Sosiologi Pemerintahan [PDF]

Citation preview

BUKU JAWABAN TUGAS MATA KULIAH TUGAS 1



Nama Mahasiswa



: JHONDY CAPRI



Nomor Induk Mahasiswa/ NIM



: 020618289



Kode/Nama Mata Kuliah



: IPEM4427 / Sosiologi Pemerintahan



Kode/Nama UPBJJ



: 16 / Pekanbaru



Masa Ujian



: 2019/20.2 (2020.1)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TERBUKA



LEMBAR JAWABAN TUGAS MATA KULIAH UNIVERSITAS TERBUKA SEMESTER: 2020/21.1 Fakultas Program Studi Kode/Nama MK Tugas



: FHISIP : Ilmu Pemerintahan : IPEM4427 / Sosiologi Pemerintahan :1



1. Jelaskan pengertian sosiologi pemerintahan! Jawaban Sosiologi pemerintahan mengkaji hubungan antara yang diperintah (masyarakat) dengan yang memerintah (pemerintah) yang dipandang sebagai usaha penataan masyarakat. Secara khusus, sosiologi pemerintahan mengkaji hubungan amtara yang diperintah (masyarakat) dan yang memerintah (pemerintah) khususnya tentang sejauh mana pengaruh dari yang memerintah (pemerintah) mampu dalam mangadakan perubahan hubungan masyarakat atau kelompok dalam masyarakat dan sebaliknya juga melihat sejauhmana yang diperintah (masyarakat) atau kelompok-kelompok dalam masyarakat diubah dalam hubungan-hubungan masyarakat tersebut. Menurut Taliziduhu Ndraha, sosiologi pemerintahan adalah kajian tentang pemenuhan kebutuhan rakyat akan jasa publik yang tidak diprivatisasi dan layanan civil dilihat dari sudut pandang proses sosial, institusi sosial, perilaku sosial dan sistem nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. 2. Jelaskan ruang lingkup sosiologi pemerintahan yang muncul pada gejala birokrasi dan kepemimpinan, serta gejala kebijakan pemerintahan! Jawaban  Gejala birokrasi dan kepemimpinan pemerintah. Birokrasi sebagai salah satu ruang lingkup sosiologi pemerintahan mempunyai tipe yang sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat. Di Indonesia. Khususnya budaya jawa masih sangant dominan, sehingga birokrasi yang ada juga masih terpengaruh budaya jawa. Demikian pula dengan kepemimpinan yang ada di birokrasi sangat dipengaruhi budaya yang dianut masyarakat. 



Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah sebagai implementasi dari peran regulasi pemerintah akan sangat dipengaruhi oleh komitmen dari pemerintah. Dimana pada hakekatnya pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil harus benar-



benar bermuara pada aspirasi masyarakat, karena apabila ini diabaikan pasti akan mendapat reaksi yang negatif dari masyarakat. 3. Kewenangan yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok dapat lebih besar dari satu dengan lainnya. Jelaskan sumber-sumber kewenangan! Jawaban Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi  mengenai prosedur pelimpahannya berasal  dari suatu organ pemerintahan  kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat  menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan  asas ”contrarius actus”. Artinya, setiap perobahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan  perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan  dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur  pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung  jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi  mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat  menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.