Tugas 3 - Etika Administrasi Pemerintahan - BG Ondi [PDF]

Citation preview

1



1. Menurut Saudara bagaimana kaitan asas-asas etis dalam pemerintahan dengan kasus di kota Malang tahun 2018 yang melibatkan hampir seluruh anggota DPRD. Berikut merupakan asas etis pokok dalam administrasi pemerintahan: a. Pertanggungjawaban, etis ini menyangkut hasrat petugas untuk merasa memikul kewajiban dan memiliki ikatan kuat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Setiap administrator harus memiliki asas etis ini dengan menjalankan kewajibannya dengan sepenuh kemampuan dan memuaskan para pihak. b. Pengabdian, asas etis ini merupakan hasrat keras untuk menjalankan tugas dengan seluruh kemampuan fisik dan pikirannya tanpa pamrih dan jauh dari halhal yang bersifat pribadi. Pengabdian ini bisa dibilang sebagai loyalitas. c. Kesetiaan, asas etis ini adalah kesadaran aparatur untuk patuh pada bangsa, negara, peraturan, tugas, dan perintah atasan demi tercapainya cita-cita bersama yang sudah ditetapkan. d.



Kepekaan,



asas



ini



mencerminkan



kemampuan



aparatur



dalam



memperhatikan perkembangan dan situasi yang berubah dalam kehidupan masyarakat seiring dengan berjalannya waktu serta diiringi dengan usaha untuk menyesuaikan diri dengan sebaik-baiknya. e. Persamaan, asas ini bertujuan untuk mengabdi kepada rakyat dan melayani kepentingan umum tanpa membeda-bedakan unsur apapun. f. Kepantasan, asas ini mengacu pada suatu hal yang sepatutnya menurut pertimbangan moral dan nilai etis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang terjerat kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika dikaitkan dengan asas etis dalam pemerintahan, kasus di kota Malang ini dinilai melanggar asas etis pokok tersebut.



2



Berikut uraian kaitan asas etis dengan kasus yang menyangkut hampir seluruh DPRD kota Malang: a. Pertanggungjawaban, dalam kasus ini para anggota DPRD kota Malang dinilai tidak memiliki rasa yang kuat dalam memikul pekerjaan, akhirnya muncul praktikpraktik suap dengan alasan menambah semangat dalam memikul pekerjaan tersebut. b. Pengabdian, asas etis ini dilanggar yang menyebabkan adanya pamrih terhadap pekerjaan yang dilakukan DPRD kota Malang. Hal ini yang mendasari munculnya praktik suap dalam pembahasan APBD yang menyeret hampir seluruh anggota DPRD Malang c. Kesetiaan, DPRD kota Malang juga dinilai tidak memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan negara karena mereka lebih memikirkan pribadinya masing-masing. Tidak adanya kesetiaan ini justru membuka peluang adanya persengkongkolan para pihak mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. d. Kepekaan, para anggota DPRD yang terjerat kasus hukum tersebut dinilai tidak memiliki kepekaan terhadap perkembangan lingkungan. Mereka masih memakai budaya birokrasi lama yang cenderung ke arah KKN, padahal dewasa ini sudah dibentuk KPK dan Undang-undang pendukungnya demi menciptakan birokrasi yang bebas dari praktik KKN. e. Tidak adanya prinsip persamaan, artinya para anggota DPRD kota Malang tidak bekerja atas dasar pengabian dan tidak berorientasi kepada kepentingan umum. f. DPRD kota Malang juga tidak menerapkan asas kepantasan yang pada akhirnya mengabaikan pertimbangan moral dan nilai etis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.



2. Mungkin Saudara pernah mendengar pejabat negara dilarang menerima parcel lebaran baik dari anak buah maupun dari mitra ataupun pengusaha. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Berikan alasannya.



3



Saya sangat setuju apabila pejabat negara dilarang menerima parcel lebaran baik dari anak buah maupun dari mitra/pengusaha. Hal ini dikarenakan penerimaan parcel merupakan salah satu bentuk kecil dari praktik KKN yang biasa dikenal dengan gratifikasi. Penerimaan gratifikasi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana. Selain itu, menerima parcel ataupun bingkisan lebaran juga mencederai asas etis pokok dalam administrasi pemerintahan yang berujung pada berkurangnya integritas para pejabat negara.



3. Menurut pendapat Saudara, siapa yang paling bertanggungjawab menegakkan etika jabatan dalam pemerintahan. Saya berpendapat bahwa yang bertanggungjawab menegakkan etika jabatan dalam pemerintahan sebenarnya adalah masing-masing individu atau masingmasing pejabat itu sendiri. Hal ini dikarenakan pelanggaran terhadap etika jabatan pada umumnya bersumber dari tidak adanya integritas para pejabat itu sendiri. Pelanggaran etika jabatan ini juga dilatarbelakangi oleh watak pribadi dalam kehidupan sehari-harinya seperti egois yang tinggi, keserakahan, tindakan yang memanfaatkan kekuasaan, dan lain sebagainya yang cenderung berorientasi pada kepentingan pribadi atau keluarga. Dengan demikian, Badan Kepegawaian Negara perlu memperbaiki pola negatif ini dengan memberikan pelatihan pengembangan demi mewujudkan para pejabat pemerintahan yang memiliki integritas tinggi. BKN juga dinilai perlu melakukan asesmen yang ketat guna mencari kandidat pejabat pemerintahan berikutnya agar pola negatif ini tidak diturunkan dikemudian hari dan kedepannya para pejabat pemerintahan merupakan orang-orang terpilih yang memiliki integritas tinggi.



4



Sumber : Gie, The Liang. 2014. Etika Administrasi Pemerintahan (Edisi 3). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.