Tugas BPM [PDF]

Citation preview

TUGAS TINGKAT 2 BPM-KM



DISUSUN OLEH: FIRDA NINGSIH JURUSAN : GIZI



BADAN PERWAKILAN MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANDUNG 2012/2013



RUMUSAN MASALAH 1. Kumpulkan data tentang keuangan BLU, DIPA, RM (Rupiah Murni). Jelaskan masuknya dana dan alurnya ! 2. Jelaskan tentang tupoksi dan kejelasan tiap komisi yang direncanakan dan jumlah yang dibutuhkan untuk BPM 2013/2014 ! 3. Alur birokrasi dan koordinasi di poltekkes tersebut ? Buat surat, koordinasi dan proses !



PEMBAHASAN 1. Keuangan a. BLU BLU kepanjangan dari Biaya Layanan Umum. Dana dari mahasiswa yang tiap awal semester di minta Rp. 120.000/ mahasiswa. Dana ini diperuntukan untuk keluarga mahasiswa jurusan dan pusat dengan persentase saat ini adalah 80% untuk jurusan dan 20% untuk pusat. Dana ini tidak selalu turun dan jumlahnya tidak tercantum jelas dari pihak direktorat. Di pegang oleh Pak Toto pada bagian keuangan direktorat Poltekkes Kemenkes Bandung. Prinsip keuangan ini yaitu Dari mahasiswa untuk mahasiswa b. DIPA DIPA kepanjangan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Dana ini berasal dari kemenkes. Dana ini diperuntukan untuk saka bhakti husada seperti UKM Pramkes sebab terdapat pada peraturan DIPA, dan untuk KM Pusat dapat mengajukan proposal selama minimal 8 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan. Jika dana ini dapat turun akan di berikan ke rekening BEM, tetapi BEM tidak memiliki rekening sehingga dugaan dana DIPA tidak lagi di pergunakan oleh kegiatan mahasiswa. Di pegang oleh Bu Ari bagian keuangan direktorat Poltekkes Kemenkes Bandung.



c. RM (Rupiah Murni) RM (Rupiah Murni) berasal dari kemenkeu (kementerian keuangan) yang diturunkan kepada kementerian kesehatan dan kepada instansi kepemerintahan. RM ini kisarannya berjumlah 180 juta rupiah, diperuntukkan untuk keperluan akademik jurusan, organisasi pusat baik MPM,BPM, BEM dan UKM. Dana ini turun untuk pelaksanaan program kerja, dan dapat turun jika terdapat tanda tangan presiden BEM sebab, kemenkes mengetahui kegiatan mahasiswa di laksanakan oleh BEM. Di pegang oleh Bu Ari bagian keuangan Poltekkes Kemenkes Bandung.



2. Kejelasan tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) Perencanaan kepengurusan BPM-KM Poltekkes Kemenkes Bandung periode 2013/2014 yaitu terdiri dari komisi inti, komisi A, komisi B, komisi C dan komisi D.



a. Komisi Inti Jabatan Ketua umum



Tupoksi Keterangan 1. Memegang kendali atas selama 1. Menjadi fasilitator satu periode kepengurusan keseluruhan 2. Mengangkat dan anggota BPM-KM memberhentikan pengurus BPMKM 3. Mengadakan rapat anggota BPMKM 4. Mengadakan rapat pimpinan 5. Menyerap dan menampung aspirasi anggota BPM-KM



Sekretaris umum



1. Memegang kendali atas surat menyurat 2. Tempat surat menyurat di satukan dari komisi A,B,C,D 1. Sebagai sumber informasi internal BPM (jarkom) 2. Tempat surat menyurat di satukan dari komisi A,B,C,D 1. Memegang kendali keuangan internal BPM-KM



Sekretaris 2



Bendahara Umum



Bendahara 2



1. Berkoordinasi dengan komisi B untuk program kerja 2. Berkoordinasi dengan bendahara umum untuk masalah keuangan internal BPM-KM b. Komisi A (Advokasi dan perundang-undangan) Tupoksi komisi : 1. Mengawasi keberlangsungan program kerja BEM berdasarkan AD-ART dan GBHO 2. Jabatan Ketua komisi



Sekretaris komisi



Anggota 1



Tupoksi Memegang kendali atas pengawasan kesesuaian program kerja dan agenda BEM sesuai dengan AD-ART dan GBHO Menjadi tempat arsip pengawasan komisi A Melakukan pengawasan program kerja BEM-KM dengan melihat dari segi AD-ART dan Perundang-



Keterangan



Anggota 2



Anggota 3



undangan Melakukan pengawasan program kerja BEM-KM dengan melihat dari segi AD-ART dan Perundangundangan Melakukan pengawasan program kerja BEM-KM dengan melihat dari segi AD-ART dan Perundangundangan



c. Komisi B (Keuangan) Tupoksi komisi : 1. Mengawasi keuangan yang terdapat pada program kerja BEM 2. Jabatan Ketua komisi



Bendahara komisi



Anggota 1 Anggota 2



Komisi Memegang kendali pengawasan baik internal komisi D dan eksternal yaitu program kerja BEM-KM Mengkoordinir pengolahan data dana program kerja hasil pengawasan yang akan selanjutnya di masukkan ke format pengawasan ketika rapat anggota BPM-KM Melakukan pengawasan terhadap program kerja BEM-KM Melakukan pengawasan terhadap program kerja BEM-KM



Keterangan



d. Komisi C (Pengawasan) Tupoksi komisi : 1. Mengawasi jalannya program kerja BEM, menilai baik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 2. Menjadi penanggung jawab kementerian yang langsung menghubungkan antara BPM dan BEM atau ketua pelaksana kegiatan Jabatan Ketua komisi



Sekretaris komisi Anggota 1 Anggota 2 Anggota 3



Komisi Memegang kendali atas pengawasan baik internal komisi C maupun eksternal yaitu dengan pihak BEM-KM Memegang arsip hasil pengawasan komisi C Penanggung jawab kementerian PSDM&O Penanggung jawab kementerian Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma) Penanggung jawab kementerian Pengabdian Mahasiswa (Pemas)



Keterangan



Anggota 4 Anggota 5



Anggota 6



Penanggung jawab kementerian Minat dan Bakat (Mibat) Penanggung jawab kementerian Politik Eksternal Kampus (Polekskam) Penanggung jawab kementerian Internal Kampus (Inkam)



e. Komisi D (Organisasi) Tupoksi komisi : 1. Mengawasi jalannya program kerja BEM terutama dalam keorganisasian, menilai baik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 2. Menyediakan angket dalam program kerja BEM yang langsung berinteraksi dengan mahasiswa Jabatan Ketua komisi



Komisi Memegang kendali internal komisi D



Sekretaris komisi



Memegang arsip pengawasan komisi D Menerima berita acara untuk program kerja dan agenda BEM-KM Menyebarkan angket untuk wilayah prodi Bandung dengan bantuan komisi lain



Anggota 1



Anggota 2



pengawasan



Keterangan Penyebaran angket yang dilakukan komisi D dapat sekaligus sebagai bentuk menampung aspirasi mahasiswa terhadap program kerja BEM-KM



Menyebarkan angket untuk wilayah prodi Luar Bandung dengan bantuan komisi lain



3. Alur birokrasi dan koordinasi a. Arsip - Peletakkan tanda-tangan semakin ke kiri dan bawah jabatan seseorang semakin tinggi - Surat yang akan di berikan kepada pihak direktorat harus melalui bagian ADUM (Administrasi Umum) direktorat Poltekkes Kemenkes Bandung b. Alur birokrasi sistem pemerintahan yg dijalankan oleh pegawai pemerintah krn telah berpegang pd hierarki dan jenjang jabatan; cara bekerja atau susunan pekerjaan yg serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dsb) yg banyak liku-likunya dsb. Kesimpulannya : alur birokrasi adalah alur kepemerintahan yang bersifat perintah dan terdapat tingkatan. Aplikasi BPM : Alur birokrasi BPM-KM Poltekkes Kemenkes Bandung yaitu kepada MPM-KM Poltekkes Kemenkes Bandung dan pihak direktorat seperti ke bagian keuangan untuk pertanggung jawaban dana yang telah di gunakan.



c. Koordinasi perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yg akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur; penggabungan satuan gramatikal yg sederajat dng konjungsi koordinatif; Kesimpulannya : koordinasi adalah alur yang dilakukan karena sederajat maka tidak berlaku sifat perintah. Aplikasi BPM : Alur koordinasi BPM-KM Poltekkes Kemenkes Bandung yaitu kepada BPMJ dan BEM-KM Poltekkes Kemenkes Bandung