RPJMD KAB. ENDE TAHUN 2019-2024 - Cetak [PDF]

Citation preview

1



BUPATI ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019-2024



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ENDE, Menimbang :



a. bahwa Kabupaten Ende memerlukan dokumen perencanaan pembangunan



daerah



sebagai



arah



dan



prioritas



pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa sesuai ketentuan pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor



23



Tahun



2014



tentang



Pemerintah



Daerah



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Nomor 9 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari Visi Misi dan Program Bupati yang memuat tujuan sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan



kerangka



pendanaan,



jangka



waktu



(lima)



5



tahun



bersifat yang



berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;



indikatif disusun



untuk dengan



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024; Mengingat



:



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang



Nomor



69



Tahun



Pembentukan Daerah- daerah



1958



tentang



Tingkat II Dalam Wilayah



Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang



Nomor



23



Tahun



2014



tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587), sebagaimana telah



diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Nomor



23



Tahun



2014



tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Tahapan,



Pemerintah



Nomor



Tata



Penyusunan,



Cara



8



Tahun



2008



tentang



Pengendalian



dan



Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara



Republik



Indonesia



Tahun



2008



Nomor



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



21,



Nomor



4817); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



86 Tahun 2017



tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Daerah



dan



Rencana



Pembangunan



Jangka



Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan



Jangka



Panjang



Daerah,



Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 ).



Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE dan BUPATI ENDE MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019-2024. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Ende. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende. 3. Bupati adalah Bupati Ende. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.



5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende. 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende. 7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah untuk membantu lingkup Pemerintah Kabupaten Ende. 8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan



didalamnya,



guna



pemanfaatan



dan



pengalokasian



sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu. 11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



yang



selanjutnya



disingkat



RPJMD



adalah



dokumen



perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024. 15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024. 16. Misi



adalah



rumusan



umum



mengenai



upaya-upaya



yang



akan



dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 17. Musyawarah



Perencanaan



Pembangunan



Daerah



yang



selanjutnya



disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah. 18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis PD untuk periode 5 (lima) tahun. 19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun. 20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun; 21. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD



adalah



suatu



sistem



yang



mendokumentasikan,



mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.



BAB II ASAS PENYUSUNAN Pasal 2 RPJMD disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif, dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi dalam masyarakat.



BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 (1)



RPJMD



dimaksudkan



sebagai



pedoman



bagi



seluruh



pemangku



kepentingan, baik bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan melalui



kesepahaman,



kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Ende secara berkesinambungan. (2)



Tujuan



penyusunan



RPJMD, yang merupakan implementasi dari Visi



dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, adalah : a. Menjabarkan



visi,



misi



dan



program



prioritas Bupati dan Wakil



Bupati terpilih sekaligus menetapkannya menjadi visi, misi dan program



prioritas pembangunan



Kabupaten Ende melalui analisis



gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu-isu strategis serta



mengacu



kepada



pencapaian



pembangunan



pada



periode



sebelumnya; b. Menjadi



pedoman



Kebijakan Umum



penyusunan



Renstra PD,



RKPD, Renja PD,



APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran



Sementara (PPAS) APBD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019-2024; c. Sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende, sesuai visi, misi dan program prioritas pembangunan yang diterjemahkan melalui indikator-indikator kinerja urusan wajib, urusan pilihan dan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; d. Menjadi



sarana



untuk



menampung



aspirasi



masyarakat



dan



membangun konsensus antar “stakeholders” dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Ende selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta pengembangan sumber daya aparatur yang bersih, berkualitas, dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.



BAB IV SISTEMATIKA Pasal 4 RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I



PENDAHULUAN



BAB II



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



BAB III



GAMBARAN



PENGELOLAAN



KEUANGAN



DAERAH



SERTA



KERANGKA PENDANAAN BAB IV



PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH



BAB V



VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN



BAB VI



STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB IX



PENUTUP BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 5



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Pasal 6 Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 7 RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra PD dan Renja PD. Pasal 8 Renstra



PD



menjadi



acuan



dalam



penyusunan



Renja



PD



dengan



memperhatikan RPJMD. BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pengendalian Pasal 9 (1) Bupati wajib melakukan pengendalian atas RPJMD. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengendalian terhadap: a.



kebijakan perencanaan pembangunan daerah;



b.



pelaksanaan rencana pembangunan daerah.



Pasal 10 (1)



Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala PD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



(2)



Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.



(3)



Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.



Bagian Kedua Evaluasi Pasal 11 (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah. (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi evaluasi terhadap: a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; c. hasil rencana pembangunan daerah.



Pasal 12 (2) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala PD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan PD periode sebelumnya. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan



daerah,



dan



pelaksanaan



program



dan



kegiatan



pembangunan daerah; dan b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala PD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada



Bupati



dan



menjadi



bahan



bagi



penyusunan



rencana



pembangunan daerah untuk periode berikutnya.



Pasal 13 Bupati



berkewajiban



memberikan



informasi



mengenai



hasil



evaluasi



pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.



Pasal 14 Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Bagian Ketiga Perubahan Pasal 15 (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal: a. hasil



pengendalian



dan



evaluasi



menunjukkan



bahwa



proses



perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. terjadi perubahan yang mendasar; atau c.



merugikan kepentingan nasional.



(2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Waktu perubahan rencana pembangunan daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



BAB VII DATA DAN INFORMASI Pasal 16 Penyiapan data dan informasi dalam penyusunan RPJMD didasarkan pada SIPD BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 17 (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pembangunan daerah. (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.



KATA PENGANTAR Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat, karunia dan petunjuk-Nya, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2020, implementasi dari Visi, Misi Janji-Janji Kampanye serta Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupai Ende terpilih, hasil pemilu kepala daerah tahun 2018, yaitu Bapak Ir. Marelinus Y. W. Petu dan Bapak Drs. H. Djafar H. Achmad, MM. RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 disusun sebagai penjabaran amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta mengacu kepada arahan pembangunan untuk periode keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025. Arah pembangunan Kabupaten Ende dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari pembangunan Kabupaten Ende pada periode sebelumnya, dengan mengemban Visi: “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan, menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”, dengan prioritas pembangunan melalui 12 (dua belas) Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), sebagai upaya inovasi untuk menuntaskan apa yang belum dituntaskan dan melanjutkan apa yang sudah dicapai secara baik. Keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan pada periode tahun 2019-2024 ini, sangat ditentukan oleh komitmen bersama untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab antara pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan, DPRD yang akan mengawasi seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan dan dukungan seluruh stakeholders yang ada di Kabupaten Ende serta seluruh komponen masyarakat yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan dapat turut berpartisipasi aktif dalam perencanaa, pelaksanaan dan pengawasan terhadap seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan, sehingga melalui kerja bersama dan sama-sama bekerja kita dapat meraih cita-cita kita untuk “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan, menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”.



BUPATI ENDE



DJAFAR H. ACHMAD



i



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................. i DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................... ii DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................................................. iv DAFTAR TABEL .................................................................................................................................................. v DAFTAR GRAFIK ................................................................................................................................................. viii BAB I : PENDAHULUAN ..................................................................................................................................... I - 1 1.1. Latar Belakang .............................................................................................................................. I - 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ........................................................................................................... I - 1 1.3. Hubungan Antar Dokumen............................................................................................................ I - 2 1.4. Maksud dan Tujuan ...................................................................................................................... I - 3 1.5. Sistematika Penulisan ................................................................................................................... I - 3 BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .............................................................................................. II - 1 2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende .................................................................................. II - 1 2.1.1. Aspek Geografi .................................................................................................................. II - 1 2.1.1.1.Karakteristik Lokasi dan Wilayah........................................................................... II - 1 2.1.1.2.Potensi Pengembangan Wilayah .......................................................................... II - 3 2.1.1.3.Kawasan Rawan Bencana Alam ........................................................................... II - 15 2.1.2. Demografi ........................................................................................................................... II - 17 2.2. Aspek Kesejahteraan Rakyat ......................................................................................................... II - 18 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ............................................................... II - 18 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ............................................................................................... II - 25 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ...................................................................................... II - 25 2.3. Aspek Pelayanan Umum................................................................................................................ II - 25 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib............................................................................................. II - 25 2.3.1.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .......... II - 25 2.3.1.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.. II - 35 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ........................................................................................... II - 41 2.3.3. Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan ............................................................ II - 44 2.4. Aspek Daya Saing Daerah ............................................................................................................. II - 43 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................................................................................. II - 43 2.4.2. Fokus Fasiltas Wilayah / Infrastruktur................................................................................. II - 47 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ..................................................................................................... II - 50 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ............................................................................................ II - 50 2.5. Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 ........................................ II - 51 2.6. Pencapaian Sustainability Development Goals (SDGs)................................................................ II - 55 ii



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



2.7. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .................................................................................. II - 82 2.7.1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Perubahan Daya Dukung Lingkungan Hidup di Kabupaten Ende ................................................................................................................. II - 82 BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN .......... III - 1 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ........................................................................................................ III - 1 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ................................................................................................ III - 1 3.1.2. Neraca Daerah ................................................................................................................... III - 5 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan 2016 - 2018 ............................................................................ III - 8 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ....................................................................................... III - 8 3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah ............................................................................................. III - 8 3.3. Kerangka Pendanaan .................................................................................................................. III -10 3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik dan Mengikat serta Prioritas Utama ................................. III -10 3.3.2. Proyeksi Keuangan Daerah .............................................................................................. III -11 3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan .................................................................................. III -12 3.3.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya ................................................................... III -14 BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH .................................................................... IV - 1 4.1. Permasalahan Pembangunan ....................................................................................................... IV - 1 4.2. Analisis Lingkungan Strategis ....................................................................................................... IV - 7 4.2.1. Lingkungan Global .............................................................................................................. IV - 7 4.2.2. Lingkungan Nasional .......................................................................................................... IV - 9 4.2.3. Lingkungan Regional Propinsi NTT .................................................................................... IV-11 4.3. Isu Strategis Kabupaten Ende ..................................................................................................... IV- 14 BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .................................................................................................... V - 1 5.1. Visi ................................................................................................................................................ V - 1 5.2. Misi ................................................................................................................................................ V - 2 BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN ................................................ VI - 1 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan ......................................................................................................... VI - 1 6.2. Program Pembangunan Daerah ................................................................................................... VI - 4 BAB VII : KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH............................................. VII - 1 BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ....................................................... VIII - 1 8.1. Indikator Kinerja Utama ................................................................................................................ VIII - 1 8.2. Indikator Kinerja Kunci ................................................................................................................ VIII - 2 BAB IX : PENUTUP .............................................................................................................................................. IX - 1



iii



9.1. Kaidah Pelaksanaan ................................................................................................................



IX - 1



9.1. Pedoman Transisi ................................................................................................................ ....



IX - 2



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Bagan Alir Hubungan Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .................. I - 3 Gambar 2.1. Persentase Distribusi Luas Jasa Ekosistem di Kabupaten Ende ................................................... II - 83 Gambar 2.2. Peta Sebaran dan Diagram Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Pangan di Kabupaten Ende ..... II - 84 Gambar 2.3. Peta Sebaran dan Diagram Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Ende .............. II - 84 Gambar 2.4. Peta Sebaran dan Diagram Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Bakar di Kabupaten Ende ......... II - 85 Gambar 2.5. Peta Sebaran dan Diagram Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana di Kabupaten Ende............... II - 85 Gambar 2.6. Peta Sebaran dan Diagram Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Pangan di Kabupaten Ende ...... II - 86 Gambar 2.7. Peta Sebaran dan Diagram Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara (Nutrient) di Kabupaten Ende ......................................................................................................................... II - 86 Gambar 2.8. Peta Sebaran dan Diagram Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Ende .............. II - 87 Gambar 2.9. Peta Sebaran dan Diagram Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah di Kabupaten Ende ......................................................................................................................... II - 87 Gambar 2.10. Peta Sebaran dan Diagram Jasa Ekosistem Fungsi Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kabupaten Ende ................................................................................................... II - 88 Gambar 2.11. Peta Sebaran dan Diagram Jasa Ekosistem Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan di Kabupaten Ende .................................................................................................. II - 88 Gambar 2.12. Peta Sebaran dan Diagram Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Ende ......................................................................................................................... II - 89 Gambar 2.13. Peta Sebaran dan Diagram Jasa Ekosistem Perlindungan dan Pencegahan Bencana di Kabupaten Ende ......................................................................................................................... II - 89 Gambar 2.14. Peta Sebaran dan Diagram Jasa Ekosistem Fungsi Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kabupaten Ende ................................................................................................... II - 90 Gambar 2.15. Peta Sebaran dan Diagram Jasa Ekosistem Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan di Kabupaten Ende .................................................................................................. II - 90 Gambar 2.16. Peta Sebaran dan Diagram Jasa Ekosistem Fungsi Budaya Estetika Alam di Kabupaten Ende ... II - 91



Kain Tenun Ikat Ende – Lio, Kabupaten Ende, NTT



iv



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan ...................................... II - 1 Tabel 2.2. Klasifikasi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan....................................... II - 3 Tabel 2.3. Ketinggian Rata-Rata dari Permukaan Laut (dpl) dan % Luas Wilayah Menurut Ketinggian per Kecamatan ..................................................................................................................................... II - 9 Tabel 2.4. Kemiringan Tanah (Lereng) dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Ende ...................................... II - 9 Tabel 2.5. Persentase Luas wilayah menurut Tekstur Tanah per Kecamatan ...................................................... II - 10 Tabel 2.6. Daerah Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende ...................................................................... II - 11 Tabel 2.7. Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende ............................................................................................... II - 12 Tabel 2.8. Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende (Kondisi Eksisting Tahun 2019)............................................. II - 12 Tabel 2.9. Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende ....................................................................................... II - 15 Tabel 2.10. Wilayah Ancaman Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten ........................................................ II - 15 Tabel 2.11 Jumlah Penduduk, Ratio, Kepadatan Penduduk, Jumlah dan Rata-Rata Penduduk........................... II - 17 Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Ende Menurut Kelompok Umur Tahun 2015 - 2017............................ II - 18 Tabel 2.13 Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende Kurun Waktu 2014 - 2017 ........................................ II - 19 Tabel 2.14 Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Ende ADHB Kurun Waktu 2012 - 2017 ........................... II - 19 Tabel 2.15 Laju Pertumbuhan (%) Sektor Ekonomi 2014 - 2017 .......................................................................... II - 20 Tabel 2.16 PDRB Pengeluaran ADHK Tahun 2013 – 2017................................................................................... II - 20 Tabel 2.17 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ende 2010-2018 ....................................................... .II - 22 Tabel 2.18 Perkembangan IPM Kabupaten Ende Tahun 2010 - 2017 .............................. .................................... II - 22 Tabel 2.19 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Tahun 2012-2018................................................................................................................................. II - 22 Tabel 2.20 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Tahun 2012-2018 ...................................... II - 23 Tabel 2.21 Angkatan Kerja di Kabupaten Ende Tahun 2015-2017 ....................................................................... II - 24 Tabel 2.22 Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Ende Tahun 2015 - 2017................................................. II - 24 Tabel 2.23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Ende Tahun 2015-2017 ........................................ II - 24 Tabel 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende Tahun 2015 - 2017 ............................................ II - 25 Tabel 2.25 Perkembangan Capaian Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Pendidikan Tahun 2014 – 2018 ............................................................................................................................. II - 26 Tabel 2.26 Perkembangan Capaian Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Kesehatan Tahun 2014 - 2018................................................................................................................................ II - 32 Tabel 2.27 Perkembangan Kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi Tahun 2014-2018 ........................ II - 33 Tabel 2.28 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perumahan Tahun 2014-2018........................... II - 34 Tabel 2.29 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2014 - 2018 ................................................................................................................... II - 35 Tabel 2.30 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Sosial Tahun 2014 - 2018 .................................. II - 35 Tabel 2.31 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2014 - 2018....................... II - 35 Tabel 2.32 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014 - 2018 ............. II - 36 Tabel 2.33 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pangan Tahun 2014 - 2018 ............................... II - 36 Tabel 2.34 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pertanahan Tahun 2014 - 2018.......................... II - 36 v



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Tabel 2.35 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2014 - 2018 ............... II - 37 Tabel 2.36 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Kependudukan dan Capil Tahun 2014 - 2018 .... II - 37 Tabel 2.37 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2014 - 2018............................................................................................................................... II - 37 Tabel 2.38 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan KB dan KS Tahun 2014 - 2018.......................... II - 39 Tabel 2.39 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perhubungan Tahun 2014 - 2018...................... II - 39 Tabel 2.40 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2014 - 2018 ........... II - 40 Tabel 2.41 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Penanaman Modal dan Investasi Tahun 2014 - 2018............................................................................................................................... II - 40 Tabel 2.42 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 – 2018 ............................................................................................................................. II - 42 Tabel 2.43 Produktifitas Pangan di Kabupaten Ende Tahun 2014 - 2018 ............................................................. II - 43 Tabel 2.44 Perkembangan Produksi Daging dan Telur Tahun 2014 - 2018 .......................................................... II - 43 Tabel 2.45 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perdagangan dan Industri Tahun 2014-2018 ................... II - 44 Tabel 2.46 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perencanaan Tahun 2012 - 2018 ...................... II - 44 Tabel 2.47 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Pemerintahan Umum Tahun 2014 - 2018 ....................... II - 45 Tabel 2.48 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita per bulan (Rp) di Kabupaten Ende Tahun 2009 – 2017 .............. II - 46 Tabel 2.49 Hasil Analisis Shift Share (SS) Kabupaten Ende dengan Wilayah Referensi Provinsi NTT ( 2016) .... II - 47 Tabel 2.50 Kondisi Jallan dan Alat Transportasi di Kabupaten Ende .................................................................... II - 48 Tabel 2.51 Presentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Sarana Komunikasi Tahun 2013 - 2017 ............. II - 48 Tabel 2.52 Presentase Penduduk Kabupaten Ende 10 Tahun ke Atas Menurut Ijasah Tertinggi Yang Dimiliki Tahun 2013 - 2017 ............................................................................................................................. II - 51 Tabel 2.53 Ratio Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun 2010 - 2016 .......................................................... II - 51 Tabel 2.54 Ringkasan Evaluasi Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 .............. II - 52 Tabel 2.55 Ringkasan Evaluasi Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 Per Masing-Masing Perangkat Daerah ............................................................................................... II - 54 Tabel 2.56 Pencapaian Target SDGs 1 di Kabupaten Ende Tahun 2017/2018.................................................... II - 56 Tabel 2.57 Pencapaian Target SDGs 2 di Kabupaten Ende Tahun 2017/2018 .................................................. II - 61 Tabel 2.58 Pencapaian Target SDGs 3 di Kabupaten Ende Tahun 2017/2018 ................................................... II - 65 Tabel 2.59 Pencapaian Target SDGs 4 di Kabupaten Ende Tahun 2017/2018 ................................................... II - 68 Tabel 2.60 Pencapaian Target SDGs 5 di Kabupaten Ende Tahun 2017/2018 .................................................. II - 71 Tabel 2.61 Pencapaian Target SDGs 6 di Kabupaten Ende Tahun 2017/2018 .................................................. II - 73 Tabel 2.62 Pencapaian Target SDGs 7 di Kabupaten Ende Tahun 2017/2018 ................................................... II - 76 Tabel 2.63 Pencapaian Target SDGs 8 di Kabupaten Ende Tahun 2017/2018 .................................................. II - 76 Tabel 2.64 Pencapaian Target SDGs 9 di Kabupaten Ende Tahun 2017/2018 .................................................. II - 77 Tabel 2.65 Pencapaian Target SDGs 10 di Kabupaten Ende Tahun 2017/2018 ............................................... II - 78 Tabel 2.66 Pencapaian Target SDGs 11 di Kabupaten Ende Tahun 2017/2018 ................................................ II - 79 Tabel 2.67 Pencapaian Target SDGs 12 di Kabupaten Ende Tahun 2017/2018 ................................................ II - 79 Tabel 2.68 Pencapaian Target SDGs 13 di Kabupaten Ende Tahun 2017/2018 ................................................ II - 80 Tabel 2.69 Pencapaian Target SDGs 14 di Kabupaten Ende Tahun 2017/2018 .................................................. II - 80 vi



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Tabel 2.70 Pencapaian Target SDGs 15 di Kabupaten Ende Tahun 2017/2018 .................................................. II - 81 Tabel 2.71 Pencapaian Target SDGs 16 di Kabupaten Ende Tahun 2017/2018 .................................................. II - 81 Tabel 2.72 Pencapaian Target SDGs 17 di Kabupaten Ende Tahun 2017/2018 .................................................. II - 82 Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ende T.A. 2014-2018 (jutaan) ... III - 1 Tabel 3.2 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah 2014-2018 (%) ....................................................................... III - 2 Tabel 3.3 Kinerja Realisasi Pendapatan 2014-2018 ........................................................................................... III - 3 Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ende T.A. 2014 – 2018 ................... III - 3 Tabel 3.5 Presentase Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ende 2014-2018 .................................................... III - 4 Tabel 3.6 Neraca Daerah Kabupaten Ende 2014 - 2018 ..................................................................................... III - 6 Tabel 3.7 Perhitungan Neraca Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2018 ....................................................... III - 7 Tabel 3.8 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur ............................................................................. III - 8 Tabel 3.9 Proporsi Belanja Aparatur Kabupaten Ende Tahun 2016 – 2018 ........................................................ III - 8 Tabel 3.10 Defisit Riil Kabupaten Ende 2016 – 2018 .......................................................................................... III - 9 Tabel 3.11 Komposisi Penutup Defisit Riil Kabupaten Ende 2016 – 2018 ........................................................... III - 9 Tabel 3.12 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Ende 2016 – 2018 ..................................... III - 10 Tabel 3.13 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama di Kabupaten Ende 2016-2018 .... III - 11 Tabel 3.14 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Ende Tahun 2010 – 2024 ........................ III - 11 Tabel 3.15 Proyeksi Belanja Tahun 2010 – 2024 (dalam jutaan) ........................................................................ III - 12 Tabel 3.16 Proyeksi Pembiyaan Tahun 2020 – 202(dalam jutataan .................................................................... III - 12 Tabel 3.17 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020 – 2024 ................................... III - 13 Tabel 3.18 Rencana Penggunaan Kasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Ende 2020 – 2024 ...................... III - 13 Tabel 4.1 Pemerataan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ............. IV - 1 Tabel 4.2 Identifikasi Isu Strategis Global, Nasional dan Provinsi NTT ............................................................... IV - 7 Tabel 5.1 Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Ende .................................................................. V - 3 Tabel 5.2 Keterkaitan Misi 2014-2019 dengan arahan RPJMD 2005 – 2025 ...................................................... V - 3 Tabel 5.3 Keterkaitan antara Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran ............................................................................... V - 5 Tabel 6.1 Perumusan Strategi ............................................................................................................................. VI - 1 Tabel 6.2 Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Ende 2019 – 2024 ............................... VI - 2 Tabel 6.3 Perumusan Program Pembangunan Daerah ....................................................................................... VI - 6 Tabel 6.4 Program Pembangunan Daerah ......................................................................................................... VI - 9 Tabel 7.1 Ringkasan Kerangka Pendanaan RPJMD 2019-2024 (dalam jutaan) .................................................VII - 1 Tabel 7.2 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (dalam jutaan.......VII - 1 Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Ende 2019-2024 ..........................................VIII -1 Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Ende 2019-2024 ......................................................VIII -2 Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan (Wajib, Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan) RPJMD Kabupaten Ende 2019-2024 ..............................................................VIII -4 vii



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



BAB I PENDAHULUAN 1.1.



Latar Belakang Pasal 263 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan. Saat ini Kabupaten Ende memasuki Tahap IV pelaksanaan RPJPD atau RPJMD Tahun 2019-2024, yang diawali dengan proses Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Ende periode 2019-2024 yang dilaksanakan pada tahun 2018. Pilkada telah menghasilkan putra terbaik Kabupaten Ende yaitu Ir. Marselinus Y.W. Petu dan Drs. H. Djafar H. Ahmad, MM, yang secara resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ende, pada tanggal 7 April 2019. Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati pada periode 2019-2024 merupakan kelanjutan dari periode 2014-2019 yang mana terpilih kembali untuk memimpin masyarakat Kabupaten Ende. Momentum ini mengisyaratkan perlunya penyusunan kembali skenario masa depan masyarakat Kabupaten Ende, yang disesuaikan dengan kondisi faktual, potensi riil, permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Keseluruhan skenario tersebut dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024. RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Ende periode 2019-2024, yang disinergikan dengan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi NTT. Pada tataran spasial memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ende Tahun 2011-2031, serta kedudukannya dalam konteks ruang nasional, provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo sebagai kabupaten tetangga. Secara substansi RPJMD memuat visi, misi, arah kebijakan keuangan daerah, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan, program pembangunan daerah dan program Perangkat Daerah yang didukung perkiraan pendanaan yang bersifat indikatif. Sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, dilaksanakan melalui tahapan-tahapan antara lain: Persiapan Penyusunan, Perumusan Rancangan Awal RPJMD, Perumusan Rancangan RPJMD, Pelaksanaan Musrenbang RPJMD, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan RPJMD menjadi Peraturan Daerah. Selain itu, dalam rangka memastikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, penyusunannya dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2018. RPJMD yang merupakan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat secara simultan dan komprehensif menjadi pedoman dan rujukan bersama selama kurun waktu lima tahun berjalan. Pada tataran pemerintahan, RPJMD menjadi acuan utama penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Ende. Pada penjabarannya setiap tahun akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan untuk dalam kerangka penganggaran merupakan dokumen pokok yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



1.2.



Dasar Hukum Penyusunan 1) 2) 3) Bab I - 1



Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; Lampiran /RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



4) 5) 6)



7) 8)



9) 10) 11) 12) 13)



14)



15)



16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23)



1.3.



Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Review atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023; Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031; Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ende.



Hubungan Antar Dokumen RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031. Selain itu dalam rangka sinkronisasi dengan Kebijakan Provinsi dan Nasional, serta kabupaten tetangga, memperhatikan pula Dokumen RPJP Nasional, Rancangan Teknokratik RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RTRW Nasional, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, Bab I - 2



Lampiran /RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010- 2030, serta RPJMD dan RTRW Kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo. RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dan dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Gambar 1.1 Bagan Alir Hubungan Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4.



Maksud dan Tujuan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Ende untuk bersama-sama mewujudkan Visi dan Misi Daerah dalam program pembangunan yang terpadu, terukur, berkesinambungan dan responsif terhadap tantangan dan perubahan yang terjadi. Sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 mempunyai tujuan sebagai berikut: 1. Merupakan dokumen yang menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD; 2. Sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Ende Periode 2019-2024; 3. Tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah; 4. Instrumen Pengawasan DPRD dalam melaksanakan fungsi Legislasi, fungsi Pengawasan dan fungsi Anggaran dalam rangka mengendalikan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan; 5. Menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Ende selama 5 (lima) tahun mendatang.



1.5.



Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 disusun dalam 9 (Sembilan) Bab, sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan RPJMD. Bab I - 3



Lampiran /RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Bab ini menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selain itu, bab ini memuat ringkasan Kasjian Hidup Lingkungan Strategis (KLHS) dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Bab III Gambaran Keuangan Daerah Bab ini menguraikan tentang gambaran keuangan daerah yang meliputi uraian kinerja keuangan tahun-tahun sebelumnya, neraca daerah, proyeksi keuangan daerah, serta kerangka pendanaan program-program RPJMD. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Bab ini menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis yang menjadi dasar utama perumusan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ende. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bab ini memuat pernyataan dan penjelasan visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun ke depan. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Bab ini menjelaskan tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan, sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bab ini menyajikan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ende yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah, serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada akhir periode masa jabatan. Bab IX Penutup Bab ini memuat Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi.



Bab I - 4



Lampiran /RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Aspek Geografi 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Ende merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki wilayah seluas 2.067,75 km2 (adanya penyesuaian perubahan Luas wilayah dari keadaan semula 2.046,59 km2 - ** publikasi terakhir Ende Dalam Angka 2018 ), dengan batas-batas sebagai berikut :  Sebelah Utara : Laut Flores  Sebelah Timur : Kabupaten Sikka  Sebelah Selatan : Laut Sawu  Sebelah Barat : Kabupaten Nagekeo Secara administrasi wilayah Kabupaten Ende terdiri atas 21 Kecamatan, 255 Desa, 23 Kelurahan, dan 893 dusun/lingkungan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Wewaria (14,23%), diikuti Maukaro (10.54 %), Kotabaru (10.33 %) dan Nangapanda (8,99%), sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ende Tengah (0,27%). Berdasarkan jenis pemerintahan, terdapat 2 (dua) kecamatan yang seluruh wilayahnya merupakan kelurahan yaitu Kecamatan Ende Selatan dan Ende Tengah, 10 (sepuluh) kecamatan yang seluruh wilayahnya merupakan Desa dan 9 (sembilan) kecamatan memiliki unsur pemerintahan Desa dan Kelurahan. Tabel 2.1 Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan No.



Nama Ibukota



Kecamatan



Jarak ke Ibukota Kab (km) 27,55



Luas wilayah km2 185,9



Jumlah



% 8,99



Desa



Kel



Dusun



28



1



89



1



Nangapanda



Ndorurea



2



Pulau Ende



Kemo



17,87



9,98



0,48



9



-



26



3



Maukaro



Maukaro



90,47



218



10.54



11



-



35



4



Ende



Nangaba



8,25



164,47



7,95



32



-



91



5



Ende Selatan



Mbongawani



1,49



19,12



0,92



-



5



24



6



Ende Timur



Wolowona



4,55



19,34



0,94



3



3



24



7



Ende Tengah



Paupire



3,5



5,67



0,27



-



4



13



8



Ende Utara



Kotaratu



0,02



16,8



0,81



6



4



39



9



Ndona



Ndona



6,3



93,58



4,53



12



2



37



10



Ndona Timur



Ratedanga



35,1



52,48



2,54



7



-



21



11



Wolowaru



Bokasape



58,27



63,81



3,09



16



1



57



59,57



39,4



1,91



5



1



24



72,2



55,91



2,7



12



1



48



12



Wolojita



Wolojita



13



Lio Timur



Watuneso



14



Kelimutu



Woloara



49,45



52,09



2,52



9



-



30



15



Ndori



Maubasa



67,32



26,39



1,28



10



-



29



16



Maurole



Maurole



75,6



154,43



7,47



13



-



39



17



Kotabaru



Kotabaru



110



213,56



10,33



13



-



38



18



Detukeli



Watunggere



55,37



137,13



6,63



13



-



41



19



Lepembusu Kelisoke



Peibenga



39,57



103,21



4,99



14



-



41



20



Detusoko



Detusoko



29,75



142,3



6,88



20



1



74



21



Wewaria



Welamosa



50,35



Total



294,18 2.067,75



14,23 100



22 255



-



73



23



893



Sumber Data : Ende Dalam Angka 2018, Data Desa Kelurahan BPMPD (Olahan Bappeda) Bab II - 1



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



2. Letak, Kondisi Geografis dan Pembagian Wilayah Pelayanan a. Posisi Astronomis Kabupaten Ende terletak di sebelah selatan khatulistiwa pada koordinat 121°21’ 6,44” sampai dengan koordinat 122° 1’ 28,1604” Bujur Timur dan 08° 55’ 28,35” sampai dengan 08° 26’ 4,10” Lintang Selatan. b.



Posisi Geostrategik Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Ende mempunyai posisi strategis karena beberapa alasan antara lain : 1) Terletak di tengah-tengah Pulau Flores, yang merupakan salah satu dari 3 pulau besar di provinsi NTT, diapiti 5 (lima) Kabupaten di bagian barat, yaitu: Kabupaten Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat, dan 2 (dua) Kabupaten di bagian Timur, yaitu : Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur. Pada awal mula kemerdekaan negara Republik Indonesia dimana pada waktu itu Bali, NTB dan NTT masih dalam bentuk wilayah Nusa Tenggara, Kabupaten Ende merupakan Pusat Pemerintahan Flores. 2) Merupakan jalur utama pelayaran khususnya di wilayah NTT dan bagian selatan Indonesia, karena mempunyai akses langsung pelayaran laut menuju Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi dan Pulau Timor, serta Pulau Sumba di alur pelayaran Laut Sawu. 3) Kabupaten Ende berada pada lintasan tujuan wisata utama Bali-LombokFlores, dengan f ocal p oint keberadaan Danau Tiga Warna Kelimutu sebagai salah satu destinasi Pariwisata Flores. 4) Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan RI, menjadi perhatian tersendiri karena merupakan tempat pengasingan Presiden Soekarno pada tahun 1934-1938, dan diyakini merupakan tempat permenungan gagasan cemerlang Falsafah Negara Pancasila.



c.



Kondisi/Kawasan 1) Wilayah Pedalaman Wilayah pedalaman di Kabupaten Ende meliputi 163 Desa/Kelurahan, yang tersebar pada 15 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende, Ende, Ndona, Detusoko, Wewaria, Wolowaru, Wolojita, Maurole, Maukaro, Lio Timur, Kotabaru, Kelimutu, Ende Utara, dan Kecamatan Ende Timur. 2) Wilayah Terpencil Wilayah terpencil di Kabupaten Ende meliputi 90 desa, yang tersebar pada 13 kecamatan, yaitu : Kecamatan Nangapanda, Ende, Ndona, Wewaria, Wolowaru, Maurole, Maukaro, Lio Timur, Kotabaru, Detukeli, Ndona Timur, Ndori, dan Kecamatan Lepembusu Kelisoke. 3) Kawasan Pesisir/Kepulauan Keberadaan kawasan pesisir yang ada di Kabupaten Ende terdiri dari wilayah pesisir bagian utara dan selatan, yaitu :  Kawasan Pesisir Utara, meliputi : Kecamatan Maukaro, Maurole, Wewaria dan Kotabaru.  Kawasan Pesisir Selatan, meliputi : Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Utara, Ende Selatan, Ende Timur, Ndona, Wolojita, Wolowaru, Ndori, Lio Timur , dan Pulau Ende.  Selain kawasan pesisir di Kabupaten Ende terdapat satu pulau kecil, yaitu: Pulau Ende.



Bab II - 2



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



4) Kawasan Pegunungan Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Ende merupakan pegunungan dan terdapat 2 (dua) gunung berapi aktif, yaitu : Gunung Iya dan Gunung Kelimutu serta merupakan areal kawasan hutan lindung dengan keberadaan Taman Nasional Kelimutu dan Hutan Kemang Boleng yang berada pada wilayah bagian tengah pegunungan yang ada di Kabupaten Ende. d.



Pembagian Wilayah Pelayanan Pembagian Wilayah Pelayanan berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor 65/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Ende dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Tabel 2.2. Klasifikasi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan KLASIFIKASI DESA



NO 1.



2.



Bab II - 3



KECAMATAN, DESA/KELURAHAN NANGAPANDA 1) Kelurahan Ndorurea 2) Desa Ondorea 3) Desa Nggorea 4) Desa Raporendu 5) Desa Bheramari 6) Desa Kerirea 7) Desa Tendarea 8) Desa Tendambepa 9) Desa Rapowawo 10) Desa Watumite 11) Desa Zozozea 12) Desa Ndorurea I 13) Desa Ndeturea 14) Desa Sanggarhorho 15) Desa Tiwerea 16) Desa Jegharangga 17) Desa Penggajawa 18) Desa Ondorea Barat 19) Desa Uzuzozo 20) Desa Timbazia 21) Desa Mbobhenga 22) Desa Malawaru 23) Desa Anaraja 24) Desa Kekandere 25) Desa Tanazozo 26) Desa Tenda Ondo 27) Desa Jemburea 28) Desa Embuzozo 29) Desa Romarea PULAU ENDE 1) Desa Rorurangga 2) Desa Puutara 3) Desa Aejeti 4) Desa Paderape 5) Desa Ndorywoy 6) Desa Rendoraterua 7) Desa Redodory 8) Desa Kazo Kapo 9) Desa Renga Menge



DALAM KOTA



PEDALAMAN



TERPENCIL



Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Terpencil Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



KLASIFIKASI DESA NO 3.



4.



5.



Bab II - 4



KECAMATAN, DESA/KELURAHAN ENDE 1) Desa Rukuramba 2) Desa Riaraja 3) Desa Mbotutenda 4) Desa Wologai 5) Desa Ndetundora I 6) Desa Ndetundora II 7) Desa Tomberabu I 8) Desa Tomberabu II 9) Desa Nakuramba 10) Desa Wolokaro 11) Desa Ja Mokeasa 12) Desa Emburia 13) Desa Randotonda 14) Desa Raburia 15) Desa Tinabani 16) Desa Ndetundora III 17) Desa Uzuramba 18) Desa Tonggopapa 19) Desa Embutheru 20) Desa Nua Ja 21) Desa Wawonato 22) Desa Jejaraja 23) Desa Nemboramba 24) Desa Embu Ngena 25) Desa Rhandorama 26) Desa Tendambonggi 27) Desa Wologai Dua 28) Desa Worhopapa 29) Desa Ranoramba 30) Desa Peozakaramba 31) Desa Uzuramba Barat 32) Desa Wajakea Jaya ENDE SELATAN 1) Kelurahan Paupanda 2) Kelurahan Rukunlima 3) Kelurahan Mbongawani 4) Kelurahan Tetandara 5) Kelurahan Tanjung NDONA 1) Kelurahan Lokoboko 2) Kelurahan Onelako 3) Desa Nanganesa 4) Desa Manulondo 5) Desa Wolotopo 6) Desa Wolotopo Timur 7) Desa Ngaluroga 8) Desa Ngalupolo 9) Desa Kekasewa 10) Desa Nila 11) Desa Puutuga 12) Desa Wolokota 13) Desa Kelikiku 14) Desa Reka



DALAM KOTA



PEDALAMAN



TERPENCIL



Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota



Pedalaman



Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



KLASIFIKASI DESA NO 6.



7.



8.



Bab II - 5



KECAMATAN, DESA/KELURAHAN DETUSOKO 1) Kelurahan Detusoko 2) Desa Nuaone 3) Desa Ranga 4) Desa Wolomage 5) Desa Golulada 6) Desa Rateroru 7) Desa Dile 8) Desa Roa 9) Desa Wolotolo 10) Desa Wolotolo Tengah 11) Desa Randoria 12) Desa Wolomasi 13) Desa Saga 14) Desa Ndito 15) Desa Niowula 16) Desa Wolofeo 17) Desa Sipijena 18) Desa Detusoko Barat 19) Desa Wologai 20) Desa Wologai Tengah 21) Desa Turunalu WEWARIA 1) Desa Mukusaki 2) Desa Aemuri 3) Desa Ekoae 4) Desa Wewaria 5) Desa Fataatu Timur 6) Desa Fataatu 7) Desa Welamosa 8) Desa Nuangenda 9) Desa Detubela 10) Desa Tanali 11) Desa Ratewati 12) Desa Mautenda Barat 13) Desa Mbotulaka 14) Desa Mautenda 15) Desa Kelitembu 16) Desa Numba 17) Desa Aelipo 18) Desa Ratewati Selatan 19) Desa Waka 20) Desa Wolooja 21) Desa Ekolea 22) Desa Aendoko WOLOWARU 1) Kelurahan Bokasape 2) Desa Mbuliwaralau 3) Desa Mbuliloo 4) Desa Jopu 5) Desa Rindiwawo 6) Desa Lisedetu 7) Desa Mbuliwaralau Utara 8) Desa Bokasape Timur 9) Desa Nualise



DALAM KOTA



PEDALAMAN



TERPENCIL



Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



KLASIFIKASI DESA NO



9.



10.



11.



12.



Bab II - 6



KECAMATAN, DESA/KELURAHAN 10) Desa Liselowobora 11) Desa Likanaka 12) Desa Wolokoli 13) Desa Wolosoko 14) Desa Niramesi 15) Desa Nakambara 16) Desa Tana Lo'o 17) Desa Lise Pu'u WOLOJITA 1) Kelurahan Wolojita 2) Desa Nuamulu 3) Desa Nggela 4) Desa Pora 5) Desa Tenda 6) Desa Wiwipemo MAUROLE 1) Desa Maurole 2) Desa Mausambi 3) Desa Watukamba 4) Desa Aewora 5) Desa Keliwumbu 6) Desa Ranokolo 7) Desa Ranokolo Selatan 8) Desa Otogedu 9) Desa Detuwulu 10) Desa Woloau 11) Desa Ngalukoja 12) Desa Niranusa 13) Desa Uludala MAUKARO 1) Desa Kamubheka 2) Desa Kebirangga 3) Desa Kebirangga Selatan 4) Desa Nabe 5) Desa Kobaleba 6) Desa Boafeo 7) Desa Magekapa 8) Desa Mundinggasa 9) Desa Kolikapa 10) Desa Kebirangga Tengah 11) Desa Natanangge LIO TIMUR 1) Kelurahan Watuneso 2) Desa Hobatuwa 3) Desa Wolosambi 4) Desa Woloaro 5) Desa Detupera 6) Desa Wololele A 7) Desa Liabeke 8) Desa Fatamari 9) Desa Ranggatalo 10) Desa Nualima 11) Desa Tanaroga 12) Desa Bu Tanalagu 13) Desa Mbewawora



DALAM KOTA



PEDALAMAN



TERPENCIL



Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



KLASIFIKASI DESA NO 13.



14.



15.



16.



17.



Bab II - 7



KECAMATAN, DESA/KELURAHAN KOTA BARU 1) Desa Kotabaru 2) Desa Tou 3) Desa Tou Timur 4) Desa Loboniki 5) Desa Hangalande 6) Desa Ndondo 7) Desa Niopanda 8) Desa Tou Barat 9) Desa Liselande 10) Desa Rangalaka 11) Desa Pise 12) Desa Neotonda 13) Desa Nuanaga KELIMUTU 1) Desa Nduaria 2) Desa Nuamuri 3) Desa Nuamuri Barat 4) Desa Woloara 5) Desa Koanara 6) Desa Pemo 7) Desa Waturaka 8) Desa Detuena 9) Desa Wolokelo DETUKELI 1) Desa Maurole Selatan 2) Desa Detumbewa 3) Desa Nggesa 4) Desa Watunggere 5) Desa Nida 6) Desa Kanganara 7) Desa Kebesani 8) Desa Detukeli 9) Desa Wolomuku 10) Desa Unggu 11) Desa Nggesa Biri 12) Desa Watunggere Marilonga 13) Desa Jeo Du'a NDONA TIMUR 1) Desa Kurulimbu 2) Desa Sokoria 3) Desa Demulaka 4) Desa Roga 5) Desa Kurulimbu Selatan 6) Desa Ngguwa 7) Desa Sokoria Selatan NDORI 1) Desa Wonda 2) Desa Maubasa 3) Desa Serandori 4) Desa Kelisamba 5) Desa Maubasa Timur 6) Desa Mole 7) Desa Lunggaria 8) Desa Aebara



DALAM KOTA



PEDALAMAN



TERPENCIL



Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Terpencil Pedalaman Terpencil Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



KLASIFIKASI DESA NO



KECAMATAN, DESA/KELURAHAN 9) 10)



18.



19.



20.



21.



DALAM KOTA



PEDALAMAN



Desa Ratemangga Desa Maubasa Barat



Terpencil Terpencil



ENDE UTARA 1) Kelurahan Kotaratu 2) Kelurahan Kotaraja 3) Kelurahan Roworena 4) Kelurahan Roworena Barat 5) Desa Borokanda 6) Desa Watusipi 7) Desa Gheoghoma 8) Desa Mbomba 9) Desa Embundoa 10) Desa Raterua



Kota Kota Kota Kota Kota Kota



ENDE TENGAH



Kota



1) Kelurahan Potulando 2) Kelurahan Onekore 3) Kelurahan Kelimutu 4) Kelurahan Paupire ENDE TIMUR 1) Kelurahan Mautapaga 2) Kelurahan Rewarangga 3) Kelurahan Rewarangga Selatan 4) Desa Ndungga 5) Desa Tiwutewa 6) Desa Kedebodu LEPEMBUSU KELISOKE 1) Desa Wologai Timur 2) Desa Nggumbelaka 3) Desa Mukureku 4) Desa Kuru 5) Desa Ndenggarongge 6) Desa Ndikosapu 7) Desa Tanalangi 8) Desa Taniwoda 9) Desa Detuara 10) Desa Kuru Sare 11) Desa Lise Kuru 12) Desa Rutu Jeja 13) Desa Mukereku Sa Ate 14) Desa Tiwusora



Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota



JUMLAH DESA & KELURAHAN



TERPENCIL



Pedalaman Kota Kota Kota Kota



Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil



25



163



90



Sumber data : Keputusan Bupati Ende Nomor 65/KEP/HK/2015



3. Topografi Kondisi topografi Kabupaten Ende terdiri atas perbukitan dan pegunungan yang menempati wilayah tengah dan selatan, sementara dataran rendah dengan sedikit perbukitan berada di wilayah utara. Secara keseluruhan terdapat 20,60 % wilayah 2 Kabupaten Ende (421 km ) berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut (dpl). Kecamatan dengan tinggi rata-rata terbesar adalah Ndona Timur (1.148 m dpl), dan yang paling rendah adalah Ende Selatan (306 m dpl).



Bab II - 8



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Tabel 2.3. Ketinggian Rata2 dari Permukaan Laut (dpl) dan % Luas Wilayah menurut Ketinggian per Kecamatan



No.



Kecamatan



% Luas Wilayah berdasarkan Kategori Tinggi Ketinggian DPL Rata-rata Dari 100 – 500 Permukaan 0 – 25 m 25 – 100 > 500 m Laut (m) m m



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Nangapanda 441 0,71 15,55 50,91 Pulau Ende 229 Maukaro 589 Ende 589 1,78 7,73 45,80 Ende Selatan 306 Ende Timur 351 1 003 1 971 384 Ende Tengah 317 Ende Utara 351 1 003 1 971 384 Ndona 698 7,80 10.58 31,44 Ndona Timur 1148 7,80 10,58 31,44 Wolowaru 777 0,51 72,77 Wolojita 849 26,90 71,77 Lio Timur 814 14,08 75,62 Kelimutu 988 Ndori 319 Maurole 587 9,9 12.15 33.6 Kotabaru 783 7,80 10,58 31,44 Detukeli 911 8,08 12,16 Lepembusu 19 913 Kelisoke 20 Detusoko 891 5,46 36,62 21 Wewaria 506 25,47 52,61 Sumber : BPS, Ende Dalam Angka 2018 dan Bappeda Kab. Ende 2018



32,83 44.69 64 64 50,18 50,18 26,72 1,39 10,30



44,33 40,18 90,24



57,92 21,91



Berdasarkan kemiringan tanah (lereng), sebagian besar wilayah Kabupaten Ende (58,40 % atau ± 1.195 km2) berada pada kemiringan diatas 40 persen. Data kemiringan tanah masing-masing kecamatan disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.4. Kemiringan Tanah (Lereng) dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Ende Kemiringan Tanah (lereng) – Slope (%) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kecamatan Nangapanda Pulau Ende Maukaro Ende Ende Selatan Ende Timur Ende Tengah Ende Utara Ndona Ndona Timur Wolowaru Wolojita Lio Timur Kelimutu Ndori Bab II - 9



0-3 % slope Luas % ( km2 ) 5,20 11,08 5,50 3,47 2,30 2,36 2,41 4,33 6,60 0,83 4,71 1,83 7,97 0,59 4,21 2,04 0,41 0,44 0,28 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3-12% slope Luas % ( km2 ) 6,56 13,98 7,01 4,42 4,12 4,23 8,49 15,24 22,08 2,79 15,26 5,91 34,44 2,56 15,23 7,39 0,00 0,00 3,38 2,26 3,43 1,13 3,28 1,53 5,11 3,01 2,94 0,17



12-40% slope Luas % ( km2 ) 83,81 178,66 5,34 3,37 23,55 24,16 8,68 15,58 36,11 4,57 17,58 6,81 22,62 1,68 13,03 6,33 22,73 24,20 21,31 8,58 17,73 11,85 22,32 7,34 17,40 8,14 26,20 15,44 29,76 1,77



>40 % slope Luas % ( km2 ) 4,43 9,44 82,15 51,78 70,03 71,85 80,42 144,35 35,21 4,45 62,45 24,21 34,97 2,60 67,53 32,79 76,86 81,83 78,41 31,55 78,89 52,73 74,25 24,43 79,32 37,11 68,89 40,60 67,30 4,00



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Kemiringan Tanah (lereng) – Slope (%) 0-3 % slope 3-12% slope 12-40% slope Luas Luas Luas % % % ( km2 ) ( km2 ) ( km2 ) 16 Maurole 3,94 6,14 5,78 9,01 42,72 66,62 17 Kotabaru 0,33 0,59 5,62 10,11 46,59 83,77 18 Detukeli 6,60 13,12 8,21 16,32 17,45 34,69 19 Lepembusu Kelisoke 1,32 1,80 4,28 5,83 12,39 16,88 20 Detusoko 3,21 6,23 6,14 11,92 40,58 78,75 21 Wewaria 3,61 5,70 6,49 10,25 40,30 63,65 60,67 128,08 662,84 Total Luasan ( km2 ) % Terhadap Total Wilayah 2,96 6,26 32,39 Sumber: Ende Dalam Angka 2018 dan Bappeda Kabupaten Ende 2018 No



Kecamatan



>40 % slope Luas % ( km2 ) 47,56 74,17 47,46 85,34 67,74 134,67 82,01 111,70 50,07 97,17 49,60 78,34 1195,12 58,40



4. Geologi Pembagian wilayah Kabupaten Ende menurut kedalaman tanah efektif terbagi atas : 52,96 % wilayah memiliki kedalaman tanah efektif 0 – 30 cm; dan 11,32 % memiliki kedalaman tanah efektif 30 – 60 cm; serta 30,22 % memiliki kedalaman tanah efektif 60 – 90 cm; sementara itu 5,50 % wilayah kedalaman tanah efektif diatas 90 cm. Jenis tanah di Kabupaten Ende didominasi tanah mediteran dengan bentuk wilayah volcano, dengan tekstur tanah yang terdiri atas 22,99 % tekstur tanah sedang, 57,11 % tekstur tanah kasar, 3,70 % tekstur tanah halus dan sisanya sebesar 16,90 % tidak dikategorikan. Tabel 2.5. Persentase Luas Wilayah menurut Tekstur Tanah per Kecamatan No.



Kecamatan



Jenis Tekstur Kasa Sedang r 35,13 33,69 35,28 33,71 33,05 34,19 50,09 49,91 49,92 50,08 49,89 50,11 50,14 49,86 49,90 50,10 49,67 50,33 40,64 50,36 49,70 50,30 49,71 50,29 49,71 50,29 49,63 50,37 49,71 50,29 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00



Total Luas Wilayah (km2) 213,17 63,03 102,6 179,5 12,65 38,76 7,43 48,55 106,47 40,24 66,84 32,9 46,79 58,94 5,94 155,94 179,81



Halu s 31,18 Nangapanda Pulau Ende 31,01 Maukaro 32,67 Ende Ende Selatan Ende Timur Ende Tengah Ende Utara Ndona Ndona Timur Wolowaru Wolojita Lio Timur Kelimutu Ndori Maurole Kotabaru Detukeli 198,81 Lepembusu 19 Kelisoke 33,42 33,55 33,03 136,2 33,30 33,56 33,14 20 Detusoko 194,07 21 Wewaria 33,35 33,61 33,04 157,95 Sumber: Ende Dalam Angka 2018 (Kantor Pertanahan Kabupaten Ende) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



5. Hidrologi Hutan lindung sepanjang bagian tengah wilayah, menyebabkan banyaknya sebaran daerah aliran sungai (DAS) dan mata air di Kabupaten Ende. Beberapa DAS besar antara lain Kali Nangapanda, Kali Nangaba, Kali Wolowona, Kali Loworea, Kali Ndondo, dan Kali Lowo Lande, hampir setiap tahun mengalami banjir. Mata air tersebar pada beberapa wilayah dengan debit berkisar 4 - 17 liter/detik. Beberapa Mata Air yang ada, diantaranya: Bab II - 10



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Mata Air Woloare, Aekipa, Aepana, Nangapanda, Ae Ino, Seke Mele, Aewanda, Aemuri, Kena Fiko dan Lio Lo’o telah dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat kota Ende, Kecamatan Nangapanda, Detusoko, Wolowaru dan Kecamatan Maurole. Beberapa mata air dalam debit yang lebih kecil dimanfaatkan untuk fasilitas air bersih perdesaan. Tabel 2.6. Daerah Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende No



Kecamatan



Nama Sungai (DAS)



Mata Air Nangapanda (10)



Keterangan PDAM Nangapanda



1



Nangapanda



2



Pulau Ende



3



Maukaro



4



Ende



5 6 7



Ende Selatan Ende Timur Ende Tengah



Lowo Wolowona



Mata Air Aewanda



8



Ende Utara



Manungae



PDAM Kota Ende



9



Ndona



Lowo Wolotopo dan Ngalupolo



Mata air Woloare (4), Mata air Aemuri Mata air(5) aepana (19), Mata air Aekipa (12)



10



Ndona Timur



Lowo Aebai, Lowo Ria



11



Wolowaru



Lowo Ae Bara, Lowo Ae hepo



Mata Air Lia Lo’o (7), Seke Mele (-)



PDAM Wolowaru



12



Wolojita



Lowo Aebai



13 14 15



Lio Timur Kelimutu Ndori



Lowo Lise Lowo Aebara, Lowo Ria Lowo Ria



16



Maurole



17



Kotabaru



18



20



Detukeli Lepembusu Kelisoke Detusoko



Lowo bajo Mata Air Ae Ino (7) Lowo Ndondo, Lowo Lande Lowo Laka, Lowo Pemoria



21



Wewaria



19



Lowo Nangapanda



Nama Mata Air (debit-liter/detik)



Lowo Bengge, Ae Molumbai, Rowo Rheo Lowo Nangaba



PDAM / IKK Nangaba



PDAM Kota Ende dan Ndona



Mata air Moni (4) PDAM Maurole



Lowo Lise, Lowo Pombo Lowo Ria



Mata Air Kena Fiko



PDAM Detusoko



Lowo Rea



Sumber: Ende Dalam Angka 2018



6. Klimatologi Kabupaten Ende beriklim tropis agak kering, dengan suhu berkisar antara 22,5 – 340 C. Curah hujan berkisar antara 0 - 549 mm/tahun, dengan tingkat intensitas hujan sedang. Jumlah hari hujan sebanyak 128 hari, dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari. Keadaan 2017, Kelembaban udara rata-rata sebesar 81,1 gr/m3, dengan rata-rata kelembaban minimum sebesar 72,5 gr/m3 dan maksimum sebesar 89,6 gr/m3. 7. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Ende diarahkan dengan memperhatikan Rencana Pola Ruang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031. Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Ende, meliputi : Kawasan Lindung seluas 77.669,33 ha (37,95 %) dan Kawasan Budidaya seluas 126.990,72 ha (62,05 %), dengan rincian luas masing-masing penggunaan lahan sebagaimana disajikan pada tabel berikut: Bab II - 11



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Tabel 2.7 Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende Penggunaan Lahan



NO I



Luas (km2)



Kawasan Lindung



77.669,33



37,95



1



31.689,95 24.193,34 1.958,24 5.538,37



15,48 11,82 0,96 2,71



33.295,46



16,27



26.236,67 1.971,28 4.484,47 603,04 12.683,92 390,91



12,82 0,96 2,19 0,29 6,20 0,19



12.293,01



6,01



126.990,72



62,05



12.935,72 14.365,98 9.279,23 1.935,55 38.236,64



6,32 7,02 4,53 0,95 18,68



35.290,94 6.150,63 1.186,03 7.610 204,660.05



17,24 3,01 0,58 3,72 100



Kawasan Hutan Lindung * Hutan Lindung * Cagar Alam * Taman Nasional Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap 2 Kawasan Bawahannya * Kawasan Resapan Air * Sempadan Pantai * Sempadan Sungai * Hutan Bakau (Mangrove) 3 Kawasan Perlindungan Setempat * Kawasan Rawan Bencana Gunung Api * Kawasan Perlindungan Setempat Terhadap Gerakan Tanah Kawasan Budidaya



II



%



1 2 3 4 5 6



7



Daerah Permukiman Kawasan Kebun Campuran Lahan Penggembalaan Pertanian Lahan Basah Pertanian Lahan Kering Hutan Produksi * Hutan Produksi * Hutan Produksi Terbatas * Hutan Produksi Konversi Pertambangan TOTAL I + II



Sumber: RTRW Kabupaten Ende 2011-2031



Berdasarkan data eksisting tahun 2019 penggunaan lahan di Kabupaten Ende mengalami perubahan. Ini terjadi karena pertumbuhan penduduk yang makin meningkat menyebabkan terjadinya pembangunan pemukiman sehingga luas penggunaan lahan kawasan lindung dan kawasan budidaya mengalami perubahan yang dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 2.8 Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende (Kondisi Eksisting Tahun 2019) NO I



Bab II - 12



Luas (km2)



Penggunaan Lahan Kawasan Lindung 1 Kawasan Hutan Lindung * Hutan Lindung * Cagar Alam * Taman Nasional Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap 2 Kawasan Bawahannya * Kawasan Resapan Air * Sempadan Pantai * Sempadan Sungai * Hutan Bakau (Mangrove) 3 Kawasan Perlindungan Setempat * Kawasan Rawan Bencana Gunung Api * Kawasan Perlindungan Setempat Terhadap Gerakan Tanah



77.669,33



%



31.585,39 24.102,44 1.946,45 5.536,50



37,93 15,42 11,77 0,95 2,70



32.945,99



16,09



26.227,93 1,794,70 4.322,38 600,98 13.137,95 249,84



12,81 0,88 2,11 0,29 6,42 0,12



12.888,11



6,30



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



NO II



Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya 1 Daerah Permukiman 2 Kawasan Kebun Campuran 3 Lahan Penggembalaan 4 Pertanian Lahan Basah 5 Pertanian Lahan Kering 6 Hutan Produksi * Hutan Produksi * Hutan Produksi Terbatas * Hutan Produksi Konversi 7 Pertambangan TOTAL I + II



Luas (km2)



%



126.990,72 13.653,33 14.233,18 9.260,48 1.931,09 38.214,23 42.114,80 34.804,76 6.125,83 1.184,21 7.583,61



62,07 6,67 7,0 4,52 0,94 18,67 20,57 17 2,99 0,58 3,70



204.660,05



100



Sumber : Kondisi Eksisting, Hasil Analisis Dinas PUPR



2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Ende didasarkan pada karakteristik Kabupaten Ende, dan diarahkan sesuai strategi dan kebijakan pemanfaatan pola ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031. Potensi sektor menurut Rencana Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Ende meliputi 5 (lima) Wilayah Pengembangan sebagai berikut: a) Wilayah Pengembangan I (WP I) Wilayah Pengembangan I, meliputi : Kecamatan Ende, Ende Tengah, Ende Timur dan Ende Utara dan Ende Selatan. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan pada sektor pariwisata, perikanan dan industri. Potensi spesifik pada wilayah ini antara lain Situs Bung Karno dan peninggalan sejarah tugu Flores dan taman kota, serta panorama pantai dengan wisata kuliner. Pengembangan potensi perikanan diarahkan sebagai pusat pengumpul hasil penangkapan untuk wilayah perairan pantai selatan dengan ketersediaan dermaga pendaratan ikan dan pabrik es di Kecamatan Ende Selatan. Sektor industri kecil difokuskan pada pengembangan usaha tenun ikat dan makanan. Di wilayah ini terdapat komoditas pertanian yang memiliki nilai rasa khas yaitu ubi kayu nuabosi yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan Kabupaten Ende, selain pengembangan komoditas kelapa dan kopi, dan pemeliharaan usaha ternak kecil. b) Wilayah Pengembangan II (WP II) Wilayah Pengembangan II, meliputi : Kecamatan Detusoko, Detukeli, Lepembusu Kelisoke, Ndona Timur dan Ndona, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Detusoko. Wilayah ini memiliki potensi yang dikembangkan pada sektor pariwisata, industri rumah tangga (pembuatan souvenir), pertambangan, perkebunan dan pertanian. Potensi spesifik pada wilayah ini meliputi lahan persawahan dengan keunikan pematangnya (sawah bertingkat), wisata permandian air panas Detusoko, pengembangan industri rumah tangga minuman dari buah-buahan, perkampungan adat Wolotopo dan Wologai, serta Mumi di Desa Wologai Kecamatan Detusoko. Potensi pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan adalah sayur-sayuran dan buahbuahan, tanaman biofarma (jahe), kopi, jambu mente, kemiri. Dalam rangka mendukung pengembangan industri, terdapat potensi pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi di Mutubusa Desa Sokoria Kecamatan NdonaTimur. c) Wilayah Pengembangan III (WP III) Wilayah Pengembangan III, meliputi : Kecamatan Wolowaru, Wolojita, Kelimutu, Lio Timur, Ndori, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Wolowaru. Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pariwisata, pertanian, industri dan pertambangan. Potensi spesifik pada wilayah ini adalah kawasan Taman Nasional Kelimutu dengan keunikan Bab II - 13



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



danau tiga warnanya, diidukung potensi perkampungan adat dan industri tenun ikat khas dan souvenir, pengembangan agrowisata pada kawasan sekitar Taman Nasional Kelimutu, serta pasar tradisonal di Nduaria Kecamatan Kelimutu. Pada sektor industri berpotensi dikembangkan kawasan industri pengolahan kacang mete, dan kakao. Potensi perkebunan yang dapat dikembangkan adalah kopi dan kakao. d) Wilayah Pengembangan IV (WP IV) Wilayah Pengembangan IV, meliputi Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende dan Maukaro, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Nangapanda. Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pertambangan, pariwisata, perkebunan, dan perikanan. Potensi spesifik wilayah yang mempunyai prospek antara lain batu hijau (Zeolit) di pesisir pantai selatan Kecamatan Nangapanda, industri agro berbasis pengelolaan hasil perikanan dan kelautan, serta wisata peninggalan benteng Portugis di Pulau Ende. Sektor pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah kakao, kopi, kelapa dan cengkeh, serta areal sawah di Kecamatan Maukaro yang dapat dikembangkan menjadi pusat produksi padi sawah di Kabupaten Ende. Pada sektor pariwisata dapat dikembangkan wisata pantai/bahari pantai Jaga Po di Desa Kobaleba, Pantai Maukaro, dan Danau Alam Tiwu Lewu di desa Kebirangga Tengah Kecamatan Maukaro. e) Wilayah Pengembangan V (WP V) Wilayah Pengembangan V, meliputi Kecamatan Maurole, Wewaria, Kota Baru dengan Pusat WP adalah Kecamatan Maurole. Wilayah pengembangan ini mempunyai potensi pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan. Potensi spesifik wilayah ini antara lain padi sawah mengingat ketersediaan jaringan irigasi teknis yang cukup memadai, jambu mente, serta potensi pengembangan ternak sapi, kerbau dan kuda. Pada sektor pariwisata dikembangkan wisata pantai seperti Ena bara dan pantai Maurole, serta Danau Alam Tiwusora dan Danau Bou. Wilayah ini berpotensi dalam pengembangan industri berbasis pertanian dan perkebunan, mengingat ketersediaan suplai energi listrik (PLTU Ropa) dan berada pada jalur jalan strategis nasional Pantura Flores. Pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Ende tersebut di atas sejalan dengan kebijakan pengembangan wilayah nasional, Provinsi NTT, serta Kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo sebagai kabupaten yang berbatasan langsung, meliputi: a. Dalam skala wilayah nasional, Kota Ende merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yang didukung kebijakan pengembangan Bandara Haji Hasan Aroeboesman sebagai Bandar Udara Pengumpul Skala Tersier, serta termasuk dalam Kawasan Andalan Ende-Maumere, dan Kawasan Lindung Nasional Kelimutu; b. Dalam skala regional provinsi NTT, termasuk dalam Wilayah Pengembangan II, dengan fokus pengembangan pada kawasan pesisir dan kota pelabuhan, dengan arahan fungsi sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, pelayanan transportasi, pelayanan pariwisata dan agribisnis; c. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Sikka, di wilayah Kecamatan Mego yang diarahkan pada pengembangan hutan produksi, serta Kecamatan Magepanda dengan arahan pengembangan di bidang pertanian, dan peternakan (lahan penggembalaan), yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan di wilayah Kecamatan Lio Timur dan Kotabaru; d. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Nagekeo, di wilayah Kecamatan Wolowae yang diarahkan pada pengembangan kawasan hutan lindung di Desa Tendatoto, dan kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, kebun campuran di Desa Tendakinde, yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan di wilayah Kecamatan Nangapanda dan Maukaro. Bab II - 14



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana Alam a) Gempa Bumi Kabupaten Ende dikenal sebagai salah satu lokasi rawan gempa di Indonesia. Daerah ini mempunyai pertumbuhan penduduk yang cepat, termasuk bangunan yang ada, khususnya di Kota Ende dan sekitarnya. Sejumlah gempa bumi yang merusak telah menghantam daerah ini antara lain gempa bumi Maumere tahun 1989 dan 1992. Gempa bumi di Kabupaten Ende umumnya diakibatkan oleh saling bergeseknya tepian zona subduksi atau jalur patahan (fault) aktif. Intensitas maksimum suatu gempa bumi dianggap merusak yang dapat dicatat di daerah ini adalah antara skala VIII dan IX - (MMI) Scale. Tabel 2.9 Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende Zonasi



Wilayah Kecamatan



Gambaran Bahaya Gempa Bumi



Bahaya Gempa sangat Tinggi



Ende, Ndona, Detusoko, Wewaria, Maurole dan Detukeli



Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan tanah(jatuhan tanah dan batuan), retakan tanah dan likuifaksi



Nangapanda, Maukaro, Ende dan Ende Utara



Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan tanah (jatuhan tanah dan jatuhan batuan, jatuhan bahan rombakan, lincuran rombakan), retakan tanah dan likuifaksi



Maukaro, Ende, Detusoko, Wewaria, Maurole, Detukeli dan Kotabaru



Goncangan tanah sedang, retakan tanah dan patahan gempa, serta likuifaksi



Bahaya Gempa Tinggi Bahaya/ kerentanan gempa Sedang



Ende Utara, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ndona, Ndona Timur, Wolowaru, Wolojita, Lio Timur, Ndori, Detusoko, Kelimutu, Wewaria, Maurole, Kotabaru Nangapanda, Maukaro, Ende , Ende Utara, Ende Timur, Ende Tengah, Bahaya Ende Selatan, Ndona, Ndona Timur, Gempa Wolowaru, Wolojita, Lio Timur, Rendah Ndori, Detusoko, Kelimutu, Wewaria, Maurole, Kotabaru. Sumber : RTRW Kabupaten Ende 2011-2031 Bahaya Gempa SedangRendah



Goncangan tanah, gerakan tanah (jatuhan batuan, rayapan tanah, glinciran rombakan)



Goncangan tanah, retakan tanah dan gerakan tanah



b) Tsunami dan Gelombang Pasang Potensi rawan bencana tsunami/gelombang pasang terjadi pada hampir seluruh wilayah pesisir pantai kabupaten Ende. Tsunami terkait erat dengan tingginya ancaman gempa bumi di Kabupaten Ende. Wilayah yang mempunyai potensi bencana tsunami/gelombang pasang di Kabupaten Ende antara lain : Tabel 2.10 Wilayah Ancaman Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende No



Kecamatan



1



4



Desa Bheramari, Raporendu Ondorea, Ondorea Barat, Kelurahan Nangapanda Ndorurea, Ndorurea 1, Nggorea, Penggajawa. Desa Puutura, Rorurangga, Rendoraterua, Aejeti, Ndoriwoy Redodori dan Pulau Ende Paderape Desa Rukuramba Ende Kelurahan Rukun Lima, Kelurahan Mbongawani, Tetandara, Paupanda Ende Selatan dan Kelurahan Tanjung



5



Ende Utara



Kelurahan Kotaraja, Kotaratu, Desa Borokanda, dan Desa Gheogoma



6



Ende Timur



7



Ndona



8



Wewaria



Kelurahan Mautapaga Desa Nanganesa, Wolotopo, Wolotopo Timur, Ngalupolo, Reka, Nila, Desa Kekasewa, Ngaluroga Desa Aemuri, Desa Mukusaki, Desa Ekoae, dan Desa Wewaria



2 3



Bab II - 15



Desa/Kelurahan



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



No



Kecamatan



Desa/Kelurahan



9



Maukaro



Desa Magekapa, Desa Kobaleba, Desa Kebirangga, dan Desa Nabe



10



Maurole



11 12 13



Kotabaru Wolowaru Lio Timur



Desa Aewora, Watukamba, Ranakolo, Ranakolo Selatan, Maurole, Mausambi, dan Keliwumbu Desa Loboniki dan Desa Kotabaru Desa Mbuliwaralau Desa Hobatua



14



Ndori



Desa Maubasa, Desa Maubasa Timur dan Desa Serandori



Sumber : RTRW Kabupaten Ende 2011-2031



c)



Letusan Gunung Berapi Terdapat dua gunung api aktif di Kabupaten Ende, yaitu: Gunung Iya dan Gunung Kelimutu, yang memberi ancaman pada wilayah sekitarnya yaitu Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Utara, Ende Timur, Ndona Timur, Detusoko, Wolowaru, Kelimutu dan Wolojita.



d)



Debris Flow Debris Flow adalah campuran air dan tanah, bongkahan batu dan kerikil yang turun meluncur melalui celah-celah aliran. Penyebab terjadinya debris flow selalu dipicu oleh turun hujan yang sangat lebat mengikuti alur jurang, anak sungai dan dasar aliran. Dengan kondisi topografi wilayah dan banyaknya alur jurang, anak sungai dan dasar aliran, daerah yang sering mengalami adalah Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Selatan, Ende Utara, Ende Timur, Ndona, Detusoko, Wewaria, Maukaro, Maurole, Detukeli, Kotabaru, Wolowaru, Kelimutu, Lio Timur, dan Ndori.



e)



Banjir Banjir adalah peningkatan debit air di atas kondisi normal yang melebihi daya tampung badan alirnya (sungai dan anak sungai) karena terjadinya hujan yang sangat lebat dan akhirnya melanda daerah yang dekat dengan sungai dan terletak bagian bawah. Sebagian besar sungai berpotensi banjir, terutama kali Wolowona, kali Nangaba, kali Nangapanda, dan Kali Loworea.



f)



Tanah Longsor Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Daerah yang berpotensi adalah Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Tengah, Ende Utara, Ende Timur, Ndona, Ndona Timur, Detusoko, Wewaria, Maukaro, Detukeli, Kotabaru Wolowaru, Kelimutu, Wolojita, Lio Timur dan Ndori.



g)



Kekeringan Kekeringan sering terjadi di wilayah Kabupaten Ende yang merupakan daerah semiarid yakni musim hujan lebih pendek dan musim kemarau lebih panjang. Musim hujan berlangsung selama 3-4 bulan (desember - maret) dan musim kemarau selangsung selama 8-9 bulan (april - nopember). Berdasarkan hasil analisis, kecamatan dengan ancaman kekeringan tinggi adalah kecamatan Pulau Ende, kecamatan dengan ancaman kekeringan sedang meliputi kecamatan Wewaria, Maukaro, Maurole, Kotabaru, dan Ndori dan kecamatan dengan ancaman kekeringan rendah antara lain Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Selatan, Ende Utara, dan Ende



h)



Angin Ribut Angin sering terjadi tiap tahun di wilayah Kabupaten Ende. Berdasarkan hasil analisis, seluruh kecamatan di Kabupaten Ende tergolong dalam ancaman angin ribut rendah. Daerah yang pernah mengalami angin ribut antara lain Kecamatan Detukeli, Wewaria, Wolojita, Pulau Ende, Kelimutu, Ende, dan Maurole.



i)



Abrasi Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai.Abrasi sering terjadi di wilayah Kabupaten Ende khususnya di wilayah sepanjang pesisir pantai. Daerah yang sering mengalami abrasi antara lain Kecamatan Ndori, Nangapanda, Ndona, Maukaro, Kotabaru, Maurole, Lio Timur, Ende, Ende Selatan, dan Ende Utara. Bab II - 16



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



2.1.2 Demografi a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Publikasi terakhir dalam Ende Dalam Angka 2018, Jumlah penduduk Kabupaten Ende sampai akhir tahun 2017 sebesar 270.207 jiwa terdiri atas 133.076 jiwa (49,24 %) penduduk laki-laki dan 137.131 jiwa (51,76 %) penduduk perempuan. Jika dibanding dengan data hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010), terjadi peningkatan sebesar 9.062 jiwa dari keadaan 260.605 jiwa pada tahun 2010 atau rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 0,73 persen. Dengan luas wilayah 2.067,75 km2, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Ende Tahun 2017 sebesar 131 jiwa/km2. Kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Ende Tengah (4.694 jiwa/km2), sedangkan yang paling jarang adalah Kecamatan Maukaro dengan tingkat kepadatan 32 jiwa/km2. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio) keadaan tahun 2016 adalah sebesar 97. Secara kewilayahan penduduk Kabupaten Ende terkonsentrasi di daerah perkotaan (±31,33%), terutama di Kecamatan Ende Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa perkotaan masih merupakan daya tarik utama bagi penduduk, baik dari desa maupun masyarakat luar wilayah untuk mencari pekerjaan, bersekolah, serta aktifitas kegiatan lain. Realitas perkembangan fasilitas pendidikan (tinggi), serta usaha jasa dan perdagangan turut memengaruhi perkembangan penduduk di Kota Ende. Penduduk terbesar berada di Kecamatan Ende Tengah sebanyak 26.614 jiwa, disusul Kecamatan Ende Selatan (24.996 jiwa) dan Kecamatan Nangapanda sebanyak 22.020 jiwa. Jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Ndona Timur, yaitu sebanyak 5.523 jiwa. Tabel 2.11 Jumlah Penduduk, Ratio, Kepadatan Penduduk, Jumlah dan Rata2 penduduk per keluarga Jumlah Penduduk KECAMATAN 01. Nangapanda 02. Pulau Ende 03. Maukaro 04. Ende 05. Ende Selatan 06. Ende Timur 07. Ende Tengah 08. Ende Utara 09. Ndona 10. Ndona Timur 11. Wolowaru 12. Wolojita 13. Lio Timur 14. Kelimutu 15. Ndori 16. Maurole 17. Kotabaru 18. Detukeli 19. Lepembusu Kelisoke 20. Detusoko 21. Wewaria Bab II - 17



Rata2 Rasio Kepadatan Jumlah Penduduk Jenis Penduduk Keluarga per Kelamin keluarga 99 118 5.036 4 94 799 2.000 4 101 32 1.479 5 96 125 4.801 4 96 1307 5.867 4 98 1045 4.936 4



L



P



Total



10.937 3.874 3.472 10.104 12.254 10.014



11.083 4.103 3.428 10.510 12.742 10.203



22.020 7.977 6.900 20.614 24.996 20.217



13.260



13.354



26.614



99



4694



6.606



4



9.522 4.374 2.761 7.784 2.999 3.744



9.725 4.667 2.762 8.314 3.282 3.888



19.247 9.041 5.523 16.098 6.281 7.632



98 94 100 94 91 96



1146 97 105 252 159 137



4.904 2.232 1.305 4.102 1.725 1.830



4 4 4 4 4 4



3.450 2,956 5.157 5.356 3.500



3.671 3.315 5.367 5.312 3.518



7.121 6.271 10.524 10.668 7.018



94 89 96 101 63



137 238 68 50 51



1.790 1.638 2.292 2.408 1.512



4 4 5 4 5



2.831



2.905



5.736



97



56



1.256



5



6.729 7.998



7.009 7.973



13.738 15.971



96 100



97 54



3.293 3.616



4 4



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Jumlah Penduduk KECAMATAN



Rata2 Rasio Kepadatan Jumlah Penduduk Jenis Penduduk Keluarga per Kelamin keluarga 96 131 64.628 4 93 137 69.740 5 92 136 71.150 4



L



P



Total



2017 2016 2015



133.076 135.402 135.183



137.131 146.752 146.335



270.207 282.154 281.518



2014



134.615



145.46



280.076



93



136



2013



133.743



144.80



278.538



92



136



2012



127.957



141.67



269.629



90



132



2011



123.122



138.78



261.903



89



128



2010



123.825



136.78



260.605



91



127



Sumber Data: Kabupaten Ende Dalam Angka 2018



Sebanyak 57,26 %, dari total jumlah penduduk Kabupaten Ende adalah penduduk usia produktif / dewasa (15-49 tahun). Proporsi ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2015) yang sebesar 50,63%. Gambaran jumlah penduduk menurut kelompok umur sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Ende Menurut Kelompok Umur Tahun 2015 - 2017 USIA



Tahun 2015



Tahun 2016 P Total



Tahun 2017



L P Total % L % L P Total % Anakanak 42.979 42.213 84.192 32 42.760 41.039 83.799 30,9 31.733 29.287 61.020 22,58 (0 - 14 Tahun) Dewasa (15 - 49 62.945 73.618 136.563 50 63.354 73.900 137.254 50,7 76.084 78.653 154.737 57,26 Tahun) Lanjut Usia (Diatas 21.798 27.171 48.969 18 22.116 27.717 49.883 18,4 25259 29.191 54.450 20,15 50 Tahun) Total



127.722 142.002 269.724 100 128.230 142.656 270.886 100



133.076 137.131 270.207 100



Sumber Data: BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka 2018



2.2.



Aspek Kesejahteraan Masyarakat



2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.



Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Besaran produksi barang dan jasa di Kabupaten Ende yang ditunjukan dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sampai dengan keadaan tahun 2017 mencapai 5,2 Trilyun, dimana didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar kurang lebih 1,38 Trilyun atau 26,72 persen, diikuti Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar kurang lebih 777 Miliar (14,95 persen). Sementara itu laju pertumbuhan ekonomi kurun waktu 2014 – 2017 fluktuatif di atas 5 persen, dimana mencapai 5,01 % pada tahun 2014, meningkat menjadi 5,07 % pada tahun 2015, dan kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,08 % dan sedikit menurun pada tahun 2017 menjadi sebesar 5,04 %.



Bab II - 18



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Tabel 2.13. Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende Kurun Waktu 2014-2017 Uraian 2014 Nilai PDRB (dalam Juta Rupiah)  Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 4.111.693,38  Atas Dasar Harga Konstan 3.231.198,79 (ADHK) 2010 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%) 5,01 Sumber : BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka 2018



2015



2016



2017



4.482.838,47 4.876.552,80 5.267.884,26 3.395.121,54



3.567.542,54



3.747.307,30



5,07



5,08



5,04



Sektor Pertanian tampaknya masih menjadi sektor dominan dalam perekonomian Kabupaten Ende. Namun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian cenderung menurun dari 26,97% di tahun 2012 menjadi 26,72 % di tahun 2017. Trend peningkatan ditunjukan oleh sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi serta sektor jasa pendidikan. Data menunjukan bahwa perkembangan kontribusi kelima sektor ini cenderung mengalami peningkatan meskipun tidak secara signifikan. Tabel 2.14. Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Ende ADHB Kurun Waktu 2012 – 2017 Sektor A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan B. Pertambangan dan Penggalian C. Industri Pengolahan D. Pengadaan Listrik dan Gas E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah/ Daur Ulang F. Konstruksi G. Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil/Sepeda Motor H. Transportasi dan Pergudangan I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J. Informasi dan Komunikasi K. Jasa Keuangan dan Asuransi L. Real Estate M, N. Jasa Perusahaan O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P. Jasa Pendidikan Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R, S, Jasa lainnya T, U PDRB (ADHB)



2012



2013



2014



2015



2016*)



2017**)



26,97



26,99



27,16



27,35



26,59



26,72



1,46



1,46



1,40



1,44



1,44



1,40



1,45 0,04



1,44 0,04



1,46 0,05



1,48 0,05



1,48 0,06



1,48 0,07



0,08



0,08



0,08



0,07



0,07



0,06



10,62



10,36



10,03



10,23



10,69



10,99



16,20



15,91



15,74



15,42



15,15



14,95



6,20



6,49



6,62



6,67



6,87



7,11



0,29



0,29



0,31



0,32



0,33



0,35



5,01 3,81



4,97 3,95



5,01 4,06



4,91 4,00



4,80 4,09



4,73 4,07



3,01 0,40 10,65



3,07 0,42 10,27



3,11 0,43 10,05



3,14 0,43 9,97



3,21 0,42 10,02



3,16 0,42 9,50



9,57 1,83



10,07 1,74



10,42 1,67



10,40 1,69



10,57 1,74



10,73 1,72



2,40



2,45



2,42



2,44



2,47



2,55



100



100



100



100



100



100



Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Ende Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 Bab II - 19



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Dari sisi pertumbuhan terjadi pertumbuhan pada hampir semua sektor setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan dibawah 10 %, kecuali Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mengalami pertumbuhan 12,94 persen pada tahun 2017. Tabel 2.15. Laju Pertumbuhan ( % ) Sektor Ekonomi 2014-2017 Sektor A. B. C. D. E. F. G.



Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan



H. I. J. K. L. M, N. O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P. Jasa Pendidikan Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R, S, T, U Jasa lainnya



Laju Pertumbuhan PDRB



2014



2015



2016



2017



4,18 2,89 4,16 16,84



4,30 5,97 4,64 7,08



3,63 6,00 4,17 8,31



4,92 5,33 4,30 0,93



2,71



2,07



0,38



1,43



2,84



5,39



7,41



6,14



6,77



5,46



4,86



4,92



4,90 6,33 5,64 5,87 5,03 7,46



5,43 6,41 5,78 3,49 4,85 4,61



6,35 7,34 6,6 7,34 5,41 2,83



7,02 12,94 6,20 5,16 5,96 2,43



5,34



7,08



3,75



1,49



6,92



4,27



5,52



5,67



3,15



5,52



6,87



6,35



3,16



3,72



5,55



4,99



5,01



5,07



5,08



5,04



Sumber :BPS, PDRB Kabupaten Ende Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017



Berdasarkan PDRB Penggunaan, perekonomian Kabupaten lebih banyak dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga. Investasi belum memberi andil signifikan sedangkan ekspor menunjukan nilai negatif. Nilai negatif pada komponen ekspor menunjukan bahwa barang dan jasa yang berasal dari luar wilayah lebih banyak disbanding yang dikirim ke luar wilayah Kabupaten Ende. Tabel 2.16. PDRB Pengeluaran ADHK 2013-2017 Komponen



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN (Juta Rupiah) 2013



%



2.268.444



74,31



82.750



2,69



94.274



2,92



98.025



809.175



26,30



811.537



25,12



824.932



1.158.840



39,04



Perubahan Inventori



45.996



1,49



35.995



1,11



33.758



Ekspor



178.561



4,97



180.987



6,45



280.712



Impor



1.466.734



Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto



%



2015



%



2016



%



2017



%



2.644.250



77,19



2.753.944



73,40



2,89



98.306



2,76



101.652



2,71



24,29



875.123



23,14



897.157



23,94



1.598.141



46,15



1.712.989



45,71



0,89



11.295



0,11



15.048



0,40



7,86



179.574



10,14



176.108



4,69



2.388.470 74,70 2.508.523 75,47



1.325.583 42,57 1.503.985 46,14



48,80 1.605.647 52,87 1.854.814 57,55



Produk Domestik 3.077.032 100 Regional Bruto Sumber : Publikasi Website BPS Ende



Bab II - 20



2014



3.231.199



100



3.395.122



100



1.839.145 3.567.543



59,49 1.909.592 100



3.747.307



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



50,95 100



2.



Laju inflasi Sejak mengalami inflasi dua digit pada keadaan 17,10 pada tahun 2005, laju inflasi kota Ende kurun waktu 2006-2007 berangsur-angsur menurun di bawah dua digit masingmasing sebesar 7,62 persen dan 8,59 persen. Meskipun kembali meningkat pada tahun 2008 pada angka 13,53 persen atau naik sebesar 4,94 persen dari tahun sebelumnya; pada tahun 2009 kembali normal pada keadaan 5,43 persen, kemudian menurun menjadi 5,06 persen pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 semakin membaik pada keadaan 3,86 persen. Pada tahun 2012 laju inflasi meningkat menjadi 8,2% dan pada tahun 2013 kembali menurun di angka 4,45 %. Selanjutnya angka inflasi pada tahun 2014 pada angka 2,6 % dan sedikit meningkat menjadi 4,92 pada tahun 2015. Selanjutnya data untuk tahun 2016-2018 tidak dipublikasikan, sehingga mengacu pada inflasi provinsi secara keseluruhan. Sesuai data yang disajikan sebelumnya, diketahui inflasi provinsi 3 tahun terakhir selalu berada dibawah 5 persen. Kondisi inflasi Kabupaten Ende kurun waktu 2017 dan awal 2018 diperkirakan menunjukan hal yang positif seiring terkendalinya harga pada tataran regional provinsi NTT dan pengamatan gejolak harga.



3.



PDRB Perkapita Publikasi BPS “Kabupaten Ende Dalam Angka 2018” menunjukan adanya trend kenaikan PDRB Perkapita di Kabupaten Ende dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Pada tahun 2014, PDRB perkapita ADHB adalah sebesar Rp 15.400,- Angka ini kemudian meningkat menjadi Rp 16.975,- di tahun 2015, Rp. 17.664,- di tahun 2016 dan Rp.19.361,- di tahun 2017. Sementara itu, PDRB ADHK Perkapita yang sebelumnya berada di angka Rp 12.062 pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 12.634 di tahun 2015 kemudian menjadi Rp.12.644 di tahun 2016 dan menjadi Rp. 13.773,- di tahun 2017.



4.



Indeks Gini Pendapatan penduduk pada suatu daerah pada umumnya tidaklah merata. Perbedaan pendapatan ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Suatu metode dalam mengukur ketimpangan pendapatan yaitu Indeks Gini. Indeks Gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Adapun kriteria dalam menentukan ketimpangan adalah sebagai berikut : 0 < G ≤ 0,35 menunjukkan ketimpangan rendah 0,35 < G < 0,50 menunjukkan ketimpangan sedang G ≥ 0,50 menunjukkan ketimpangan tinggi Besarnya indeks gini Kabupaten Ende dilihat dengan pendekatan Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 mencapai 0,36. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai level sedang. Semakin rendah indeks gini suatu wilayah/daerah maka pemerataan pendapatan diharapkan akan semakin merata.



5.



Angka Kemiskinan Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (52 komoditi) dan bukan makanan (51 komoditi perkotaan dan 47 komoditi perdesaan) yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. Berdasarkan data susenas, diketahui jumlah penduduk miskin Kabupaten Ende cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2010 sebesar 51.700 (23,01 %), dan 54.700 jiwa (20,37%) pada keadaan tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016 penduduk miskin kembali meningkat masing-masing pada angka 23,49 % dan 23,89%. Pada tahun 2017 prosentase penduduk miskin Kabupaten Ende tercatat sebesar 23,95 % dan pada tahun 2018 prosentase penduduk miskin Kabupaten Ende mengalami peningkatan menjadi sebesar 24,20%.



Bab II - 21



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Tabel 2.17 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ende 2010-2018 Tahun



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



Garis Kemiskinan (Rp /kap/bulan)



Jumlah Penduduk Miskin (000)



Persentase Penduduk Miskin (%)



Ende 182.800 206.900 230.100 255.800 286.030 291.770 315.909 341.219 358.986



Ende 51,7 56,4 54,5 55,3 54,74 63,23 64,65 65,11 66,01



Ende 23,01 21,65 20,37 20,71 20,37 23,49 23,89 23,95 24,20



NTT 193.298 198.553 222.507 251.080 268.536 307.224 322.947 343.396 354.898



NTT 1.021 1.013 1.000 1.007 992 1.160,53 1.149,92 1.150.790 1.142.167



NTT 21,77 21,23 20,41 20,24 19,60 22,58 22,19 21,85 21,35



2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan komposit indikator Angka Harapan Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Pengeluaran Riil Yang Disesuaikan. IPM Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan dimana keadaan terakhir tahun 2017 sebesar 66,11, menduduki rangking 3 IPM Kabupaten/Kota se NTT. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup penduduk Kabupaten Ende dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengeluaran belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Tabel 2.18. Perkembangan IPM Kabupaten Ende 2010-2017 Uraian 2010 Usia Harapan Hidup 64,82 Angka Harapan 11,82 Lama Sekolah Rata2 Lama Sekolah 6,67 Pengeluaran Riil 8.068 Perkapita IPM Ende 61,92 IPM NTT 59,21 Sumber : Publikasi BPS NTT



2011 65,05



2012 65,29



2013 65,31



2014 64,27



2015 64,37



2016 64,42



2017 64,48



12,09



13,05



13,49



13,71



13,73



13,74



13,75



6,96



7



7,03



7,30



7,37



7,38



7,63



8.227



8.322



8.491



8.551



8.678.65



8.801



8.841



62,78 60,24



63,93 60,81



64,64 61,68



65,25 62,26



65,54 62,67



65,74 63,13



66,11 63,73



2. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan APM di Kabupaten Ende untuk semua tingkat pendidikan cenderung fluktuatif dalam kurun 2012-2018. Data APK dan APM Kabupaten Ende kurun waktu 2012-2018 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.19. Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Tahun 2012-2018 No



Jenjang Pendidikan



2012



2013



2014



2015



2016



2017



2018



1. 2 3.



APK SD/MI APK SMP/MTs



119,76 102,37



117,24 101,11



112,51 87,91



104,99 95,69



112,96 96,52



110,18 84,51



112,73 86,93



101



109,10



93,39



74,92



87,08



88,49



98,69



96,76



93,34



89,23



92,20



92,26



n/a 96,07



4 5.



APM SD/MI



APM SMP/MTs 64,52 6. APM SMA/MA/SMK 75,13 . SMA/MA/SMK Sumber: LKPJ Kab.Ende Tahun 2018



63,52 80,58



70,02 83,98



64,05 51,70



64,01 58,74



62,70 64,68



Bab II - 22



APK SMA/MA/SMK



60,67 n/a



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



3. Angka Putus Sekolah Selama kurun waktu tahun 2012-2018 APS SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK mengalami fluktuasi. Data menunjukan sejak Tahun 2013 terjadi penurunan Angka Putus Sekolah (APs) pada semua jenjang pendidikan. Tabel. 2.20. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Tahun 2012-2018 No



Jenjang Pendidikan



2012



2013



2014



2015



2016



2017



2018



1.



APs SD/MI



0,6



0,5



0,02



0,020



0,03



0,02



0,17



2.



APs SMP/MTs



0,65



0,61



0,34



0,03



0,07



0,06



0,17



3.



APs SMA/MA



1,32



1,25



0,26



3,28



0,02



n/a



n/a



4



APs SMK



1,12



1,09



0,07



29,20



n/a



n/a



n/a



Sumber: LKPJ Kab.Ende Tahun 2018



4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan Hasil pendidikan merupakan hasil yang diperoleh dari adanya proses belajar-mengajar sebagai bagian dari proses pendidikan, yang dapat ditunjukkan dari jumlah penduduk yang berhasil tamat atau jumlah lulusan menurut jenjang pendidikan tertentu. Data Susenas menunjukan pada tahun 2015 di Kabupaten Ende masih banyak penduduk yang tidak punya ijazah dan hanya tamat pendidikan sekolah dasar (±58%). 5. Angka Kematian Bayi Angka kematian Bayi (berumur kurang dari 1 tahun) di Kabupaten Ende masih cukup tinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dimana pada tahun 2015 terdapat 69 orang bayi yang meninggal kurang dari 1 tahun dari 4.527 jumlah bayi yang lahir hidup. Pada tahun 2016 terjadi 74 orang bayi yang meninggal kurang dari 1 tahun dari 3.693 jumlah bayi yang lahir hidup. Sementara pada tahun 2017 dari 6.201 bayi yang lahir, 57 orang diantaranya meninggal dalam usia kurang dari 1 tahun dan pada tahun 2018 dari 4.196 bayi yang lahir, 13 orang diantaranya meninggal dalam usia kurang dari 1 tahun. 6. Angka Kematian ibu melahirkan Kasus kematian Ibu adalah Jumlah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan nifas. Khusus pada indikator ini kematian ibu yang terjadi sebagai akibat dari kelainan atau resiko kehamilan, persalinan dan nifas. Data Tahun 2013, menunjukan kasus kematian ibu melahirkan sebesar 8 (delapan) kasus dan pada tahun 2016 menunjukan kasus kematian ibu melahirkan sebesar 11 Kasus dari toleransi 5 kasus, sementara di tahun 2017 terjadi 10 kasus kematian ibu melahirkan dan tahun 2018, terjadi 8 kasus kematian ibu. Kematian ini disebabkan oleh karena deteksi dini ibu hamil tidak dapat dilakukan karena usia kehamilan waktu kunjungan pertama bukan K1 melainkan sudah K4, keterlibatan lintas sektor untuk menemukan ibu hamil masih minim, kualitas SDM dan sarana prasarana masih kurang serta kurangnya motivasi dari tenaga kesehatan dan kunjungan rumah. 7. Prevelensi Balita Gizi Buruk Selama periode 2009 – 2013, Balita dengan gizi buruk di Kabupaten Ende mengalami fluktuasi. Keadaan tahun 2009 sebesar 0,50%, meningkat menjadi 0,67% dan 0,87 % Tahun 2010 dan 2011 serta menurun menjadi 3,01 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 prevalensi balita gizi buruk menurun menjadi 0,52 %, tahun 2017 menjadi sebesar 0.27 % dan kemudian menjadi 0,50 % di tahun 2018. 8. Angkatan Kerja Pada tahun 2017, total jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Ende adalah sebesar 188.905 orang dengan rincian 125.935 orang angkatan kerja dan 62.970 orang bukan angkatan kerja. Lebih dari 50 persen dari total PUK adalah perempuan, sedangkan sisanya yaitu sebesar 45,71 persen adalah PUK berjenis kelamin laki-laki.



Bab II - 23



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Tabel. 2.21. Angka Kerja di Kabupaten Ende Tahun 2015-2017 Tahun Jenis 2015 2016 2017 Kelamin Jumlah % Jumlah % Jumlah 1



2



3



4



Laki-laki 67.181 49,09 67.181 Perempuan 69.661 50,91 69.661 L+P 136.842 100 136.842 Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2015 - 2017



%



5



6



7



49,09 50,91 100



67.214 58.739 125.953



53,36 46,64 100



Tabel. 2.22. Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Ende Tahun 2015-2017



L



Tahun 2016 P



5



6



53,37



27,00



26,37



10,29



14,93



4,64



14,03



31,69



17,66



Lapangan Pekerjaan Utama



L



1



2



3



4



1.



Sektor Primer (Pertanian) Sektor Sekunder (Industri Pengolahan, Listrik & Air minum, dan Bangunan) Sektor Tersier (Perdagangan, Angkutan, Keuangan dan Jasa)



27,00



26,37



4,64



17,66



No.



2.



3.



2015 P



Jumlah



Jumlah



L



2017 P



Jumlah



7



8



53,37



28,85



25,51



54,36



10,29



14,93



5,17



9,84



15,01



14,03



31,69



18,79



11,.84



30,63



Sumber : BPS, Sakernas 2015-2017



Data Sakernas juga menunjukan bahwa dari keseluruhan Angkatan Kerja pada tahun 2017 sebagian besar menekuni sektor Primer 54,36%, diikuti sektor tersier 30,63% dan sektor sekunder sebesar 15,02 %. 9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK diperoleh dengan cara membandingkan antara jumlah Angkatan Kerja (AK) dan Penduduk Usia Kerja (PUK). TPAK di Kabupaten Ende secara keseluruhan pada tahun 2015 – 2017 cenderung menurun. Berawal pada 73,67 persen pada tahun 2015 menjadi 66,67 persen pada tahun 2017. Artinya, pada tahun 2017 dari 100 penduduk berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 67 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu. Tabel. 2.23. Tingkat Partisipasi Angka Kerja di Kabupaten Ende Tahun 2015-2017 TPAK (persen) Jenis kelamin 2015 2016 2017 Laki-laki 79,18 79,18 77,83 Perempuan 69,04 69,04 57,27 L+P 73,67 73,67 66,67 Sumber : BPS, Sakernas 2015-2017 10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah rasio antara jumlah penganggur terbuka terhadap angkatan kerja. Data Sakernas mengindikasikan angka TPT di Kabupaten Ende sebesar 3,66 pada keadaan tahun 2017. Tabel. 2.24. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende Tahun 2015-2017 TPT (persen) Jenis kelamin 2015 2016 2017 Laki-laki 2,98 2,98 4,66 Perempuan 3,81 3,81 2,53 L+P 3,40 3,40 3,66 Sumber: BPS, Sakernas 2015-2017 Bab II - 24



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga a. Seni Budaya Sejalan dengan pengembangan di bidang pariwisata, budaya lokal di Kabupaten Ende terus dilestarikan, dibina dan dikembangkan. Setiap tahun rutin dilaksanakan even tetap yaitu Upacara Pati Ka Dua Bapu Ata Mata di danau Kelimutu. Kegiatan ini dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus setiap tahun, dan melibatkan 20 komunitas adat yang bermukim di sekitar kawasan Taman Nasional Kelimutu. Pengembangan situs/cagar budaya juga terus mengalami peningkatan. Sampai tahun 2018 terdapat 20 situs/cagar budaya yang intensif dibina yakni Perkampungan megalithik Wolotopo, Kampung Unggu Kanganara, Mumi Kaki More Wolondopo, Rumah Pengasingan Bung Karno, Rumah adat Bhisu One Jopu, Rumah adat Wiwipemo, SaO Ria Raja Nggaji-Wolojita, Museum Tenun Ikat, Museum Bahari, situs kampung adat Kanganara, Makam Ibu Amsi, Kampung Adat Detukeli, Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kantor Camat Ende Utara, Kantor Detasemen POM Ende, Kantor Kodim Ende, Gedung Imaculata, Situs Gereja Kathedral Ende serta Masjid A-Rabitha. Untuk pengembangan sanggar seni, terus dilakukan pendampingan dan bantuan peralatan musik tradisional bagi sanggar seni, yang diikuti keikutsertaan pada event baik skala lokal maupun nasional. Jumlah sanggar seni budaya yang ada di Kabupaten Ende yang dibina sampai tahun 2018, sebanyak 79 kelompok. Pembinaan sanggar-sanggar ini diarahkan untuk melestarikan dan keikutsertaannya pada event-event pariwisata dan kebudayaan, seperti: upacara adat Pati Ka Dua Bapu Ata Mata, Festival Flobamora Rayon II Flores-Lembata, Festival Pesta Danau Kelimutu, Sail Indoesia dengan titik singgah di Kecamatan Maurole, Gebyar Wisata Nusantara di TMII dan Jambore Pariwisata Tingkat Provinsi. b. Olahraga Dalam rangka pengembangan olah raga sepak bola telah ditingkatkan fasilitas Stadion Marilonga, baik kapasitas stadion, maupun pemasangan lampu yang memungkinkan dilaksanakan pertandingan pada malam hari. Beberapa even, seperti: turnamen futsal dan volley juga rutin dilaksanakan. 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 2.3.1.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1. Pendidikan



1)



2)



3)



4)



5)



6)



Rasio Guru Berbanding Murid SD/MI Rasio Guru berbanding murid pada jenjang SD/MI pada Tahun 2018 sebesar 978/10.000 siswa SD/MI yang merupakan hasil perbandingan dari 3.414 guru SD/MI terhadap 34.908 Siswa SD/MI. Rasio Guru Berbanding Murid SMP/MTs Rasio Guru berbanding murid pada jenjang SMP/MTS pada Tahun 2018 sebesar 992/10.000 siswa SMP/MTS yang merupakan hasil perbandingan dari 1.531 guru SMP/MTS terhadap 15.440 Siswa SMP/MTS. Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Persentase guru SDMI berkeahlian/ berkompeten untuk Tahun 2018 sebesar 59,70% yaitu 2038 guru yang berijazah S1 dan S2 dari 3.414 guru SD/MI. Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Persentase guru SMP/MTS berkeahlian/ berkompeten untuk tahun 2018 sebesar 71,06% yaitu 1.088 guru yang berijazah D4, S1 dan S2 dari 1.531 guru SMP/MTS. Angka Kelulusan SD/MI Angka kelulusan SD/ MI pada Tahun 2018 yaitu 99,56% dimana sebanyak 5.725 siswa yang mengikuti Ujian dan memperoleh kelulusan sebanyak 5.700 siswa. Angka Kelulusan SMP/MTs Angka kelulusan SMP/MTS pada Tahun 2018 yaitu 99,53 % dimana sebanyak 5.364 siswa yang mengikuti Ujian dan memperoleh kelulusan sebanyak 5.339 siswa.



Bab II - 25



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



7)



8)



9)



10)



11)



12)



13)



Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SD/MI Rasio ketersediaan sekolah berbanding usia sekolah untuk jenjang SD/MI pada Tahun 2018 yaitu 108 sekolah melayani 10.000 penduduk usia sekolah SD/MI, merupakan hasil perbandingan dari 333 sekolah SD/MI terhadap 30,967 penduduk usia 7-12 Tahun. Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SMP/MTs. Rasio ketersediaan sekolah berbanding usia sekolah untuk jenjang SMP/MTS pada Tahun 2018 yaitu 55 sekolah melayani 10.000 penduduk usia sekolah SMP/MTS, merupakan hasil perbandingan dari 98 sekolah SMP/MTS terhadap 17.906 penduduk usia 13-15 Tahun. Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak Ruang kelas untuk SD/MI pada Tahun 2018 dengan kategori layak sebanyak 1.881 ruang atau 85 % dari total ruang kelas SD/MI sebanyak 2.213 ruangan Persentase Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak Ruang kelas untuk SMP/MTS pada Tahun 2018 dengan kategori layak sebanyak 569 ruang atau 89,18% dari total ruang kelas SMP/MTs sebanyak 638 ruangan. Persentase siswa yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anak usia sekolah yang mengikuti PAUD untuk tahun 2018 sebanyak 7520 siswa atau sebesar 76,20% dari 9.869 jiwa penduduk usia 4–6 tahun dan telah melampaui dari target yang ditetapkan pada Indikator RPJMD Periode 2014- 2019 sebesar 67,40% di Tahun 2018. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD sesuai dengan usia anak. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke jenjang SMP pada Tahun 2018 sebesar 92,37% yaitu prosentase dari 5,265 siswa baru tingkat SMP dengan jumlah siswa yang lulus pada jenjang SD/MI sebanyak 5.700 siswa. Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman Angka penyediaan rumah mess guru bagi guru tetap pada wilayah terpencil dan pedalaman sebanyak 26 buah pada Tahun 2016 dan 42 buah yang dibangun pada Tahun 2017 sehingga menjadi 68 buah mess guru dan 22 buah yang dibangun pada Tahun 2018 sehingga menjadi 90 buah mess guru dari 346 sekolah yang dikategorikan berada pada wilayah terpencil dan pedalaman atau 26.01%. Dari data tersebut di atas secara keseluruhan masih perlu adanya penambahan rumah dinas / mess guru, sehingga semua sekolah terpencil mempunyai mess guru. Tabel 2.25. Perkembangan Capaian Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Pendidikan Tahun 2014-2018 Uraian



No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Rasio Guru Berbanding Murid SD/MI Rasio Guru Berbanding Murid SMP/MTs Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SD/MI Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SMP/MTs. Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak Persentase Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak Persentase siswa yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 13 Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman



2014



2015



2016



853 1082 48,71 70,42 99,98 99,98



856 896 62,76 83,93 99,98 99,61



881 886 68,62 87,69 99,29 98,98



101



93



102



101



108



56



54



55



55



55



81,63



85



79,98 78,53 79,34



2017



889 978 920 992 60,62 59,70 88,22 71,06 99,98 100 99,82 99,53



88,62 82,24 80,06 83,42 89,18 25,57 69,92 67,76 79,62 76,20 92,59 92,46 93,22 88,99 92,37 -



2



7,51



19,65 26,01



Sumber : RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 Bab II - 26



2018



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



2. Kesehatan 1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)



8)



9)



Rasio Puskesmas, Pustu dan Poskesdes terhadap Jumlah Penduduk Pada tahun 2018, Rasio Puskesmas per satuan penduduk ditarget sebesar 0,09 perseribu. Target tahun 2018, direncanakan penambahan 1 (satu) Puskesmas menjadi 25 Puskesmas dari 24 Puskesmas yang ada pada tahun 2017. Pencapaian target masih tetap dalam standar ratio sebesar 0,09 dimana terdapat 24 Puskesmas untuk melayani jumlah penduduk sebanyak 281,858 Jiwa. Ratio Pustu Persatuan Penduduk. Pada tahun 2018 Ratio Pustu Per satuan Penduduk sebesar 0.201, terdapat 58 buah Pustu untuk melayani 281.858 penduduk yang ada, dan pada tahun 2018 ditargetkan pada angka ratio sebesar 0,21. Hal ini menunjukan bahwa terjadi penambahan 5 buah Pustu pada tahun 2017 dari sebelumnya sebanyak 53 buah Pustu di tahun 2016. Ratio Poskesdes terhadap Jumlah Desa. Data tahun 2018, ratio poskesdes persatuan penduduk sebesar 0,26, dimana pada tahun 2018 jumlah poskesdes sebanyak 73 Unit. Sejak tahun 2016 berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Petunjuk kementerian Kesehatan berdasarkan Renstra Kementerian RI Tahun 2015-2019, poskesdes telah menjadi kewenangan desa. Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada wilayah terpencil dan pedalaman. Sampai keadaan Tahun 2018, jumlah Rumah Dinas Medis dan Paramedis yang ada di daerah terpencil dan pedalaman sebanyak 120 buah rumah dari kebutuhan 196 buah rumah pada tahun 2018. Rasio Tenaga Dokter Pada tahun 2018 jumlah ratio dokter persatuan penduduk sebesar 0,165 dimana jumlah dokter yang memberikan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, baik dokter PNS/PTT, adalah sebanyak 44 orang untuk melayani 281.858 penduduk yang ada. Rasio Tenaga Bidan Pada tahun 2018 jumlah ratio Bidan per satuan penduduk sebesar 1.3 dimana jumlah Bidan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas baik Bidan PNS/PTT sebanyak 337 orang untuk melayani 281.858 jumlah penduduk yang ada. sementara capaian kinerja sebesar 0.85 atau sebanyak 247 orang untuk melayani 281.858 jumlah penduduk yang ada. Rasio Tenaga Perawat Pada tahun 2017 tenaga perawat yang ada 352 orang untuk melayani 281.858 jumlah penduduk yang ada, sementara di tahun 2018 jumlah ratio Perawat per satuan penduduk sebesar 1.42 dimana jumlah Perawat sebanyak 386 orang untuk melayani 281.858 jumlah penduduk yang ada, Sedangkan capaian pada tahun 2018 sebesar 0.78 atau sebanyak 218 orang untuk melayani 281.858 jumlah penduduk yang ada. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, yang memiliki Kompetensi Kebidanan. Angka pertolongan persalinan oleh tenaga medis adalah jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat mahir). Pada Tahun 2018, target jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebasar 100 %, Capaian target sebesar 98.22 % dimana dari total Ibu bersalin sebesar 4.263. orang Ibu, yang melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 4.187 orang. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Ibu hamil K4 adalah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua, dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan. Pada Tahun 2018, target jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4 sebasar 9678 %, Capaian target sebesar 63.55 % dimana terdapat 3008 orang Ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 dari 4733 sasaran ibu hamil.



Bab II - 27



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



10) Cakupan Pelayanan Ibu Nifas



11)



12)



13)



14)



15)



16)



17)



18)



Pelayanan Nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan sampai dengan 3 hari. Pada Tahun 2018, target pelayanan ibu nifas sebesar 97.68 % dari target ibu melahirkan, Capaian kinerja sebesar 88.25 % dimana terdapat 3.762 ibu nifas yang memperoleh pelayanan kesehatan dari 4.263 sasaran ibu nifas yang ada. Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar oleh dokter, Bidan dan perawat yang memiliki kompetensi kliniks kesehatan atau di sarana pelayanan kesehatan (Bayi anak berumur 29 hari-11 Bulan). Pada Tahun 2018, target Cakupan kunjungan bayisebesar 92.96 %, Capaian kinerja sebesar 66.87 %. dimana terdapat 3.512 orang bayi yang berkunjung untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari 5.252 jumlah seluruh bayi yang lahir. Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani Pada Tahun 2018, target Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani sebesar 100%, Capaian kinerja sebesar 100%. dimana terdapat 151 orang neonatus yang mengalami komplikasi semuanya ditangani dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani sudah mencapai target. Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12-59 bulan), yang memperolah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan minimal 8 kali. Pada Tahun 2018, target anak balita yang memperolah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan minimal 8 kali sebesar 100 % Capaian kinerja sebesar 73.90 %. dimana dari 13.863 anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan minimal 8 kali dari 18.760 total sasaran Balita. Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Imunization (UCI) Desa/kelurahan UCI adalah Desa/Kelurahan dengan cakupan imunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, Hepatitis B/HB 3 Kali, Polio 4 kali, dan campak 1 kali pada bayi). Pada Tahun 2017, target Desa/Kelurahan dengan cakupan imunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, Hepatitis B/HB 3 Kali, Polio 4 kali, dan campak 1 kali pada bayi sebesar 100%. Capaian kinerja sebesar 78.78 %, dimana sebanyak 219 Desa/Kelurahan UCI dari total 279 desa/kelurahan. Cakupan Penemuan Penanganan Penderita Penyakit: Pneomonia Balita Penemuan Penanganan Penderita Penyakit: Pneomonia Balita Pada Tahun 2018, target sebesar 100% Capaian kinerja sebesar 10.45 %. dimana terdapat 196 Balita dengan pneomonia yang ditangani dari total 1.876 Balita dengan Pneomonia. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru) Penyakit TBC BTA+ Pada Tahun 2018, target Jumlah Penemuan Baru Penderita TBC BTA+ yang ditemukan dan diobati sebesar 100 persen , Capaian target tahun 2018 sebesar 100 persen dimana terdapat 102 orang Penderita Baru TBC BTA+ yang ditemukan dan diobati dari total 102 orang Seluruh Penderita TBC BTA+ yang ditemukan. Hal ini menunjkan bahwa penderita dengan TBC masi cukup tinggi, dan perlu dilakukan pengawasan dan intervensi. Cakupan Penemuan dan Penderita Penyakit DBD Pada tahun 2018, Target Jumlah Penemuan Penderita Penyakit DBD yang ditangani sesuai SOP sebesar 100 persen, Capaian kinerja tahun 2018 sebesar 100 persen dimana dari 52 Orang Penderita Penyakit DBD yang ditemukan dan ditangani sesuai SOP dari total 52 Orang Penderita DBD ditemukan. Cakupan Penemuan dan Penderita Penyakit Acute Flacite Pralysis (AFP) Pada tahun 2018, Target Jumlah Penemuan Kasus AFP Non Polio yang ditemukan sebesar 0.006 persen, Capaian target tahun 2018 sebesar 0.01 persen dimana terdapat 12 Orang Penderita Kasus AFP Non Polio yang ditemukan dari total 209.187 Orang jumlah penduduk diatas 15 Tahun.



Bab II - 28



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



19) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat



20)



21)



22)



23)



24)



25)



26)



Pada tahun 2018 Target Jumlah Murid SD dan Setingkat yang di periksa kesehatannya oleh nakes atau tenaga terlatih sebesar 100 persen . Capaian target tahun 2018 sebesar 92.41 persen dimana dari 3.945 Orang Jumlah Murid SD dan Setingkat yang mendapat pemeriksaan kesehatan sebanyak 4.269 Orang. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Diare Pada tahun 2018 target Jumlah Penderita Diare yang datang dan dilayani di Sarana Kesehatan sebesar 100 persen, Capaian target tahun 2018 sebesar 62.23 persen dimana dari 4.678 Penderita Diare yang datang dan dilayani di Sarana Kesehatan dari total 7.518 Penderita Diare. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi ≤ 24 Jam Pada Tahun 2017, Target Jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang ditangani ≤ 24 jam dalam periode tertentu sebesar 100 persen, Capaian target tahun 2017 sebesar 0 persen dimana pada tahun 2017 tidak ada KLB. Pada Tahun 2018, Target Jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang ditangani ≤ 24 jam dalam priode tertentu sebesar 100 persen, Capaian target tahun 2018 sebesar 100 persen dimana pada tahun 2018 tidak terdapat, sehingga mencapai target. Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS Pada Tahun 2017 capaian target adalah sebesar 100 persen dimana terdapat 28 Penderita HIV/AIDS yang diberikan pelayanan sesuai standar pelayanan dari total 28 jumlah penderita HIV/AIDS). Pada Tahun 2018 Target Jumlah Kasus HIV/AIDS yang diberikan pelayanan sesuai standar pelayanan sebesar 100 persen, Capaian target tahun 2018 sebesar 100 persen dimana terdapat Penderita HIV/AIDS yang diberikan pelayanan sesuai standar pelayanan dari total jumlah penderita HIV/AIDS). Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat Miskin Pada tahun 2017, Target Jumlah Kunjungan Pasien Miskin di Sarana Kesehatan Strata 1 sebesar 84.58 persen. Capaian target tahun 2017 sebesar 47.96 persen dimana terdapat 65907 Jumlah Kunjungan Pasien Miskin di Sarana Kesehatan Strata 1 dari total 137.425 jumlah seluruh masyarakat miskin. Pada tahun 2018, Target Jumlah Kunjungan Pasien Miskin di Sarana Kesehatan Strata 1 sebesar 93.04 persen. Capaian target tahun 2018 sebesar 41.29 persen dimana terdapat 75.216 Jumlah Kunjungan Pasien Miskin di Sarana Kesehatan Strata 1 dari total 182.180 jumlah seluruh masyarakat miskin. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin Pada Tahun 2017, Target Jumlah rujukan masyarakat Miskin di Sarana Kesehatan Strata 1 dan 2 sebesar 0.70 persen. Capaian Kinerja tahun 2017 sebesar 0.10 persen dimana terdapat 143 Jumlah Kunjungan Pasien Miskin di Sarana Kesehatan Strata 1 dari total 137.425 jumlah seluruh masyarakat miskin. Pada Tahun 2018, Target Jumlah rujukan masyarakat Miskin di Sarana Kesehatan Strata 1 dan 2 sebesar 0.88 persen. Capaian Kinerja tahun 2018 sebesar 0.15 persen dimana terdapat 267 Jumlah Kunjungan Pasien Miskin di Sarana Kesehatan Strata 1 dari total 182.180 jumlah seluruh masyarakat miskin. Meningkatnya kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan Pada Tahun 2017, Target Jumlah Sarana air minum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 40.18 persen. Capaian kinerja tahun 2017 sebesar 67.69 persen dimana terdapat 16.085 Jumlah Sarana air minum yang memenuhi syarat kesehatan dari total 23.764 jumlah seluruh sarana air minum. Pada Tahun 2018, Target Jumlah Sarana air minum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 44.20 persen. Capaian kinerja tahun 2018 sebesar 58.67 persen dimana terdapat 14.638Jumlah Sarana air minum yang memenuhi syarat kesehatan dari total 25.079 jumlah seluruh sarana air minum. Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pada Tahun 2017, target jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebesar 9.35 persen. Capaian Kinerja Tahun 2017 sebesar 50.54 persen dimana terdapat 141 desa/kelurahan yang melaksanakan STBM dari



Bab II - 29



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



27)



28)



29)



30)



total 279 Desa/Kelurahan. Pada Tahun 2018, Target Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebesar 10.07 persen . Capaian Kinerja Tahun 2018 sebesar 46.59 persen dimana terdapat 130 Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dari total 279 Desa/Kelurahan. Meningkatnya kualitas Hygiene dan Sanitasi tempat Pengolahan Makanan / Minuman Pada tahun 2017,Target jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 61.29 persen. Capaian kinerja tahun 2017 sebesar 76.27 persen dimana terdapat 601 Jumlah Sarana yang memenuhi syarat kesehatan dari total 788 jumlah seluruh TPM. Sementara pada tahun 2018, Target Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 67.03 persen. Capaian kinerja tahun 2018 sebesar 49.40 persen dimana terdapat 454 Jumlah Sarana yang memenuhi syarat kesehatan dari total 919 jumlah seluruh TPM. Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta Pada Tahun 2017, Target Jumlah Kerja Sama antara pemerintah Daerah dengan lembaga kesehatan swasta dalam penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Ende sebesar 5 LSM. Capaian tahun 2017 sebesar 2 LSM (KPAD dan WVI) sementara pada tahun 2018, target Jumlah Kerja Sama antara pemerintah Daerah dengan lembaga kesehatan swasta dalam penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Ende sebesar 5 LSM. Capaian target tahun 2018 sebesar 5 LSM. Ratio Posyandu Persatuan Balita Pada Tahun 2017, Target Jumlah Posyandu sebesar 60.63 persen. Capaian target tahun 2017 sebesar 19.62 persen dimana terdapat 636 Jumlah posyandu per total 32.414 jumlah Balita sementara Pada Tahun 2018, Target Jumlah Posyandu sebesar 66.67 persen. Capaian target tahun 2018 sebesar 33.69 persen dimana terdapat 632 Jumlah posyandu per total 18.760 jumlah Balita. Cakupan Desa Siaga Aktif Pada Tahun 2017, Target Jumlah desa siaga aktif sebesar 93.10 persen. Capaian target tahun 2017 sebesar 97.06 persen dimana terdapat 66 Jumlah Desa Siaga aktif dari total 68 desa siaga yang dibentuk. Pada Tahun 2018, Target Jumlah desa siaga aktif sebesar 100 persen. Capaian target tahun 2018 sebesar 97.06 persen dimana terdapat 66 Jumlah Desa Siaga aktif dari total 68 desa siaga yang dibentuk.



Pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, selain disediakan di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes, juga disediakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende. Ukuran kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan di RSUD dapat dilihat melalui capaian indikator, antara lain : 1) Bed Occupancy Rate (BOR) Indikator ini untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit / prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Prosentase capaian BOR Tahun 2018 sebesar 68,76%. Angka ini jika dibanding dengan angka pencapaian pada Tahun sebelumnya ( Tahun 2017) sebesar 62,79 % maka mengalami kenaikan sebesar 5,97 % atau mengalami peningkatan sebesar 9,51 %. Pencapaian ini juga apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja RPJMD Tahun 2018 yaitu 68,83 %, maka belum mencapai target yang ditetapkan sebanyak 0,07 %. Jika disandingkan dengan standar nilai parameter BOR ideal yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan RI yaitu 60-85%, maka prosentase tersebut masih berada dalam rentang standar nasional yang ditentukan. 2) Average Length of Stay (ALOS) Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan pengamatan yang lebih lanjut. Average Long of Stay ( ALOS ) Tahun 2018 yaitu sebanyak 3,58 hari dan naik 0,22 hari atau mengalami peningkatan sebesar 6,55% dari Tahun 2017 yaitu 3,36 hari. Jika dibandingkan dengan target RPJMD pencapaian indikator ALOS pada Tahun 2018 sebanyak 3 hari, maka telah melampaui target yang ditetapkan sebanyak 0,58 hari atau melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 19,45 %. Pencapaian ini juga apabila Bab II - 30



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



disandingkan dengan angka ideal yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan RI yaitu sebanyak 6-9 hari, maka pencapaian tersebut masih dibawah standar yang ditetapkan atau dapat dikatakan bahwa rata lama seorang di rawat belum mencapai angka ideal yang ditetapkan. 3) Bed Turn Over (BTO) Indikator ini menggambarkan frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode satu tahun). Indikator ini untuk mengukur tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur. BTO RSUD Ende Tahun 2018 yaitu sebanyak 70,61 kali. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2017 yaitu sebanyak 68,27 kali, maka mengalami naik 2,34 kali atau mengalami peningkatan sebesar 3,43 %. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2018 sebanyak 55,91 kali, maka telah melampaui target yang ditetapkan sebanyak 14,70 kali atau 26,30 %. Pencapaian angka indikator tersebut diatas jika disandingkan dengan angka ideal yang ditetapkan yaitu berkisar antara 40–50 kali, maka melampaui dari angka ideal yang ditetapkan tersebut artinya bahwa frekwensi penggunaan tempat tidur pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende lebih tinggi dari target nasional yang ditetapkan pada Tahun 2005. 4) Turn Over Interval (TOI) Indikator ini menunjukkan rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat berikutnya. Indikator ini juga menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Pencapaian indikator ini pada Tahun 2018 sebanyak 1,61 hari. Jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2017 sebanyak 1,99 hari, maka turun 0,38 hari atau mengalami penurunan 18,86 %. Pencapaian ini juga apabila dibandingkan dengan target RPJMD yang ditetapkan pada Tahun 2018 sebanyak 3 hari, maka masih jauh dari target yang ditetapkan. Jika disandingkan dengan angka ideal yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan RI yaitu kisaran 1-3 hari, maka pencapaian ini masih dalam angka ideal yang ditetapkan tersebut. 5) Gross Death Rate (GDR) Indikator Gross Death Rate (GDR) menggambarkan angka kematian umum untuk setiap 1.000 penderita/pasien keluar (hidup+mati). Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan ditinjau dari jumlah pasien meninggal secara keseluruhan di rumah sakit. Indicator Gross Death Rate ( GDR ) pada Tahun 2018 sebesar 41.02 ‰ atau naik sebesar 0,41‰ dari Tahun 2017 yaitu sebesar 40,61 ‰ atau meningkat 1,01 %. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada indikator RPJMD Tahun 2018 yaitu sebesar 11‰, maka belum mencapai target yang ditetapkan tersebut. Pencapaian ini masih dalam batas toleransi karena masih dibawah nilai Gross Death Rate yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Tahun 2005 yaitu < 45 per 1000 penderita keluar. 6) Net Death Rate (NDR) Indikator Net Death Rate (NDR) menggambarkan tingkat kematian yang disebabkan faktor pelayanan di Rumah Sakit, yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk 1.000 penderita/pasien keluar (hidup+mati). Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Pencapaian indikator Net Death Rate ( NDR ) Tahun 2018 sebesar 23,34‰. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2017 sebesar 21,82‰, maka turun sebesar 1,52 ‰ atau mengalami penurunan sebesar 6,98 %. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada indikator RPJMD Tahun 2018 sebesar 1‰, maka belum mencapai target yang ditetapkan. Perlu disampaikan bahwa secara nasional untuk indikator Net Death Rate ( NDR ) ini, perhitungan dilakukan terhadap 1.000 orang pasien. Nilai ini masih dalam batas toleransi karena masih dibawah nilai Net Death Rate yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik. 7) Angka Kematian Bayi di RSUD Indikator ini menunjukkan jumlah kematian bayi ( 2 kali 1. setahun 16 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh



17 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan



Persentase Jalan dalam Kondisi Baik ( > 40 KM/Jam) 2. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan 3 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik 1.



Presentase Panjang Jalan 1. Lingkungan dalam Kondisi Baik Persentase Jalan dalam Kondisi Baik 2. ( > 40 KM/Jam) 3. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan



1



3



(4)



18 Program Perencanaan Tata Ruang



1. Ketersediaan Dokumen Tata Ruang Rasio Bangunan ber- IMB per satuan Bangunan



1



3



19 Program Pemanfaatan Ruang



1



1



3



1 Ketaatan terhadap RTRW



1



3



20 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 21 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)



Bab VII - 10



Luasan RTH Publik sebesar 20% dari 1. Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Panjang Jalan Kabupaten Panjang Drainase dalam kondisi baik Total Panjang Saluran Drinase Kawasan yang terbangun Kawasan Rawan longsor



Jumlah Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang ada



Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik Luas Daerah Irigasi seluruhnya Luas Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Luas Sempadan Sungai yang ada Luas Daerah yang tergenang Luas Daerah Rawan Genangan berpotensi tergenang Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Panjang Jalan Kabupaten Jumlah Rumah Tangga terakses Air Minum Jumlah Rumah Tangga seluruhnya Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik



Luas Daerah Irigasi seluruhnya Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik



Panjang Jalan Lingk. Seluruhnya Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Panjang Jalan Kabupaten Jumlah Rumah Tangga terakses Air Minum Jumlah Rumah Tangga seluruhnya Jumlah Dokumen Tata Ruang yang harus Disediakan Jumlah Bangunan ber-IMB Jumlah Bangunan seluruhnya Realisasi RTRW Rencana Peruntukan dalam RTRW



Luas RTH Publik yang tersedia diakhir tahun Pencapaian SPM Luasan RTH yang seharusnya tersedia di Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan



Tahun 2022



Tahun 2023



Tahun 2024



Satuan



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



100



Persen



100



102.022.784.956



105.144.500.000



115.618.380.000



133.460.911.200



159.279.853.325



179.589.752.458



693.093.396.983



578.271.000



600.000.000



618.000.000



642.720.000



668.428.800



695.165.952



3.224.314.752



759.424.000



560.000.000



576.800.000



599.872.000



623.866.880



648.821.555



3.009.360.435



-



-



-



-



3.000.000



3.120.000



100



100



100



100



100



100



6.120.000



-



55.000.000



56.650.000



58.916.000



61.272.640



63.723.546



295.562.186



1.000.000



5.000.000



5.150.000



5.356.000



5.570.240



5.793.050



26.869.290



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



( 21 )



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)



x 100 %



33,72



Persen



37,40



7.600.000.000



41,00



8.000.000.000



44,60



12.000.000.000



48,20



18.000.000.000



51,80



19.800.000.000



55,40



21.780.000.000



55,40



79.580.000.000



Dinas PUPR



x 100 %



63,72



Persen



67,59



2.925.000.000



71,46



3.000.000.000



75,33



4.500.000.000



79,20



6.525.000.000



83,07



6.851.250.000



86,94



7.125.300.000



86,94



28.001.550.000



Dinas PUPR



x 100 %



20,00



Persen



22,60



1.594.750.000



30,20



2.000.000.000



33,30



2.400.000.000



39,30



2.640.000.000



40,50



2.745.600.000



40,50



2.855.424.000



40,50



12.641.024.000



Dinas PUPR



33,72



Persen



37,40



69.799.845.000



41,00



70.500.000.000



44,60



74.025.000.000



48,20



81.427.500.000



51,80



97.713.000.000



55,40



107.484.300.000



55,40



431.149.800.000



Dinas PUPR



2



buku



x 100 %



25,00



Persen



25,00



x 100 %



33,61



Persen



x 100 %



33,61



x 100 %



Panjang Jalan dalam Kondisi Baik x 100 % Panjang Jalan Kabupaten Jumlah Dokumen Data Base ke PU-an yang Tersedia Jumlah Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang layak pakai



Tahun 2021



Nilai PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



1



1



(3)



(2)



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



-



-



1



150.000.000



1



154.500.000



0



169.950.000



0



176.748.000



0



183.817.920



2



835.015.920



Dinas PUPR



417.400.000



30,00



450.000.000



40,00



463.500.000



50,00



509.850.000



60,00



530.244.000



75,00



551.453.760



75,00



2.505.047.760



Dinas PUPR



34,09



4.765.956.000



40,23



4.800.000.000



46,51



5.136.000.000



52,19



5.649.600.000



56,09



5.875.584.000



60,00



6.110.607.360



60,00



27.571.791.360



Dinas PUPR



Persen



34,09



-



40,23



150.000.000



46,51



154.500.000



52,19



160.680.000



56,09



167.107.200



60,00



173.791.488



60,00



806.078.688



Dinas PUPR



0,92



Persen



0,92



2.504.300.000



0,90



2.650.000.000



0,86



2.756.000.000



0,80



3.031.600.000



0,74



3.152.864.000



0,70



3.278.978.560



0,70



14.869.442.560



Dinas PUPR



x 100 %



33,72



Persen



37,40



x 100 %



87,27



Persen



57.426 SR (88,85 %)



x 100 %



33,61



Persen



34,09



40,23



46,51



52,19



56,09



60,00



60,00



x 100 %



44,44



Persen



49,90



55,50



61,11



66,60



72,20



77,70



77,7



x 100 %



33,72



Persen



37,40



x 100 %



87,27



Persen



57.426 SR (88,85 %)



2



Dokumen



2



48.051.000



5



600.000.000



9



250.000.000



13



275.000.000



17



286.000.000



21



297.440.000



21



x 100 %



2,21



Persen



2,72



100.389.000



3,24



120.000.000



4,27



123.600.000



4,78



135.960.000



5,30



141.398.400



5,50



147.054.336



x 100 %



100



Persen



100



42.575.000



100



154.500.000



100



160.680.000



100



167.107.200



100



173.791.488



100



180.743.148



x 100 %



0,30



Persen



0,60



2.639.471.956



1,20



3.000.000.000



1,25



3.060.000.000



1,30



3.366.000.000



1,40



5.210.279.677



1,45



5.418.690.864



41,00 31.600.000 59.401 SR (91,54 %)



8.214.752.000



41,00



44,60 100.000.000 60.656 SR (93,25 %)



8.250.000.000



59.401 SR (91,54 %)



44,60



48,20 103.000.000 62.271 SR (95,45 %)



9.075.000.000



60.656 SR (93,25 %)



48,20



51,80 113.300.000 63.886 SR (97,65 %)



9.982.500.000



62.271 SR (95,45 %)



51,80



55,40 120.098.000 64.628 SR (98,66 %)



14.973.750.000



63.886 SR (97,65 %)



55,40



55,40 124.901.920 64.628 SR (98,66 %)



22.460.625.000



64.628 SR (98,66 %)



55,40



561.299.920



Dinas PUPR



64.741.875.000



Dinas PUPR



1.708.440.000



Dinas PUPR



5,50



668.012.736



Dinas PUPR



100



836.821.836



Dinas PUPR



1,45



20.054.970.541



Dinas PUPR



64.628 SR (98,66 %)



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



1 1



4 4



1



4



1



4



1



4



1



4



1



1



4



4



(3)



(2)



1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Pengembangan Perumahan 1. Rasio Rumah Layak Huni 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



7 Program Lingkungan Sehat Perumahan



2. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan yang Tertangani 1. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi



8 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan



1



4



1



5



1



5



1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



1



5



2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



1. Rasio Rumah Layak Huni



5



3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



1



5



4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



1



5



5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



1



5



6 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan



Persentase Dinas/Badan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



1.



Cakupan Pembinaan terhadap Masyarakat



Cakupan Penyelenggaraan Prosesi 2. Kebangsaaan dan Hari Besar Nasional



1



5



1



5



1



5



1



5



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



100



Persen



100



Luasan Pemukiman yang Tertangani Luasan Pemukiman Kumuh



x 100 %



4,31



Persen



11,92



Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi



x 100 %



41,63



Persen



48,11



67,52



Persen



7 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan



1.



Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan



1.



Cakupan Pembinaan Partai Politik, LSM, Ormas, OKP dan Masyarakat



8 Program Pendidikan Politik Masyarakat



9 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 10 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 11 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan



Bab VII - 11



Cakupan Kegiatan Antisipasi 1 Penanganan Konflik Sosial



Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan kepada Masyarakat di tahun n Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap Masyarakat yang direncanakan Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap Masyarakat di tahun n



11.528.210.000



11.895.000.000



14.007.350.000



14.567.644.000



15.153.349.760



15.759.483.749



71.382.827.509



295.200.000



350.000.000



360.500.000



374.920.000



389.916.800



405.513.472



1.880.850.272



77.000.000



110.000.000



113.300.000



117.832.000



122.545.280



127.447.090



591.124.370



3.500.000



-



-



-



3.000.000



3.120.000



6.120.000



100



Persen



42,22



x 100 %



67,52



Persen



70,72



100



100



100



26.780.000



27.851.200



28.965.248



30.123.858



139.720.306



9.000.000



9.000.000



9.270.000



9.640.800



10.026.432



10.427.489



48.364.721



71,24



71,79 3.150.000.000



17,83



71,24



71,79



72,35



43,72 3.481.400.000



72,93



73,53



24.382.320.000



DPRKPP



26.869.289.600



DPRKPP



17.465.038.240



DPRKPP



44,12 3.765.482.240



73,53



2.521.740.500



3.925.000.000



4.299.250.000



4.782.071.500



5.383.300.755



6.124.283.672



24.513.905.927



196.242.000 234.820.000 217.335.000 43.430.500 32.252.500 40.580.000 5.975.000 4.356.500 -



350.000.000 350.000.000 350.000.000 65.000.000 205.000.000 165.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000



360.500.000 360.500.000 360.500.000 66.950.000 211.150.000 169.950.000 51.500.000 51.500.000 51.500.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000



374.920.000 374.920.000 371.315.000 69.628.000 219.596.000 175.048.500 53.560.000 53.560.000 53.045.000 5.356.000 5.356.000 5.304.500



389.916.800 389.916.800 382.454.450 72.413.120 228.379.840 180.299.955 3.000.000 3.000.000 3.000.000 55.702.400 55.702.400 54.636.350 5.570.240 5.570.240 5.463.635



405.513.472 405.513.472 393.928.084 75.309.645 237.515.034 185.708.954 3.120.000 3.120.000 3.090.000 57.930.496 57.930.496 56.275.441 5.793.050 5.793.050 5.627.544



1.880.850.272 1.880.850.272 1.858.197.534 349.300.765 1.101.640.874 876.007.409 6.120.000 6.120.000 6.090.000 268.692.896 268.692.896 265.456.791 26.869.290 26.869.290 26.545.679



100



100



x 100 %



100



Persen



100



x 100 %



100



Persen



100



100



Persen



100



28.100.000



100



75.000.000



100



77.250.000



100



79.567.500



100



81.954.525



100



84.413.161



100



398.185.186



Kesbangpol



100



Persen



100



214.337.500



100



300.000.000



100



309.000.000



100



327.540.000



100



337.366.200



100



347.487.186



100



1.621.393.386



Kesbangpol



100



Persen



100



50.000.000



100



50.000.000



100



51.500.000



100



53.045.000



100



54.636.350



100



56.275.441



100



265.456.791



Kesbangpol



100



Persen



100



100.000.000



100



50.000.000



100



51.500.000



100



53.045.000



100



54.636.350



100



56.275.441



100



265.456.791



Kesbangpol



100



Persen



100



44.340.500



100



50.000.000



100



51.500.000



100



53.045.000



100



54.636.350



100



56.275.441



100



265.456.791



Kesbangpol



326.774.500



Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap Masyarakat yang direncanakan Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan terhadap Masyarakat yang Dilaksanakan thn n x 100 % Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan yang direncanakan Jumlah Kegiatan Pembinaan Parpol, LSM, Ormas, OKP yang Dilaksanakan tahun n x 100 % Jumlah Kegiatan Pembinaan Partai Politik yang Direncanakan



Jumlah Kegiatan Antisipasi Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan di x 100 % tahun n Jumlah Kegiatan yang direncanakan



350.000.000 100



100 360.500.000



100



100



100 371.315.000



100



100



100



Persen



100



100



Kesbangpol Satpol PP BPBD Kesbangpol Satpol PP BPBD Kesbangpol Satpol PP BPBD Kesbangpol Satpol PP BPBD Kesbangpol Satpol PP BPBD



100



100



100



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP)



50,85 5.793.049.600



44,12 3.620.656.000



( 21 )



41,47



50,85 5.570.240.000



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



73,53 5.624.320.000



41,47



50,27 5.356.000.000



43,33 3.347.500.000



73,53 5.408.000.000



35,56



49,71 5.150.000.000



42,95 3.250.000.000



72,93 5.200.000.000



29,65



49,17 5.000.000.000



42,58 3.115.675.000



72,35 5.000.000.000



23,74



48,63 4.912.160.000



41,63



100



26.000.000



70,72



x 100 %



100



-



3.115.675.000



x 100 %



Tahun 2024



Rp



x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



Tahun 2023



K



Jumlah Rumah layak Huni Jumlah Penduduk



Jumlah Rumah Tinggal Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Limbah Memadai Jumlah Penduduk seluruhnya Jumlah Rumah layak Huni Jumlah Penduduk



Tahun 2022



Satuan



KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT



1



5



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



Tahun 2021



Nilai PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Persentase Penduduk yang Terlayani 2. Sistem Air Limbah yang Memadai



1



(4)



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



100 386.167.600



100



100 401.614.304



100



Kesbangpol 1.869.596.904



100



Kesbangpol



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



(3)



(2)



2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)



(4)



1



5



12 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan



1



5



13 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal



1



5



14 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1. Cakupan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)



Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina



Jumlah Pelanggaran Perda yang diselesaikan Jmlh Pelanggaran Perda pada thn n Jumlah Ketepatan Waktu tindak Pemadaman Kebakaran (≤15 menit) Jumlah Kejadian Kebakaran tahun n Jumlah Rencana Penanggulangan Kebencanaan yg disusun pada thn n Jumlah Institusi Siaga Bencana



1



5



15 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)



1



5



16 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran



4



2



18 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam



1.



Menurunnya Kasus Konflik Sosial Yang Terjadi



1. Persentase Penegakan PERDA 1. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate ) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 1. Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan Persentase Kesiapsiagaan terhadap 2. Bencana 3. Persentase Kecepatan Respon kurang dari 24 jam untuk setiap Status KLB



1



6



1



6



1



6



1



6



1



6



4



1



6



5



1



6



6



1



6



7



Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 1. Persentase PMKS yang Tertangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi 1. Persentase PMKS yang Tertangani Kesejahteraan Sosial



6



1



6



1



6



1



1



6



6



8 Program Pembinaan Anak Terlantar 9 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 10 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo



1. Persentase PMKS yang Tertangani 1. Persentase PMKS yang Tertangani 1.



Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial



11 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)



1. Persentase PMKS yang Tertangani



12 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial



1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial



2. Persentase PMKS yang Tertangani



Bab VII - 12



Tahun 2022



Tahun 2023



Tahun 2024



Satuan



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



277.020.000



100



100



51.500.000



100



53.045.000



100



54.636.350



100



56.275.441



100



265.456.791



Satpol PP



104.750.000



1



250.000.000



1



257.500.000



1



265.225.000



1



273.181.750



1



281.377.203



5



1.327.283.953



Satpol PP



Persen 1



Kasus



1



50.000.000



Persen



-



100



150.000.000



100



154.500.000



100



159.135.000



100



163.909.050



100



168.826.322



100



796.370.372



Satpol PP



x 100 %



Persen



44.340.500



100



200.000.000



100



260.000.000



100



338.000.000



100



439.400.000



100



571.220.000



100



1.808.620.000



Satpol PP



549.250.000



100



714.025.000



100



2.260.775.000



Satpol PP



1.428.050.000



12



4.521.550.000



62,50



Persen



70



157.801.000



100



250.000.000



100



325.000.000



100



422.500.000



100



9



Dokumen



-



399.285.000



1



500.000.000



1



650.000.000



1



845.000.000



-



x 100 %



-



Persen



-



0



0



0



0



0



0



Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam utk setiap penetapan KLB x 100 %



-



Persen



-



100



100



100



100



100



100



Jumlah Institusi yang ada (PD, Desa, Kelurahan, SD, SMP, SMA, BUMN/D



( 21 )



x 100 %



x 100 %



1.098.500.000



-



BPBD



Jumlah Seluruh Penetapan Status KLB



SOSIAL 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



2. Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota 1



Jumlah Desa dan Kelurahan secara Keseluruhan



Tahun 2021



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Nilai Kasus Pelanggaran K3 yang Tertangani x 100 % Kasus Pelanggaran K3 yang terjadi Jumlah Kasus Konflik Sosial yang Terjadi



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



Jumlah PMKS yang Tertangani Jumlah PMKS yang ada Jumlah PMKS yang Tertangani Jumlah PMKS yang ada Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah Kabupaten/Kota yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang harus Ditangani Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah PMKS yang ada Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah PMKS yang ada Jumlah PMKS yang diberikan Bantuan Jumlah PMKS yang seharusnya menerima Bantuan Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah PMKS yang ada



100



Persen



100



1.994.200.000



2.675.000.000



3.088.600.000



3.183.597.775



3.282.105.710



3.380.568.881



15.609.872.365



161.646.000



350.000.000



360.500.000



371.315.000



382.454.450



393.928.084



1.858.197.534



50.830.500



110.000.000



113.300.000



116.699.000



120.199.970



123.805.969



584.004.939



-



-



-



-



3.000.000



3.090.000



100



100



100



100



100



-



57.000.000



58.710.000



60.471.300



62.285.439



64.154.002



-



3.000.000



3.090.000



3.182.700



3.278.181



3.376.526



100



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 302.620.741 Perlindungan Anak 6.090.000



15.927.407



x 100 %



51,53



Persen



51,99



60.000.000



52,46



100.000.000



52,92



105.000.000



53,39



108.150.000



53,85



111.394.500



54,32



114.736.335



54,32



539.280.835



Dinsos, PPPA



x 100 %



51,53



Persen



51,99



252.000.000



52,46



300.000.000



52,92



450.000.000



53,39



463.500.000



53,85



477.405.000



54,32



491.727.150



54,32



2.182.632.150



Dinsos, PPPA



100



Persen



100



x 100 %



51,53



Persen



51,99



-



52,46



100.000.000



52,92



103.000.000



53,39



106.090.000



53,85



109.272.700



54,32



112.550.881



54,32



530.913.581



Dinsos, PPPA



x 100 %



51,53



Persen



51,99



61.750.000



52,46



150.000.000



52,92



225.000.000



53,39



231.750.000



53,85



238.702.500



54,32



245.863.575



54,32



1.091.316.075



Dinsos, PPPA



x 100 %



44,36



Persen



45,35



58.250.000



46,34



100.000.000



47,33



150.000.000



48,31



156.839.775



49,30



161.544.970



50,29



166.391.319



50,29



734.776.063



Dinsos, PPPA



x 100 %



51,53



Persen



51,99



115.000.000



52,46



155.000.000



52,92



232.500.000



53,39



239.475.000



53,85



246.659.250



54,32



254.059.028



54,32



1.127.693.278



Dinsos, PPPA



44,36



Persen



45,35



Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan x 100 % Jumlah PMKS yang seharusnya menerima Bantuan Jumlah PMKS yang Tertangani x 100 % Jumlah PMKS yang Ada



100



46,34 1.234.723.500



51,53



Persen



51,99



100



47,33 1.250.000.000



52,46



100



48,31 1.287.500.000



52,92



100



49,30 1.326.125.000



53,39



100



50,29 1.365.908.750



53,85



100



50,29 1.406.886.013



54,32



Dinsos, PPPA



Dinsos, PPPA 6.636.419.763



54,32



Dinsos, PPPA



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



(4)



2



1



2



1



2



1



2



1



2



1



4



2



1



5



2



1



6



2



1



7



1



8



Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kualitas dan 1. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Masyarakat 3. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Program Perlindungan Pengembangan 1. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja yang Terselesaikan Lembaga Ketenagakerjaan 2.



Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek



3. Besaran Pemeriksaan Perusahaan 2



2



2



2



2



2



2



2



2



2



2 2



3 3



2



3



2



3



2



3



2



3



2 3



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar



x 100 %



PANGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Ketersediaan Pangan Utama Pertanian/ Perkebunan Keamanan Pangan pada Pelaku 2. Utama dan Pelaku Usaha



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



100



3,03



Persen



Persen



100



3,33



Bab VII - 13



Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat



33.308.121.000



62.840.500.000



64.204.115.000



60.908.084.450



54.937.495.824



57.937.856.452



300.828.051.725



1.150.000.000



2.975.500.000



3.064.765.000



3.156.707.950



3.254.409.189



3.352.041.464



15.803.423.603



215.055.000



400.000.000



412.000.000



424.360.000



437.090.800



450.203.524



2.123.654.324



119.098.000



160.000.000



164.800.000



169.744.000



174.836.320



180.081.410



849.461.730



-



-



-



-



3.000.000



3.090.000



100



100



100



100



106.090.000



109.272.700



112.550.881



530.913.581



-



3.000.000



3.090.000



3.182.700



3.278.181



3.376.526



15.927.407



720.047.000 43.000.000



3,61



1.862.500.000 300.000.000



4,14



1.918.375.000 309.000.000



4,39



1.975.926.250 318.270.000



4,64



22,31



Jumlah Tenaga Kerja Wirausaha yang Dilatih Jumlah Tenaga Kerja Wirausaha yang Terdaftar



x 100 %



66,67



Persen



100



x 100 %



82,61



Persen



100



x 100 %



60,27



Persen



67,60



72,65



76,34



79,15



81,36



x 100 %



2,71



Persen



2,84



3,70



5,36



6,38



7,64



26,21



27,35



29,36



30,84



2.035.204.038 327.818.100



4,87 32,27



2.096.260.159 337.652.643



4,87 32,27



9.888.265.446



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



( 21 )



Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker)



Distransnaker



1.592.740.743 Distransnaker



100 52.800.000



100



80.400.000 Jumlah KDRT Jumlah Rumah Tangga



Jumlah KDRT Jumlah Rumah Tangga Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Jumlah Angkatan Kerja Perempuan



6.090.000



103.000.000



Persen



Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Jumlah Angkatan Kerja Perempuan



100



100.000.000



18,64



Jumlah Perusahaan Yang menerapkan Sistim Manajemen Keselamtan dan Kesehatan Kerja Jumlah Perusahaan di Kab. Ende



100



-



x 100 %



Jumlah Sengkata Terselesaikan Jumlah Sengketa yang Terlapor Jumlah Pekerja Peserta Jamsostek/ BPJS Ketenagakerjaan Jumlah Seluruh Pekerja



Tahun 2024



Rp



Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih Jumlah Tenaga Kerja yang mendaftar



x 100 %



x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



100 150.000.000



100



205.000.000



100 154.500.000



100



307.500.000



159.135.000



100



100



100



100



100



100



461.250.000



163.909.050



83,15



168.826.322



8,84 475.087.500



83,15



489.340.125



Distransnaker



1.938.177.625



0,036



Angka



0,036



-



0,033



50.000.000



0,030



75.000.000



0,027



112.500.000



0,023



115.875.000



0,019



119.351.250



0,019



472.726.250



Dinsos, PPPA



96,19



Persen



96,19



33.500.000



96,23



50.000.000



96,26



75.000.000



96,30



112.500.000



96,34



115.875.000



96,37



119.351.250



96,37



472.726.250



Dinsos, PPPA



0,04



Angka



0,10



21.900.000



0,09



55.000.000



0,08



82.500.000



0,07



123.750.000



0,06



127.462.500



0,05



131.286.375



0,05



519.998.875



Dinsos, PPPA



96,19



Persen



95,50



25.000.000



95,60



50.000.000



95,70



75.000.000



95,80



112.500.000



95,90



115.875.000



96,00



119.351.250



96,00



472.726.250



Dinsos, PPPA



100



Persen



100



700.000.000



3.820.000.000



3.934.600.000



4.052.638.000



4.177.217.140



4.302.533.654



20.286.988.794



133.577.000



450.000.000



463.500.000



477.405.000



491.727.150



506.478.965



2.389.111.115



38.673.000



160.000.000



164.800.000



169.744.000



174.836.320



180.081.410



849.461.730



-



-



-



-



3.000.000



3.090.000



100



-



100



57.000.000



100



58.710.000



100



60.471.300



100



62.285.439



100



64.154.002



6.090.000



2.750.000



3.000.000



3.090.000



3.182.700



3.278.181



3.376.526



15.927.407



525.000.000



3.150.000.000



3.244.500.000



3.341.835.000



3.442.090.050



3.545.352.752



16.723.777.802



86,92



Persen



90,00



Jumlah Sampel yang Diuji Jumlah Sampel yang Wajib Diuji



x 100 %



80



Persen



80



80



80



80



80



80



80



76,1



Nilai



78



78



80



82



84



86



86



50



Persen



50



60



70



80



90



90



90



90



90



90



90



90



Dinas Ketahanan Pangan



302.620.741



x 100 %



Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat x 100 % Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten



796.370.372



8,84



Total Produksi (Ton EB) Total Kebutuhan (Ton EB)



Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing-masing 3 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kelompok Pangan 4



Tahun 2023



K



PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Program Keserasian Kebijakan 1. Rasio KDRT Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Partisipasi Angkatan Kerja 2 Program Penguatan Kelembagaan 1 Perempuan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 1 Rasio KDRT Perlindungan Perempuan 4 Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Angkatan Kerja Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 1 Perempuan



Tahun 2022



Satuan



TENAGA KERJA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Tahun 2021



Nilai URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR



2



2



(3)



(2)



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



90



Dinas Ketahanan Pangan



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



2



4



2



4



2



5



2



5



2



5



2



5



2



5



2



5



2



2



2



5



5



5



2



5



2



5



2



5



2



6



2



6



2



6



2



6



2



6



2



6



(3)



(2)



(4)



Persentase Tanah Milik Pemda yang Dilakukan Sertifikasi



Luas Tanah Milik Pemda yang Tersertifikasi Luas Tanah Milik Pemda seluruhnya



x 100 %



Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Pengembangan Kinerja 1. Persentase Penanganan Sampah Pengelolaan Persampahan



7 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup



2.



Presentase Jumlah Sampah yang Dikurangi melalui 3R



3.



Presentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan Perkotaan



Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi 1. Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten



8 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam



1. Cakupan Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan 2. Peningkatan Indeks Kualitas Air yang memenuhi Baku Mutu 9 Program Rehabilitasi dan Pemulihan 1. Cakupan Pengukuran Indeks Kualitas Cadangan Sumber daya Alam Tutupan Lahan 10 Program Peningkatan Kualitas dan Akses 1. Cakupan Pengukuran Indeks Kualitas Informasi Sumber Daya Alam dan Tutupan Lahan Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Indeks Kualitas Air yang memenuhi Baku Mutu



11 Program Peningkatan Pengendalian Polusi



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



Jumlah Sampah yang Ditangani



x 100 %



Jumlah Timbunan Sampah di Perkotaan Jumlah Sampah yang Dikelolah melalui aktifitas 3R, seperti: Bank Sampah Induk, Pusat Daur Ulang, Pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau Dibuang ke Lingkungan x 100 % Jumlah Sampah yang Dihasilkan



Luas Area Pelayanan Pengelolaan Sampah (Km²/Ha) Luas Area Kabupaten (Km²/Ha)



x 100 %



Jumlah Ketaatan Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH, PUULH dari ijin yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani x 100 % Total Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan yang Dibina dan Diawasi Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH, PUULH dari ijin yang Diterbitkan Oleh Pemerintah



Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Air



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



17,65



Persen



18,60



100



Persen



100



Bab VII - 14



100.000.000



150.000.000 19,58



150.000.000



154.500.000 20,55



154.500.000



159.135.000 21,52



159.135.000



163.909.050 22,50



163.909.050



168.826.322 23,47



168.826.322



23,47



796.370.372



2.692.000.000



19.575.000.000



4.751.500.000



4.822.082.500



4.969.744.975



5.118.837.324



39.237.164.799



408.303.000



500.000.000



515.000.000



530.450.000



546.363.500



562.754.405



2.654.567.905



95.002.000



110.000.000



113.300.000



116.699.000



120.199.970



123.805.969



584.004.939



-



-



-



-



3.000.000



3.090.000



100



100



100



100



100



100



6.090.000



-



150.000.000



154.500.000



159.135.000



163.909.050



168.826.322



796.370.372



11.000.000



11.500.000



11.845.000



12.200.350



12.566.361



12.943.351



61.055.062



1.843.700.000



30,00



18.000.000.000



40,00



3.000.000.000



50,00



3.030.000.000



60,00



3.120.900.000



75,00



3.214.527.000



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



( 21 )



796.370.372 DPRKPP



Dinas Lingkungan Hidup (DLH)



30.365.427.000



DLH



100



947.680.742



DLH



50,00



530.913.581



14,09



Persen



25,00



0,24



Persen



20,00



22,00



24,00



26,00



27,00



28,00



28,00



11,76



Persen



20,00



30,00



40,00



50,00



60,00



75,00



75,00



24,00



Persen



38,09



141.260.000



52,38



178.500.000



70,00



183.855.000



85,00



189.370.650



100



195.051.770



100



200.903.323



23,00



Nilai bobot index



25,00



10.000.000



30,00



100.000.000



35,00



103.000.000



40,00



106.090.000



45,00



109.272.700



50,00



112.550.881



70



Persen



70



75,00



DLH 70



70



70



70



70



70,00



Indeks Kualitas Tutupan Lahan



23,00



Persen



25,00



-



30,00



50.000.000



94,60



51.500.000



94,70



53.045.000



94,80



54.636.350



94,90



56.275.441



94,90



265.456.791



DLH



Indeks Kualitas Tutupan Lahan



23,00



Nilai bobot index



25,00



62.140.000



30,00



200.000.000



35,00



206.000.000



40,00



212.180.000



45,00



218.545.400



50,00



225.101.762



50,00



1.061.827.162



DLH



70



Persen



70



70



70



70



70



70



70



88,30



88,40



88,50



88,60



88,70



88,70



Indeks Kualitas Air



DLH



3. Peningkatan Indeks Kualitas Udara



IKU = 100 – [50/0.9 x (Ieu – 0.1)]



88,10



Persen



88,20



1. Peningkatan Indeks Kualitas Udara



IKU = 100 – [50/0.9 x (Ieu – 0.1)]



88,10



Persen



88,20



2. Peningkatan Indeks Kualitas Air yang memenuhi Baku Mutu



Indeks Kualitas Air



70



Nilai



70



Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Tahun 2024



Rp



88,30 120.595.000



ADMINSITRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Tahun 2023



K



LINGKUNGAN HIDUP 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Tahun 2022



Satuan



100.000.000 1.



Tahun 2021



Nilai PERTANAHAN 1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



100



Persen



100



88,40 275.000.000



70



88,50 412.500.000



70



88,60 412.912.500



70



88,70 425.299.875



70



88,70 438.058.871



70



1.963.771.246



2.035.035.000



2.495.000.000



2.569.850.000



2.646.945.500



2.729.353.865



2.811.234.481



13.252.383.846



187.517.500



350.000.000



360.500.000



371.315.000



382.454.450



393.928.084



1.858.197.534



56.339.500



90.000.000



92.700.000



95.481.000



98.345.430



101.295.793



477.822.223



-



-



-



-



3.000.000



3.090.000



100



100



100



100



100



DLH



70



-



50.000.000



51.500.000



53.045.000



54.636.350



56.275.441



-



5.000.000



5.150.000



5.304.500



5.463.635



5.627.544



100



Dinas 6.090.000 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 265.456.791 (Dispenduk Capil) 26.545.679



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



2



6



(3)



(2)



6 Program Penataan Administrasi Kependudukan



1.



Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis NIK



2. Ratio Bayi Berakte Kelahiran 3. Rasio Pasangan ber-Akte Nikah



4. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Ketersediaan Data Base 5. Kependudukan Skala Kabupaten 2



7



2



7



2



7



2



7



2



7



2



7



2



7



2



7



2



7



2



7



2



7



2



8



2



8



2



8



2



8



2



8



2



8



2



8



2



8 8



x 100 %



x 100 %



1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan



1.



7 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 8 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa



1. Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)



Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa



x 100 %



Persentase Partisipasi Masyarakat 1. dalam Pembangunan Desa



9 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 1. Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa Pemerintah Desa 10 Program Peningkatan Peran Perempuan 1. Persentase PKK Aktif di Perdesaan



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi Perkantoran x 100 % Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



Jumlah Bumdes yang Dibentuk Jumlah Desa Jumlah Kehadiran Masyarakat dalam Musdes Jumlah yang Wajib Hadir Jumlah Desa yang Dibina Jumlah Desa Jumlah PKK Aktif Jumlah PKK



Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Keluarga Berencana 1. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)



x 100 %



7 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 8 Program Pelayanan Kontrasepsi



Bab VII - 15



1.



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



1.791.178.000



2.000.000.000



2.121.800.000



2.185.454.000



2.251.017.620



10.618.271.620



Persen



92,50



95,00



97,50



100



100



100



100



63,34



Persen



65,00



70,00



75,00



80,00



85,00



90,00



90,00



14,81



Persen



90,00



92,00



94,00



95,00



96,00



100



100



94,06



Persen



94,06



94,50



96,00



97,00



98,00



100



100



Ada



Dokumen



Ada



100



Persen



100



x 100 %



72,55



Persen



x 100 %



100



Persen



100



19,65



100



Persen



100



x 100 % x 100 %



x 100



100



Persen



100



Ada



Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan



Jumlah (Umur Kawin Pertama Wanita x Jumlah Wanita Menurut Usia Kawin Pertama) x 100 % Jumlah Wanita Menurut Usia Kawin Pertama



Ada



Ada



Ada



( 21 )



Dispenduk dan Capil



Ada



2.345.000.000



2.450.850.000



2.487.100.500



2.564.713.515



2.641.654.920



12.489.318.935



180.616.000



350.000.000



360.500.000



371.315.000



382.454.450



393.928.084



1.858.197.534



34.184.000



160.000.000



164.800.000



169.744.000



174.836.320



180.081.410



849.461.730



-



100



-



100



-



100



-



100



3.000.000



100



3.090.000



100



6.090.000



-



55.000.000



56.650.000



58.349.500



60.099.985



61.902.985



292.002.470



-



5.000.000



5.150.000



5.304.500



5.463.635



5.627.544



26.545.679



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)



425.000.000



19,76



450.000.000



39,52



472.500.000



59,68



477.225.000



79,84



491.541.750



100



506.288.003



100



2.397.554.753



DPMD



100.000.000



20,00



125.000.000



40,00



131.250.000



60,00



132.562.500



80,00



136.539.375



100



140.635.556



100



665.987.431



DPMD



85.000.000



20,00



100.000.000



40,00



105.000.000



60,00



106.050.000



80,00



109.231.500



100



112.508.445



100



532.789.945



DPMD



832.800.000



20,00



850.000.000



40,00



892.500.000



60,00



901.425.000



80,00



928.467.750



100



956.321.783



100



4.528.714.533



DPMD



200.000.000



20,00



250.000.000



40,00



262.500.000



60,00



265.125.000



80,00



273.078.750



100



281.271.113



100



1.331.974.863



DPMD



9.222.286.000



10.095.000.000



10.397.850.000



10.802.176.500



11.225.328.435



11.662.048.394



54.182.403.329



433.153.000



500.000.000



515.000.000



535.600.000



557.024.000



579.304.960



2.686.928.960



447.853.000



460.000.000



473.800.000



492.752.000



512.462.080



532.960.563



2.471.974.643



-



-



-



-



3.000.000



3.120.000



6.120.000



100



100



100



100



100



-



100.000.000



103.000.000



107.120.000



111.404.800



115.860.992



5.768.000



6.000.000



6.180.000



6.427.200



6.684.288



6.951.660



40,23



Persen



40,64



-



Perda/ Perbup



1



1



20,76



Persen



20,76



21,00



2.839 12.622



orang orang



5.607 17.000



Ada



1.857.600.000



43,93 6.878.578.000



Jumlah Perda / Perbup yang Dihasilkan



Jumlah Peserta KB Baru Jumlah Peserta KB Aktif



2.060.000.000



92,18



Persen



Penyediaan Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



1. Peserta KB Baru 2. Peserta KB Aktif



Tahun 2024



Rp



19,63



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



Jumlah Akseptor KB yang Menggunakan MKJP Jumlah Akseptor KB



Tahun 2023



K



PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Tahun 2022



Satuan



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



x 100 %



Ada/Tidak Ada



Jumlah Lembaga yang Dibina Jumlah Desa



Tahun 2021



Nilai



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



2.



2



(4)



Jumlah Penduduk Usia >17 tahun yang ber-KTP Berbasis NIK Jumlah Penduduk Usia >17 tahun atau yang telah Nikah Jmlh seluruh Bayi ber-Akte Kelahiran Jumlah Bayi Jmlh Pasangan Nikah ber-Akte Nikah Jumlah Seluruh Pasangan yang telah Menikah Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Jumlah Seluruh Penduduk



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



-



47,50 6.900.000.000



5.907 17.300



51,37 7.107.000.000



1



150.000.000



150.000.000



21,00 6.207 17.600



55,58 7.391.280.000



1



154.500.000



154.500.000



21,00 6.507 17.900



60,15 7.686.931.200



1



159.135.000



159.135.000



21,00 6.807 18.200



163.909.050



32.243.148 60,15



7.994.408.448 1



163.909.050



100



21,00 7.107 18.500



Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 537.385.792 (DPPKB)



37.079.619.648



DPPKB



796.370.372



DPPKB



796.370.372



DPPKB



5



168.826.322



168.826.322



21,00 7.107 18.500



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



2



8



(3)



(2)



9 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri



1. Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Dalduk



2. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) 3. Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS 4.



2



8



10 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat



Cakupan Keluarga Yang Mempunyai 1. Baduta dan Ibu Hamil yang terpapar KIE 1000 HPK 1. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa



2



8



11 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR



2



8



12 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak



2



8



2



9



2



9



2



9



2



9



2



9



2



9



2



9



2



9



2



9



Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB



1.



Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak



13 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Cakupan Anggota Bina Keluarga 1. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 2.



Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB



3.



Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB



Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Pembangunan Prasarana dan 1. Persentase Layanan Angkutan Darat Fasilitas Perhubungan 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



7 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 8 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan



1. Persentase Layanan Angkutan Darat 1. Persentase Layanan Angkutan Darat 2. Persentase Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Layanan Angkutan Laut



3.



Bab VII - 16



Persentase Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Layanan Angkutan Udara



Tahun 2021



Tahun 2022



Tahun 2023



Tahun 2024



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Nilai



Satuan



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



x 100 %



75,56



Persen



84,09



x 100 %



100



Persen



100



100



100



100



100



100



100



52,59



Persen



52,59



52,59



53,00



53,00



54,00



54,00



54,00



x 100 %



9,38



Persen



12,50



15,63



18,75



21,88



25,00



28,13



28,13



Jumlah Keluarga yang Mempunyai Baduta dan Ibu Hamil Yang Terpapar 1000 HPK Jumlah keluarga yang mempunyai Baduta dan Ibu Hamil



x 100 %



-



Persen



2,31



-



5,08



125.000.000



9,38



128.750.000



14,69



132.612.500



20,23



136.590.875



26,00



140.688.601



26,00



663.641.976



DPPKB



Jumlah PIK R/M Jumlah Desa/ Kelurahan



x 100 %



47,48



Persen



47,48



389.950.000



48,20



400.000.000



49,28



412.000.000



50,72



424.360.000



52,52



437.090.800



54,68



450.203.524



54,68



2.123.654.324



DPPKB



10,69



Persen



12,05



139.600.000



14,05



150.000.000



16,00



154.500.000



18,00



159.135.000



20,00



163.909.050



22,00



168.826.322



22,00



796.370.372



DPPKB



43,94



Persen



44,35



7,58



Persen



8,50



817.865.803



DPPKB



40,41



Persen



41,00



(4)



Jumlah PKB dan PLKB Yang Didayagunakan Jumlah PKB/ PLKB Jumlah Petugas Pembantu Pembina KB Desa Jumlah Desa/ Kelurahan



Jumlah Anggota Kelompok UPPKS yang ber-KB x 100 % Jumlah Anggota Kelompok UPPKS



Jumlah Perangkat Daerah Yang Berperan Aktif di Kampung KB Jumlah Semua Perangkat Daerah



Jumlah Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang x 100 % Jumlah Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak



Jumlah Anggota kelompok BKB yang berKB x 100 % Jumlah Anggota Kelompok BKB Jumlah Anggota Kelompok BKL yang ber-KB x 100 % Jumlah Anggota Kelompok BKL Jumlah Anggota Kelompok BKR yang ber-KB x 100 % Jumlah Anggota Kelompok BKR



PERHUBUNGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



Jumlah Angkutan Darat Jumlah Penumpang Angkutan Darat Jumlah Angkutan Darat Jumlah Penumpang Angkutan Darat Jumlah Angkutan Darat Jumlah Penumpang Angkutan Darat Jumlah Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Layanan Angkutan Laut yang dilaksanakan Jumlah Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Layanan Angkutan Laut yang seharusnya dilaksanakan Jumlah Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Layanan Angkutan Udara yang dilaksanakan Jumlah Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Layanan Angkutan Udara yang seharusnya dilaksanakan



100



Persen



100



x 100 %



85,71



Persen



85,71



x 100 %



85,71



Persen



85,71



927.384.000



88,64



1.000.000.000



45,50



-



9,00



93,18



1.030.000.000



46,00 154.000.000



41,50



9,50



95,45



1.071.200.000



47,50 158.620.000



42,00



10,00



97,73



1.114.048.000



48,00 163.419.800



42,50



10,50



100



1.158.609.920



48,50 168.365.242



43,00



11,00



100



5.373.857.920



DPPKB



48,50 173.460.761



43,50



11,00



43,50



9.308.200.000



9.975.000.000



10.274.250.000



10.678.267.500



11.840.365.125



13.415.265.823



56.183.148.448



355.586.000



500.000.000



515.000.000



530.450.000



546.363.500



562.754.405



2.654.567.905



35.008.000



65.000.000



66.950.000



68.958.500



71.027.255



73.158.073



345.093.828



-



-



-



-



3.000.000



3.090.000



100



100



100



100



100



100



6.090.000 Dinas Perhubungan (Dishub)



-



50.000.000



51.500.000



53.045.000



54.636.350



56.275.441



265.456.791



14.036.000



10.000.000



10.300.000



10.609.000



10.927.270



11.255.088



53.091.358



5.946.978.000



85,71



26.000.000



85,71



1.284.292.000



85,71



6.100.000.000



85,71



50.000.000



85,71



1.500.000.000



85,71



6.283.000.000



100



51.500.000



100



1.545.000.000



100



6.534.320.000



100



53.045.000



100



1.606.800.000



100



6.795.692.800



100



54.636.350



100



2.410.200.000



100



( 21 )



7.067.520.512



100



56.275.441



100



3.615.300.000



x 100 %



85,71



Persen



85,71



100



x 100 %



100



Persen



100



100



100



100



100



100



100



x 100 %



100



Persen



100



100



100



100



100



100



100



32.780.533.312



Dishub



265.456.791



Dishub



10.677.300.000



Dishub



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



2



9



(3)



(2)



9 Program Pengendalian dan Pengamanan Persentase Ketersediaan Rambu1. Lalu Lintas rambu 2. Persentase Ketersediaan Marka



3. Persentase Ketersediaan Guard Drill 2



9



10 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor



1. Rasio Ijin Trayek 2.



2 10



KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



2 10



1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



2 10 2 10 2 10 2 10



2 10



2 10 2 10 2 10



Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 7 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 8 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 9 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa



2 11 2 11 2 11 2 11



2 11



2 11



2 11



2 11



1. Cakupan Layanan Telekomunikasi



1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil 1 Persentase UKM yang Mendapatkan Menengah yang Kondusif Layanan Akses Permodalan 7 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 8 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 9 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi



Bab VII - 17



1 Persentase UKM yang Dibina



1



Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri



1. Persentase Koperasi Aktif



Tahun 2023



Tahun 2024



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



x 100 %



36,96



Persen



48,45



x 100 %



65,02



Persen



70,62



x 100 %



62,98



Persen



67,15



2033



Trayek



1625



61,72 1.219.600.000



76,42



x 100 %



x 100 %



89,77



100



60,84



Persen



Persen



Persen



65,83



100



Persen



100



Jumlah UKM yang Mendapatkan Permodalan Jumlah seluruh UKM



x 100 %



-



Persen



-



Jumlah UKM yang Dibina Jumlah seluruh UKM



x 100 %



12,88



Persen



Jumlah UKM Mandiri Jumlah seluruh UKM



x 100 %



33,91



Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Seluruh Koperasi



x 100 %



24,48



82,22



84,70 1.287.500.000



75,48



91,71



88,10



94,43 1.339.000.000



79,61



1163 450.000.000 91,85



1.392.560.000



83,81



1020 463.500.000



94,02



100,00



91,99



1.448.262.400



83,81



909 482.040.000



100,00



93,33



100,00



6.717.322.400



Dishub



2.418.236.064



Dishub



909 521.374.464



93,33



93,33



1.620.000.000



1.668.600.000



1.718.658.000



1.773.217.740



1.826.414.272



8.606.890.012



190.714.000



350.000.000



360.500.000



371.315.000



382.454.450



393.928.084



1.858.197.534



29.500.000



85.000.000



87.550.000



90.176.500



92.881.795



95.668.249



451.276.544



-



100



-



100



-



100



-



100



3.000.000



100



( 21 )



83,81



909 501.321.600



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



100,00



727.250.000



3.090.000



100



6.090.000



Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)



-



55.000.000



56.650.000



58.349.500



60.099.985



61.902.985



292.002.470



5.000.000



5.000.000



5.150.000



5.304.500



5.463.635



5.627.544



26.545.679



461.989.000



750.000.000



772.500.000



795.675.000



819.545.250



844.131.608



3.981.851.858



Diskominfo



663.641.976



Diskominfo



663.641.976



Diskominfo Diskominfo



-



67,50



-



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



1.250.000.000



1354



91,92



100



73,21



71,31



426.700.000



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



Luas Wilayah yang Tercoverage Luas Wilayah Keseluruhannya



Tahun 2022



Satuan



KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



2 11 2 11



Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum



Tahun 2021



Nilai (4)



Jumlah Rambu yang sudah ada Thn n Jumlah Rambu yang seharusnya tersedia Jumlah Marka yang sudah ada Thn n Jumlah Marka yang seharusnya Tersedia Jumlah Guard Drill yang sudah ada pada Tahun n Jumlah Guard Driil yang seharusnya Tersedia Jumlah Penduduk Tahun n Jumlah Ijin Trayek yang Dikeluarkan Tahun n Jumlah Angkutan Umum yang Melakukan Uji KIR Tahun n Jumlah Angkutan Umum pada Thn n



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



125.000.000



72,49



125.000.000



128.750.000



77,51



128.750.000



132.612.500



82,50



132.612.500



136.590.875



87,50



136.590.875



140.688.601



87,50



140.688.601



40.047.000



125.000.000



128.750.000



132.612.500



136.590.875



140.688.601



663.641.976



2.816.600.000



3.645.000.000



3.754.350.000



3.897.108.000



4.048.353.840



4.202.390.359



19.547.202.199



369.469.000



500.000.000



515.000.000



530.450.000



546.363.500



562.754.405



2.654.567.905



43.276.000



160.000.000



164.800.000



169.744.000



174.836.320



180.081.410



849.461.730



-



100



-



100



-



100



-



100



3.000.000



100



3.090.000



-



52.000.000



53.560.000



55.166.800



56.821.804



58.526.458



7.345.000



8.000.000



8.240.000



8.487.200



8.741.816



9.004.070



100



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop dan UKM) 276.075.062 6.090.000



42.473.086



1.392.060.000



1,34



1.500.000.000



2,69



1.545.000.000



4,03



1.606.800.000



5,38



1.671.072.000



6,72



1.737.914.880



6,72



8.060.786.880



Dinkop dan UKM



14,78



548.400.000



18,10



650.000.000



22,10



669.500.000



28,37



696.280.000



39,60



724.131.200



65,57



753.096.448



65,57



3.493.007.648



Dinkop dan UKM



Persen



34,26



188.050.000



34,61



275.000.000



34,96



283.250.000



35,30



294.580.000



35,65



306.363.200



36,00



318.617.728



36,00



1.477.810.928



Dinkop dan UKM



Persen



24,48



268.000.000



29,90



500.000.000



35,31



515.000.000



40,72



535.600.000



46,13



557.024.000



51,55



579.304.960



51,55



2.686.928.960



Dinkop dan UKM



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



2 12 2 12 2 12 2 12



2 12



1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Peningkatan Promosi dan 1. Jumlah Investor (PMDN/PMA) Kerjasama Investasi Persentase Kemitraan CSR dengan 2. BUMN/BUMD/ Perusahaan/ Lembaga Swasta/ Asosiasi



2 12



7 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi



2 12



8 Program Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Perijinan



2 13



KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



2 13



1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



2 13 2 13 2 13 2 13



2 13



7 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan



2 13



8 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 9 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga



2 13



1.



Realisasi Nilai Investasi (PMDN/PMA)



1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan yang Diperoleh



Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Pengembangan dan Keserasian Persentase Organisasi Pemuda yang 1. Kebijakan Pemuda Aktif



2 13



2 13



10 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga



11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 6 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah



Bab VII - 18



Tahun 2023



Tahun 2024



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



100



Persen



100



525.000.000



1.145.000.000



1.183.850.000



1.219.365.500



1.258.946.465



1.296.714.859



6.103.876.824



199.840.000



350.000.000



360.500.000



371.315.000



382.454.450



393.928.084



1.858.197.534



22.343.000



85.000.000



87.550.000



90.176.500



92.881.795



95.668.249



451.276.544



-



-



-



-



3.000.000



3.090.000



100



100



100



100



100



-



50.000.000



51.500.000



53.045.000



54.636.350



56.275.441



9.125.000



10.000.000



10.300.000



10.609.000



10.927.270



11.255.088



10



Persen



10



Nilai Investasi pada tahun n



1 triliun



Nilai



1 triliun



91.375.000



1 miliard



150.000.000



1 miliard



154.500.000



1 miliard



159.135.000



1 miliard



163.909.050



1 miliard



168.826.322



5 miliard



Indeks Kepuasan Masyarakat



74,10



Angka



74,10



140.985.000



75,50



350.000.000



76,50



360.500.000



77,50



371.315.000



78,50



382.454.450



79,10



393.928.084



79,10



61.332.000 x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



100



Persen



100



10



150.000.000



10



159.000.000



10



163.770.000



10



168.683.100



( 21 )



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM 265.456.791 PPTSP) 6.090.000



53.091.358



Persen



Jumlah BUMN/BUMD/Perusahaan/ Asosiasi/Lembaga Swasta yang ada



10



100



178 Jumlah Kegiatan CSR oleh BUMN/ BUMD/Perusahaan/Asosiasi/ Lembaga Swasta



50



173.743.593



815.196.693



DPMPPTSP



796.370.372



DPMPPTSP



1.858.197.534



DPMPPTSP



16,67



750.000.000



2.000.000.000



16.812.800.000



11.867.184.000



3.426.199.520



3.528.985.506



37.635.169.026



197.000.000



350.000.000



360.500.000



371.315.000



382.454.450



393.928.084



1.858.197.534



-



300.000.000



309.000.000



318.270.000



327.818.100



337.652.643



1.592.740.743



-



100



-



100



-



100



-



100



3.000.000



100



3.090.000



100



6.090.000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga



-



57.000.000



58.710.000



60.471.300



62.285.439



64.154.002



302.620.741



-



3.000.000



3.090.000



3.182.700



3.278.181



3.376.526



15.927.407



x 100 %



10,89



Persen



10,89



-



12,56



50.000.000



14,24



51.500.000



15,91



53.045.000



17,59



54.636.350



19,26



56.275.441



19,26



265.456.791



Dispora



Persentase Organisasi Pemuda yang 1. Aktif



Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda



x 100 %



10,89



Persen



10,89



465.000.000



12,56



500.000.000



14,24



510.000.000



15,91



525.300.000



17,59



541.059.000



19,26



557.290.770



19,26



2.633.649.770



Dispora



Cakupan Pembinaan Wirausaha Muda



Jumlah Wirausaha Muda Jumlah seluruh Wirausaha



x 100 %



19,06



Persen



19,06



-



20,86



100.000.000



24,46



105.000.000



31,65



108.150.000



35,25



111.394.500



37,05



114.736.335



37,05



539.280.835



Dispora



Jumlah Cabor yang dibina Jumlah Cabor yang ada/terdaftar



x 100 %



23,81



Persen



23,81



-



33,33



150.000.000



52,38



157.500.000



76,19



162.225.000



90,48



167.091.750



100



172.104.503



100



808.921.253



Dispora



x 100 %



45,45



Persen



45,45



-



54,55



1.327.283.953



Dispora



x 100 %



18,29



Persen



18,29



x 100 %



23,81



Persen



23,81



28.285.000.000



Dispora



1.



1. Cakupan Pembinaan Olahraga 1 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi



1. Cakupan Pembinaan Olahraga



Jumlah Pelatih yang bersertifikat Jumlah Seluruh Pelatih Jumlah Atlet Pelajar yang dibina Jumlah seluruh Atlet Pelajar Jumlah Cabor yang dibina Jumlah Cabor yang ada/terdaftar



24,00 88.000.000



33,33



29.750.000 1. Penyediaan Data Statistik Daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra)



Jumlah Data yang Disediakan Jumlah Seluruh Data yang Dibutuhkan



65,91 250.000.000



STATISTIK



2 13 2 13



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



Tahun 2022



Satuan



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda



2 Cakupan Pembinaan Atlet Muda 2 13



(4)



Tahun 2021



Nilai PENANAMAN MODAL



2 12 2 12



(3)



(2)



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



x 100 %



100



Persen



100



29.750.000



257.500.000 29,71



240.000.000



52,38



50.000.000



100



77,27



50.000.000



265.225.000 35,43



15.000.000.000



76,19



51.500.000



100



88,64



51.500.000



273.181.750 41,14



10.000.000.000



90,48



53.045.000



100



100



53.045.000



281.377.203 46,86



1.500.000.000



100



54.636.350



100



100



54.636.350



46,86 1.545.000.000



100



56.275.441



100



56.275.441



265.456.791



100



265.456.791



Dinas Kominfo



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



2 14



1 Program Pengembangan Nilai Budaya



2 14



2



2 14



3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4



2 15 2 15 2 15 2 15



2 15



Program Pengelolaan Kekayaan Budaya



Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya



2.



Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan



Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya



1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Persentase Pengunjung 1. Perpustakaan per tahun



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



Persen



90,91



Kegiatan



1



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



100



Persen



100



Bab VII - 19



159.135.000 100



360.500.000



125.000.000



163.909.050 100



371.315.000



128.750.000 2



663.641.976 10



125.000.000



128.750.000



132.612.500



136.590.875



140.688.601



663.641.976



840.914.000



1.745.000.000



1.797.350.000



1.825.520.500



1.883.286.115



1.939.784.698



9.190.941.313



345.020.000



350.000.000



360.500.000



371.315.000



382.454.450



393.928.084



1.858.197.534



44.025.000



85.000.000



87.550.000



90.176.500



92.881.795



95.668.249



451.276.544



-



-



-



-



3.000.000



3.090.000



100



100



100



100



100



14.760.000



50.000.000



51.500.000



53.045.000



54.636.350



56.275.441



-



5.000.000



5.150.000



5.304.500



5.463.635



5.627.544



100



30,33



Persen



35,40



36,87



38,33



39,79



41,25



42,71



42,71



437.109.000



1.255.000.000



1.292.650.000



1.305.679.500



1.344.849.885



1.385.195.382



6.583.374.767



Persen



100



100



100



100



100



100



100



3.



Persentase Ketersediaan Perpustakaan Desa dan Kelurahan



Persentase Ketersediaan Perpustakaan Desa dan Kelurahan x 100 % Jumlah Desa dan Kelurahan



18,35



Persen



21,58



23,38



25,18



26,98



28,78



30,58



30,58



4.



Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Desa dan Kelurahan



95,47



Persen



97,33



98,11



98,90



99,49



100,00



100,00



100,00



Persen



3,31



6,62



9,93



13,24



16,54



19,85



19,85



Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Bersertifikat x 100 % Jumlah Seluruh Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai



108.086.000



3.



Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan



250.000.000



257.500.000



265.225.000



273.181.750



6.090.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 265.456.791 26.545.679



x 100 %



x 100 %



Dinas PK



-



Jumlah Kunjungan ke perpustakaan Daerah selama 1 tahun Jumlah orang dalam Populasi yang seharusnya Dilayani



Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Desa dan Kelurahan Jumlah Koleksi Judul Buku yang Seharusnya Tersedia



Dinas PK 1.858.197.534



140.688.601 2



( 21 )



796.370.372 100



393.928.084



136.590.875 2



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



3.981.851.858



168.826.322 100



382.454.450



132.612.500 2



844.131.608



97,99



2. Persentase Desa dan Kelurahan yang Mengelola Arsip secara Baku



4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi



350.000.000



819.545.250



x 100 %



2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah



2 16



154.500.000 100



2



795.675.000



Jmlh Koleksi Judul Buku yg tersedia di Perpustakaan Daerah (thn n) Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah



1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku



3 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan



150.000.000 95,45



285.000.000



1



772.500.000



Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah



1 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan



2 16



750.000.000



80.000.000 90,91



KEARSIPAN



2 16



2 16



K



Jumlah Kegiatan Festival



Tahun 2024



Rp



2.



Persentase Pustakawan, Tenaga 5. Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat



2 16



Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan x 100 % Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dimiliki Daerah



Tahun 2023



K



365.000.000



1.



Tahun 2022



Satuan



PERPUSTAKAAN



2 15 2 15



(4)



Tahun 2021



Nilai KEBUDAYAAN



2 14



2 14



(3)



(2)



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



281.377.203



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



1.327.283.953



Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip secara baku Jumlah Perangkat Daerah



x 100 %



41,51



Persen



47,17



-



54,72



50.000.000



62,26



51.500.000



69,81



53.045.000



77,36



54.636.350



84,91



56.275.441



84,91



265.456.791 Dinas Perpustakaan



Jumlah Desa/Kel yang telah menerapkan arsip secara baku Jumlah Desa dan Kelurahan



x 100 %



13,67



Persen



17,27



92.221.000



21,22



100.000.000



24,46



103.000.000



28,06



106.090.000



31,65



109.272.700



35,25



112.550.881



35,25



530.913.581 Dinas Perpustakaan



Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan yang dilaksanakan pada tahun n x 100 % Jumlah Rencana Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan



94,64



Persen



100



-



50.000.000 100



15.865.000



51.500.000 100



50.000.000



53.045.000 100



51.500.000



54.636.350 100



53.045.000



56.275.441 100



54.636.350



265.456.791 Dinas Perpustakaan 100



56.275.441



265.456.791 Dinas Perpustakaan



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



3 1



KELAUTAN DAN PERIKANAN



3



1



3



1



1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



3



1



3



1



3



1



3



1



3



1



1



3



1



3



1



3



1



3



1



Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Cakupan Bina Kelompok Nelayan, 1. Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



7 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 8 Program Peningkatan Mitigasi Laut dan Perkiraan Iklim Laut 9 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 10 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 11 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 12 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar



Cakupan Bina Kelompok Nelayan, 1. Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan



1. Produksi Perikanan



1. Konsumsi Ikan



1. Produksi Perikanan 2. Produksi Garam



3



2



3



2



3



2



3



2



3



2



3



2



3



2



3



2



3



(4)



2



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



Jumlah Kelompok Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan pada Thn n Jumlah Kelompok Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Jumlah Kelompok Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan pada Thn n Jumlah Kelompok Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan



x 100 %



Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Pengembangan Pemasaran 1. Kunjungan Wisata Pariwisata 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



7 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 8 Program Pengembangan Kemitraan



Bab VII - 20



Tahun 2022



Tahun 2023



Tahun 2024



Satuan



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



100



49,23



Persen



Persen



100



59,95



36.304.751.000



46.090.000.000



46.699.720.000



48.726.937.100



53.152.624.816



56.288.702.892



250.957.984.808



8.493.177.000



9.850.000.000



10.144.520.000



10.616.745.600



11.114.532.468



11.633.067.167



53.358.865.235



352.309.500



350.000.000



360.500.000



371.315.000



382.454.450



393.928.084



1.858.197.534



152.669.500



165.000.000



169.950.000



175.048.500



180.299.955



185.708.954



876.007.409



-



-



-



-



3.000.000



3.090.000



100



100



100



100



100



100



6.090.000



-



150.000.000



154.500.000



159.135.000



163.909.050



168.826.322



796.370.372



-



5.000.000



5.150.000



5.304.500



5.463.635



5.627.544



26.545.679



68.824.000



67,60



75.000.000



75,26



77.000.000



82,91



79.310.000



90,56



81.689.300



100,00



84.139.979



100,00



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



( 21 )



Dinas Perikanan



397.139.279



Dinas Perikanan 100.000.000 x 100 %



49,23



Persen



59,95



130.000.000 67,60



133.170.000 75,26



25.000.000 114.520.000



Jumlah Produksi Ikan (Ton) Target Daerah (Ton)



x 100 %



Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) Target Daerah (Kg/Kapita/Tahun)



x 100 %



96,43



Jumlah Produksi Ikan (Ton) Target Daerah (Ton)



x 100 %



36,78



Jumlah Produksi Garam (Ton) Target Daerah (Ton)



x 100 %



36,78



Persen



45,21



Persen



96,86



45,21 Persen



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



7,60



Jumlah Wisatawan



100



533.983.000



14,00



Persen



87.498



orang



100



96.248



2. Lama Kunjungan Wisata



Jumlah Hari Menginap Jumlah Tamu yang Menginap



x 100 %



1



Hari



1,1



3. PAD Sektor Pariwisata



Jumlah PAD Sektor Wisata Jumlah PAD



x 100 %



5



persen



5



650.000.000



49,73 254.329.000



82,91



669.500.000



54,70 300.000.000



24,00



90,56



702.975.000



60,17 309.000.000



46,00



100,00



738.123.750



66,19 318.270.000



66,00



100,00



2.654.567.905 72,81



8.942.653.125 100,00



775.029.938



72,81 327.818.100



86,00



132.728.395



562.754.405 72,81



8.516.812.500 99,57



687.133.608



28.137.720



546.363.500 66,19



8.111.250.000 98,71



145.518.455



27.318.175



530.450.000 60,17



7.725.000.000 97,91



141.280.053



26.522.500



515.000.000 54,70



7.500.000.000 97,43



137.165.100



25.750.000



500.000.000 49,73



6.916.542.000



PARIWISATA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Tahun 2021



Nilai URUSAN PILIHAN



3



3



(3)



(2)



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



Dinas Perikanan 40.795.715.625



100,00



3.535.628.688



Dinas Perikanan



1.592.740.743



Dinas Perikanan



72,81 337.652.643



100



100



868.000.000



4.120.000.000



4.917.600.000



4.954.478.500



7.367.550.108



8.399.879.897



29.759.508.505



333.459.000



500.000.000



515.000.000



530.450.000



546.363.500



562.754.405



2.654.567.905



34.541.000



160.000.000



164.800.000



169.744.000



174.836.320



180.081.410



849.461.730



-



-



-



-



3.000.000



3.090.000



100



100



100



100



100



100



6.090.000



-



55.000.000



56.650.000



58.349.500



60.099.985



61.902.985



292.002.470



-



5.000.000



5.150.000



5.304.500



5.463.635



5.627.544



26.545.679



150.000.000



105.873



1.550.000.000



116.460



1.565.500.000



128.106



1.567.065.500



140.916



2.507.304.800



155.008



2.607.596.992



646.363



Dinas Pariwisata



9.797.467.292



Dinas Pariwisata



350.000.000



1,2



1.500.000.000



1,4



2.250.000.000



1,6



2.252.250.000



1,8



3.688.027.418



2



4.584.898.479



2



14.275.175.897



Dinas Pariwisata



-



10



350.000.000



10



360.500.000



10



371.315.000



10



382.454.450



10



393.928.084



50



1.858.197.534



Dinas Pariwisata



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



3



3



3



3



3



3



3



3



3



3



3



3



3



3



(3)



(2)



1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Peningkatan Kesejahteraan Cakupan Bina Kelompok Tani yang Petani 1. Meningkat Statusnya



7 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)



3



3



3



1.



Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Binaan dan Meningkat Statusnya pada tahun n Jumlah Kelompok Tani yang ada



Tahun 2022



Tahun 2023



Tahun 2024



Satuan



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



100



Persen



100



7.101.725.000



19.000.000.000



18.127.000.000



19.434.452.000



20.123.005.580



20.835.366.969



97.519.824.549



610.960.000



800.000.000



824.000.000



848.720.000



874.181.600



900.407.048



4.247.308.648



104.250.000



160.000.000



164.800.000



169.744.000



174.836.320



180.081.410



849.461.730



-



-



-



-



3.000.000



3.090.000



100



100



100



100



100



100



55.000.000



56.650.000



58.349.500



60.099.985



61.902.985



292.002.470



-



5.000.000



5.150.000



5.304.500



5.463.635



5.627.544



26.545.679



30.000.000



750.000.000



772.500.000



795.675.000



819.545.250



844.131.608



3.981.851.858



Persen



1,26 1,39 2,16 2,10 0,72 8,02 1,33 1,47 2,31 2,08 7,04 5,75 8,08 4,87 5,92



Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton



1,26 1,39 2,16 2,10 0,72 8,02 1,33 1,47 2,31 2,08 7,04 5,75 8,08 4,87 5,92



1,29 1,42 2,19 2,13 0,75 8,05 1,36 1,50 2,34 2,11 7,07 5,78 8,11 4,90 5,95



1,33 1,57 2,41 2,35 0,83 8,86 1,49 1,65 2,57 2,32 7,77 6,35 8,93 5,39 6,55



1,37 1,72 2,65 2,58 0,91 9,74 1,64 1,82 2,83 2,55 8,55 6,99 9,82 5,92 7,20



1,41 1,90 2,91 2,84 1,00 10,72 1,81 2,00 3,11 2,81 9,41 7,69 10,80 6,52 7,92



1,55 2,08 3,21 3,12 1,10 11,79 1,99 2,20 3,42 3,09 10,35 8,46 11,88 7,17 8,72



1,55 2,08 3,21 3,12 1,10 11,79 1,99 2,20 3,42 3,09 10,35 8,46 11,88 7,17 8,72



6041



Ton



6.041



60,00



66,00



72,60



79,86



87,85



87,85



a. Padi Sawah



6,98



Ton/Ha



6,91



7,01



7,02



7,03



7,04



7,05



7,05



b. Padi Ladang c. Jagung d. Ubi Kayu e. Ubi Jalar f. Kacang Kedelai g. Kacang Tanah h. Kacang Hijau i. Shorgum



2,99 4,01 12,95 9,67 1,70 1,69 1,73 2,05



Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha



2,84 3,52 10,66 8,06 1,32 1,67 1,71 1,79



3,01 4,03 14,00 10,20 1,70 1,70 1,70 1,70



3,02 4,04 14,50 10,30 1,70 1,70 1,70 1,70



3,03 4,04 15,00 10,40 1,70 1,70 1,70 1,70



3,04 4,05 15,50 10,50 1,70 1,70 1,70 1,70



3,05 4,06 16,00 10,60 1,70 1,70 1,70 1,70



240.282.500



Rp.



300.000.000



Produksi Hortikultura (a - p ) pada tahun n



x 100 %



6.090.000



-



97,95



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



( 21 )



Dinas Pertanian



Dinas Pertanian



Meningkatnya Produktivitas Padi dan Bahan Utama Pangan Lainnya:



8 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan



1.



Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB



9 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan



1.



Meningkatnya Produktivitas Padi dan Bahan Utama Pangan Lainnya: a. Padi Sawah b. Padi Ladang c. Jagung d. Ubi Kayu e. Ubi Jalar f. Kacang Kedelai g. Kacang Tanah h. Kacang Hijau i. Shorgum



Bab VII - 21



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



Tahun 2021



Nilai PERTANIAN



2 Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan lainnya (Hortikultura): a. Cabe Rawit b. Cabe Besar c. Bawang Merah d. Bawang Putih e. Wortel f. Kentang g. Kubis/ Kol h. Petsai/ Sawi i. Labu Siam j. Tomat k. Pisang l. Mangga m. Pepaya n. Alpukat o. Jeruk p. Biofarmaka (Jahe, Kunyit, Kencur/ Lengkuas)



3



(4)



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



Produksi Padi atau Bahan Pangan lainnya (Ton) Luas Areal Tanaman Padi atau Bahan Pangan lainnya (Ha)



Jumlah (Rp) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB pada tahun n



507.550.000



- 300.000.000



-



Produksi Padi atau Bahan Pangan lainnya (Ton) Luas Areal Tanaman Padi atau Bahan Pangan lainnya (Ha)



6,98 2,99 4,01 12,95 9,67 1,7 1,69 1,73 2,05



Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha



6,91 2,84 3,52 10,66 8,06 1,32 1,67 1,71 1,79



1.880.000.000



250.000.000 300.000.000



1.500.000.000 7,01 3,01 4,03 14,00 10,2 1,70 1,70 1,70 1,70



1.936.400.000



257.500.000 300.000.000



1.545.000.000 7,02 3,02 4,04 14,50 10,3 1,70 1,70 1,70 1,70



2.052.584.000



265.225.000 300.000.000



1.591.350.000 7,03 3,03 4,04 15,00 10,4 1,70 1,70 1,70 1,70



2.175.739.040



273.181.750 300.000.000



1.639.090.500 7,04 3,04 4,05 15,50 10,5 1,70 1,70 1,70 1,70



2.306.283.382



3,05 4,06 16,00 10,60 1,70 1,70 1,70 1,70



281.377.203 300.000.000



1.688.263.215 7,05 3,05 4,06 16,00 10,6 1,70 1,70 1,70 1,70



10.351.006.422



Dinas Pertanian



1.327.283.953



Dinas Pertanian



7.963.703.715 7,05 3,05 4,06 16,00 10,6 1,70 1,70 1,70 1,70



Dinas Pertanian



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



(3)



(2)



2. Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah): a. Kelapa b. Kakao c. Jambu Mete d. Kopi e. Kemiri f. Cengkeh g. Pala



3



3



10 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan



3.



Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB



1.



Meningkatnya Produktivitas Padi dan Bahan Utama Pangan Lainnya:



a. Padi Sawah b. Padi Ladang c. Jagung d. Ubi Kayu e. Ubi Jalar f. Kacang Kedelai g. Kacang Tanah h. Kacang Hijau i. Shorgum 2. Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah): a. Kelapa b. Kakao c. Jambu Mete d. Kopi e. Kemiri f. Cengkeh g. Pala 3



3



11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak



3



3



12 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan



3



3



3



3



3



3



13 Program Peningkatan Produksi Peternakan 14 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 15 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan



3



3



3



3



16 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan



a. Sapi b. Kerbau c. Babi



Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkat Statusnya



Tahun 2022



Tahun 2023



Tahun 2024



Satuan



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



( 21 )



Dinas Pertanian



49,06 Ton



Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen



1,20 1,50 2,00 1,50 1,30 4,00 3,00



1,50 1,60 1,00 1,60 1,50 5,00 4,00



1,50 1,60 1,00 1,60 1,50 5,00 4,00



1,50 1,60 1,00 1,60 1,50 5,00 4,00



1,50 1,60 1,00 1,60 1,50 5,00 4,00



1,50 1,60 1,00 1,60 1,50 5,00 4,00



7,50 8,00 5,00 8,00 7,50 25,00 20,00



240.282.500



Rp.



300.000.000



300.000.000



300.000.000



300.000.000



300.000.000



300.000.000



300.000.000



6,98 2,99 4,01 12,95 9,67 1,70 1,69 1,73 2,05



Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha



6,91 2,84 3,52 10,66 8,06 1,32 1,67 1,71 1,79



7,01 3,01 4,03 14,00 10,2 1,70 1,70 1,70 1,70



7,02 3,02 4,04 14,50 10,3 1,70 1,70 1,70 1,70



7,03 3,03 4,04 15,00 10,4 1,70 1,70 1,70 1,70



7,04 3,04 4,05 15,50 10,5 1,70 1,70 1,70 1,70



7,05 3,05 4,06 16,00 10,6 1,70 1,70 1,70 1,70



7,05 3,05 4,06 16,00 10,6 1,70 1,70 1,70 1,70



Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen



1,20 1,50 2,00 1,50 1,30 4,00 3,00



1,50 1,60 1,00 1,60 1,50 5,00 4,00



1,50 1,60 1,00 1,60 1,50 5,00 4,00



1,50 1,60 1,00 1,60 1,50 5,00 4,00



1,50 1,60 1,00 1,60 1,50 5,00 4,00



1,50 1,60 1,00 1,60 1,50 5,00 4,00



7,50 8,00 5,00 8,00 7,50 25,00 20,00



9069,78 Ton



Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (ton) pada tahun n dikurangi Produksi x 100 % pada tahun n-1 Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan tahun n-1 Jumlah (Rp) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB pada Tahun n



4119,87 Ton 3725,54 Ton 3421,29 Ton 5330,94 Ton 416,65 Ton



555.000.000



Produksi Padi atau Bahan Pangan lainnya (Ton) Luas Areal Tanaman Padi atau Bahan Pangan lainnya (Ha)



9069,78 Ton



Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (ton) pada tahun n dikurangi Produksi x 100 % pada tahun n-1 Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan tahun n-1



4119,87 Ton 3725,54 Ton 3421,29 Ton 5330,94 Ton 416,65 Ton



49,06 Ton



1.750.000.000



692.500.000



Jumlah Produksi Ternak (Kg) pada tahun n dikurangi jumlah Produksi Ternak pada tahun n-1 x 100 % Jumlah Produksi Ternak pada tahun n-1



d. Kambing e. Ayam f. Telur 1.



Tahun 2021



Nilai



1. Meningkatnya Produksi hasil Ternak:



17 Program Penyediaan dan Pengembangan 1. Meningkatnya Produktivitas Padi dan Prasarana dan Sarana Pertanian Bahan Utama Pangan Lainnya: a. Padi Sawah b. Padi Ladang c. Jagung d. Ubi Kayu e. Ubi Jalar f. Kacang Kedelai g. Kacang Tanah h. Kacang Hijau i. Shorgum



Bab VII - 22



(4)



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



Produksi Padi atau bahan pangan lainnya (Ton) Luas Areal Tanaman Padi atau bahan pangan lainnya (Ha)



1.287.500.000



2.042.232.500



1.364.750.000



2.103.499.475



1.446.635.000



9.680.981.975



1.533.433.100



0,10



336.695.000



1,00



3,00



3,00



3,00



0,07



11.718 Kg



Persen



0,10



165.000.000



1,00



2,00



0,50



0,50



0,78



4,78



321.504 Kg



Persen



0,10



3,00



5,00



4,00



4,00



0,04



16,04



237.446 Kg



Persen Persen Persen



0,10 0,10 0,10



2,00 3,00 5,00



1,00 3,00 5,00



2,00 3,00 3,00



1,00 0,10 3,00



0,18 0,05 0,26



6,18 9,15 16,26



1,861



Poktan



1.861



6,98 2,99 4,01 12,95 9,67 1,7 1,69 1,73 2,05



Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha



6,91 2,84 3,52 10,66 8,06 1,32 1,67 1,71 1,79



1.219.325.000



2.880.445.000



1.500.000.000



7,01 3,01 4,03 14 10,2 1,7 1,7 1,7 1,7



7.500.000.000



1.750.000.000



7,02 3,02 4,04 14,5 10,3 1,7 1,7 1,7 1,7



7.725.000.000



1.802.500.000



7,03 3,03 4,04 15 10,4 1,7 1,7 1,7 1,7



8.497.500.000



1.856.575.000



7,04 3,04 4,05 15,5 10,5 1,7 1,7 1,7 1,7



8.752.425.000



10,07



1.912.272.250



7,05 3,05 4,06 16 10,6 1,7 1,7 1,7 1,7



Dinas Pertanian



8.482.318.100



Persen



61.950 Kg



x 100 %



2.850.000.000



1.982.750.000



411.584 Kg



264.453 Kg



Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Binaan dan Meningkat Statusnya pada tahun n Jumlah Kelompok Tani yang ada



1.802.500.000



9.014.997.750



7,05 3,05 4,06 16 10,6 1,7 1,7 1,7 1,7



Dinas Pertanian



8.821.347.250



Dinas Pertanian



41.489.922.750



Dinas Pertanian



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



3



4



3



4



3



4



3



4



3



4



3



4



3



4



(3)



(2)



1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1. Cakupan Pembinaan Konsumen 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



4



8 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri



1.



2. 3



4



3



5



3



5



3



6



3



6



9 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan



1.



Nilai Usaha Perdagangan (Volume antar Pulau) Persentase Target Retribusi Pasar



Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



Jumlah Sekolah, PT dan Kecamatan yang menjadi Lokasi Binaan x 100 % Total Sekolah, PT dan Kecamatan yang Ada Jumlah Toko/Kios dan Distributor yang diawasi x 100 % Total Toko/Kios dan Distributor yang ada Jumlah Realisasi Nilai Usaha Perdagangan (Volume antar Pulau) Target Nilai Usaha Perdagangan antar Pulau Jumlah Realisasi Retribusi Target Retribusi



x 100 %



Jumlah Kelompok Pengrajin dan IKM yang mendapat Binaan/Bantuan Jumlah Kelompok Pengrajin dan IKM yang ada



x 100 %



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



100



501



Persen



Sekolah



100



4 1



4



1



70,01



Klpk



4



1 1



4



1



4



1



4



1



Bab VII - 23



11.324.026.000



12.006.467.560



12.726.855.614



58.021.949.174



389.420.000



500.000.000



515.000.000



545.900.000



578.654.000



613.373.240



2.752.927.240



69.760.000



110.000.000



113.300.000



116.699.000



120.199.970



123.805.969



584.004.939



-



-



-



-



3.000.000



3.180.000



100



145.889



Ton



Persen



93,64



3,79



Persen



3,79



3,36



Persen



3,36



Jumlah Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Ketransmigrasian yang dilaksanakan



x 100 %



3



Dokumen



2



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



Jumlah Data SIPD yang Tersedia Jumlah Data SIPD yang seharusnya Tersedia



x 100%



100



60



Persen



Persen



100



60



100



100



100



100



51.500.000



58.195.000



65.509.030



73.376.572



298.580.602



10.020.000



10.000.000



10.300.000



10.712.000



11.033.360



11.364.361



53.409.721



100



100 500.000.000



100



100



210.080



17,86



1.551.490.000



25.000.000



17,24



2.150.000.000 20,00



2.150.000.000



2.214.500.000 23,08



150.000.000



2



150.000.000



20,00



2.214.500.000



151.500.000



163.770.000



22,95



2.236.645.000 25,93



151.500.000



3



88,33



2.236.645.000



2.370.843.700 28,57



160.590.000



3



160.590.000



24,19



2.370.843.700 170.225.400



3



170.225.400



184.011.972



24,19



Disperdagin



825.878.172



Disperdagin



2.513.094.322



11.485.083.022 31,03



180.438.924



3



50.748.041.260 89,51



2.513.094.322 31,03



Disperdagin



1.563.333 11.104.370.260



89,17



173.596.200



2.752.927.240 100



435.622 10.475.821.000



180.438.924



11.485.083.022



14



812.754.324



67.722.250.000



73.299.127.500



77.570.137.150



84.582.408.189



92.416.697.340



395.590.620.179



3.426.200.000



5.277.250.000



6.687.567.500



5.619.596.550



5.867.045.343



6.124.936.389



29.576.395.782



718.191.000



750.000.000



772.500.000



795.675.000



819.545.250



844.131.608



3.981.851.858



184.425.000



205.000.000



1.505.150.000



255.459.000



270.786.540



287.033.732



2.523.429.272



-



-



-



-



3.000.000



3.180.000



100



100



100



100



-



150.000.000



154.500.000



163.770.000



173.596.200



184.011.972



-



5.000.000



5.150.000



5.459.000



5.786.540



6.133.732



-



80



75.000.000



85



77.250.000



90



81.885.000



95



86.798.100



100



92.005.986



Disperdagin



812.754.324



59.401.653.709



100



( 21 )



501 613.373.240



100



363.019 9.882.850.000



88,33



154.500.000



101 578.654.000



100



302.515 9.785.000.000



91,30



150.000.000



100 545.900.000



100



252.096 9.500.000.000



90,43



5.000.000



100 515.000.000



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



6.180.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian



50.000.000



175.067



90,63



100



-



25.000.000 1. Persentase Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketransmigrasian



Persentase Badan yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Pengembangan Data/ Informasi 1. Persentase Ketersediaan SIPD 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



11.144.600.000



70,01



PERENCANAAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



10.820.000.000



140.200.000



FUNGSI PENUNJANG



4



18.265.359.000



-



TRANSMIGRASI 1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi



Tahun 2024



Rp



1.551.490.000 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 1. dan IKM



Tahun 2023



K



PERINDUSTRIAN 2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah



Tahun 2022



Satuan



17.650.959.000



Jumlah Kelompok Pedagang/Pengusaha Informal yang mendapat Binaan/Bantuan x 100 % Kelompok Pedagang/Pengusaha Informal yang ada



Jumlah Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Ketransmigrasian yang seharusnya dilaksanakan



4



x 100 %



Tahun 2021



Nilai PERDAGANGAN



2. Cakupan Pengawasan Perdagangan 3



(4)



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



100



Distransnaker



Badan Perencanaan Pembangunan 825.878.172 Daerah (Bappeda) 6.180.000



27.529.272



100



412.939.086



Bappeda



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



4



4



4



1



1



4



1



4



1



4



1



4



1



4



2



4 4



7 Program Kerjasama Pembangunan



1



4



2



1



3



4



2



4



4



2



5



Jumlah Kelitbangan yang Ditindaklanjuti x 100% Jumlah Kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah Jumlah Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD x 100% Jumlah Program dalam RKPD



Tahun 2023



Tahun 2024



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



100



195.211.000



100



100



200.000.000



100



100



206.000.000



100



100



218.360.000



100



100



231.461.600



100



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



( 21 )



100



245.349.296



100



1.101.170.896



Bappeda



3.



Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD



8 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh



1.



Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD



Jumlah Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD Jumlah Program dalam RKPD



x 100%



100



Persen



100



-



100



150.000.000



100



154.500.000



100



163.770.000



100



173.596.200



100



184.011.972



100



825.878.172



Bappeda



9 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar



2.



Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD



Jumlah Program dalam APBD tahun n Jumlah Program dalam RKPD tahun n



x 100%



100



Persen



100



128.139.000



100



250.000.000



100



257.500.000



100



272.950.000



100



289.327.000



100



306.686.620



100



1.376.463.620



Bappeda



783.207.800



Bappeda



6.882.318.100



Bappeda



5.101.005.010



Bappeda



3.943.192.770



Bappeda Bappeda



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur



6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah



1. Perda yang Dihasilkan



3. Kegiatan Reses yang Dilaksanakan



Kegiatan Peningkatan Kapasitas 4. Pimpinan dan Anggota Dewan yang Dilaksanakan 7 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah



Bab VII - 24



1.



Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan



100



Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia Jumlah Dokumen Perencanaan yang harus Disediakan



100



Persen



100



578.000.000



x 100%



100



Persen



100



Jumlah Perda yang disetujui Bersama antara Pemerintah dan DPRD x 100 % Jumlah Perda yang Diajukan oleh DPRD dan/ atau Pemerintah Jumlah Perda yang dibahas dan Disetujui Bersama berdasarkan x 100 % Propemperda Jumlah Perda yang direncanakan berdasarkan Propemperda Jumlah Kegiatan Reses yang Dilaksanakan pada thn n x 100 %



Jumlah kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan Jumlah Kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Direncanakan



155.308.550



1.287.500.000 100



750.000.000



1.010.000.000



100



164.627.063



1.364.750.000 100



757.500.000



1.020.100.000



100



174.504.687



1.446.635.000 100



765.075.000



1.030.301.000



100



1.533.433.100 100



810.979.500



1.040.604.010



100



859.638.270



-



350.000.000



353.500.000



357.035.000



360.605.350



364.211.404



1.785.351.754



25.129.200.000



25.720.000.000



26.491.600.000



27.286.348.000



28.110.938.440



28.954.266.593



136.563.153.033



6.020.879.500 857.353.000 1.341.879.500 2.367.282.000 118.750.000



6.000.000.000 850.000.000 1.450.000.000 2.410.000.000 150.000.000



6.180.000.000 875.500.000 1.493.500.000 2.482.300.000 154.500.000



6.365.400.000 901.765.000 1.538.305.000 2.556.769.000 159.135.000



6.556.362.000 928.817.950 1.584.454.150 2.633.472.070 3.000.000 3.000.000 163.909.050



6.753.052.860 956.682.489 1.631.987.775 2.712.476.232 3.090.000 3.090.000 168.826.322



31.854.814.860 4.512.765.439 7.698.246.925 12.795.017.302 6.090.000 6.090.000 796.370.372



Setda Setwan Setda Setwan Setda Setwan Setda Setwan



100



100



100



100



100



100



-



50.000.000



51.500.000



53.045.000



54.636.350



56.275.441



265.456.791



23.480.000



25.000.000



25.750.000



26.522.500



27.318.175



28.137.720



132.728.395



Setda



49.100.000



50.000.000



51.500.000



53.045.000



54.636.350



56.275.441



265.456.791



Setwan



9.433.665.000



9.450.000.000



9.733.500.000



10.025.505.000



10.326.270.150



10.636.058.255



50.171.333.405



100



Persen



100



100



100



100



100



100



100



Setwan



52,00



Persen



100



100



100



100



100



100



100



Setwan



100



Persen



100



100



100



100



100



100



100



Setwan



x 100 %



70,00



Persen



100



100



100



100



100



100



100



Setwan



x 100 %



100



Persen



100



Jumlah Kegiatan Reses yang seharusnya Dilaksanakan pd thn n



Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang seharusnya dilaksanakan



1.000.000.000



100



146.517.500



1.250.000.000 100



375.178.000



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



100



142.250.000



1.247.056.000 x 100%



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



2. Persentase Pencapaian Propemperda



2



x 100%



Tahun 2022



Satuan



ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



2



4



(4)



Jumlah Kelitbangan dalam RKPD Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD



Tahun 2021



Nilai



14 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam



2



2



Persentase Implementasi Rencana 1. Kelitbangan 2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan



10 Program Peningkatan Kapasitas Kembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 11 Program Perencanaan Pembangunan 3. Persentase Ketersediaan Dokumen Daerah Perencanaan yang Ditetapkan 12 Program Perencanaan Pembangunan dengan Perda/ Perkada (RPJPD, Ekonomi RPJMD, RKPD, RTRW, LKPJ) 13 Program Perencanaan Sosial Budaya



4



4



(3)



(2)



1



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



4.063.495.000



100



4.100.000.000



100



4.223.000.000



100



4.349.690.000



100



4.480.180.700



100



4.614.586.121



100



21.767.456.821



Setda



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



4



4



2



2



(3)



(2)



11 Program Penataan Peraturan Perundang- 1. Persentase Ranperda yang Diajukan undangan dan Ditetapkan menjadi Perda



12 Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah



2.



Persentase Perda yang Disosialisasikan kepada Masyarakat



1.



Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan



2.



4



2



4



2



4



2



13 Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 14 Program Solidaritas Kerukunan Antar Umat Beragama



2



16 Program Pelayanan Urusan Haji



4



2



17 Program Penataan Daerah Otonomi Baru



4



2



4



2



4



2



4



2



4



2



4



2



4 4



4



4



2



2 2



2



2



3. Persentase Paket Kegiatan yang diproses melalui Pokja Pemilihan UKPBJ Penyampaian LLPD kepada 1. Pemerintah Pusat Tepat Waktu Persentase Pelayanan Kedinasan 1. Kepala Daerah yang Dilaksanakan



x 100 %



x 100 %



Idem Jumlah kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE



Jumlah seluruh kegiatan dalam RUP



x 100 %



Jumlah Paket Kegiatan yang diproses x 100 % melalui Pokja Pemilihan UKPBJ Jumlah seluruh kegiatan Penyampaian LLPD Tepat Waktu sesuai persyaratan regulasi Idem x 100 %



Persentase Kegiatan 2. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang dipublikasikan



Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah yang Dipublikasikan Jumlah Rencana Kegiatan Pimpinan Daerah



x 100 %



1.



Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan



1.



Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Penyelenggaraan Prosentase Kecamatan yang Pemerintahan, Pembinaan Menyelenggarakan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Pembinaan Kemasyarakatan dan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



55,56



Persen



55,56



100



Persen



100



1



Kegiatan



1



98,74



Persen



100



85,79



Persen



100



Tepat



Tepat / Tidak



Tepat



100



Persen



100



100



Persen



100



Persen



100



Idem



100



Persen



100



Idem



100



Persen



100



KECAMATAN ENDE TENGAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



x 100 %



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



Bab VII - 25



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Perkantoran Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



Tahun 2024



Rp



100



100



100



Persen



Persen



100



100



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



x 100 %



100 100.000.000



100 103.000.000



100 106.090.000



100 109.272.700



100 112.550.881



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



( 21 )



Setda 530.913.581 Setda



1 358.346.000



100



1 375.000.000



100 337.820.000 -



386.250.000



100



100



1 397.837.500



100



100



1 409.772.625



100



100



5 422.065.804



100



100



Setda 1.990.925.929



100



Setda



Tepat



360.500.000



Tepat



371.315.000



Tepat



382.454.450



Tepat



393.928.084



Tepat



1.858.197.534



Setda



100



200.000.000



100



206.000.000



100



212.180.000



100



218.545.400



100



225.101.762



100



1.061.827.162



Setda



100 25.000.000



100 100 100



100 25.750.000



100 60.000.000



100



75.000.000



100



100 26.522.500



100 61.800.000



100



77.250.000



100



100 27.318.175



100 63.654.000



100



79.567.500



100



100 28.137.720



100 65.563.620



100



81.954.525



100



Setda 132.728.395



100 67.530.529



100



84.413.161



100



Setda 318.548.149



Setda



398.185.186



Setda



200.000.000



250.000.000



287.500.000



330.625.000



380.218.750



437.251.563



1.685.595.313



56.030.000



85.000.000



97.750.000



112.412.500



129.274.375



148.665.531



573.102.406



44.670.000



27.000.000



31.050.000



35.707.500



41.063.625



47.223.169



182.044.294



-



100



15.000.000



100



17.250.000



100



19.837.500



100



22.813.125



100



26.235.094



100



101.135.719



15.550.000



10.000.000



11.500.000



13.225.000



15.208.750



17.490.063



67.423.813



-



3.000.000



3.450.000



3.967.500



4.562.625



5.247.019



20.227.144



83.750.000



2.203.552.000 257.106.000 34.840.000 37.801.000 30.850.000 45.592.000 30.534.000 3.520.000 8.840.000 4.350.000 5.583.000 -



Setda



350.000.000



100



55.040.000



100



1



Tepat



20.000.000



x 100 %



Tahun 2023



K



100



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Perkantoran Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



Tahun 2022



Satuan



KECAMATAN ENDE 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Tahun 2021



Nilai



82.110.000



Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah yang Dipublikasikan Jumlah Rencana Kegiatan Pimpinan Daerah



15 Program Pengembangan Komunikasi dan Persentase Kegiatan Pimpinan 1. Media Massa Daerah Yang dipublikasikan



4



4



Persentase Kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE



(4)



Jumlah Ranperda yang Ditetapkan Jumlah Ranperda yang diajukan dan ditetapkan dalam 1 tahun Jumlah Perda yang Disosialisasikan kepada Masyarakat Jumlah Seluruh Perda yang harus Disosialisasikan kepada Masyarakat



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



100



100



100



100



110.000.000



2.200.000.000 60.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 27.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 -



100



100



100



100



126.500.000



2.530.000.000 69.000.000 40.250.000 40.250.000 40.250.000 40.250.000 31.050.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000 -



100



100



100



100



145.475.000



3.036.000.000 82.800.000 48.300.000 48.300.000 48.300.000 48.300.000 37.260.000 16.560.000 16.560.000 16.560.000 16.560.000 -



100



100



100



100



167.296.250



3.658.200.000 99.360.000 57.960.000 57.960.000 57.960.000 57.960.000 44.712.000 19.872.000 19.872.000 19.872.000 19.872.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000



100



100



100



100



192.390.688



4.389.840.000 119.232.000 69.552.000 69.552.000 69.552.000 69.552.000 53.654.400 23.846.400 23.846.400 23.846.400 23.846.400 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000



100



100



100



100



741.661.938



Kecamatan Ende



Kecamatan Ende



15.814.040.000 430.392.000 Kec. Ende Tengah 251.062.000 Kel. Potulando 251.062.000 Kel. Kelimutu 251.062.000 Kel. Onekore 251.062.000 Kel. Paupire 193.676.400 Kec. Ende Tengah 86.078.400 Kel. Potulando 86.078.400 Kel. Kelimutu 86.078.400 Kel. Onekore 86.078.400 Kel. Paupire 6.600.000 Kec. Ende Tengah 6.600.000 Kel. Potulando 6.600.000 Kel. Kelimutu 6.600.000 Kel. Onekore 6.600.000 Kel. Paupire



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



4



4



4



2



2



2



(3)



(2)



4



4 4



4



4



4



4



2



2



2 2



2



2



2



2



Rp



K



Rp



K



Rp



K



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



Persen



100



5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



1. Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik



7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan



8 Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



KECAMATAN ENDE SELATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik



Bab VII - 26



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



1. Prosentase Kelurahan yang



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



74.509.000



100



100



100



31.200.000 x 100 %



x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Perkantoran Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



100



Persen



100



29.900.000



10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000



100.000.000



100



100



100



39.800.000



45.000.000 100



11.500.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000 3.450.000 3.450.000 3.450.000 3.450.000 3.450.000



115.000.000



100



100



100



Tahun 2024



K



Rp



K



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



13.800.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 4.140.000 4.140.000 4.140.000 4.140.000 4.140.000



138.000.000



100



100



100



16.560.000 8.280.000 8.280.000 8.280.000 8.280.000 4.968.000 4.968.000 4.968.000 4.968.000 4.968.000



165.600.000



100



100



100



Rp



K



Rp



( 18 )



( 19 )



( 20 )



19.872.000 9.936.000 9.936.000 9.936.000 9.936.000 5.961.600 5.961.600 5.961.600 5.961.600 5.961.600



198.720.000



100



100



100



( 21 )



71.732.000 Kec. Ende Tengah 35.866.000 Kel. Potulando 35.866.000 Kel. Kelimutu 35.866.000 Kel. Onekore 35.866.000 Kel. Paupire 21.519.600 Kec. Ende Tengah 21.519.600 Kel. Potulando 21.519.600 Kel. Kelimutu 21.519.600 Kel. Onekore 21.519.600 Kel. Paupire



717.320.000 Kec. Ende Tengah



x 100 %



100



Persen



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



x 100 %



45.000.000



51.750.000 100



51.750.000 51.750.000



62.100.000 100



62.100.000 62.100.000



74.520.000 100



74.520.000 74.520.000



89.424.000 100



89.424.000 89.424.000



100



322.794.000



Kel. Potulando



322.794.000



Kel. Kelimutu



322.794.000



Kel. Onekore



45.000.000



51.750.000



62.100.000



74.520.000



89.424.000



322.794.000



380.138.000



200.000.000



230.000.000



276.000.000



331.200.000



397.440.000



1.434.640.000



Kel. Potulando



1.434.640.000



Kel. Kelimutu



1.434.640.000



Kel. Onekore



380.138.000 380.138.000



100



100



45.000.000



20.500.000



100



380.138.000



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



15.150.000 5.000.000 4.600.000 3.325.000



Tahun 2023



Rp



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



1. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik



4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase Kecamatan yang Daya Aparatur Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. x 100 %



Tahun 2022



K



100



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



Tahun 2021



Satuan



4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase Kecamatan yang Daya Aparatur Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



2.



4



(4)



Tahun 2020



Nilai



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



100



3.126.490.000 202.035.000 28.064.000 29.429.000 27.987.000 41.674.000 36.667.000 28.217.000 5.296.000 3.511.000 554.534.000 3.140.000 2.480.000 15.550.000 7.300.000 7.300.000 -



100



100



100



100



100



200.000.000 200.000.000



100



230.000.000 230.000.000



100



276.000.000 276.000.000



100



331.200.000 331.200.000



100



397.440.000 397.440.000



100



Kel. Paupire



200.000.000



230.000.000



276.000.000



331.200.000



397.440.000



1.434.640.000



Kel. Paupire



200.000.000



230.000.000



276.000.000



331.200.000



397.440.000



1.434.640.000



Kel. Potulando



1.434.640.000



Kel. Kelimutu



1.434.640.000



Kel. Onekore



200.000.000 200.000.000



100



230.000.000 230.000.000



100



276.000.000 276.000.000



100



331.200.000 331.200.000



100



397.440.000 397.440.000



100



200.000.000



230.000.000



276.000.000



331.200.000



397.440.000



1.434.640.000



Kel. Paupire



2.725.000.000 60.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 27.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000



3.133.750.000 69.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 31.050.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000 11.500.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000 3.450.000 3.450.000 3.450.000 3.450.000 3.450.000 3.450.000



3.760.500.000 82.800.000 55.200.000 55.200.000 55.200.000 55.200.000 55.200.000 37.260.000 16.560.000 16.560.000 16.560.000 16.560.000 16.560.000 13.800.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 4.140.000 4.140.000 4.140.000 4.140.000 4.140.000 4.140.000



4.530.600.000 99.360.000 66.240.000 66.240.000 66.240.000 66.240.000 66.240.000 44.712.000 19.872.000 19.872.000 19.872.000 19.872.000 19.872.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 16.560.000 8.280.000 8.280.000 8.280.000 8.280.000 8.280.000 4.968.000 4.968.000 4.968.000 4.968.000 4.968.000 4.968.000



5.436.720.000 119.232.000 79.488.000 79.488.000 79.488.000 79.488.000 79.488.000 53.654.400 23.846.400 23.846.400 23.846.400 23.846.400 23.846.400 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 19.872.000 9.936.000 9.936.000 9.936.000 9.936.000 9.936.000 5.961.600 5.961.600 5.961.600 5.961.600 5.961.600 5.961.600



19.586.570.000 430.392.000 286.928.000 286.928.000 286.928.000 286.928.000 286.928.000 193.676.400 86.078.400 86.078.400 86.078.400 86.078.400 86.078.400 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 71.732.000 35.866.000 35.866.000 35.866.000 35.866.000 35.866.000 21.519.600 21.519.600 21.519.600 21.519.600 21.519.600 21.519.600



Kec. Ende Selatan Kel. Mbongawani Kel. Tetandara Kel. Rukunlima Kel. Paupanda Kel. Tanjung Kec. Ende Selatan Kel. Mbongawani Kel. Tetandara Kel. Rukunlima Kel. Paupanda Kel. Tanjung Kec. Ende Selatan Kel. Mbongawani Kel. Tetandara Kel. Rukunlima Kel. Paupanda Kel. Tanjung Kec. Ende Selatan Kel. Mbongawani Kel. Tetandara Kel. Rukunlima Kel. Paupanda Kel. Tanjung Kec. Ende Selatan Kel. Mbongawani Kel. Tetandara Kel. Rukunlima Kel. Paupanda Kel. Tanjung



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



4



4



4



4 4



4



4



4



4



4



4



4



2



2



2



2 2



2



2



2



2



2



2



2



(3)



(2)



6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan



8 Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



KECAMATAN ENDE TIMUR 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, 1. Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik 2. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik 1. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 1. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik



(4) Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy.



x 100 %



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Perkantoran Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan



6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan



8 Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



Bab VII - 27



1.



Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik



2. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik 1. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 1. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



100



Persen



100



100



100.000.000



100



115.000.000



100



100



165.600.000



100



100



717.320.000



Kecamatan Ende Selatan



322.794.000 322.794.000 322.794.000 322.794.000 322.794.000 1.434.640.000 1.434.640.000 1.434.640.000 1.434.640.000 1.434.640.000 1.434.640.000 1.434.640.000 1.434.640.000 1.434.640.000



Kel. Mbongawani Kel. Tetandara Kel. Rukunlima Kel. Paupanda Kel. Tanjung Kel. Mbongawani Kel. Tetandara Kel. Rukunlima Kel. Paupanda Kel. Tanjung Kel. Mbongawani Kel. Tetandara Kel. Rukunlima Kel. Paupanda



100



Persen



100



x 100 %



100



Persen



100



x 100 %



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



x 100 %



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. x 100 %



Tahun 2024



Rp



x 100 %



4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase Kecamatan yang Daya Aparatur Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



Tahun 2023



K



Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Tahun 2022



Satuan



100



Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy.



Tahun 2021



380.138.000 380.138.000 380.138.000 380.138.000 380.138.000



100



100



1.682.014.000 132.645.000 41.037.250 40.734.500 32.544.500 42.558.000 25.112.750 2.553.000 5.775.500 14.450.000 9.600.000 4.820.000 980.000



72.227.000



100



100



100



100



100



100



45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000



100



100



100



51.750.000 51.750.000 51.750.000 51.750.000 51.750.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000



100



100



100



138.000.000



62.100.000 62.100.000 62.100.000 62.100.000 62.100.000 276.000.000 276.000.000 276.000.000 276.000.000 276.000.000 276.000.000 276.000.000 276.000.000 276.000.000



100



100



100



74.520.000 74.520.000 74.520.000 74.520.000 74.520.000 331.200.000 331.200.000 331.200.000 331.200.000 331.200.000 331.200.000 331.200.000 331.200.000 331.200.000



100



100



100



198.720.000



89.424.000 89.424.000 89.424.000 89.424.000 89.424.000 397.440.000 397.440.000 397.440.000 397.440.000 397.440.000 397.440.000 397.440.000 397.440.000 397.440.000



100



100



100



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



13.000.000 x 100 %



x 100 %



100



Persen



100



66.262.500



230.000.000



276.000.000



331.200.000



397.440.000



1.434.640.000



Kel. Tanjung



1.715.000.000 60.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 27.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000



1.972.250.000 69.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 31.050.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000 11.500.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000 3.450.000 3.450.000 3.450.000 3.450.000



2.366.700.000 82.800.000 55.200.000 55.200.000 55.200.000 37.260.000 16.560.000 16.560.000 16.560.000 13.800.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 4.140.000 4.140.000 4.140.000 4.140.000



2.852.040.000 99.360.000 66.240.000 66.240.000 66.240.000 44.712.000 19.872.000 19.872.000 19.872.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 16.560.000 8.280.000 8.280.000 8.280.000 4.968.000 4.968.000 4.968.000 4.968.000



3.422.448.000 119.232.000 79.488.000 79.488.000 79.488.000 53.654.400 23.846.400 23.846.400 23.846.400 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 19.872.000 9.936.000 9.936.000 9.936.000 5.961.600 5.961.600 5.961.600 5.961.600



12.328.438.000 430.392.000 286.928.000 286.928.000 286.928.000 193.676.400 86.078.400 86.078.400 86.078.400 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 71.732.000 35.866.000 35.866.000 35.866.000 21.519.600 21.519.600 21.519.600 21.519.600



Kec. Ende Timur Kel. Mautapaga Kel. Rew. Selatan Kel. Rewarangga Kec. Ende Timur Kel. Mautapaga Kel. Rew. Selatan Kel. Rewarangga Kec. Ende Timur Kel. Mautapaga Kel. Rew. Selatan Kel. Rewarangga Kec. Ende Timur Kel. Mautapaga Kel. Rew. Selatan Kel. Rewarangga Kec. Ende Timur Kel. Mautapaga Kel. Rew. Selatan Kel. Rewarangga



100.000.000



100



100



100



100



100



100



45.000.000 100



115.000.000



100



100



100



100



100



100



138.000.000



100



100



100



100



100



100



165.600.000



100



100



100



100



100



100



198.720.000



100



100



100



100



100



100



717.320.000



100



Persen



100



45.000.000



51.750.000 100



51.750.000



62.100.000 100



62.100.000



74.520.000 100



74.520.000



89.424.000 100



89.424.000



100



Kecamatan Ende Timur



322.794.000



Kel. Mautapaga



322.794.000



Kel. Rew. Selatan Kel. Rewarangga



37.300.000



45.000.000



51.750.000



62.100.000



74.520.000



89.424.000



322.794.000



380.138.000



200.000.000



230.000.000



276.000.000



331.200.000



397.440.000



1.434.640.000



Kel. Mautapaga



1.434.640.000



Kel. Rew. Selatan Kel. Rewarangga



380.138.000



100



380.138.000



x 100 %



( 21 )



200.000.000



Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Nilai



232.616.000



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



100



200.000.000



100



230.000.000



100



276.000.000



100



331.200.000



100



397.440.000



100



200.000.000



230.000.000



276.000.000



331.200.000



397.440.000



1.434.640.000



200.000.000



230.000.000



276.000.000



331.200.000



397.440.000



1.434.640.000



Kel. Mautapaga



1.434.640.000



Kel. Rew. Selatan



1.434.640.000



Kel. Rewarangga



200.000.000 200.000.000



100



230.000.000 230.000.000



100



276.000.000 276.000.000



100



331.200.000 331.200.000



100



397.440.000 397.440.000



100



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



4 4



4



4



4



4



4



4



4



2 2



2



2



2



2



2



2



2



4 4



2 2



4



2



4



2



4



2



4



2



4



2



(2)



KECAMATAN ENDE UTARA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



(3)



(4)



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



Persen



100



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



100



Persen



100



4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase Kecamatan yang Daya Aparatur Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



100



Persen



100



5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan



8 Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



KECAMATAN PULAU ENDE 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik 1. Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik 2. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik 1. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 1. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Penyelenggaraan Prosentase Kecamatan yang Pemerintahan, Pembinaan Menyelenggarakan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Pembinaan Kemasyarakatan dan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Bab VII - 28



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Perkantoran Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



x 100 %



2.069.152.000 134.033.000 43.264.500 39.800.000 36.385.500 27.785.600 19.352.000 6.735.500 4.200.000 3.814.500 6.751.900 6.400.000 6.822.500 88.455.000



100



100



100



100



100



100



25.000.000 x 100 %



31.000.000 34.800.000



Persen



100



380.138.000 380.138.000



x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masyarakat x 100 % Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



100



100



100



Persen



Persen



Persen



100



100



100



100



100



100



100



100



45.000.000 45.000.000



100



200.000.000 200.000.000



2.553.000.000 69.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 31.050.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000 11.500.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000 3.450.000 3.450.000 3.450.000 3.450.000 3.450.000 115.000.000



100



100



100



100



100



100



51.750.000 100



51.750.000 51.750.000



230.000.000



100



100



100



100



100



62.100.000 62.100.000



276.000.000



100



100



100



100



100



74.520.000 74.520.000



100



100



100



100



89.424.000 89.424.000



100



397.440.000 100



397.440.000



717.320.000



( 21 )



Kec. Ende Utara Kel. Kota Raja Kel. Kota Ratu Kel. Roworena Kel. Row. Barat Kec. Ende Utara Kel. Kota Raja Kel. Kota Ratu Kel. Roworena Kel. Row. Barat Kec. Ende Utara Kel. Kota Raja Kel. Kota Ratu Kel. Roworena Kel. Row. Barat Kec. Ende Utara Kel. Kota Raja Kel. Kota Ratu Kel. Roworena Kel. Row. Barat Kec. Ende Utara Kel. Kota Raja Kel. Kota Ratu Kel. Roworena Kel. Row. Barat Kecamatan Ende Utara



322.794.000



Kel. Kota Raja



322.794.000



Kel. Kota Ratu



322.794.000



Kel. Roworena



322.794.000



Kel. Row. Barat



1.434.640.000



Kel. Kota Raja



1.434.640.000



Kel. Kota Ratu



1.434.640.000



Kel. Roworena



331.200.000



397.440.000



1.434.640.000



Kel. Row. Barat



200.000.000



230.000.000



276.000.000



331.200.000



397.440.000



1.434.640.000



Kel. Kota Raja



200.000.000



230.000.000



276.000.000



331.200.000



397.440.000



1.434.640.000



Kel. Kota Ratu



100



100



1.434.640.000



Kel. Roworena



276.000.000



331.200.000



397.440.000



1.434.640.000



Kel. Row. Barat



216.200.000



200.000.000



230.000.000



276.000.000



334.200.000



401.040.000



1.441.240.000



103.040.000



60.000.000



69.000.000



82.800.000



99.360.000



119.232.000



430.392.000



16.202.000



27.000.000



31.050.000



37.260.000



44.712.000



53.654.400



193.676.400



-



-



-



-



3.000.000



3.600.000



100



100



100



397.440.000



100



230.000.000



100



331.200.000



100



200.000.000



100



276.000.000



397.440.000



100



15.957.504.000 430.392.000 286.928.000 286.928.000 286.928.000 286.928.000 193.676.400 86.078.400 86.078.400 86.078.400 86.078.400 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 71.732.000 35.866.000 35.866.000 35.866.000 35.866.000 21.519.600 21.519.600 21.519.600 21.519.600 21.519.600



276.000.000



230.000.000



331.200.000



100



89.424.000



331.200.000 331.200.000



198.720.000



100



89.424.000 100



74.520.000



100



4.429.584.000 119.232.000 79.488.000 79.488.000 79.488.000 79.488.000 53.654.400 23.846.400 23.846.400 23.846.400 23.846.400 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 19.872.000 9.936.000 9.936.000 9.936.000 9.936.000 5.961.600 5.961.600 5.961.600 5.961.600 5.961.600



230.000.000



100



276.000.000



165.600.000



100



74.520.000 100



276.000.000 100



3.691.320.000 99.360.000 66.240.000 66.240.000 66.240.000 66.240.000 44.712.000 19.872.000 19.872.000 19.872.000 19.872.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 16.560.000 8.280.000 8.280.000 8.280.000 8.280.000 4.968.000 4.968.000 4.968.000 4.968.000 4.968.000



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



200.000.000



200.000.000



230.000.000



138.000.000



100



62.100.000



230.000.000 100



3.063.600.000 82.800.000 55.200.000 55.200.000 55.200.000 55.200.000 37.260.000 16.560.000 16.560.000 16.560.000 16.560.000 13.800.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 4.140.000 4.140.000 4.140.000 4.140.000 4.140.000



62.100.000 100



51.750.000



200.000.000 100



380.138.000



x 100 %



100.000.000



100



45.000.000



380.138.000 100



2.220.000.000 60.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 27.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000



45.000.000 100



34.000.000



x 100 %



Tahun 2024



Rp



100



x 100 %



Tahun 2023



K



100



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Perkantoran Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



Tahun 2022



Satuan



Persen



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



Tahun 2021



Nilai



100



2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



100



6.600.000



27.840.000



10.000.000



11.500.000



13.800.000



16.560.000



19.872.000



71.732.000



-



3.000.000



3.450.000



4.140.000



4.968.000



5.961.600



21.519.600



69.118.000



100



100.000.000



100



115.000.000



100



138.000.000



100



165.600.000



100



198.720.000



100



717.320.000



Kecamatan Pulau Ende



Kecamatan Pulau Ende



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



4 4



4



4



4



4



4



4



4



2 2



2



2



2



2



2



2



2



(2)



2



3



4



5



6



7



8



2 2



1



4



2



2



4



2



3



4



2



4



4



2



5



2



(4)



6



Bab VII - 29



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik Program Peningkatan Sarana dan Persentase Kecamatan yang Prasarana Aparatur Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik Program Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase Kecamatan yang Daya Aparatur Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik Program Peningkatan Pengembangan Persentase Kecamatan yang Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Menyelenggarakan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan dengan Baik Program Penyelenggaraan 1. Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pemerintahan, Pembinaan Pembinaan Kemasyarakatan dan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat dengan Masyarakat Baik 2. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik Program Pembangunan Sarana dan 1. Prosentase Kelurahan yang Prasarana Kelurahan Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Program Pemberdayaan Masyarakat di 1. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Kelurahan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik KECAMATAN NDONA Program Pelayanan Administrasi Persentase Kecamatan yang Perkantoran Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik Program Peningkatan Sarana dan Persentase Kecamatan yang Prasarana Aparatur Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik Program Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase Kecamatan yang Daya Aparatur Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik Program Peningkatan Pengembangan Persentase Kecamatan yang Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Menyelenggarakan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan dengan Baik Program Penyelenggaraan 1. Prosentase Kecamatan yang Pemerintahan, Pembinaan Menyelenggarakan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Pembinaan Kemasyarakatan dan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, 2. Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



100



Persen



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Perkantoran Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



x 100 %



( 21 )



755.000.000



868.250.000



1.041.900.000



1.256.280.000



1.507.536.000



5.428.966.000



150.144.000



85.000.000



97.750.000



117.300.000



140.760.000



168.912.000



609.722.000



34.715.000



40.000.000



46.000.000



55.200.000



66.240.000



79.488.000



286.928.000



Kel. Ndorurea



34.050.000



27.000.000



31.050.000



37.260.000



44.712.000



53.654.400



193.676.400



Kec. Nangapanda



-



12.000.000 100



-



13.800.000 100



-



16.560.000 100



-



19.872.000 100



3.000.000 3.000.000



23.846.400 100



3.600.000 3.600.000



100



Kec. Nangapanda



86.078.400



Kel. Ndorurea



6.600.000



Kec. Nangapanda



6.600.000



Kel. Ndorurea



16.950.000



10.000.000



11.500.000



13.800.000



16.560.000



19.872.000



71.732.000



Kec. Nangapanda



-



5.000.000



5.750.000



6.900.000



8.280.000



9.936.000



35.866.000



Kel. Ndorurea



3.200.000



3.000.000



3.450.000



4.140.000



4.968.000



5.961.600



21.519.600



Kec. Nangapanda



-



3.000.000



3.450.000



4.140.000



4.968.000



5.961.600



21.519.600



Kel. Ndorurea Kecamatan Nangapanda



100



Persen



100



95.536.000



100



125.000.000



100



143.750.000



100



172.500.000



100



207.000.000



100



248.400.000



100



896.650.000



100



Persen



100



21.500.000



100



45.000.000



100



51.750.000



100



62.100.000



100



74.520.000



100



89.424.000



100



322.794.000 Kelurahan Ndorurea



100



Persen



100



380.138.000



100



200.000.000



100



230.000.000



100



276.000.000



100



331.200.000



100



397.440.000



100



1.434.640.000 Kelurahan Ndorurea



100



Persen



100



100



200.000.000



100



230.000.000



100



276.000.000



100



331.200.000



100



397.440.000



100



1.434.640.000 Kelurahan Ndorurea



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



749.538.000



13.305.000 100



Persen



x 100 %



Tahun 2024



Rp



Persen



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Tahun 2023



K



Persen x 100 %



Tahun 2022



Satuan



Persen



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Perkantoran Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



Tahun 2021



Nilai KECAMATAN NANGAPANDA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



4 4



4



(3)



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



1.116.476.000 71.415.000 32.290.000 35.442.000 35.810.000 4.010.000 5.558.000 16.950.000 92.025.000



100



100



100



100



100



100



33.700.000



1.210.000.000 60.000.000 40.000.000 40.000.000 27.000.000 12.000.000 12.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100.000.000



100



100



100



100



100



45.000.000 100



29.000.000



100



1.391.500.000 69.000.000 46.000.000 46.000.000 31.050.000 13.800.000 13.800.000 11.500.000 5.750.000 5.750.000 3.450.000 3.450.000 3.450.000 115.000.000



100



100



100



100



100



51.750.000 100



45.000.000



100



1.669.800.000 82.800.000 55.200.000 55.200.000 37.260.000 16.560.000 16.560.000 13.800.000 6.900.000 6.900.000 4.140.000 4.140.000 4.140.000 138.000.000



100



100



100



100



100



62.100.000 100



51.750.000



100



2.012.760.000 99.360.000 66.240.000 66.240.000 44.712.000 19.872.000 19.872.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 16.560.000 8.280.000 8.280.000 4.968.000 4.968.000 4.968.000 165.600.000



100



100



100



100



100



74.520.000 100



62.100.000



100



2.415.312.000 119.232.000 79.488.000 79.488.000 53.654.400 23.846.400 23.846.400 3.600.000 3.600.000 3.600.000 19.872.000 9.936.000 9.936.000 5.961.600 5.961.600 5.961.600 198.720.000



100



100



100



100



100



89.424.000 100



74.520.000



100



Kec. Ndona Kel. Lokoboko Kel. Onelako Kec. Ndona Kel. Lokoboko Kel. Onelako Kec. Ndona Kel. Lokoboko Kel. Onelako Kec. Ndona Kel. Lokoboko Kel. Onelako Kec. Ndona Kel. Lokoboko Kel. Onelako



717.320.000 Kecamatan Ndona



322.794.000 100



89.424.000



8.699.372.000 430.392.000 286.928.000 286.928.000 193.676.400 86.078.400 86.078.400 6.600.000 6.600.000 6.600.000 71.732.000 35.866.000 35.866.000 21.519.600 21.519.600 21.519.600



Kelurahan Lokoboko



322.794.000 Kelurahan Onelako



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



4



4



2



2



(2)



7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan



8 Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



4 4



2 2



4



2



4



2



KECAMATAN DETUSOKO 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



4



2



4



4



2



5



4



4



4



2



2



2



4 4



2 2



4



2



4



2



4



2



4



2



4



2



6



7



(3)



Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan 1. Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan 1. Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penyelenggaraan 1. Prosentase Kecamatan yang Pemerintahan, Pembinaan Menyelenggarakan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Pembinaan Kemasyarakatan dan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik 2. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik Program Pembangunan Sarana dan 1. Prosentase Kelurahan yang Prasarana Kelurahan Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik



8 Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



KECAMATAN KELIMUTU 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



1. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Penyelenggaraan Prosentase Kecamatan yang Pemerintahan, Pembinaan Menyelenggarakan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Pembinaan Kemasyarakatan dan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



(4) Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Perkantoran Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



x 100 %



x 100 %



x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masyarakat x 100 % Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masyarakat x 100 % Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Perkantoran Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masyarakat x 100 %



Tahun 2021



Tahun 2022



Tahun 2023



Tahun 2024



Nilai



Satuan



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



380.138.000 100



Persen



100



200.000.000 100



380.138.000



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Bab VII - 30



x 100 %



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



230.000.000 100



200.000.000



230.000.000



200.000.000 100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



100



666.338.000 92.852.000 33.627.000 30.148.000 6.500.000 -



100 100 100 100



276.000.000



230.000.000 100



331.200.000 100 331.200.000



276.000.000 100



397.440.000 100 397.440.000



331.200.000 100



230.000.000



276.000.000



331.200.000



397.440.000



868.250.000 97.750.000 46.000.000 31.050.000 13.800.000 11.500.000 5.750.000



1.041.900.000 117.300.000 55.200.000 37.260.000 16.560.000 13.800.000 6.900.000



1.256.280.000 140.760.000 66.240.000 44.712.000 19.872.000 3.000.000 3.000.000 16.560.000 8.280.000



1.507.536.000 168.912.000 79.488.000 53.654.400 23.846.400 3.600.000 3.600.000 19.872.000 9.936.000



3.000.000



100 100 100



100 100



100 100



100 100



100 100 100



Kec. Detusoko Kel. Detusoko Kec. Detusoko Kel. Detusoko Kec. Detusoko Kel. Detusoko Kec. Detusoko Kel. Detusoko



21.519.600



Kec. Detusoko



21.519.600



Kel. Detusoko



100



93.200.000



100



125.000.000



100



143.750.000



100



172.500.000



100



207.000.000



100



248.400.000



100



896.650.000



Kecamatan Detusoko



100



Persen



100



28.400.000



100



45.000.000



100



51.750.000



100



62.100.000



100



74.520.000



100



89.424.000



100



322.794.000



Kelurahan Detusoko



100



Persen



100



380.138.000



100



200.000.000



100



230.000.000



100



276.000.000



100



331.200.000



100



397.440.000



100



1.434.640.000



Kelurahan Detusoko



100



Persen



100



100



200.000.000



100



230.000.000



100



276.000.000



100



331.200.000



100



397.440.000



100



1.434.640.000



Kelurahan Detusoko



100



100



Persen



Persen



100



100



5.961.600



100



5.428.966.000 609.722.000 286.928.000 193.676.400 86.078.400 6.600.000 6.600.000 71.732.000 35.866.000



Persen



4.968.000



100



5.961.600



100



100



4.140.000



100



4.968.000



100



1.434.640.000 Kelurahan Onelako



100



3.450.000



100



4.140.000



100



100



Kelurahan Lokoboko



Persen



3.000.000



100



3.450.000



100



100



1.434.640.000 100



755.000.000 85.000.000 40.000.000 27.000.000 12.000.000 10.000.000 5.000.000



100



1.434.640.000 Kelurahan Onelako



397.440.000 100



200.000.000



100



1.434.640.000 100



( 21 )



Kelurahan Lokoboko



100



1.473.000



100



276.000.000 100



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



228.600.000



200.000.000



230.000.000



276.000.000



334.200.000



401.040.000



1.441.240.000



136.464.000



60.000.000



69.000.000



82.800.000



99.360.000



119.232.000



430.392.000



41.411.000



27.000.000



31.050.000



37.260.000



44.712.000



53.654.400



193.676.400



-



-



-



-



3.000.000



3.600.000



100



100



100



100



100



100



6.600.000



-



10.000.000



11.500.000



13.800.000



16.560.000



19.872.000



71.732.000



-



3.000.000



3.450.000



4.140.000



4.968.000



5.961.600



21.519.600



50.725.000



100



100.000.000



100



115.000.000



100



138.000.000



100



165.600.000



100



198.720.000



100



717.320.000



Kecamatan Kelimutu



Kecamatan Kelimutu



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



4 4



2 2



4



2



(2)



KECAMATAN DETUKELI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



4



2



3



4



2



4



4



2



5



4



2



6



4 4



2 2



4



2



4



2



4



2



4



2



4



2



4



4



2



2



4 4



2 2



4



2



4



2



4



2



4



2



4



2



(3)



Persentase Kecamatan yang Program Peningkatan Disiplin Aparatur Menyelenggarakan Administrasi dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penyelenggaraan Prosentase Kecamatan yang Pemerintahan, Pembinaan Menyelenggarakan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Pembinaan Kemasyarakatan dan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik



KECAMATAN WOLOWARU 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Perkantoran Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



x 100 %



x 100 %



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Perkantoran Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



x 100 %



x 100 %



Tahun 2024



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



100



100



Persen



Persen



100



100



100



Persen



100



Persen



x 100 %



Tahun 2023



K



Persen



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Tahun 2022



Satuan



Persen x 100 %



Tahun 2021



Nilai



Persen



4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 6 Program Penyelenggaraan 1. Prosentase Kecamatan yang Pemerintahan, Pembinaan Menyelenggarakan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Pembinaan Kemasyarakatan dan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik 2. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik 7 Program Pembangunan Sarana dan 1. Prosentase Kelurahan yang Prasarana Kelurahan Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 8 Program Pemberdayaan Masyarakat di 1. Prosentase Kelurahan yang Kelurahan Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kecamatan yang 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Penyelenggaraan Prosentase Kecamatan yang Pemerintahan, Pembinaan Menyelenggarakan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Pembinaan Kemasyarakatan dan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik



Bab VII - 31



(4)



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



196.200.000



200.000.000



230.000.000



276.000.000



334.200.000



401.040.000



1.441.240.000



111.588.000



60.000.000



69.000.000



82.800.000



99.360.000



119.232.000



430.392.000



34.612.000



27.000.000



31.050.000



37.260.000



44.712.000



53.654.400



193.676.400



-



100



-



100



-



100



-



100



3.000.000



100



3.600.000



100



10.000.000



11.500.000



13.800.000



16.560.000



19.872.000



71.732.000



-



3.000.000



3.450.000



4.140.000



4.968.000



5.961.600



21.519.600



792.138.000 225.894.500 35.717.000 20.985.500 5.295.000 -



100



100



100.000.000



705.000.000 60.000.000 40.000.000 27.000.000 12.000.000 10.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000



100



100



115.000.000



810.750.000 69.000.000 46.000.000 31.050.000 13.800.000 11.500.000 5.750.000 3.450.000 3.450.000



100



100



138.000.000



972.900.000 82.800.000 55.200.000 37.260.000 16.560.000 13.800.000 6.900.000 4.140.000 4.140.000



100



100



165.600.000



1.173.480.000 99.360.000 66.240.000 44.712.000 19.872.000 3.000.000 3.000.000 16.560.000 8.280.000 4.968.000 4.968.000



100



100



198.720.000



1.408.176.000 119.232.000 79.488.000 53.654.400 23.846.400 3.600.000 3.600.000 19.872.000 9.936.000 5.961.600 5.961.600



100



100



( 21 )



6.600.000 Kecamatan Detukeli



-



50.000.000



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



717.320.000 Kecamatan Detukeli



5.070.306.000 430.392.000 286.928.000 193.676.400 86.078.400 6.600.000 6.600.000 71.732.000 35.866.000 21.519.600 21.519.600



Kec. Wolowaru Kel. Bokasape Kec. Wolowaru Kel. Bokasape Kec. Wolowaru Kel. Bokasape Kec. Wolowaru Kel. Bokasape Kec. Wolowaru Kel. Bokasape



100



Persen



100



95.120.000



100



100.000.000



100



115.000.000



100



138.000.000



100



165.600.000



100



198.720.000



100



717.320.000



Kecamatan Wolowaru



100



Persen



100



28.988.000



100



45.000.000



100



51.750.000



100



62.100.000



100



74.520.000



100



89.424.000



100



322.794.000



Kelurahan Bokasape



100



Persen



100



380.138.000



100



200.000.000



100



230.000.000



100



276.000.000



100



331.200.000



100



397.440.000



100



1.434.640.000



Kelurahan Bokasape



100



Persen



100



100



200.000.000



100



230.000.000



100



276.000.000



100



331.200.000



100



397.440.000



100



1.434.640.000



Kelurahan Bokasape



100



Persen



100



180.000.000



185.000.000



212.750.000



255.300.000



309.360.000



371.232.000



1.333.642.000



61.327.000



60.000.000



69.000.000



82.800.000



99.360.000



119.232.000



430.392.000



34.773.000



27.000.000



31.050.000



37.260.000



44.712.000



53.654.400



193.676.400



-



-



-



-



3.000.000



3.600.000



100



100



100



100



100



100



6.600.000



-



10.000.000



11.500.000



13.800.000



16.560.000



19.872.000



71.732.000



-



3.000.000



3.450.000



4.140.000



4.968.000



5.961.600



21.519.600



85.000.000 100



Persen



100



83.900.000



100



100



97.750.000



100



117.300.000



100



140.760.000



100



168.912.000



100



609.722.000



Kecamatan Lepembusu Kelisoke



Kecamatan Lepembusu Kelisoke



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



4 4



2 2



4



2



(2)



KECAMATAN MAUROLE 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



4



2



3



4



2



4



4



2



5



4



2



6



4 4



2 2



4



2



4



2



4



2



4



4



2



2



(3)



Persentase Kecamatan yang Program Peningkatan Disiplin Aparatur Menyelenggarakan Administrasi dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penyelenggaraan Prosentase Kecamatan yang Pemerintahan, Pembinaan Menyelenggarakan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Pembinaan Kemasyarakatan dan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik



KECAMATAN LIO TIMUR 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



1. Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masy. dengan Baik



2. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masy. dengan Baik



4



4



2



2



4 4



2 2



4



2



4



2



4



2



4



2



4



2



7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan



8 Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



KECAMATAN KOTABARU 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



1. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 1. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Penyelenggaraan Prosentase Kecamatan yang Pemerintahan, Pembinaan Menyelenggarakan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Pembinaan Kemasyarakatan dan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Bab VII - 32



(4)



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Perkantoran Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberd. Masyarakat



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



x 100 %



x 100 %



x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Perkantoran Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberd. Masyarakat



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



100



Persen



100



Persen



100



x 100 %



100



Persen



100



x 100 %



100



Persen



100



Persen



100



100



Persen



100



232.400.000



185.000.000



212.750.000



255.300.000



309.360.000



371.232.000



1.333.642.000



91.822.500



60.000.000



69.000.000



82.800.000



99.360.000



119.232.000



430.392.000



20.012.000



27.000.000



31.050.000



37.260.000



44.712.000



53.654.400



193.676.400



-



100



100



100



Persen



Persen



100



100



-



100



-



100



-



100



3.000.000



100



3.600.000



100



10.000.000



11.500.000



13.800.000



16.560.000



19.872.000



71.732.000



4.357.500



3.000.000



3.450.000



4.140.000



4.968.000



5.961.600



21.519.600



101.008.000 630.138.000 79.220.400 32.702.800 25.788.400 5.693.400 32.900.000 15.870.000 -



100



100 100 100 100



100



85.000.000 705.000.000 60.000.000 40.000.000 27.000.000 12.000.000 10.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000



100



100 100 100 100



100



97.750.000 810.750.000 69.000.000 46.000.000 31.050.000 13.800.000 11.500.000 5.750.000 3.450.000 3.450.000



100



100 100 100 100



100



117.300.000 972.900.000 82.800.000 55.200.000 37.260.000 16.560.000 13.800.000 6.900.000 4.140.000 4.140.000



100



100 100 100 100



100



140.760.000 1.173.480.000 99.360.000 66.240.000 44.712.000 19.872.000 3.000.000 3.000.000 16.560.000 8.280.000 4.968.000 4.968.000



100



100 100 100 100



100



168.912.000 1.408.176.000 119.232.000 79.488.000 53.654.400 23.846.400 3.600.000 3.600.000 19.872.000 9.936.000 5.961.600 5.961.600



100



100 100 100 100



100



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



( 21 )



6.600.000 Kecamatan Maurole



15.200.000



609.722.000 Kecamatan Maurole 5.070.306.000 430.392.000 286.928.000 193.676.400 86.078.400 6.600.000 6.600.000



Kec. Lio Timur Kel. Watuneso Kec. Lio Timur Kel. Watuneso Kec. Lio Timur Kel. Watuneso



71.732.000



Kec. Lio Timur



35.866.000



Kel. Watuneso



21.519.600



Kec. Lio Timur



21.519.600



Kel. Watuneso



46.275.000



100



100.000.000



100



115.000.000



100



138.000.000



100



165.600.000



100



198.720.000



100



717.320.000



Kecamatan Lio Timur



11.550.000



100



45.000.000



100



51.750.000



100



62.100.000



100



74.520.000



100



89.424.000



100



322.794.000



Kelurahan Watuneso



380.138.000



100



200.000.000



100



230.000.000



100



276.000.000



100



331.200.000



100



397.440.000



100



1.434.640.000



Kelurahan Watuneso



100



200.000.000



100



230.000.000



100



276.000.000



100



331.200.000



100



397.440.000



100



1.434.640.000



Kelurahan Watuneso



200.000.000



250.000.000



287.500.000



345.000.000



417.000.000



500.400.000



1.799.900.000



83.664.000



85.000.000



97.750.000



117.300.000



140.760.000



168.912.000



609.722.000



35.116.000



x 100 %



Tahun 2024



Rp



100



x 100 %



Tahun 2023



K



Persen



x 100 %



Tahun 2022



Satuan



100



x 100 %



Tahun 2021



Nilai



100



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberd. Masyarakat Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberd. Masyarakat Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



-



27.000.000 100



-



31.050.000 100



-



37.260.000 100



-



44.712.000 100



3.000.000



53.654.400 100



3.600.000



193.676.400 100



6.600.000



-



10.000.000



11.500.000



13.800.000



16.560.000



19.872.000



71.732.000



-



3.000.000



3.450.000



4.140.000



4.968.000



5.961.600



21.519.600



81.220.000



100



125.000.000



100



143.750.000



100



172.500.000



100



207.000.000



100



248.400.000



100



896.650.000



Kecamatan Kotabaru



Kecamatan Kotabaru



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



4 4



2 2



4



2



4



2



4



2



4



2



4



2



4 4



2 2



4



2



4



2



4



2



4



2



4



2



4



4



2



2



4 4



2 2



4



2



4



2



4



2



4



2



4



2



(2)



(3)



KECAMATAN MAUKARO 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Penyelenggaraan Prosentase Kecamatan yang Pemerintahan, Pembinaan Menyelenggarakan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Pembinaan Kemasyarakatan dan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik KECAMATAN WOLOJITA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan



8 Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



KECAMATAN WEWARIA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Bab VII - 33



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Perkantoran Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



x 100 %



x 100 %



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Perkantoran Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kelurahan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



x 100 %



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Perkantoran Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Tahun 2024



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



100



100



Persen



Persen



100



100



100



Persen



100



Persen



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masy. Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Tahun 2023



K



Persen 1. Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik 2. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik 1. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 1. Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik



Tahun 2022



Satuan



Persen x 100 %



Tahun 2021



Nilai



Persen



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Penyelenggaraan Prosentase Kecamatan yang Pemerintahan, Pembinaan Menyelenggarakan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Pembinaan Kemasyarakatan dan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



(4)



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



237.200.000



200.000.000



230.000.000



276.000.000



334.200.000



401.040.000



1.441.240.000



128.895.000



60.000.000



69.000.000



82.800.000



99.360.000



119.232.000



430.392.000



25.400.000



27.000.000



31.050.000



37.260.000



44.712.000



53.654.400



193.676.400



-



100



-



100



-



100



-



100



3.000.000



100



3.600.000



100



6.600.000



-



10.000.000



11.500.000



13.800.000



16.560.000



19.872.000



71.732.000



2.750.000



3.000.000



3.450.000



4.140.000



4.968.000



5.961.600



21.519.600



80.155.000



678.738.000 142.979.000 27.980.000 35.236.000 4.670.000 -



100



100



100.000.000



705.000.000 60.000.000 40.000.000 27.000.000 12.000.000 10.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000



100



100



115.000.000



810.750.000 69.000.000 46.000.000 30.510.000 14.640.000 11.500.000 5.750.000 3.450.000 3.150.000



100



100



138.000.000



972.900.000 82.800.000 55.200.000 36.138.600 18.513.900 13.800.000 6.900.000 4.140.000 3.307.500



100



100



165.600.000



1.173.480.000 99.360.000 66.240.000 42.869.250 23.209.875 3.000.000 3.000.000 16.560.000 8.280.000 4.968.000 3.472.875



100



100



198.720.000



1.408.176.000 119.232.000 79.488.000 51.035.637 28.780.245 3.600.000 3.600.000 19.872.000 9.936.000 5.961.600 3.646.519



100



100



717.320.000



5.070.306.000 430.392.000 286.928.000 187.553.487 97.144.020 6.600.000 6.600.000 71.732.000 35.866.000 21.519.600 16.576.894



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



( 21 )



Kecamatan Maukaro



Kecamatan Maukaro



Kec. Wolojita Kel. Wolojita Kec. Wolojita Kel. Wolojita Kec. Wolojita Kel. Wolojita Kec. Wolojita Kel. Wolojita Kec. Wolojita Kel. Wolojita



100



Persen



100



52.635.000



100



100.000.000



100



115.000.000



100



138.000.000



100



165.600.000



100



198.720.000



100



717.320.000 Kecamatan Wolojita



100



Persen



100



35.100.000



100



45.000.000



100



51.750.000



100



62.100.000



100



74.520.000



100



89.424.000



100



322.794.000 Kelurahan Wolojita



100



Persen



100



100



200.000.000



100



230.000.000



100



276.000.000



100



331.200.000



100



397.440.000



100



1.434.640.000 Kelurahan Wolojita



100



200.000.000



100



230.000.000



100



276.000.000



100



331.200.000



100



397.440.000



100



1.434.640.000 Kelurahan Wolojita



380.138.000



x 100 %



x 100 %



100



100



100



Persen



Persen



Persen



100



100



100



196.200.000



235.000.000



270.250.000



324.300.000



392.160.000



470.592.000



1.692.302.000



82.187.000



85.000.000



97.750.000



117.300.000



140.760.000



168.912.000



609.722.000



-



27.000.000



31.050.000



37.260.000



44.712.000



53.654.400



193.676.400



-



-



-



-



3.000.000



3.600.000



100



100



100



100



100



100



6.600.000



32.846.000



10.000.000



11.500.000



13.800.000



16.560.000



19.872.000



71.732.000



-



3.000.000



3.450.000



4.140.000



4.968.000



5.961.600



21.519.600



81.167.000



100



110.000.000



100



126.500.000



100



151.800.000



100



182.160.000



100



218.592.000



100



789.052.000



Kecamatan Wewaria



Kecamatan Wewaria



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



4 4



2 2



4



2



(2)



KECAMATAN NDONA TIMUR 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



4



2



3



4



2



4



4



2



5



4



2



6



Persentase Kecamatan yang Program Peningkatan Disiplin Aparatur Menyelenggarakan Administrasi dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penyelenggaraan Prosentase Kecamatan yang Pemerintahan, Pembinaan Menyelenggarakan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Pembinaan Kemasyarakatan dan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik



4 4



2 2



4



2



4



2



3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



4



2



4



2



4



2



4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



4



3



4



3



4



3



4



3



4



3



4



3



4



3



(3)



KECAMATAN NDORI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik



3



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Perkantoran Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat



Jumlah Total Capaian Kinerja Masingmasing Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Perkantoran Jumlah IKU Kecamatan Terkait Administrasi Perkantoran



Jumlah Total Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberd. Masyarakat Jumlah IKU Kecamatan Terkait Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberd. Masyarakat



x 100 %



x 100 %



x 100 %



x 100 %



Persentase Badan yang 4 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas Menyelenggarakan Administrasi dan PNS Pemerintahan dengan Baik 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan



Program Peningkatan dan 7 Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah



Bab VII - 34



Penyelesaian Administrasi Pencairan 3 Dana Tepat Waktu 4 Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 5 Kepatuhan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai 6 Persentase Peningkatan Pajak Daerah 7 Persentase Peningkatan Retribusi Daerah



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



K



Rp



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



( 10 )



( 11 )



( 12 )



( 13 )



( 14 )



( 15 )



( 16 )



( 17 )



( 18 )



( 19 )



( 20 )



100



100



100



100



Persen



Persen



Persen



Persen



100



100



100



100



100



Persen



100



212.750.000



255.300.000



309.360.000



371.232.000



1.333.642.000



72.206.750



60.000.000



69.000.000



82.800.000



99.360.000



119.232.000



430.392.000



32.597.250



27.000.000



31.050.000



37.260.000



44.712.000



53.654.400



193.676.400



-



100



-



100



-



100



-



100



3.000.000



100



3.600.000



15.150.000



10.000.000



11.500.000



13.800.000



16.560.000



19.872.000



-



3.000.000



3.450.000



4.140.000



4.968.000



5.961.600



80.046.000



100



85.000.000



100



97.750.000



100



117.300.000



100



140.760.000



100



168.912.000



100



6.600.000 Kecamatan Ndona Timur 71.732.000 21.519.600



100



609.722.000



180.000.000



185.000.000



212.750.000



255.300.000



309.360.000



371.232.000



1.333.642.000



77.767.000



60.000.000



69.000.000



82.800.000



99.360.000



119.232.000



430.392.000



29.832.000



27.000.000



31.050.000



37.260.000



44.712.000



53.654.400



193.676.400



-



-



-



-



3.000.000



3.600.000



100



100



100



100



100



100



6.600.000



-



10.000.000



11.500.000



13.800.000



16.560.000



19.872.000



71.732.000



-



3.000.000



3.450.000



4.140.000



4.968.000



5.961.600



21.519.600



72.401.000



100



-



85.000.000



100



11.055.000.000 1.800.000.000 350.000.000 510.000.000 100.000.000 100



10.000.000



97.750.000



100



11.318.960.000 1.854.000.000 360.500.000 525.300.000 103.000.000 100



10.300.000



117.300.000



100



11.998.097.600 1.965.240.000 382.130.000 556.818.000 109.180.000 100



10.918.000



140.760.000 12.723.983.456 2.083.154.400 405.057.800 590.227.080 115.730.800 3.000.000 3.000.000



100



100



168.912.000



100



13.487.422.463 2.208.143.664 429.361.268 625.640.705 122.674.648 3.180.000 3.180.000



11.573.080



12.267.465



( 21 )



Kecamatan Ndona Timur



Kecamatan Ndori



100



609.722.000



Kecamatan Ndori



100



60.583.463.519 9.910.538.064 1.927.049.068 2.807.985.785 550.585.448 6.180.000 6.180.000



BPKAD Bapenda BPKAD Bapenda BPKAD Bapenda



55.058.545



BPKAD



893.760.000 -



500.000.000 25.000.000



515.000.000 25.750.000



545.900.000 27.295.000



578.654.000 28.932.700



613.373.240 30.668.662



2.752.927.240 137.646.362



BPKAD Bapenda



261.400.000



250.000.000



257.500.000



272.950.000



289.327.000



306.686.620



1.376.463.620



BPKAD



10.500.000



10.000.000



10.300.000



10.918.000



11.573.080



12.267.465



55.058.545



Bapenda



WDP



WTP



WTP



Ketepatan



Tepat waktu



Tepat waktu



Tepat waktu



Tepat waktu



50



Persen



60



-



Ketepatan



Tepat Waktu



Tepat Waktu



Tepat Waktu



Tepat Waktu



Tepat Waktu



Tepat Waktu



Tepat Waktu



BPKAD



70



75



80



85



90



90



BPKAD



Opini



50



Persen



60



Peningkatan Pajak Daerah Tahun n



6,649 (Milyar)



Persen



2,91



Peningkatan Retribusi Daerah Tahun n



1,921 (Milyar)



Persen



212



x 100 %



185.000.000



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



WDP



Tepat Waktu / Tidak tepat waktu



Total Realisasi Belanja Non Tunai Total Realisasi Belanja Keseluruhan



200.000.000



10.050.279.709 1.801.613.709 366.387.600 1.037.202.000 3.512.400 -



WDP



Tepat Waktu / Tidak Tepat Wwaktu



Tahun 2024



Rp



Tepat waktu x 100 %



Tahun 2023



K



Hasil Opini BPK



Jumlah SPM yang diterbitakn SP2D Tepat Waktu Jumlah SPM yang diajukan dan benar



Tahun 2022



Satuan



KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan 2 Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Tahun 2021



Nilai



1



2. Penetapan APBD Tepat Waktu



4



(4)



Tahun 2020



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



5.056.304.000



65



4.000.000.000



4 619.600.000



70



4 3.500.000.000



3



4.080.000.000



75



4 3.577.310.000



3



4.324.800.000



WTP



WTP



WTP



BPKAD



Tepat waktu



Tepat waktu



Tepat waktu



BPKAD



80



4 3.791.948.600



3



4.584.288.000



85



4 4.019.465.516



3



4.859.345.280



85



20 4.260.633.447



3



21.848.433.280



BPKAD



Bapenda 19.149.357.563



15



Bapenda



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



Kode



Indikator Kinerja Program (outcome)



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2018 )



Formula



Tahun 2019 (1)



4 4



4 4



4



4



4



4



3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



4



4



4



4



4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH



4



4



4



4



4



4



4



4



4



4



4



4



4



4



4



4



4



4



(3)



(2)



PENGAWASAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



7 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan



Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



1. Jumlah Temuan BPK



2.



Persentase Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Temuan



(4)



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



Jumlah Temuan BPK pada Tahun Rencana Jumlah Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Temuan pada tahun n x 100 % Jumlah Seluruh Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan pada tahun n-1



Nilai



Satuan



K



(5)



(6)



(7)



100



Persen



Persentase Badan yang Menyelenggarakan Administrasi dan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pemerintahan dengan Baik Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan dan Pengembangan 1 Persentase Pejabat ASN yang telah 7 Aparatur mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Persentase CPNSD yang telah 2 mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar 3



4 5



Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Jabatan Struktural pada Instansi Pemerintah yang Terisi



Jumlah Total Capaian Kinerja masingmasing Indikator Kinerja Administrasi x 100 % Perkantoran Jumlah Indikator Kinerja terkait Administrasi Perkantoran



Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural Jumlah Total Jabatan Struktural



x 100 %



Jumlah CPNSD yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar x 100 % Jumlah CPNSD yang direncanakan mengikuti Diklat Dasar Rata-Rata Persentase Realisasi ASN yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Pendidikan Formal Jumlah Jabatan Struktural yang Terisi Total Jumlah Jabatan Struktural pada x 100 % Instansi Pemerintah



K



(8)



(9)



K



( 10 )



( 11 )



Tahun 2022



Rp



K



( 12 )



( 13 )



Tahun 2023



Rp



K



( 14 )



( 15 )



Tahun 2024



Rp



K



( 16 )



( 17 )



Rp



K



( 18 )



( 19 )



Rp ( 20 )



5.680.000.000



6.330.400.000



6.428.724.000



6.869.967.440



7.282.165.486



32.591.256.926



267.274.000



500.000.000



515.000.000



545.900.000



578.654.000



613.373.240



2.752.927.240



70.232.000



110.000.000



113.300.000



120.098.000



127.303.880



134.942.113



605.643.993



100



-



100



-



100



-



100



3.000.000



100



3.180.000



100



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



6.180.000



-



50.000.000



51.500.000



54.590.000



57.865.400



61.337.324



275.292.724



17.280.000



20.000.000



20.600.000



21.836.000



23.146.160



24.534.930



110.117.090



( 21 )



Inspektorat



12



Temuan



11



640.514.000



10



2.000.000.000



9



2.600.000.000



8



2.626.000.000



7



2.836.080.000



5



3.006.244.800



5



13.068.324.800



Inspektorat



50,99



Persen



60,79



20.900.000



70,59



3.000.000.000



80,40



3.030.000.000



90,20



3.060.300.000



92,51



3.243.918.000



95,26



3.438.553.080



95,26



15.772.771.080



Inspektorat



100



Persen



43,56



Persen



99,32



Persen



54,95



Persen



100



3.798.400.000



4.020.000.000



4.105.100.000



4.213.146.000



4.468.934.760



4.737.070.846



21.544.251.606



268.798.000



350.000.000



360.500.000



382.130.000



405.057.800



429.361.268



1.927.049.068



36.617.000



60.000.000



61.800.000



65.508.000



69.438.480



73.604.789



330.351.269



-



-



-



-



3.000.000



3.180.000



6.180.000



100



100



100



100



100



-



50.000.000



51.500.000



54.590.000



57.865.400



61.337.324



4.055.000



10.000.000



10.300.000



10.918.000



11.573.080



12.267.465



45,65



-



55,95



100



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 275.292.724 Manusia (BKPSDM) 55.058.545



47,35



49,05



50,95



53,15



55,44



55,44



BKPSDM



100



100



100



100



100



100



BKPSDM



69,76 3.488.930.000



76,91 3.550.000.000



84,05 3.621.000.000



91,19 3.700.000.000



98,34 3.922.000.000



98,34 4.157.320.000



BKPSDM 18.950.320.000



91,11



Persen



97,79



100



100



100



100



100



100



BKPSDM



83,36



Persen



97,54



97,89



98,25



98,59



98,92



99,31



99,31



BKPSDM



Persentase Pelayanan Urusan Kepegawaian Daerah (Penyusunan Formasi CPNSD, PPPK, Kedudukan Hukum PNS, Ujian Dinas, Kepangkatan, Mutasi, Simpeg, Pengurusan Karpeg, Karis/ Karsu, Impassing Gaji,Pensiun, Cuti, Satya Lencana, Gaji Berkala, Sumpah Janji PNS)



Rata-Rata Persentase Realisasi Urusan Kepegawaian



487.919.230.719



Bab VII - 35



Tahun 2021



Rp



1.016.200.000



-



100



KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Tahun 2020



Rp



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



526.176.000.000



563.849.000.000



604.451.000.000



648.299.000.000



695.730.000.000



3.038.505.000.000



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



BAB VIII



KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Berdasarkan arsitektur kinerja pembangunan yang menggambarkan keterkaitan tujuan, sasaran strategis, kinerja program pembangunan daerah dan kinerja program penyelenggaraan urusan, maka indikator kinerja kabupaten Ende, disajikan meliputi Indikator Kinerja Utama (diambil dari tujuan dan sasaran strategis), Indikator Kinerja Kunci (diambil dari indikator Program Pembangunan Daerah) dan Indikator Kinerja Program (diambil dari indikator Program berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan) Hubungan antara Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci, dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



8.1. Indikator Kinerja Utama Target capaian Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang merupakan indikator tujuan dan sasaran strategis, sebagaimana disajikan pada table 8.1. berikut ini. Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Ende 2019-2024 NO



INDIKATOR



Kinerja Awal RPJMD (2018/2019)



TARGET KINERJA 2020



2021



2022



2023



2024



Kinerja Akhir



INDIKATOR MAKRO / INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN 1.



Indeks Pembangunan Manusia



66,11



66,50



67,35



69.17



71



71



71



2.



Pertumbuhan Ekonomi (%)



5,04%



5,05%



5,06%



5,07%



5,08%



5,09%



5,09%



3.



Angka Kemiskinan



24,20%



24 %



22 %



20 %



19 %



18 %



16 %



4.



0,33



0,32



0,31



0,30



1.



Gini Ratio 0,36 0,35 0,34 Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 7,38 7,5 7,75



8,00



8,25



8.5



8,5



2.



Angka Harapan Sekolah (tahun)



13,74



14,00



14,25



15,00



15,50



16,00



16,00



3.



Angka Usia Harapan Hidup (tahun)



64,42



65,50



65,60



65,70



65,75



66,00



66,00



4.



Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (Rp) Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minuman terhadap PDRB Kontribusi Sektor Pengolahan terhadap PDRB



5



10



10



10



10



10



50



0,35



0,36



0,37



0,38



0,39



0,40



0,40



1,48



1,48



1,49



1,49



1,50



1,50



1,50



14,95



14,95



14,96



14,96



14,97



14,97



14,97



7,11



7,15



7,20



7,25



7,30



7,35



7,35



5. 6.



5. 6. 7. 8.



Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB



Bab VII - 1



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



NO



Kinerja Awal RPJMD



INDIKATOR



(2018/2019)



9.



Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB



10.



Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB



12.



Kontribusi Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB Nilai Tukar Petani



13.



Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)



14.



Tingkat Pengangguran Terbuka



15.



Laju Inflasi



16. 17.



18.



Indeks Pembangunan Infrastruktur Tingkat Kemandirian Desa: a. Desa Mandiri b. Desa Maju c. Desa Berkembang d. Desa Tertinggal e. Desa Sangat Tertinggal Opini BPK



19.



Nilai AKIP



20.



Nilai LPPD



21.



Indeks Pelayanan Publik



11.



55,94%



TARGET KINERJA 2020



2021



2022



2023



2024



Kinerja Akhir



55,96 % 55,98 % 56,00 % 56,02 % 56,04 % 56,04 %



2,4 T



2,42 T



2,44 T



2,46 T



2,48 T



2,48 T



2,48 T



26,72%



26,80 %



-



78



80



82



84



86



86



3,66



3,50



3,25



3,00



2,75



2,50



2,50



26,82 % 26,84 % 26,86 % 26,88 % 26,88 %



5%



4,98 %



4,98 %



4,96 %



4,96 %



4,94 %



4,98 %



49,30



56,13



59,34



62,75



65,35



67,71



67,71



53 159 43 WDP



55 159 41 WDP



57 159 39 WTP



59 159 37 WTP



61 159 35 WTP



63 159 33 WTP



63 159 33 WTP



C



C 2,7887 ( 10 ) B



B



C CC B B 2,8060 2,8458 2,9580 2,9580 (8) (6) (3) (3) B B B B



B 2,9580 (3) B



8.2. Indikator Kinerja Kunci Target capaian Indikator Kinerja Kunci, yang merupakan indikator Program Pembangunan Daerah serta Indikator Penyelenggaraan masing-masing Urusan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Ende, disajikan pada table 8.2. berikut ini. Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Ende 2019-2024 NO



Kinerja Awal RPJMD



INDIKATOR



(2018/2019)



TARGET KINERJA 2020



2021



2022



2023



2024



Kinerja Akhir



INDIKATOR KINERJA KUNCI (PROPEDA) I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.



Angka Partisipasi PAUD



79,20 %



82,20% 85,20 % 88,20 % 91,20 % 94,20 % 94,20 %



2.



Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A



96,49



96,91



97,33



97,75



98,17



98,59



98,59



3.



Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B



63,25



65,74



68,23



70,72



73,21



75,70



75,70



4.



Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A



97,11



97,61



98,11



98,61



99,11



99,61



99,61



5.



Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B



61,70



62,20



62,70



63,20



63,70



64,20



64,20



6.



Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI



0,05



0,04



0,03



0,02



0,01



0



0



7.



Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs



0,14



0,11



0,08



0,05



0,02



0



0



8.



Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs



100



100



100



100



100



100



100



9.



Nilai Ujian Nasional (SD)



67,15



68,08



69,08



70,08



71,08



72,08



72,08



10.



Nilai Ujian Nasional (SMP)



47,34



48,64



49,14



49,64



50,14



50,64



50,64



11.



Cakupan Pembinaan Generasi Muda



25 %



100 %



100 %



100%



100 %



100 %



100 %



12.



Cakupan Pelestarian dan Pembinaan Budaya



90,91 %



100 %



100 %



100%



100 %



100 %



100 %



13.



Cakupan Indikator SPM Bidang Kesehatan



70 %



75 %



80 %



85 %



90 %



95 %



100 %



14.



Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin



100 %



100 %



100 %



100 %



100 %



100 %



100 %



15.



Cakupan Fasilitas Kesehatan Terakreditasi



100 %



100 %



100 %



100 %



100 %



100 %



100 %



16.



Cakupan Pelayanan RSUD Ende



100 %



100 %



100 %



100 %



100 %



100 %



100 %



17.



Operasionalisasi RS Pratama



-



-



ya



ya



ya



ya



ya



18.



Total Fertility Rate (TFR) / Angka Kelahiran



19.



Persentase Penurunan Stunting



Bab VII - 2



2,78



2,54



2,50



2,46



2,43



2,40



2,40



32,06 %



30 %



28 %



26 %



24 %



22 %



20 %



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



NO



INDIKATOR



Kinerja Awal RPJMD (2018/2019)



TARGET KINERJA 2020



2021



2022



2023



2024



Kinerja Akhir



II. ASPEK DAYA SAING DAERAH 20.



Jumlah Kunjungan Wisata



96.248



21.



Lama Kunjungan Wisata



22.



Pertumbuhan Omzet UMKM yang Dibina



23.



Nilai Usaha Koperasi



24.



Nilai Usaha Perdagangan (Volume antar Pulau)



25.



Nilai Investasi Daerah



26.



Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM) Pelayanan Perijinan



27.



Cakupan Nilai Produksi Tanaman Pangan



28.



Cakupan Nilai Produksi Tanaman Perkebunan



29.



Cakupan Nilai Produksi Perikanan



18,55 %



21,08 % 32,99 % 43,99 % 55,09 % 63,30 % 63,30 %



30.



Cakupan Nilai Produksi Peternakan



0,10 %



2,50 %



3,17 %



2,58 %



1,93 %



0,23 %



0,23 %



31.



Produktivitas Total Daerah



32.



Laju Inflasi



5%



4,98 %



4,98 %



4,96 %



4,96 %



4,94 %



4,94 %



33.



Rasio Rumah Layak Huni



67,52 %



70,72 %



71,2 %



71,79 %



72,35 % 72,93 % 73,53 %



34.



Rasio Jaringan Irigasi terhadap Luas Lahan Pertanian



53,01 %



34,09 % 40,23 %



46,51 %



52,19 % 56,09 %



35.



Persentase Akses Jalan Dari Ibukota Kecamatan ke Kabupaten/Jalan Nasional dalam Kondisi Baik



36.



1 hari



145.889 (Ton)



105.873 116.460 128.106 140.916 155.008 646.353 1,2 hari



1,4 hari



1,6 hari



1,8 hari



2 hari



2 hari



175.065 210.080 252.096 302.515 363.019 435.622



74,5



75,5



76,5



77,1



78,1



79,1



79,1



4,26 %



5,01 %



5,08 %



5,14 %



5,21 %



5,28 %



5,28 %



2,33 %



2,45 %



2,59 %



2,74 %



2,92 %



2,92 %



60 %



62 %



64,6 %



67,2 %



69,8 %



72,4 %



Volume Sampah yang Tertangani



4,56 %



80 %



75 %



74 %



73 %



72 %



71 %



37.



Persentase Desa yang Terakses Listrik



88,85 % 98,04 % 98,82 %



100 %



100 %



100 %



100 %



38.



Persentase Desa yang Terhubung dengan Ibukota Kecamatan



39.



Persentase Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah



40.



Persentase Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran



41.



Cakupan Layanan Komunikasi dan Informatika



60,84 % 67,50 % 72,49 %



77,51 %



42.



Cakupan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil



54,44 %



69,81 % 71,30 %



73,00 % 74,40 % 75,80 % 78,00 %



43.



Persentase Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD



84,18 %



90,00 % 91,00 % 92,00 % 93,00 % 95,00 % 95,00 %



44.



Cakupan Indikator SPM Bidang Sosial



38,62 %



53,42 % 54,43 % 55,43 % 56,44 % 57,44 % 57,44 %



45.



Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana



46,76%



Level 3 Level 3



46.



Angka Kriminalitas yang Tertangani



63,74



47.



Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak



Bab VII - 3



74,13 % 75,86 %



62 %



64,6 %



67,2 %



69,8 %



72,4 %



74,13 % 75,86 %



100 %



100 %



100 %



100 %



100 %



100 %



48,35 %



57,19



54,07



100 %



82,50 % 87,50 % 87,50 %



Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 51,12



48,33



45,70



45,70



47,85 % 47,89 % 47,94 % 47,98 % 48,03 % 48,03 %



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Tabel 8.3. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan (Wajib, Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan) RPJMD Kabupaten Ende 2019-2024 No. 1.



Misi



Tujuan



Sasaran



Indikator Kinerja (Strategis)



Kinerja Awal RPJMD



TARGET KINERJA



Kinerja Akhir



Nilai



Satuan



1



2



3



4



5



66,11 (2017)



Angka



66,50



67,35



69,17



71



71



71



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi 1.1.



Masyarakat Ende yang Berprestasi dan Memiliki Moral serta Akhlak Mulia 1.1.1.



Meningkatnya Derajad Pendidikan Masyarakat



Indeks Pembangunan Manusia



1.



Rata-Rata Lama Sekolah



7,5



Tahun



7,75



7,55



8,00



8,25



8,50



8,50



2.



Harapan Lama Sekolah



13,74



Tahun



14



14,25



15,00



15,50



16,00



14



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1.



Kinerja Awal RPJMD



TARGET KINERJA 2 3 4



Nilai



Satuan



1



79,20



Persen



82,20



85,20



88,20



91,20



94,20



94,20



Dinas PK



724,53



/10.000 724,54



724,57 724,58



2.



Persentase Siswa yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rasio Guru Berbanding Murid SD/MI



724,55



724,56



724,58



Dinas PK



3.



Rasio Guru Berbanding Murid SMP/MTs



747



/10.000



747



747



747



747



747



747



Dinas PK



4.



Angka Kelulusan SD/MI



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinas PK



5. 6.



Angka Kelulusan SMP/MTs Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SD/MI Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SMP/MTs Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya Baik/Layak Persentase Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI



99,53



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinas PK



108



/10.000



108



108



108



108



108



108



Dinas PK



50



/10.000



50



50



50



50



50



50



Dinas PK



73,54



Persen



73,79



74,04



74,29



74,54



74,79



74,79



Dinas PK



76,49



Persen



76,74



76,99



77,24



77,49



77,74



77,74



Dinas PK



115



Persen



113



112



111



109



108



108



Dinas PK



83



Persen



84



84



85



85



85



85



Dinas PK



96,07



Persen



96,91



97,33



97,75



98,17



98,59



98,59



Dinas PK



60,76



Persen



65,74



68,23



70,72



73,21



75,70



75,70



Dinas PK



966



/ 1.000



967



968



968



969



969



969



Dinas PK



7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.



Bab VII - 4



• Dinas P dan K • Bappeda, • BPKAD • Dinas Sosial, PPA • Dinas Kominfo • Dinas Pemuda dan Olahraga



1.



Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 15. 16. 17.



Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/ Paket B Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI



18.



Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 19. Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV 20. Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 21. Tenaga Kependidikan SD/MI yang Mengikuti Diklat Komptentensi 22. Tenaga Kependidikan SMP yang Mengikuti Diklat Komptentensi 23. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SD) 24. Nilai Ujian Nasional (SMP) 25. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan 26. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 27. Persentase Pengunjung Perpustakaan per tahun 28. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah 29. Persentase Ketersediaan Perpustakaan Desa dan Kelurahan Koleksi Buku yang Tersedia di 30. Perpustakaan Desa dan Kelurahan Persentase Pustakawan, Tenaga Teknis, 31. dan Penilai yang Memiliki Sertifikat 32. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif



TARGET KINERJA 2 3 4



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



614



615



615



Dinas PK



100



100



100



Dinas PK



0,02



0,01



0



0



Dinas PK



0,05



0,02



0



0



Dinas PK



60,00



60,15



60,30



60,45



60,45



Dinas PK



71,21



71,36



71,51



71,66



71,81



71,81



Dinas PK



Persen



21,53



27,75



34,37



40,99



47,61



47,61



Dinas PK



8,49



Persen



13,18



19,18



25,18



31,18



37,18



37,18



Dinas PK



67,15



Angka



68,08



69,08



70,08



71,08



72,08



72,08



Dinas PK



47,34



Angka



48,64



49,14



49,64



50,14



50,64



50,64



Dinas PK



90,91



Persen



95,45



100



100



100



100



100



Dinas PK



1



Kegiatan



2



2



2



2



2



10



Dinas PK



30,33



Persen



36,87



38,33



39,79



41,25



42,71



42,71



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



97,99



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



18,35



Persen



23,38



25,18



26,98



28,78



30,58



30,58



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



95,47



Persen



98,11



98,90



99,49



100,00 100,00



100,00



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Persen



6,62



9,93



13,24



19,85



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Nilai



Satuan



1



612



/1.000



613



613



614



92,37



Persen



100



100



100



0,06



Persen



0,04



0,03



0,17



Persen



0,11



0,08



59,70



Persen



59,85



71,06



Persen



14,50



16,54



19,85



10,89



Persen



12,56



14,24



15,91



17,59



19,26



19,26



Dispora



19,06



Persen



20,86



24,46



31,65



35,25



37,05



37,05



Dispora



Cakupan Pembinaan Olahraga



23,81



Persen



33,33



52,38



76,19



90,48



100,00



100,00



Dispora



Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi



45,45



Persen



54,55



65,91



77,27



88,64



100,00



100,00



Dispora



18,29



Persen



24,00



29,71



35,43



41,14



46,86



46,86



Dispora



33.



Cakupan Pembinaan Wirausaha Muda



34. 35.



36. Cakupan Pembinaan Atlet Muda Bab VII - 5



Kinerja Awal RPJMD



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



No. 2.



Misi



Tujuan



Sasaran



Indikator Kinerja (Strategis)



Kinerja Awal RPJMD Nilai Satuan



TARGET KINERJA 1



2



3



4



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat 2.1.



Masyarakat Ende Yang Sehat 2.1.1.



Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat



1.



Indeks Pembangunan Manusia



66,11 (2017)



Angka



66,50



67,35



69,17



71



71



71



1.



Angka Usia Harapan Hidup



64,42



Tahun



65,50



65,60



65,70



65,75



66,00



66,00



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1. 2. 3. 4. 5. 6.



Cakupan Faskes Terakreditasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin



7.



Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar Pekerja



8.



Jumlah Pos UKK di setiap Wilayah Puskesmas



9.



Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar Kelompok Olahraga Presentase sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi ( Obat, Makanan, Kosmetik)



10.



TARGET KINERJA 2 3 4



Nilai



Satuan



1



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinas Kesehatan



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinas Kesehatan



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinas Kesehatan



77,63



Persen



83,00



86,00



89,00



93,00



95,00



95,00



Dinas Kesehatan



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinas Kesehatan



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinas Kesehatan



70,00



Persen



80,00



85,00



90,00



95,00



100



100



Dinas Kesehatan



1,08



Persen



3,96



5,76



7,55



9,35



11,15



11,15



Dinas Kesehatan



50,00



Persen



60,00



65,00



70,00



75,00



80,00



80,00



Dinas Kesehatan



50,00



Persen



60,00



65,00



70,00



75,00



80,00



80,00



Dinas Kesehatan



11. 12.



Cakupan Rumah Tangga yang ber-PHBS



27,15



/1000



32,85



36,13



39,74



43,72



48,09



48,09



Dinas Kesehatan



Cakupan SDM yang Mempromosikan Kesehatan



60,00



Persen



73,60



80,90



88,90



97,70



100



100



Dinas Kesehatan



13.



Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Persentase Balita Gizi Buruk



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinas Kesehatan



0,61



Persen



0,55



0,52



0,49



0,46



0,43



0,43



Dinas Kesehatan



Prevalensi Balita Gizi Kurang



14,20



Persen



14,15



14,13



14,10



14,09



14,07



14,07



Dinas Kesehatan



Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Dua Tahun/Baduta



42,04



Persen



21,12



19,68



18,25



16,81



15,37



15,37



Dinas Kesehatan



14. 15. 16.



Bab VII - 6



Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat Cakupan Kepesertaan JKN



Kinerja Awal RPJMD



• Dinas Kesehatan • RSUD Ende, • Dinas PPKB, • Dinas PUPR; • Dinas Pera, KPP; •BPKAD; • Bappeda



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 17.



18. 19. 20.



21. 22.



23. 24. 25. 26. 27.



28.



Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita Persentase Desa yang Melaksanakan STBM Meningkatnya Sarana Air Minum yang Memenuhi Syarat Meningkatnya Sarana Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/Minuman yg Memenuhi Syarat Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Persentase Anak Usia 1 tahun yang Diimunisasi Campak Rubella Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk



29.



Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 30. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA 31. Angka Kejadian Malaria 32. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 33. Cakupan Penderita Diare yang Ditangani 34. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Bab VII - 7



Kinerja Awal RPJMD



TARGET KINERJA 2 3 4



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



18,01



17,70



17,70



Dinas Kesehatan



87,77



92,81



93,53



93,53



Dinas Kesehatan



56,26



60,28



64,30



68,32



68,32



Dinas Kesehatan



73,12



85,30



91,39



97,48



100



100



Dinas Kesehatan



Persen



87,00



91,00



95,00



99,00



100



100



Dinas Kesehatan



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinas Kesehatan



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinas Kesehatan



25,68



Persen



30,41



32,78



35,15



37,51



39,88



39,88



Dinas Kesehatan



77,60



Persen



86,00



90,00



94,00



98,00



100



100



Dinas Kesehatan



295,53



Per 401,90 438,90 448,95 100.000



488,46



Dinas Kesehatan



100



Dinas Kesehatan



33.083



Dinas Kesehatan



Nilai



Satuan



1



19,59



Persen



18,96



18,64



18,33



767,63



Persen



72,66



82,73



44,20



Persen



48,22



67,03



Persen



78,78



100



Persen



100



100



100



466,91 488,46 100



100



9.083



Per 17.083 100.000



21.083



25.083



29.083 33.083



28,00



Persen



52,00



64,00



76,00



88,00



100



100



Dinas Kesehatan



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinas Kesehatan



0,8



/ 1.000



0,7



0,6



0,5



0,4



0,4



0,4



Dinas Kesehatan



37,19



Persen



60,00



70,00



80,00



90,00



100



100



Dinas Kesehatan



40,46



Persen



43,12



44,45



45,78



47,11



48,44



48,44



Dinas Kesehatan



52,42



Persen



68



76



84



92



100



100



Dinas Kesehatan



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 35.



Rasio Dokter per Satuan Penduduk



36. Rasio Tenaga Para Medis 37.



Nilai



0,08 2,24



Satuan



Per 1.000 Per 1.000



1



2



3



4



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



0,129



0,165



0,205



0,205



0,205



0,205



Dinas Kesehatan



2,31



2,35



2,38



2,42



2,45



2,45



Dinas Kesehatan



Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk



0,00898



Per 0,00898 0,00898 0,00898 0,00898 0,00898 0,00898 1.000



Dinas Kesehatan



38. Rasio Pustu per Satuan Penduduk



0,00646



Per 0,00646 0,00646 0,00646 0,00646 0,00646 0,00646 1.000



Dinas Kesehatan



39. Operasionalisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama



Tidak



Ya/ Tidak



Ya



Ya



Ya



Ya



Ya



Ya



Dinas Kesehatan



40. Cakupan Pelayanan Anak Balita



89,00



Persen



93,00



95,00



97,00



99,00



100



100



Dinas Kesehatan



41.



Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut



47,00



Persen



68,00



78,00



88,00



98,00



100



100



Dinas Kesehatan



42.



Meningkatnya Kualitas Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/Minuman



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinas Kesehatan



43.



Menurunnya Kasus Kematian Ibu



36,523



18,262



18,262



Dinas Kesehatan



44. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 45. Cakupan Pertolongan Persalinan di Faskes oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 46. Cakupan K4 47.



Cakupan Pelayanan Nifas



146,092



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinas Kesehatan



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinas Kesehatan



63,52



Persen



83,69



83,69



87,72



87,72



89,74



89,74



Dinas Kesehatan



95,01



Persen Per 1000 KH Per 1000 KH



100



100



100



100



100



100



Dinas Kesehatan



5,71



4,57



3,43



3,43



2,28



2,28



Dinas Kesehatan



6,85



5,71



4,57



3,43



2,28



2,28



Dinas Kesehatan



10,74



49. Angka Kematian Neonatus



9,37



51. 52. 53.



Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan Neonatal Komplikasi yang Ditangani Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS)



Per 91,308 73,046 54,785 100.000



100



48. Angka Kelangsungan Hidup Bayi



50. Pelayanan Kesehatan Neonatus



Bab VII - 8



TARGET KINERJA



Kinerja Awal RPJMD



68,06



Persen



80,00



86,00



92,00



98,00



100



100



Dinas Kesehatan



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinas Kesehatan



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinas Kesehatan



86,21



Persen



93,10



94,83



96,55



98,28



100



100



RSUD



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan



Nilai



Satuan



1



TARGET KINERJA 2 3 4



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



54. Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 55. Bed Occupancy Rate (BOR) 56. Average Length of Stay (ALOS)



84,57



Persen



89,71



92,29



94,86



97,43



100



100



RSUD



68,76 3,58



Persen Hari



69,16 3,74



69,36 3,82



69,56 3,90



69,76 3,88



69,96 4,06



69,96 4,06



RSUD RSUD



57.



70,61



Kali/ Tahun



69,61



69,11



68,61



68,11



67,61



67,61



RSUD



1,61 41,02 23,34



Per 1.000



1,59 40,02 Per 1.000 22,34



1,58 39,52 21,84



1,57 39,02 21,34



1,56 38,52 20,84



1,55 38,02 20,34



1,55 38,02 20,34



RSUD RSUD RSUD



40,23



Persen



43,93



47,50



51,37



55,58



60,15



60,15



Dinas Pengendalian Penduduk dan KB



-



Perda/ Perbu



1



1



1



1



1



5



DPPKB



20,76



Tahun



21,00



21,00



21,00



21,00



21,00



21,00



DPPKB



2.839



Orang



5.907



6.207



6.507



6.807



7.107



7.107



DPPKB



12.622



Orang



17.300



17.600



17.900



18.200 18.500



18.500



DPPKB



75,56



Persen



88,64



93,18



95,45



97,73



100



100



DPPKB



100



Persen



100



100



100



100



100



100



DPPKB



52,59



Persen



52,59



53,00



53,00



54,00



54,00



54,00



DPPKB



9,38



Persen



15,63



18,75



21,88



25,00



28,13



28,13



DPPKB



2,30



Persen



5,08



9,38



14,69



20,23



26,00



26,00



DPPKB



47,48



Persen



48,20



49,28



50,72



52,52



54,68



54,68



DPPKB



10,69



Persen



14,05



16,00



18,00



20,00



22,00



22,00



DPPKB



43,94 7,58 40,41



Persen Persen Persen



45,50 9,00 41,50



46,00 9,50 42,00



47,50 10,00 42,50



48,00 10,50 43,00



48,50 11,00 43,50



48,50 11,00 43,50



DPPKB



Bed Turn Over (BTO)



58. Turn Over Interval (TOI) 59. Gross Death Rate (GDR) 60. Net Death Rate (NDR) Persentase Penggunaan Kontrasepsi 61. Jangka Panjang (MKJP) 62. Penyediaan Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



63. Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan 64. Peserta KB Baru 65. Peserta KB Aktif 66. Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Dalduk



67. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) 68. Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS 69. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) 70. 71. 72.



Yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Baduta dan Ibu Hamil yang terpapar KIE 1000 HPK Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber KB



73. 74. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber KB 75. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber KB Bab VII - 9



Kinerja Awal RPJMD



Hari



DPPKB DPPKB



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



No. 3.



Misi



Tujuan



Sasaran



Indikator Kinerja (Strategis)



Kinerja Awal RPJMD Nilai Satuan



TARGET KINERJA 1



2



3



4



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan 3.1.



Meningkatnya Aktifitas Ekonomi 3.1.1.



Meningkatnya Daya Saing Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (Prime Mover)



Pertumbuhan Ekonomi (%)



5,04



Persen



5,05



5,06



5,07



5,08



5,09



5,09



1.



Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB



64,42



Persen



65,50



65,60



65,70



65,75



66,00



66,00



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Orang 105.873 116.460 128.106 140.916 155.008 646.353



Dinas Pariwisata



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan



3.1.2. Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan (Pengolahan) dan Sektor Potensial (Perdagangan, Transportasi dan Pergudangan)



1.



Kunjungan Wisata



2



Lama Kunjungan Wisata



Kinerja Awal RPJMD Nilai



96.248



Satuan



1



TARGET KINERJA 2 3 4



1



Hari



1,2



1,4



1,6



1,8



2



2



Dinas Pariwisata



3.



PAD Sektor Pariwisata



5



Persen



10



10



10



10



10



10



Dinas Pariwisata



4.



Persentase Peningkatan Pajak Daerah



26



Milyar



4



4



4



4



4



20



Bapenda



5.



Persentase Peningkatan Retribusi Daerah



6



Milyar



3



3



3



3



3



15



Bapenda • Dinas Perdagangan dan Perindustrian • Dinas Koperasi UKM; • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



1.



Kontribusi Sektor Pengolahan terhadap PDRB



1,48



Persen



1,48



1,49



1,49



1,50



1,50



1,50



2.



Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB



14,95



Persen



14,95



14,96



14,96



14,97



14,97



14,97



Persen



1,34



2,69



4,03



5,38



6,72



6,72



Dinkop, UKM



12,88



Persen



18,10



22,10



28,37



39,60



65,57



65,57



Dinkop, UKM



33,91



Persen



34,61



34,96



35,30



35,65



36,00



36,00



Dinkop, UKM



24,28



Persen



29,90



35,31



40,72



46,13



29,90



51,55



Dinkop, UKM



100



100



100



100



100



100



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.



Bab VII - 10



• Dinas Pariwisata • Dinas PUPR • Disperdagin • Dinkop dan UKM • Dinas Kominfo • Dinas Perhubungan • Bappeda



1.



Persentase UKM yang Mendapatkan Layanan Akses Permodalan Persentase UKM yang Dibina Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri Persentase Koperasi Aktif Cakupan Pembinaan Konsumen Cakupan Pengawasan Perdagangan Nilai Usaha Perdagangan (Volume antar Pulau) Persentase Target Retribusi Pasar Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Cakupan Bina Kelompok Pengrajin dan IKM



Persen



Disperdagin



70,01



Persen



145.889



Ton



86,00



Persen



86,50



87,00



87,50



88,33



89,17



89,51



Disperdagin



3,79



Persen



17,86



17,24



20,00



22,95



24,19



24,19



Disperdagin



3,36



Persen



20,00



23,08



25,93



28,57



31,03



31,03



Disperdagin



210.080 252.096 302.515 363.019 435.622 1.563.333



Disperdagin Disperdagin



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



No.



Misi



Tujuan



Sasaran 3.1.3. Meningkatnya Investasi



Indikator Kinerja (Strategis) 1.



Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1. 2.



3. 4.



3.2.



Meningkatnya Derajad Ekonomi Masyarakat 3.2.1. Meningkatnya Produktifitas



1. 2. 1.



dan Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Kelautan sebagai Sektor Dominan dan Penunjang Pangan Utama



2. 3.



Jumlah Investor (PMDN/PMA) Persentase Kemitraan CSR dengan BUMN/BUMD/ Perusahaan/ Lembaga Swasta/ Asosiasi Realisasi Nilai Investasi (PMDN/PMA) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan yang Diperoleh Angka Kemiskinan ( % ) Gini Ratio Kontribusi Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB Nilai Tukar Petani Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan



TARGET KINERJA 1



2



3



4



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab • Dinas Penanaman Modal dan PTSP • Dinas Kominfo



Rp.



Satuan



1



TARGET KINERJA 2 3 4



Investor



10



10



10



10



10



50



DPM, PPTSP



Persen



10



16,67



26,67



36,67



4,67



56,67



DPM, PPTSP



Milyar



1



1



1



1



1



5



DPM, PPTSP



74,10



Angka



75,50



76,50



77,50



78,50



79,10



79,10



DPM, PPTSP



24,20 0,36



Persen Angka



24 0,35



22 0,34



20 0,33



19 0,32



18 0,31



18 0,30



26,72%



Persen 26,80 % 26,82 % 26,84 % 26,86 % 26,88 % 26,88 %



Kinerja Awal RPJMD Nilai



10



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Angka -



Angka



78



Kinerja Awal RPJMD



80



82



• Dinas Ketahanan Pangan • Dinas Pertanian • Dinas Perikanan • Dinas Perdagangan dan Industri



84



86



86



TARGET KINERJA 2 3 4



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Nilai



Satuan



1



86,92



Persen



90



90



90



90



90



90



Dinas Ketahanan Pangan (DKP)



Persen



80



80



80



80



80



80



DKP



Nilai Persen



78 50



80 60



82 70



84 80



86 90



86 90



DKP



49,23



Persen



67,60



75,26



82,91



90,56



100



100



Dinas Perikanan



36,78



Persen



49,73



54,70



60,17



66,19



72,81



72,18



Dinas Perikanan



1.



Ketersediaan Pangan Utama



2.



6.



Keamanan Pangan pada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan Produksi Perikanan



7.



Konsumsi Ikan



96,43



Persen



97,43



97,91



98,71



99,57



99,57



100



Dinas Perikanan



8. 9.



Produksi Garam Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkat Statusnya



7,60



Persen



24,00



46,00



66,00



86,00



100



100



Dinas Perikanan



Persen



0,27



0,38



0,54



0,64



0,75



0,75



Dinas Pertanian



3. 4. 5.



Bab VII - 11



Kinerja Awal RPJMD Nilai Satuan



1.861 kelompok



DKP



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 10.



11.



12. Bab VII - 12



TARGET KINERJA



Kinerja Awal RPJMD Nilai



Satuan



1



2



3



4



5



Kinerja Akhir



Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan lainnya (Hortikultura):



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Dinas Pertanian



a. Cabe Rawit



1,26



Ton



1,29



1,33



1,37



1,41



1,55



1,55



Dinas Pertanian



b. Cabe Besar



1,39



Ton



1,42



1,57



1,72



1,90



2,08



2,08



Dinas Pertanian



c. Bawang Merah



2,16



Ton



2,19



2,41



2,65



2,91



3,21



3,21



Dinas Pertanian



d. Bawang Putih



2,10



Ton



2,13



2,35



2,58



2,84



3,12



3,12



Dinas Pertanian



e. Wortel



0,72



Ton



0,75



0,83



0,91



1,00



1,10



1,10



Dinas Pertanian



f. Kentang



8,02



Ton



8,05



8,86



9,74



10,72



11,79



11,79



Dinas Pertanian



g. Kubis/ kol



1,33



Ton



1,36



1,49



1,64



1,81



1,99



1,99



Dinas Pertanian



h. Petsai/ Sawi



1,47



Ton



1,50



1,65



1,82



2,00



2,20



2,20



Dinas Pertanian



i. Labu Siam



2,31



Ton



2,34



2,57



2,83



3,11



3,42



3,42



Dinas Pertanian



j. Tomat



2,08



Ton



2,11



2,32



2,55



2,81



3,09



3,09



Dinas Pertanian



k. Pisang



7,04



Ton



7,07



7,77



8,55



9,41



10,35



10,35



Dinas Pertanian



l. Mangga



5,75



Ton



5,78



6,35



6,99



7,69



8,46



8,46



Dinas Pertanian



m. Pepaya



8,08



Ton



8,11



8,93



9,82



10,80



11,88



11,88



Dinas Pertanian



n. Alpukat



4,87



Ton



4,90



5,39



5,92



6,52



7,17



7,17



Dinas Pertanian



o. Jeruk 5,92 Ton 5,95 p. Biofarmaka (Jahe, Kunyit, Kencur/ 6041 Ton 60,00 lengkuas) Meningkatnya Produktivitas Padi dan Bahan Utama Pangan Lainnya:



6,55



7,20



7,92



8,72



8,72



Dinas Pertanian



66,00



72,60



79,86



87,85



87,85



Dinas Pertanian Dinas Pertanian



a. Padi Sawah



6,98



Ton/Ha



7,01



7,02



7,03



7,04



7,05



7,05



Dinas Pertanian



b. Padi Ladang



2,99



Ton/Ha



3,01



3,02



3,03



3,04



3,05



3,05



Dinas Pertanian



c. Jagung



4,01



Ton/Ha



4,03



4,04



4,04



4,05



4,06



4,06



Dinas Pertanian



d. Ubi Kayu



12,95



Ton/Ha



14,00



14,50



15,00



15,50



16,00



16,00



Dinas Pertanian



e. Ubi Jalar



9,67



Ton/Ha



10,20



10,30



10,40



10,50



10,60



10,60



Dinas Pertanian



f. Kacang Kedelai



1,70



Ton/Ha



1,70



1,70



1,70



1,70



1,70



1,70



Dinas Pertanian



g. Kacang Tanah



1,69



Ton/Ha



1,70



1,70



1,70



1,70



1,70



1,70



Dinas Pertanian



h. Kacang Hijau



1,73



Ton/Ha



1,70



1,70



1,70



1,70



1,70



1,70



Dinas Pertanian



i. Shorgum Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB



1,70



Ton/Ha



1,70



1,70



1,70



1,70



1,70



1,70



Dinas Pertanian



240,282



Juta



300



300



300



300



300



300



Dinas Pertanian



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 13.



b. Kakao c. Jambu Mete d. Kopi e. Kemiri f. Cengkeh g. Pala



b. Kerbau



Menurunkan Tingkat Pengangguran



1.



2.



3. 4. Bab VII - 13



1



TARGET KINERJA 2 3 4



5



Kinerja Akhir



9069,78 Ton 4119,87 Ton 3725,54 Ton 3421,29 Ton 5330,94 Ton



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Dinas Pertanian



Persen



1,50



1,50



1,50



1,50



1,50



7,50



Dinas Pertanian



Persen



1,60



1,60



1,60



1,60



1,60



8,00



Dinas Pertanian



Persen



1,00



1,00



1,00



1,00



1,00



5,00



Dinas Pertanian



Persen



1,60



1,60



1,60



1,60



1,60



8,00



Dinas Pertanian



Persen



1,50



1,50



1,50



1,50



1,50



8750



Dinas Pertanian



Persen



5,00



5,00



5,00



5,00



5,00



25,00



Dinas Pertanian



49,06 Ton Persen



4,00



4,00



4,00



4,00



4,00



20,00



Dinas Pertanian



411.584 Kg Persen



1,00



3,00



3,00



3,00



0,07



10,07



Dinas Pertanian



25,88



Dinas Pertanian Persen



1,00



2,00



0,50



0,50



0,78



4,78



Dinas Pertanian



c. Babi



321.504 Kg Persen



3,00



5,00



4,00



4,00



0,04



16,04



Dinas Pertanian



d. Kambing



61.950 Kg Persen



2,00



1,00



2,00



1,00



0,18



6,18



Dinas Pertanian



e. Ayam



264.453 Kg Persen



3,00



3,00



3,00



0,10



0,05



9,15



Dinas Pertanian



f. Telur



237.446 Kg Persen



5,00



5,00



3,00



3,00



0,26



16,26



3,62



3,60



3,58



3,56



3,54



3,54



Dinas Pertanian • Dinas TransNaker • Dinas Kepemudaan dan Olahraga



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Tingkat Pengangguran Terbuka



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1.



Satuan



Meningkatnya Produksi hasil Ternak: a. Sapi



3.2.2.



Nilai



Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah): a. Kelapa



14.



Kinerja Awal RPJMD



Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Masyarakat Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja yang Terselesaikan



11.718 Kg



3,66



Persen



Kinerja Awal RPJMD



TARGET KINERJA 2 3 4



Nilai



Satuan



1



3,03



Persen



3,61



4,14



4,39



4,64



4,87



4,87



Distransnaker



18,64



Persen



26,21



27,35



29,36



30,84



32,27



32,27



Distransnaker



66,67



Persen



100



100



100



100



100



100



Distransnaker



82,613



Persen



100



100



100



100



100



100



Distransnaker



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



3.2.3.



Meningkatnya Pengendalian Inflasi



5.



Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek



6.



Besaran Pemeriksaan Perusahaan



1.



Laju Inflasi ( % )



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1.



No. 4.



Misi



Tujuan



Sasaran



Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan



Indikator Kinerja (Strategis)



60,27



Persen



72,65



76,34



79,15



81,36



83,15



83,15



Distransnaker



2,71



Persen



3,70



5,36



6,38



7,64



8,84



8,84



Distransnaker



5



Persen



4,98



Kinerja Awal RPJMD Nilai



Satuan



1



100



Persen



100



Kinerja Awal RPJMD Nilai Satuan



4,98



4,96



4,96



TARGET KINERJA 2 3 4 100



100



100



4,94



4,94



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



100



100



Sekretariat Daerah



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



TARGET KINERJA 1



2



3



4



• Sekretariat Daerah • Dinas Perdagangan dan Industri



5



Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Secara Kuantitatif Maupun Kualitatif Sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan 4.1.



Menurunnya Kesenjangan Wilayah 4.1.1.



Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi



1.



Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)



1.



Indeks Pembangunan Infrastruktur



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1. 2. 3.



4. 5.



Bab VII - 14



Persentase Jalan dalam Kondisi Baik ( > 40 KM/Jam) Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Prosentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Persentase Ketersediaan Data Base Bidang ke PU-an Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam Keadaan Baik dan Layak Pakai



Angka



49,30



Angka



56,13



Kinerja Awal RPJMD



59,34



62,75



65,35



TARGET KINERJA 2 3 4



• Dinas PUPR • Dinas Perumahan Rakyat, KPP • Dinas Perhubungan • Dinas Lingkungan Hidup • Kecamatan



67,71



59,34



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Nilai



Satuan



1



62,00



Persen



67,20



69,80



72,40



74,13



75,86



75,86



Dinas PUPR



63,72



Persen



71,46



75,33



79,20



83,07



86,94



86,94



Dinas PUPR



20,00



Persen



30,20



33,30



39,30



40,50



40,50



40,50



Dinas PUPR



2



Dok.



1



1



-



-



-



2



Dinas PUPR



25,00



Persen



30,00



40,00



50,00



60,00



75,00



75,00



Dinas PUPR



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 6.



Nilai



Satuan



1



TARGET KINERJA 2 3 4



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar



33,61



Persen



40,23



46,51



52,19



56,09



60,00



60,00



Dinas PUPR



87,27



Persen



91,54



93,25



95,45



97,65



98,66



98,66



Dinas PUPR



33,61



Persen



40,23



46,51



52,19



56,09



60,00



60,00



Dinas PUPR



9.



Tidak terjadi Genangan > 2 kali setahun



0,92



Persen



0,90



0,86



0,80



0,74



0,70



0,70



Dinas PUPR



10.



Presentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik



44,44



Persen



55,50



61,11



66,60



72,20



77,70



77,70



Dinas PUPR



11.



Ketersediaan Dokumen Tata Ruang



2



Dok.



-



1



1



1



1



4



Dinas PUPR



12.



Rasio Bangunan ber- IMB per satuan Bangunan



2,21



Persen



3,24



4,27



4,78



5,30



5,50



5,50



Dinas PUPR



13.



Ketaatan terhadap RTRW



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinas PUPR



14.



Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan



0,30



Persen



1,20



1,25



1,30



1,40



1,45



1,45



Dinas PUPR



15.



Rasio Rumah Layak Huni



67,52



Persen



71,24



71,79



72,35



72,93



73,53



73,53



Dinas Pera, KPP



16.



Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan



4,31



Persen



17,83



23,74



29,65



35,56



41,47



41,47



Dinas Pera, KPP



17.



Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi



41,63



Persen



48,63



49,17



49,71



50,27



50,85



50,85



Dinas Pera, KPP



18.



Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai Persentase Tanah Milik Pemda yang Dilakukan Sertifikasi



41,63



Persen



42,58



42,95



43,33



43,72



44,12



44,12



Dinas Pera, KPP



17,65



Persen



19,58



20,55



21,52



22,50



23,47



23,47



Dinas Pera, KPP



14,09



Persen



30,00



40,00



50,00



60,00



75,00



75,00



0,24



Persen



22,00



24,00



26,00



27,00



28,00



28,00



11,76



Persen



30,00



40,00



50,00



60,00



75,00



75,00



24,00



Persen



52,38



70,00



85,00



100



100



100



7.



8.



19. 20.



Persentase Penanganan Sampah



21.



Presentase Jumlah Sampah yang Dikurangi melalui 3R Presentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten



22. 23.



Bab VII - 15



Kinerja Awal RPJMD



Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup



Dinas Lingkungan Hidup



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 24. 25.



Cakupan Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Peningkatan Indeks Kualitas Air yang memenuhi Baku Mutu



26.



Peningkatan Indeks Kualitas Udara



27.



Persentase Layanan Angkutan Darat



28.



Persentase Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Layanan Angkutan Laut 29. Persentase Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Layanan Angkutan Udara



TARGET KINERJA 2 3 4



5



Kinerja Akhir



45,00



50,00



50,00



70



70



70



70



88,50



88,60



88,70



88,70



Nilai



Satuan



1



23,00



Persen



30,00



35,00



40,00



70



Persen



70



70



88,10



Persen



88,30



88,40



Persen



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinas Perhubungan



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinas Perhubungan



30. Persentase Ketersediaan Rambu- rambu



36,96



Persen



61,72



73,21



84,70



94,43



100



100



Dinas Perhubungan



31.



Persentase Ketersediaan Marka



65,02



Persen



76,42



82,22



88,10



94,02



100



100



Dinas Perhubungan



32.



Persentase Ketersediaan Guard Drill



62,98



Persen



71,31



75,48



79,61



83,81



83,81



83,81



Dinas Perhubungan



33. 34.



Rasio Ijin Trayek Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tingkat Kemandirian Desa • Desa Mandiri • Desa Maju • Desa Berkembang • Desa Tertinggal • Desa Sangat Tertinggal Persentase Jalan dalam Kondisi Baik ( > 40 KM/Jam) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Presentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik



2.033



Angka



1.354



1.163



1.020



909



909



909



Dinas Perhubungan



91,92



Persen



91,71



91,85



91,99



93,33



93,33



93,33



Dinas Perhubungan



55 159 41



57 159 39



59 159 37



61 159 35



63 159 33



65 159 31



• Dinas PMD • Dinas PUPR, • Dinas Perhubungan • Bappeda, • Kecamatan



4.1.2. Meningkatnya Pemerataan 1. Pembangunan Kawasan Perdesaan



1. 2. 3.



4.



Bab VII - 16



Kinerja Awal RPJMD



5.



Rasio Rumah Layak Huni



6.



Persentase Layanan Angkutan Darat



53 159 43



Desa



62,00



Persen



67,20



69,80



72,40



74,13



75,86



75,86



Dinas PUPR



33,61



Persen



40,23



46,51



52,19



56,09



60,00



60,00



Dinas PUPR



87,27



Persen



91,54



93,25



95,45



97,65



98,66



98,66



Dinas PUPR



44,44



Persen



55,50



61,11



66,60



72,20



77,70



77,70



Dinas PUPR



67,52



Persen



71,24



71,79



72,35



72,93



73,53



73,53



Dinas Pera, KPP



Persen



Dinas Perhubungan Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



No. 5.



Misi



Tujuan



Sasaran



Indikator Kinerja (Strategis)



Kinerja Awal RPJMD Nilai Satuan



TARGET KINERJA 1



2



3



4



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat 5.1.



Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik (good governance) 5.1.1. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien



1.



Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)



1.



Opini BPK



2.



Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai AKIP)



3.



Nilai LPPD



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1.



WDP



Opini



WDP



WTP



C



Angka



C



C



Angka



WTP CC



2,7887 2,8060 2,8458 ( 10 ) (8) (6)



Kinerja Awal RPJMD



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



WTP



WTP



B



B



2,9580 2,9580 (3) (3)



TARGET KINERJA 2 3 4



WTP B



Nilai



Satuan



1



100



Persen



100



100



100



100



100



100



32 Dinas/Badan



100



Persen



100



100



100



100



100



100



21 Kecamatan



100



Persen



100



100



100



100



100



100



21 Kecamatan



100



Persen



100



100



100



100



100



100



23 Kelurahan



100



Persen



100



100



100



100



100



100



23 Kelurahan



95,00



97,50



100



100



100



Dispenduk, Capil



92,18



Persen



92,50



7.



Persentase Dinas/Badan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis NIK Ratio Bayi Berakte Kelahiran



63,34



Persen



70,00



75,00



80,00



85,00



90,00



90,00



Dispenduk, Capil



8.



Rasio Pasangan ber-Akte Nikah



14,81



Persen



92,00



94,00



95,00



96,00



100



100



Dispenduk, Capil



9. 10.



Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten



94,06



Persen



94,50



96,00



97,00



98,00



100



100



Dispenduk, Capil



Ada



Ada/ Tidak



Ada



Ada



Ada



Ada



Ada



Ada



Dispenduk, Capil



2.



3.



4.



5.



6.



Bab VII - 17



2,9580 (3)



• Dispenduk, Capil • Bappeda • Bapenda •BKAD • Dinas Kominfo, • Dinas Perpust. dan Kearsipan, • Setda, • Setwan • Inspektorat • BKPSDM • Kecamatan



Angka



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan



TARGET KINERJA 2 3 4



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



82,50



87,50



87,50



Diskominfo



100



100



100



100



Diskominfo



62,26



69,81



77,36



84,91



84,91



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



21,22



24,46



28,06



31,65



35,25



35,25



Persen



100



100



100



100



100



100



60,00



Persen



80,00



85,00



90,00



95,00



100



100



Bappeda



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Bappeda



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Bappeda



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Bappeda



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Bappeda



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Bappeda



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Sekretariat Dewan



52,00



Persen



100



100



100



100



100



100



Sekretariat Dewan



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Sekretariat Dewan



70,00



Persen



100



100



100



100



100



100



Sekretariat Dewan



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Sekretariat Daerah



55,56



Persen



55,56



100



100



100



100



100



Sekretariat Daerah



Nilai



Satuan



1



Cakupan Layanan Telekomunikasi Penyediaan Data Statistik Daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra) Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku Persentase Desa dan Kelurahan yang Mengelola Arsip secara Baku



60,84



Persen



67,50



72,49



77,51



100



Persen



100



100



41,51



Persen



54,72



13,67



Persen



15.



Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan



94,64



16. 17.



Persentase Ketersediaan SIPD Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan dengan Perda/ Perkada (RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW)



11. 12.



13. 14.



18. 19. 20. 21.



22.



Perda yang Dihasilkan



23.



Persentase Pencapaian Propemperda



24.



Kegiatan Reses yang Dilaksanakan



25.



Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang Dilaksanakan Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan Persentase Ranperda yang Diajukan dan Ditetapkan menjadi Perda Persentase Perda yang Disosialisasikan kepada Masyarakat



26. 27. 28.



Bab VII - 18



Kinerja Awal RPJMD



Persen



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Sekretariat Daerah Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 29.



Persentase Kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE 30. Persentase Paket Kegiatan yang diproses melalui Pokja Pemilihan UKPBJ 31. Penyampaian LLPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu 32. Persentase Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan 33. Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang dipublikasikan 34. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 35. Penetapan APBD Tepat Waktu 36. Penyelesaian Administrasi Pencairan Dana Tepat Waktu 37. Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 38. Kepatuhan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai 39. Jumlah Temuan BPK 40. Persentase Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Temuan 41. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural 42. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar 43. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 44. Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah yang terisi 45. Persentase Pelayanan Urusan Kepegawaian Daerah (Penyusunan Formasi CPNSD, PPPK, Kedudukan Hukum PNS, Ujian Dinas, Kepangkatan, Mutasi, Simpeg, Pengurusan Karpeg, Karis/ Karsu, Impassing Gaji,Pensiun, Cuti, Satya Lencana, Gaji Berkala, Sumpah Janji PNS) Bab VII - 19



Kinerja Awal RPJMD



TARGET KINERJA 2 3 4



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



100



100



100



Sekretariat Daerah



100



100



100



100



Sekretariat Daerah



Tepat



Tepat



Tepat



Tepat



Tepat



Sekretariat Daerah



100



100



100



100



100



100



Sekretariat Daerah



Persen



100



100



100



100



100



100



Sekretariat Daerah



WDP



Opini



WDP



WTP



WTP



WTP



WTP



WTP



BPKAD



100



Persen



100



100



100



100



100



100



BPKAD



Persen



100



100



100



100



100



100



BPKAD



Persen



100



100



100



100



100



100



BPKAD



-



Persen



100



100



100



100



100



100



BPKAD



12



Temuan



10



9



8



7



5



5



Inspektorat



50,99



Persen



70,59



80,40



90,20



92,51



95,26



95,26



Inspektorat



48,28



Persen



53,05



54,93



57,03



59,47



62,02



62,02



Badan Kepegawaian dan PSDM



99,00



Persen



100



100



100



100



100



100



BKPSDM



47,81



Persen



50,34



52,34



54,34



56,34



58,34



58,34



BKPSDM



91,11



Persen



100



100



100



100



100



100



BKPSDM



83,36



Persen



97,89



98,25



98,59



98,92



99,31



99,31



Badan Kepegawaian dan PSDM



Nilai



Satuan



1



98,74



Persen



100



100



100



85,79



Persen



100



100



Tepat



Tepat/ Tidak



Tepat



100



Persen



100



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



No.



Misi



Tujuan



Sasaran 5.1.2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat



Indikator Kinerja (Strategis)



TARGET KINERJA 1



2



3



4



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab • Dinas Sosial, PPA, • Badan Kesbanglinmas, • Satpol PP • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • DPMD



1.



Indeks Pelayanan Sosial



38,62



Angka



53,42



54,43



55,43



56,44



57,44



57,44



2.



Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum



65,16



Angka



95,16



95,16



95,16



95,16



95,16



95,16



3.



Indeks Perlindungan Perempuan dan Anak



48,11



Angka



48,13



48,15



48,16



48,18



48,20



48,20



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



Cakupan Pembinaan terhadap Masyarakat Cakupan Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan Hari Besar Nasional Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Cakupan Pembinaan Partai Politik, LSM, Ormas, OKP dan Masyarakat Cakupan Kegiatan Antisipasi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Menurunnya Kasus Konflik Sosial Yang Terjadi Cakupan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)



9.



Persentase Penegakan PERDA



10.



Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan Persentase Kesiapsiagaan terhadap Bencana ( Institusi Siaga Bencana ) Persentase Kecepatan Respon kurang dari 24 jam untuk setiap Status KLB (%)



11. 12. 13. Bab VII - 20



Kinerja Awal RPJMD Nilai Satuan



TARGET KINERJA



Kinerja Awal RPJMD Nilai



Satuan



1



2



3



4



5



Kinerja Akhir



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Badan Kesbangpol



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Badan Kesbangpol



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Badan Kesbangpol



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Badan Kesbangpol



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Satpol PP



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Satpol PP



1



Kasus



1



1



1



1



1



1



Satpol PP



Persen



100



100



100



100



100



100



Satpol PP



Persen



100



100



100



100



100



100



Satpol PP



62,50



Persen



100



100



100



100



100



100



Satpol PP



9



Dokumen



1



1



1



-



-



12



BPBD



Persen Persen



BPBD 100



100



100



100



100



100



BPBD



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan



Nilai



Satuan



1



2



3



4



5



Kinerja Akhir



Perangkat Daerah Penanggung Jawab



14.



Persentase PMKS yang tertangani



51,53



Persen



52,46



52,92



53,39



53,85



54,32



54,32



Dinsos, PPPA



15.



Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial



25,70



Persen



50,34



50,35



50,36



50,37



50,38



50,38



Dinsos, PPPA



16.



Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota



100



Persen



100



100



100



100



100



100



Dinsos, PPPA



17.



Rasio KDRT



0,036



Persen



0,033



0,030



0,027



0,023



0,019



0,019



Dinsos, PPPA



18.



Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan



96,19



Persen



96,23



96,26



96,30



96,34



96,37



96,37



Dinsos, PPPA



19.



Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa



19,63



Persen



19,76



39,52



59,68



79,84



100



100



DPMD



72,55



Persen



DPMD DPMD



20. Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 21.



Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa



Persen



22.



Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa



Persen



20,00



40,00



60,00



80,00



100



100



DPMD



23.



Persentase PKK Aktif



Persen



100



100



100



100



100



100



DPMD



24. Persentase Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketransmigrasian



Bab VII - 21



TARGET KINERJA



Kinerja Awal RPJMD



100



Persen



Distransnaker



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



BAB IX PENUTUP RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan di tingkat pusat dan provinsi NTT serta disinkronisasikan dengan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan pelayanan publik sesuai yang diamanatkan oleh berbagai regulasi terkait, untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, perlu diatur hal-hal yang berkaitan dengan kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi yang akan menjadi pedoman dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2025. 9.1. Kaidah Pelaksanaan Dokumen RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Ende dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020-2024, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ende dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1.



2. 3.



4.



5.



6.



7.



Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah. Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 kepada masyarakat. Penyusunan RKPD Kabupaten Ende pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, yang selanjutkan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ende Tahun 2020 sampai dengan 2024. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ende berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2024 yang dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan dalam rangka Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan, menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan. Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ende berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTT, dan sinkronisasi pelaksanaan program dengan Pemerintah Desa serta masyarakat dan dunia usaha, dengan memperhatikan karakteristik wilayah masing-masing. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, wajib memenuhi standar pelayanan minimal pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan serta kerentanan terhadap bencana. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, masing-masing Perangkat Daerah wajib melaksanakan langkah-langkah optimalisasi yang bersifat inovatif, kreatif dan kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.



Bab IX - 1



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



8. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Ende, wajib untuk menolak segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 9. Bappeda Kabupaten Ende berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan dan hasil RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024. 9.2. Pedoman Transisi Pergantian pimpinan daerah di Kabupaten Ende yang terjadi pada pertengahan tahun berjalan, berimplikasi pada kebutuhan akan pedoman dokumen rencana pada tahun transisi. Kondisi ini yang akan terjadi pada transisi kepemimpinan Periode 2019-2024 menuju Periode 2024-2029, dimana setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ende Periode 2024-2029, dihadapi dengan kondisi belum tersedianya RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2024-2029. Kondisi sebagaimana digambarkan diatas dihadapkan pada tuntutan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2025 yang juga merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2024-2029 setelah tahun transisi. Dengan demikian, untuk menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 adalah tahun terakhir periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ende Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, maka penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Ende Tahun 2005-2025, dan memerhatikan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 serta Rancangan Kebijakan Pembangunan Nasional Periode 2025-2030 apabila regulasi tentang RPJMN tahun 2025-2030 belum ditetapkan. Selanjutnya RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Ende Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Ende berkomitmen untuk melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan proses dan tahapan yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan dengan tetap menjaga kualitas dari proses perencanaan yang dilaksanakan. Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025, dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan daerah dan upaya pemenuhan pelayanan publik yang belum seluruhnya diselesaikan sampai dengan Tahun 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai upaya kita sekalian dalam membangun Kabupaten Ende yang kita cintai menuju tercapainya visi “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”.



ENDE, 10 September 2019 BUPATI ENDE



DJAFAR H. ACHMAD



Bab IX - 2



Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024



Konsultasi Ranwal ke Provinsi



Musrenbang RPJMD



Konsultasi Rankir Ke Provinsi



Penyampaian Rankir ke DPRD



Keputusan Gubernur NTT Tentang Hasil Evaluasi Ranperda Kab. Ende Tentang RPJMD



1