriteria atau ukuran 10



mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: a. Standar umum Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. b. Standar Pekerjaan Lapangan Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi sebagaimana mestinya. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. c. Standar Pelaporan Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus 11



dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggungjawab yang dipikul oleh auditor (IAI, 2001:150.1 & 150.2). d. Standar Pekerjaan Lapangan dalam Mengaudit Persediaan 1. Perencanaan dan Supervisi (SA Seksi 311) Menurut SA Seksi 311, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan antara lain: a. Masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi empat usaha entitas tersebut. b. Kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut. c. Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. d. Tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. e. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. f. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian. g. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit, 12



seperti risiko kekeliruan atau kecurangan yang material atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. h. Sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan. Supervisi mencakup pengarahan usaha asisten dalam mencapai tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai. e. Sediaan (SA Seksi 331) Jika kuantitas sediaan hanya ditentukan melalui perhitungan fisik, dan semua penghitungan dilakukan pada tanggal neraca atau pada suatu tanggal dalam periode yang tepat, baik sebelum maupun sesudah tanggal neraca, maka perlu bagi auditor untuk hadir pada saat penghitungan fisik sediaan dan melalui pengamatan, pengujian dan permintaan keterangan memadai, untuk meyakinkan dirinya tentang efektivitas metode penghitungan fisik sediaan dan mengukur keandalan yang dapat diletakkan atas representasi klien tentang kuantitas dan kondisi fisik sediaan. D. Prosedur Pemeriksaan Persedian Prosedur pemeriksaan yang dibahas di sini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang diaudit. Prosedur pemeriksaan mencakup pembelian, penyimpanan, pemakaian, dan penjualan persediaan, karena berkaitan dengan siklus pembelian, utang dan pengeluaran kas serta siklus penjualan, piutang dan penerimaan kas. Prosedur pemeriksaan dibagi atas: 1. Prosedur compliance test a. Pelajari dan evaluasi internal control atas persediaan  Auditor biasanya menggunakan internal control questionnaires. 13



 Lakukan tes transaksi (complain test) atas pembelian dengan menggunakan purchase order sebagai sample. b. Tarik kesimpulan mengenai internal control atas persediaan, jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan kesalahan, maka bisa disimpulkan bahwa internal control atas persediaan berjalan efektif. Prosedur pemeriksaan Subtantive atas persediaan a) Lakukan observasi atas perhitungan fisik (stock opname) yang dilakukan perusahaan (klien).  Pengaturan team/petugas stock opname  Tanggal pelaksanaan stock opname  Lokasi dan denah gudang  Pembatasan seminimal mungkin keluar masuknya barang waktu stock opname  Prosedur cut-off  Mencatat nomor dan tanggal terakhir dari receiving.  Penggunaan bin-tag untuk mencatat hasil perhitungan, yang sebelumnya ditempelkan disetiap jenis barang. b) Minta Final Inventory List ( Inventory Complain), lakukan prosedur pemeriksaan berikut:  Check mathematical accuracy (penjumlahan dan perkalian)  Cocokan “quantity per book” dengan stock card  Cocokan “quantity per count”dengan count sheet auditor  Cocokan “total value” dengan buku besar persediaan. c) Kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out d) Periksa unit price dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan bahan pembantu. 14



e) Rekonsiliasi jika stock opname dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan (neraca). f) Periksa cukup tidaknya barang-barang yang bergerak lambat, barang-barang yang rusak, dan barang-barang yang ketinggalan mode. g) Periksa kejadian sesudah tanggal laporan posisi keuangan (neraca). h) Periksa cut-off penjualan dan cut-off pembelian. i) Periksa sales atau purchase commitment per tanggal laporan keuangan posisi (neraca) j) Seandainya barang dalam perjalanan (good in transit) lakukan hal berikut: 



Minta rincian good in transit per tanggal neraca.







Periksa mathematical accuracy.







Periksa subsequent clearance.



k) Periksa jawaban konfirmasi dari bank, perjanjian kredit dan notulen rapat. l) Lakukan analytical prosedur untuk persediaan.Buat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan m) Periksa penyajian perseediaan di laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS). Penjelasan Prosedur Audit 1. Lakukan observasi atas stock opname yang dilakukan klien. Stock opname dilakukan terutama untuk persediaan yang berada di gudang perusahaan, Untuk barang consignment out dan barang-barang yang tersimpan di public warehouse jika jumlahnya material harus dilakukan stock opname, jika tidak material, cukup dikirim konfirmasi. Stock opname bisa dilakukan pada akhir tahun atau beberapa waktu sebelum/ sesudah akhir tahun. 15



Untuk perusahaan yang internal controhya lemah, stock opname sebaiknya dilakukan pada tanggal neraca. Untuk perusahaan yang internal controlnya baik, stock opname bisa dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Namun demikian, sebaiknya tidak terlalu jauh dari tanggal neraca, untuk memudahkan auditor pada waktu melakukan trace backward/trace forward (rekonsiliasi saldo persediaan pertanggal stock opname dengan pertanggal neraca). Ada beberapa hal yang harus dilakukan auditor sebelum pelaksanaan stock opname: 1. Dapatkan dan pelajari Petunjuk Pelaksanaan Stock Opname (Phisycal Inventory Instruction) yang dibuat oleh perusahaan, di mana biasanya telah mencakup: 



Pengaturan team/petugas stock opname.







Tanggal pelaksanaan stock opname.







Lokasi dan denah gudang.







Pembatasan semininal mungkin ke luar masuknya barang pada waktu pelak¬sanaan stock opname.







Prosedur cut-off, yaitu mencatat nomor dan tanggal terakhir dari receiving report dan issuing report/shipping report.







Penggunaan bin-tag untuk mencatat hasil perhitungan, yang sebelumnya ditempelkan di setiap jenis barang. Bin-tag tersebut mencantumkan: nama dan jenis barang, nomor kode barang, satuan dan jumlah unit, dan diberi nomor urut tercetak (prenumbered). Jika auditor menggangap physical inventory instruction tersebut mengandung kelemahan atau kekurangan, ia harus menyarankan ke klien untuk melengkapinya. Lakukan peninjauan gudang sebelum stock opname dilakukan, untuk mendapal gambaran mengenai lokasi gudang, dan apakah barang-barang di gudang telah 16



disusun rapih menurut jenis dan kelompoknya. Jika ditemukan barang-barang masih tercampur antara jenis yang satu dengan jenis yang lainnya, auditor bisa meminta klien untuk merapihkan dulu penyusunan barang-barang tersebut dan kemungkinan menunda pelaksanaan stock opname, agar bisa diperoleh hasil perhitungan yang akurat.



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Persediaan merupakan bagian dari asset perusahaan yang nilainya cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian ataupun penyalagunaan. Sebab itu, akun persediaan menjadi salah satu perhatian auditor dalam pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Persediaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi perusahaan manufaktur ataupun perusahaandagang,karena sudah menjadi kegiatan utama dari perusahaan. B. Saran Karena persediaan memiliki nilai yang sangat material dan rawan, hendaknya di lakukan pengendalian yang intensif. Selain untuk meminimalisir kerentanan terhadap pencurian, persedian juga sangat rentan terhadap usang. Dengan adanya pengendalian yang baik, kerentanan-kerentanan tersebut tentunya bisa di minimalisir.



27



DAFTAR PUSTAKA Agoes, Sukrisno, 2018, Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik, Edisi Ke-5, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, Standar Akuntansi Keuangan, Per 1 Juli 2009, Penerbit Salemba Empat, Jakarta Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. Standar Profesional Akuntan Publik, Per 1 Maret 2011. Jakarta: Penerbit Salemba Empat Mulyadi. 2017. Auditing. Edisi Ke-6. Salemba Empat, Jakarta



28