Tugas Tentang Bela Negara [PDF]

Citation preview

4.Jokowi: Program Bela Negara Himpun Energi Kolektif Hadapi Ancaman



JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai ancaman terhadap negara sangat terasa sekali. Ancaman itu bukan saja fisik, melainkan nonfisik yang bersifat multi dimensional. Menurutnya, ancaman itu sudah menyerang dari segi ideologi poltik, ekonomi sampai sosial-budaya. "Saya ingin tegaskan lagi bahwa pemerintah bersama-sama dengan rakyat tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya sistematis untuk mengancam NKRI," ujar Jokowi dalam rapat terbatas pemantapan program bela negara di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Jokowi melanjutkan, pemerintah juga mengaku tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk ancaman yang merongrong Pancasila sebagai dasar bernegara. Karenanya, pemantapan program bela negara disebutnya bisa menghimpun energi kolektif bangsa untuk menghadapi bentuk ancaman yang bersifat multi dimensional. Menurut Jokowi, program bela negara menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, yang tidak memandang suku, agama maupun latar belakang yang berbeda. "Untuk itu saya minta agar nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme dan jiwa patriot dalam membela bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman harus dipupuk sejak dini, mulai dari anakanak," katanya. "Anak-anak harus mulai dididik, diajarkan bukan saja nilai-nilai etos kerja, nilai-nilai disiplin, nilai-nilai integritas tapi nilai-nilai bangsanya, bangga dengan Tanah Air-nya yang berbhineka tunggal ika," pungkasnya. 05.04.WIB



2. Gubernur NTB Dihina, Menhan Ingin WNI Keturunan Ikut Bela Negara



Senin, 17 April 2017 - 17:55 WIB JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menanggapi kasus penghinaan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang Zainul Majdi yang dilakukan Steven Hadisuryo Sulistyo di Bandara Changi, Singapura, beberapa waktu lalu. Rencananya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) membidik warga keturunan untuk ikut dalam program bela negara. Dengan begitu, mereka akan memiliki rasa nasionalisme dan saling menghormati sesama warga negara Indonesia. "Pasti (program Bela Negara sasar warga keturunan)," ujar Ryamizard saat pemaparan rencana puncak perayaan Hari Bela Negara di Manado, Sulawesi Utara, di Kantor Kemhan, Senin (17/04/2017).  Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini mengaku, prihatin dengan anak-anak yang menjalani pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa di luar negeri, karena bisa berimbas pada semangat bela negara. "Bela negara nol. Nah ini harus dicatat kita kumpulkan beri pengarahan bagaimana jadi warga negara yang baik. Inikan belum warga negara cuma namanya, tapi tidak ngerti, yang begini-begini nih ada benih-benih yang tidak benar," katanya. Ryamizard menilai, mereka yang mengikuti pendidikan di luar negeri dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi akan kurang memahami bangsanya. "Coba bayangkan dari SD, SMP, SMA sampai mahasiswa di luar negeri, dia tidak tahu bangsanya, dia harus tahu bangsanya. Dia bangsa siapa, bangsa Indonesia," ucapnya. Mantan Pangkostrad ini berharap, sebelum mengikuti pendidikan di luar negeri, pemahaman mengenai jati diri bangsa harus diperkuat. Jangan sampai kepribadian atau budaya di negara lain menjadikan mereka tidak memahami bangsa dan negaranya sendiri. "Tidak boleh. Kita berharap untuk sekolah keluar negeri dimantabkan dulu (nasionalisme), SMA boleh, SD-SMP harus di sini. Itu harapan kita, itu akan bertahap," tandasnya.



3. KEMHAN:SETIAP WARGA NEGARA BERHAK IKUT BELA NEGARA



Sucipto Selasa, 10 Januari 2017 - 18:28 WIB Peserta mengikuti Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kader Bela Negara di Balai Diklat Provinsi Jawa Tengah, Srondol, Semarang, Jawa Tengah. Foto/Ilustrasi/SINDOnews JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan siapapun warga negara Indonesia boleh mengikuti program bela negara, termasuk anggota Front Pembela Islam (FPI). Direktur Bela Negara Kemhan, Laksamana Pertama M Faisal menjelaskan Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Menurut dia, program bela negara yang diselenggarakan Kemhan ini mengacu Rencana Strategi (renstra) Kemhan yang merupakan pelaksanaan dari Nawacita terkait gerakan revolusi mental, yakni membangun karakter. “Jangan diartikan bela negara ini dengan pelatihan militer, tembak menembak dan sebagainya. Melainkan pembangunan kesadaran bela negara atau biasa kita sebut PKBN. Di situ kita menanamkan nila-nila bela negara,” tutur Faisal, Selasa (10/1/2017). Ada lima nilai-nilai yang ditanamkan dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), yakni cinta Tanah Air, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, menyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara baik waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya, dan memiliki kemampuan awal bela negara. “Sejak 2014-2016 kita sudah kerja sama dengan berbagai lembaga dan instansi untuk melaksanakan program bela negara. Jadi tidak harus Kemhan tapi bisa juga TNI. Menhan dalam beberapa kesempatan menyatakan akan membentuk 100 juta kader bela negara. Saat ini sudah terbentuk sekitar 60 juta kader bela negara di berbagai daerah,” tuturnya. (Baca juga: Latih FPI Bela Negara, Kemhan Akan Teliti Pencopotan Dandim Lebak)



Faisal menyebutkan, ada tiga sasaran dalam program Bela Negara. Pertama, lingkungan pendidikan, mulai dari pendidikan formal meliputi, anak usia dini (PAUD), SD, SMP, SMA, SMK hingga perguruan tinggi. Serta pendidikan nonformal seperti siswa dan para guru. Kedua, lingkungan pekerjaan. Ketiga, lanjut dia, lingkungan permukiman meliputi, tokoh masyarakat, tokoh agama termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) yang sekarang sedang dipermasalahkan. “Walaupun ormas tapi yang dibina orangnya bukan ormasnya. Jadi jangan salahkan program bela negara. Undang-undang melindungi itu. Negara memiliki tanggung jawab memfasilitasi masyarakat yang ingin bela negara. Tidak boleh dibeda-bedakan,” tuturnya. Disinggung apakah program ini juga bertujuan untuk mengubah paradigma ormas yang cenderung radikal, Faisal mengakui. Menurut dia, dalam program tersebut mereka ditanamkan nilai-nilai Cinta Tanah Air. “Itu tujuannya memang ke situ. Dengan kita tanamkan nilai-nilai Cinta Tanah Air maka paradigma radikal bisa diubah. Jadi siapapun boleh ikut bela negara. Program ini bukan baru, sudah berjalan sejak 10-15 tahun lalu,” katanya. (Baca juga: Latihan Bela Negara Bersama FPI, Dandim Lebak Dicopot) Faisal menambahkan, dalam program tersebut juga diajarkan mengenai ancaman kekinian yang akan dihadapi seperti, ancaman media sosial (medsos). “Jadi ke depan bukan ancaman militer saja, tapi juga medsos, selain narkoba, terorisme,” tuturnya.



1. RIBUAN LILIN DARI BANDUNG UNTUK BELA NKRI



13 Mei 2017, 20:23 WIB Liputan6.com, Bandung - Ribuan warga Bandung menyalakan lilin untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Jalan Diponegoro, Sabtu (13/5/2017). Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat akan perkembangan politik dan sosial di Tanah Air. Lantunan lagu Indonesia Raya berkumandang sejak dimulainya acara di depan halaman Gedung Sate, Bandung. Peserta menggunakan pakaian hitam bernyanyi dengan khidmat sambil menyalakan lilin. Koordinator aksi Tobing Jr mengatakan, ini bukti warga masih menginginkan kesatuan dan menghindari upaya pemecah belah. "Acara ini bukan untuk seseorang, kelompok atau suku tertentu tetapi untuk semuanya. Mengingat selama ini perkembangan politik, ada upaya pemecah belah dan upaya disintegrasi dan itu yang kita hindari," kata Tobing. Menurut dia, sepanjang acara tidak akan ada orasi. Setelah menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, warga berdoa dan membubarkan diri dengan tertib. "Kita memakai pakaian hitam karena prihatin atas keadaan ini tapi di sisi lain kita menyalakan lilin sebagai tanda masih ada harapan," ucap Tobing. Tobing menuturkan gelombang massa melakukan aksi ini bukan karena mewakili agama dan suku tertentu. Tetapi murni karena kepedulian terhadap perkembangan bangsa ini. "Tidak ada satu agama, semua kita rangkul demi keutuhan Republik Indonesia. Kita prihatin, kalau di kota-kita lain kita lihat pro Ahok, kita enggak," jelasnya. Acara membakar lilin yang berlangsung sekitar 30 menit ini pun berakhir dengan damai.



5. MENHAN INGIN 100 JUTA ORANG IKUT BELA NEGARA



19 Jan 2017, 18:41 WIB Tommy Soeharto usai mengikuti Apel Gelar Nasional Bela Negara 2016 di Silang Monas, Jakarta, Selasa (23/8). Apel diiikuti 10.000 peserta terdiri dari kementerian/lembaga terkait, TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya. (Liputan6.com/Faizal Fanani) Liputan6.com, Yogyakarta - Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menginginkan 100 juta orang penduduk Indonesia berlatih bela negara menjadi Pertahanan Rakyat Semesta. Kesadaran bela negara merupakan bagian dari penanaman nilai Pancasila. Dia menjelaskan, bela negara juga sebagai bukti dari kecintaan rakyat kepada Tanah Airnya. Ini sebagai pondasi kekuatan bangsa guna menjaga tetap utuh dan tegaknya serta keselamatan NKRI. "Ini merupakan program prioritas pemerintah," ujar Ryamizard saat memberikan pidato dalam Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, APTISI, ABPPTSI, dan Kopertis Wilayah V DIY bertajuk Peran PTS dalam Bela Negara di Hotel Sahid Jaya Yogyakarta, Rabu 18 Januari 2017. Ia bercerita, sewaktu awal jadi menteri pertahanan, perang itu menjadi ancaman yang belum nyata. Akan tetapi hal tersebut bisa menjadi nyata kalau stabilitas dan kedaulatan negara menjadi terganggu. "Kita perang apabila itu terganggu, mempertahankan semuanya," ucap dia. Ryamizard menyebutkan Pertahanan Rakyat Semesta ada dua, yakni fisik dan nonfisik. Saat ini yang dihadapi adalah perang nonfisik, seperti perang cuci otak. Ia mengungkapkan terorisme dan radikalisme telah menciptakan rasa takut bagi masyarakat dan telah mengoyak keutuhan bangsa dan negara. Juga merusak ikatan persaudaraan dan nilai-nilai toleransi. Serangan propaganda ideologi yang masif, lanjut Ryamizard, dapat mempengaruhi pola pikit dan pandangan masyarakat. Sepanjang 2016, terdapat 150 teror di seluruh dunia.



"Bunuh orang, bom bunuh diri masuk surga. Ini ayat dari mana, itu tidak betul," kata dia. Ia memaparkan, survei yang pernah dilakukan pada Desember 2015 menyatakan 95,3% masyarakat Indonesia tegas menolak ISIS dan4,7% masyarakat yang tidak menjawab. "Kondisi ini yang perlu diwaspadai, karena potensial untuk dimanfaatkan serangan ideologi," ujarnya. Ryamizard juga memberi tanggapan soal bela negara yang dianggap melanggar UU tentang pertahanan negara. Ia menilai payung hukum bela negara sudah jelas yaitu Pasal 27 dan 30 UUD 1945. "Orang mau bela negara kok dihalangi, itu ngarang-ngarang saja," ucap Menteri Pertahanan Ryamizard.



6. Ketua MPR: Merekatkan Persatuan Bagian dari Bela Negara



23 Mei 2017, 21:08 WIB Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (Biro Pers MPR RI) Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan menjadi inspektur upacara (Irup)  memperingati Hari Ulang Tahun ke-55 Resimen Mahasiswa Jayakarta. Upacara yang diikuti sekitar 5.000 peserta itu berlangsung di Lapangan Sepakbola Pulomas, Jakarta, Selasa (23/5). Dalam amanatnya, Ketua Umum Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa (IARMI) ini menyatakan, HUT Menwa Jayakarta diharapkan menjadi momentum merefleksikan kecintaan pada negara agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kuat dan utuh. Menurut Zulkifli, usia ke-55 adalah umur yang sudah matang. Dia mengharapkan Menwa Jayakarta ikut membantu masalah yang dihadapi khususnya di Ibukota Jakarta. Fenomena yang terjadi pasca-Pilkada DKI, lanjut Zulkifli, adalah kontestasi pertarungan gagasan bukan hidup mati. Juga bukan pertarungan antarkelompok. "Karena itu kalau Pilkada sudah selesai, persatuanlah yang utama," ujarnya. Zulkifli mengingatkan ancaman yang dihadapi saat ini bukan ancaman militer, melainkan ancaman nonmiliter yang setiap saat bisa terjadi dan bisa menghancurkan bangsa. "Saatnya Bela Negara dengan merekatkan persatuan antarkelompok. Tugas Menwa menjadi perekat antarperbedaan yang ada di tengah masyarakat kita. Inilah inti bela negara," tegas dia. "Apa yang dihadapi Menwa Jayakarta berbeda dengan Menwa di daerah lain. Sebagai megapolitan, DKI Jakarta mempunyai masalah di antaranya memudarnya nilai-nilai ke-Indonesiaan," Zulkifli memungkas.



7. Pemerintah Sasar Anak Muda dan Napi di Program Bela Negara



22 Jun 2017, 06:10 WIB Menkumham Yasonna Laoly (kanan) dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat berfoto usai MoU pelaksanaan program bela negara dengan Menkumham di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (21/6). (Liputan6.com/Faizal Fanani) Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertahanan menandatangani kesepakatan bersama Kementerian Hukum dan HAM dalam pembinaan kesadaran bela negara, peluncuran program Bela Indonesiaku, dan penyerahan DVD/CD lagu anak-anak bela negara. Penandatanganan ini untuk meningkatkan kesadaran berbangsa pada narapidana, pengawas Lembaga Pemasyarakatan hingga aparat sipil di lingkungan Kemenkumham. "Kenapa di lapas? Di lapas itu orang orang pelanggar hukum, ada teroris, ada bandar berat narkoba, ada pemakai, ada kurir, ada pelanggar hukum lainnya pembunuh, pemerkosan, penipu, pencuri semua jenis pelanggar ada. Dan dengan program bela negara, bukan militerisme, mendidik mentalitas mereka, mendidik dan mengubah mereka," ucap Menkumham Yasonna H Laoly, Jakarta, Rabu 21 Juni 2017. Program Bela Indonesiaku merupakan rangkaian sosialisasi Bela Negara. Program itu digagas komunitas masyarakat dan diterapkan lewat media sosial, media elektronik, dan kegiatan offair. Kemhan pun secara simbolis menyerahkan DVD lagu anak-anak Bela Negara gubahan seniman senior Titiek Puspa pada sejumlah kementerian, lembaga penyiaran pemerintah dan swasta, organisasi kependidikan, serta perwakilan musisi dan pemerhati musik. Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan sosialisasi lagu gubahan tersebut menjadi bagian dari upaya menyebarluaskan nilai Bela Negara di lingkungan masyarakat terkecil, yaitu keluarga dan generasi muda. "Inilah komitmen bersama meneruskan cita-cita bersama. NKRI harga mati," pungkas Ryamizard.



8. Resmikan Pusdiklat, Menhan Harap Bela Negara Lebih Terpadu



01 Mar 2017, 08:38 WIB Menhan resmikan Pusdiklat Bela Negara Liputan6.com, Bogor - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bela Negara di Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa. Pusdiklat Bela Negara yang dibangun sejak 2014 lalu itu selesai pembangunannya. "Kader bela negara harus didukung sarana dan prasarana yang memadai. Ini bagus dan memadai," ujar Ryamizard di Pusdiklat Bela Negara, Selasa 28 Februari 2017. Pusdiklat tersebut berdiri di atas lahan seluas 21,3 hektare. Anggaran pembangunannya berasal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. "Pusdiklat ini akan kita perluas lagi. Kalau masih ada tanah kosong lagi, beli saja," ujar dia. Dengan adanya Pusdiklat ini diharapkan pembinaan kesadaran bela negara dapat dikembangkan secara lebih terpadu, sinergis, dan komprehensif sebagaimana program 'Nawa Cita' menuju Indonesia Hebat dan menjadi bagian revolusi karakter bangsa. Pusdiklat Bela Negara dilengkapi sejumlah fasilitas. Di antaranya, lapangan latihan, lapangan olah raga, rumah dinas, poliklinik, aula serba guna, dan masjid. Ada pula barak berkapasitas 360 orang, yang digunakan untuk istirahat peserta bela negara. "Fasilitas ini bisa juga dipakai kementerian lain, yang penting untuk bela negara," kata Ryamizard. Kepala Badan Diklat Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal Hartind Asrin menjelaskan, meski pembangunan dan kelengkapan Pusdiklat Bela Negara itu belum sepenuhya rampung, namun sudah dimanfaatkan untuk serangkaian pelatihan kader bela negara sejak 2016 hingga awal 2017. "Berbagai kalangan sudah ada yang dilatih di sini. Mulai dari pegawai kementerian dan lembaga, lingkungan perguruan tinggi, hingga anggota organisasi masyarakat," papar Hartind.



9. Jokowi: Pendidikan Bela Negara Harus Diajarkan Sejak Dini



26 Jul 2017, 15:11 WIB Presiden Joko Widodo. Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta nilai-nilai bela negara sudah ditanamkan kepada anak-anak. Jiwa bela negara harus ditanamkan agar bisa menghalau ancaman kedualatan negara yang bentuknya terus berubah. "Anak-anak harus dimulai dididik, diajarkan bukan saja nilai-nilai etos kerja, nilai-nilai disiplin, nilai-nilai integritas, tapi juga nilai-nilai mencintai bangsanya, bangga dengan tanah airnya yang ber-Bineka Tunggal Ika," ujar Jokowi pada pembukaan Rapat Terbatas tentang Pemantapan Progran Bela Negara di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Ancaman negara saat ini, lanjut Presiden, tidak sebatas pada kedaulatan secara fisik. Lebih dari itu sudah menyasar pada ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pemerintah tentu tidak akan tinggal diam saat kondisi ini terus bergulir. Terlebih gerakannya sudah sangat sistematis. Termasuk gerakan dan ancaman yang terus merongrong Pancasila sebagai dasar negara. "Bela Negara merupakan tugas dan tanggung jawab bersama sebagai anak bangsa. Tidak peduli apa latar belakang pendidikan, agama, dan suku. Semua punya hak dan kewajiban yang sama untuk membela negara," tegas Presiden. Selain itu, Jokowi ingin nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, dan jiwa patriot dalam membela bangsa dan negara untuk menangkal segala ancaman yang ada. "Oleh karena itu, dalam rapat terbatas sore hari ini kita akan membahas pemantapan Program Bela Negara yang bisa menghimpun energi kolektif bangsa untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman yang bersifat multidimensional," pungkas Presiden.



10. Panglima TNI: Latihan Bela Negara FPI Tak Sesuai Prosedur



11 Jan 2017, 13:04 WIB Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo usai menghadiri perayaan Natal Bersama TNI di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Jakarta, Rabu (11/1). 3.000 prajurit dan PNS hadir dalam perayaan Natal Bersama TNI tahun 2016. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah) Liputan6.com, Jakarta - Komandan Distrik Militer (Dandim) 06/03 Lebak, Letkol Czi Ubaidillah dicopot dari jabatannya karena memberi pelatihan bela negara bersama sejumlah anggota Front Pembela Islam (FPI). Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, pelatihan bela negara memang hak semua warga. Hanya, apa yang dilakukan Dandim 06/03 tidak melalui prosedur yang ada. "Prosedur harus benar, tidak nanti Koramil ajukan sendiri tanpa laporan, karena ada silabusnya, laporan kesehatan dan ada apa yang harus dicapai. Tidak sembarangan seperti itu," ujar Gatot di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/1/2017). Dandim 06/03, menurut Gatot harus terlebih dahulu membuat laporan sebelum melatih laskar FPI. "Prosedurnya adalah dia harus melaporkan kepada pimpinan. Koramil kepada Dandim, Dandim kepada Danrem. Itu tidak dilalui. Semaunya saja," ucap Gatot.



11. Menko Polhukam: Bela Negara untuk Mendisiplinkan Anak Muda



Menko Polhukam, Luhut Pandjaitan saat menggelar konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (12/10). Menurut Luhut, el nino menjadi tantangan utama mengatasi kebakaran lahan dan hutan pada tahun ini. (Liputan6.com/Faizal Fanani) Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku belum mengetahui secara detail terkait Program Bela Negara yang digagas oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Namun, dia memastikan bahwa program itu bukanlah wajib militer. "Hanya mencoba membuat anak-anak muda lebih disiplin. Untuk undang-undangnya saya enggak tahu detailnya, nomor UU berapa, saya belum lihat secara utuh. Bukan wajib militer intinya," kata Luhut usai rapat di Badan Anggaran DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2015). Selain itu, Luhut juga mengaku belum mengetahui kapan sesungguhnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan program yang ditargetkan diikuti 100 juta rakyat tersebut. "Nanti saya cek. Terus terang saya belum baca utuh," ujar dia. Luhut menyatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat dengan Kemenhan untuk membicarakan lebih jauh program bela negara tersebut. Dalam pertemuan nantinya, kata dia, akan turut pula membahas anggaran untuk membiayai bela negara. "Nanti Kamis atau Jumat depan Kemenhan briefing ke saya," tandas Luhut. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu berencana merekrut 100 juta kader untuk program bela negara yang akan dimulai akhir tahun 2015. Program bela negara yang akan dijalankan kementeriannya berbeda dengan wajib militer. Pihaknya juga mewacanakan adanya kurikulum bela negara untuk pendidikan mulai dari taman kanak-kanak. (Ron/Ado)



12. Mantan Panglima TNI Dukung Program 100 Juta Kader Bela Negara



Liputan6.com, Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mendukung rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu merekrut 100 juta kader yang berasal dari rakyat sipil untuk program bela negara. Menurut dia, program tersebut baik untuk masa depan generasi bangsa. Bela negara bisa menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab pada diri sendiri dan sesama anak bangsa. "Yang dimaksud bela negara bukan memegang senjata, tapi membangun jiwanya sehingga punya rasa memiliki negara, disiplin, dan tanggung jawab terhadap negara itu. Sebaiknya dari awal diberikan kepada anak-anak itu," kata Moeldoko usai menjadi pembicara di Seminar Fraksi Partai Demokrat, Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Senin 12 Oktober 2015. Mantan Pangdam Siliwangi itu menuturkan, program bela negara memang harus ditanamkan sejak dini. Program itu, kata dia, sangat tepat untuk persiapan pembentukan komponen cadangan. "Dalam UU Sistem Pertahanan Negara dibangun secara dini dan sistem pertahanan negara itu menganut 3 lapis, komponen utama TNI, kedua komponen cadangan, ketiga komponen untuk kesiapan komponen cadangan dan pendukung. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya memberikan kesadaran bela negara kepada seluruh rakyat Indonesia," papar dia. Moeldoko memandang, apabila program tersebut nantinya terlaksana, kemungkinan besar tidak ada sanksi yang konkret bagi rakyat yang tidak mau mengikuti program bela negara ini. "Itu enggak ada, sanksi hukumnya memang hak dan kewajiban. Tidak ada sanksi, tetapi mungkin sanksi sosial dan moral," ucap dia. Namun mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu enggan berkomentar soal anggaran program bela negara. Banyak yang khawatir jika program tersebut bakal menyedot anggaran negara. "Ya saya pikir bukan domain saya menjawab," tandas Moeldoko.



13. Menhan Ryamizard: Payung Hukum Bela Negara di UUD 1945



Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengikuti rapat tertutup dengan Komisi I DPR hari ini. Salah satu yang dibahas dalam rapat itu yakni program bela negara yang pernah dilontarkannya. Namun, Ryamizard enggan membeberkan apakah nantinya program bela negara tersebut dimasukkan dalam undang-undang atau tidak. Dia hanya menegaskan, bela negara merupakan hal penting untuk diterapkan kepada rakyat Indonesia. "Yang penting kamu cinta nggak sama negara? Itu bela negara," kata Ryamizard di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2015). Saat ditanya perihal pihak yang tidak setuju dengan program bela negara tersebut, Menhan kembali menjawab bahwa bela negara tersebut harus diterapkan. "Sekarang saya tanya, kamu cinta nggak sama negara? Ya itu bela negara. Itu cukup, kamu udah bela negara itu," jawab dia. Ryamizard menerangkan, payung hukum program bela negara ada di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Undang-undang ada UUD, hak dan kewajiban membela negara," ujar Ryamizard. Menurut dia, tidak perlu ada undang-undang khusus untuk program bela negara seperti yang diminta Komisi I DPR. "Silahkan saja, tapi sudah ada undang-undangnya," tandas Ryamizard. Selain Menhan Ryamizard Ryacudu, rapat tertutup tersebut juga diikuti oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beserta petinggi TNI lainnya. (Ron/Sun)



14. Wiranto Sebut Bela Negara Tidak Sama dengan Militerisasi



JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto telah menggelar rapat koordinasi khusus dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga pemerintahan non kementerian tentang Dewan Ketahanan Nasional (DKN) terkait pelaksanaan program bela negara. Wiranto mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan program ini. Sebab, program bela negara tak sama dengan latihan militer pada umumnya. "Bukan militerisasi lah. Tapi bela negara yang dimaksudkan tadi. Merasa ikut memiliki negeri ini, ini negeri saya," tutur Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (17/2/2017). Mantan ketua umum Partai Hanura ini berharap program bela negara diminati masyarakat. Sebab, program ini pada intinya mengajak masyarakat untuk ikut membela negara dari berbagai potensi ancaman terhadap negara. "Saya kira ini sesuatu wajar, di negara mana pun melaksanakan seperti ini dalam cara-cara yang berbeda. Indonesia mempunyai cara-cara yang sudah baku, karena dilindungi oleh UU dan amanat UUD," pungkasnya.



15. Bahas Bela Negara, Menhan Akan Kumpulkan Kepala Daerah



Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengatakan, bahwa pihaknya akan menggandeng Menteri Dalam Negeri untuk segera mengumpulkan para kepala daerah terkait bela negara. "Nanti saya kumpulkan lagi dengan Mendagri, kepada gubernur bupati, walikota, saya ngomong dulu," ujar Ryamizard di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis 12 Januari 2017. Ia menyampaikan hal itu menanggapi pencopotan Komandan Distrik Militer (Dandim) 06/03 Lebak, Letkol Czi Ubaidillah karena memberi pelatihan Bela Negara kepada anggota Front Pembela Islam (FPI). "Kesalahannya dia tidak izin. Harusnya dikasih tahu. Saya saja kalau mau pergi ke mana-mana saja izin Presiden kok. Saya menteri, mau ke mana saya lapor dulu," ujar dia. Karena itu, seharusnya kata Ryamizard Dandim Lebak tersebut izin terlebih dulu kepada Panglima Kodam (Pangdam) III Siliwangi, Mayjen Muhammad Herindra sebagai atasannya. "Jadi laporan dulu. Nah, itu tiba-tiba bikin kegiatan. Saya saja kaget. Itu enggak boleh. Kalau laporan enggak ada masalah," kata dia. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Kodam III Siliwangi terkait prosedur dan tata cara pelatihan Bela Negara yang diberikan Kodim 0603 Lebak bersama FPI, Czi Ubaidillah terbukti melanggar aturan, yang berlaku dengan memberi pelatihan bagi ormas tanpa melalui prosedur yang harusnya ditempuh. Seharusnya ia terlebih dahulu melapor kepada atasan.



TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (15 TEMA TENTANG BELA NEGARA) (YUSERAWATI)



D I S U S U N OLEH



NAMA : KATARINA DESYRIA KELAS : IX G



SMPN 4 MANDAU