Treasury Reference Model [PDF]

Citation preview

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TANGERANG SELATAN



RESUME TREASURY REFERENCE MODEL BY ALI HASHIM AND BILL ALAN DISUSUN OLEH: RIZKY RIDHO DWINANDA NPM 1401180116 NOMOR URUT 29 KELAS 9-01 PRODI DIPLOMA IV AKUNTANSI ALIH PROGRAM (NON AKT) OKTOBER 2019



A. Pendahuluan Sistem perbendaharaan membentuk kekuatan untuk mencatat dan memproses seluruh transaksi keuangan terkait dengan anggaran pada setiap tingkat pemerintahan. Sistem perbendaharaan terintegrasi menawarkan beberapa manfaat signifikan dalam mengelola keuangan publik yang lebih efektif, yaitu (1) integrasi penuh anggaran dan data pelaksanaan anggaran, sehingga memungkinkan pengendalian keuangan yang lebih besar; (2) peningkatan perencanaan untuk kas serta pemantauan secara ketat dan tepat waktu atas posisi kas pemerintah; (3) penyediaan pelaporan manajemen yang memadai di berbagai tingkat pelaksanaan anggaran; (4) peningkatan kualitas data untuk persiapan dan pelaksanaan anggaran; dan (5) fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan laporan keuangan lainnya untuk penganggaran, analisis, dan pengendalian keuangan. Terdapat 2 karakteristik kunci sistem perbendaharaan, yaitu (1) memerlukan konsolidasi dan kompilasi yang cepat dengan data yang sangat banyak yang tersebar di berbagai kantor perbendaharaan di seluruh negara dan (2) proses fungsional yang diasosiasikan dengan sistem ini adalah yang berulang dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Untuk perancangan dan implementasi sistem informasi manajemen fiskal pemerintah yang efektif, penting bahwa (1) diperlukan reformasi proses manajemen keuangan yang mendasari secara jelas disepakati dan dipahami sebagai dasar untuk desain sistem; (2) spesifikasi fungsional dan teknis untuk desain sistem didasarkan pada proses-proses ini; dan (3) panduan yang jelas diberikan untuk mengintegrasikan semua subsistem yang dibutuhkan untuk mendukung Government Fiscal Management (GFM). B. Treasury Reference Model: Konteks Kerangka kerja pengaturan secara keseluruhan untuk mengoperasikan berbagai modul komponen dari jaringan sistem terdiri dari struktur kontrol, klasifikasi akun, dan persyaratan pelaporan. Standar dan prosedur yang harus diikuti untuk pemprosesan transaksi antara lain dokumen dan kontrol tingkat transaksi untuk memastikan proses yang benar, rekaman lengkap dan benar, dan jejak audit, kontrol akses untuk memastikan bahwa hanya personel yang berwenang yang dapat merekam, mengubah, atau melaporkan informasi, dan kontrol sistem secara keseluruhan untuk memastikan bahwa sistem mewujudkan standar pengolahan yang ditetapkan. Struktur kode klasifikasi pemerintah perlu diatur untuk memberikan dasar yang konsisten untuk mengintegrasikan perencanaan, penganggaran dan akuntansi, menyusun alokasi anggaran dan program dan biaya proyek di dalam dan di berbagai instansi pemerintah, menangkap data pada titik masuk di seluruh pemerintahan, serta mengonsolidasikan informasi keuangan di seluruh pemerintahan. 1



Pemerintah harus menentukan persyaratan dan tujuan pelaporan dalam dua bidang, yaitu: 1. Pelaporan Eksternal – Untuk memberikan informasi kepada legislatif dan publik, serta negara lain, organisasi internasional, investor luar negeri, dan pasar keuangan. 2. Pelaporan Internal Manajemen – Untuk pembuat kebijakan dan manajer pemerintah. Proses fungsional untuk penganggaran dan akuntansi mencakup dua bidang yang saling terkait, yaitu proyeksi fiskal makro, persiapan dan persetujuan anggaran dan proyeksi anggaran, manajemen kas, dan akuntansi. Setelah disiapkan oleh cabang eksekutif, legislatif meninjau perkiraan dan menyetujui anggaran. Durasi waktu pertimbangan legislatif dan tingkat perubahan yang dapat diperkenalkan pada tahap ini sangat beragam di tiap negara. Anggaran yang disetujui ini menjadi dasar hukum dari program Pekerjaan Sektor Publik (PSP) untuk dilaksanakan oleh kementerian sektoral. Hal Ini memberikan perkiraan pendapatan yang diharapkan, jumlah pinjaman dan jumlah pengeluaran berdasarkan anggaran dan klasifikasi akun yang diizinkan untuk dibelanjakan untuk program dan proyek yang disetujui. Setelah anggaran disetujui, Kementerian Keuangan memiliki tugas untuk mengendalikan pelepasan dana, memantau kemajuan implementasi anggaran, dan mengelola sumber daya kas dari pemerintah. Fungsi akuntansi meliputi menjaga otorisasi pencatatan pengeluaran pada tingkatan yang sesuai dan tingkatan pelepasan dana yang ditetapkan, memproses pengeluaran dan transaksi penerimaan – pencatatan transaksi sebagaimana yang terjadi, menerapkan kontrol yang diperlukan, memposting ke akun yang sesuai, dan daftar transaksi dan data terkait untuk kontrol dan audit, mempertahankan rekening buku besar untuk memantau dan mengendalikan pengeluaran dan penerimaan aktual terhadap kontrol anggaran dan surat perintah, dan pelaporan. Sistem Buku Besar Perbendaharaan (Treasury Ledger System) digunakan untuk merujuk secara kolektif ke modul sistem yang memberikan dukungan untuk kontrol anggaran dan jaminan, utang, piutang, buku besar umum, dan pelaporan fiskal. Elemen utama Arsitektur Sistem yang diperlukan untuk mendukung GFM dan arus informasi antara lain (1) sistem informasi untuk mendukung peramalan ekonomi makro, (2) sistem informasi untuk membantu dalam persiapan dan persetujuan anggaran, (3) sistem informasi untuk pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan fiskal, (4) sistem manajemen kas, (5) sistem manajemen utang, (6) sistem administrasi pendapatan, (7) sistem untuk membantu dalam aspek fiskal manajemen personalia, dan (8) sistem untuk mendukung audit. C. Struktur Luas Treasury Reference Model Berikut ini adalah deskripsi singkat tentang proses dan arus informasi yang terkait dengan sistem perbendaharaan: 1. Mencatat alokasi dan pembagian anggaran 2



Setelah persetujuan anggaran tahunan oleh legislatif, alokasi anggaran tersebut diinput ke dalam sistem oleh Bagian Anggaran Kementerian Keuangan. Anggaran yang disetujui untuk kementerian kemudian dirinci berdasarkan klasifikasi ekonomi dan waktu (triwulan/bulanan). Setelah tercatat dalam sistem, kemudian dilakukan koordinasi dengan kementrian yang memiliki fungsi belanja. Kementerian-kementerian yang memiliki fungsi pembelanjaan kemudian mengajukan anggaran rinci untuk unit satker bawahan mereka dan mengomunikasikan bagian kepada unit satker. 2. Menentukan kebutuhan uang tunai dan jumlah surat perintah Setiap tahun, satuan pengeluaran merinci proyeksi pengeluaran dan penerimaan. Pada tahun berjalan, Kementerian Keuangan kemudian mengeluarkan surat perintah kepada kementerian untuk merinci setiap kategori pembelanjaan. Tingkat perincian perlu dirinci berdasarkan kewenangan yang didelegasikan kepada unit pengeluaran. 3. Rekam transaksi komitmen Sepanjang tahun, kementerian yang befungsi sebagai pengeluaran melakukan permintaan dana. Setelah memverifikasi kelayakan pengeluaran dan ketersediaan anggaran dan dana anggaran, Perbendaharaan mendaftarkan komitmen aktual dalam sistem. Jika lembaga pembelanja memiliki akses ke sistem, mereka mencatat transaksi itu sendiri, namun jika tidak, transaksi dicatat melalui Unit Perbendaharaan Daerah. 4. Verifikasi tanda terima barang dan catat pesanan pembayaran Setelah verifikasi pengeluaran dana diberikan, kementerian secara otomatis mencatat perintah pembayaran. Sistem kemudian memeriksa batas alokasi dana. Lembaga pengeluaran memproses pesanan pembayaran melalui RTU yang juga mencatat semua transaksi. Setelah semua persyaratan untuk kewajiban telah dipenuhi, bagian pengeluaran harus mengonfirmasi bahwa komitmen tersebut siap untuk pembayaran. 5. Proses Pembayaran Sistem perbankan harus dilakukan pada saat yang sama dengan permintaan pembayaran didaftarkan di TLS untuk dibayar. Hal Ini dapat dilakukan secara otomatis dalam sistem yang sepenuhnya dikembangkan. Transaksi harian TLS dalam bentuk batch dikirim ke Bank Sentral atau oleh RTU ke unit Bank Sentral regional. Bank kemudian mentransmisikan dana dan informasi yang relevan ke setiap bank komersial untuk mengkredit akun yang sesuai dan mendebit rekening pemerintah. Bank penerima mengonfirmasi debit ke akun Pemerintah ke TLS. 6. Pencatatan Penerimaan Penerimaan pemerintah seperti pajak dan bea masuk dibayarkan ke satu set sub-rekening yang diatur oleh Departemen Perbendaharaan di Bank Sentral. Wajib Pajak dapat memerintahkan Bank mereka sendiri untuk melakukan transfer dari akun mereka ke dalam sub-akun khusus dari 3



TSA yang diatur untuk tujuan penerimaan pajak, atau dapat melakukan pembayaran langsung ke akun-akun ini. Laporan berkala yang menunjukkan semua rincian penerimaan dikirim oleh Bank Sentral kepada Departemen Keuangan dan otoritas pajak negara untuk pencatatan dan rekonsiliasi. Proses manajemen keuangan dan organisasi dalam sistem perbendaharaan dapat dijabarkan sebagai berikut: Level 1



Level 2



1. Manajemen



otoritas



penganggaran



1. Pengalokasian dan penyaluran anggaran 2. Alokasi waran 3. Transfer anggaran 4. Otorisasi pendukung 5. Reviu anggaran



2. Manajemen



komitmen



pendanaan



1. Pengadaan barang dan jasa (tahunan) 2. Pengadaan barang dan jasa (kontrak perpanjangan) 3. Pembuatan posisi staf baru dan rekrutmen 4. Komitmen penggajian



3. Manajemen pembayaran dan penerimaan



1. Verifikasi penerimaan dan pembayaran barang dan jasa 2. Pembayaran gaji 3. Penerimaan



4. Manajemen



utang



bantuan



dan



1. Pencatatan dan pembayaran utang 2. Penerimaan hibah 3. Penerimaan pinjaman 4. Penerbitan surat berharga 5. Penjaminan



5. Manajemen kas



1. Prakiraan belanja 2. Prakiraan pedapatan 3. Monitoring kas 4. Strategi peminjaman



Pengaturan kelembagaan (untuk proses pengeluaran) yang umum terjadi dimana (a) semua pembayaran dari agen-agen lini disalurkan melalui Perbendaharaan; (b) Perbendaharaan bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran dari Treasury Single Account (TSA) yang terdapat di Bank Sentral; dan (c) Bank Sentral bertanggung jawab atas operasi perbankan ritel yang terkait dengan pembayaran dan penerimaan pemerintah. Pengaturan kelembagaan ini memungkinkan manajemen kas yang efisien dan kepatuhan terhadap alokasi anggaran untuk lingkungan yang struktur tata kelolanya sangat lemah dan tidak stabil. 4



Untuk mengimplementasikan model bisnis ini diperlukan struktur organisasi yang terdiri dari kantor perbendaharaan utama terletak di pusat, kantor perbendaharaan tingkat dua berada di daerah/ provinsi, dan dimungkinkan untuk tingkat ketiga di kabupaten. Kementerian berkomunikasi dengan kantor perbendaharaan tingkat pusat dan unit pengeluaran bawahannya berkomunikasi dengan kantor regional/kabupaten terdekat untuk memproses transaksi pembayaran. Unit pengeluaran mengirim transaksi pengeluaran mereka ke kantor kas terdekat untuk pembayaran. Kantor-kantor ini mengirimkan transaksi pengeluaran yang disetujui ke cabang terdekat dari Bank Sentral tempat TSA diadakan, untuk pembayaran ke vendor. Alternatif lain yaitu dengan hanya memiliki kantor perbendaharaan di pusat. Dalam kasus ini unit pembelanjaan meneruskan transaksi mereka melalui kementerian di atasnya yang selanjutnya diteruskan ke Perbendaharaan. Alasan utama untuk memiliki jaringan kantor perbendaharaan di seluruh negeri adalah untuk memberikan akses layanan yang mudah ke kantor perbendaharaan. Apabila didukung dengan infrastruktur telekomunikasi yang baik proses antara unit pengeluaran di tiap kementerian dengan kantor perbendaharaan yang ditunjuk akan dapat berjalan dengan sistem berbasis komputer, sehingga dapat mengurangi jumlah kantor perbendaharaan secara signifikan. Pemprosesan pembayaran dapat dipusatkan di beberapa kantor perbendaharaan yang berlokasi strategis di seluruh negara yang melayani unit pengeluaran di wilayah hukum mereka. Dalam pengimplementasiannya, terdapat dua arsitektur teknologi yang mendukung model fungsional dan model organisasi yang diadopsi oleh Perbendaharaan, yaitu Pengolahan Transaksi Terdistribusi dan Arsitektur Teknologi dan Pengolahan Transaksi Terpusat dan Arsitektur Teknologi. Pada model Pengolahan Transaksi Terdistribusi dan Arsitektur Teknologi, fasilitas untuk memproses transaksi, menghasilkan, menyimpan dan memproses data berada di masing-masing level perbendaharaan, baik pusat, daerah, kabupaten, instansi lini, dan spending unit. Fasilitas pada tiap level tersebut dapat berupa komputer, server, dan/atau LAN yang berdiri sendiri, yang terletak di simpul-simpul jaringan (nodes of the network) yang terhubung dengan Wide Area Network (WAN). Pengolahan transaksi diproses di masing-masing sistem komputer pada level tertentu yang kemudian dikirimkan menuju sistem komputer pada tingkat yang lebih tinggi. Kelebihannya antara lain mendistribusikan daya komputasi sepadan dengan persyaratan jaringan (node), membuat sistem lebih tidak rentan terhadap malfungsi di situs pusat (central site), penggunaan akhir memiliki kontrol lebih besar terhadap sumber daya teknologi dan data mereka, dan tidak bergantung pada infrastruktur telekomunikasi. Sedangkan pada model Pengolahan Transaksi Terpusat dan Arsitektur Teknologi, koneksi yang dibangun dapat berbasis telepon ataupun berbasis satelit komunikasi. Data dikendalikan (remote) dalam lokasi tertentu melalui web browser, baik secara Intranet yang dibuat oleh Pengelola Data (Perbendaharaan) maupun Internet menggunakan Internet Service Provider (ISP). Kelebihan 5



utama dari model ini adalah dapat mengurangi biaya dan upaya untuk pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi. Hal ini dikarenakan penempatan data yang terpusat dalam satu lokasi sehingga memudahkan untuk dilakukan pengelolaan jaringan. Pihak pengguna dapat mengakses data tersebut melalui Client mode, sehingga kompleksitas dan besarnya infrastruktur yang dibutuhkan juga dapat berkurang dan biaya investasi yang dilakukan dapat disesuaikan. Di beberapa negara, kementerian dan unit pengeluaran bertanggung jawab langsung untuk melakukan pembayaran dari TSA daripada pembayaran dilakukan melalui Perbendaharaan. Meskipun demikian, TSA masih dilakukan di Bank Sentral, yang bertanggung jawab atas operasi perbankan yang dilakukan pemerintah. Pengendalian anggaran dapat dilakukan oleh petugas dari kantor pusat Perbendaharaan yang merupakan pos terdepan dari keuangan dan akuntansi lembaga. Bank Sentral mendelegasikan tanggung jawab operasi perbankan ritel ke satu atau lebih agen fiskal seperti bank komersial resmi yang melakukan pembayaran atas nama Perbendaharaan, menerima pendapatan pemerintah dan melakukan setoran harian ke TSA di Bank Sentral. Pengaturan ini memiliki keuntungan memberikan pembayaran yang lebih cepat kepada kreditur pemerintah dan mengurangi keraguan terhadap kapasitas bank komersial untuk memproses transaksi ini. Tiga proses penting untuk berfungsinya sistem secara efisien, yaitu (1) semua pembayaran yang ditransfer ke TSA harus sekecil mungkin, (2) rekening Bank harus terus berada di bawah kendali Ditjen Perbendaharaan meskipun dapat dioperasikan oleh agen, serta (3) saldo akun harus dikliring ke TSA secara berkala untuk memastikan bahwa posisi kas pemerintah diketahui secara akurat tepat waktu dan strategi peminjaman dapat dioptimalkan. Keberadaan sistem pembayaran dan kliring antar bank memfasilitasi mekanisme pembayaran dan penyelesaian yang efisien dan memastikan bahwa Perbendaharaan memiliki informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai saldo dan transaksi di rekening banknya. Namun, hal ini tidak dapat menggantikan sistem perbendaharaan, karena sistem pembayaran dan kliring antar bank tidak masuk dalam kontrol sistem perbendaharaan. Distribusi dan lokasi kantor perbendaharaan di suatu negara akan tergantung pada kemudahan akses unit pengeluaran ke kantor Perbendaharaan yang akan memproses transaksi mereka, tidak tergantung pada keberadaan sistem kliring/pembayaran antarbank. D. Kepatuhan terhadap Standar dan Praktik Internasional Dua elemen khusus yang harus dipertimbangkan adalah pengadopsian bagan struktur akun yang memenuhi standar internasional untuk akuntansi dan pelaporan fiskal, dan elemen yang relevan dengan “IMF Code of Good Practices on Fiscal Transparency Declaration on Principles.” Chart of Accounts (COA) adalah komponen kunci untuk memastikan bahwa data anggaran diambil dalam tingkat rincian yang disyaratkan, bahwa sumber dan alasan untuk setiap transaksi 6



dapat diidentifikasi dalam sistem, dan informasi anggaran tersebut dapat dilihat dalam konteks yang sesuai. COA juga mengkorelasikan anggaran dengan yang sebenarnya terjadi dengan menyediakan pemetaan terhadap struktur klasifikasi anggaran. Pada prinsipnya, COA mewujudkan semua klasifikasi hubungan antara catatan akuntansi. Istilah ini paling sering diterapkan pada perusahaan komersial dan terkait secara mendasar dengan definisi akrual dari transaksi dan konsep neraca. Hal ini juga sering diterapkan pada rekening pemerintah dan digunakan secara bergantian dengan istilah "klasifikasi anggaran (atau akun)", meskipun dasar yang mendasari untuk klasifikasi dalam pemerintahan tidak dapat menggunakan struktur akrual. COA lengkap akan mencakup subklasifikasi dana, organisasi, ekonomi, fungsional, program, dan proyek. Walaupun tidak menerapkan basis akrual, pemerintah setidaknya menerapkan struktur basis akrual pada COA untuk dapat mendukung fitur-fitur yang telah disebutkan sebelumnya. Secara garis besar, COA basis akrual pada akuntansi sektor pemerintah dikategorikan sebagai berikut. 1. Pendapatan Dalam arti luas, pendapatan adalah semua transaksi yang menambah kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan pemerintah diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda di setiap negara, konsekuensinya adalah pengklasifikasian pendapatan tidak dapat diseragamkan secara utuh. Pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan pajak dan pendapatan selain pajak. 2. Belanja Belanja dapat diartikan sebagai aliran sumber daya keluar yang mengurangi kekayaan bersih pemerintah. Ada tujuh kelompok besar dalam pengelompokan belanja, yaitu kompensasi kepada pegawai, pemanfaatan barang dan/atau jasa, konsumsi aset tetap, belanja properti, subsidi, hibah, dan jaminan sosial. 3. Aset Aset adalah sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah. a. Aset keuangan: kas, piutang pada pihak lain, investasi saham pada holding, dll. b. Aset non-keuangan: gedung dan bangunan, kendaraan, jalan, dan infrastruktur lainnya. 4. Kewajiban Klaim atas sumber daya oleh pihak lain, antara lain utang baik jangka panjang maupun jangka pendek. 5. Aliran Ekonomi Lain Akun kategori ini mencatat perubahan yang terjadi pada nilai aset dan/atau kewajiban yang diakibatkan oleh perubahan penilaian, pembangunan, penciptaan, ataupun penghapusan aset dan/atau kewajiban.



7



Sistem Klasifikasi Anggaran terdiri dari lima substruktur klasifikasi dan memungkinkan beberapa tampilan penganggaran. 1. Klasifikasi Dana menunjukkan di mana dana publik diotorisasi (misalnya, dana umum, atau pendapatan, dana pengembangan, dana jalan, dll). 2. Klasifikasi Organisasi menggambarkan organisasi yang menerima sumber daya anggaran. 3. Klasifikasi Ekonomi menunjukkan rincian rincian pendapatan, pinjaman, dan pengeluaran anggaran. 4. Klasifikasi Fungsional menunjukkan penerimaan dan pengeluaran dengan fungsi pemerintah seperti Keamanan, Pendidikan, Kesehatan, dll. 5. Klasifikasi Program menunjukkan alokasi anggaran yang direncanakan untuk program tertentu (seperti pengurangan kemiskinan) yang dapat dilaksanakan oleh berbagai unit organisasi dan mungkin melibatkan beberapa kategori fungsional. 6. Klasifikasi Proyek mengidentifikasi kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Proyek adalah elemen dari klasifikasi program yang lebih luas, dan banyak yang mungkin terkait dengan bantuan eksternal (diidentifikasi dengan dana pemerintah/donor tertentu). Pengembangan sistem perbendaharaan harus diatur dalam konteks pengembangan sistem manajemen fiskal secara keseluruhan. Peningkatan transparansi fiskal menyediakan serangkaian tujuan yang relevan dengan semua elemen reformasi manajemen fiskal dan dapat membantu memandu reformasi keuangan sebagai bagian dari program reformasi terpadu. Pada bulan April 1998, Komite Interim Dewan Gubernur IMF mengadopsi Code of Good Practices on Fiscal Transparency dan mendorong



semua negara untuk mengambil langkah-langkah untuk



menerapkannya. Standar dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menetapkan prioritas bagi reformasi manajemen fiskal, mengoordinasikan upaya berbagai lembaga, dan menilai kemajuan dari waktu ke waktu. E. Faktor Keberhasilan Kritis untuk Implementasi Proyek Komitmen pemerintah yang berkelanjutan untuk reformasi sektor publik dan untuk memperkuat lembaga manajemen keuangan dasar merupakan faktor penentu keberhasilan utama untuk implementasi proyek yang memuaskan. Implementasi penuh dari sistem Perbendaharaan dan program reformasi yang menyertainya biasanya membutuhkan beberapa tahun untuk penyelesaiannya. Selama periode ini mungkin ada beberapa perubahan dalam manajemen. Untuk memitigasi risiko-risiko ini maka perlu bahwa: (a) langkah-langkah reformasi merupakan bagian dari program reformasi yang lebih luas untuk manajemen pengeluaran publik dan disepakati dengan Pemerintah di tingkat tertinggi; (b) program 8



orientasi luas diterapkan untuk manajer sektor publik menekankan keunggulan yang ditawarkan oleh sistem dan proses baru untuk mendorong apresiasi yang lebih luas dari manfaat dan meningkatkan kepemilikan; dan (c) proyek dirancang sedemikian rupa sehingga quick wins dan tanda yang jelas dicapai relatif awal dalam proyek untuk menarik perhatian dan minat manajemen. Keberhasilan implementasi jaringan sistem informasi yang terintegrasi sangat tergantung pada kerja sama antar beragam pengguna. Persiapan dan implementasi proyek rumit ketika dilakukan dalam lingkungan multi-lembaga. Hal ini membutuhkan penetapan pengaturan, protokol, dan jadwal berbagi data yang sistematis antara berbagai sistem sehingga semua lembaga memiliki akses ke data keuangan sesuai kebutuhan. Proyek-proyek reformasi sistem perbendaharaan perlu mengatasi kapasitas organisasi dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan reformasi dan pengelolaan pelaksanaan proyek. Untuk memastikan keberlanjutan proyek mungkin perlu menambah keterampilan yang ada dan menyediakan pembiayaan dan perekrutan spesialis implementasi proyek, spesialis manajemen fiskal, dan keterampilan teknis lainnya sesuai kebutuhan. Implementasi sistem informasi terkait erat dengan dan biasanya memiliki dampak langsung pada cara orang melakukan pekerjaan sehari-hari mereka. Sangat penting bahwa prosedur manajemen perubahan yang tepat dilembagakan di samping program pelatihan formal untuk memastikan bahwa staf merasa nyaman di lingkungan kerja baru mereka, dan khususnya tidak merasa tidak aman karena ketakutan yang salah tempat tentang redundansi pekerjaan, dll. Metodologi



perencanaan



proyek



formal



harus



digunakan



untuk



merancang,



mengimplementasikan, dan memantau sistem. Mekanisme koordinasi harus dibuat untuk memastikan bahwa serangkaian kebijakan, prosedur, dan standar tersedia untuk mengelola data dan sistem di seluruh pemerintah. Standar tersebut harus, antara lain, mencakup protokol untuk komunikasi, entri data, pengeditan, dan memperbarui format input dan output layar, cadangan dan pemulihan, keamanan, kontingensi, dan perencanaan pemulihan bencana, serta dokumentasi teknis dan pengguna. Sangat penting bahwa perangkat keras dan lunak yang dipilih didukung secara lokal. Vendor harus memiliki kehadiran di negara tersebut untuk memberikan pelatihan, dukungan teknis dan pemeliharaan, termasuk pemenuhan kewajiban garansi, sepanjang umur sistem. F. Beberapa Perkembangan Proyek Perbendaharan pada Transisi Ekonomi Hal-hal penting yang dapat dipelajari dari proyek reformasi perbendaharaan Kazakhstan:



1. Komitmen pemerintah sepanjang/selama masa reformasi perbendaharaan; 2. Implementasi sistem interim (sementara) mendapatkan perhatian dari para pengguna sehingga memudahkan penerimaan perubahan dan prosesnya; serta 9



3. Pelaksanaan pengawasan yang dekat dan masukan yang konsisten serta berkelanjutan dari pihak bank maupun IMF merupakan hal yang krusial, dapat dilakukan dengan tidak adanya perubahan penasihat perbendaharaan IMF dan tidak ada perubahan staf kunci dari pihak bank Selama masa proyek reformasi perbendaharaan. Kurangnya kapasitas Kementerian Keuangan untuk menangani pelaksanaan tersebut menjadi hambatan utama dalam penyelesaian proyek. Penggajian atas pegawai pemerintah yang rendah turut menyebabkan pencarian staf teknis yang berkualitas baik itu dalam bidang fungsional maupun dari sisi IT menjadi sulit. Poin penting yang dapat diambil dari proyek sistem perbendaharaan Ukraina adalah kebutuhan untuk membangun kontrol internal yang baik untuk semua tahap pelaksanaan anggaran. Sedangkan hal penting yang dapat dipelajari dari proyek manajemen keuangan publik Hungaria antara lain: 1. Perbendaharaan mengoperasikan arsitektur pemprosesan transaksi terpusat di mana semua transaksi diproses di pusat dan kantor perbendaharaan jarak jauh ditautkan dengan transaksi diproses di pusat dan kantor perbendaharaan jarak jauh dihubungkan ke pusat melalui tautan telekomunikasi dalam mode daring dan 2. perangkat lunak aplikasi yang digunakan telah dikembangkan secara khusus.



10