SOAL PAS PPKN KELAS XII - K.13 2019 [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PENILAIAN AKHIR SEMESTER TAHUN PELAJARAN 2019/2020 LEMBAR SOAL Mata pelajaran Kelas / Semester Hari / Tanggal Kurikulum Waktu



: Pendidikan Kewarganegaraan : XII / Gasal : Desember 2019 : K.2013 : 90 Menit



Petunjuk : Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat ! 1. Perhatikan pernyataan berikut ! 1) Setiap anak dalam keluarga mendapatkan perhatian dan pendidikan yang terbaik dari kedua orang tuanya tanpa terkecuali 2) Setiap siswa di sekolah harus berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan 3) Setiap penduduk harus memiliki identitas kependudukan 4) Setiap pribadi warga negara harus taat dan patuh terhadap peraturan perundangan negara 5) Setiap penduduk dan warga negara Indonesia dapat memaksakan kehendaknya kepada negara Dari pernyatan di atas, pernyataan yang tepat terkait konsep “kewajiban” ditunjukkan nomor…. A. 1), 2), dan 3) B. 1), 3), dan 5) C. 2), 3), dan 4) D. 1), 2), 3), dan 4) E. 2), 3), 4), dan 5) 2. Kewajiban dasar warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diatur dalam konstitusi negara, seperti dalam UUD NRI tahun 1945 pada beberapa pasal di antaranya, pasal 27 ayat (1, dan 3), Pasal 28 J ayat (1dan 2), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (2). Berdasarkan pasal 27 ayat (3) kewajiban warga negara terhadap negara adalah …. A. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara B. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara C. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara D. Menjunjunng tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali E. Menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan



3. Sila Ketuhanan yang maha Esa mengajarkan bahwa setiap orang harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mahluk ciptaan Tuhan YME. Hak dan 1



kewajiban yang harus diketahui sekaligus dikembangkan oleh warga negara berkenaan dengan nilai dasar sila pertama Pancasila diantaranya.... a. Membina kerjasama dan tolong menolong antarumat beragama serta mengembangkan toleransi kehidupan beragama b. Jaminan hak setiap orang untuk memeluk lebih dari satu agama c. Jaminan hak setiap orang untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan keinginannya d. Memperlakukan agama mayoritas dengan perlakuan istimewa dari negara e. Memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia serta menjaga hubungan baik sesama manusia 4. Sila kedua pancasila “ Kemanusiaan yang adil dan beradab” mengandung nilai dasar “Kemanusiaan”, ini artinya setiap warga negara berkewajiban …. A. mengakui adanya perbedaan sebagai anugerah dari Tuhan B. mengedepankan sikap saling menghormati sesama dan antarumat beragama dan pemerintah C. membangun hubungan kerjasama yang harmonis antar umat beragama yang berbeda D. memperlakukan orang lain sesuai harkat martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa E. memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa 5. Sila ketiga pancasila “ Persatuan Indonesia” mengandung nilai dasar “Persatuan”, ini artinya mengamanatkan setiap warga negara agar …. A. tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain B. membangun sikakp saling mencintai sesama makhluk tuhan C. tidak suka memaksakan kehendak kepada orang lain D. memperlakukan orang lain sesuai harkat martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa E. menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 6. Sila keempat pancasila “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” mengandung nilai dasar “Kerakyatan/demokrasi”, ini artinya setiap warga negara berkewajiban …. A. mengakui adanya perbedaan sebagai anugerah dari Tuhan B. mengedepankan sikap saling menghormati sesama dan antarumat beragama dan pemerintah C. membangun hubungan kerjasama yang harmonis antar umat beragama yang berbeda D. memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila E. memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa



7. Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah Program Indonesia Pintar. Program ini bertujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk 2



mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/ rintisan wajib belajar 12 tahun. Meringankan biaya personal pendidikan, Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Kebijakan pemerintah tersebut dilandasi oleh nilai Pancasila yaitu nilai … . A. Ketuhanan B. Kemanusiaan C. Persatuan D. Kerakyatan E. Keadilan 8. Perhatikan pernyataan berikut ! 1) Hak memeluk agama dan dan beribadat menurut agama 2) Memilih pendidikan dan pengajaran 3) Memilih pekerjaan, dan kewarga negaraan 4) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di depan hukum 5) Memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta hak untuk kembali Berdasarkan pernyataan di atas, nilai instrumental yang ada pada pasal 28 E ayat (1) UUD NRI tahun 1945, ditunjukkan nomor …. A. 1), 2), 3), dan 5) B. 2), 3), 4), dan 5) C. 1), 2), dan 3) D. 1), 3), dan 5) E. 2), 3), dan 5) 9. Berdasarkan ketentuan UUD NRI pasal 28 F,yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, mencari, memperoleh, memiliki, meyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Bentuk prilaku yang tidak sesuai dengan nilai instrumental pasal 28 F adalah ..... A. Menggali informasi dengan menggunakan media cetak. B. Menggali informasi dengan menggunakan media internet C. Mengolah dan menyimpan informasi di laptop atau Hp. D. Membagi informasi yang belum tentu terbukti kebenarannya kepada orang lain. E. Menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 10. Perhatikan kasus berikut ! 1) Rani seorang Katolik sedang Rena beragama Islam, mereka berteman dengan baik di sekolah, saat Rena main kerumahnya Rani, ia selalu memberikan kesempatan dan mengingatkan Rena untuk melaksanakan shalat ketika sudah datang waktu shalat, begitulah mereka berdua bisa saling menghargai. 2) Dodi seorang direktur perusahaan besar, ia sukses mengembangkan persusahaannya, ia sangat memperhatikan kesejahteraan bagi semua karyawannya. Hubungan kerja yang dibangun Dodi dan bawahannya didasarkan pada prinsip hormat menghormati dan kerjasama yang saling menguntungkan, sehingga Dodi sangat dihormati oleh semua karyawannya. 3) Jojo (Jonathan Cristie) atlet nasional bulu tangkis di SEA GAMES 2018, telah menunjukkan usaha dan perjuangannya dengan maksimal sehingga ia tampil menjadi peraih medali emas untuk Indonesia cabang Bulu Tangkis, sebagai penghargaan terhadap Jojo (nama panggilan) pemerintah pun telah mengucurkan dana/bonus sebesar Rp 1.5 milyar untuk peraih medali emas. 4) Pengesahan Perpu No.2 tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-undang dilaksanakan dalam sidang paripurna DPR tanggal 24 Oktober 2017. Zaenudin Amili Ketua Komisi II DPR RI mengharapkan putusan dapat diambil melalui musyawarah 3



mufakat, namun kalau tidak tercapai kata mufakat putusan akan diambil dengan mekanisme Voting. Putusan pun akhirnya diambil secara voting, 7 praksi menyatakan menerima Perpu Ormas, dan 3 praksi lainnya menolak. 5) Sebagai seorang polisi lalulintas, Rudi selalu melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab sekalipun ia harus bekerja sampai larut malam, dan kadang harus meninggalkan anggota keluarganya. Walau demikian Rudi tetap semangat dan bangga menjadi polantas karena dapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban lalulintas, sehingga masyarakat menjadi aman dan nyaman ketika berlalulintas di jalan raya. Dari gambaran kasus di atas, perilaku yang mencerminkan nilai praksis pancasila sila keempat ditunjukkan nomor …. a. 1) b. 2) c. 3) d. 4) e. 5) 11. Rumusan pancasila sila kedua “ Kemanusiaan yang adil dan beradab” mengandung nilai dasar “ kemanusiaan”. Nilai praksis dari sila kedua nampak dalam perilaku …. a. Ridho, sebgai seorang muslim, ia selalu mendirikan shalat tepat waktu b. Rano, sebagai seorang kepala desa Carita senantiasa memperlakukan semua warga desanya dengan adil tanpa pernah membedakan suku, ras, dan agama c. Fani, selalu merasa bangga sebagai warga negara Indonesia, karena itu ia lebih senang berbahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah sekalipun ia menguasai baha asing d. Fitri, selalu belajar dengan keras, tekun dan bersungguh-sungguh karena ia ingin menjadi seorang dosen di perguruan tinggi ternama di Indonesia e. Akbar, sebagai ketua OSIS senantiasa dapat menerima dan melaksaakan semua putusan musyawarah dengan penuh tanggungjawab 12. Sesuai nilai dasar sila persatuan Indonesia, peserta didik berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan bentuk implementasi nilai persatuan Pancasila. Upaya yang dapat dilakukan peserta didik mengarah kepada implementasi nilai persatuan Pancasila yaitu: A. Menjalin hubungan baik antar sesama teman B. Menciptakan pemilihan ketua OSIS secara demokratis C. Mengikuti pelajaran dengan baik D. Melaksanakan ibadah bersama-sama E. Mengadakan bakti sosial di pengungsian 13. Perhatikan fakta kasus berikut ! 1) Peserta didik merayakan kelulusan dengan melakukan corat coret di baju seragam sekolah. 2) Peserta didik melakukan konvoi kendaraan di jalan 3) Peserta didik mengadakan kegiatan syukuran bersama 4) Peserta didik mencorat coret fasilitas umum. 5) Peserta didik melakukan kegiatan bakti sosial Dari pernyatan di atas, kasus pengingkaran kewajiban warga negara terhadap negara ditunjukkan pada nomor …. A. 1) B. 2) C. 3) D. 4) E. 5)



4



14. KPK telah banyak melakukan OTT terhapap terduga pelaku korupsi baik dari kalangan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, termasuk yang dilakukan oleh pegawai swasta. Banyaknya kasus OTT yang dilakukan oleh KPK tidak membuat jera dan takut bagi sebagian orang untuk berbuat korupsi, sehingga kasus korupsi oleh para pejabat negara terus meningkat, hal ini lebih disebabkan karena ... a. Sikap egois atau mementingkan diri sendiri b. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara c. Sikap tidak toleran d. Lemahnya integritas moralitas pejabat negara e. Penyalahgunaan teknologi 15. Berikut adalah contoh kasus pelanggaran hak yang sering terjadi dalam kehidupan bernegara … a. Pelaksanaan unjuk rasa dan demontrasi oleh mahasiswa dan masyarakat. b. Penyampaian aspirasi rakyat kepada pemerintah melalui lembaga legislative. c. Turut serta dalam kegiatan kampanye pemilu legislatif dan eksekutif d. Tidak membayar pajak kendaraan bermotor. e. Tidak turut serta dalam upaya bela negara 16. Perhatikan tindakan yang sering dilakukan oleh siswa di sekolah berikut ! 1) Datang terlambat tidak tepat waktu 2) Bolos meninggalkan kelas pada jam pelajaran berlangsung 3) Tidak melaksanakan tugas piket harian kelas 4) Tidak mendapatkan pembelajaran yang baik 5) Mendapatkan pujian dari guru dan teman Dari kasus di atas, yang merupakan contoh pelanggaran hak siswa di sekolah ditunjukkan nomor …. a. 1) b. 2) c. 3) d. 4) e. 5) 17. Berikut ini yang merupakan upaya masyarakat untuk mencegah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah … a. Penegakan supremasi hukum dan perlindungan warga negara oleh perangkat penegak hukum b. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara dan dan perangkat kelengkapan negara lain yang diberi kewenangan negara dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. c. Meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam upaya penegakan hukum dengan cara sendiri. e. Membantu aparat hukum dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum 18. Perhatikan pernyataan berikut ! 1) Ketua RT di kampung selalu mengajak warga masyarakat untuk hidup tertib dan saling menghormati dalam hidup bersama masyarakat 2) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang secara aktif bersikap kritis untuk melindungi hak-hak konsumen dari produsen nakal 3) Warga dengan disiplin melaksanakan tugas ronda malam untuk menjaga keamanan dan ketertiban 4) Tono, segera melapor kepada aparat penegak hukum/polisi bilamana terjadi kasus tindakan main hakim sendiri atau ada hal-hal yang mencurigakan 5) Polri selalu bertindak tegas kepada siapa saja yang melakukan tindakan pelanggaran dan mengganggu ketertiban umum 5



Dari pernyataan di atas yang menunjukkan peran pemerintah dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara ditunjukkan nomor …. a. 1) b. 2) c. 3) d. 4) e. 5) 19. Berikut ini merupakan contoh peran aktif siswa dalam upaya pencegahan pelanggaran hak di sekolah … A. Tidak mengganggu siswa yang sedang belajar. B. Mengajak teman-teman untuk tidak mengerjakan PR. C. Berbagi contekan dengan teman saat ulangan atau ujian. D. Bergaul dengan teman secara pilih-pilih. E. Mengambil barang milik teman tanpa ijin yang bersangkutan. 20. Berikut ini yang bukan merupakan contoh peran siswa dalam upaya pencegahan pengingkaran kewajiban di sekolah adalah … a. Mengajak teman-teman untuk belajar dengan baik. b. Mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru. c. Melaksanakan tugas piket dengan baik dan tertib. d. Mengembalikan buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan pinjaman. e. Membantu teman dalam mengerjakan ulangan/ujian. 21. Hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Istilah ini sering muncul ketika masyarakat menilai proses penegakan hukum di Indonesia. Sebagai salah satu contohnya sering masyarakat membandingkan jumlah hukuman yang diterima oleh terpidana pencurian dengan koruptor yang tidak bisa mencerminkan rasa keadilan. Agar bisa memenuhi rasa keadilan seharusnya sanksi hukum bersifat ..... A. Fleksibel mengikuti tingkat kesalahan B. Tegas C. Mengikuti peraturan perundang-undangan D. Positif E. Menjerakan pelaku kejahatan 22. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia masih diterapkan sesuai Pasal 10 KUHP, dan telah banyak narapidana yang menjalankan eksekusi mati. Namun demikian kasus-kasus pelanggaran hukum semakin hari dirasa semakin banyak dengan modus yang semakin beragama. Kondisi semacam ini jika dikaitkan dengan tugas negara sebagaimana amanat Pembukaan UUDNRI 1945 “ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ……” Dari narasi tersebut mencerminkan bahwa penegakan hukum di Indonesia …. A. negara telah maksimal dalam melindungi hak-hak warga negara B. negara harus lebih tegas dalam penegakan hukum bagi kalangan masyarakat C. negara harus memberi sanksi yang seberat-beratnya bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindakan yang melawan hukum D. egara belum secara tegas dan maksimal dalam menegakan supremasi hokum E. penegakan supremasi hukum hanyalah menjadi tanggung jawab pemerintah/Negara 23. Tajudin, sipenjual cobek asal Padalarang, Bandung saat berkeliling menjajakan cobek di kota Tangerang Selatan (24/4) sekitar pukul 22.00 WIB dijalan raya Perum Graha Raya Bintaro , Kota Tangsel. ditangkap oleh Polisi Polres tangsel. Ia pun diproses hukum dengan 6



tuduhan bahwa Tajudin telah melakukan eksploitasi anak dibawah umur, hal ini karena ada 2 orang anak yang bernama Cepi Nurjaman (14), dan Dendi darmawan (13) ikut berjualan cobek bersama Tajudin di sekitar Perum BSD Serpong. Tajudin di dakwa dengan Pasal 2 ayat (1) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 KUHP atau Pasal 88 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP. Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 dengan ancaman 15 tahun dan denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 200 juta. Tajudin pun sempat mendekam di bui selama 9 bulan. Setelah melalui proses persidangan di PN Tangerang, akhirnya Tajudin di vonis bebas oleh hakim PN Tangerang. Dari kasus tersebut, kita dapat mengambil pembelajaran bahwa …. A. Jika kita menjadi penegak hukum, maka kita harus menegakan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum sekalipun terhadap anak di bawah umur dengan memberi sanksi hukum yang seberat-beratnya B. Sebagai warga negara yang sadar hukum, kita ikut mendorong upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan apa yang bisa kita lakukan C. Sebagai warga masyarakat dan subjek hukum, kita mesti cakap dalam melakukan perbuatan hukum D. Bahwa kasus-kasus kejahatan terhadap anak, sebaiknya diberi sanksi yang tegas dan hukuman yang seberat-beratnya E. Sebagai bagian dari masyarakat negara, kita dapat mengambil tindakan hukum bagi siapa saja yang melakukan kejahatan terhadap anak 24. Tujuan Nasional Indonesia dengan mendirikan negara yang merdeka sebagimana rumusan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, anatara lain menyatakan” … melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, peerdamaian yang abadi dan keadilan sosial ….”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka negara harus melaksanakan fungsinya dengan baik, diantaranya adalah penegakan supremasi hukum dan perlindungan warga negara untuk menciptakan keamanan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai warga negara yang baik kita harus mendukung upaya pemerintah dalam penegakan supremasi hukum. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan supremasi hukum yang dilakukan negara adalah … A. Berusaha dengan segala cara untuk menjadi aparat penegak hukum B. Menjunjung tinggi hukum positif negara dengan mengormati dan mentaatinya yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat mayoritas C. Ikut ambil bagian dalam perumusan berbagai aturan hukum negara D. Melaporkan kepada aparat penegak hukum bila mengetahui terjadinya tindakan yang melawan hukum dilingkungan masyarakat E. mengadili dan menghakimi pelaku kejahatan sebelum dilimpahkan ke aparat penegak hukum sebagai bentuk rasa tanggung jawab sebagai warga negara 25. Perlindungan hukum oleh negara kepada warga negaranya dilakukan untuk menjamin hakhak dasar warganegara dari berbagai tindak pelanggaran, dan bagi siapa saja yang melanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai suatu perlindungan hukum bila …. a. adanya perangkat penegak hukum b. adanya lembaga negara yang diberikan kewenangan membuat peraturan hukum c. peradilan yang bebas tidak memihak 7



d. jaminan kepastian hukum e. hukum tidak lagi tajam ke bawah tumpul ke atas 26. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan atas dasar kekuasaan. Karena itu semua tindakan harus dibenarkan oleh hukum, dan tidak seorangpun boleh melakukan tindakan yang melawan hukum. Untuk itu hukum harus ditegakan seadil-adilnya sehingga tercipta supremasi hukum. Berikut adalah dampak dari lemahnya perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat …. a. semakin banyak dan maraknya kasus pelanggaran hukum b. hilangnya kewibawaan perangkat penegak hukum dan pemerintah c. tindakan penegakan hukum yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum d. tidak terciptanya peradilan hukum yang bebas dan tidak memihak e. hukum bisa diperjual belikan 27. Polri adalah salah satu perangkat penegak hukum di Indonesia. Dalam penegakan dan perlindungan hukum Polri memiliki peran dan wewenang … a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri b. memeriksa dan mengadili semua kasus pelanggaran hukum c. melaksanakan penuntutan terhadap terdakwa dalam pemeriksaan di depan hakim d. melaksanakan putusan tetap hakim atau eksekusi putusan e. pencegahan penyalahgunaan dan /atau penodaan agama 28. Berdasarkan UU NRI Nomor 16 tahun 2004, Kejaksanaan Republik Indonesia memiliki peran …. a. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara (TKP) untuk kepentingan penyelidikan c. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap d. mengadakan penghentian penyidikan e. memberikan bantuan hukum bagi para terdakwa 29. Menurut ketentuan UU NRI Nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Berikut merupakan hakim yang tidak berada di bawah Mahkamah Agung, adalah …. a. Hakim pada Peradilan umum ( hakim Pengadilan Negeri dan pengadilan Tinggi) b. Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara c. Hakim pada Peradilan Agama d. Hakim pada Peradilan Militer e. Hakim Konstitusi 30. Berdasarkan UU NRI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Paradilan Militer, dan PTUN, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan khusus yang menagani perkara sengketa hasil pemilu adalah …. a. Mahkamah Agung b. Mahkamah Konstitusi c. Peradilan Umum 8



d. Peradilan Agama e. Peradilan Militer 31. Hakim adalah adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim diberi kekuasaan yang merdeka oleh undang-undang untuk menyelenggarakan peradilan secara bebas dan merdeka, ini artinya …. a. hakim dapat memeriksa, mengadili dan memutus semua perkara yang diajukan kepengadilan sesuai selera hakim sendiri b. hakim dalam memutus perkara hanya tunduk pada peraturan perundangan dan keyakinan hakim tanpa bisa dipengaruhi oleh siapapun dan kekuasaan apapun demi tegaknya keadilan c. hakim dapat mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti yang ada bila tidak sesuai dengan keyajinan hakim dalam memutus perkara d. hakim dalam memeriksa dan memutus perkara hanya tunduk pada naskah legal formal perundang-undangan tanpa harus memperhatikan aspek-aspek lain diluar hukum e. putusan hakim harus mencerminkan keadilan yang diterima oleh pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat luas 32. Keberadaan Advokat dalam system peradilan hukum nasional diatur dalam UUNRI Nomor 18 tahun 2003, berdasarkan UU tersebut setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi advokat. Berikut yang bukan persyaratan untuk menjadi Advokat adalah … a. Warga negara RI. b. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. c. Menguasai berbagai ilmu hukum. d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. e. Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. 33. Perhatikan pernyataan berikut ! 1) Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam siding pengadilan maupun di luar siding dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan 2) Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan 3) Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam siding pengadilan 4) Advokat dapat dituntut secara perdata maupun pidana jika tidak menunjukkan itikad baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan 5) Advokat dapat menggunakan segala cara dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien di pengadilan Dari pernyataan di atas, pernyataan yang tepat terkait hak Advokat berdasarkan peraturan perundangan (UUNRI) Nomor 18 tahun 2003, ditunjukkan nomor …. a. 1), 2), dan 3) b. 2), 3), dan 4) c. 1), 3), dan 5) d. 3), 4), dan 5) 9



e. 1), 3), dan 4) 34. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi. Tugas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia antara lain …. a. menjadikan KPK menjadi lembaga anti rasuah yang benar-benar adikuasa, disegani, dan ditakuti b. membantu pemerintah dalam penegakan hukum terkait dengan semua perkara korupsi yang melibatkan pejabat negara c. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi d. melakukan penyadapan terhadap semua informasi dan komunikasi pejabat negara e. memeriksa penggunaan keuangan negara 35. Dalam melaksanakan tugasnya KPK memiliki wewenang untuk …. a. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi b. Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi c. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidan korupsi d. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi e. Mengoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutatn tindak pidana korupsi 36. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berpedoman pada asas akuntabilitas, yakni …. a. berlandaskan pada auran hukum yang berlaku b. membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan kinerja KPK c. setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang kedaulatan tertinggi negara d. mengedepankan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif e. mengedepankan keseimbangan dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajibannya 37. Pelanggaran hukum tidak hanya terjadi dilingkungan masyarakat, bangsa dan negara, tetapi juga sering terjadi di lingkungan keluarga, berikut adalah perilaku yang melawan hukum yang terjadi di lingkungan keluarga … a. Tindakan kekerasan oleh anggota keluarga (KDRT). b. Perceraian pernikahan ayah dan ibu. c. Kemiskinan yang dialami anggota keluarga d. Tindakan kakak yang selalu membantu pekerjaan tugas adik. e. Mengabaikan tugas yang dibebankan kepada anggota keluarga. 38. Salah satu unsur norma hukum adalah adanya sanksi yang tegas dan nyata bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan pasal 10 KUHP yang termasuk sanksi hukuman pokok adalah …. a. Hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda b. Hukuman kurungan, penjara, denda, dan Pencabutan hak-hak tertentu c. Perampasan barang-barang tertentu, kurungan, penjara sementara waktu dan penjara seumur hidup d. Hukuman mati, penjara, pencabutan hak tertentu, dan denda e. Hukuman mati, penjara, dan denda 39. Perhatikan pernyataan berikut ! 10



1) 2) 3) 4) 5)



Disenangi oleh masyarakat pada umumnya Mencintai keselarasan dan kedamaian Mencerminkan sikap sadar hukum Egois dan intoleran Reaktif dan anarkis dalam menyikapi sesuatu



Dari pernyataan di atas, yang menunjukkan ciri orang yang berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ditunjukkan nomor …. a. 1), 3), 4) dan 5) b. 1), 2), 3), dan 4) c. 2), 3), 4), dan 5) d. 2), 3), dan 5) e. 1), 2), dan 3) 40. Perlindungan dan penegakan hukum merupakan sesuatu yang sangat penting bagi tegaknya supremasi hukum, perlindungan dan penegakan hukum tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah dan perangkat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat. Wujud partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum dapat diwujudkan dengan …. a. Perilaku taat asas dan taat hukum b. Perilaku intoleran terhadap perbedaan c. Main hakim sendiri terhadap pelaku pelanggar hukum d. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan e. Mengeksekusi sipelanggar hukum sesuai kehendak masyarakat B. URAIAN 1. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan tingginya angka putus sekolah sehinga menjadi kendala program wajib belajar 12 tahun. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini diantaranya dengan memberikan BOS ,Beasiswa,sekolah gratis dan sebagainya. Menurut anda apakah upaya pemerintah itu sudah menunjukan keberhasilan, jika iya atau tidak kemukakan indikator nya berdasarkan argumentasi yang kuat ! 2. Sekalipun instrumen hukum di Iindonesia sudah dianggap cukup memadai, demikian halnya dengan sanksi hukum sudah cukup tegas, tetapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih sangat tinggi. Hal yang mempengaruhi tingginya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di antaranya adalah faktor sikap egois, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara , sikap tidak toleran, ketidaktegasan aparat hukum, ekonomi, dan lain lain. mengapa faktor ekonomi menjadi faktor tingginya Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ! 3. Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita mencerminkan sosok perilaku yang beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Berikan contoh bentuk partisapasi masyarakat dalam upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara !



11



4. Perlindungan dan penegakan hukum warga negara di Indonesia dirasakan masih lemah, sehingga ada ungkapan penegakan hukum tajam kebawah tumpul keatas, bagaimana menurut pendapat anda ! 5. Apa akibat yang akan terjadi bagi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bila perlindungan dan penegakan hukum bagi warga negara yang dilakukan oleh perangkat penegak hukum masih lemah !



12