POAC Puskesmas [PDF]

Citation preview

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Pusat Kesehatan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yangbertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanyapada satu atau bagian wilayah kecamatan.Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam sistem. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas, Manajemen adalah serangkaian proses yang terdiri atasperencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol (Planning, Organizing, Actuating, Controling) untuk mencapai sasaran/tujuan secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui proses penyelenggaraan yangdilaksanakan dengan baik dan benar serta bermutu, berdasarkan atashasil analisis situasi yang didukung dengan data dan informasi yangakurat (evidence based). Sedangkan efisien berarti bagaimana Puskesmas memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk dapat melaksanaan upaya kesehatan sesuai standar dengan baik dan benar,sehingga dapat mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam upaya menyelenggarakan pembangunan kesehatan, puskesmas memiliki program kesehatan wajib dan program kesehatan pengembangan puskesmas. Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas merupakan pelayanan yang menyeluruh yang meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk dengan tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak dari pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia (Effendi, 2009).



B. Tujuan 1. Melakukan penilaian terhadap fungsi-fungsi manajemen (POAC) di puskesmas 2. Menilai peran pemanfaatan sumber daya (5R) dalam kegiatan manajemen di puskesmas



C. Manfaat 1. Memperoleh manfaat sebagai evaluasi diri terhadap permasalahan yang berkaitan pengelolaan secara manajerial sehingga dapat memperbaiki aspek manajemen dalam mengelola program kesehatan lingkungan di Puskesmas Putat Jaya 2. memeperoleh pengalaman belajar dalam menilai kegiatan manajerial di biang program kesehatan lingkungan melalui fungsi-fungsi manajemen dan penggunaan sumber daya pendukungnya



BAB II



A. POAC (Planning, Organize, Actuating, Controlling) Puskesmas



telah mendapatkan akreditasi utama, sehingga dalam pelaksanaan



program-programnya telah menggunakan metode PDCA (Plan, Do, Check, Action). Adapun penerapannya dalam melaksanakan adalah: 1. Planning (Perencanaan) Planning meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalam planning, diperhatikan hal-hal yang ingin dicapai dan bagaimana cara melakukannya. Planning penting karena banyak berperan dalam menggerakan fungsi manajemen yang lain. Pada Puskesmas telah dilakukan perencanaan yang dibuat oleh Tim PTP untuk melakukan program kesehatan yang berupa RPK (Rencana Pengelola Kegiatan) dan RAK (Rencana Anggaran Kegiatan). Perencanaan tersebut dilakukan setiap tahun dan akan diberlakukan untuk kegiatan program kesehatan pada tahun berikutnya. 2. Organizing (Pengorganisasian) Organizing meliputi penugasan setiap aktifitas, membagi pekerjaan kedalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas. Pada Puskesmas



setiap program kesehatan merupakan tanggung jawab dari



Petnangung jawab yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh kader-kader dan orang yang dipekerjakan untuk kegiatan tertentu . 3. Actuating (Penggerakan) Actuating merupakan tindakan lanjutan setelah dilakukan perencanaan dan pengorganisasian kerja. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Kecuali jika ada hal-hal khusus yang memerlukan penyesuian. 4. Controlling (Pengawasan) Controlling dibutuhkan untuk menilai apakah suatu pekerjaan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan untuk dapat mengetahui apabila terjadi penyimpangan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengorganisasian. Sehingga dengan controlling, dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi dan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan zaman.



BAB III PEMBAHASAN



Pengertian manajemen sendiri adalah suatu proses, yang terdiri dari kegiatan pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengorganisasian dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Dimana sumber daya tersebut yaitu Man, Money, Methods, Materials, Machine (5M). Pemanfaatan sumber daya yang ada di Puskesmas sendiri sudah diterapkan dengan baik pada proses POAC. Adapun sumber daya money untuk kegiatan pawai jamban yang merupakan inovasi dari sanitarian yang tidak tercover oleh dana APBD dan APBN bisa terpenuhi dengan menjalin hubungan lintas sentor sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, pencapaian yang didapatkan oleh Puskesmas Putat Jaya (khususnya poli sanitasi) hingga menerima akreditasi utama tidak terlepas dari adanya komitmen dan pengorganisasian yang baik dari pegawai puskesmas. Sehingga setiap kegiatan yang ada telah direncanakan terlebih dahulu dengan memperhatikan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan menerapkan POAC untuk menjalankan kegiatan serta mempertimbangkan sumber daya, setiap kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan. Pada poli sanitasi sendiri, hal ini dapat dilihat dari beberapa program yang telah tercapai, yang mana telah terkoordinasi dengan baik oleh sanitarian beserta kader-kadernya. Dalam pelaksanaannya sendiri pun telah menggunakan berbagai macam metode seperti observasi, pengambilan sampel, pencatatan data, penyuluhan, pemicuan, serta demo bila diperlukan, dan kegiatan tersebut telah dilengkapi oleh poster, leaflet, slide, lembar balik (digunakan pada saat penyuluhan kepada masyarakat), buku dan alat tulis, serta formulir sebagai bahan penyampaiannya.



A, Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat



pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat, namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau petugas kesehatan praktek lainnya. Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas, misalnya anggapan bahwa mutu pelayanan yang terkesan seadanya, artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dilihat dari sarana dan prasarananya maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya sehari-hari. Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Misalnya: sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada, yang dikeluhkan masyarakat. Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medis yang dinilai cenderung arogan, berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat pada apotik. Di samping itu, ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saat mengikuti kegiatan perkampungan pemuda, kemudian warga yang lain mengantarnya ke Puskesmas Peudada, pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red) mengaku telah kehabisan stok obat. Hal tersebut, tentu telah merusak citra Puskesmas sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu dalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Selain itu, tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif. Menurut masyarakat, petugas puskesmas sangat jarang berkunjung, kalaupun ada, yaitu ketika keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk atau penderita TB. Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif dibanding upaya promotif. Kemudian, perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP, puskesmas keliling, dan puskesmas pembantu. Jelas dalam tugas tersebut, perawat melakukan pemeriksaan pasien, mendiagnosa pasien, melakukan pengobatan pada pasien dengan membuat resep pada pasien. Namun, ketika melakukan tugas tersebut tidak ada supervisi dari siapapun, khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatan/medis. Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri, karena mungkin tugas kuratif lebih penting. Hal ini berdampak kepada status kesehatan masyarakat, status gizi, penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat. Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah



kuratif, maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik. Tapi kalaulah Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan, dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas kesehatan, atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur program-programnya, sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator, pemberi dana dan pengadaan petugas, untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada Puskesmas, atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta. Tidak hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas, lebih dari itu, masih ada permasalahan yang muncul di lingkup puskesmas, misalnya: Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat hanya sampai jam 14.00 WIB, kemampuan keuangan daerah yang terbatas, puskesmas yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada, puskesmas belum terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri, serta kurangnya kesejahteraan karyawan yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas



B. Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalahmasalah. Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin, 1993: 44-46)  Faktor Internal 



Pelaksanaan Manajemen Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas. Dimana fungsi manajemen itu untuk planning, organaizing, leading, dan controling. Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap ‘baik/sudah biasa’. Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan. Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang disebabkan kurangnya pengetahuan, peralatan, dan perhatian tersita pada upaya pengobatan. Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik. Dapat dikatakan juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya disiplin/etos kerja staff, menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan. Tentu hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan.







Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai target dari program-program Puskesmas. Tetapi apa yang terjadi pada Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau, sehingga sarana dan prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas, baik berupa alat medis maupun obat-obatan. Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan.







Tenaga medis Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya melaksanakan program dari Dinas Kesehatan. Misalanya program Posyandu yang tidak tepat sasaran. Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari



pemerintah daerah. Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji. Untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi kebutuhan hidupnya. 



Sumber keuangan Puskesmas Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik daripada Puskesmas. Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai berikut: 



Pemerintah



Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana pembangunan dan dana anggaran rutin. Dana ini diturunkan secara bertahap ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten.  Retribusi Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.  PT. ASKES Puskesmas menerima dana dari PT. ASKES yang peruntukannya sebagai imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)  PT. JAMSOSTEK Puskesmas menerima dana dari PT. JAMSOSTEK yang peruntukannya sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai / karyawan yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja.  BPP (Badan Penyantun Puskesmas) Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.



Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai operasinal dari program-program Puskesmas. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu, birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen Puskesmas. 



Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di



Puskesmas



dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesma.Tenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah tersebut, sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing. Apalagi jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh penduduk, maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas.  Faktor Eksternal 



Kondisi Geografis Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau setingkat dengan kecamatan. Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan puskesmas. Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk. Tetapi ada juga puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas. Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas.







Pemerintah daerah Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai tulang punggung pendapatan daerah. Ini berarti orang sakit dijadikan tualng punggung pendapatan daerah. Padahal upaya menyehatkan masyarakat sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU. No.22 dan UU No. 25



tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan rakyat. Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar. 



Keadaan Ekonomi Penduduk Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Jumlah warga negara Indonesia mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi ekonominya



kurang



memadai.



Walaupun



ada



ketentuan



yang



memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar retribusi di Puskesmas, namun kenyataannya orang-orang yang demikian justru enggan datang ke Puskesmas. 



Kondisi Pendidikan Penduduk Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat pertama, karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah, maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum paham akan arti kesehatan. Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia, sehingga hal berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya dekat dengan masyarakat tersebut. Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit lebih baik sarana dan prasarananya, padahal Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat.







Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk. Dengan kata lain



pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif. Selain itu Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis. C. Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas Puskesmas



sebagai



unit



pelayanan



kesehatan



yang



terinstitusionalisasi



mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan kesehatan di



daerah.



Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk



meningkatkan/meratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien di Puskesmas, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan/revitalisasi kader PKK, pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang komprehensif, serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah. Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah, jelas bahwa Puskesmas memiliki pencitraan yang rendah pada saat sekarang, terutama jika dilihat dari sarana, Puskesmas tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas Kesehatan.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN



Kesimpulan Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai, tetapi juga dari segi tenaga medis yang demikian pula adanya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh masyarakat. Selain itu, Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat memenuhi



seluruh



kebutuhan



masyarakat



untuk



mencapai



kemakmuran



dan



kesejahteraan masyarakat.



4.2 Saran 1. Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh 2. Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan 3. Merestrukturisasikan peran Puskesmas 4. Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 5. Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat



DAFTAR PUSTAKA



Efendi. (2009). Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta : SalembaMedika. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.