Uji Portofolio Kompetensi [PDF]

Citation preview

PEMBUATAN SOP SUPERVISI KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT DAN JARINGAN PT PLN (PERSERO) UPP KITRING SUMBAWA



DISUSUN OLEH : ADIARTHA PRIHANANTO 8913102ZY



PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA UNIT PELAKSANA PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN SUMBAWA 2020



PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA UPP KITRING SUMBAWA



PEMBUATAN SOP SUPERVISI KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT DAN JARINGAN PT PLN (PERSERO) UPP KITRING SUMBAWA ADIARTHA PRIHANANTO / 8913102ZY



I. ABSTRAK PT PLN (Persero) UPP Kitring Sumbawa merupakan salah satu unit PLN UIP Nusra yang memiliki wilayah kerja yang cukup luas, dimana saat ini mengawasi 2 Proyek Pembangkit, 8 Proyek Gardu Induk dan 4 proyek Transmisi, dengan total 16 mitra kerja / kontraktor. Banyaknya mitra kerja dan proyek yang diawasi, tentunya melakukan suatu proses monitoring menjadi cara yang cukup efektif dalam melakukan pengawasan pekerjaan dan pengawasan terdapat pelaksanaan K3. Banyaknya aktivitas kontruksi bisa menimbulkan keadaan yang berbahaya dan tindakan-tindakan tidak aman yang mengakibatkan kecelakaan kerja yang berdampak langsung pada terlambatnya selesai suatu pekerjaan. Pengawasan terhadap mitra kerja sangatlah penting dilaksanakan untuk mencegah terjadinya potensi kecelakaan kerja yang mengakibatkan buruknya citra perusahaan. Dalam upaya-upaya melakukan pengawasan pelaksanaan K3 pada pekerjaan pembangunan instalasi ketenagalistrikan di Pulau Sumbawa, Pembuatan SOP menjadi suatu pedoman yang efektif dan efisien untuk melaksanakan pekerjaan supervisi konstruksi sesuai tahapan dan standar yang berlaku di bidang ketenaga listrikan sehingga dapat mendukung pencapaian target waktu dan kualitas penyelesaian project di lingkungan UPP Kitring Sumbawa. Semua tahapan dan prosedur pekerjaan Supervisi Pembangkit, Transmisi dan GI telah di atur dalam SOP Supervisi Konstruksi Pembangkit sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja (zero accident). Kata kunci : PT PLN (Persero) UPP Kitring Sumbawa, Proyek Ketenagalistikan, SOP Supervisi Konstruksi, SOP Supervisi Konstruksi Pembangkit, SOP Supervisi Konstruksi Transmisi, SOP Supervisi Konstruksi GI.



2



PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA UPP KITRING SUMBAWA



II. LATAR BELAKANG



Peningkatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia dengan diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 04 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Pemerintah telah berkomitmen untuk merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35 ribu Megawatt (MW) dalam jangka waktu 5 tahun (2014-2019). Dari target yang ditetapkan PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara merupakan salah satu unit PLN yang mempunyai tugas besar dalam membangun infrastruktur Ketenagalistrikan khususnya di wilayah Nusa Tenggara dimana wilayah kerjanya mencapai Pulau Lombok sampai Pulau Timor.



PT PLN (Persero) UPP Kitring Sumbawa merupakan salah satu unit PLN UIP Nusra yang memiliki wilayah kerja yang cukup luas yaitu satu pulau Sumbawa yang terdiri dari 4 (empat) Proyek Pembangkit, 16 (enam belas) Proyek Gardu Induk dan 7 (tujuh) Proyek Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Banyaknya pembangunan proyek secara tidak langsung membutuhkan pengawasan lebih untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan mutu pekerjaan.



Disadari bersama bahwa untuk mewujudkan selesainya proyek tersebut dibutuhkan pengawasan yang lebih, baik pengawasan terhadap penyelesaian pekerjaan maupun pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian suatu proyek, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimana tujuan dan sasarannya adalah terciptanya sistem K3 di tempat kerja yang melibatkan segala pihak sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan terciptanya tempat kerja yang aman, efektif dan produktif.



Luasnya wilayah kerja PT. PLN UPP Kitring Sumbawa menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan terhadap pelaksanaan K3 di lapangan. Banyaknya aktivitas kontruksi bisa menimbulkan keadaan yang berbahaya dan tindakan-tindakan tidak aman yang mengakibatkan kecelakaan kerja yang berdampak langsung pada terlambatnya selesainya suatu pekerjaan. Pengawasan ini menjadi suatu yang sangat penting dilakukan untuk mengawasi dan mengontrol



3



PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA UPP KITRING SUMBAWA



mitra kerja dalam pelaksanaan K3 sehingga nantinya bisa mencegah terjadinya potensi kecelakaan kerja yang menimbulkan kerugian secara materi, kerugian non materi dan menjadi buruknya citra perusahaan, serta dengan pengawasan tersebut dapat meningkatkan produktivitas kerja sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident).



III. URAIAN MAKALAH PT PLN (Persero) UPP Kitring Sumbawa saat ini mengawasi 4 Proyek Pembangkit, 8 Proyek Gardu Induk dan 4 proyek Transmisi, dengan total 16 mitra kerja / kontraktor, dengan banyaknya mitra kerja dan proyek yang diawasi tentunya melakukan perencanaan kerja menjadi cara yang cukup efektif dalam melakukan pengawasan pekerjaan dan penerapan SMK3. Penatapan Kebijakan K3 Perencanaan K3



Visi & Misi Perusahaan Tujuan & sasaran K3, Identifikasi Potensi Bahaya



Pelaksanaan



Pembentukan tim P2K3 Penyediaan SDM, APD, SOP dan IK, Inspeksi



Edukasi Tenaga Kerja, Capture Hazzard Pemantauan dan evaluasi Audit Internal dan Eksternal Peninjauan & Peningkatan Kinerja SMK3 Rapat Tinjauan Management Tabel III.1. Lima Prinsip SMK 3 Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 Proses implementasi SMK3 meliputi beberapa tahap. Secara garis besar yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan yang dilakukan antara lain : penyediaan SDM sesuai kualifikasi pekerjaan, pembuatan SOP dan IK, melakukan inspeksi dan edukasi tenaga kerja. Setelah proses perencanaan dilakukan nantinya Tim P2K3 akan melakukan Inspeksi di lapangan, salah satu point penting yang harus dicek adalah pemeriksaan tahapan dan prosedur pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan SOP. Manfaat dan Tujuan Penyusunan SOP adalah sebagai berikut : 1. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya. 2. Meminimalisir kesalahan yang menyebabkan kecelakaan kerja dalam melakukan pekerjaan. 3. Mempermudah evaluasi tahapan pekerjaan yang kurang efektif.



4



PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA UPP KITRING SUMBAWA



4. Melindungi tenaga kerja dari kemungkinan tuntutan hukum atas tuduhan melakukan penyimpangan. 5. Sebagai bahan edukasi kepada pegawai yang ditempatkan di tempat baru atau pegawai baru.



Edukesalahan kasi dan inspeksi ke masing-masing proyek untuk melihat secara langsung penerapan K3 yang dilaksanakan oleh mitra kerja. Tahap pelaksanaan dilaksanakan maka nantinya ada hasil-hasil inspeksi yang menjadi dasar untuk melakukan evaluasi pelaksanaan dan mengirimkan teguran apabila mitra kerja tidak memenuhi dan melaksanakan aspek-aspek K3. Semua proses dari tahap perencanaan selanjutnya pelaksanaan sudah dilakukan maka akan dilakukan proses monitoring. Proses monitoring ini nantinya akan meminta mitra kerja untuk mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan K3 selama satu bulan, dimana laporan tersebut bisa dijadikan referensi dan menjadi gambaran pelaksanaan K3 yang dilakukan satu bulan terakhir. Laporan Bulanan K3 menjadi suatu alat sistem monitoring yang efektif dan efisien untuk mengetahui bagaimana kinerja pelaksanaan K3 mitra kerja di lokasi proyek. Laporan K3 ini berisikan data-data tenaga kerja, data pengawas K3, data peralatan kerja dan APD, data kecelakaan kerja, data kontrak-kontrak kepada sub pekerjaan, kebijakan K3 serta foto-foto pelaksanaan K3 di lokasi proyek. Dengan melakukan monitoring ini bisa menjadi alat bantu untuk menentukan prioritas pelaksaaan inspeksi, edukasi K3 dan teguran tertulis sehingga semua pelaksanaan K3 bisa termonitor dengan baik dan semua aspek K3 bisa dilaksanakan. IV. ANALISA PEMBAHASAN Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan SMK3. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 5 PP No 50 Tahun 2012 . Dalam upaya-upaya melakukan pengawasan pelaksanaan K3 pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan instalasi ketenagalistrikan di Pulau Sumbawa ada kendala-kendala yang dihadapi dalam tahap pelaksanaan pengawasan K3. Banyaknya tahapan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya tinggi mengakibatkan terjadi nya kecelakaan kerja, oleh sebab itu diperlukan instrumen



5



PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA UPP KITRING SUMBAWA



untuk mengendalikan potensi bahaya yang ada sehingga dapat mengurangi tingkat resiko tinggi menjadi sedang atau ringan. Pemenuhan K3 dalam proses pelaksananaan pekerjaan meliputi : 1. Pembuatan working permit, JSA (Job Safety Analisis), SOP (Standar Operasional Prosedur) dan IBPR ( Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko) sebelum pekerjaan dimulai 2. Penyediaan SDM sesuai kualifikasi pekerjaan / Sertifikasi keahlian tenaga kerja. 3. Melakukan Edukasi kepada pekerja berupa pelaksanaan briefing, safety talk dan safety meeting 4. Menyediakan dan menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) dalam melaksanakan pekerjaan. Pembuatan WP, JSA dan SOP menjadi prioritas pertama karena merupakan instrument pengendalian resiko yang paling efektif untuk menurunkan tingkat resiko potensi bahaya tinggi. 1. 2. 3. 4. 5.



Eliminasi Subtitusi Rekaya Engineering Administratif APD



Menghilangkan tahapan atau sember bahaya Mengganti tahapan atau sumber bahaya Modifikasi alat/mesin/tempat kerja yang lebih aman Pembuatan SOP, Pemasangan rambu Pemakaian safety shoes, safety helmet, body harness Tabel IV.1 Hirarki Pengendalian Resiko



Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Pembuatan SOP adalah kontrol yang efektif dan mudah di implementasikan di lapangan dan tidak memerlukan anggaran yang besar. Isi dari SOP adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



Tujuan Ruang Lingkup Referensi Istilah dan Definisi Uraian Kegiatan Dokumen terkait Rekaman Mutu Bagan Alir



6



PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA UPP KITRING SUMBAWA



Gambar IV.1 Contoh SOP Supervisi Konstruksi Proyek Pembangkit UPP Sumbawa Gambar di atas merupakan salah satu contoh SOP Supervisi Konstruksi Proyek Pembangkit di UPP Sumbawa. Sebelum nya belum ada SOP sebagai pedoman pengawasan pekerjaan. SOP dapat meminimalisir kesalahan yang menyebabkan kecelakaan kerja dalam melakukan pekerjaan dan sebagai materi edukasi pegawai yang di tempatkan di tempat baru.



Gambar IV.2 SOP Supervisi Konstruksi Pembangkit (Referensi dan Definisi)



7



PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA UPP KITRING SUMBAWA



Gambar IV.3 Laporan Bulanan K3 Mitra Kerja (Data Koordinator K3 dan Kecelakaan Kerja) Gambar diatas merupakan data pengawas/koordinator K3 dari Mitra kerja dengan sertifikat AK3 dan pada laporan ini disampaikan data kecelakaan kerja pada bulan November tahun 2018.



Gambar IV.4 Laporan Bulanan K3 Mitra Kerja (Data Sistem Manajemen K3, Kebijakan K3 dan Jumlah APD ) Gambar diatas menunjukan bahwa laporan bulanan K3 disini, mitra kerja dapat menunjukkan Sertifikat SMK3 dan Kebijakan K3 yang sertifikatnya nanti dilampirkan pada laporan, serta ada



8



PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA UPP KITRING SUMBAWA



data APD yang disediakan dan digunakan pekerja pada pelaksanaan pekerjaan PLTMG Sumbawa 50MW.



Gambar IV.4 Laporan Bulanan K3 Mitra Kerja (Foto Pelaksanaan K3) Gambar diatas menunjukan bahwa mitra kerja wajib menerapkan pelaksanaan K3 pada lokasi pekerjaan, Mitra kerja wajib melaporkan kegiatan penerapan berupa dokumentasi pelaksanaan kegiatan K3. Dokumentasi yang ditampilkan akan menjadi bukti atau gambaran pelaksanaan kegiatan K3 di lokasi pekerjaan.



V. PENUTUP A. KESIMPULAN Kesimpulan yang dapat diambil dari implementasi laporan bulanan K3 mitra kerja pada proyek pembangunan system ketenagalistrikan di PT PLN (Persero) UPP Kitring Sumbawa adalah 1. Laporan bulanan K3 mitra kerja menjadi suatu monitoring yang efektif dan efisien untuk mengetahui penerapan dan pelaksaan kegiatan K3 yang dilakukan mitra kerja. 2. Laporan bulanan K3 mitra kerja menjadi suatu alat untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan K3 di lapangan sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah strategis untuk peningkatan pelaksanaan K3.



9



PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA UPP KITRING SUMBAWA



3. Laporan bulanan K3 mitra kerja bisa menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan mengenai pelaksaan K3 dan menjadi tolak ukur dalam penilaian terhadap pelaksaaan K3. 4. Laporan bulanan K3 mitra kerja nantinya menjadi masukan untuk pengembangan dan peningkatan pelaksanaan K3 pada proyek pembangunan sistem ketenagalistikan di PT PLN (Persero) UPP Kitring Sumbawa.



B. USULAN DAN REKOMENDASI Usulan dan rekomendasi yang dapat disampaikan berkaitan dengan implementasi laporan bulanan K3 mitra kerja pada proyek pembangunan sistem ketenagalistrikan di PT PLN (Persero) UPP Kitring Sumbawa adalah : 1. Laporan Bulanan K3 Mitra Kerja diharapkan wajib disampaikan mitra kerja kepada PLN setiap bulannya sehingga proses pengawasan, monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik 2. Mitra kerja wajib menugaskan staf khusus / pengawas K3 pada setiap pekerjaan, sehingga ada pengawasan secara langsung serta dapat melaporkan semua kegiatan pelaksanaan K3 di lokasi pekerjaan. 3. Isi dari laporan bulanan K3 mitra kerja dapat menampilkan data data yang valid dan foto-foto pelaksaaan yang terbaru. 4. Mitra kerja wajib melaksanakan semua kegiatan K3 dan menyiapkan working permit (WP), Job Safety Analisis (JSA) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap pelaksanaan pekerjaan dimana nantinya dokumen tersebut menjadi lampiran pada laporan bulanan K3



10