Uji Kompetensi 2: Pilihlah Jawaban Yang Tepat! [PDF]

Citation preview

Uji Kompetensi 2 •



A. Pilihlah jawaban yang tepat! 1. Lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara memiliki dua kompetensi. Pernyataan yang menunjukkan adanya kompetensi relatif yang dimiliki lembaga peradilan ialah . . . . a. kasus penggelapan uang diselesaikan di pengadilan agama dengan alasan perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa b. kasus penggusuran lahan bangunan yang diajukan ke pengadilan negeri karena dianggap melanggar hak asasi manusia c. kasus pemecatan pegawai yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara dengan alasan pemecatan tersebut kurang memuat alasan yang jelas d. kasus banding tindak pidana militer yang diajukan ke pengadilan tinggi dengan alasan kurang puas terhadap putusan pengadilan militer e. pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung karena putusan di pengadilan tingkat pertama dianggap salah



4



Bacalah kutipan berita berikut! Pencurian sepeda motor di Surabaya, dilakukan oleh dua orang pria yang menggunakan modus mengenakan jaket ojek onlihe. Menurut keterangan Kanit Resmob Polrestabes Surabaya, mereka merupakan residivis yang sudah tiga kal i melakukan kejahatan. Sumber:



http://www.tribunnews.com/regiona1/2018/097 11/2-pria-cud-motor-bermodus-kenakan-jaketojoi-temyata-pelaku-seorang-residivis-3-kali, diakses 29 Januari 2019



Berdasarkan kutipan berita tersebut, pelaku dapat diproses di peradilan umum dengan alasan . . . . a.tindakan tersebut dilakukan oleh seorang residivis b. tindakan yang dilakukan oleh tersangka termasuk perbuatan pidana c.tindakan yang dilakukan oleh pelaku terma'suk perbuatan perdata d. tindakan yang dilakukan oleh pelaku berhubungan dengan aparat kepolisian e.tindak pencurian sepeda motor tersebut termasuk perbuatan yang merugikan pengusaha ojek 3. Perhatikan gambar berikut!



Su mber: http://tarulh.com/2015/12/26/penggusuran-banyak langgar-ham/, diunduh 29 Januari 2019



Menurut kompetensi absolut, proses peradilan tingkat pertama kasus tersebut dapat diselesaikan di . . . . a. provinsi b. wilayah NKRI c. ibu kota negara d. kabupaten/kota e. daerah istimewa Mahkamah Agung memiliki wewenang melakukan kasasi dan membatalkan suatu putusan dari pengadilan tinggi. Alasan yang menyebabkan putusan tersebut batal ialah . . . . a. kurang kuatnya barang bukti yang dihadirkan b. terjadi kontroversi dalam masyarakat terkait pemberlakuan_putusan tersebut c. adanya kelalaian terkait dengan syarat yang ditetapkan dalam undangundang d. putusan tersebut dianggap kurang memberatkan pelaku kejahatan tindak pidana e. perkara tersebut disidangkan pada pengadilan yang tidak sesuai kompetensi relatifnya 5. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman berwenang untuk mengadili suatu perkara. Perkara tersebut berupa . . . . a. penyelesaian kasus sengketa hasil pemilu b. perkara yang berhubungan dengan kehormatan hakim c. rancangan undang-undang yang bertentangan dengan undang-uncinag terdahulu d. sengketa pada tingkat kasasi yang sebelumnya ditangani oleh Mahkamah Agung e. permohonan uji materiel peraturan



perundang-undangan



terhadap



Sistem Hukum dan Peradilan



Nasional



41OF Perhatikan wacana



berikut!



Beberapa bulan yang lalu,X mengalami tindakan kekerasan yangdilakukan oleh sekelompok orang hingga menghilangkan nyawanjka.Pelaku tindakan tersebut telah diprosessecara hukum dan divonis tiga hingga empattahun kurungan penjara olehpengadilan negeri daerah setempat.Keluarga X tidak terima dengan vonistersebut karena dianggap kurangsepadan dengan perbuatan yang telahdilakukan. Keluarga X dapat melakukanupaya hukum kembali dengan cara . . . . a. mengajukan banding ke pengadilan tinggi b. mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung c. mengajukan gugatanbaru ke pengadilan negeri d. mengumpulkan saksitambahan untuk memberatkanhukuman tersangka e. mengajukan ujimateriel peraturan yang digunakanke Mahkamah Konstitusi 7.



Dalam peradilan khususterdapat seorang hakim ad hoc. Ketentuan yang hams dimiliki hakimtersebut ialah . . . . a. ahli tentang teori hukum b. ahli dalam bidang tertentu c. merupakan seorang akademisi hukum d. ahli dalam penanganan kasus tertentu e. merupakan lulusan dari sekolah hukum ,



8. Pada tahun 2014 pernah teijadi sengketa hasil pemilu presiden. Lembaga peradilan yang memiliki wewenang menyelesaikan kasus tersebut ialah . a. pengadilan tinggi b. pengadilan negeri c. MahkamahAgung d. Mahkamah Konstitusi e. pengadilan tata usaha negara



undang-undang



9. Seorang narapidana akan mengajukan grasi kepada presiden. Dalam hal pemberian grasi, presiden hams memperhatikan pertimbangan dari sebuah lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman. Lembaga yang dimaksud ialah . . . .



a. 0. b. c. d.



Komisi Yudisial pengadilan tinggi Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi pengadilan tata usaha negara



.410. Perhatikan wacana berikut!



inkonsistensi e. mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tinggi tata usaha negara wilayah setempat B. Kedakan soal-soal berikut! 1. Tuliskan pihak-pihak yang dapat diproses



Seorang pegawai X diangkat oleh badan kepegawaian daerah setempat. Tiba-tiba keluar surat keputusan dan bupati di wilayah kerjanya yang berisi pemberhentian X sebagai pegawai di instansi kabupaten. Sikap yang sebaiknya dilakukan X sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tersebut ialah . . . . a. segera berhenti bekerja pada instansi yang dimaksud b. mengirimkan somasi kepada bupati yang bersangkutan c. meminta perlindungan hukum kepada aparat penegak hukum d. melakukan tuntutan terhadap badan kepegawaian daerah karena dianggap



dalam peradilan militer tinggi berdasarkan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997! 2. Tuliskan perbedaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi! 411,. Bagaimana tanggapan Anda jika terdapat kelalaian dalam putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi? 4. Jelaskan upaya hukum yang hams dilakukan jika putusan pada pengadilan tingkat pertama dirasa kurang memuaskan! Hukum dan lembaga peradilan merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum. Bagaimana tanggapan Anda jika tidak terdapat lembaga peradilan di Indonesia?



Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI Semester 1 (133



Pendalaman Materi C. Menunjukkan Perilaku Sesuai Hukum Nasional Hukum merupakan sebuah aturan yang berfungsi mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Aturan hukum dibuat untuk ditaati dan dipatuhi demi terciptanya masyarakat tertib hukum. Mematuhi hukum nasional merupakan bagian dan kewajiban sebagai warga negara turut serta dalam mewujudkan lingkungan tertib hukum. Masyarakat yang memiliki perilaku tertib hukum didasari adanya sikap patuh dan sadar hukum. Seorang yang memiliki sikap sadar hukum dianggap telah mampu memahami dan menegakkan hukum dalam kehidupan di mana pun berada. Bahkan, is akan menerapkan dan mempertahankan perilaku tertib hukum dalam lingkungan masyarakat atas kehendaknya sendiri.



1. Perilaku yang Mencerminkan Sikap Taat terhadap Hukum Sikap sadar hukum yang telah tertanam dalam din setiap warga negara akan menciptakan keadaan yang tertib dan damai. Kesadaran terhadap hukum akan memunculkan sikap sesuai hukum nasional yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh perilaku sesuai hukum nasional tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. a. Perilaku Sesuai Hukum Nasional dalam Lingkungan Keluarga 1) Patuh terhadap peraturan yang diteiapkan dalam keluarga. 2) Mendengarkan nasihat orang tua. 3) Berlaku disiplin dalam lingkungan keluarga. 4) Menunjukkan perilaku sopan dan santun terhadap orang tua. b. Perilaku Sesuai Hukum Nasional dalam Lingkungan Sekolah 1) Menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. 2) Melaksanakan tugas piket dengan disiplin. 3) Mengerjakan penilaian harian dengan penuh percaya diri. 4) Hormat dan sopan terhadap guru. c. Perilaku Sesuai Hukum Nasional dalam Lingkungan Masyarakat 1) Turut serta dalam kegiatan gotong royong. 2) Menghargai adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. 3) Turut serta menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda. 4) Menjaga solidaritas antarwarga masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik. d. Perilaku Sesuai Hukum Nasional dalam Lingkungan Berbangsa dan Bernegara 1) Mematuhi peraturan lalu lintas. 2) Turut serta dalam upaya bela negara. 3) Berperilaku sesuai undang-undang yang berlaku. 4) Ikut serta menumbuhkan semangat persatuan. A 2



Pembiasaan Anda baru saja mempelajari tentang perilaku taat hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Anda seharusnya mewujudkan sikap disiplin dalam menaati tata tertib yang berlaku. Sikap disiplin dapat Anda terapkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut. 1. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 2. Tidak datang terlambat ke sekolah. 3. Mengenakan seragam sekolah dengan rapi. 4. Menunaikan ibadah tepat waktu. 5. Manaati perintah orang tua dan guru.



Sistem Hukum dan Peradilan Nasional



2. Akibat yang Ditimbulkan dari Perilaku Melanggar Hukum Hukum sebagai salah satu norma dalam kehidupan masyarakat memiliki sifat memaksa, mengatur, dan mengikat. Hukum dilengkapi dengan sanksi. Dengan adanya sanksi, bersedia atau tidak aturan hukumiwajib ditaati. Jika terjadi pelanggaran, hukum tersebut akan memberikan sanksi pada pelanggarnya sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan. Sanksi dalam norma hukum bersifat tegas dan nyata. Contohnya, apabila ada seseorang melakukan kejahatan, orang tersebut dapat dijerat dengan sanksi pidana. Sanksi dalam norma hukum dapat berbentuk denda, pencabutan hak-hak tertentu, hingga hukuman fisik seperti penjara dan hukuman mati. Sanksi tidak hanya berasal dari hukum. Terdapat empat macam norma dalam masyarakat yang masing-masing memiliki sanksi tersendiri. Macam-macam sanksi yang ada dalam norma masyarakat sebagai berikut. Nomor



Norma



Definisi



Sanksi Melanggar Norma



1.



Agama Norma agama merupakan Dosa (sanksi ini merupakan sanksi tidak langsung seperangkat aturan yang sebab akan diberikan ketika seseorang telah bersumber dad Tuhan meninggal dunia). Yang Maha Esa



2.



Kesopanan Norma kesopanan bersumber Cemoohan dan dikucilkan dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat



3.



Kesusilaan



Norma kesusilaan bersumberRasa



penyesalan dan rasa dari hati nurani manusia itu bersalah sendiri



4.



Hukum Norma Penilangan atau denda



yang dibuat oleh lembaga yang berwenang



Uji Kompetensi 3 Piiihlah jacabat yang tepat!



memberikan janji kampanye menjamu saksi tempat pemungutan suara b. memberikan imbalan kepada petugas keamanan c. memberikan imbalan kepada masyarakat sebagai wujud rasa terima kasih d. melakukan koordinasi dengan ketua TPS untuk mengadakan pesta kemenangan a.



0.



1. Pengendara sepeda motor telah terbiasa mengenakan helm dan berhenti saat lampu merah menyala. Pengendara tersebut dianggap memiliki sikap . . . . a. sadar hukum b. takut hukum c. menghindari hukum d. anti terhadap hukum e. acuh tak acuh terhadap hukum 2. Akhir-akhir ini banyak pejabat daerah tersangkut kasus korupsi. Sanksi yang ditimbulkan dan kasus tersebut dapat berwujud . . . . a. penonaktifan b. hukuman perdata c. hilangnya hak mem. bela diri d. hilangnya hak berorganisasi e. penjara dan penyitaan harta benda 3. Perilaku bertentangan dengan hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum ditunjukkan dengan . . . .



4.



Keluarga dapat menjadi agen untuk membentuk karakter sadar hukum. Upaya tersebut dapat terwujud apabila a. adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian kepada setiap kepala keluarga b. adanya pengenalan mengenai perilaku yang diperbolehkan dan dilarang oleh kedua orang tua c. adanya pembiasaan latihan militer dalam lingkungan keluarga d. dilakukannya penerapan undangundang dalam lingkungan keluarga e. anak diberikan pengetahuan dan bacaan



tentang hukum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI Semester 1



5. Perilaku taat hukum pada lingkungan masyarakat ditunjukkan dengan.... a. melestarikan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat b. mengikuti sosialisasi tentang perilaku taat hukum di balai desa c. membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan d. bekerja dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan e. mengikuti pertemuan warga untuk menumbuhkan sikap sosial



telah memaksakan berdiskusi sebelum melakukan pencoblosan e. memilih sesuai hati nurani tanpa memberi tahu Pak Roni d.



411IF



Pak Gandi mengadakan perjanjian sewa -menyewa ruko dengan rekan bisnisnya. Perjanjian tersebut dilakukan di atas meterai dan disaksikan oleh seorang advokat. Kesepakatan tersebut telah memiliki kekuatan hukum. Secara otomatis jika ada pihak yang melanggar dapat diproses dan dikenai sanksi hukum.



Perhatikan gambar di bawah ini! -



-



SUKSESKAN JAM BELAJAR MASYARAKAT



Arti penting hukum berdasarkan wacana di atas ialah . . . a. melindungi kepentingan warga negara b. melindungi pihak yang lemah dan pihak yang berkuasa c. memberikan rasa aman kepada warga negaranya d. memberikan sanksi hukum bagi para pelanggarnya e. menciptakan kehidupan yang teratur antarwarga negara



MK :18.30 - 20.30



Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Suryono Wijaya



Jika melihat gambar tersebut, sikap yang sebaiknya Anda lakukan ialah . . . . a. mencari jalan alternatif b. berjalan biasa saja sambil berbicara c. menunda untuk melintasi jalan tersebut d. meminta izin ketika hendak melewati jalan tersebut e. tidak menimbulkan kegaduhan saat melintas di wilayah tersebut



411,. Keluarga Pak Roni akan ikut berpartisipasi



dalam pemilihan umum. Sebagai kepala keluarga, Pak Roni mengarahkan anggota keluarganya untuk memilih calon yang sama dengan pilihan Pak Roni. Jika Anda menjadi anggota keluarga Pak Roni, sikap yang Anda tunjukkan sebagai individu yang sadar hukum ialah . . . . a. memilih untuk golput karena pilihan Pak Roni tidak selaras dengan hati nurani b. mengikuti pilihan Pak Roni dengan memilih calon yang sama c. marah kepada Pak Roni karena



Perhatikan wacana di bawah ini!



9.



Perhatikan sikap-sikap berikut! 1) Melakukan aksi demonstrasi. 2) Melakukan aksi separatisme: 3) Bergabung dengan organisasi untuk mengkritik pemerintah. 4) Menyebarkan berita hoax yang dapat menimbulkan provokasi dalam masyarakat. 5) Mendirikan organisasi dengan idealisme sendiri. Sikap bertentangan dengan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa ditunjukkan oleh angka . . . . a. 1), 2), dan 3) 0. 1), 2), dan 4) b. 1), 2), dan 5) a. 2), 3), dan 4) b. 2), 4), dan 5)



411IF Perhatikan wacana di bawah ini!



Rian seorang pelajar sekolah menengah atas. Rian belum genap berusia tujuh belas tahun. Saat berangkat sekolah, Rian tidak diperbolehkan mengendarai



sepeda motor oleh ayahnya. Ayah Rian menyuruhnya untuk naik kendaraan umum. Secara hukum, ayah demikian karena....



Rian



bersikap



Sistem Hukum dan Peradilan Nasional



mematuhi peraturan yang berlaku tidakingin anaknya ditilang sa.qt di a.



0.



410



Perhatikan wacana di bawah ini! Dalam sebuah persidangan kasus penyebaran berita hoax, A bertindak sebagai saksi. Dalam persidangan tersebut A dimintai keterangan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Akan tetapi, A berbuat ceroboh dengan memberikan keterangan palsu pada persidangan tersebut yang bertujuan untuk meringankan hukuman pelaku penyebar hoax.



perjalanan tidak ingin anaknya terlambat datang ke sekciah 0. Rian belum lancar mengendarai sepeda motor 'e. Rian tidak memahami dengan rambu-rambu lalu lintas b.



B. Kedakan soal-soal berikut! Perhatikan gambar di bawah ini! Sumber: dokumen penerbit; fotograter: Suryono Wijaya



Apa yang akan Anda lakukan jika menjumpai peristiwa seperti pada gambar? 2. Sebutkan perilaku sesuai hukum di lingkungan sekolah!



41



1, Mengapa sebuah negara merdeka membutuhkan hukum?



yang



A. Pilihlah jawahan yang tepat! Penilaian Harlan I.



Hukum berdasarkan waktu berlakunya digolongkan menjadi hukum positif dan hukum yang dicita-citakan. Hukum yang dicita-citakan dapat menjadi hukum positif apabila . . . a. telah diajukan dalam rapat DPR b. telah dilakukan pembahasan bersama MPR



Analisislah pelanggaran norma beserta sanksi yang didapatkan oleh A jika A terbukti memberikan kesaksian palsu dalam persidangan! .411F Perhatikan kutipan berita berikut! Mantan pejabat negara sekaligus mantan ketua umum partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi e-ktp, divonis dengan hukuman 15 tahun penjara, denda Rp500 juta, dan dicabut hak politiknya selama lima tahun. Pencabutan hak politik berlaku pasca is dinyatakan bebas dalam jangka waktu lima tahun. Sumber:



https://www.bbc.com/indonesia/indonesta 43876177, diunduh 23 Februari 2019



Analisislah acti penting hukum berdasarkan wacana tersebut!



sudah masuk jangka waktu tertentu untuk diberlakukan d. negara dalam keadaan genting dan membutuhkan hukum tersebut e. telah mendapat persetujuan dan presiden dan DPR yang kemudian diundangkan dalam lembaran negara c.



2. Sistem hukum Indonesia telah mendapat pengaruh dan sistem hukum Barat. Bukti



pengaruh hukum anglo saxon ditunjukkan dengan . . . .



adanya traktat yang mengikat negara anggota b. penggunaan yurisprudensi dalam memutus suatu perkara c. adanya KUHP dan KUH Perdata yang dikodifikasikan d. diberlakukannya tata urutan perundangundangan nasional 0. penggunaan doktrin dan undangundang sebagai sumber hukum a.



3. Sumber hukum ini lahir karena adanya kekosongan hukum tertulis dalam masyarakat, sementara masyarakat membutuhkannya untuk mengatur hal-hal yang bersifat tidak tertulis. Sumber hukum yang dimaksud ialah . . . . a. doktrin b. traktat c. kebiasaan d. yurisprudensi e. undang-undang



Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI Semester 1 137)



4. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah tumbuhnya perilaku kriminalitas dalam masyarakat ialah . . . . a. melakukan sosialisasi tentang perilaku taat hukum b. melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang pernah melakukan tindakan kejahatan c. memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tersangkut kasus hukum d. melakukan rehabilitasi terhadap warga yang pernah terjerat kasus pidana e. membuat komunitas sosial untuk menampung mantan narapidana 5. Asas yang dianut oleh peradilan nasional dalam melakukan proses peradilan terhadap suatu• perkara ialah . . . . a. tegas, cepat, dan tepat b. tuntas, ringan, dan tepercaya c. tegas, lugas, dan biaya ringam d. mudah, ringan, dan sederhana e. sederhana, cepat, dan biaya ringan 6. Perhatikan wacana berikut! Pengadilan X menerima suatu perkara baru yang belum pernah ada sebelumnya. Pengadilan tidak dapat menolak suatu perkara yang masuk. Oleh karena itu, perkara tersebut disidangkan dengan mendatangkan seorang ahli dari negara lain. Kedudukan ahli tersebut dalam persidangan sebagai . . . . a. subjek hukum b. sumber hukum c. saksi ahli hukum d. penasihat hukum e. aparat penegak hukum 7. Perhatikan wacana berikut! Terdavat sebuah perjanjian jual beli sepeda motor antara A dan B. Pemilik kendaraan ialah A, sedangkan B adalah pembelinya. Setelah melakukan kesepakatan jual beli, B menyerahkan pembayaran kepada A. Selanjutnya, A menyerahkan seluruh surat kendaraan kepada B. Jika dikaitkan dengan penggolongan hukum, wacana di atas merupakan contoh penerapan hukum . . . . a. formal b. perdata c. objektif d. materiel



e. subjektif Sistem Hukum dan Peradilan Nasional



= . _



a b c d



. . Pak Rangga sedang menjalani proses . peradilan terkait perkara sewa-menyewa . tanah. Berbagai upaya hukum telah dilakukan Pak Rangga termasuk kasasi. Pak e. Rangga menempuh upaya kasasi karena . . . . a. ingin mendapatkan keadilan yang sesungguhnya b. permohonan banding Pak Rangga ditolak di pengadilan tinggi c. ingin mendapatkan putusan yang memiliki payung hukum kuat d. putusan di pengadilan tingkat pertama dirasa kurang memuaskan e. putusan banding tidak sesuai yang diharapkan *Sebuah keluarga terlibat dalam sengketa pembagian warisan. Hal ini terjadi karena sebagian warisan berupa tanah wakaf. Untuk menghindari terjadinya konflik, sebaiknya langkah yang ditempuh oleh keluarga tersebut ialah . . . . a. membagi secara kekeluargaan b. mengundang kepala desa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut c. mengajukan proses peradilan di pengadilan negeri d. mengajukan proses peradilan di pengadilan agama ketetapan MPR undang -undang peraturan pemerintah peraturan presiden peraiuran pemerintah pengganti undangundang Di Indonesia pernah terjadi sebuah kasus yang masuk ke persidangan, tetapi belum diatur oleh undang-undang. Agar hakim dapat memberikan putusan kepada kasus tersebut, hakim menggunakan yurisprudensi. Tindakan yang dilakukan hakim dianggap . . . . a. salah seharusnya hakim meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung b. benar karena yurisprudensi dapat dijadikan sebagai sumber hukum atas kasus yang belum diatur dalam undang-undang c. salah seharusnya hakim menggunakan pendapat para ahli dalam mengambil keputusan d. benar karena yurisprudensi merupakan sumber hukum yang terpengaruh dan sistem hukum Anglo Saxon e. salah karena yurisprudensi hanya dapat digunakan pada kasus kejahatan kemanusiaan



membagi warisan berdasarkan surat wasiat e.



tersebut



10. Perhatikan wacana berikut! Daerah X menetapkan peraturan daerah tentang larangan memberikan uang kepada pengemis. Daerah X dipimpin oleh gubernur. Dalam tata urutan peraturan perundangundangan nasional, letak peraturan tersebut yaitu . . . a. di bawah ketetapan MPR dan di atas peraturan presiden b. di bawah peraturan presiden di atas peraturan daerah kabupaten/kota c. di bawah peraturan presiden dan peraturan daerah d. di atas peraturan pengganti undang-undang dan di bawah ketetapan MPR e. di atas peraturan pemerintah dan peraturan presiden 11. Apabila negara dalam keadaan genting atau darurat dan membutuhkan tindakan yang cepat, peraturan perundang-undangan yang dapat dikeluarkan adalah . . . . 13. Pernyataan yang mencerminkan definisi hukum menurut pendapat Wiryono Kusumo ialah . . . a. Seorang warga negara dapat memiliki KTP minimal berusia 17 tahun. b. Setiap bayi yang dilahirkan hendaknya memiliki akta kelahiran. c. Proses peradilan menyebabkan seseorang mendapat sanksi hukum. d. Para pelaku pembuat dan penebar hoax diancam dengan undangundang ITE. e. Ketika mengendarai sepeda motor, pengemudi wajib mengenakan helm. 14. Dalam rangka menjaga keamanan kampung, setiap malam warga wajib melakukan ronda secara bergiliran. Perilaku taat hukum di lingkungan masyarakat berdasarkan pernyataan tersebut ialah . . . . a. hadir ketika jadwal ronda sudah waktunya b. menumbuhkan sikap sosial antara sesama warga c. bertanggung jawab terhadap keamanan kampung d. bersama membangun solidaritas dengan warga sekitar



e. saling



menolong untuk menjaga keamanan 15. Perilaku anak sekolah yang mengendarai sepeda motor tanpa membawa surat kelengkapan berkendara termasuk . . . . a. kejahatan b. tindak pidana c. perilaku hukum d. kenakalan remaja e. perilaku bertentangan dengan hukum 16. Pernyataan yang menunjukkan bahwa putusan pengadilan tinggi tata usaha negara bersifat



L



putusan pengadilan tinggi tata usaha negara menyatakan bahwa X secara sah dipecat oleh suatu instansi kepegawaian e.



17. Perilaku sesuai hukum yang dibiasakan oleh warga negara akan menciptakan masyarakat sadar hukum. Tujuannya adalah . . . . a. mewujudkan lingkungan tertib hukum b. mewujudkan keadilan hukum dalam masyarakat c. menjamin kepastian hukum bagi warga negaranya d. melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku 0. menciptakan masyarakat yang peka terhadap hukum



Sumber: dokumen penerbit; pengolah gambar" Suryono Wijaya



konkret ditunjukkan oleh . . . . a. sengketa lahan di daerah X sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan oleh pemerintah daerah b. surat keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara ditujukan pada pegawai X yang beralamat di daerah tertentu c. seorang kepala sekolah daerah X mengajukan mutasi kepada kepala daerah dan badan kepegawaian setempat d. keputusan pemecatan pegawai instansi X sudah tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun



18. Sikap sadar hukum dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Perilaku yang mencerminkan faktor tersebut ialah . . . . a. Sandi ingin berangkat sekolah tepat waktu agar terbiasa hidup disiplin b. Beta mengerjakan penilaian harian dengan percaya diri meskipun ada teman yang tidak jujur 0. Bu Ana mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor demi menaati peraturan lalu lintas c. Anggi selalu berjalan di trotoar untuk menghindari sepeda motor yang melintas di jalan raya d. Pak Santosa tidak menggunakan ruang tunggu sepeda untuk berhenti ketika lampu merah menyala



Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI Semester 1



Pak Andika menjabat ketua RT. Suatu hari ada perampokan di salah satu rumah warganya. Perampok tersebut berhasil ditangkap oleh warga sekitar. Sikap Pak Andika sebagai orang yang sadar hukum ialah . . . . a. melakukan musyawarah dengan pihak yang dirugikan b. mengadakan rapat koordinasi dengan ketua RW dan lurah c. membawa ke kantor kelurahan agar mendapat sanksi d. melakukan perilaku main hakim sendiri untuk memberikan efek jera e. mengamankan perampok tersebut kemudian rnembawa ke kantor polisi 20. Perhatikan gambar berikut! KAMM TIM POI NUM I SEIANNO.MAKCLICUKIiADARISAHA.NARXOBA



Berdasarkan gambar, sikap yang dapat Anda lakukan untuk membentengi din sebagai individu yang sadar hukum ialah . . . . a. berhati-hati dalam bergaul b. mengawasi teman-teman yang mencurigakan c. mengampanyekan bahaya narkoba di lingkungan sekolah d. melakukan aksi demonstrasi menentang adanya narkoba di kalangan remaja e. melakukan sosialisasi tentang sanksi hukum yang diberlakukan terhadap penggunanya



B. Kerjakan soal-soal berikut! Perhatikan wacana berikut! Pak Rudi melakukan perjanjian kerja sama dengan Bu Lusi tentang pemberian modal usaha. Di tengah perjanjian, Pak Rudi merasa dirugikan oleh rekan kerja samanya tersebut. Kerugian yang dialami Pak Rudi mengarah pada tindakan penipuan. Pak Rudi melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.



4



Apa hubungan kasus yang dialami oleh Pak Rudi dengan penggolongan hukum? 1011, Mengapa hukum penting bagi kehidupan masyarakat?



Refleksi



* Dalam tata hukum nasional terdapat tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Jika undang-undang X berseberangan muatan materinya dengan peraturan daerah Y, bagaimanakah pemberlakuan atas undangundang X dan peraturan daerah tersebut? Jawablah dengan memperhatikan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011!



41



11, Perhatikan gambar di bawah ini!



Sumber: https:// www.liputan6.00m/ regional/read/ 3915312/ bungalangka-raksasa-ditemukan-di-hutan-angkola, diunduh 20 Maret 2019



Bagaimana sikap sadar hukum yang sebaiknya ditunjukkan oleh-masyarakat berkaitan dengan gambar di atas? 5. Komisi Yudisial tnemiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Buatlah skema usulan tersebut!



Timbangan Hukum



Tuhan telah menciptakan manusia beserta isinya dengan sempurna. Tidak hanya isinya, tetapi Tuhan menciptakan aturan yang berlaku bagi hamba-Nya. Tuhan mengganjar seorang hamba yang taat dengan sebuah pahala. Akan tetapi, Tuhan juga mengganjar hamba-Nya yang melanggar aturanNya dengan sebuah dosa. Taat terhadap aturan Tuhan selain dengan cara beribadah dapat dilakukan dengan berbuat baik terhadap sesama. Berbuat baik terhadap sesama dapat diwujudkan dengan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jika kita patuh terhadap aturan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat akan tercipta lingkungan yang nyaman. Sebaliknya, jika kita melanggar aturan hukum, kita akan mendapatkan sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi pidana. Oleh karena itu, hukum ibarat suatu timbangan bagi did kita, semakin berat pelanggaran hukum yang kita lakukan akan semakin berat sanksi yang diberikan. Oleh karena itu, jika kita taat terhadap aturan hukum kita akan Ntmendapatkan kehidupan yang nyaman dan damai.



Sistem Hukum dan Peradilan Nasional



s



Akhir



A. !WildaIt jawahan yang tepat! 1. Unjuk rasa dilakukan warga negara Indonesia terkait penurunan harga bahan bakar minyak. Menanggapi kegiatan tersebut, pemerintah berkewajiban menampung aspirasi tersebut. Jika pemerintah sudah melakukannya, berarti telah mengimplementasikan Wawasan Nusantara dalam kehidupan . , . . a. pertahanan dan keamanan b. social budaya c. ekonomi d. ideo. logi e. politik



1



2. DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara. DPR memiliki wewenang untuk membuat undang-undang bersama dengan presiden. Selain itu, DPR memiliki wewenang lain dalam pemerintahan yang diatur dalam undangundang. Jika dikaitkan dengan konsep Wawasan Nusantara, lembaga DPR termasuk dasar konsep Wawasan Nusantara, yaitu . . . . a. isi 0. wadah a. keadilan b. tata laku c. kerja sama 3. Perhatikan ilustrasi berikut! Vera merupakan wanita berusia 35 tahun. Ia tinggal di Provinsi Sulawesi Selatan. la tinggal bersama suami dan dua orang anaknya. Vera menyelesaikan pendidikan di



Semester 1



universitas negeri di Surabaya. Sekarang is bekerja di perusahaan swasta yang bergerak di bidang transportasi.



Berdasarkan ilustrasi pada soal, susunan penduduk berdasarkan pendekatan tertentu ditunjukkan oleh kalimat a. pertama b. kedua c. ketiga d. keempat e. kelima



s kejujuran keadilan



d. e.



5. Perhatikan gambar berikut! rtAtOkicook;-2.,



4. Perhatikan pernyataan berikut! Pemerintah hams memberikan perhatian kepada semua masyarakat yang berada di setiap penjuru tanah air, terutama yang tinggal di pulaupulau terdepan. Inti pernyataan tersebut sesuai asas Wawasan Nusantara, yaitu ........ a. konsensus b. kerj a sama C. solidarita



Su



mber: https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daera h/ poIxas384/hujan-jadi-faktor-utama-banjir-sentani, diunduh14 April 2019



Kegiatan tim SAR menolong korban bencana alam yang tampak pada gambar menunjukkan implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan........



Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI Semester 1 (141



10. Pak Andi terlibat perjanjian utang piutarig



dengan Pak Wayan. Suatu hari Pak Andi melanggar kesepakatan perjanjian tersebut. Pak Wayan ingin menggugat Pak Andi dengan gugatan pidana karena dianggap telah merugikan dirinya. Gugatan yang dilakukan oleh Pak Wayan dianggap . . . . a. . benar karena Pak Andi telah merugikan Pak Wayan sehingga Pak Andi harus dipenjarakan b. salah karena gugatan yang seharusnya digunakan ialah gugatan perdata c. benar karena bukti-bukti mengarah pada perbuatan pidana d. salah karena langkah yang hams ditempuh sebaiknya secara kekeluargaan e. benar karena tindakan yang dilakukan Pak Andi termasuk jenis hukum publik Perhatikan kutipan berita berikut! Pada 10 Januari 2018 DPRD Kota Batu bersama Wali kota Batu Dewanti Rumpoko mencabut enam peraturan daerah (perda), termasuk perda tentang perlindungan dan pengelolaan air bawah tanah (ABT). Pencabutan perda dilakukan oleh mendagri di



gedung DPRD Kota Batu. Salah satu perda yang dicabut ialah Perda Kota Batu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perlindungan dan Perigelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Perda tersebut dianggap tidak sesuai dengan Hukum tidak tertulis



Lampiran I huruf CC angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sumber:



https://suaraindonesianews.com/dinilai -bertentangandengan-peraturan-diatasnya-pemkotbatu-cabut-6-perda/ diunduh 18 Februari 2019



Berdasarkan kutipan berita perda tersebut dicabut karena . . . . a. tidak disetujui oleh kepala daerah b. penyusunannya tidak sesuai kesepakatan bersama c. tidak memenuhi ketentuan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan d. pelaksanaannya tumpang tindih dengan peraturan sebelumnya.



peraturan perundangundangan tersebut bertentangan dengan undang-undang e.



6. Masyarakat daerah di sebagian wilayah Indonesia masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sebagai contoh kasus pencurian, masyarakat setempat



memercayai bahwa hukum adat tersebut lebih efektifuntuk membuktikan tersangka sebenarnya. Berdasarkan informasi tersebut, sumber hukum yang digunakan disebut . . . . a. undang-undang b. yurisprudensi c. kebiasaan d. doktrin e. traktat 7. Penjajahan Belanda membawa pengaruh terhadap produk hukum di Indonesia seperti KUHP dan KUH Perdata. Jenis produk hukum tersebut jika dikaitkan dengan penggolongan hukum merupakan contoh dari hukum berdasarkan . . . . a. isinya b. sifatnya c. wujudnya d. bentuknya e. waktu berlakunya 8. Presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang. Peraturan tersebut dapat diberlakukan dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan . . . a. ketetapan MPR b. undang-undang c. peraturan pemerintah d. peraturan presiden e. peraturan daerah 9. Perhatikan bagan di bawah ini!



Hukum tertulis pasal



P elak u pen ggel apa n uan g dijer at dengan dalam KUHP



Bagan dengan huruf X tersebut seharusnya diisi dengan . . . . a. sidang yang dilakukan oleh DPR b. pidato kenegaraan yang dilakukan presiden setiap 16 Agustus c. pembahasan perjanjian kerja



sama antara Indonesia dan Australia d. kunjungan Presiden RI ke



daerah yang terkena musibah e. pembahasan rancangan undang-undang bersama dengan DPR



Sistem Hukum dan Peradilan Nasional



a. b. c. d. e.



pertahanan dan keamanan sosial budaya ekonomi ideologi politik



6. Dokumen tentang HAM merupakan bukti bahwa seluruh negara di dunia mendukung perlindungan dan penegakan HAM. Dokumen tentang HAM sekaligus menjadi bukti bahwa HAM bersifat . . . . a. utuh b. kekal c. hakiki d. universal e. permanen Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui dan beberapa keyakinan dalam masyarakat. Terhadap kenyataan tersebut, sikap positif yang hendaknya ditunjukkan, yaitu . . . . a. memeluk seluruh agama yang diakui pemerintah b. menjaga kerukunan hanya dengan sesama pemeluk agama c. menerapkan sikap toleransi di berbagai lingkungan kehidupan d. melaksanakan ibadah bersama-sama dengan pemeluk agama lain e. mengajak orang lain mengikuti agama dan kepercayaan yang diyakini 8. Kejahatan genosida terjadi setelah tahun 2000. Pengadilan yang berwenang mengadili adalah . . . . a. peradilan umum b. pengadilan HAM c. pengadilan agama d. pengadilan HAM Ad Hoc e. pengadilan tata usaha negara 9. Perhatikan upaya-upaya berikut! 1) Memberikan penyuluhan dan pendidikan HAM. ' 2) Pemerintah menunjukkan peranannya sebagai pelayan masyarakat. 3) Menerima pengaduan dan korban pelanggaran HAM. 4) Menangani kasus



pelanggaran HAM pengadilan HAM.



melalui



Upaya represif terhadap pelanggaran HAM ditunjukkan oleh angka . . . .



a. b. c. d. e.



10.



Hoc



1) dan 2) 1) dan 3) 2) dan 3) 2) dan 4) 3) dan 4)



Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 bertentangan dengan pasal 281 c. pelaku pelanggaran HAM masa lalu tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut d. pelanggaran HAM berat pada masa lalu dapat dan ditindak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 e. pelaku pelanggaran HAM pascadiundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 hams diadili melalui pengadilan HAM Ad Hoc b.



Kebebasan beragamadijamin dalam pasal 29 UUD NRITahun 1945. Jarninan tersebut membawa konsekuensi, yaitu . . . . a. pemerintah wajibmelindungi setiap pemeluk agamauntuk melaksanakan ajaranagama masing-masing b. pemerintah berhak menghukum warga negara yang tidak menaati ajaran agamanya dengan benar c. warga negara berkewajiban membangun rumah ibadah masingmasing d. masyarakat wajib mempelajari semua ajaran agama yang ada di Indonesia e. pemerintah wajib menyelenggarakan acaraacara keagamaan



41r



4111, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 bersifat retroaktif. Konsekuensi dari sifat retroaktif terhadap kasus pelanggaran HAM adalah . . . a. muncul pengadilan HAM Ad



. Dalam kendaraan umum telah disediakan kursi khusus bagi penyandang difabel, ibu hamil, dan manula, namanya kursi prioritas. Akan tetapi, masih ada saja pihak yang memakai kursi tersebut padahal tidak termasuk kriteria prioritas. Telah terjadi pelanggaran HAM di sini. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor internal, yaitu .... a. sikap egoisme b. sikap tidak toleran c. penyalahgunaan kekuasaan d. kesadaran hukum yang rendah e. kesenjangan sosial dan ekonomi



Penilaian Akhir Semester 1



10. Di Indonesia pernah terjadi sebuah kasus yang terbilang baru dan cukup langka. Dalam memutuskan perkara tersebut pengadilan kemudian inenghadirkan ahli dan negara lain. &umber hukum yang digunakan dalam persidangan tersebut dinamakan . . . . a. undang-undang b. yurisprudensi c. kebiasaan d. doktrin e. traktat B. Kerjakan soul-coal berikull 1. Jelaskan alasan sistem hukum di Indonesia mendapatkan pengaruh dan sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon!



1011, Apa yang dimaksud ius contitutum dan ius constituendum ?



4



41



1. Bagaimana jika peraturan perundangundangan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang?



4. Seorang prajurit yang melakukan tindak pidana akan diproses berdasarkan hukum militer. Jelaskan hubungan antara proses peradilan tersebut dengan penggolongan hukum! Mengapa seorang hakim menggunakan yurisprudensi memutus suatu perkara?



dapat untuk



B. Sistem Peradilan Nasional Pendalaman Mated



Pada bab sebelumnya Anda telah mempelajari materi tentang sistem hukum nasional. Dalam upaya menegakkan hukum nasional, negara tidak menghendaki warga negaranya menggunakan hukum sendiri melainkan ada lembaga yang berwenang mengadili kasus tersebut. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga peradilan. Apa saja lembaga peradilan yang ada di Indonesia? Bagaimana sistem peradilan nasional yang berlaku di Indonesia?



1. Hakikat Sistem Peradilan Nasional Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek dalam kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Negara hukum tidak menghendaki warga negaranya menggunakan hukum sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemui dalam masyarakat. Dalam rangka mewujudkan dan menegakkan hukum di suatu negara, sistem hukum tidak berjalan sendiri tetapi memiliki alat kelengkapan untuk menegakkan hukum. Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ialah melalui lembaga peradilan. a. Definisi Peradilan Nasional Peradilan nasional merupakan rangkaian dari keseluruhan proses perkara di pengadilan yang terdapat dalam suatu negara. Komponen prosedural dalam sistem peradilan nasional berbeda-beda tetapi saling berkaitan sehingga membentuk suatu mekanisme peradilan. Proses prosedural peradilan di Indonesia terditi atas penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Lembaga peradilan nasional dibentuk oleh negara itu sendiri sebagai upaya menegakkan keadilan dalam bidang hukum. Peradilan nasional di Indonesia menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Segala aspek yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman di negara Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum kekuasaan kehakiman tertuang dalam pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta lingkungan peradilan yang terletak di bawahnya seperti linglcungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.



b. Dasar Hukum Lembaga Peradilan di Indonesia Sebagai komponen penting dalam menegakkan hukum di Indonesia, lembaga peradilan harus memiliki landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, dasar hukum terbentuknya lembaga peradilan di Indonesia sebagai berikut. 1) Pancasila, khususnya sila kelima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sila kelima Pancasila tersebut menjadi dasar sekaligus tujuan perwujudan keadilan dalam segala aspek kehidupan. 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab IX pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, dan pasal 24C. 3) Undang-Undang•Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi. 8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 10) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 11) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 12) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 13) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 14) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 15) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan UmUm. 16) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 17) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 18) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi.



2. Macam-Macam Lembaga dan Tingkatan Peradilan Indonesia Kekuasaan kehakiman dimiliki oleh Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Selain Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Terdapat empat lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang masing-masing mempunyai wewenang mengadili. Empat lingkungan peradilan tersebut meliputi badan peradilan tingkat pertama, tingkat kedua (tingkat banding), dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir atau tingkat kasasi. Peradilan dibedakan menjadi dua macam, yaitu peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan yang dibuat untuk masyarakat umum, mengadili perkara yang bersifat umum, baik secara pidana maupun perdata. Peradilan umum bersifat umum dan tidak dikhususkan pada perkara tertentu atau orang-orang tertentu saja. Peradilan khusus berlaku untuk orang-orang tertentu dan perkara tertentu. Sifat peradilan khusus lebih spesifik dari peradilan umum. Setiap peradilan khusus membidangi perkara tertentu sesuai kompetensi relatifnya. Contoh kasus sengketa kepegawaian, pengadilan yang berhakUntuk menyelesaikan perkara tersebut ialah pengadilan tata usaha negara. a. Klasifikasi Lembaga Peradilan Nasional Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada



di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Berdasarkan ketentuan tersebut, badan peradilan nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1) Lembaga Peradilan di Bawah Mahkamah Agung



Mahkamah Agung merupakan badan peradilan negara tertinggi yang terletak di atas empat lingkungan peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap empat lingkungan peradilan di bawahnya. Klasifikasi lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai berikut. a) Peradilan umum, berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan umum terdiri atas pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan daerah hukum-hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang dibentuk melalui keputusan presiden. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang dibentuk melalui undang-undang. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. b) Peradilan agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan agama termasuk dalam peradilan khusus.Wewenang yang dimiliki oleh peradilan agama ialah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat beragama Islam yang berkaitan dengan perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang peradilan agama. c) Peradilan militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 susunan peradilannya sebagai berikut. (1) Pengadilan Militer Pengadilan militer mempunyai kekuasaan memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah: (a) prajurit yang berpangkat kapten ke bawah; (b) orang-orang yang oleh undangundang dipersamakan dengan prajurit militer yang berpangkat kapten ke bawah; dan (c) orang-orang yang oleh keputusan Sumber: http://www.dilmil-yogyakarta.go.id/tag/BRT 01/ panglima TNI yang disetujui oleh Mahkamah 201807240738129682569595b5674f4b275e. hfrnItitabsITabs_ Group_name:fabGaleri, diunduh 29 Agung harus diadili berdasarkan hukum Januari 2019 militer. Gambar 5.4 Pengadilan militer tinggi



..41111111111._



(2) Pengadilan Militer Tinggi Pengadilan militer tinggi merupakan pengadilan militer yang pada daerah hukumnya dapat dimintakan banding. Tugas dan wewenang lain yang dimiliki oleh pengadilan tinggi militer sebagai berikut. (a) Pengadilan militer tinggi tingkat pertama, memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah: ((1)) prajurit atau salah satu prajurit berpangkat mayor ke atas; ((2)) orang-orang yang oleh undang-undang dipersamakan dengan prajurit militer yang berpangkat mayor ke atas; dan ((3)) orang-orang yang oleh keputusan panglima TNI yang disetujui oleh Mahkamah Agung hams diadili di pengadilan militer tinggi.



Pengadilan militer tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukum pengadilan militer tinggi. (c) Pengadilan militer tinggi mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha militer/TNI. (b)



(3) Pengadilan Militer Utama Kewenangan pengadilan militer utama adalah memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha militer/angkatan bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding. Pengadilan militer utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili: (a) antarpengadilan militer yang berkedudukan di daerah hukum pengadilan militer tinggi yang berlainan; (b) antarpengadilan militer tinggi; serta (c) antara pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer. (4) Pengadilan Militer Pertempuran Menurut pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengadilan militer bersifat mobil mengikuti pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran. Pengadilan ini memiliki wewenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: (a) prajurit militer; (b) yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit; (c) anggota sesuatu golongan/jawatan/badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang; dan (d) seseorang yang oleh keputusan panglima militer yang disetujui oleh Mahkamah Agung hams diadili oleh peradilan militer. d) Peradilan tata usaha negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami sengketa tata usaha negara. Kedudukan pengadilan tata usaha negara di ibu kota kabupaten/kota. Daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. 2) Mahkamah Konstitusi Kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung tetapi juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki tata cara atau prosedur beracara yang pelaksanaannya diatur dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. a) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguj i undang-undang



terhadap



undang-undang dasar.



Sumber: http://dekrit.com/2018/02/09/putusan-mk-soal-kpkbedentangan-dengan-putusan-sebelumnya-daninkonsisten/, diunduh 28 Januari 2019



Gambar 5.5 Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman



Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. c) Memutus pembubaran partai politik. d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, badan-badan hukum tersebut harus memiliki fungsi sesuai kompetensinya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh suatu lembaga peradilan sebagai berikut. b)



1) Kompetensi Relatif



Kompetensi ini berkaitan dengan tugas dan wewenang untuk mengadili suatu perkara. Penyelesaian perkara harus sesuai dengan bidang pengadilannya. Contohnya kasus sengketa tanah wakaf. Proses penyelesaian kasus tersebut harus diselesaikan di pengadilan agama. 2) Kompetensi Absolut



Kompetensi ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu peradilan dalam menyelesaikan perkara yang ditangani. Misalnya pengadilan tinggi memiliki wilayah hukum di provinsi. Pengadilan tinggi tersebut hanya dapat mengadili perkara yang ada di wilayah hukumnya. 1 t-



Mari Melengkapi Tabel Anda telah mempelajari materi tentang klasifikasi lingkungan peradilan nasional. Terdapat beberapa lingkungan peradilan yang terletak di bawah Mahkamah Agung. Lingkungan peradilan tersebut tentu memiliki peranan dalam menegakkan hukum di Indonesia. Berilah contoh perkara yang dapat diselesaikan dalam peradilan tersebut dengan melengkapi tabel berikut. Nama Pengadilan



PENGADILI I HEUER' TANAFIC. nGelT



Sumber: http://www.pn-tanahgrogo: diunduh 20 Maret 2019



Sumber: https://penarakyatnews. id/2017/10/ 31/profesionalisme-hakim-ptunserang-banten-patut-dipertanyakan/. diunduh 29 Januari 2019



Contoh Perkara



PENGADILAN AGAMA MAAA1,Jt,



Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2017/ 12/26/sebanyak-ini-kasus-perceraianditangani-pengadilan-agama-mamujusepanjang-2017-didominasi-asn, diunduh 29 Januari 2019



Sumber: http://www.dilmil-yogyakarta.go.id/tag/ BRT 02/page/3/2018010812383336 75930195a5303d931b98.html, diunduh 29 Januari 2019



b. Tingkatan Peradilan Nasional Coba Anda cermati bentuk tangga yang bertingkat-tingkat. Semakin tinggi tempat yang akan dicapai, semakin tinggi pula tingkatannya. Tangga tersebut menggambarkan adanya sebuah kedudukan. Sama halnya dengan lembaga peradilan di Indonesia. Lembaga tersebut memiliki tingkatan berbeda-beda. Tingkatan tersebut menggambarkan kedudukan lembaga peradilan dalam sistem hukum Indonesia. Berikut penjelasan tentang tingkatan peradilan di Indonesia. 1) Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan tingkat pertama disebut juga pengadilan negeri. Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang dibentuk atas keputusan presiden. Pengadilan negeri berkedudukan di wilayah kabupaten/kota dan memiliki wilayah hukum di daerah kabupaten/ kota. Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dan segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Wewenang yang dimiliki pengadilan negeri berkaitan dengan: a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan; serta b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. 2) Pengadilan Tingkat Kedua Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi. Pengadilan ini memiliki wilayah hukum di daerah provinsi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat kedua atau tingkat banding. Pengadilan tinggi memiliki wewenang sebagai berikut.



a) Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. b) Memiliki kewenangan memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim.



3) Kasasi oleh Mahkamah Agung Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak peradilan. Mahkamah Agung berwenang memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir di semua lingkungan peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung berwenang untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi. Batalnya suatu putusan pengadilan tinggi oleh Mahkamah Agung karena: a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b) salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku; serta c) lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan dan mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan.



Ketentuan Peninjauan Kembali Peninjauan kembali atau disingkat (PK) pada prinsipnya merupakan suatu upaya hukum luar biasa. Upaya ini dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama dan terakhir karena diketahuinya hal-hal baru (novum) yang dulu tidak diketahui sewaktu perkaranya diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan. Dasar hukum dilakukannya peninjauan kembali (PK) terdapat dalam Pasal 66-77 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Menurut pasal 66 Undang-Undang Nomorl4 Tahun 1985, ketentuan permohonan peninjauan kembali sebagai berikut. 1. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. 2. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. 3. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi. Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut 1 Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. 2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. 3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. 4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. 5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Sumber: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.idfindex.php/prosedur-berperkara/prosedur-peninjauan-kembali, diunduh 28 Maret 2019



Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI Semester 1