Surat Pemberitahuan Perubahan Penonaktifan Krna PHK BPJSKes [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

Lampiran 1 Form 1. Pemberitahuan penonaktifan pekerja dari Pimpinan Perusahaan Nomor :…………………….. Perihal : …………………….



... ………….…,………….20..



Yth. Dinas Ketenagakerjaan…………… Provinsi/Kabupaten/Kota Di …………………………………… Bersama ini kami menyampaikan penonaktifan pekerja dari PT…………………….dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan data sebagai berikut : N o



Penyebab PHK



Jumlah Pekerja



1



Meninggal dunia



2



Berakhir masa kerja berdasarkan perjanjian kerja



3



Mengundurkan diri



4



Penyebab lain selain poin 1 sd 3 yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan paling lama 6 bulan



5



PHK yang sudah ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial



6



PHK karena perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya



7



PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian



8



Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan



Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik selama ini diucapkan terimakasih. Jabatan Pimpinan Perusahaan Tandatangan dan stempel perusahaan ……………………………….. Tembusan: BPJS Kesehatan Cabang (berikut lampiran row data pada form 3)



Lampiran 2 Form 2. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari pimpinan perusahaan yang menerangkan pemberhentian kerja dan telah melaksanakan sosialisasi program jaminan kesehatan, dikecualikan bagi peserta yang meninggal SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PIMPINAN PERUSAHAAN



Nama Lengkap



:…………………………………………………



Nama Perusahaan



:…………………………………………………



Jabatan



:…………………………………………………



No HP/alamat email



:…………………………………………………



DENGAN INI MENYATAKAN : 1. Bahwa telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan dan PHK atas sejumlah karyawan tersebut diusulkan untuk dinonaktifkan dari kepesertaan JKN KIS. 2. Bahwa seluruh data/informasi/dokumen yang dilampirkan dalam surat pengajuan penonaktifan pekerja ini adalah benar, dan Kebenaran terhadap dokumen yang disampaikan oleh Pemberi Kerja merupakan tanggung jawab dari Pemberi Kerja. 3. Bahwa telah dilakukan sosialisasi kepada pekerja yang diusulkan untuk dinonaktifkan terkait hak dan kewajiban yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat ( JKN-KIS) 4. Dalam hal Pemberi Kerja memberikan dokumen yang tidak benar, Pemberi Kerja diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan 5. Pemberi Kerja menyetujui bahwa dalam hal adanya perselisihan antara Pekerja dan Pemberi Kerja, kepesertaan para Pekerja yang terdaftar di BPJS Kesehatan tidak dapat dilakukan penonaktifan 6. Apabila Pemberi Kerja melakukan penonaktifan kepada Pekerja yang berselisih maka seluruh risiko yang terjadi atas penonaktifan yang dilakukan menjadi tangung jawab Badan Usaha dan melepaskan BPJS Kesehatan dari segala tuntutan hukum terhadap penonaktifan yang dilakukan. 7. Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan akibat Pemutusan Hubungan Kerja, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan kembali Pekerjanya menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan dan membayarkan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



…… …………..,……….,…………….20… Jabatan Tandatangan, materai 10.000, dan stempel Perusahaan Nama yang membuat surat pernyataan ……………………………………………



Lampiran 3 Form 3. Daftar Nama Pekerja yang berhenti dan telah mendapatkan sosialisasi (dikecualikan bagi yang meninggal), yang ditandatangani oleh Pemberi Kerja dan Perwakilan Pekerja yang diberhentikan (menjadi bagian dari form 1 di atas, dan form 4)



………………..,……….,…………….20… Perwakilan Pekerja Yang Diberhentikan Tandatangan Nama perwakilan …………………………………………… *atau dapat melampirkan Dokumen Resign dari Karyawan Lampiran 4 Format 4. Surat Keterangan Pemberhentian Kerja (Pengganti Perjanjian Kerja Sama/Perjanjian Bersama), untuk pekerja PHK karena habis masa kontrak, pensiun, mangkir, atau pemecatan yang sudah mendapat kesepakatan. a. Surat Pemberhentian dari Badan Usaha Kepada Pekerja untuk Pekerja Yang Habis Masa Kontrak



KOP PERUSAHAAN



Nomor :…………………….. Perihal : …………………….



... ………….…,………….20..



Yang Bertandatangan dibawah ini bahwa: Nama : .................. Jabatan : Pimpinan Unit Kerja Badan Usaha Dengan ini menerangkan bahwa Data Pekerja sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Ini, berdasarkan penetapan Direksi/ Pejabat yang ditunjuk Nomor .............., Pekerja dinyatakan telah habis masa kontraknya, dengan nomor kontrak ............., habis periode kontrak pada (dd/mm/yyyy), sehingga telah berakhir hubungan kerja dengan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perusahaan Nomor ....... Data Pekerja tersebut selanjutnya disampaikan penonaktifan kepesertaan JKN kepada BPJS Kesehatan dengan Terhitung Mulai Tanggal Penonaktifan ......../bulan/tahun. …………,……….,…………….20… Jabatan Tandatangan, dan stempel Perusahaan Nama yang membuat surat pernyataan …………………………………………… *Rekap Daftar Nama Pekerja yang telah habis masa kontraknya merujuk Form 3 di atas



b. Surat Pemberhentian dari Badan Usaha Kepada Pekerja untuk Pekerja Yang Mangkir/pensiun/pemecatan yang sudah sepakat KOP PERUSAHAAN Nomor :…………………….. Perihal : …………………….



... ………….…,………….20..



Yang Bertandatangan dibawah ini bahwa: Nama : .................. Jabatan : Pimpinan Unit Kerja Badan Usaha Dengan ini menerangkan bahwa Data Pekerja sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Ini, berdasarkan penetapan Direksi/ Pejabat yang ditunjuk Nomor .............., Pekerja dinyatakan PHK karena mangkir/pensiun/pemecatan yang sudah sepakat *), sehingga



telah berakhir hubungan kerja dengan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perusahaan Nomor ....... Perusahaan telah melaksanakan ketentuan perundang-undangan terkait mekanisme dan tatacara terhadap pemutusan hubungan kerja. Data Pekerja tersebut selanjutnya disampaikan penonaktifan kepesertaan JKN kepada BPJS Kesehatan dengan Terhitung Mulai Tanggal Penonaktifan ......../bulan/tahun. coret yang tidak perlu ………………..,……….,…………….20… Jabatan Tandatangan, dan stempel Perusahaan Nama yang membuat surat pernyataan …………………………………………… *) coret yang tidak perlu *Rekap Daftar Nama Pekerja yang mangkir merujuk Form 3 di atas



Lampiran 5