Penyelesaian Sengketa Ekonomi [PDF]

Citation preview

KARYA TULIS ILMIAH



PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI



Disusun untuk Melengkapi Tugas Mata Kuliah :



PENGANTAR HUKUM INDONESIA



DISUSUN OLEH: 1. JON EFENDY PURBA 2.



NIM. 1516.01.100 NIM.



SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PAINAN MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA (SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM) Page 1



PROVINSI BANTEN 2016 KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ilmiah tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi. Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini.



Banten, Desember 2016 Penulis, Jon Efendy Purba, dkk



MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA (SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM) Page 2



DAFTAR ISI KATA PENGANTAR......................................................................................................................i DAFTAR ISI...................................................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN...............................................................................................................1 A. Latar Belakang.........................................................................................................1 B. Rumusan Masalah....................................................................................................1 C. Maksud dan Tujuan Penelitian...............................................................................1 BAB II PEMBAHASAN................................................................................................................2 A. B. C. D. E. F.



Pengertian Sengketa...................................................................................................2 Cara-cara Penyelesaian Sengketa...............................................................................3 Negosiasi....................................................................................................................4 Mediasi.......................................................................................................................6 Abirtrase.....................................................................................................................7 Perbandingan Antara Perundingan, Arbitrasi dan Ligitasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi....................................................................................................10



BAB III PENUTUP......................................................................................................................11 A. Kesimpulan..............................................................................................................11 B. Saran........................................................................................................................11 DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................................12



MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA (SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM) Page 3



BAB I PENDAHULUAN A.



Latar Belakang



Sengketa merupakan ketidaksepahaman mengenai suatu hal antara dua orang atau lebih. Sengketa tidak pernah bisa terpisahkan dengan konflik karena sengekta adalah sebuah konflik namun tidak semua konflik dapat di kategorikan sebagai sengketa. Konflik sendiri memiliki pengertian pertikaian antara pihak-pihak. Di makalah ini kita akan membahas tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi. Sengketa Ekonomi adalah permasalahan yang dialami seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum dalam urusan pribadinya. B.



Rumusan Masalah Dalam makalah ini, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut: a. Apa Pengertian dari Sengketa? b. Bagaimana Cara-cara Penyelesaian Sengketa? c. Apa yang dimaksud dengan Negosiasi? d. Apa yang dimaksud dengan Mediasi? e. Apa yang dimaksud dengan Abitrase? f. Bagaimana Perbandingan Antara Perundingan, Arbitrasi dan Ligitasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi?



C.



Tujuan dan Manfaat Tujuan dan manfaat dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui Pengertian dari Sengketa. b. Untuk mengetahui Cara-cara Penyelesaian Sengketa. c. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan Negosiasi. d. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan Mediasi. e. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan Abitrase. f. Untuk mengetahui Perbandingan Antara Perundingan, Arbitrasi dan Ligitasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi.



MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA (SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM) Page 4



BAB II PEMBAHASAN A.



Pengertian Sengketa Pengertian sengketa bisnis menurut Maxwell J. Fulton “a commercial disputes is one which arises during the course of the exchange or transaction process is central to market economy”. Dalam kamus bahasa Indonesia sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi, atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap satu objek permasalahan. Menurut Winardi, Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu – individu atau kelompok – kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dngan yang lain. Menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Dari pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa Sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atua lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerja sama bisnis. mengingat kegiatan bisnis yang semakin meningkat, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa diantara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dna masalah yang melatar belakanginya, terutama karena adanya conflict of interest diantara para pihak. Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Secara rinci sengketa bisnis. Secara rinci sengketa bisnis dapat berupa sengketa sebagai berikut : -



Sengketa perniagaan. Sengketa perbankan. Sengketa Keuangan. Sengketa Penanaman Modal. Sengketa Perindustrian. Sengketa HKI. Sengketa Konsumen. Sengketa Kontrak. Sengketa pekerjaan. Sengketa perburuhan. Sengketa perusahaan. Sengketa hak. Sengketa property. Sengketa Pembangunan konstruksi



MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA (SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM) Page 5



B.



Cara-Cara Penyelesaian Sengketa 1. Dari sudut pandang pembuat keputusan  Adjudikatif : Mekanisme penyelesaian yang ditandai dimana kewenangan pengambilan keputusan pengambilan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa diantara para pihak.  Konsensual/Kompromi : Cara penyelesaian sengketa secara kooperatif/kompromi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution.  Quasi Adjudikatif : Merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif. 2. Dari sudut pandang prosesnya  Litigasi : Merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Lembaga penyelesaiannya :  Pengadilan Umum  Pengadilan Niaga  Non Litigasi : Merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Lembaga penyelesaiannya melalui mekanisme: - Arbitrase : Merupakan cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasrkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (pasal 1 angka 1 UU No.30 Tahun 1999). - Negosiasi : Sebuah interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan untuk mendapatkan solusi dari yang dipertentangkan. - Mediasi : Negosiasi dengan bantuan pihak ketiga. Dalam mediasi yang memainkan peran utama adalah pihak-pihak yang bertikai. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping,pemangkin dan penasihat. - Konsiliasi : Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. - Konsultasi - Penilaian Ahli



MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA (SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM) Page 6



3.



     



Penyelesaian Melalui proses Litigasi a. Pengadilan umum Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis, mempunyai karakteristik : Prosesnya sangat formal. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim) Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (Coercive and binding). Orientasi ke pada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah). Persidangan bersifat terbuka.



      



b. Pengadilan niaga Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan sengketa HAKI. Pengadilan Niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut : Prosesnya sangat formal. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim). Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (coercive and binding). Orientasi pada fakta hukum (mencari pihak yang salah). Proses persidangan bersifat terbuka. Waktu singkat.



4.



C.



Penyelesaian Non_Litigasi Selain itu banyak cara menyelesaikan suatu pertikaian diantaranya yaitu dengan Arbitrase, Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi. Ketiga cara penyelesaian ini bisa digunakan agar pertikaian dapat segera teratasi.bermula dari penyelesaian dengan membicarakan baik – baik diantara kedua pihak yang bertikai, berlanjut bila pertikaian tidak dapat diselesaikan diantara mereka maka dibutuhkan pihak ketiga yaitu sebagai mediasi, selanjutnya jika tidak dapat melalui mediasi maka dibutuhkan pihak yang tegas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jika tidak dapat diselesaikan juga maka membutuhkan badan hukum seperti pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut, cara ini bisa disebut dengan Ligitasi. Secara keseluruhan cara – cara tersebut dapat digunakan sehingga pertikaian dapat terselesaikan.



Negosiasi Pengertian Negosiasi : a. Proses yang melibatkan upaya seseorang untuk mengubah (atau tak mengubah) sikap dan perilaku orang lain.



MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA (SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM) Page 7



b. Proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dari pihak-pihak tertentu dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan-kepentingan yang berbeda satu dengan yang lain. c. Negosiasi adalah suatu bentuk pertemuan antara dua pihak: pihak kita dan pihal lawan dimana kedua belah pihak bersama-sama mencari hasil yang baik, demi kepentingan kedua pihak.



Pola Perilaku dalam Negosiasi: a. Moving against (pushing): menjelaskan, menghakimi, menantang, tak menyetujui, menunjukkan kelemahan pihak lain. b. Moving with (pulling): memperhatikan, mengajukan gagasan, menyetujui, membangkitkan motivasi, mengembangkan interaksi. c. Moving away (with drawing): menghindari konfrontasi, menarik kembali isi pembicaraan, berdiam diri, tak menanggapi pertanyaan. d. Not moving (letting be): mengamati, memperhatikan, memusatkan perhatian pada “here and now”, mengikuti arus, fleksibel, beradaptasi dengan situasi. Ketrampilan Negosiasi: 1. Mampu melakukan empati dan mengambil kejadian seperti pihak lain mengamatinya. 2. Mampu menunjukkan faedah dari usulan pihak lain sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi bersedia mengubah pendiriannya. 3. Mampu mengatasi stres dan menyesuaikan diri dengan situasi yang tak pasti dan tuntutan di luar perhitungan. 4. Mampu mengungkapkan gagasan sedemikian rupa sehingga pihak lain akan memahami sepenuhnya gagasan yang diajukan. 5. Memahami latar belakang budaya pihak lain dan berusaha menyesuaikan diri dengan keinginan pihak lain untuk mengurangi kendala. Negosiasi dan Hiden Agenda: Dalam negosiasi tak tertutup kemungkinan masing-masing pihak memiliki hiden agenda. Hiden agenda adalah gagasan tersembunyi/ niat terselubung yang tak diungkapkan (tak eksplisit) tetapi justru hakikatnya merupakan hal yang sesungguhnya ingin dicapai oleh pihak yang bersangkutan. Negosiasi dan Gaya Kerja  Cara bernegosiasi yang dilakukan oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh gaya kerjanya.  Kesuksesan bernegosiasi seseorang didukung oleh kecermatannya dalam memahami gaya kerja dan latar belakang budaya pihak lain. Fungsi Informasi dan Lobi dalam Negosiasi



MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA (SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM) Page 8



  



Informasi memegang peran sangat penting. Pihak yang lebih banyak memiliki informasi biasanya berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Dampak dari gagasan yang disepakati dan yang akan ditawarkan sebaiknya dipertimbangkan lebih dulu. Jika proses negosiasi terhambat karena adanya hiden agenda dari salah satu/ kedua pihak, maka lobyingdapat dipilih untuk menggali hiden agenda yang ada sehingga negosiasi dapat berjalan lagi dengan gagasan yang lebih terbuka.



Teknik Negoisasi Secara umum terdapat beberapa cara teknik negoisasi yang dikenal dapat dibagi kedalam:  Tahap negoisasi kompetitip  Tahap negoisasi koperatif  Tahap negoisasi lunak dan keras  Tahap negoisasi interest based D.



Mediasi Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Prosedur Untuk Mediasi  Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.  Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.  Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.  Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan. Jika terdapat perdamaian, penetapan perdamaian tetap dibuat oleh majelis. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri-ciri penting dari mediator adalah :  Netral  Membantu para pihak



MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA (SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM) Page 9



 Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.Tugas Mediator yaitu :  Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihakuntuk dibahas dan disepakati.  Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.  Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.  Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Demi kenyamanan para pihak dalam menempuh proses mediasi, mereka berhak untuk memilih mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa.  Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang sekurang-kurangnya memuat 5(lima) nama dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman dari para mediator.  Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.  Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada hakim dan bukan hakim yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilanyang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.  Kalangan bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.  Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.  Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.  Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku. Honorarium Mediator  Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya.  Uang jasa mediator bukan Hakim ditanggung bersama oleh para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak. E.



Arbitrase Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”.  Asas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang atau beberapa oramg arbiter.  Asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri;



MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA (SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM) Page 10



 Asas limitatif, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbirase, yaiu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan dan hakhak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak;  Asa final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat puutusan akhir dan mengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperi banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausa atau perjanjian arbitrase. Sehubungan dengan asas-asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak dikuasai sepenuhnya oleh para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil,Tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit-belit yang dapat yang menghambat penyelisihan perselisihan. Selain itu Pengertian arbitrase juga termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Nomor 30 tahun 1999: “Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.” Dalam Pasal 5 Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan bahwa: ”Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum makalahadedidiikirawandan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.” Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut makalahadedidiikirawanakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (breach of contract - wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun. Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:  Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (Factum de compromitendo); atau MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA (SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM) Page 11



 Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis). Sebelum undang-undang Arbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalampasal 615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (Rv). Selain itu, pada penjelasanpasal 3 ayat(1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang makalahadedidiikirawanPokokPokokKekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luarPengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Dalam dunia bisnis,banya pertimbangan yang melandasi para pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang akan atau yang dihadapi.Namun demikian,kadangkala pertimbangan mereka berbeda,baik ditinjau dari segi teoritis maupun segi empiris atau kenyataan dilapangan. Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 (“UU Arbitrase”) hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yangmakalahadedidiikirawan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu Pasal 5 (2) UU Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketasengketamakalahadedidiikirawan yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas Pasal 1851 s/d 1854. Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi). Arbitrase Ad-hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UNCITRAL Arbitarion Rules. Pada umumnya arbitrase ad-hoc direntukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase Ad-hoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase. Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau yang internasional seperti The Rules of Arbitration dari The International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, The Arbitration Rules dari The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendirisendiri.



MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA (SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM) Page 12



BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar klausul arbitrase sebagai berikut:"Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI,yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa,sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir". Standar klausul arbitrase UNCITRAL (United Nation Comission ofInternational Trade Law) adalah sebagai berikut: "Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wan prestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UNCITRAL.” Menurut Priyatna Abdurrasyid, Ketua BANI, yang diperiksa pertama kali adalah klausul arbitrase. Artinya ada atau tidaknya, sah atau tidaknya klausul arbitrase, akan menentukan apakah suatu sengketa akan diselesaikan lewat jalur arbitrase. Priyatna menjelaskan bahwa bisa saja klausul atau perjanjian arbitrase dibuat setelah sengketa timbul. Keunggulan arbitrase dapat disimpulkan melalui Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pranata peradilan. Keunggulan itu adalah : o Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin ; o Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari ; o Para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki makalahadedidiikirawanlatar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil ; o Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya ; o Para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase ; o Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan. Disamping keunggulan arbitrase seperti tersebut diatas, arbitrase juga memiliki kelemahan arbitrase. Dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas. F.



Perbandingan Antara Perundingan, Arbitrasi dan Ligitasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Perbandingan antara Perundingan, Arbitrase, dan Litigasi (Peradilan) Proses



Perundingan



Yang mengatur Prosedur



Para pihak Informal



Jangka waktu



Segera (3-6 minggu) Murah (low cost) Tidak perlu



Biaya Aturan pembuktian



Arbitrase



Litigasi



Arbiter Agak formal sesuai dengan rule Agak cepat (3-6 bulan) Terkadang sangat mahal Agak informal



Hakim Sangat formal dan teknis Lama (2 tahun lebih) Sangat mahal (expensive) Sangat formal dan teknis



MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA (SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM) Page 13



Publikasi Hubungan para pihak Fokus penyelesaian Metode negosiasi Komunikasi



Konfidensial Kooperatif For the future Kompromis



Result Pemenuhan



Memperbaiki sudah lalu Win-win Sukarela



Suasana emosional



Bebas emosi



yang



Konfidensial Antagonis Masa lalu (the past) Sama keras pada prinsip hukum Jalan buntu (blocked) Win-lose Selalu ditolak dan mengajukan oposisi emosional



Terbuka untuk umum Antagonis Masa lalu (the past) Sama keras pada prinsip hukum Jalan buntu (blocked) Win-lose Ditolak dan mencari dalih Emosi bergejolak



MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA (SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM) Page 14



BAB III PENUTUP



A. Kesimpulan Bahwa setiap kegiatan ekonomi memerlukan kepastian hokum dalam menagatur setiap kegiatan ekonomi, agar memberikan kelancaran dalam setiap jalannya kegiatan ekonomi. Dengan kelancaran kegiatan ekonomi dapat memberikan hasil yang maksimal dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kepastian hokum yang jelas , tegas dan adil menciptakan kegiatan ekonomi yang selaras dengan perkembangan perekonomian, sehingga memberikan pertumbumbuhan perekonomian yang sesuai dengan yang diharapkan. B.



Saran Setiap hokum harus dilaksanakan dengan bersifat tegas, adil dan jelas juga tidak



memihak. Agar tidak ada penyalah aturan dalam jalannya kegiatan ekonomi. Sehingga dapat berjalan dengan lancar.



MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA (SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM) Page 15



DAFTAR PUSTAKA Sumber: http://renytriutami.blogspot.com/2011/02/tujuan-hukum-dan-sumber-sumber-hukum.html http://arisastia.blogspot.com/2011/03/kodifikasi-hukum.html http://jaggerjaques.blogspot.com/2011/05/kaidah-norma-hukum.html http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-ekonomi-dan-hukum-ekonomi.html http://sbwicaksono.blogspot.com/2012/03/hak-kebendaan-yang-bersifat-sebagai.html http://yuyunchelsea.wordpress.com/2012/04/27/2-obyek-hukum/ http://myblogrezafauzi.blogspot.com/2012/06/sistematika-hukum-perdata-di-indonesia.html http://yoyonsasori.blogspot.com/2012/05/pengertian-dan-keadaan-hukum-perdata-di.html http://myblogrezafauzi.blogspot.com/2012/06/sistematika-hukum-perdata-di-indonesia.html http://id.scribd.com/doc/20976269/Definisi-Hukum-Perikatan http://p4hrul.wordpress.com/2012/04/19/hukum-perikatan/ http://jaggerjaques.blogspot.com/2011/05/dasar-hukum-perikatan.html



MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA (SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM) Page 16