RPS Kewarganegaraan Berbasis OBE [PDF]

Citation preview

UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS HUKUM



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK



No. Kode Dokumen.



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) NAMA MATA KULIAH Kewarganegaraan OTORISASI/PENGESAHAN



KODE RUMPUN MK UNS 115 Wajib DOSEN PENGEMBANG RPS



BOBOT (sks) SEMESTER T= 2 P=0 2 KOORDINATOR RMK



Hatta Abdi Muhammad S.IP., M.IP



Hatta Abdi Muhammad S.IP., M.IP



TGL PENYUSUNAN 6 Februari 2023 KETUA PRODI Makmun Wahid, S.IP., M.A.



CAPAIAN CPL PRODI YANG DIBEBANKAN PADA MK PEMBELAJARAN CP 1.1 Menunjukkan sikap bertanggungjawab serta memahami substansi kenegaraan. CP 1.2 Mampu 1) Menjelaskan konsep kewarganegaraan. 2) Memahami rasional dan ruang lingkup kajian kewarganegaraan dalam konteks keindonesiaan. 3) Memahami kewarganegaraan sebagai perilaku kolektif. 4) Menguasai dasar-dasar penggunaan konsep muatan kewarganegaraan. 5) Memahami kaitan antara kewarganegaraan dengan persoalan politik dan masa depan demokrasi di Indonesia CP 1.3 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CP 1.4 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. CP 1.5 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanakan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. CP 1.6 Mampu melakukan analisisis terhadap fenomena persoalan kewarganegaraan terhadap konsep dan teori yang RPS Matakuliah Kewarganegaraan Disusun oleh Hatta Abdi Muhammad, S.IP., M.IP



1



dipelajari dilihat dari perspektif nasional dan lokal. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) CPMK 2.1 Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa yang diharapkan mampu:  Menguasai konsep teoretis secara umum mengenai pentingnya mempelajari mata kuliah pendidikan Kewarganegaraan.  Mampu menganalisis masalah kontekstual Kewarganegaraan, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air.  Mampu menganalisis masalah kontekstual Kewarganegaran, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung demokrasi berkeadaban.  Mampu menganalisis masalah kontekstual Kewarganegaraan, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran hukum dan keragaman. CPL  CPMK  SUB CPMK SUB CPMK 1 Mahasiswa mampu memahami gambaran umum dan etika perkuliahan serta mampu berkontribusi dalam perancangan kontrak perkuliahan sebagai konsensus bersama. SUB CPMK 2 Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan berdasarkan implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. SUB CPMK 3 Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami identitas nasional. SUB CPMK 4 Mahasiswa mampu memahami urgensi Integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan bangsa. SUB CPMK 5-6 Mahasiswa menaganalisis bentuk konstitusional UUD 1945 sebagai salah satu ketentuan perundangundangan dibawah UUD. SUB CPMK 7 Mahasiswa diharapkan mampu memahami Hak dan Kewajiban Warga Negara. SUB CPMK 8 Ujian Tengah Semester SUB CPMK 9-10 Mahasiswa dapat memahami sistem demokrasi di Indonesia SUB CPMK 11 Mahasiswa mampu menganalisis konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia SUB CPMK 12-13 Mahasiswa dapat memahami wawasan nusantara sebagai konsep pandangan kolektif kebangsaan. SUB CPMK 14 Mahasiswa mampu memahami tantangan ketahanan Nasional dan bela negara bangi Indonesia SUB CPMK 15 Mahasiswa di harapkan menelusuri persoalan Kewarganegaraan dewasa ini di Indonesia serta menganalisis 2



DESKRIPSI SINGKAT MK



BAHAN KAJIAN: MATERI PEMBELAJARAN



PUSTAKA



SUB CPMK 16 Evaluasi Akhir Semester Mata kuliah ini membahas tentang landasan teoritis dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dengan ruamg lingkup diantaranya: 1). Bagaimana Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesonal. 2) bagaimana esensi dan urgesnsi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. 3) Bagaimana Urgensi integrasi Nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. 4) bagaimana nilai dan norma konstitusi UUD NRI UUD 1945 dan Konstitusioanlitas ketentuan perundang-undangan dibawah UUD. 5) bagaimana Harmoni kewajiban dan Hak dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. 6) bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlangsung Pancasila dan UUD NRI 1945. 7) Bagaimana dinamika historis konstitusi, sosial-politik, kultural, serta kontek kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. 8) Bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan duniia. 9) Bagaimana urgensi dan tantanganketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. 10) Bagaimana pentingnya memahami Visi Indonesia Merdeka 11) Menyelengarakan Project Citizen untuk mata kuliah pendidikan Kewarganegaraan 1. Bagaimana Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesonal 2. Bagaimana esensi dan urgesnsi identirtas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. 3. Bagaimana Urgensi integras Nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Bagaimana nilai dan norma konstitusi UUD NRI UUD 1945 dan Konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan dibawah UUD. 5. Bagaimana Harmoni kewajiban dan Hak dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. 6. Bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlangsung Pancasila dan UUD NRI 1945. 7. Bagaimana dinamika historis konstitusi, sosial-politik, kultural, serta kontek kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. 8. Bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan duniia. 9. Bagaimana urgensi dan tantanganketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. 10. Menyelengarakan Project Citizen untuk mata kuliah pendidikan Kewarganegaraan. Utama 3



1. Winarno. 2014. Pradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan;Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Jakarta: Bumi Aksara. 2. Kaelan. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma 3. Ubaedillah. A, Abdul Rozak. Pendidikan Kewargaaan (Demokrasi, HAM dan Mayarakat Madani. Jakarta: ICCE Uin Syarif Hidayatullah, 2010. 4. Busrizalti. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan;Negara kesatuan, HAM, & Demokrasi & Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Total Media. 5. Sofhian Subhan, Asep Sahid Gatara. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Bandung: Fokus Media 6. Huda, Ni’matul. 2010. Ilmu Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 7. Thaib, Dahlan. Dkk. 2013. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta : Rajawali Pers. 8. Dahl, RA. 1992. On Democracy. New Heaven: Yale University Press. 9. Feith, H. 1994. “Consitutional Democracy: How did It Function?”, dalam D. Bouchier dan J. Legge, eds. Democracy in Indonesia 1950s and 1990s, Monash Papers On Southeast Asia, No. 31, Center of Southeast Asian Studies, Monash University, Victoria, pp. 6-25. 10. Mahfud MD, M. 2000. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: PT Rineka Cipta. 11. Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta. Grasindo. 12. Tilaar, HAR. 2007. MengIndonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta. 13. Torres, Carlos Alberto. 1998. Democracy, Education, and Multiculturalism: Dilemmas of Citizenship in a Global Word. Roman and Littlefield publisher. Pendukung DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PRASYARAT Minggu Ke-



Hatta Abdi Muhammad S.IP., M.IP Tidak Ada



Sub-CPMK (Kemampuan akhir yang



Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran;



4



Materi Pembelajaran [Pustaka]



Penilaian



diharapkan)



(1) 1



2



(2) Mahasiswa memahami gambaran umum dan etika perkuliahan serta mampu berkontribusi dalam perancangan kontrak perkuliahan sebagai konsensus bersama



Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan berdasarkan implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.



Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] Tatap Daring Muka (3) -



(4) Ceramah Diskusi



-



Ceramah Diskusi



5



Indikator



(5) Pengantar Mata Kuliah: a. Penjelasan ruang lingkup, tujuan dan metode perkuliahan b. Penjabaran RPS Pembahasan c. Kontrak Perkuliahan HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1. Menelusuri konsep dan Urgensi Kewarganegaraan dalam pencerdasaan kehidupan bangsa. 2. Mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan 3. Historis, sosiologis, dan politik tentang kewarganegaraan di Indonesia. 4. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan kewarganegaraan. 5. Esensi dan urgensi



Bobot (%)



(6) Komunikasi (tertulis/lisan)



Kriteria & Bentuk (7) Observasi Partisipasi



Komunikasi (tertulis/lisan)



Observasi Partisipasi



8



(8) 5



3



Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami identitas nasional



-



Ceramah Diskusi



a. b. c.



d.



e.



f. g. 4



Mahasiswa mampu memahami urgensi Integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan bangsa.



-



Ceramah Diskusi



6



kewarganegaraan di masa depan 6. Praktik kewarganegaraan IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU DETERMINAN PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER. 1. Menelusuri konsep Identitas Nasional. 2. Menanya alasan mengapa di perlukan identitas nasional 3. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. 4. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. 5. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Indonesia. 6. Rangkuman tentang Identitas Nasional. 7. Praktik kewarganegaraan URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA 1. Menelusuri Konsep dan



Komunikasi (tertulis/lisan)



Observasi Partisipasi



8



Komunikasi (tertulis/lisan)



Observasi Partisipasi



8



5-6



Mahasiswa menaganalisis bentuk konstitusional UUD 1945 sebagai salah satu ketentuan perundangundangan dibawah UUD.



-



Ceramah Diskusi



7



Urgensi Integrasi Nasiona 2. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Integrasi Nasional. 3. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Integrasi Nasional. 4. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Integrasi Nasiona. 5. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Integrasi Nasional. 6. Rangkuman tentang Integrasi Nasional Indonesia 7. Praktik kewarganegaraan BAGAIMANA NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PERUNDANGUNDANGAN DI BAWAH UUD 1. Menelusuri Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan BerbangsaNegara.



Komunikasi (tertulis/lisan)



Observasi Partisipasi



8



7



Mahasiswa diharapkan mampu memahami Hak dan Kewajiban Warga Negara.



-



Ceramah Diskusi



8



2. Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan BerbangsaNegara Indonesia. 3. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan BerbangsaNegara Indonesia. 4. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan BerbangsaNegara Indonesia. 5. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara. 6. Rangkuman tentang Konstitusi dalam Kehidupan BerbangsaNegara Indonesia 7. Praktik kewarganegaraan BAGAIMANA HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH



Komunikasi (tertulis/lisan)



Observasi Partisipasi



8



8 9-10



Mahasiswa dapat memahami sistem



-



UNTUK MUFAKAT 1. Menelusuri Konsep dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara. 2. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia. 3. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia. 4. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara. 5. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara. 6. Rangkuman tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara. 7. Praktik kewarganegaraan Ujian Tengah Semester (UTS) Presentasi BAGAIMANA HAKIKAT,



9



Komunikasi



Observasi



7



demokrasi di Indonesia



11



Mahasiswa mampu menganalisis konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia



Diskusi



-



Presentasi Diskusi



10



INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945 1. Menelusuri Konsep dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila. 2. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila. 3. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila. 4. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila. 5. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila. 6. Rangkuman Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila. 7. Praktik kewarganegaraan BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL,



(tertulis/lisan)



Partisipasi



Komunikasi (tertulis/lisan)



Observasi Partisipasi



7



12-13



Mahasiswa dapat memahami wawasan nusantara sebagai konsep pandangan kolektif kebangsaan.



-



Presentasi Diskusi



11



SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA KONTEKS KONTEMPORER PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN a. Menelusuri Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan b. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Penegakan Hukum yang Berkeadilan. c. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. d. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia. e. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia. f. Rangkuman Penegakan Hukum yang Berkeadilan. g. Praktik kewarganegaraan BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS, DAN URGENSI WAWASAN



Komunikasi (tertulis/lisan)



Observasi Partisipasi



7



14



Mahasiswa mampu memahami tantangan ketahanan Nasional dan bela negara bangi Indonesia



-



Presentasi Diskusi



12



NUSANTARA SEBAGAI KONSEPSI DAN PANDANGAN KOLEKTIF KEBANGSAAN INDONESIA DALAM KONTEKS PERGAULAN DUNIA. 1. Menelusuri Konsep dan Urgensi Wawawan Nusantara 2. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Wawawan Nusantara. 3. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Wawasan Nusantara. 4. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Wawasan Nusantara. 5. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara. 6. Rangkuman tentang Wawasan Nusantara. 7. Praktik kewarganegaraan BAGAIMANA URGENSI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL



Komunikasi (tertulis/lisan)



Observasi Partisipasi



7



15



Mahasiswa di harapkan menelusuri persoalan Kewarganegaraan dewasa ini di Indonesia serta menganalisis



-



Presentasi Diskusi



13



DAN BELA NEGARA BAGI INDONESIA DALAM MEMBANGUN KOMITMEN KOLEKTIF KEBANGSAAN 1. Menelusuri Konsep dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Apa itu Ketahanan Nasional? Apa itu Bela Negara. 2. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Ketahanan Nasional dan Bela Negara. 3. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Ketahanan Nasional dan Bela Negara. 4. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara. 5. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara. 6. Rangkuman Ketahanan Nasional dan Bela Negara. 7. Praktik kewarganegaraan MENYELENGGARAKAN PROJECT CITIZEN UNTUK MATA KULIAH



Komunikasi (tertulis/lisan)



Observasi Partisipasi



7



16



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Ujian Akhir Semester



Catatan : 1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 6. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikatorindikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub pokok bahasan. 11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian subCPMK tsb., dan totalnya 100%. 12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.



14