13 0 223 KB
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. SEKRETARIAT JENDERAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan Telp. 021-5253004 / Fax. 021-5253048 Website: www.kemenkumham.go.id
Nomor Lampiran Hal
: SEK.1-OT.03-27 : satu berkas : Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020
16 Januari 2020
Yth. 1. Para Sekretaris Unit Eselon I 2. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Tempat Menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 untuk dapat dilaksanakan sesuai target kegiatan yang telah ditetapkan dalam matrik terlampir. Berkenaan dengan hal dimaksud, data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi disampaikan kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan melalui website: http://erb.kemenkumham.go.id/ sebagai bahan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala Biro Perencanaan
Iwan Kurniawan NIP 196406191988111001 Tembusan : Sekretaris Jenderal
LAMPIRAN Nomor : SEK.1-OT.03-27 Tanggal : 16 Januari 2020
RENCANA KERJA TAHUNAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020 KANTOR WILAYAH DAN UPT NO 1 1
AREA PERUBAHAN 2 MANAJEMEN PERUBAHAN/ MENTAL APARATUR
OUTCOME 3 1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi; 2. Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi pemerintah; 3. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan; 4. Menerapkan manajemen risiko.
KEGIATAN 1
2
3
4 Pembentukan Tim RB Kemenkumham
DATA DUKUNG 5 SK Tim RB (Undangan Rapat, Notula, Daftar Hadir, dan Dokumentasi)
Pembentukan Agen Perubahan sesuai dengan Permenpan No. 27 Tahun 2014
SK Agen Perubahan (Undangan Rapat, Notula, Daftar Hadir, dan Dokumentasi)
Melakukan kegiatan Revolusi Mental (Kegiatan Kerohanian)
Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)
PENANGGUNG JAWAB 6
TARGET 7
Kanwil dan UPT
B03
Kanwil dan UPT
B03
Kanwil dan UPT
B03, B06, B09, B12
NO 1
AREA PERUBAHAN 2
OUTCOME
KEGIATAN
3 4
5
6
7
8
DATA DUKUNG
4 Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
5 Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)
Penyusunan Manajemen Risiko
Dokumen Manajemen Risiko
Penerapan Manajemen Risiko
Dokumen Rencana Aksi Penanganan Risiko (Output Indikator Pengendalian)
Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi (Pamflet, Brosur, Banner, dll)
Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)
Pelatihan Agen Perubahan
Daftar Peserta yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan
PENANGGUNG JAWAB 6
TARGET 7
Kanwil dan UPT
B06, B12
Kanwil dan UPT
B03
Kanwil dan UPT
B06
Kanwil dan UPT
B03, B06, B09, B12
Kanwil dan UPT
B03, B06, B09, B12
NO 1
AREA PERUBAHAN 2
OUTCOME
KEGIATAN
3
4 9 Agen Perubahan menyusun Rencana Kerja sesuai dengan peran dan tugasnya 10 Melakukan Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Internalisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang programprogram percepatan RB (Rencana Kerja Tahunan)) 11 Implementasi Rencana Kerja Agen Perubahan 12 Evaluasi Pelaksanaan reformasi Birokrasi secara berkala untuk mengetahui capaian dan hambatan dalam percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
DATA DUKUNG 5 Dokumen Rencana Kerja
PENANGGUNG JAWAB 6
TARGET 7
Kanwil dan UPT
B03
Kanwil dan UPT
B03, B06, B09, B12
Kanwil dan UPT
B03, B06, B09, B12
Kanwil dan UPT
B06, B12
Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)
Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) Laporan Evaluasi
NO 1
2
3
AREA PERUBAHAN 2
OUTCOME
KEGIATAN
DATA DUKUNG
3
4 13 benchlearning (saling belajar dan tukar pengalaman) untuk perbaikan kinerja Kementerian Hukum dan HAM; 1 Analisa atas struktur dan tugas fungsi organisasi dengan menyesuaikan antara struktur organisasi dengan kinerja yang ingin dihasilkan sesuai mandat Kemenkumham
5 Laporan kegiatan benchlearning
1
Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)
PENATAAN DAN 1. Menata berbagai PENGUATAN tugas dan fungsi ORGANISASI internal instansi pemerintah yang tumpang tindih; 2. Meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. PENATAAN 1. Meningkatkan TATA LAKSANA penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah; 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen
2 3
Evaluasi Standar Operasi Prosedur Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SOP Evaluasi Bisnis Proses di Kementerian Hukum dan HAM
PENANGGUNG JAWAB 6
TARGET 7
Kanwil
B12
Kanwil
B12
Kanwil dan UPT
B06, B12
Kanwil dan UPT
B12
Kanwil
B12
Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)
NO 1
4
AREA PERUBAHAN 2
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
OUTCOME 3 pemerintahan di instansi pemerintah; 3. Meningkatkan kinerja di instansi pemerintah; 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip. 1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah; 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah; 3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah; 4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada
KEGIATAN 4
1
2
3
4
4 Digitalisasi Arsip Kementerian Hukum dan HAM
Analisis Kebutuhan Pegawai Pemerintah
DATA DUKUNG 5 Capture Aplikasi Arsip (Sumaker)
Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai
Evaluasi Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai
Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)
Internalisasi dan publikasi kode Etik Pegawai
Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)
Coaching and Mentoring secara berkala pada setiap bagian dengan agenda:
Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)
PENANGGUNG JAWAB 6
TARGET 7
Kanwil
B06, B12
Kanwil
B12
Kanwil dan UPT
B06, B12
Kanwil dan UPT
B06, B12
Kanwil dan UPT
B03, B06, B09, B12
NO 1
AREA PERUBAHAN 2
OUTCOME
KEGIATAN
3 masing- masing instansi pemerintah; 5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing- masing instansi pemerintah.
4 1. evaluasi pelaksanaan kegiatan 1 bulan 2. perencanaan pelaksanaan kegiatan 1 bulan 3. penguatan integritas organisasi 5
5
PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; 2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing- masing instansi pemerintah; 3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan
1 2
3
DATA DUKUNG 5
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
Laporan pelaksanaan kegiatan (FGD, workshop, dll) Laporan Perolehan Laporan (Sesuai PNBP Tata Naskah Dinas) Laporan pelaksanaan Laporan (Sesuai pengelolaan BMN Tata Naskah (Rumah Negara, Dinas) Tanah Negara, dan Kendaraan Bermotor) Penyusunan dan Evaluasi Standar Bangunan Gedung Kantor Kementerian Hukum dan HAM
Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)
PENANGGUNG JAWAB 6
TARGET 7
Kanwil
B12
Kanwil dan UPT
B6, B12
Kanwil dan UPT
B6, B12
Kanwil dan UPT
B09
NO 1
AREA PERUBAHAN 2
OUTCOME 3 keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah.
4
5
6
7 8
9
KEGIATAN
DATA DUKUNG
4 Penetapan SK Satgas tentang penyelenggaraan SPIP
5
Monitoring, dan Pelaporan SPIP secara berkala Tindak lanjut hasil evaluasi SPIP Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK Pembuatan SK Tim tentang benturan kepentingan
Identifikasi situasi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan
SK Penyelenggaraan SPIP (Undangan Rapat, Notula, Daftar Hadir, dan Dokumentasi) Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Permenkumaham No. 33 Tahun 2013) Laporan (Sesuai Permenkumaham No. 33 Tahun 2013) Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) SK Tim Benturan Kepentingan (Undangan Rapat, Notula, Daftar Hadir, dan Dokumentasi) Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)
PENANGGUNG JAWAB 6
TARGET 7
Kanwil dan UPT
B03
Kanwil dan UPT
B03, B06, B09, B12
Kanwil dan UPT
B12
Kanwil dan UPT
B12
Kanwil dan UPT
B03
Kanwil dan UPT
B06, B12
NO 1
AREA PERUBAHAN 2
OUTCOME 3
KEGIATAN 4 10 Pengendalian gratifikasi 11 Pemetaan, identifikasi dan penanganan pengaduan masyarakat 12 Perluasan cakupan penerapan integrated criminal justice system (ICJS) di seluruh wilayah kerja tingkat pertama 13 Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi 14 Pemetaan Benturan Kepentingan 15 Pemenuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN sampai 100%
DATA DUKUNG 5 Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)
PENANGGUNG JAWAB 6
TARGET 7
Kanwil dan UPT
B06, B12
Kanwil dan UPT
B06, B12
UPT PAS
B06, B12
Kanwil dan UPT
B12
Kanwil dan UPT
B06, B12
Kanwil dan UPT
B12
Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)
Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)
NO 1
6
AREA PERUBAHAN 2
OUTCOME
KEGIATAN
3
4 16 Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SISUMAKER dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam upaya peningkatan pelayanan intenal sehingga dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalaian;
5 capture statistik penggunaan SISUMAKER
17 pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
Dokumen Usulan satuan kerja menuju WBK/WBBM Laporan LAKIP
PENGUATAN 1. Meningkatkan AKUNTABILITAS kinerja instansi KINERJA pemerintah; 2. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.
1
Penyajian pelaporan akuntabilitas (LAKIP), yang meliputi 5 komponen besar manajemen kinerja, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja
DATA DUKUNG
PENANGGUNG JAWAB 6
TARGET 7
Kanwil
B03, B06, B09, B12
Kanwil dan UPT
B06
Kanwil dan UPT
B12
NO 1
AREA PERUBAHAN 2
OUTCOME
KEGIATAN
3 2
3
4
7
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; 2. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh
1
2
4 Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reviu tim pemeriksa internal Monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik melalui (emonev,SMART, etarja dan ePerformance) Publikasi Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham Evaluasi dan Internalisasi standar pelayanan di Kemenkumham Pelaksanaan kerja sama/kolaborasi dengan unit layanan pada instansi lain atau pihak ketiga dalam memberikan layanan (one stop
DATA DUKUNG 5 Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)
PENANGGUNG JAWAB 6
TARGET 7
Kanwil dan UPT
B06, B12
Kanwil dan UPT
B03, B06, B09, B12
Kanwil dan UPT
B09
Kanwil dan UPT
B06, B12
Kanwil dan UPT
B06, B12
Capture Aplikasi
Capture Website: 1. DIPA 2. LAKIP Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)
NO 1
AREA PERUBAHAN 2
OUTCOME 3 standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
KEGIATAN
3
4 5 6
7
4 service, sistem pelayanan terpadu) Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan (laporan hasil monev) Pengelolaan Pelayanan Publik Pengelolaan Kehumasan di Kemenkumham Inovasi pelayanan publik Pelaksanaan survei mandiri dengan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga survei setempat (IPK dan IKM)
DATA DUKUNG 5 Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)
PENANGGUNG JAWAB 6
TARGET 7
Kanwil dan UPT
B06, B12
Kanwil dan UPT
B06, B12
Kanwil dan UPT
B06, B12
Kanwil dan UPT
B06, B12
Kanwil dan UPT
B06, B12