TUGAS 3 Perekonomian Indonesia Ajie Sasmita [PDF]

Citation preview

Nama : Ajie Sasmita NIM : 042021546 Soal : TUGAS TUTORIAL KE-3 PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN Nama Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Jumlah sks Nama Pengembang Nama Penelaah No 1



: : : : :



Perekonomian Indonesia ESPA4314 3 SKS Ifah Masrifah, SE.MM Dra. Hendrin Hariati Sawitri, M.Si



Skor Maksimal Jelaskan jenis bantuan luar negeri dari yang disusun berdasarkan 15 tingkat paling mudah/lunak. Tugas Tutorial



2



Jelaskan pengaruh utang luar negeri bagi Indonesia sebagai negara debitor ?



15



3



Jelaskan faktor yang mendorong dan memberi peluang terjadinya praktek korupsi dalam birokrasi ?



20



4



Jelaskan indikator kemiskinan?



mengukur



20



5



Jelaskan arah kebijakan pada Prioritas jangka menengah pembangunan ekonomi ditekankan pada program-program untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan?



15



6



Untuk mengatasi masalah kemiskinan akibat krisis moneter, pemerintah mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Jelaskan definisi JPS dan sebutkan program serta alokasi dana JPS?



15



yang



sering



digunakan



untuk



* coret yang tidak sesuai



Jawaban : 1. Berikut berbagai jenis bantuan luar negeri dari yang disusun berdasarkan tingkat paling mudah/lunak (Hudiyanto, 2001:108) :  Hibah (grant) uang senilai $1 juta, tanpa ikatan dalam cara penggunaanya  Hibah beras senilai $1 juta suatu Negara , yang hasil penjualannya digunakan untuk membiayai proyek pembangunan tertentu di Negara penerima hibah  Pinjaman (loan) sebesar $1juta yang penggunaanya terbatas untuk membeli barang dan jasa konsultasi dari perusahaan Negara pemberi pinjaman . Lama



pinjaman 20 tahun, masa tenggang (gestation period) 1 tahun dengan bunga 1 persen  Pinjaman sebesar $1 juta dengan bunga 3 persen untuk membeli barang dari Negara pemberi pinjaman , masa pelunasan (amortisasi) 10 tahun  Pinjaman sebesar $1juta dengan bunga 1 persen di bawah suku bunga yang berlaku di pasar komersial, lama pinjaman 8 tahun . 2. Dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan asing ,pengaruhnya akan mengalami ketergantungan ke Negara kreditor karena kita utang telah lunas Indonesia masih harus terus menerus mengimpor barang yang sama untuk keberlangsungan produksi di Indonesia yang sistemnya tidak dapat diubah dalam waktu singkat . 3. Korupsi dalam konteks pelayanan publik disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal karena adanya keinginan masyarkat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perijinan dan sejenisnya. Rentang kerja birokrasi yang panjang dan berbelit-belit (red-tape) menyebabkan masyarakat tidak sabar dan menginginkan proses yang cepat dan efisien. Sedangkan faktor internal lebih menitikberatkan pada adanya fenomena rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Strategi dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan dua hal: pertama penguatan kelembagaan internal birokrasi. Penguatan kelembagaan internal birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional. Birokrasi profesional harus dijalankan dengan menerapkan aturan-aturan yang ketat dan pelaksanaanya dikontrol oleh atasan secara ketat, dan tenaga pelayanan birokrasi harus ditopang oleh orang-orang yang memiliki kompetensi memadai. Kedua penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mendorong birokrasi diisi oleh orang-orang yang profesional. Sumber daya manusia yang profesional adalah pegawai yang bekerja dengan pengetahuan dan kompetensi yang memadai dan memiliki integritas yang unggul. Contoh faktor internal : -



Sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia.



Pada sifat rakus tersebut artinya manusia tidak mudah puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Mereka cenderung merasa kurang dengan apa yang mereka miliki dan hal tersebut akan mendorong manusia tersebut untuk melakukan korupsi. -



Gaya hidup yang konsumtif.



Gaya hidup yang konsumtif yaitu dalam segi kehidupan mereka sehari-hari berlebihan, atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros. Gaya hidup yang semacam ini akan mendorong mereka untuk melakukan korupsi karena apabila dari penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup mereka yang boros. -



Moral yang kurang kuat.



Faktor internal yang menyebabkan korupsi salah satunya yaitu akibat moral manusia yang kurang kuat. Artinya moral yang mereka miliki sangat kurang dan mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri.



Contoh faktor eksternal : -



Politik



Faktor politik mempengaruhi terjadinya korupsi karena pada dasarnya politik sendiri berhubungan dengan kekuasaan. Artinya siapapun orang tersebut pasti akan menggunakan berbagai cara, bahkan melakukan korupsi demi mendapatkan kekuasaan tersebut. Faktor politik terbagi menjadi dua yaitu kekuasaan dan stabilitas politik. -



Hukum



Pada faktor hukum dapat dilihat dari sistem penegakan hukum yang hanya pro pada pihakpihak tertentu saja yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri. Faktor hukum juga dibagi menjadi dua yaitu konsistensi penegakan hukum dan kepastian hukum. -



Ekonomi



Faktor ekonomi juga salah satu faktor yang meyebabkan terjadinya korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari apabila gaji atau pendapatan seseorang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Faktor ekonomi juga terbagi menjdai dua yaitu gaji atau pendapatan dan sistem ekonomi. -



Organisasi



Faktor organisasi memiliki beberapa aspek yang menyebabkan korupsi , diantaranya yaitu : Kultur atau budaya Pimpinan Akuntabilitas Manajemen atau system 4. Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah  kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan. Sementara indikator keluarga fakir miskin yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial RI (2005: 15-16), yaitu :.



(1). Penghasilan rendah, atau berada di bawah garis kemiskinan yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS per wilayah propinsi dan kabupaten/kota. (2). Ketergantngan pada bantuan pangan kemiskinan (zakat/raskin/santunan sosial). (3). Keterbatasan kepemilikan pakaian yang cukup setiap anggota keluraga per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang per tahun). (4).Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit. (5).Tidak mampu membiayai pendidikan dasar  9 tahun bagi anak-anaknya. (6). Tidak memiliki harta yang dapat dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas kemiskinan. (7).Ada anggota keluarga yang meninggal dalam usia muda atau kurang dari 40 tahun akibat tidak mampu mengobati penyakit sjak awal. (8).Ada anggota keluarga usia 15 tahun ke atas yang buta huruf. (9).Tinggal di rumah yang tidak layak huni. Secara umum jika 3 (tiga) kriteria tersebut di atas terpenuhi, maka sebuah keluarga sudah dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin yang layak untuk memperoleh pelayanan. Semakin banyak kriteria yang terpenuhi semakin fakir keluarga tersebut dan harus diprioritaskan penanganannya. Untuk indikator rumah yang tidak layak huni  (sebagai indikator ke-9 di atas), dapat dilihat dari kriteria berikut : (1).Luas bangunan sempit atau hanya mendukung fungsi ruang yang terbatas (memiliki bagian ruangan yang tidak membedakan fungsi untuk ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dan dapur) atau luas lantai per orang untuk keperluan sehari-hari kurang dari 4 m2. (2).Lantai masih dari tanah/bambu/diplester secara sederhana. (3).Kesulitan memperoleh air bersih. (4).Tidak memiliki tempat mandi, cuci pakaian dan membuang air besar (MCK) di rumah sendiri yang memenuhi syarat kesehatan. (5).Tidak mempunyai sirkulasi udara yang dapat memungkinkan sinar matahari dan udara masuk rumah dengan baik. (6).Dinding umumnya terbuat dari bambu/papan/bahan mudah rusak. (7).Sanitasi lingkungan di sekitar rumah tidak sehat. Secara umum jika 2 (dua) kriteria tersebut di atas terpenuhi, maka sebuah rumah sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni. Semakin banyak kriteria yang terpenuhi semakin tidak layak huni rumah tersebut, dan harus diprioritaskan penanganannya. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015- 2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi 1-2 Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang



Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025. Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahuntahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar. Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2015-2019 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. 6. JPS (Jaring Pengaman Nasional) adalah program jangka pendek untuk membantu mereka yang hampir tenggelam karena krisis . Program JPS dibagi menjadi 4 kelompok program,yaitu Program JPS departemen teknis, Program JPS prioritas , Program JPS sektor-sektor pembangunan, dan Program JPS monitoring. Pengalokasian dana program JPS menggunakan 3 jalur seperti yang sudah biasa ditempuh program terdahulu yakni : 1). Kebijakan pembangunan sektoral, 2). Kebijakan pembangunan regional , 3). Kebijakan khusus . Sumber : BMP ESPA4314/3SKS/MODUL 6-8 https://media.neliti.com/media/publications/73679-ID-utang-luar-negeripemerintah-indonesia-p.pdf https://www.kompasiana.com/nurfiatul/57ec78208ffdfdda09288722/faktorfaktoryang-menjadi-penyebab-terjadinya-korupsi file:///C:/Users/ASUS/Downloads/784-2364-2-PB.pdf http://mahaneni.blogspot.com/2016/06/pengertian-indikator-danpenyebab.html#:~:text=Indikator%20utama%20kemiskinan%20menurut %20Bank,rendahnya%20produktivitas%2C%20budaya%20hidup%20yang http://staffnew.uny.ac.id/upload/131405899/pendidikan/EKORA+-+JPS.pdf