Peran Ilmu Ekonomi Dalam Program Kesehatan [PDF]

Citation preview

PERAN ILMU EKONOMI DALAM PROGRAM KESEHATAN Ilmu ekonomi kesehatan mencakup costumer (dalam hal ini pasien/pengguna pelayanan kesehtan) provider ( yang merupkan profesional investor, yang terdiri dari publik maupun private), pemerintah (government). Ilmu ekonomi kesehatan berperan dalam rasionalisasi pemilihan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan terutama yang menyangkut penggunaan sumber daya yang terbatas. Dengan diterapkannya ilmu ekonomi dalam bidang kesehtan, maka kegiatan yang akan di laksanakan harus memenuhi kriteria efisiensi atau apakah kegitan tersebut bersifat Cost Efective. Ada kalanya menerapkan ilmu ekonomi harus memenuhi kriteria interest-eficient, sedangkan pada kesehatan adalah interest-individu. PPEKI (1989), menyatakan bahwa ilmu ekonomi kesehatan adalah penerapan ilmu ekonomi dalam upaya kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Perubahan mendasar terjadi pada sektor kesehatan, ketika sektor kesehatan menghadapi kenyataan bahwa sumberdaya yang tersedia (khususnya dana) semakin hari semakin jauh dari mencukupi. Keterbatasan tersebut mendorong masuknya disiplin ilmu kesehatan dalam perencanaan, managemen dan evaluasi sector kesehatan. Terdapat banyak definisi ekonomi kesehatan. Salah satunya mendefinsikan ekonomi kesehatan sebagai ilmu yang mempelajari suplai dan demand sumber daya pelayanan kesehatan dan dampak sumber daya pelayanan kesehatan terhadap populasi. Tentu saja definisi hanya merepresentasikan sebagian kecil topik yang dipelajari dalam ekonomi kesehatan. Ekonomi kesehatan perlu dipelajari, karena terdapat hubungan antara kesehatan dan ekonomi. Kesehatan mempengaruhi kondisi ekonomi, dan sebaliknya ekonomi mempengaruhi kesehatan. Sebagai contoh: Kesehatan yang buruk seorang menyebabkan biaya bagi orang tersebut karena menurunnya kemampuan untuk menikmati hidup, memperoleh penghasilan, atau bekerja dengan efektif. Kesehatan yang lebih baik memungkinkan seorang untuk memenuhi hidup yang lebih produktif.



Jadi pelayanan kesehatan yang lebih baik akan memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat keseluruhan jika membawa kesehatan yang lebih baik. Status kesehatan penduduk yang baik meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan per kapita, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara (Murti,2011).



https://www.researchgate.net/publication/340593302_BAHAN_AJAR_EKONOMI_KESEH ATAN



Mengapa Diperlukan Ilmu Ekonomi Dalam Kegiatan Promosi Kesehatan bentuk informasi komunikasi kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat adalah promosi kesehatan. Promosi kesehatan bukan hanya sebagai proses penyadaran komunitas yang ada di masyarakat ataupun individu pemberian dan peningkatan pengetahuan dalam bidang kesehatan saja, tetapi juga merupakan sebuah program kesehatan yang telah dirancang untuk memperbaiki perubahan perilaku, baik dalam masyarakat maupun organisasi. Promosi kesehatan dapat dilakukan dengan metode. Media promosi kesehatan merupakam salah satu sarana atau upaya dalam menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan, baik itu melalui media cetak, elektronik (TV, radio, komputer dan lainlain) dan media luar ruang sehingga target sasaran yang dituju dapat meningkatkan pengetahuannya dan diharapkan dapat berubah perilaku kesehatannya ke arah yang positif (Depkes RI, 2006). Selain media yang disebutkan sebelumnya, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, munculah media sosial. Media sosial merupakan salah satu media yang dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai berbagai hal. Ini media sosial merupakan media yang sangat mudah untuk diakses. Beberapa media sosial yang telah dikenal adalah twitter, facebook, website, e-mail, instagram, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pasien, klien, dan kelompok masyarakat dalam rangka mempercepat proses penyembuhan, meningkatkan kesehatan, mencegah masalah kesehatan, dan mengembangkan upaya kesehatan adalah promosi kesehatan di rumah sakit. Johnson dan Baum menyebutkan bahwa jaringan dalam promosi kesehatan di rumah sakit terdiri dari empat komponen, yaitu pasien, staf, keluarga dan organisasi. (Alhamda, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan,



Vol. 15 No. 02, Juni 2012: 77-85). Di Indonesia, promosi kesehatan mempunyai visi dan misi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1193/2004 mengenai Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan. Menurut Wahyono (2013), dalam perencanaan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS), meliputi kelompok perencana, mengidentifikasi hambatan serta sumber daya, menetapkan tujuan, mengidentifikasi metode, kegiatan dan tujuan program, serta rencana implementasi dna evaluasi. Adapun tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan kesetaraan kesehatan masyarakat secara mandiri. Menurut kami, Promosi kesehatan bertujuan agar tersosialisasinya program-program kesehatan demi terwujudnya masyarakat Indonesia baru yang berbudaya dengan hidup bersih dan juga sehat serta berpartisipasi secara langsung dalam gerakan kesehatan. Untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan promosi kesehatan, diperlukan sebuah strategi yang baik. Strategi adalah cara dalam mencapai maupun mewujudkan visi dan misi kesehatan secara efektif dan efisien file:///C:/Users/Asus/Downloads/9935-20135-1-SM.pdf PENERAPAN PROMOSI KESEHATAN UNTUK MENGUBAH PERILAKU KESEHATAN MASYARAKAT



Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah untuk mengarahkan seorang atau organisasi terhadap tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran (Swastha dan Irawan, 2005). Tujuan promosi adalah untuk mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Promosi tidak hanya sekedar berkomunikasi ataupun menyampaikan informasi, tetapi juga menginginkan komunikasi mampu menciptakan suasana atau keadaan dimana para pelanggan bersedia memilih dan memiliki produk. Secara garis besar promosi bertujuan memberikan informasi, membujuk dan mengingatkan konsumen (Asri,2003). Produsen memberitahukan informasi selengkaplengkapnya kepada calon pembeli tentang barang yang ditawarkan, siapa penjualnya, siapa pembuatnya, dimana memperolehnya, harganya dan sebagainya. Informasi yang digunakan dapat diberikan melalui tulisan, gambar, kata-kata dan sebagainya yang disesuaikan dengan keadaan.



Selain itu promosi membujuk calon konsumen agar mau membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Perlu ditekankan di sini bahwasanya membujuk bukan berarti memaksa calon konsumen sehingga keputusan yang diambil mungkin justru keputusan yang negatif. Promosi juga mengingatkan konsumen tentang adanya barang tertentu, yang dibuat dan dijual perusahaan tertentu, ditempat tertentu dengan harga yang tertentu pula. Konsumen kadang-kadang memang perlu diingatkan, untuk selalu mencari barang apa yang dibutuhkan dan dimana mendapatkannyauntuk menginformasikan produk.Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut produsen menggunakan bauran promosi terdiri dari promosi pemsaran persoanal dan non personal melalui Periklanan, Promosi Penjualan, Hubungan Masyarakat, Penjualan Perorangan, dan Pemasaran Langsung. Dalam hal kesehatan, promosi menjadi punya arti tersendiri dimana promosi kesehatan adalah suatu proses untuk memampukan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Dengan kata lain, promosi kesehatan adalah upaya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga mereka mau dan mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri (Notoatmodjo, 2010). Menurut WHO, promosi kesehatan adalah proses mengupayakan individu-individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengandalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Bertolak dari pengertian yang dirumuskan WHO, Indonesia merumuskan pengertian promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran diri, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan bersumber Hal-4 Jurnal Logistik Bisnis, Vol. 7, No.1, Mei 2017 daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (Kemenkes RI, 2005). Dapat disimpulkan bahwa promosi dalam bidang kesehatan diarahkan untuk mengubah perilaku kesehatan masayarakat. Promosi kesehatan sebagai pendekatan terhadap faktor perilaku kesehatan kegiatannya tidak terlepas dari faktor-faktor yang menentukan perilaku tersebut. Dengan kata lain, kegiatan promosi kesehatan menurut Lawrence Green (1980) harus disesuaikan dengan faktor yang mempengaruhi perilaku itu sendiri yaitu (Notoatmodjo, 2010); 1) faktor predisposisi, merupakan faktor yang dapat mempermudah atau



mempredisposisi timbulnya perilaku dalam diri seorang individu atau masyarakat. Faktorfaktor yang dimasukkan ke dalam kelompok faktor predisposisi diantaranya adalah pengetahuan individu, sikap, kepercayaan, tradisi, dan norma sosial , file:///C:/Users/Asus/Downloads/93-Article%20Text-140-1-10-20171114.pdf



Contoh Kegiatan Ekonomi Dalam Program Promosi Kesehatan a. Dalam masyarakat Strategi Promosi Kesehatan Contoh : A.



Pembangunan sarana air bersih, sarana sanitasi dan program promosi kesehatan dapat



dilaksanakan secara terpadu. Strategi untuk meningkatkan program promosi kesehatan, perlu dilakukan dengan langkah kegiatan sebagai berikut : 1.



Advokasi di Tingkat Propinsi dan Kabupaten Pada tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan Proyek PAMSIMAS



telah dibentuk Tim Teknis Propinsi dan Tim Teknis Kabupten. Anggota Tim Teknis Propinsi dan Tim Teknis Kabupaten, adalah para petugas fungsional atau structural yang menguasai teknis operasional pada bidang tugasnya dan tidak mempunyai kendala untuk melakukan tugas lapangan. Advokasi dilakukan agar lintas sektor, lintas program atau LSM mengetahui tentang Proyek PAMSIMAS termasuk Program- Promosi Kesehatan dengan harapan mereka mau untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Mendukung rencana kegiatan promosi kesehatan. Dukungan yang dimaksud bisa berupa dana, kebijakan politis, maupun dukungan kemitraan; b. Sepakat untuk bersama-sama melaksanakan program promosi kesehatan; serta c. Mengetahui peran dan fungsi masing-masing sektor/unsur terkait. 2. Menjalin Kemitraan di Tingkat Kecamatan. Melalui wadah organisasi tersebut Tim Fasilitator harus lebih aktif menjalin kemitraan dengan TKC untuk : • mendukung program kesehatan.



• melakukan pembinaan teknis. • mengintegrasikan program promosi kesehatan dengan program lain yang dilaksanakan oleh Sektor dan Program lain, terutama program usaha kesehatan sekolah, dan program lain di PUSKESMAS. 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mengelola program promosi kesehatan, mulai dari perencanaan, implementasi kegiatan, monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan sendiri oleh masyarakat, dengan menggunakan metoda MPA-PHAST. Untuk meningkatkan keterpaduan dan kesinambungan program promosi kesehatan dengan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, di tingkat desa harus dibentuk lembaga pengelola, dan pembinaan teknis oleh lintas program dan lintas sector terkait.. https://www.kompasiana.com/rabiatuladawiah/5510844f813311aa39bc6594/promosikesehatan-dan-peran-kesehatan-masyarakat



Ekonomi Kesehatan Masyarakat BPJS Kesehatan adalah program layanan kesehatan universal Indonesia yang menggunakan sistem subsidi silang: yang mampu membayar premi, yang tidak mampu dibebaskan preminya. BPJS kesehatan dapat digunakan untuk semua jenis layanan kesehatan. Secara umum, ekonomi kesehatan masyarakat merupakan ranah analisis dan pengambilan keputusan untuk pengalokasian sumber daya yang terbatas (dana, perangkat, waktu, tenaga kerja) untuk memberikan layanan kesehatan masyarakat yang optimal menurut prioritas dan kebutuhan. OECD mengatakan bahwa hubungan antara kesehatan masyarakat dan kesehatan ekonomi sangat erat dan penting karena saling mempengaruhi. Beberapa hal yang dibahas dalam ranah ekonomi kesehatan masyarakat diantaranya adalah keputusan jumlah pendanaan untuk beragam program kesehatan masyarakat, seperti imunisasi, vaksinasi, pembangunan klinik dan rumah sakit, riset dan pengembangan obat dan terkait kesehatan lainnya, penyediaan obat dengan harga terjangkau, hingga tunjangan kesehatan rawat jalan dan inap.Di Indonesia, saat ini sudah terdapat program Kartu Indonesia Sehat dan BPJS untuk membantu pemerataan layanan kesehatan di masyarakat. https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_kesehatan



b. Peran Pendidikan PROMOSI KESEHATAN DI DAERAH BERMASALAH KESEHATAN



diperhatikan bahwa pendidikan telah menjadi satu bentuk investasi sumber daya manusia (human investment). Bahkan telah dibuktikan bahwa negara-negara yang sumber daya alamnya terbatas, tetapi mampu memajukan dan mengembangkan sistem pendidikannya, maka negara itu menjadi negara yang terpandang serta diperhitungkan. Dengan demikian gerakan mengembangkan pendidikan anak usia dini (PAUD), dan pembelajaran sepanjang hayat merupakan salah satu langkah strategis peran pendidikan dalam pembangunan. Sekarang bangsa Indonesia sudah berada dalam era globalisasi, satu era yang ditandai dengan "menciutnya" dunia disebabkan berkembangnya teknologi informasi. Dalam era ini dunia yang sebenarnya luas terkesan menjadi sempit karena daya jangkau informasi yang semakin panjang, semakin luas, dan semakin cepat sehingga membuka kemungkinan sistem aksesabilitas yang makin sempurna. Sistem pengetahuan bangsa Indonesia pun mengalami perubahan yang meyangkut lima aspek sekaligus, yaitu sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.



dari egosentrisme ke sivilitas, dari pengabaian hukum ke kesadaran hukum, dari fanatisme ke toleransi, dari cukup diri ke saling bergantung, serta dari sejarah alamiah ke sejarah yang manusiawi.



Dalam realitasnya kinerja pendidikan nasional kita masih rendah, maka persoalannya sekarang ialah bagaimana membenahi pendidikan itu sendiri untuk meningkatkan kualitas manusia supaya bisa berperan dalam pembangunan nasional. Belum memuaskannya kinerja pendidikan di negara kita tidak lepas dari visi kepemimpinan kolektif pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sangat Ironis, negara Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam ternyata kurang memiliki pemimpin yang mempunyai visi kepemimpinan jauh ke depan serta komitmen yang tinggi untuk membangun bangsa melalui pendidikan. Keadaan tersebut di atas bukan saja dialami sekarang, akan tetapi sudah dirasakan sejak bertahun-tahun yang lalu ketika kondisi ekonomi dan politik tidak sekompleks saat ini. Para petinggi pemerintah cenderung disibukkan oleh berbagai permasalahan instan serta terlena pada berbagai persoalan yang berjangka pendek sehingga kurang dapat memecahkan permasalahan bangsa dalam jangka panjang ke depan. Sampai sekarang kita tidak dapat menggambarkan bagaimana profil bangsa Indonesia seperempat abad ke depan dikarenAkan para petinggi pemerintah memang tidak memiliki desain perencanaan yang matang. Di samping kurang memiliki visi kepemimpinan jauh ke depan ternyata komitmen pemerintah terhadap pendidikan juga sangat terbatas adanya. Pada waktu pemerintahan negara masih menggunakan sistem sentralisasi terlihat bahwa komitmen pemerintah (pusat) terhadap bidang pendidikan jauh dari kata maksimal. Sekarang, ketika pemerintahan negara menggunakan sistem desentralisasi ternyata komitmen pemerintah pusat terhadap bidang



pendidikan masih saja jauh dari kata memadai; bahkan keadaan seperti ini juga dilakukan oleh banyak pemerintah daerah. Rendahnya komitmen pemerintah terhadap pendidikan dapat dicermati antara lain pada rendahnya anggaran yang dialokasikan pada bidang pendidikan. Sejak kemerdekaan dideklarasikan di negara ini lebih dari setengah abad yang lalu, ternyata anggaran pendidikan tidak pernah mencapai angka yang memadai. Anggaran pendidikan di Indonesia memang sangat minim dan termasuk paling rendah dibanding negara-negara lain, baik dengan negara-negara maju, berkembang, maupun terbelakang. Hal ini sungguh tidak realistik. Kalau dibandingkan perjalanan pendidikan Indonesia dengan Malaysia cukup menarik hasilnya. Perjalanan kita lebih lambat dari pada Malaysia. Dulu Malaysia pernah berguru pada Indonesia, kini kondisinya terbalik 180 derajat. Ketika Indonesia kehilangan ketangguhan daya saing, sekarang daya saing Malaysia diperhitungkan oleh masyarakat dunia. Apa kunci kemajuan di Malaysia? Pertama, para petinggi pemerintah di Malaysia memang memiliki visi kepemimpinan yang jauh ke depan. Dibuatnya program "Malaysia 2020" dan jabarannya dalam program SMART di bidang pendidikan membuktikan hal itu. Kedua, komitmen pemerintah terhadap pendidikan memang relatif tinggi. Ini semua dibuktikan secara riil dengan mengalokasi anggaran pendidikan secara memadai. Selama ini, anggaran pendidikan di Malaysia tidak pernah kurang dari 15 persen terhadap budget negara. Ilustrasi tersebut di atas menggambarkan pentingnya visi dan komitmen pemerintah untuk, meningkatkan kinerja pendidikan nasional sehingga lebih berperan dalam mengkondisi masyarakat untuk kepentingan pembangunan nasional. http://dishub.jabarprov.go.id/artikel/view/297.html Pelaksanaan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan yang diharapkan bisa memberikan spesifikasi lebih pada lulusannya. Bukan hanya untuk capaian pendidikan di masyarakat tetapi juga mental entrepreneur. Sektor kewirausahaan yang potensial dikembangkan di sekolah ini salah satunya adalah sektor ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi berbasis bisnis-bisnis kreatif sangat mungkin dan potensial dikembangkan di sekolah. SMK bisa berperan sebagai penggerak industri ekonomi ini di masyarakat sebagai target capaian ganda selain di bidang pendidikan. Jika ini berhasil maka kualitas lulusan SMK tentu akan menjadi lulusan berkualitas yang sangat diharapkan. Potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kualitas pendidikan kejuruan yang ada di SMK diharapkan bisa dikembangkan lebih spesifik sehingga secara nyata terlihat perannya di masyarakat. Ada beberapa potensi yang bisa menjadi modal pengembangan ekonomi kreatif di sekolah dan berlanjut ke masyarakat, yakni: 



Ketersediaan ilmu pengetahuan yang lebih di sekolah, tidak sebatas berbisnis tetapi siswa juga dibekali pengetahuan yang implementatif dalam bisnis.



   



Sekolah menjadi penampung bakat-bakat entrepreneur muda yang masih bersemangat, mudah dibentuk mindsetnya dan memiliki semangat yang berani mencoba tanpa takut gagal. Banyaknya peluang bantuan dari pemerintah untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif di SMK. Di sini akan lebih membantu dan memudahkan calon pengusaha muda untuk belajar mencari sumber modal bisnis. Para siswa adalah anak-anak muda yang memiliki ide-ide bisnis kreatif kekinian yang potensial dikembangkan. Bisnis sesuai dengan perkembangan zaman dan usianya. Sekolah menjadi ruang belajar pengembangan bisnis yang tak perlu membuat pebisnis muda stres memikirkan banyak hal karena akan ada pembimbing dari sekolah, pelatihan dan sejenisnya yang lebih mudah dan murah bisa diakses oleh siswa.



Contoh Pengembangan Ekonomi Kreatif di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ada banyak potensi dan contoh pengembangan ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan di sekolah kejuruan. Contoh bisnis ekonomi kreatif di SMK yang bisa dikembangkan antara lain: 1. Film Pendek Industri film merupakan salah satu bisnis ekonomi kreatif yang digandrungi anak muda dan menjadi salah satu yang potensial dikembangkan di sekolah. Mulai dengan pembuatan film-film indie yang bisa dipasarkan secara komersial di media sosial. Anak-anak muda di sekolah akan sangat tertarik dengan pengembangan bisnis ini. 2. Desain dan Advertising Anak-anak muda di sekolah yang jago desain berbagai program ilustrasi bisa diarahkan untuk mengelola bisnis kreatif di bidang advertising. Pekerjaan mendesain yang tentu lebih mudah dikerjakan oleh anak muda bersemangat dengan modal bisnis yang masih terjangkau dengan kondisi keuangan sekolah. 3. Pengembang Game Anak-anak muda kreatif di SMK yang gandrung main game juga bisa difasilitasi secara nyata oleh sekolah untuk serius dalam menjadi pengembang sebuah aplikasi atau game. Cara ini akan sangat mendidik dan bernilai kreatif, mengarahkan kecenderungan dan hobi anak muda yang hobi main game menjadi aktivitas yang lebih produktif dan bermanfaat. 4. Produk Kerajinan dan Seni Bagi kalangan siswi yang suka membuat kerajinan tangan atau produk-produk kreatif bernilai seni juga sangat cocok untuk difasilitasi dalam bisnis produk kerajinan dan seni. Pembuatan produk kerajinan ini bisa bekerjasama dengan pihak masyarakat maupun masyarakat setempat. Produk unggulan bisa menjadi nilai jual yang menghasilkan secara ekonomis. 5. Musik Anak-anak di sekolah yang memiliki kecenderungan bermain musik dan seni yang tinggi bisa diarahkan untuk mengembangkan sektor bisnis ekonomi kreatif di bidang musik. Mulai dengan membangun sebuah kelompok musik, penyanyi, penyair dan sebagainya yang berkualitas, tampil di banyak tempat dan akhirnya memiliki daya tawar secara ekonomi.



Cara ini terbilang lebih kreatif untuk mewadahi semua potensi siswa yang ada sehingga dapat bermanfaat untuk kesejahteraan. Bukan hanya kesejahteraan sekolah tetapi juga individu siswa terkait dan berefek bagi pengembangan ekonomi kreatif di masyarakat yang lebih baik. https://pintek.id/blog/ekonomi-kreatif/



c. Di Tempat Kerja Prosedur Administrasi Kepersertaan Dan Pelayanan Peserta Mandiri Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) Pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan badan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dari beberapa program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tersebut. Jaminan Kesehatan inilah yang sebagai topik pembahasan dalam pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan khususnya bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta pada administrasi pendaftaran peserta mandiri BPJS Kesehatan. Dengan berdasarkan judul bahwa administrasi kepesertaan dan pelayanan peserta ini mencakup segala bentuk pelayanan peserta seperti administrasi pendaftaran peserta mandiri, pengisian formulir autodebet bank, pemilihan kelas rawat atau yang menentukan iuran premi BPJS Kesehatan, pemilihan fasilitas kesehatan tingkat 1 (pertama) sampai proses penginputan data calon peserta baru kemudian calon peserta mendapatkan nomor virtual account yang nantinya digunakan untuk melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang pertama. Pentingnya BPJS Kesehatan untuk semua masyarakat yaitu berhak mengetahui program jaminan kesehatan yang ada di BPJS Kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan pada setiap masyarakat yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.



Dengan memilih lokasi pada kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember Jalan Riau No. 24, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur 68121, Telepon: (0331) 330268 sebagai tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dengan kondisi kantor yang ramai, bersih, rapi, nyaman, aman, kondusif, dengan fasilitas kantor yang lengkap sebagai sarana pelayanan masyarakat atau peserta BPJS Kesehatan dan karyawan-karyawan duta BPJS Kesehatan yang ramah, profesional, disiplin dalam melakukan tugas dan tanggungjawab melayani peserta BPJS Kesehatan. http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/102703



Permasalahan kegiatan ekonomi dalam kegiatam promosi kesehatan Perilaku hidup bersih dan sehat terutama hygiene perseorangan di pondok pesantren pada umumnya kurang mendapatkan perhatian dari santri. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya penyakit scabies. Faktor yang mempengaruhi penularan penyakit ini adalah sosial ekonomi yang rendah, hygiene perseorangan yang jelek, sanitasi lingkungan yang buruk. perilaku yang tidak mendukung kesehatan, dan hunian yang padat. Hygiene perseorangan adalah perawatan diri sendiri untuk mempertahankan kesehatan. Hygiene perseorangan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor nilai dan praktek individu. Faktor lain adalah budaya, sosial, keluarga, dan faktor-faktor individual seperti pengetahuan tentang kesehatan, dan persepsi tentang kebutuhan dan rasa nyaman perorangan. Pada umumnya keadaan hygiene perseorangan di pondok-pondok pesantren kurang mendapatkan perhatian dari santri. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kebiasaan dari santri sebelum datang di pesantren seperti sosial budaya, hunian dan keyakinan, keadaan lingkungan yang kurang memadai dan faktor individual seperti kurangnya pengetahuan. Sungkar (1995) dalam bukunya tentang scabies menulis di suatu pesantren yang padat penghuninya dan hygienenya buruk prevalensi penderita scabies dapat mencapai 78,7%. Tetapi pada kelompok hygienenya baik prevalensinya hanya 3,8%.2 Sanitasi lingkungan yang buruk di pondok pesantren merupakan faktor dominan yang berperan dalam penularan dan prevalensi penyakit scabies para santri. Berdasarkan observasi sebelum penelitian ini dilakukan selama 5 jam pada tanggal 13 Maret 2005 mulai pukul 15.00-20.00 di pondok * Dosen Asisten Ahli Madya Akademi



Keperawatan Pemkab. Pcmorogo 20 Media Litbang Kesehatan Volume XVII Nomor 2 Tahun 2007 pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo perilaku santri adalah sebagai berikut: 1. Kebanyakan para santri bila mandi tidak memakai handuk 2. Mandi dengan memakai sabun secara bergantian antara teman yang satu dengan teman lainnya. 3. Ada santri yang bila mandi bersama-sama dalam satu kamar mandi 2-3 orang dan sambil bersenda gurau ada yang menceburkan diri dalam bak mandi kemudian airnya juga untuk mandi bersama-sama 4. Memakai pakaian secara bergantian antara teman yang satu dengan teman yang lain. 5. Mencuci baju di kamar mandi tanpa memakai bak cuci 6. Bila tidur para santri bersama-sama dalam satu ruangan ukuran 4x5 meter untuk 15-25 orang Data tentang berbagai penyakit yang didapatkan dari Balai Kesehatan Pondok tahun 2003-2004 menunjukkan penderita penyakit scabies dan dermatitis menunjukkan angka tertinggi dibandingkan dengan penyakit lainnya baik pada tahun 2003 maupun pada tahun 2004. Penyakit tersebut insidennya dipengaruhi oleh personal hygiene yang kurang, hunian yang padat serta sanitasi lingkungan yang buruk.'1 Kesehatan secara umum mempunyai peranan penting dalam kehidupan beragama. Sesungguhnya amatlah sulit atau balikan mustahil tugastugas keagamaan akan terlaksana dengan baik tanpa kesehatan. Di antara buktinya ialah kesehatan merupakan syarat utama dalam pelaksanaan puasa, haji, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, mencari rejeki dan sebagainya. Salah satu cara untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal adalah menjaga kebersihan perorangan (personal hygiene) yang baik. Seseorang dikatakan personal hygienenya baik bila yang bersangkutan dapat menjaga kebersihan tubuhnya yang meliputi kebersihan kulit, kuku, rambut, mulut dan gigi, pakaian, mata, hidung, dan telinga serta kebersihan alat kelamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:



1. Kepedulian pimpinan pondok tentang hygiene perseorangan santri belum ada. Ini terbukti dengan belum ada peraturan tentang penggunaan air bersih, peraturan tentang kebersihan tempat wudhu, peraturan tentang penggunaan jamban dan kamar mandi, peraturan tentang kebersihan asrama dan halaman. Selain itu kyai jarang melihat hygiene perseorangan santri. Peraturan yang ada berhubungan dengan kesehatan adalah: • Tidak boleh membuang sampah atau meludah di sembarang tempat. • Kebersihan kamar hams dijaga. Peraturan yang lain adalah peraturan pondok secara umum yaitu tentang: • Kesopanan santri, • Ketertiban dan keamanan , dan • Pelanggaran ringan, sedang dan berat. Pemantauan pelaksanaan peraturan tersebut diserahkan kepada Majelis Pembimbing Santri (MPS). Hal tersebut disebabkan karena belum ada kesadaran dan pimpinan pondok tentang pentingnya hygiene perseorangan santri. Oleh karena itu diperlukan advokasi kepada pimpinan pondok. Menurut Direktorat Promkes (2000), tujuan dilakukannya advokasi adalah untuk: a) Memperoleh political commitment, b) Memperoleh social support yang lebih konkrit, c) Memperoleh social acceptance, d) Menimbulkansystem support Selanjutnya untuk memperkuat argumen dalam advokasi diperlukan: 1. Credible/meyakinkan, 2. Feasible/bila ditangani akan berdampak lebih baik, 3. Re levantfProgfam yang ditawarkan sesuai,



4. Urgentfcalau dibiarkan. maka akan menimbulkan bahaya lebih besar dibanding bila ditangani secepatnya, 5. High /v/or/fydilakukan analisis yang sesuai. misal analisis SWOT. Adapun bentuk komunikasi yang dilakukan di sini adalah face to face antara kyai dan ustadz terutama Majelis Pembimbing Santri. Indikator advokasi di sini adalah dibuatkan peraturan tentang hygiene perseorangan santri di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. 2. Mengingat pimpinan pondok belum mempunyai kepedulian, maka program kerja untuk menumbuhkembangkan upaya hygiene perseorangan juga belum ada (belum terencana dengan baik) Program yang ada adalah Majelis Pembimbing Santri membuat jadwal piket harian setiap kamar dan mengadakan kebersihan umum setiap hari Jumat. Adapun program lainnya belum ada. Menurut Direktorat Promkes (2000) upaya penumbuhkembangan kesehatan termasuk personal hygiene dapat dilakukan dengan penggerakan masyarakat. Penggerakan masyarakat di sini dapat dilakukan dengan memberdayakan ustadz dan santri melalui mini lokakarya kesehatan untuk membuat program kerja tentang personal hygiene yang mereka rasakan sendiri.6 Mini lokakarya kesehatan merupakan salah satu cara dalam pengenalan masalah dan penyadaran terhadap masalah yang dihadapidan dirasakan. Tujuan dari mini lokakarya kesehatan ini adalah: 1. Masyarakat pondok menyadari masalah kesehatan yang mereka hadapi. 2. Mereka secara sadar mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan masalah kesehatannya. 3. Mereka mengetahui cara memenuhi kebutuhan upaya pelayanan kesehatan sesuai dengan potensi dan sumber daya mereka. Langkah-langkah dalam mini lokakarya kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Presentasi masalah yang dihadapi mereka petugas kesehatan. 2. Diskusi kelompok (5-9 orang tiap kelompok) untuk membuat program kerja setahun. 3. Pleno (penyajian hasil) diskusi kelompok.



4. Kesepakatan langkah-langkah pelaksanaan program kerja tersebut (Effendy N, 1998). Indikator dari mini lokakarya ini adalah dibuatnya program kerja tahunan tentang kesehatan santri terutama personal hygiene. 3. Untuk mencapai program di atas diperlukan dana. Pendanaan/sarana dari pondok untuk pemeliharaan kebersihan diri belum ada. Dana yang ada adalah uang SPP dan uang asrama Rp. 215.000,- per bulan untuk setiap santri yang tinggal di asrama dan SPP Rp. 25.000,untuk santri yang tidak di asrama. Dana tersebut digunakan untuk biaya operasional pondok setiap bulan. Untuk bagian kesehatan tiap bulan mengajukan anggaran kepada pimpinan pondok rata-rata 1 juta rupiah untuk membeli obat-obatan PPPK. Menurut Azwar (2001), pendanaan (community fund) adalah pemberdayaan masyarakat melalui penggalian sumber dana masyarakat. Penggalian sumber dana dari masyarakat pondok disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pondok.7 Di pondok pesantren potensi penggalian dana/sarana dapat dilakukan dengan banyak cara misalnya: 1. Melalui wall santri dengan menggabungkan dengan uang sekolah. 2. Meminta bantuan kepada pemerintah, 3. Meminta bantuan kepada para alumni pondok yang telah berhasil, 4. Meminta bantuan kepada negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, 5. Memasukkan perencanaan di dalam Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) tahun yang akan datang dan Iain-lain. Pada waktu yang akan datang dimungkinkan penggalian dana dapat dilakukan melalui berbagai cara di atas. Dana tersebut diarahkan pada pemeliharaan kebersihan diri santri terutama perbaikan fasilitas kamar mandi. Tentunya hal tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan kesadaran masyarakat pondok secara keseluruhan. Kesimpulan Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Kepedulian pimpinan pondok tentang hygiene perseorangan santri belum ada. 2. Kegiatan untuk menumbuhkembangkan upaya hygiene perseorangan di pondok belum ada program yang terencana dengan baik.



3. Pendanaan/sarana pondok hygiene perseorangan santri belum ada Kreativitas ustadz dan santri dalam inembuat pesan-pesan dan poster kesehatan di pondok belum ada. 4. Pengetahuan hygiene perseorangan santri 50% baik. 5. Sikap hygiene perseorangan santri sebagian besar positif. 6. Tindakan hygiene perseorang https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/48459594/810-1835-1-PB_3.pdf? 1472630407=&response-content-disposition=inline%3B+filename %3DHYGIENE_PERSEORANGAN_SANTRI_PONDOK_PESAN.pdf&Expires=1618 940406&Signature=QfSQT0nT0Ll05KdwGOOyLa~ofG6UwTDx5mhPdIhbuxk2ppDvLPcui76eI9ocwkOkd9QTSdhOpTb~wzTslAQyBbZz3E3BZeAnmmEHb7DJeeRClOqN8F640aU4u5d6UOgfDjQEffHrN0JzUO1049xE pC0tvPGhhl-zRnGU2-fEvPRb0B2dmr1C5c8bM~BSU9qxaD06yp1ySAI3Ee1022U6PIsBtYoCzLG8UAG~NmsE1DECvK38PO8DTLI56Sa0~9mECgXncjqrEbW2SvF2nIRReNpKAl37DrpXwqzpNcHfzToJnoU~MFGx0JIBkGxTGuhNjJczV-eyiuFazDfw__&Key-PairId=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA



Upaya Menanggulangi Permasalahan Kegiatan Ekonomi Dalam Kegiatan Promosi Kesehatan DAERAH BERMASALAH KESEHATAN Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) adalah (1) kabupaten/kota yang memiliki IPKM di bawah rerata dan proporsi penduduk miskinnya lebih tinggi dari rerata, atau (2) kabupaten/kota yang memiliki masalah khusus seperti geografi (daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan), sosial budaya yang berdampak buruk pada kesehatan dan penyakit tertentu yang spesifik. DBK mengambarkan adanya kesenjangan pencapaian indikator-indikator pembangunan kesehatan antar-daerah di Indonesia. Di Indonesia terdapat 10 provinsi yang memiliki lebih dari 50% jumlah kabupaten/kotanya masuk ke dalam kriteria IPKM yang



perlu menjadi daerah prioritas perhatian Kementerian Kesehatan dan jajarannya melalui upaya Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK). Kesepuluh provinsi tersebut adalah Aceh, NTB, NTT, Sultra, Sulteng, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Papua Barat dan Papua. Berdasarkan pada nilai IPKM masing-masing daerah, selanjutnya dapat dibedakan adanya 3 (tiga) kategori DBK (kabupaten/kota), 14 yaitu DBK Ringan, DBK Berat dan DBK Khusus. Klasifikasi DBK Ringan dan DBK Berat didasarkan pada hasil penilaian indeks IPKM sesuai ketentuan yang ditetapkan pada Riskesdas 2007. Daerah Bermasalah Kesehatan Ringan (DBK) adalah kabupaten atau kota yang mempunyai nilai IPKM rerata sampai dengan -1 (minus satu) simpangan baku dan mempunyai nilai kemiskinan (Pendataan Status Ekonomi/PSE) di atas rerata (masing-masing untuk kelompok kabupaten atau kelompok kota). Daerah Bermasalah Kesehatan Berat (DBKB) adalah kabupaten/kota yang memiliki nilai IPKM lebih rendah dari rerata IPKM -1 (minus 1) simpang baku. Daerah Bermasalah Kesehatan Khusus (DBK-K) adalah kabupaten/ kota yang mempunyai masalah khusus seperti geografi (daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan), sosial budaya (tradisi/adat kebiasaan) yang mempunyai dampak buruk terhadap kesehatan, penyakit tertentu yang spesifik seperti Fasciolopsis buski, Schistosomiasis, dll. PENANGGULANGAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN Timbulnya DBK disebabkan karena adanya kesenjangan pelayanan kesehatan serta kesenjangan derajat kesehatan antar-daerah, antarkelompok masyarakat dan antar-tingkat sosial ekonomi. Contohnya, kesenjangan antara Daerah Indonesia Bagian Barat dengan Daerah Indonesia Bagian Timur, antara Daerah di Jawa dengan Daerah di Luar Jawa, antara Daerah Kaya dengan Daerah Miskin. Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) merupakan intervensi kesehatan masyarakat yang terfokus, terintegrasi, berbasis bukti dilakukan secara bertahap di daerah yang menjadi prioritas bersama kementerian terkait dalam jangka tertentu sampai mampu mandiri dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang kesehatan. Tujuan dari PDBK adalah mempercepat peningkatan IPKM di kabupaten/kota DBK sehingga terjadi percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara nasional yang



ditunjukkan dengan peningkatan IPKM serta pengurangan kesenjangan antar-daerah. Penanggulangan DBK menggunakan pendekatan integrasi dengan upaya kesehatan prioritas nasional. Diawali dengan pembentukan tim pendamping di setiap tingkat administrasi mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota, melaksanakan langkah-langkah PDBK, meningkatkan sistem kesehatan DBK, pendampingan teknis di daerah dan pengembangan model pemecahan masalah spesifik daerah. Sesuai dengan masalah kesehatan masyarakat yang dihadapi, di DBK tentu akan diselenggarakan percepatan dan peningkatan kinerja pelaksanaan program-program kesehatan. Oleh sebab ujung tombak pelaksanaan program-program kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), maka fokus perhatian akan ditujukan kepada peningkatan kapasitas Puskesmas, tanpa mengabaikan peningkatan kapasitas rumah sakit dan dinas kesehatan kabupaten/ kota. Keputusan Menteri Kesehatan No. 128/Menkes/SK/II/2004 menyatakan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Sebagai UPT dari dinas kesehatan kabupaten/kota (UPTD), Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dinas kesehatan kabupaten/kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia, untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Penanggungjawab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan kesehatan di wilayah kabupaten/kota adalah dinas kesehatan kabupaten/ kota. Sedangkan Puskesmas bertanggungjawab hanya untuk sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan kemampuannya. Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional. Yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas, agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.



Terdapat tiga fungsi yang harus diperankan oleh Puskesmas, yaitu: Puskesmas merupakan pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Puskesmas merupakan pusat pemberdayaan masyarakat. Puskesmas merupakan pusat pelayanan kesehatan strata pertama, yang terdiri atas pelayanan kesehatan individu dan pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai visi pembangunan kesehatan yakni mewujudkan Kecamatan Sehat, Puskesmas bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan tersebut dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu (1) upaya kesehatan wajib dan (2) upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan wajib Puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional dan global, serta mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan wajib ini harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas. Upaya kesehatan wajib tersebut adalah: (1) Promosi Kesehatan, (2) Kesehatan Lingkungan, (3) Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana, (4) Perbaikan Gizi Masyarakat, (5) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan (6) Pengobatan Upaya kesehatan pengembangan Puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok Puskesmas yang telah ada, yaitu: (1) Kesehatan Sekolah, (2) Kesehatan Olah Raga, (3) Perawatan Kesehatan Masyarakat, (4) Kesehatan Kerja,



(5) Kesehatan Gigi dan Mulut, (6) Kesehatan Jiwa, (7) Kesehatan Mata, (8) Kesehatan Usia Lanjut dan (9) Pembinaan Pengobatan Tradisional. Upaya kesehatan pengembangan Puskesmas dapat pula berupa upaya inovatif, yakni upaya di luar upaya-upaya tersebut di atas, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. https://dinkes.jatimprov.go.id/userfile/dokumen/panduan-promkes-dbk.pdf