Soal Ujian KUP A [PDF]

Citation preview

Program Brevet AB Tax Center- STEI



UJIAN Mata Kuliah: KUP A Hari/Tanggal : Minggu/06 September 2020 s.d Sabtu 12 September 2020 Intruktur: Sultoni, SE, MSE, MIDEC Petunjuk: 1. Jawablah dengan ringkas dan jelas. 2. Gunakan asumsi apabila diperlukan.



BENAR/SALAH (Bobot 1 poin untuk tiap-tiap nomor) Tulislah B, jika pernyataaan di bawah ini Benar. Tulislah S, jika pernyataan di bawah ini Salah. Tulislah alasan yang menjadi dasar jawaban Saudara. (Tanpa disertai alasan, jawaban Saudara tidak akan dinilai) No 1



2. 3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



Pernyataan Pemindahan otoritas pemungut PBB dari pemerintah pusat ke pemerinah daerah, salah satunya karena mempertimbangkan aspek convenience, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima Fase sengketa adalah ketika WP mengajukan banding kepada Pengadilan pajak atas ketetapan pajak yang juga diterbitkan oleh DJP Tayo dan Lani mendirikan sebuah perusahaan berbentuk CV Untung yang bergerak dalam bidang perdagangan besar. Akte pendirian dibuat di hadapan Notaris per tanggal 1 Agustus 2018. Namun kegiatan perdagangan atas nama CV sudah berjalan sejak 1 Januari 2018. Sehubungan dengan hal tersebut CV Untung wajib didaftarkan paling lama 1 September 2018 Mustopa memiliki KTP Pacitan. Ia bekerja di Tanjung Priok dan didaftarkan NPWP secara massal oleh kantor di mana ia bekerja ke KPP Tanjung Priok. Atas kasus ini, NPWP Mustopa akan diterbitkan oleh KPP Tanjung Priok Surip adalah pegawai swasta di Jakarta. Ia memperoleh beasiswa S3 dari pemerintah Australia. Surip mulai program S3 di salah satu universitas di Australia sejak 1 Januari 2016 dan akan berakhir 4 tahun ke depan, dan Surip akan kembali lagi ke Jakarta pada bulan Januari 2020. Atas kondisi ini, Surip tidak diwajibkan melaporkan SPT Tahunan 2018 PT Sumringah membetulkan SPT Tahunan Badan 2015 yang semula Nihil, menjadi lebih bayar. SPT ini disampaikan pada 30 April 2019 bersamaan dengan SPT Tahunan Badan 2018. Maka kedua SPT yang disampaikan oleh PT Sumringah ini akan diterima oleh KPP karena belum melewati batas akhir penyampaian SPT. PT Muntang membayar SPT Tahunan 2018 dengan kurang bayar sebesar Rp 50 juta pada tanggal 15 Mei 2019. Pada tanggal ini, PT Muntang juga membayar PPh Pasal 23 sebesar Rp 1 juta. Lalu pada tanggal 31 Mei 2019 PT Muntang membayar PPN masa April 2019 sebesar Rp 5 juta dan membayar PPh pasal 25 sebesar Rp 2 juta. Maka, total sanksi keterlambatan pembayaran pajak yang dikenakan pada PT Muntang adalah sebesar Rp 1.100.000,Warsini adalah pedagang besar tekstil. Pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan 2017 adalah sebesar Rp 50 juta. Karena kesulitan keuangan, Warsini mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran sebanyak 10 kali pembayaran selama 10 bulan. Atas permohonan ini Warsini tidak perlu memberikan jaminan apapun. Dindin adalah pedagang besar tekstil di Tanah Abang. Sedangkan CV Mekar Jaya adalah pedagang eceran elektronik di Glodok. Omset kedua WP ini tidak lebih dari Rp 4.8 Milyar. Maka, baik Dindin maupun CV Mekar Jaya tidak wajib pembukuan, dan dapat menghitung pajak terutang dengan menggunakan norma saja. PT Mandiri menerima SKPKB PPh Badan tahun 2016. SKPKB tersebut merupakan hasil pemeriksaan oleh KPP yang dilakukan karena PT Mandiri tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan meskipun KPP telah menegurnya secara tertulis. Maka pada SKPKB tersebut, PT Mandiri akan dikenakan denda kenaikan sebesar 100%



PILIHAN BERGANDA (Bobot 2 poin untuk tiap-tiap nomor) 1.



Pernyataan dibawah ini adalah benar; a. Sistem pengenaan pajak di Indonesia adalah self assessment, namun penghasilan yang dikenakan adalah yang berasal sari Indonesia saja; b. Indonesia menganut official assessment, dan pengenaan secara territorial; c. Azas sumber adalah azas yang digunakan untuk menentukan hak pemajakan, sehingga yang dipajaki adalah penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja; d. Setiap pemegang passport Indonesia belum tentu akan dipajaki dimanapun dia berada. 1



2.



Menurut golongannya, Pajak penghasilan adalah termasuk pajak? a. Pajak Langsung; b. Pajak Tidak Langsung; c. Pajak Subjektif; d. Pajak Akhir tahun.



3.



Agus dan Aulia bekerja sebagai karyawan pada PT Cinta Bersemi. Karena sering bertemu mereka jatuh cinta dan menikah dan tidak melakukan perjanjian pisah harta. Berikut pernyataan yang paling tepat terkait NPWP mereka. a. Agus dan Aulia wajib memiliki NPWP sendiri-sendiri karena satuan unit pengenaan pajaknya adalah personal b. Agus dan Aulia wajib memiliki satu NPWP atas nama suami karena satuan unit pengenaannya adalah keluarga c. Aulia dapat memilih untuk memiliki NPWP meski kewajiban berNPWP hanya ada pada Suami d. Tidak ada jawaban yang benar



4.



Lanjutan soal nomor 4, mereka kemudian memiliki anak angkat berusia 19 tahun yang berprofesi sebagai pemain FTV dengan penghasilan per bulan mencapai Rp 50 juta. Berikut pernyataan yang paling tepat terkait NPWP anak tersebut. a. Anak mereka tidak wajib memiliki NPWP karena satuan unit pengenaannya adalah keluarga b. Anak mereka wajib memiliki NPWP karena memiliki penghasilan di atas PTKP c. Anak mereka wajib memiliki NPWP apabila memiliki penghasilan di atas PTKP dan berusia lebih dari 18 tahun d. Tidak ada jawaban yang benar



5.



Berikut pernyataan yang paling tepat untuk penghapusan NPWP/Pencabutan Pengukuhan PKP a. Dijawab oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 6 bulan untuk penghapusan NPWP Badan b. Dijawab oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 6 bulan untuk penghapusan NPWP Orang Pribadi c. Dijawab oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 12 bulan untuk pencabutan pengukuhan PKP badan d. Dijawab oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 12 bulan untuk penghapusan NPWP Orang Pribadi



6.



Wajib Pajak yang tidak mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PajakPenghasilan (PPh) Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh adalah: a. Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan hanya berasal dari 1 pemberi kerja; b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas; c. Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh oleh Direktur Jenderal Pajak; d. Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah PenghasilanTidak Kena Pajak (PTKP).



7.



Wajib Pajak harus melunasi Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan (SK Pembetulan), Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan), Putusan Banding yang menyebabkan jumlah yang harus dibayar bertambah: a. Dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengiriman kepada Wajib Pajak; b. Dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan; c. Dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak; d. Dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterbitkan.



8.



Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB berdasarkan hasil pemeriksaan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan: a. Untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnyaMasa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannyaSKPKB; b. Untuk selama-lamanya 12 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnyaMasa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannyaSKPKB; c. Untuk selama-lamanya 48 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnyaMasa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannyaSKPKB; d. Tidak dibatasi jangka waklunya, dihitung sejak saat terutangnya pajakatau berakhirnya MasaPajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.



9.



PT Puspa Jaya pada hendak membayar PPh Pasal 21 masa Agustus 2018. Saat melihat kalender, tanggal jatuh temponya yaitu tanggal 10 September 2018 ternyata jatuh pada hari Sabtu. Maka apa yang dapat dilakukan oleh PT Puspa Jaya? a. Harus menyetor pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 10 September 2018 b. Harus menyetor sebelum tanggal 10 September 2018 c. Dapat menyetor pada tanggal 12 September 2018 d. Dapat menyetor paling lambat tanggal 30 September 2018 2



10. Direktur Jenderal Pajak menetapkan bahwa Wajib Pajak A harus membayar angsuran pajak (PPh Pasal 25) untuk tahun berjalan tahun 2010 untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp5.000.000,00. Namun demikian, Wajib Pajak tersebut dalam bulan Juni, Juli dan Agustus 2010 tiap bulannya hanya membayar Rp3.000.000,00. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak (Kepala KPP) dapat menagih kekurangan tersebut dengan: a. STP; b. SKPKB; c. SKPKB untuk pokok pajaknya, dan dengan STP untuk sanksi administrasinya; d. Melakukan pemeriksaan untuk selanjutnya diterbitkan SKPKB. 11. Penghapusan NPWP dapat dilakukan apabila, kecuali: a. Wanita yang telah berstatus menikah yang tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; b. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi; c. Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Wanita yang telah berstatus menikah dengan Penghasilan Diatas PTKP dan melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.



12. Sebelum berlakunya tanda tangan elektronik (sertifikat digital), Wajib Pajak dapat menggunakan tanda tangan stempel untuk menandatangani dokumen-dokumen dibawah ini, kecuali: a. SPT Masa PPh Pasal 21 b. SPT Tahunan PPh c. Bukti Potong PPh Pasal 21 d. Faktur Pajak. 13. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika wajib menyampaikan SPT: a. Dalam Bahasa Indonesia dan mata uang dolar Amerika; b. Dalam Bahasa Inggris dan mata uang rupiah; c. Dalam Bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika; d. Dalam Bahasa Indonesia dan mata uang rupiah. 14. Wajib Pajak dapat memperpanjang batas waktu penyampaian SPT Tahunan Tahun 2010: a. Paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada DirekturJenderal Pajak; b. Paling lama 4 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada DirekturJenderal Pajak; c. Paling lama 2 bulan dengan cara mengajukan permohonan kepada Direktur JenderalPajak; d. Paling lama 3 bulan dengan cara mengajukan permohonan kepada Direktur JenderalP a j ak . 15. Wajib Pajak Nurotin menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2017 pada tanggal 31 Maret 2018 dengan status kurang bayar sebesar Rp 1.000.000.000,00. Pada tanggal 29 Agustus 2018 dilakukan pemeriksaan pajak terhadap kewajiban perpajakan Nurotin. Pada tanggal 29 Maret 2019 diterbitkan SKPKB yang menetapkan bahwa pajak yang masih harus dibayar Chelsea adalah sebesar Rp 10.000.000.000,00. Maka: a. Wajib Pajak Nurotin wajib melunasi utang pajak dalam SKPKB paling lambat tanggal 28April 2019; b. Wajib Pajak Nurotin wajib melunasi utang pajak dalam SKPKB paling lambat tanggal30 April 2019; c. Wajib Pajak Nurotin wajib melunasi utang pajak d ala m SKPKB p aling lambat tanggal 31Maret2019; d. Wajib Pajak Nurotin wajib melunasi utang pajak dalam SKPKB paling lambat tanggal 28 September 2019.



HITUNGAN 1.



PT Kebutuh menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan 2017 dengan rincian sebagai berikut: Penghasilan Netto Rp 1.000.000.000,PPh Terutang Rp 400.000.000.Kredit Pajak Rp 100.000.000,PPh kurang dibayar Rp 300.000.000,PPh kurnang dibayar ini telah dilunasi pada tanggal 30 April 2018 Namun, KPP melakukan pemeriksaan atas SPT ini dan ditemukan hal sebagai berikut: 3



Penghasilan Netto seharusnya Rp 1.500.000.000,PPh Terutang Rp 600.000.000,Adapun jumlah kredit pajak tetap (tidak berubah) KPP menerbitkan SKPKB ini pada tanggal 23 Agustus 2019. Hitunglah besarnya pajak yang kurang dibayar dan sanksinya (jika ada)! (Bobot 10)



2.



PT Kejawar telah diperiksa PPh Badan tahun 2015 dan telah diterbitkan SKPKB dengan rincian sebagai berikut: Jumlah Pokok Pajak Kredit Pajak PPh kurang dibayar Sanksi bunga 13 (2) Jml Pajak ymh dibayar



Rp 300.000.000,Rp 70.000.000,Rp 230.000.000,Rp 23.000.000,Rp 253.000.000,-



Pada bulan Agustus 2019 ditemukan data baru oleh KPP, dimana seharusnya jumlah pokok pajak sebesar Rp 500.000.000,-. KPP lalu menerbitkan SKPKBT pada tanggal 24 Agustus 2019. Hitunglah besarnya pajak yang kurang dibayar dan sanksinya (jika ada)! (Bobot 10)



3.



PT Gemiwang melaporkan SPT PPN Masa Juli 2018 dengan rincian sebagai berikut: PM PK Lebih Bayar



Rp 550.000.000,(Rp 200.000.000,-) (Rp 350.000.000,-)



Atas kelebihan bayar ini telah dikompensasi ke masa Agustus 2018. Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh data , bahwa PM yang seharusnya adalah sebesar Rp 450.000.000,-. SKPKB diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2019. Hitunglah besarnya pajak yang kurang dibayar dan sanksinya (jika ada)! (Bobot 10) 4.



PT Sukmajaya melakukan pembetulan SPT PPh Badan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut Keterangan PPh Terutang Kredit Pajak Pajak yang Masih Harus Dibayar Tanggal Pelunasan Pajak/Kekurangan Karena Pembetulan SPT



Semula 100.000.000 (80.000.000) 20.000.000 30 April 2019



Diubah Menjadi 120.000.000 (80.000.000) 40.000.000 28 Agustus 2020



Atas kejadian tersebut: a. Hitunglah STP yang akan diterbitkan oleh KPP. b. Apabila STP diterbtikan tanggal 3 September 2020 kapan STP tersebut paling lambat harus dilunasi PT Sukmajaya? (Bobot 10) 5.



Hitunglah sanki perpajakan atas kasus di bawah ini (bobot 4 tiap-tiap poin). a.



b.



c.



PT JTS memasukan SPT Tahunan 2018 pada tanggal 30 Maret 2019 dengan kondisi Kurang Bayar Rp 100.000.000 yang disetor tanggal 25 Maret 2019. Pada tanggal 10 Juni 2019 PT JTS melakukan pembetulan SPT Tahunan dengan kondisi Kurang bayar Rp 200.000.000. Pajak yang kurang bayar Rp 100.000.000 dibayar tanggal 10 Juni 2019 Perusahaan telah melakukan pelaporan SPT PPh Badan tahun 2018 pada tanggal 29 April 2019. Status SPT pada saat pelaporan adalah Kurang Bayar (KB) sebesar Rp. 80.000.000,-. Namun ternyata setelah dilakukan review kembali oleh Manajer Perpajakan perusahaan, terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- sehingga seharusnya status SPT yang benar adalah Kurang Bayar Rp. 110.000.000,-. bila perusahaan melakukan pembetulan dan kekurangan pembayaran tersebut disetor pada tanggal 30 bulan juni 2019 CV. Cikumpa punya kewajiban membayar pajak PPh tahunan Badan tahun 2018. Telah dibayar sebesar Rp 2.000.000 bulan Juni 2019 dan dilaporkan Juli 2019. 4



d.



e.



PT Tapos, mengajukan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 2018. SPT Penundaan menunjukkan Kurang bayar dan telah dibayar dan dilapor sebesar Rp. 100.000.000 pada april 2019. Di SPT Normal yang dilaporkan Juni 2019 menunjukan kurang bayar sebesar Rp. 150.000.000, dan kekurangan pembayaran telah dilaporkan dan disetorkan pada Juni 2019 CV Kubang melakukan transaksi penyerahan BKP kepada PT Limbangan pada tanggal 3 Maret 2019 secara kredit dengan nilai transaksi sebesar Rp 10.000.000,-. Pembayaran baru dilakukan pada tanggal 16 Juli 2019. CV Kubang menerbitkan FP bersamaan dengan pembayaran yang diterima dari PT Limbangan.



====0000====



5