Soal Penata Pertanahan [PDF]

Citation preview

TATA NASKAH KEMENTERIAN ATR/BPN 1. Petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut penyelesaian mengenai..........  Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut penyelesaian surat/tanggapan terhadap surat masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisi, tidak pada naskah asli ………… 2. Maksud dari perturan tata naskah dinas sebagai.....  Pedoman dan keseragaman pengelolaan tata naskah dinas di setiap unit kerja di lingkungan Kementerian.. 3. Pengertian dari formulir adalah...........  Bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah untuk mencatat berbagai data dan informasi..... 4. Alat komunikasi kedinasan.....  Naskah dinas 5. Naskah dinas yang memuat pemberitahuan yang ditujukan kepada semua pejabat....  Pengumuman 6. Naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang poelaksanaan suatu kegiatan  Laporan 7. Naskah dinas berisi kesepakatan bersama tentang obyek yang mengikat antar kedua belah pihak....  Surat perjanjian 8. Naskah dinas yang isinya mengenai masalah atau kegiatan tertentu....  Pemberitahuan 9. Naskah dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan ....  Berita acara 10. Surat yang berisi informasi Dari pejabat mengenai….  Surat keterangan 11. Naskah dinas yang berisi pemberian wewenang,,,  Surat kuasa 12. Naskah dinas intern dilingkungan unit kerja .............  Nota dinas 13. Jenis dan format naskah dinas terbagi menjadi tiga yaitu...







Naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus 14. Naskah dinas yang digunakan untuk mengantar...  Surat pengantar 15. Pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan....  Naskah dinas



Materi Nilai-Nilai Kementerian ATR/BPN 1. Berikut adalah tujuan khusus dari performance management, kecuali : a. Peningkatan orientasi kerja kepada karyawan b. Pengembangan interaksi yang terbuka dan konstruktif antara atasan dan bawahan c. Peningkatan kinerja secara berkelanjutan d. Peningkatan motivasi dan komitmen kerja pegawai e. Persiapan kerangka kerja untuk



a. b. c. d. e.



Faktor pegawai Faktor organisasi Faktor Sarana pelayanan Faktor Aturan Faktor Kesadaran



6. Dalam bekerja berupaya memberikan layanan berstandar dunia…. Terkandung dalam nilai : a. Terpercaya b. Profesional dan terpercaya c. Profesional d. Melayani e. Semua jawaban benar 7. Salah satu kaidah perilaku utama nilai profesionalisme adalah Bekerjasama, bekerja cerdas, tuntas dan memberikan nilai tambah



kesepakatan sasaran kerja 2. Nilai-Nilai Kementerian ATR/BPN ditetapkan dalam : Kepmen ATR BPN No. 115/SKOT.02/5/2020 3. Dalam bekerja, berpikir, berkata, berperilaku



8. Keuntungan yang bisa didapat bila melakukan kerja cerdas antara lain : lebih menghemat waktu 9. Dalam mewujudkan pelayan prima dapat dilakukan reformasi birokrasi…. Pilar organisasi, pilar proses bisnis, pilar SDM



dan bertindak dengan cara terbaik dan benar, terkandung dalam nilai : a. b. c. d. e.



Melayani Melayani dan profesional Semua jawaban benar Terpercaya Profesional



4. Ciri-ciri perilaku utama mengembangkan diri untuk kompetensi dan pendidikan : a. Pegawai memiliki sifat jujur dan transparansi b. Pegawai sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan c. Pegawai terlihat rajin mengupdate wawasan melalui bacaan artikel, jurnal, atau menonton berita d. Pegawai menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang diberikan e. Pegawai mampu memberikan pemikiran atau solusi yang out of the box 5. Faktor pendukung agar layanan publik berjalan dengan baik menurut MUNIR, kecuali :



10. Saat melayani pelanggan (dalam hal ini masyarakat) pegawai dituntut untuk : a. Sopan santun b. Peduli terhadap lingkungan pelayanan c. Cermat dan Teliti d. Ramah e. Semua benar 11. Salah satu kaidah perilaku utama nilai terpercaya : Bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat serta tidak melakukan… 12. Dalam bekerja mengutamakan tanggung jawab… terkandung dalam nilai : Profesional 13. Aktualisasi nilai-nilai organisasi diartikan sebagai : a. Transinternalisasi nilai b. Penerapan nilai c. Transformasi nilai d. Transaksi nilai e. Semua benar



14. Nilai-nilai Kemeterian ATR BPN berfunsi sebagai dasar : Melayani, profesional, terpercaya 15. Perilaku utama bekerja secara tuntas… Pegawai mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan … 16. Manajemen kinerja memiliki 2 tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang termasuk tujuan umum : Tujuan administratif 17. Salah satu nilai profesional dapat ditunjukkan dengan perilaku : Bekerjasama 18. Berikut yang bukan merupakan tanda seseorang bisa dipercaya, yaitu : Memperlihatkan arogansi



REFORMASI BIROKRASI 1. Tingkat satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang tertentu menurut kedudukannya....... dengan  Hirarki 2. Instruksi presiden No.12 Tahun 2016 tentang gerakan nasional revolusi mental meliputi gerakan revolusi program berikut kecuali....  Gerakan indonesia baru 3. Grand desain reformasi birokrasi bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selama kurun waktu......... birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan sebagaimana berikut kecuali  Produktif 4. Dampak dari pengalaman kemudahan, kecepatan, dan transparansi yang dirasakan masyarakat kepada ATR/BPN adalah  Kepercayaan yang meningkat 5. Berikut ini yang bukan merupakan indikator kinerja utama uji coba telework di australia......  Stabilitas organisasi 6. Soorang atasan bagaikan seorang raja yang wajib dipatuhi dan dihormati diperlakukan spesial tidak ada kontrol secara....... adalah ciri dari dimensi patolohgi yg disebut dengan  Senioritas, otoriter dan mutalk 7. Berikut ini adalah visi reformasi birokrasi adalah  Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka... 8. Contoh penerapan terhadap lingkungan pelayanan adalah  Memberikan sistem mesin antrian 9. Bentuk operasionlasasi gran design reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 tahun sekali........ dituangkan dalam  roadmap reformasi birokrasi 10. Contoh penerapan profesional adalah  Tidak memberikan username 11. Model birokrasi yang memiliki kemiripan dengan pola organisasi industri adalah  weberian 12. Beberapa bukan permasalahan utama yang berkaitan dengan birokrasi yaitu



 SDM non ASN 13. Dibawah ini yng termasuk contoh penerapan kejelasan biaya adalah  Mengembangkan aplikasi sentuh tanahku...... harga layanan 14. Peningkatan kemampuan dan kompetensi ASN agar dpt bersaing...  Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jabatan yg diduduki 15. Kekuasaan pengelolaan dan pengendalian pemerintahan berada dlm genggaman satu orang......  patronasi 16. Undang-undang ASN dari pendekatan ......  Merit career system 17. Visi kemterian ATR/BPN tahun 2020-2025 adalah  Terwujudnya pengelolaan ruang yang berstandar dunia…………. 18. Pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian ATR/BPN..... kecuali  Penataraan Peraturan Daerah 19. Pasca Tahun 1998 banyak perubahan yg sangat signifikan.....  Berubahnya struktur pemerintahan dari sendtralisasi menjadi desentralisasi 20. Salah satu gejala patologi birokrasi dimana perturan hyang menggurita..........  orwellian 21. Berikut ini yang bukan merupakan tuntuttan munculnya reformasi birokrasi  Praktek patrimonalisme pada birokrasi disegala bidang 22. Birokrasi 4.0 memiliki beberapa indikator salah satunya kecuali......  Buaya Layanan 23. Reformasi birokrasi adalah  Upaya untuk melakukan perubahan besar dalam paradigma... perilaku ASn 24. Model patronase kemudian ditinggalakn banyak negara dan pemerintahan pasca era.......  Refolusi industri 25. Dibawah ini yang bukan kriteria smart asn yg perlu dibangun adalah.....  ASN yng mampu melakukan politik organisasi



ZONA INTEGRITAS 1. Bukan merupakan prinsip dalam penataan tatalaksana adalah  INPUT 2. Dasar hukum penyelenggaraan pembangunan ZI adalah  PERMENPAN RB 10 2019 3. Penyusunan standar pelayanan tertuang dalam dasar hukum  PERMENPAN RB NO 15 2014 4. Pengertian dari prinsip urutan dalam prinsip penataan tatalaksana  Suatu tatalaksana harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang 5. Pernyataan kinerja/kesepakatan kerja/perjanjian kerja antara atasan dan bawahan dimiliki merupakan definisi dari  Penetapan Kinerja 6. Proses yg dilakukan secara logic, teratur, dan berkesinambungan untuk  Analis kebutuhan pegawai 7. Pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang diberikan  Pelayanan Prima 8. Berikut ini merupakan indikator standar pelayanan pada penerapan peningkatan  Unit kerja telah melaksanakan pelatihan pelayanan bagi pegawai 9. Besaran bobot untuk komponen penataan tatalaksana pada rincian bobot penilaian unit kerja pada 2019 sebesar  7% 10. Pengertian dari prinsip perbaikan berkelanjutan dalam prinsip SOP yaitu  SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yg … 11. Check and balance pada area penguatan pengawasan dari sisi internal kecuali  Penerapan sistem pengendalian internal 12. Definisi dari pelaporan kinerja adalah  Proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai … 13. Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah…



 SAKIP 14. Berikut ini termasuk dalam salah satu hal yg harus diperhatikan oleh PPI…  Inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan oleh unit kerja 15. Berikut ini bukan termasuk 6 area perubahan yang difokuskan dalam perencanaan pembangunan ZI adalah  Penataan Administrasi 16. Proses pencatatan atau registrasi penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan …  Pengelolaan kinerja 17. Berikut ini yang bukan termasuk 4 fokus area yg hatus dibangun dalam …  Adanya monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 18. 1Suatu pelayanan dilakukan berkualitas jika memenuhi indikator  3 indikator pelayanan 19. Yg dimaksud prinsip definitif dalam prinsip tata laksana  Suatu tatalaksana hatus memilik batasan masukan serta keluaran yang jelas 20. Prinisp perbaikan berkelanjutan dalam prinsip2 menyusun SOP yaitu ………  SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan … 21. Yang merupakah dasar hukum Pembangunan Zona Integritas adalah  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 22. Yang merupakan komponen pengungkit dalam pembangunan zona integritas, yaitu ...  Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 23. Pengertian dari Zona Integritas adalah  Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal



24.



25.



26.



27.



28.



pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik Unsur yang dapat dijadikan saksi Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas untuk Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pertanahan kecuali….  Ormas Pencanangan Zona Integritas di instansi daerah merupakan kegiatan yang menunjukkan keseriusan dan kemauan dari Unit Kerja untuk melakukan perubahan pada jajarannya menuju WBK/WBBM, sebagai titik awal dimulainya pembangunan Zona integritas hingga tercapainya WBK/WBBM, meliputi kegiatan……  Eksternal dan internal Serangkaian proses analisis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, merupakan definisi dari  Penataan Tatalaksana Yang bukan termasuk indikator dalam Manajemen Tata laksana sesuai Peraturan Menteri PAN RB no. 10 Tahun 2019 adalah  Pelayanan Masyarakat Perbaikan/penataan ulang tatalaksana perlu dilakukan ketika terjadi kondisi berikut ini, kecuali ...  Perbaikan peta proses bisnis



DASAR-DASAR PENGETAHUAN TATA RUANG 1. Pembagian lingkungan kota ke dalam zona2 dan menetapkan pengendalian  ZONING 2. Wasmaltrik diatur pada permen ATR no 3 tahun 2017 pasal  28 dan 29 3. Yang bukan bagian dari penyudikan dalam wasmalitrik adalah  Penyelesaian Kasus 4. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruangv dilakukan melalui koordinasi dalam satu  Wilayah adminitrasi, koordinasi antar daerah, dan koordinasi antra tingkat pemerintahan 5. Tahapan kelima dalam pendampingan pelaksananaan penertiban pemanfaatan ruang di daerah adalah  Penyusunan kajian teknis dan kajian hukum 6. Ketentuan yg mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan dan prosedur …  Zoning Regulation 7. Pembinaan penataan ruang diselenggarakan untuk  Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang 8. Berdasarkan sistem penataan ruang dibagi menjadi dua yaitu  Sistem wilayah dan internal perkotaan 9. Pemanfaatan ruang jangka panjang terdiri dari  20 tahun 10. Kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik  Zona 11. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui  Perencanaan program pemanfaatan ruang 12. Yang bukan bagian dari bentuk pembinaan penataan ruang adalah  Pendidikan dan Penilaian 13. Yang termasuk muatan RDTR adalah  Tujuan Penataan Bagian Wilayah Perkotaan 14. Pendampingan pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang didaerah



 9 tahapan 15. Tahapan ketika dalam pendampingan pelaksanaan penertiban  Pengumpulan dan pendalaman materi data dan informasi 16. Yang merupakan idikator dalam penentuak suatu kawasan erkotaan adalah  Memiliki kepadatan penduduk minimal 50 jiwa/hektar 17. Berikut ini yg merupakan dasar hukum penyelenggaran penataan ruang adalah  Uu 26 tahun 2007



DASAR DASAR PENGETAHUAN PERTANAHAN 1. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa...  Sporadik 2. Berapa jangka waktu hak milik  Tidak terbatas 3. Peta yang memuat titik dasar teknik dan unsur geografis...  Peta dasar pendaftaran 4. Dalam istilah perpetaan terdapat dua jenis kategori peta yaitu  Peta dasar dan peta tematik 5. Pengikisan lapisan permukaan tanah oleh kekuatan....  Erosi 6. Peta tematik pertanahan adalah  Peta yang dibuat untuk menampilkan tema2 tertentu yang berkitan dengan aspek pertanahan 7. Pengukuran bidang tanah dilaksanakan untuk menentukan atau letak geografis...  Pengamatan satelit 8. Hak guna bangunan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama  30 tahun 9. Pendaftaran tanah sistematis lengkap dituangkan dalam  Permen atr/bpn 5 tahun 2018 10. Keadaan air permukaan tanah yang menunjukan lama dan seringnnya tanah dalam kondisi....  Darinase 11. Dibawah ini yang merupakan isu-isu pokok pulau2 kecil  Penguasaan pulau oleh perseorangan/ privat 12. Daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan didarat...  Wilayah pesisir 13. Kementyerian atr/bpn telah mengembangkan perangkat lunak CAD untuk memenuhi kebutuhan standarisasi data informasi pertanahan tata ruang dan LP2P  GEOKKP 14. Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak.....



 Pengadaan tanah 15. Permohonan Hak milik HGB dan hak Pakai diajukan melalui  Kepala kantor pertanahan kabupaten/kota 16. Kegiatan pendaftaran pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran .....  Pendaftaran tanah sistematis lengkap 17. Perubahan hak atas tanah lama yang sudah ada pada saat berlakunya UUPA  Konversi 18. Orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen ....  Penilai pertanahan 19. Kebijakan penataan kembali penguasaan pemilikan penggunaan ./...  Konsolidasi tanah 20. Yang dimaksud dengan pulau kecil menurut UU 27 tahun 2007  Pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000km2 beserta kesatuan ekosistemnhya 21. Serangkaian proses menilai suatu bidang tanah dan aset pertanahan dalam rangka...  Penilai tanah



KEBIJAKAN TEKNIS PERTANAHAN 1. Beikut merupakan bukan implikasi atau penyebab memunculnya masalah baru terhadap tekanan ruang  Sengketa ruang 2. Permasalahan pertanahan yang tidak memiliki nuansa sosial politik yang begitu luas....  Sengketa pertanahan 3. Perbedaan persepsi, pendapat, kepentingan, dan nilai antara kedua pihak atau lebih mengenai status tanah, staus penguasaan, keputusan mengenai kpemilikan atas tanah tertentu...  Sengketa dan konflik 4. Suatu konflik dan sengketa yang sudah masuk ke pengadilan...  Perkara 5. Kasus atau permasalahan pertanahan yang bukan dalam kelompok tipologi permasalahan...  Tanah terlantas 6. Kebijakan pertanahan diindonesia diatur dan diformulasikan dalam  UUPA 5/1960 7. Masalah sengketa atau bidang pertanahan yang diselesaikan dengan melibatkan bantuan pihak ketiga atau mediator.....  Mediasi 8. Permasalaj pertanahan yang memiliki nuansa atau aspek sosial politik yang luas...  Konflik pertanahan 9. Masyarakat dapat mengerti dan memahami maksud2 yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yaitu  Penyamaan persepsi masyarakat 10. Kasus pertanahan yang merupakan bukan termasuk kedalam kasus pertanahan berdasarkan sektor  Pesisir 11. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan atau peraturan melalui perantara secara tidak langsung  Media cetak



TENURIAL PERTANAHAN 1. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka  Redistribusi Tanah 2. Tindakan administrasi kakan/pekabat yang ditunjuk untuk status quo terhadap perbuatan hukum ats tanah tersebut  Pencacatan blokir 3. Tanah persekutuan yang berada di wilayah hukum adat yang  Tanah ulayat kesatuan msyrkt hukum adat 4. Suatu kegiatan pelatihan bagi para pelaksanan kegiatan penangan akses reforma agraria  Bimbingan Teknis 5. PPAT yang berhenti atas permintaan sendiri dengan maksud pundah daerah  3 tahun 6. Penyesuaian data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran, dafta tanah, daftar nama, surat ukur  Pemeliharaan data pendaftaran tanah 7. Objek pendaftaran tanah yg bukan menurut pasal 9 ayat 1 PP…  Tanah Terlantar 8. Mengadakan hubungan hukum sebagai suatu surat yg dibuat oleh salah satu pihak  Nota kesepahaman 9. Dalam penanganan akses reforma agraria terdapat 4 rujukan  Pemberdayaan tanah masyarakat berbasis ekonomi 10. Berikut merupakan materi yang digunakan dalam ujian PPAT  Penatagunaan Tanah 11. Penyediaan informasi nilai tanah sebagai kebutuhan dan rujukan  Informasi nilai dan pajak yg lebih transparan dan adil



PENGEMBANGAN PERTANAHAN 1. Hasil dari penyusunan desain konsolidasi tanah dituangkan dalam peta skala  1:5000 2. Data atribut yg diekstrak dalam NIB mekanisme termasuk dalam penyiapan basis data  Bidang Tanah 3. Kegiatna penerapan desain konsolidasi tanah ke lapangan dibuktikan dengan  Form KT 219 4. Konsolidasi tanah dapat diselenggarakan apabila  60% peserta KT 5. Menurut permen atr bpn no 12 tahun 2009 …  `Perencanana Konsolidasi Tanah 6. Penilai Pertanahan merupkan mitra kerja kementerian atr bpn berdasrakan  Permen ATR BPN no 4 tahun 2020 7. Keputusan penegasan tanah objek konsolidasi tanah  Pernyataan persetujuan penataan bidang tanah yang … 8. Unsur2 internal yg dapat diunggulkan oleh lokasi tersebut seperti  Kekuatan 9. Tahapan pelaksanaan konsolidasi tanah untuk kepentignan tertmtu pada dasarnya  Pengukuran Keliling 10. Memaksimalkan peran masing2 pemangku kepentingan  Pemetaan stakeholder 11. Kegiatan rekapitulasi kueisoner pada tahap peninjauan lapang yang  Pengolahan data tekstual



SOAL CAMPURAN 29. Manfaat Konsolidasi tanah bagi masyarakat adalah….  Jaminan Kepastian Hukum atas kepemilikan tanah dengan bukti sertipikat tanah 30. Pengolahan data pertimbangan teknis pertanahan dilakukan bukan terhadap……  Subjek 31. Berikut ini tujuan yang tepat dari kegiatan penyusunan basis data penilaian bidang tanah adalah ……..  Menyiapkan data terkait jaringan jalan