Pkad Digital - Sapa Desa 150222 [PDF]

Citation preview

KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA SECARA SECARA DIGITAL



Dr. PAUDAH, M.Si Direktur Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Pokok Bahasan I. II. III. IV.



Latar Belakang PKAD Rencana Induk Strategis Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Strategi Implementasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Learning Manajemen Sistem (LMS) Penutup



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



I. LATAR BELAKANG PKAD



KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. 2. 3.



4. 5. 6. 7.



PERKEMBANGAN JUMLAH DESA CUKUP BESAR, SAAT INI MENCAPAI 74.962 DESA JUMLAH APARATUR DESA SANGAT BANYAK DENGAN KEBERAGAMAN KAPASITAS YANG DIMILIKI FUNGSI DAN TUGAS POKOK PEMERINTAHAN YANG KOMPLEKS YAITU: ▪ PEMERINTAHAN → MENGHASILKAN PELAYANAN PUBLIK, ▪ PEMBINAAN KEMASYARAKATAN→KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN ▪ PEMBANGUNAN → PENINGKATAN KESEJAHTERAAN, KUALITAS HIDUP DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ▪ PEMBERDAYAAN→ KEMENDIRIAN MASYARAKAT KEWENANGAN DESA YANG CUKUP LUAS DAN ANGGARAN DAN BELANJA DESA YANG HARUS BERFOKUS PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MARYARAKAT BANYAKNYA REGULASI TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENUNTUT PEMENUHAN ATAS KAPASITAS APARATUR DESA PRAKTEK DI LAPANGAN SAAT INI, PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA SUDAH BANYAK PIHAK YANG TERLIBAT, NAMUN BELUM TERINTEGRASI DAN TERARAH DALAM MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI APARATUR DESA PERLU PENGEMBANGAN KAPASITAS YANG MUDAH DIAKSES TIDAK TERBATAS WAKTU DAN TEMPAT UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN SKIL BAGI APARATUR DESA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



AKTUAL PENDIDIKAN KEPALA



63%



Pemerintahan Desa



15%



17% 5%



✓ 74.962 desa x 1 Kepala desa = 74.962 orang ✓ 74.962 desa x 12 Perangkat Desa = 899.544 orang ✓ 74.962 desa x 7 BPD = 524.734 orang Sumber: Prodeskel 2020



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



DISTRIBUSI KELOMPOK UMUR KEPALA DESA Jumlah 100



46%



90



98073



80



70



29%



60



61245



50



22%



40



6179



30 20



3% 6179



10



25-30



31-40



41-50



< 50



KEPALA DESA Kelompok Umur



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



CAPAIAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA TAHUN 2015-2021 2015 No.



2016



2017



2019



2020



2021



Kegiatan



Total Target



2. ToT PAD 3. PAD Pelatihan Metodologi Pelatihan berbasis SKKNI



Realisasi



Target



Realisasi



Target



Realisasi



Target



Realisasi



Target



Realisasi



Target



Realisasi



Target



Realisasi



317



265



195



195



120



120



150



148



-



-



-



-



-



-



728



2.540



1.733



2.185



1.966



437



401



150



137



-



-



-



-



-



-



4.237



236.379 147.325



2.500



1.627



-



-



-



-



1. ToMT PAD



-



-



-



-



5. ToT PTPD



-



-



-



-



6. PTPD



-



-



-



-



7. Penyegaran PTPD



-



-



-



-



4.



2018



-



70



1.877



-



70



-



1.451



1.451 150.403



100



100



200



194



-



-



-



-



364



437



402



-



-



-



-



-



-



402



1.200



1.110



1.610



1.405



-



-



-



-



2.779



150



141



-



-



-



-



141



1.669



-



-



-



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



II. RENCANA INDUK STRATEGIS PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Arah kebijakan Terwujudnya PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA melalui Pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) dengan KOLABORASI antar pemangku kepentingan yang kondusif dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi para aparatur desa yang dilaksanakan secara terencana, terarah, terukur, terstandar, yang berkelanjutan di seluruh Desa wilayah NKRI



KEMENTERIAN DALAM NEGERI Tujuan:



HASIL STRATEGI IMPLEMENTASI



Mewujudkan keberlangsungan Pengembangan Kapasitas melalui Diklat yang didukung dengan eksistensi kebijakan dan regulasi yang mengatur hubungan kelembagaan dan tatakerja antar Pemerintah, Pemda, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan Diklat yang terstandar, terakreditasi, dan tersertifikasi baik pelatih, lembaga penyelenggara, dalam menyediaan aparatur Desa yang memiliki kompetensi untuk menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan sesuai dengan POTENSI DESA



1.



pengembangan regulasi dan penguatan kelembagaan sisnas Diklat AD antar pemerintah dan pemda dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Diklat AD yang bersifat nasional secara terencana, sistematis, terpadu untuk mewujudkan kelembagaan pemerintahan desa yang berkualitas



2.



pembangunan sistem jejaring kerja pelak Diklat AD dan penerapan sistem standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi pada penyelenggaraan Diklat PAD skala nasional dan daerah dalam penerapan pengetahuan dan keterampilan serta sikap AD Perbaikan Kinerja Desa Berbasis Insentif



3.



mewujudkan pengelolaan sumber daya pada penyelenggraan Diklat PAD secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan memanfaatlkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi aparatur pemerintahan desa termasuk unsur LKAD dan LAD serta supra desa



Sasaran:



Program dan kegiatan:



Terlaksananya PKAD secara kolaboratif, integratif, dan sinergis dalam Pelaksanaan Diklat AD secara terpadu pada setiap periode perencanaan antar pemerintah dan Pemda, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan DIKLAT yang sesuai, terstandar, akreditasi, sertifikasi, yang diselenggarakan secara secara nasional→ menghasilkan tata Kelola pemerintahan desa yang baik dan peningkatan kinerja pemerintahan desa



•



Penyusunan regulasi dan penguatan kelembagaan penyelenggaraan Diklat AD



•



Penguatan, pemanfaatan dan pembangunan jejaring kerja dalam penyelenggaraan Diklat AD



•



Penguatan dan pembangunan serta penerapan sistem standardisasi, sistem akreditasi, dan sistem sertifikasi pada penyelenggaraan Diklat AD dalam Sisnas Diklat AD



•



Penguatan dan pembangunan manajemen sumber daya (SDM, pendanaan, fisik, data/informasi)



•



Pembangunan system Pembelajaran Diklat berbasi Digital melalui Learning Manajemen Sistem LMS



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



UPAYA UNTUK MENCAPAI TUJUAN PILAR DAN STRATEGI PILAR: Penguatan Organisasi dan Kelembagaan



PILAR:



• STRATEGI:



• STRATEGI:



Harmonisasi struktur dan instansi Pembina penyelenggara Diklat;



1.



1.



Perumusan dan harmonisasi kebijakan dan regulasi di berbagai tingkatan pemerintahan untuk mendorong diklat AD terpadu;



Penguatan Lembaga pengampu dan stakeholder pelaksana diklat AD;



2.



Penerapan regulasi terkait dengan standard dan mutu pelatihan AD



Pengembangan data base dan sistem informasi diklat AD yang bersifat menyeluruh dan terintegsi dengan kerangka monitoring dan evaluasi



2.



3.



Pengembangan sistem penilaian kinerja bagi AD



Pengembangan dan pelaksanaan monitoring dan aevaluasi secara berkala untuk memanfaatkan hasil sebagai umpan balik bagi pemangku kepentingan



PILAR: Penguatan Pengetahuan, keterampilan dan sikap



PILAR:



• STRATEGI:



•



1.



1. 2.



Pelaksanaan proses dan kegiatan belajar dan pelatihan sesuai dengan karakter belajar AP (dasarkan jenjang kompetensi yang dibutuhkan)



2.



Revitalisasi kurikulum pembelajaran diklat bagi AD



3.



Pengembangan materi dan alat belajar yang inovatif



4.



Pengembangan model Diklat berbasis Digital melalui LMS



Penguatan Sistem dan Prosedur Pelatihan



3.



STRATEGI:



Penyediaan dan mobiliasai anggaran dari berbagai sumber untuk mendukung pelaksanaan diklat AD



Penguatan Sistem Informasi dan Koordinasi



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



TAHAPAN PK TERBINA TERLATIH Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa AD Terlatih 30%



Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik AD Terlatih 60% AD Terbina 30%



BERKINERJA Terpenuhinya Standard Pelayanan Minimum Desa AD Terlatih 90%, AD Terbina 60% AD Berkinerja 30% DYNAMIC PUBLIC SERVICE



PROFESSIONALIZATION OF APARATUS



IMPROVED CAPACITY OF INSTITUTION



Parameter Keberhasilan PK diukur dari 2 (dua) aspek): 1. Pengorganisasian dan Sistem dan Prosedur 2. Sumber daya yang mendapatkan pelatihan



12



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PENINGKATAN KAPASITAS INDIVIDUAL PERANGKAT DESA MANAJ TEKNIS ERIAL SUBSTA NTIF/D ASAR SOSIAL



BUDA YA TEKNIS LAINN YA



01



02



03



KOMPETENSI



P



KOMPETENSI



S



KEMAMPUAN DASAR (kemampuan dasar penyusunan regulasi, kemampuan dasar pengetahuan pemerintah desa, dan kemampuan dasar memahami tugas dan pokok)



KEMAMPUAN MANAJERIAL (kemampuan manajemen SDM, kemampuan manajemen pelayanan public, dan manajemen keuangan dan aset).



KEMAMPUAN TEKNIS (Administrasi desa, perencanaan dan anggaran, pelayanan publik)



K



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Metode Pembelajaran berdasarkan tingkat kompetensi Dasar



Menengah



Lanjut



• Mengingat • Memahami



• Melaksanakan • Menganalisis



• Mengevaluasi • Berinovasi



▪ Kompetensi Pengetahuan: 80% e-learning*



▪ Kompetensi Pengetahuan: 50% e-learning*



▪ Kompetensi Pengetahuan: 20% e-learning*



▪ Kompetensi keterampilan: 20% tatap muka



▪ Kompetensi Keterampilan: 50% tatap muka



▪ Kompetensi Keterampilan: 80% tatap muka



Catatan: Persentase e-learning/ tatap muka merupakan estimasi, perlu direvisi setelah asesmen kebutuhan oleh perusahaan pengembang konten * Kecuali lokasi tanpa internet/ peserta lemah literasi IT



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



AKTOR AKTOR PKAD PEMERINTAH PUSAT



PEMKAB KECAMATAN



BALAI PELATIHAN



PEMRINTAHAN DAERAH PROVINSI



PEMERINTAH DESA



AKTOR NON PEMERINTAH . UNIV, LSM, DONOR, MASY SIPIL DAN PERUSAHAAN



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



III. Strategi Implementasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Melalui LMS



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



,,



LEARNING MANAGEMENT SYSTEM TUJUAN



Membangun Sistem Pembelajaran untuk Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan metodologi pembelajaran berbasis kompetensi yang bisa menjangkau seluruh Desa Di Indonesia



SASARAN Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Efektif dan Efisien.



INDIKATOR Jumlah Aparatur/ Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa



Sistem Pembelajaran yang berbasis platform Digital interaktif yang memungkinkan proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara lebih flexible tidak terbatas pada ruang dan waktu (Belajar Kapan saja dan dimana Saja).



KEMENTERIAN DALAM NEGERI CASCADING FRAMEWORK OF LEARNING MANAGEMENT SYSTEM PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA APA MACRO LEVEL:



KEBIJAKAN PADA TATARAN NASIONAL SERTA REGULASI TERKAIT DENGAN DESA



MESO LEVEL: Program Penguatan



Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa Lainnya



SIAPA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PROGRAM P3PD



KEMENDAGRI (DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA)



MICRO LEVEL: LMS



DITJEN BINA PEMDES BALAI DIKLAT KEMENDAGRI, PEMERINTAH DAERAH, UNIVERSITAS, LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN LATIHAN YANG DITUGASKAN



NANO LEVEL: MS OPERABILITY/APPLICATION.



PESERTA DIDIK/PEBELAJAR PENGAJAR/TUTOR LEMBAGA PENYELENGGARA.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI MACRO LEVEL KEBIJAKAN NASIONAL TENTANG DESA



MESO LEVEL



LEARNING MANAGEMENT SYSTEM



IT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT)



FRAMEWORK NASIONAL



Program dan Topik Pembelajaran



Metodologi Pedagogis



Penetapan Standar Kompetensi Nasional Integrasi ke Platform Digital



Pengembangan Kurkuluum Berbasis Kompetensi CONTENT: 1. Task-Based Approach ( Pendekatan TUPOKSI) 2. Thematic Approach based on Need assessment 3. BLENDED/COMBIN E



NANO LEVEL /INTERFACE OPERABILITY



MICRO LEVEL



PROFIL IDEAL SDM



CURRICULLUM & CONTENT DEVELOPMENT



Umpan Balik pada Kebijakan Nasional



Learner Modul



TUTOR Modul



EXISTING COMPETENCY



DIAGNOSIS ASSESSMENT



GAP DESIRED



HYBRID PEDAGOGIES (ELEARNING BASED)



COMPETENCY



Knowledge Modul Learning Quality Control



COMPETENCY ASSESSMENT



Competencies based- modules



Interface Modul



Metodologi Evaluasi & Assessment



Certification and Reward System



Content Cnnfigurator & managements



Interface Agents



Quality Learning Management



Management of Competency



Competencies basedassessment



Learners Portfolios



KEMENTERIAN DALAM NEGERI MACRO LEVEL Visi terintegrasi tentang VISI PEMBANGUNA N NASIONAL



KONSOLIDASI NASIONAL (KEMENTRIAN/LEMBAGA)



DESA



KELEMBAGAAN



DESA



SDM



(Kondisi Ideal )



(RPJMN)



Penyelarasan (Alignment) DATA dan/atau Integrasi Program tentang Desa META ANALISIS/ META PERSPECTIVE (EAGLE VIEW)



Contohnya : -Desa Wisata -Desa Tangguh Bencana -Desa Ramah Anak. -Smart Village - Dll.



MESO LEVEL LEARNING MANAGEMEN T SYSTEM



Deskripsi “Desa Ideal “ Lintas Sektoral



IMPLIKASI PADA LEVEL MIKRO (Operasinal) INTEROPERABILITY SUPER APP DESA (?)



Deskripsi/Standard Kelembagaan Desa



Deskripsi/Standard Kompetensi



KEMENTERIAN DALAM NEGERI MESO LEVEL



LEARNING MANAGEMENT SYSTEM



FRAMEWORK NASIONAL PROFIL IDEAL SDM



PROSES KONSTRUKSI (RISET): CO-CONSTRUCTED (DESA dan SELURUH STAKEHOLDERS)



METODOLOGI: MIX METHOD Suvery Questionnaire FGD In Depth Interviews Detail pada Appendix 1



Micro Level



CURRICULLUM DEVELOPMENT



PHASE 1: Issues Identification Needs Assesment PHASE 2: State Intended Outcomes, Content and Method PHASE 3: IMPLEMENTATIO Produce Curricullum Product



PHASE 4: Test, Revise, Implement



CONTENT OF THE CURRICULLUM



Intended Outcomes CONTENT: 1. Task-Based Approach ( Pendekatan TUPOKSI) 2. Thematic Approach based on Need assessment 3. BLENDED/COMBIN E



Subjects/Topics



TASK-BASED APPROACH (TUPOKSI)



THEMATIC APPROACH (Based on Need Assesment)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI MICRO LEVEL



LMS INTERFA CE



SUBJECT/TOPICS



Topics Description/syllabus/ Leraning Objectives



Learning Resources/Materials/ Modules



TEACHING & LEARNING METHODOLOGY



METHODOLOGY: Experiental Methods and other relevant Adult Learning Methods METHODS: HYBRID/ BLENDED Online Learning (Daring) Onsite Learning (Luring)



Detail pada Appendix 1



Individual/Nano Level



ASSESSMENT & EVALUATION



Intended Learning Outcomes



Competency – Based Assessment :



Self Assessment Supervised Assessment (optional)



Operability



How Learners and Teachers “Operate” within the LMS



KEMENTERIAN DALAM NEGERI NANO LEVEL



LEARNER



ENROLMENT



Hasil Placement Test akan menentukan “Tingkatan Kompetensi” Pada LMS



LMS INTERFACE/ OPERABILIT Y



PLACEMENT TEST/ PRE-TEST/ SELF ASSESMENT



LEARNING AGENCY/ EDU. PROVIDER



TEACHER



REGISTRATIO N AND DATA VERIFICATIO N PROCESS (See Slide 7)



REGISTRATION



RELEVANT TOPICS



Personal Professional Development Plan Rencana Peningkatan Kapasitas Personal Yang kemudian di implementasik an secara bertahap sesuai tingkatan kompetensi



Teaching Portfolios/Instructional Design/ Lesson Plan



Selected Courses/Topic s Certificate: Learning Portfolios



Competency –Based Assessment :



Self Assessment Supervised Assessment (optional)



Assessment



1.Competency Certificate for each Topic. 2. Completion/Gra duation Certificate for the entire Program. 3. Diploma for RPL (?)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



WAKTU DAN SIKLUS PROSES TAHUNAN



KONSTRUKSI PROSES PKAD DALAM SISTEM DIKLAT



INPUT - Framework Nasional - Kurukulum Berbasis Kompetensi - - Hybrid Learning Material - IT support



PERSIAPAN: REGISTRASI DAN VERIFIKASI PESERTA



Januari OUTPUT/ OUTCOME



PROCESS/ DELIVERY



PROSES BELAJAR – MENGAJAR Semester I



Februari Mei



UJI KOMPETENSI I



Juni



EVALUASI DAN ADMINISTRASI: Evaluasi Penyelenggara &



Re-Registrasi Peserta.



Juli



Output:Sertifikasi Kompetensi Outcome: Aparatur Desa dan Penyelenggara Lembaga Desa yang berkompetensi sesuai standard Kompetensi Nasional Aparatur Desa



PROSES BELAJAR – MENGAJAR Semester II



Agustus Novembe r



UJI KOMPETENSI II & Evaluasi Penyelenggara



Desembe r



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Ruang lingkup LMS



Pembangunan Learning Management System (LMS): digitalisasi sistem pembelajaran 1



Integrasi Bank data Media Pembelajaran Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Digital



2



Integrasi Basis Data PKAD termasuk data Aparatur Desa dengan tingkat kapasitas yang dimiliki



3



Modul CAT (Computer Assisted Test)/Pre-Test dan Post Tes



4



E-Sertifikasi PKAD



5



Bank data tindak lanjut PKAD



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



LMS PEMDES https://lmspemdes.kemendagri.go.id/



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



APA ITU LMS? Learning Management System adalah istilah global untuk sistem komputer yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola kursus online, mendistribusikan materi pelajaran.



LMS akan memungkinkan untuk mengelola setiap aspek kursus, mulai dari pendaftaran peserta hingga penyimpanan hasil tes, dan juga memungkinkan untuk menerima tugas secara digital dan tetap berhubungan dengan peserta. Inti dari pengertian LMS merupakan tulang punggung sebagian besar aktivitas e-learning.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PENGGUNA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Mendukung proses pembelajaran bagi peserta dan pelatih dengan meminimalkan kendala waktu,jarak dan ruang.



Pemanfaatan LMS Pemdes Kemendagri sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan bahan ajar.



06



05



Penyediaan sarana komunikasi dua arah sehingga peserta dapat mengambil inisiatif dialog



01



LMS PEMDES 04



Menekankan sistem belajar secara mandiri, terbuka, terstruktur, dan belajar tuntas serta terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar



02



Mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi lainnya sebagai media pembelajaran bagi Peserta meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran secara tatap muka secara terbatas



03 Memanfaatkan sumber proses pembelajaran yang tidak harus berada pada satu tempat yang sama dan memiliki akses setiap saat



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



STEP BY STEP Step 1 Masuk ke menu daftar sekarang



Step 8 Menunggu approval berkas



Step 2 Pilih kategori pendaftran



Step 3 Mengisi form buat akun



Step 7 Melengkapi identitas diri & upload berkas persyaratan



Step 4 Aktivasi terkirim ke email pendaftar



Step 5 Step 6 Pendaftar Login



Cek email untuk aktivasi



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



FITUR APLIKASI LMS Registrasi



01



05



Pendaftaran online oleh aparatur desa, Lembaga, dan tenaga pelatih



Verifikasi Berkas



Peserta pelatihan melakukan tatap muka secara virtual dengan tenaga pelatih



08



01



02



07



06



Pretest dan Posttest Ujian online yang dilaksanakan sebelum dan sesudah proses pembelajaran



Upload berkas persyaratan ke aplikasi LMS



02 Pelatihan



Kelas Virtual



APLIKASI LMS



03



Pelatihan melalui video pembelajaran



06 07



03



Sertifikat Digital Mendapat sertifikat digital yang telah ditandatangani secara elektronik



05 04



Ruang Diskusi Tenaga pelatih dan penyelenggara pelatihan



04



08



Lulus Test Aparatur desa yang lulus tes akan mendapatkan sertifikat digital



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Dalam mengembangkan metodologi pembelajaran yang terstandar serta kreatif dan inovatif, penyelenggaraan LMS merupakan salah satu bentuk strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa telah menggagas penerapan pembelajaran LMS yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembelajaran bagi peserta dan pelatihan. AKSES APLIKASI LMS PEMDES



https://lmspemdes.kemendagri. go.id



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Fitur Aplikasi FPKAD Digital Beranda



Berita Terbaru



Video Pembelajaran



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Ilustrasi SPI Learning Management System



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



EKSTRA SLIDE



KEMENTERIAN DALAM NEGERI KERANGKA DASAR PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR/SDM DESA INPUT Basic Standart Capacity (Pendidikan & Usia)



Pendidikan & Pelatihan



LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) PROSES



Penyelenggara



1 ➢ Pendidikan • Tdk sekolah –SD (5%) • SMP (17%) • SMA (63%) • Perguruan Tinggi (15%) ➢ Struktur Usia • • • •



25 – 30 (46%) 31 – 40 (29%) 41 – 50 (3%) > 50 (22%)



Bahan Ajar Modul



OUTPUT Tenaga Pengajar



Reward



2 ➢ Pendidikan • Akselerasi, program paket C (SMA) • Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ➢ Pelatihan • Pelatihan Aparatur Desa/SDM Desa • (daring/luring) • Bimtek • Lokakarya



• Perguruan Tinggi • SMA (Paket C) • Pemerintah dan pemerintah daerah • Lembaga non pemerintah yang telah terakreditasi berdasarkan sertifikasi (min) BNSP



3



• Ijazah • sertifikat • • • •



Tenaga Perencanaan pengajar Keuangan yang Peraturan Desa tersertifikasi Manajemen pemerintahan



Kompetensi Aparatur Desa dan SDM desa



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



FRAMEWORK LMS PKAD



KEMENTERIAN DALAM NEGERI FLOW CHART LMS PKAD