Proyek Perubahan [PDF]

  • Author / Uploaded
  • hasan
  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

PROPOSAL PROYEK PERUBAHAN (PP) PERCEPATAN ALUR PELAYANAN PEMBERIAN IZIN LOKASI LAHAN LINTAS KABUPATEN/KOTA PADA BIRO PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN



Oleh : Drs. Dedy Gustari, M.Si NIP. 1965010719880103007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN II TAHUN 2015



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR ...................................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................................... BAB I



PENDAHULUAN ........................................................................... A. Latar Belakang ........................................................................... B. Area dan Fokus Proyek Perubahan ............................................ C. Tujuan dan Manfaat PP............................................................... D. Ruang Lingkup PP...................................................................... E. Kriteria Keberhasilan .................................................................



BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN ........................................... A. Roadmap / Milestdne PP............................................................ B. Steak Holder PP.......................................................................... C. Strategi Komunikasi .................................................................. LAMPIRAN (PROJECT CHAPTER) .............................................................



KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadiran Allah SWT, Karena atas perkenannya jua penulis dapat menyelesaikan Proposal Proyek Perubahan (PP) yang berjudul “Optimalisasi Alur Pelayanan Pemberian Perizinan Investasi Perkebunan Pada Biro Pemerintaha Provinsi Sumatera Selatan”. Kertas kerja ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III Departemen dalam Negeri Angkt. II Tahun 2015 pada Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan. Disamping itu terkandung maksud untuk melatih penulis dalam meningkatkan kemampuan mengamati, mengidentifikasi, menganalisa, serta memecahkan masalah yang dikemukakan dalam Proposal Proyek Perubahan (PP) ini. Tersusunnya Proposal Proyek Perubahan ini tidak lepas dari petunjuk dan pengarahan dari pembimbing serta bantuan rekan – rekan peserta Diklat Pim. III Angkt. II tahun 2015.



Melalui Proposal Proyek Perubahan ini juga penulis



menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan 2. Kepala Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan 3. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 4. Ibu Ir. Hj. Nuraini Arsiaty, M.Si Selaku Pembimbing Proposal Proyek Perubahan (PP) 5. Bapak/Ibu Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan 6. Bapak/Ibu Panitia Penyelenggara Diklat Pim. III Angkt. II tahun 2015 7. Seluruh Pihak yang telah berupaya untuk membantu, sehingga selesainya penyusunan Proposal Proyek Perubahan (PP) ini. Akhirnya, semoga Proposal Proyek Perubahan (PP) ini ada manfaatnya terutama bagi penulis sendiri, dalam mengembangkan dan menambah pengetahuan, semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayahNya kepada kita semua. Amin Ya Robbal Alamin. Palembang, Penulis,



Juni 2015



Drs. Dedy Gustari, M.Si NIP. 1965010719880103007



BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Perkembangan ekonomis Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2015 telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat, prestasi yang dicapai dalam kurun waktu tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Disisi lain usaha Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menstabilkan kondisi sosial dan keamanan, dapat dirasakan hasilnya pada tahun 2015, telah masuk pada fase tingkat pertumbuhan yang semakin melaju. Fase dimana sektor – sektor ekonomi secara keseluruhan saling menunjang, mantap dan terpadu dengan akar perekonomian domestik lokal yang kuat. Faktor non ekonomi misalnya lingkunga, keamanan, sosial dan budaya yang juga telah tumbuh secara seimbang dengan kemajuan ekonomi. Percepatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan kedepan, disamping masih berasal dari sektor pertanian, dan pertambangan juga diharapkan berasal dari penguatan kemampuan sektor perkebunan. Sehubungan dengan hal ini akan diupayakan pemulihan sektor ril. Proses tersebut harus didukung oleh dana yang memadai, yang tentunya memerlukan dukungan investasi sektor swasta dengan mengisyaratkan stabilitas politik, keamanan, dan keinvestasi yang kondusif dan menjanjikan. Sumber – sumber pertumbuhan yang mampu mendorong ekonomi kedepan pada sektor perkebunan dapat dilihat pada perkembangan komoditi yang mempunyai peranan yang cukup besar seperti karet, kelapa sawi, kelapa, kopi, atau ekspor perdagangan antar pulau komiditi ini ditentukan oleh kinerja ekonomi daerah tujuan (Pulau Jawa). Kegiatan investasi diperkirakan akan meningkat, sementara investasi sektor swasta diperkirakan akan meningkat cukup besar sebagai akibat membaiknya kepercayaan dunia usaha terhadap prospek ekonomi dan keamanan serta diperkirakan dukungan sektor perbankan akan meningkat juga. Untuk mendukung geliat perekonomian Provinsi Sumatera Selatan, kebutuhan akan kemudahan perizinan bagi investor, khususnya dibidang perkebunan sangat diperlukan.



Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam penulisan Proposal Proyek Perubahan ini penulis mengambil judul “PERCEPATAN ALUR PELAYANAN PEMBERIAN IZIN LOKASI LAHAN LINTAS KABUPATEN /KOTA PADA BIRO PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN”. B. Area dan Fokus Proyek Perubahan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka pelayanan khususnya dibidang investasi perizinan selalu diupayakan lebih ditingkatkan akan tetapi terdapat isu yang menjadi permasalahan yaitu : 1. Belum adanya sosialisasi 2. Belum adanya juklak dan juknis tentang Perizinan 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) 4. Kurangnya koordinasi Kepemerintah Kabupaten / Kota 5. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Permasalahan di Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang dirasakan patut menjadi prioritas adalah Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan C. Tujuan dan Manfaat I. Tujuan Proyek Perubahan : 1. Jangka pendek ( 2 Bulan ) a. Terwujudnya Koordinasi dan konsultasi antara Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Instansi tehnis terkait. Koordinasi tersebut dalam rangka mendapatkan pertimbangan tehnis



untuk



mempermudah



percepatan



alur



pelayanan



pemberian izin lokasi lahan lintas kabupaten/kota pada biro pemerintahan. b. Tersusunnya Draf Alur Pelayanan diharapkan dapat dijadikan payung hukum / peraturan dalam percepatan alur pelayanan dan selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam percepatan alur pelayanan pemberian izin lokasi lahan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.



2. Jangka menengah ( 1 Tahun ) a. Tersosialisasinya PERGUB tentang SOP kepada semua lapisan masyarakat. b. Tersosialisasinya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi Lintas Kabupaten/Kota kepada Masyarakat 3. Jangka Panjang (3 tahun) Terwujudnya Mekanisme Percepatan Alur Pelayanan Pemberian Izin Lokasi/Lahan Lintas Kabupaten/Kota Pada Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.



II.



Ruang Lingkup Proyek Perubahan 1. Ruang lingkup proyek perubahan membahas yang dikaji dalam proyek perubahan ini sesuai dengan agenda – agenda pembelajaran dalam Diklat Pim. Tk. III, dibatasi pada upaya untuk meningkatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan tentang Investasi Perizinan pada Bagian Prasarana Fisik dan Pertanahan. 2. Tersosialisasinya keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tentang Alur Pelayanan Izin Lokasi kepada Investor BUMN dan BUMS di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 3. Terwujudnya mekanisme percepatan Alur Proses Pemberian izin Lokasi Lahan Lintas Kabupaten /Kota pada Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.



III.



Kriteria Keberhasilan Berdasarkan prioritas tujuan yang diinginkan di Lingkungan Biro



Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan adalah percepatan Alur Proses Pemberian izin Lokasi Lahan Lintas Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Selatan



BAB II DEKSRIPSI PROYEK PERUBAHAN



A. Roadmap / Milestidne Proyek Perubahan



B. Steak Holder Proyek Perubahan



C. Strategi Komunikasi



LAMPIRAN ( PROJECT CHAPTER)