Perekonomian Indonesia Sebagai Ilmu Yang Berdiri Sendiri, Periodisasi Dalam Perekonomian Indonesia, Dan Indikator Geografis, Sosial, Dan Ekonomi Dalam Perekonomian Indonesia [PDF]

Citation preview

PEREKONOMIAN INDONESIA (Perekonomian Indonesia sebagai Ilmu yang berdiri sendiri, Periodisasi dalam Perekonomian Indonesia, dan Indikator Geografis, Sosial, dan Ekonomi dalam Perekonomian Indonesia)



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 2018



1. Perekonomian Indonesia sebagai Ilmu yang berdiri sendiri Perekonomian Indonesia berkaitan dengan keseluruhan proses politik, budaya dan ekonomi yang diperlukan untuk mempengaruhi transformasi structural dan kelembagaan yang cepat dari seluruh masyarakat demi menghasilkan rentetan kemajuan ekonomi yang benar-benar bermanfaat, dan melalui proses yang efisien bagi sebagian besar penduduk. Bertolak dari kenyataan tersebut, maka tidak seperti ilmu ekonomi pada umumnya, perekonomian Indonesia dan ekonomi pembangunan pada umumnya menganggap penting mekanisme yang membuat keluarga, daerah, dan seluruh bangsa terperangkap dalam kemiskinan, dan juga strategi yang paling efektif untuk dapat melepaskan diri dari perangkap tersebut. Dewasa ini (ilmu) perekonomian Indonesia merupakan satu disiplin ilmu yang terpisah yang penuh dengan terobosan, penuh dengan berbagai penemuan data dan teori yang baru. Teori-teori dan statistic ini kadang-kadang mendukung, tetapi kadang-kadang menentang cara pandang tradisional mengenai dunia. Namun tujuan akhir dari mata kuliah perekonomian Indonesia tetap, yakni untuk memungkinkan kita lebih memahami perekonomian kita guna memudahkan upaya perbaikan standar hidup bagi lebih dari dua ratus juta penduduk Indonesia ini. Secara singkat perekonomian Indonesia adalah ekonomi pembangunan khusus untuk wilayah Indonesia yang mempunyai cakupan lebih luas dari ilmu ekonomi tradisional dan politik. Di samping cakupan ilmu dalam perekonomian Indonesia juga harus diperhatikan cakupan wilayah dan cakupan waktu. 2. Periodisasi dalam Perekonomian Indonesia Periodisasi dalam perekonomian Indonesia dibagi menjadi empat periode, yakni : A. Perekonomian Indonesia pada masa sebelum Kemerdekaan B. Perekonomian Indonesia pada masa orde lama C. Perekonomian Indonesia pada masa orde baru D. Perekonomian Indonesia pada masa transisi dan reformasi



1



A. Perekonomian Indonesia pada masa sebelum Kemerdekaan Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda. Masa Pendudukan Belanda Belanda yang berkuasa sekitar 350 tahun, pada masa penjajahan indonesia menerapkan



sistem



perekonomian



monopolis.



Dimana



setiap



kegiatan



perekonomian dijalankan desuai penguasa perdaganngan Indonesia saat itu. VOC adalah lembaga yang menguasai perdagangan Indonesia saat itu. Pada masa VOC berkuasa mereka menerapkan peraturan dan strategi agar mereka tetep menguasai perekonomian Indonesia. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti verplichte leverentie (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC ) dan contingenten (pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli itu. Disamping itu, VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakannya pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk, pelayaran Hongi dan hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peraturan). Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia. Masa Pendudukan Inggris Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah.



2



Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris yang Cuma seumur jagung di Hindia Belanda. Sebab-sebabnya antara lain : a) Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak. b) Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit. c) Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun. Masa Pendudukan Jepang Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor. Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dari Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik. B. Perekonomian Indonesia pada masa orde lama Secara umum, kondisi perekonomian indonesia pada masa orde lama bisa digambarkan dalam kondisi awal pembangunan pasca kemerdekaan dan juga mengalami masa-masa sulit karena dibarengi dengan peristiwa-peristiwa kudeta dan pemberontakan dari dalam negeri. Hal inilah yang menjadi sebab terbesar mengapa kondisi ekonomi pada masa pemerintahan Soekarno bisa dibilang stagnan (jalan di tempat) atau bahkan mengalami degradasi ekonomi nasional dengan melihat gejala-gejala di tengah masyarakat yang pada waktu itu mengalami krisis sosial dan krisis pangan. Perekonomian indonesia pada masa orde lama mengalami masa-masa yang sulit, terutama setelah terjadinya peristiwa pemberontakan G30SPKI pada tahun 1965, kondisi ekonomi indonesia sangat memprihatinkan dari berbagai hal, seperti terjadi inflasi yang sangat tinggi dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang 3



secara tidak terkendali, terjad blokade ekonomi oleh Belanda, kebutuhan harga pangan meroket tajam, sehingga pada waktu itu surat kabar nasional seperti "Soeara Merdeka" menggambarkan dalam sebuah headline beritanya bahwa masyarakat ibu kota di wilayah jakarta sampai harus memakan ''Bulgur" yaitu campuran nasi aking dengan ikan teri. Hal ini menjadi bukti nyata betapa sulitnya kondisi perekonomian indonesia pada masa orde lama, sampai-sampai pemerintahan Soekarno harus mengeluarkan kebijakan sanering (kebijakan pemotongan nilai uang sehingga daya beli masyarakat menurun) dan redominisasi (kebijakan menyederhanakan pecahan mata uang dengan mengurangi digit nol tanpa mengurangi nilai mata uang itu sendiri) sebagai langkah untuk memperbaiki iklim perekonomian di tanah air pada waktu itu.



C. Perekonomian Indonesia pada masa orde baru Perekonomian indonesia pada masa orde baru, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Setelah tampuk kepemimpinan Soekarno secara legitimasi diserahkan kepada Soeharto, secara otomatis pemerintahan orde baru menghadapi perekonomian dalam kategori minus pada masa awal berjalannya. Seorang peraih hadiah nobel yang bernama Joseph Sticklich pernah mengatakan di dalam salah satu jurnalnya bahwa pemerintahan Soeharto menghadapi skala perekonomian domestik dalam kondisi pertumbuhan minus pasca orde lama lengser pada tahun 1966. Dalam rentang waktu kurang dari 5 tahun, perekonomian indonesia pada masa orde baru mengalami tren yang positif dengan pertumbuhan plus sebesar 5 sampai 6%. Hal ini termasuk pencapaian yang luar biasa yang dicatat oleh orde baru pada masa pemerintahannya setelah menerima pertumbuhan minus di awal peralihan pemerintahan dari orde lama pada tahun 1966. Pembangunan juga banyak sekali terlihat pada masa orde baru, seperti dengan digagasnya konsep REPELITA, kemudian perhatian lebih yang diberikan kepada sektor agraris, sehingga pada masa orde baru pernah sempat mengalami SWASEMBADA PANGAN secara nasional pada periode tahun 1980-an. Dibawah pemerintahan soeharto tercatat perekonomian indonesia ditopang dengan baik oleh iklim investasi yang maksimal, karena pada orde baru stabilitas nasional sangat dijadikan prioritas utama guna mengundang investor-investor asing agar berminat menanamkan saham mereka di dalam negeri, dengan tujuan roda 4



perekonomian masyarakat juga ikut berjalan secara baik. Berbagai kalangan berpendapat bahwa praktek penjagaan stabilitas nasional pada saat itu dianggap sebagai wujud "Otoriter" dari pemerintahan orde baru, sehingga cenderung mengkoptasi pemikiran rakyat secara umum agar tunduk dan patuh secara penuh pada kebijakan penguasa. Namun kita juga harus menilai secara objektif, bahwa orde baru pernah memberikan sumbangsi yang positif bagi perekonomian tanah air dengan segala kekurangannya. Adapun 5 kebijakan ekonomi pada masa orde baru, meliputi : 1. Peningkatan APBN (anggaran pendapatan belanja Negara) melalui penerimaan pajak, bea cukai dan bea masuk. 2. Meningkatkan jumlah ekspor dengan memberikan bonus kepada eksportir tanpa campur tangan pemerintah. 3. Merancang kembali jadwal pembayaran hutang luar negeri, termasuk penundaan pembayaran, lalu mencari kredit hutang baru untuk keperluan pembangunan nasional. 4. Menjalin hubungan baik dengan negara tetangga, termasuk menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Selain itu, Indonesia juga menjadi anggota PBB (perserikatan bangsa bangsa) kembali. 5. Ikut menjadi anggota badan keuangan internasional seperti Word Bank (IBRD) dan IMF (international monetary fund). Selain 5 kebijakan ekonomi diatas, pemerintah orde baru juga mengeluarkan peraturan-peraturan, antara lain : 



Kebijakan pada tanggal 3 Oktober 1966 ; Isinya berkaitan dengan penanaman modal asing, anggaran belanja berimbang, dan penundaan pembayaran utang luar negeri.







Peraturan pada tanggal 10 Februari 1976 : Menetapkan harga dan tarif.







Mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 : Peraturan bagi pengusaha untuk menyerahkan sebagian hasil usahanya untuk sektor pajak.







Menerapkan dan mengesahkan RUU APBN.



D. Perekonomian Indonesia pada masa transisi dan reformasi a) Pemerintahan, tanggal 23 Mei 1998 Presiden Habibie membentuk cabinet baru, yang merupakan awal dari pemerintahan transisi. Pada awalnya 5



Pemerintahaan Habibie disebut pemerintahan reformasi. Akan tetapi, setaun



berlalu



di



masyarakat



mulai



melihat



bahwa



sebenarnya



pemerintahan baru ini tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnnya, mereka juga orang-orang rezim oerde baru dan tidak ada perubahahan nyata. Bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin menjadijadi, kerusuhan muncul dimana-mana dan masalah Suharto tidak terselesaikan. Akhirnya banyak kalangan masyarakat menyebutnya sebagai pemerintahan transisi. Pertengahan tahun 1999 dilaksanakan pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). pada tanggal 20 Oktober 1999 dilaksanakan pemilihan [residen yang dimenangkan oleh K.H.Abdulrahman Wahid atau dikenal dengan nama Gus Du dan wakilnya Megawati Soekarno Putri. Tanggal 20 Oktober 1999 merupakan akhir dari pemerintahan transisi dan awal dan awal dari pemerintahan reformasi. Selama pemerintahan reformasi, pratis tidak ada satu pun masalah yang terselesaikan dengan baik. Misalnya saja kasus pemberontakan Aceh, konflik



Maluku,



dan



pertikaiaan



etnis



di



Kalimantan



Tengah.



Ketidakstabilan politik ini tidak makin surut, sampai akhirnya Gus Dur digantikan oleh wakilnya Megawati Soekarno Putri yang menjabat sebagai presiden selama 3 tahun, kemudian dalam satu pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004 digantikan oleh Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dengan wakil presiden Jusuf Kala. b) Perekonomian Periode yang dicakup oleh masa ini adalah setelah jatuhnya Pemerintahan Suharto (1997) sampai sekarang, 1998-sekarang, satu periode yang mencakup kekuasaan Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, dan Presiden SBY. Pemerintahan Suharto mewarisi kehancuran prekonomian dari pemerintahan sukarno dan begitu pula untuk pemerintahan selanjutnya yang tidak kalah hancurnya. Orde setelah jatuhnya Presiden Suharto dikenal dengan Orde Reformasi (ekonomi dan politik). Pembenahan ekonomi diusulkan oleh IMF (Internasional Monetery Funds) dan disarakan agar dibentuknya BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Hal ini dikarenakan banyaknya bank yang pada saat itu memiliki rasio kecukupan modal (CAR= capital adequity ratio) lebih kecil dari minus delapan persen dan bank tersebut 6



dilikuidasi. Bank yang memiliki rasio kecukupan modal lebih besar dari minus lima sampai nol persen akan dibina dan untuk seluruh bank harus mempunyai rasio kecukupan modal minimal delapan persen. Merosotnya nilai rupiah dan hancurnya perbankan nasional merupakan kehancuran di sector moneter saja, dan oleh karenanya dikatakan sebagai krisis moneter. Dari masalah ini meyebabkan banyak perusahaan yang gulung tikar dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan menyebabakan tingkat penganguran meningkat. Salah satu hal yang dilakukan adalah dilancarkan makan gratis di warung Tagal oleh Menteri Sosial dan yang lain menyarakan



pegawai



negeri



yang



memiliki



dolar



bersedia



menyumbangkan dolarnya kepada pemerintah. Sementara itu perhatian ke pengusaha kecil dan menengah menurun dan dari hal ini menyebabkan adanya wacana bahwa Indonesia dilanda krisis moral. Moral bangsa, moral pejabat harus diperbaiki, yang kemudian mengakibatkan IGGI menjadi CGI (Consultative Grup on Indonesia), tidak lagi memberikan peran besar kepada World Bank dan IMF. Muncul berbagai diskusi dan seminar mengenai perekonomian pada amasa Reformasi. Masalah yang sering dibicarakan adalah masalah pemasaran dan terutama masalah modal. Timbul skema kredit tanpa agunan untuk perusahaan kecil dan mikro, dan sebagainya yang bersifat memberikan prioritas untuk pengusaha kecil dan menengah.



3. Indikator Geografis, Sosial, dan Ekonomi dalam Perekonomian Indonesia



a. Indikator geografis Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2007, IG didefinisikan sebagai suatu tanda dari produk yang dikarenakan pengaruh lingkungan geografisnya, baik itu faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari keduanya, memberikan ciri dan kualitas khusus pada produk tersebut. Sederhananya, IG adalah nama geografis dari produk yang hanya bisa diproduksi pada suatu daerah geografis tertentu.



7



b. Indikator Sosial adalah HDI (Human Development Index) dan PQLI (Physical Quality Life Index) atau indeks mutu hidup. 



Indeks Mutu Hidup (PQLI) Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, Morris D. Morris memperkenalkan



Physical



Quality Life



Index



(PQLI),



yang lazim



diterjemahkan sebagai indeks Mutu Hidup (IMH). PQLI merupakan indeks komposit (gabungan) dari 3 indikator yaitu : ·



Harapan hidup pada usia satu tahun



·



Angka kematian



·



Tingkat melek huruf.



Untuk masing-masing indicator, kinerja ekonomi suatu Negara dinayatakan dalam skala 1 hingga 100, di mana 1 merupakan kinerja terjelek, sedang 100 adalah kinerj terbaik. 



Human Development Index (HDI) Seperti halnya PQLI, HDI mencoba merangking semua Negara dalam skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah) hingga 1 (Pembangunan manusia yang tertinggi) berdasarkan atas 3 tujuan atau produk pembangunan , yaitu : ·



Usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup



·



Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang



dewasa yang dapat membaca (Diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga) ·



Penghasilan yang dikur dengan pendapatanper kapita riil yang telah



disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing Negara dan asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat.



c. Indikator Ekonomi adalah GNP (GNI) per kapita laju pertumbuhan ekonomi, GDP per kapita dengan purchasing power parity. Bank dunia (2003) mengklasifikasikan Negara berdasarkan tingkatan GNI per kapitanya sebagai berikut :



8







Negara berpenghasilan rendah (Low-income economies) adalah kelompok Negara-negara dengan GNI per kapita kurang atau sama dengan US$ 745 pada tahun 2001.







Negara berpenghasilan menengah (Middle-income economies) adalah kelompok Negara-negara dengan GNI per kapita lebih dari US$ 745 namun kurang dari US$ 8.626 pada tahun 2001.







Negara berpenghasilan tinggi (High-income economies) adalah kelompok Negara-negara dengan GNI per kapita US$ 9.206 atau lebih pada tahun 2001







Dunia (world) meliputi semua Negara di dunia, termasuk Negara-negara yang datanya langka dan dengan penduduk lebih dari 30.000 jiwa.



9



Daftar Pustaka Nehen, Ketut. 2012. Perekonomian Indonesia. Denpasar: Udayana University Press Sayuti, Bunayah. 2017. Periodisasi Perekonomian Indonesia. http://bunayahsayuti.blogspot.com/2017/09/periodisasi-perekonomian-indonesia.html. Diakses pada September 2017. http://sumbersejarah1.blogspot.com/2018/04/kebijakan-ekonomi-pada-masa-orde-baru.html http://fekool.blogspot.com/2015/05/ekonomi-pembangunan-perekonomian.html