Praktek Keadilan Di Indonesia [PDF]

Citation preview

PRAKTEK KEADILAN DI INDONESIA Antara Hak Asasi Manusia dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter ( tidak demokratis ), namun sebaliknya negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi HAM. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila menghormati dan melindungi HAM. Kondisi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tegaknya HAM adalah adanya nilai demokratis di dalam kerangka negara hukum ( rule of law state ). Konsep negara hukum dapat dianggap mewakili model negara demokrasi. Implementasi dari negara yang demokratis diaktualisasikan melalui sistem pemerintahan yang. berdasarkan atas perwakilan ( representative government) yang merupakan refleksi dari demokrasi tidak langsung. Menurut Julius Stahl dan A.V.Dicey suatu negara hukum haruslah memenuhi beberapa unsur penting, salah satu unsur tersebut antara lain yaitu adanya jaminan atas HAM. Dengan demikian untuk disebut sebagai negara hukum harus terdapat perlindungan dan penghormatan terhadap HAm. Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarki tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Supremasi konstitusi tersebut merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Negara dalam merealisasikan hak asas warga negaranya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,karena jika negara ataupun masyarakat ada yang melanggar hak asasi maka ada sesuatu kekuatan yang nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk menuntut terhadap pelanggaran hak asasi tersebut, yaitu sanksi yang tegas yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah disepakati bersama. Dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan adanya prinsip demokrasi dan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia merupakan bukti bahwa negara Indonesia menganut prinsip negara hukum. Ibarat sekeping uang, maka prinsip demokrasi merupakan merupakan salah satu sisi dari mata uang tersebut dan prinsip negara hukum merupakan sisi sebelahnya. Keduanya memiliki hubungan yang saling bergantung karena demokrasi tidak akan terlaksana tanpa negara hukum dan negara hukum tidak akan tegak tanpa adanya demokrasi. Begiitu juga adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia atau hak asasi warga negara oleh Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bahwa negara Indonesia menganut negara hukum dan demokratis, sebab secara sosio-legal dan sosio-kultural adanya konstitusi itu merupakan konsekuensi dari penerimaan prinsip negara hukum dan demokrasi. Kemudian Negara berkewajiban untuk mengeluarkan peraturan perundangan dan instrumen hukum lainnya yang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, tidak hanya menguntungkan pihak-pihak atau pun kelompok tertentu.Negara juga tidak diperkenankan mencampuri atau mnenghalanghalangi segala upaya yang dilakukan masyarakat dalam rangka pemenuhan hak asasinya.dan Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundangundangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa dikrenakan Hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuas, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang.



2. Hubungan antara demokrasi dan HAM. Demokrasi itu adalah gagasan atau pandangan hidup yg mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yg sama bagi semua warga negara Indonesia. Atau demokrasi yang berbunyi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu apa hubungannya dgn HAM ? Sangat jelas bahwa demokrasi memiliki hubungan yg dekat dan intim dengan HAM. Suatu negara bisa dikatakan demokratis bila mengindahkan HAM bagi setiap warga negaranya. Demokrasi bisa kita lihat pada saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, peran warga negara sangat dibutuhkan yaitu utk memberikan suaranya dlm pemilihan besar tsb, nah salah satu hak dasar manusia ialah hak utk berpolitik yaitu hak utk dipilih dan memilih dalam pemilu, hak utk menyuarakan aspirasinya.



Adil merupakan suatu kata yang pada prakteknya susah untuk diterapkan. Mengapa? Karena adil berarti seimbang atau sama jumlahnya dan susah diukur dan dibagi rata. Keadilan yang benar adalah keadilan yang bersifat objektif tetapi nyatanya banyak orang merasa adil bila dirinya mendapat sesuatu yang lebih dibanding orang lain. Karena itulah norma dan aturan dibuat sebagai penegak keadilan. Bagaimanakah dengan kedilan di Indonesia ? Indonesia merupakan negara yang besar dan berjumlah penduduk banyak. Penegak keadilan utama di Indonesia adalah konstitusi tertinggi yaitu UUD 1945 dan diikuti dengan undang-undang lainnya. Apakah dengan adanya Undang-undang maka sudah terjamin bahwa negara Indonesia adil? Jawabannya belum tentu bila prakteknya undang-undang tersebut hanya sebatas tulisan dan bukan tindakan. Aparat penegak keadilan di Indonesia adalah polisi sebagai pemeriksa dan penyelidik dan badan hukum seperti Hakim, Jaksa dan Pengacara. Di indonesia sendiri, undang-undang mengenai Hak Asasi Manusia, yang merupakan bentuk hak dasar yang sifatnya sama dan harus diterima oleh  semua manusia, diatur oleh UUD 1945 tepatnya pasal 28 dan 28A-J. Adanya pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa secara hukum tertulis, keadilan di Indonesia sudah ditegakkan karena hak asasi manusia harus dimiliki oleh siapapun tidak peduli kaya atau miskin, agama, ras, suku, budaya dan sebagainya. Hukum itu menunjukkan bahwa HAM sangat dilindungi oleh Indonesia. Tetapi, bagaimanakah praktek nyatanya? Seperti yang sudah disebutkan bahwa aparat penegak keadilan/hukum terdiri dari berbagai lembaga yang tugasnya sidah jelas. Tetapi, peran serta masyarakat Indonesia yang berpenduduk banyak ini merupakan aspek paling besar dan penting sebagai pelaku keadilan utama. Baik tipe orang yang merupakan korban ketidakadilan maupun pelaku ketidakadilan itu sendiri pasti merupakan warga negara Indonesia. Praktek nyatanya, ketidakadilan di Indonesia masih banyak ditemukan di Indonesia baik dari tingkat tertinggi sampai terendah. Tingkat tertinggi contohnya adalah koruptor, pembangunan daerah yang tidak merata seperti Papua, masalah agama dan rumah



ibadah yang bersifat merugikan kelompok besar masyarakat akibat keegoisan seseorang atau kelompok. Tingkat terendah adalah keadilan di kehidupan sehari-hari yang melibatkan sekelompok kecil masyarakat sampai ke tingkat tetangga. Misalnya, dalam segi organisasi RT/RW bahkan dalam lingkungan rumah tangga. Hal ini termasuk jenis keadilan karena masih dilindungi aktivitasnya oleh negara Indonesia. Contoh ketidakadilan di Indonesia yang sampai saat ini masih belum menemukan titik terang adalah keadilan yang diterima saudarasaudari kita di Papua. Merasa tidak adil, suku Papua membentuk Organisasi Papua Merdeka yang merupakan gerakan separatis yang memisahkan diri dengan Indonesia dan organisasi ini sudah lama terbentuk sejak era orde baru dan masih ada sampai tahun 2016 ini akibat warga Papua yang merasa belum menemukan keadilan yang mereka ingini. Warga Papua merasa diperbedakan dengan masyarakat yang tinggal di Jawa dan sekitarnya yang mengalami kemajuan pembangunan, pendidikan, keterampilan sumber daya manusia dan hampir di semua aspek. Warga Papua merasa digunakan oleh pemerintah pusat karena hasil tambangnya diolah sebagai bentuk penghasilan negara sementara rakyat yang tinggal di sekitarnya masih kesulitan untuk mendapat hidup yang layak. Disinilah peran undang-undang seperti pendidikan dan hak untuk hidup sejahtera serta mendapat pekerjaan dipertanyakan validasinya. Bukankah masyarakat Papua juga merupakan warga negara Indonesia yang berhak menerima hak-hak seperti yang lainnya sesuai UUD 1945 yang tadi disebutkan? Mengapa masih ada perbedaan yang mencolok antara daerah Papua dan daerah lain? Disinilah masyarakat seharusnya mempertanyakan kinerja pemerintah dan upaya apa yang bisa dilakukan bersama agar saudara kita di Papua tidak merasa terasingkan Di sisi lain, keadilan di Indonesia sudah berkembang walau secara bertahap. Masih mengambil masalah yang sama yaitu mengenai gerakan separatisme di Papua yang belum ada hasil final. Tetapi, di lain sisi pada masa pemerintahan presiden Jokowi mulai terlihat kinerja pemerintah dalam pembangunan daerah Papua. Di berita-berita mulai



secara bertahap dikabarkan tentang pembangunan fasilitas jalan sampai dengan harga bahan bakar di Papua yang sudah sama dengan di pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kita yang sekarang tidak tinggal diam dan memperhatikan daerah Papua. Karena ketidakadilan yang sampai menimbulkan gerakan separatisme merupakan ancaman besar yang bisa diterima negara Indonesia yang sayangnya sampai detik ini masih banyak tidak diketahui oleh putra-putri bangsa.    Kesimpulan     :           Peran serta masyarakat Indonesia yang berpenduduk banyak ini merupakan aspek paling besar dan penting sebagai pelaku keadilan utama. Baik tipe orang yang merupakan korban ketidakadilan maupun pelaku ketidakadilan itu sendiri pasti merupakan warga negara Indonesia. Praktek nyatanya, ketidakadilan di Indonesia masih banyak ditemukan di Indonesia baik dari tingkat tertinggi sampai terendah. Contoh ketidakadilan di Indonesia yang sampai saat ini masih belum menemukan titik terang adalah keadilan yang diterima saudara-saudari kita di Papua