Resume 2 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Opd Pemerintah Provinsi Jawa Tengah [PDF]

Citation preview

RESUME MATERI 2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA OPD PROVINSI JAWA TENGAH Nama : Achmad Sidiq, S.Pd. NIP : 19910829 202221 1 003 Sekolah : SMKN 1 Kawunganten - Cilacap Hari : Kamis, 10 November 2022 Pemateri : Dr. Ir. Ihwan Sudrajad, MM 5 PRIORITAS KERJA



1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur Interkoneksi insfrastuktur dengan kawasan industry kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan.



2. Pembangunan sumberdaya manusia/ SDM  Menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah  Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta 3. Undang Investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan Memangkas hambatan investasi



4. Reformasi birokrasi  Kecepatan melayani dan memberi izin  Menghapus pola pikir linier, monoton, dan terjebak di zona nyaman  Adaptif, produktif, inovatif, kompetitif 5. APBN yang fokus dan tepat sasaran APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Dasar Pembentukan organisasi perangkat daerah Pasal 208, pasal 217dan pasal 219 UU 23/ 2014JOPP 18 / 2016 Tujuan penyederhanaa konsentrasi tujuan penyederhanaan birokrasi







Birokrasi yang dinamis dan agile







Percepatan system kerja







Mewujudkan profesionalitas ASN







Fokus pada pekerjaan fungsional







Mendorong efektivitas dan efisiensi kerja



Kebijakan dan Strategi Penyederhanaan Birokrasi (Untuk pelayanan public yang prima mewujudkan birokrasi berkelas dunia)



1. Transformasi organisasi meliputi : Delayering Mekanisme kerja yang fleksibel dan kolaboratif



2. Transformasi sistem kerja meliputi : Digitalisasi pelayanan publik Digitalisasi proses bisnis internal



3. Transformasi jabatan Penguatan budaya kerja dan employer branding Percepatan peningkatan kapasitas Peningkatan kinerja dan system penghargaan Pengembangan talenta dan karir Percepatan transformasi digital Konsep mekanisme kerja organisasi berbasis fungsional



1. Terdapat pemisahan administrasi dengan fungsi teknis 2. Fungsi administrasi memberikan pelayanan dukungan administratif terhadap tim teknis 3. Fungsi teknis melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi core bisnis organisasi 4. Fungsi teknis terdiri dati kelompok ahli ( Jabfung) yang bekerja secara tim dan lintas keahlian



5. Project leader bertanggungjawab secara langsung kepada JPT 6. Tim teknis diberikan delegasi pengambilan keputusan terkait fungsi teknis 7. JPT berperan sebagai pengarah fungsi teknis dan pengendali fungsi administratif Akuntabilitas



kerja



yaitu



perwujudan



kewajiban



suatu



instansi



pemerintah



untuk



mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Inti akuntabilitas meliputi kinerja yang direncanakan , kinerja yang diperjanjikan, kinerja yang di laksanakan, kinerja yang dilaporkan, kinerja yang dievaluasi. Cara mewujudkan akuntabilitas kinerja dibutuhkan instrument untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi akuntabilitas yang berorientasi pada input, maupun akuntabilitas yang berorientasi pada kinerja ( outcome dan out put) Berdasarkan perpres no 29 tahun 2014 tentang SAKIP dijelaslan bahwasanya merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka penanggung jawaban dan peningkatan kinerja pada instansi pemerintah.



Berdasarkan perpres tersebut dijelaskna bahwasanya diselenggarakannya SAKIP dengan tujuan :



1. untuk penyusunan laporan kinerja, selaras dan sesuai dengan system akuntansi pemerintahan dan tatacara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.



2. Didaerah diselenggarakan ditingkat Pemda dan diperangkat daerah. SAKIP meliputi rencana strategis ( Renstra ) , Perjanjian kerja atau PK, Pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja review dan evaluasi kinerja. Penjabaran penyelenggaraan SAKIP meliputi :



1. Rencana straetgis meliputi dokumen perencanaan 5 tahunan yang disusun Perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP



2. Perjanjian kinerja (PK) meliputi perangkat Daerah menyusun rencana kerja dan anggran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA), DPA menjadi dasar penyusunan PK , disusun dengan mencantumkan indicator kinerja dan target kinerja, menggunakan indicator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah dan atau program atau kegiatan secara berjenjang, disepakati oleh pimpinan secara berjenjang, Pemda mengikhtisarkan PK Perangkat desa kedalam PK pemda yang disampaikan kepada Presiden melalui Menteri PAN- RB, Pimpinan secara berjenjang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja PK dan anggran yang dialokasikan masing- masing. Visi Kepala daerah : rakyat sejahtera dalam hal tersebut pemerintah melalukan upaya dengan cara menstabilkan harga pangan dan meningkatkan produksi pertanian dengan cara subsidi pupuk bagi petani , bagi seoranh pelajar dengan adanya PKH atau PIP. Memotivasi anak usia kerja untuk mengikuti program kursus yang ada di BLK-Blk yang sudah ada masing masing kabupaten / Kota



REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



 DASAR HUKUM 1. Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010 ttg Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025.



2. PERMENPAN-RB No. 25 Tahun 2020 ttg Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 3. PERMENPAN-RB No. 26 Tahun 2020 ttg Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB. 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 28 Tahun 20219 ttg Road Map Reformasi Birokrasi Prov Jateng 2019-2024.



 MAKNA REFORMASI BIROKRASI 



Sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.







Sebuah pertaruhan besar bangsa Indonesia dlm menyongsong tantangan abad ke-21.







Berkaitan dg ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan menghabiskan anggaran yg tidak sedikit.







Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dg langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh- sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yg ada, perubahan paradigma, dan dg upaya luar biasa.







Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah Pusat dan Daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dg paradigma dan peran baru.



 JIKA REFORMASI BIROKRASI BERHASIL : 



Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik.







Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.







Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi.







Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu).







Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif.



 JIKA REFORMASI BIROKRASI GAGAL : Reformasi birokrasi hanya akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dlm menghadapi kompleksitas yg bergerak scr eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat thdp pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yg baik (good governance), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional. STRATEGI MENUJU BIROKRASI BERKELAS DUNIA Strategi 6P :



1. Perencanaan 2. Perekrutan dan seleksi 3. Pengembangan kapasitas 4. Penilaian kinerja dan penghargaan



5. Promosi, rotasi, dan karir 6. Peningkatan kesejahteraan ASN SMART



1. Berintegritas; 2. Nasionalisme; 3. Profesionalisme; 4. Berwawasan global; 5. Menguasai IT dan bahasa asing; 6. Hospitality; 7. Networking; 8. Entrepreneurship RB 4.0



1. Percepatan pelayanan 2. Efisiensi pelayanan 3. Akurasi pelayanan 4. Fleksibilitas kerja 5. Berdampak social WORLD CLASS GOVERNMENT







Profesional







Berintegritas







Responsive







Inovatif







Efektif







Efisien



SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2020 – 2024



1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel, indikatornya : 



Indeks perilaku anti korupsi







Nilai SAKIP







Opini BPK



2. Birokrasi yang kapabel, indikatornya : 



Indeks kelembagaan







Indeks SPBE







Indeks profesionalitas



3. Pelayanan publik yang prima, indikatornya Public Service Index (kualitas, akses, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, integritas)



REFORMASI BIROKRASI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 Tujuan Reformasi Birokrasi : menyelenggarakan pemerintah provinsi jawa tengah yg bersih & akun-tabel, efektif dan efisien menuju pelayanan publik yang berkualitas. Sasaran Reformasi Birokrasi :



1. Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, indikatornya : 



Opini WTP.







Maturitas SPIP.







Kapabilitas APIP.







Nilai SAKIP.







Penggunaan e-procurement dlm pengad. barang & jasa



2.



Meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien, indikatornya :







Indeks Profesi-onalitas ASN.







Indeks e-Government



3. Meningkatnya



birokrasi



yang



memiliki



indikatornya :







Indeks Integritas.







Indeks Persepsi Korupsi.







IKM.







% Kepatuhan pelaksanaan UU Yanblik (Zona Hijau).



pelayanan



public



yang



berkualitas,