Soal Evaluasi Latsar 2021 PDF Ok - Copy-Dikonversi [PDF]

Citation preview

SOAL EVALUASI PEMBELAJARAN PKTBT PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS KAB. BINTAN TAHUN 2021



MATERI 1 1. Sebutkan jenis PNS dan turunannya a. jabatan Administrasi   



Jabatan Administrator Jabatan Pengawas Jabatan Pelaksana



b. jenis Jabatan Fungsional !  



Jabatan Keahlian Jabatan Keterampilan



c. Sebutkan Jenis Jabatan Pimpinan Tinggi !   



Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Jabatan Pimpinan Tinggi Utama



2. Jelaskan tentang Pangkat dan Kenaikan Pangkat ! Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara 3. Sebutkan jenis kenaikan pangkat PNS a. b. c. d.



Kenaikan Pangkat Reguler Kenaikan Pangkat Pilihan Kenaikan Pangkat Anumerta Kenaikan Pangkat Pengadian



4. Berapa Lama kewajiban mengabdi CPNS/ PNS baru, sejak Kapan dan apa akibatnya apabila dilanggar?  bersedia mengabdi pada instansi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang- kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS  Dalam hal tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri



5. Siapakah yang berhak menerima Pensiun PNS? a. b. c. d.



Mantan PNS Janda/ Duda PNS Anak Kandung PNS Orang Tua PNS



6. Sebutkan Batas Usia Pensiun PNS ! a. 58 BAGI PEJABAT ADMINISTRASI, PEJABAT FUNGSIONAL AHLI MUDA, AHLI PERTAMA DAN PEJABAT FUNGSIONAL KETRAMPILANTAHUN b. 60 TAHUN BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI, PEJABAT FUNGSIONAL MADYA DAN FUNGSIONAL GURU AHLI PERTAMA, MUDA DAN MADYA) c. 65 TAHUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL AHLI UTAMA DAN DOSEN 7. Sebutkan persyaratan umur dan masa kerja permohonan Pensiun karena atas permohonan sendiri ! Usia Minimal 50 Tahun dan Masa Kerja Maksimal 20 Tahun 8. Sebutkan persyaratan umur dan masa kerja pensiun karena perampingan organisasi/ kebijakan pemerintah! Usia 50 Tahun dan masa kerja 10 Tahun



MATERI 2 1. Untuk mengisi kekosongan pegawai berdasarkan dokumen peta jabatan, Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan pegawai selama 5 tahun dan dirinci untuk setiap tahunnya. Usulan kebutuhan pegawai Pemerintah Daerah setiap tahunnya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melului aplikasi : a. E-Budgeting b. E-Formasi c. E-Planning d. E-KTP e. Semua benar 2. Tahapan terakhir pada proses pengadaan CPNS setelah pelamar dinyatakan lulus adalah tahap pemberkasan pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN). Peraturan yang digunakan sebagai petunjuk teknis pengadaan Pegawai Negri Sipil adalah : a. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil



b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Prosedur Penyelenggaran Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test (Cat) Badan Kepegawaian Negara (Bkn) c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja d. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 3. Kondisi seorang PNS tidak masuk kerja yang diizinkan yaitu untuk melangsungkan perkawinannya, maka dapat diberikan hak cuti, yaitu : a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Diluar Tanggungan Negara d. Cuti Karena Alasan Penting e. Cuti Bersama 4. Permintaan Cuti Tahunan dapat diberikan kepada PNS atau CPNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus, jumlah hari minimal yang dapat diberikan untuk cuti tahunan adalah selama : a. 24 hari b. 12 hari c. 6 hari d. 3 hari e. 1 hari 5. Peraturan perundangan tentang Aparatur Sipil Negara adalah : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pns Sebagaimana Telah Diubah Oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sanksi yang berikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari akumulasi selama 1 (satu) tahun adalah : a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri b. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun c. Penundan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun



d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun e. Semua benar 7. Aplikasi layanan kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang digunakan oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil untuk mengelola data kepegawaiannya adalah : a. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) b. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) c. Sistem Informasi Manajemen ASN Bintan (Simantan) d. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) e. Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) 8. Pejabat Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setiap tahunnya yang disampaikan kepada : a. Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi b. Kementerian Dalam Negeri c. Badan Kepegawaian Negara d. Komisi Pemberantasan Korupsi e. Badan Pemeriksa Keuangan 9. Organisasi Profesi Pegawai Negeri Sipil adalah : a. PGRI b. IDI c. KORPRI d. IBI e. IAI 10. Nama bidang yang berada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bintan yang mengelola urusan penerbitan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (ABK) sebagai salah satu persyaratan mutasi pegawai berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Taun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi adalah : a. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penilaian Kinerja dan Penghargaan b. Bidang Mutasi dan Promosi c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Korpri d. Sekretariat BKPSDM e. Semua benar



MATERI 3 1. Apakah yang dimaksud dengan SKP? 2. Apakah yang dimaksud penilaian SKP? 3. Apakah yang dimaksud dengan Perilaku Kerja? 4. Mengapa PNS/CPNS wajib menyusun SKP? 5. Kapankah waktu penyusunan SKP dan penilaian prestasi kerja? 6. Apakah dibenarkan pejabat penilai SKP memiliki pangkat lebih rendah dari pejabat yang dinilai? 7. Apakah Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dapat menetapkan SKP dan melakukan penilaian prestasi kerja? 8. Apa yang menjadi dasar saudara di dalam menetapkan sasaran kinerja tahunan? 9. Bagaimana saudara menentukan kuantitas/jumlah target kinerja dari uraian kegiatan yang disusun? 10. Apabila terdapat keberatan terhadap penilaian yang dilakukan jabatan penilai bagaimana mekanisme penyelesaiannya?