Wawasan Kepemiluan Dan Demokrasi 40 [PDF]

Citation preview

1. 2.



%



Wawasan Kepemilua dan Demokrasi 40



Wawasan Undang-undang dan Kebangsaan 15 %



3.



Wawasan Kepengawasan Pemilu 15 %



4.



Wawasan Sengketa Pemilu 15 % dan



5.



Wawasan Penindakan Pelanggaran Pemilu 15 %



Berikut kisi - kisi yang dapat anda pelajari untuk persiapa menghadapi tes tulis Panwascam dan tes Wawancara jika anda lolos pada tahap berikutnya : 1.



tentang Struktur Organisasi penyelangara pemilu baik Bawaslu dan KPU, silahkan di hafal tentang nama ketua organisasi masingmasing, dari tingkat pusat hingga bawah. 2. Pelajari tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan. Tugas dan wewenang Panwaslu menjadi wajib karena terkait dengan tugas dan kewenangannya ketika nanti terpilih menjadi Anggota panwaslu/panwascam 3.



Pelajari Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 terutama Pasal 105-107, Pasal ini berkaitan dengan tugas dan wewenang Panwascam,



4.



Pelajari dan pahami data-data terkait wilayah masing-masing, Seperti misalnya jumlah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan di kabupaten dan Kota Anda



5.



Pelajari bagaimana teknis pemungutan suara dilaksanakan dan bagaimana teknik pengawasannya.



6.



Pelajari UU 45 dan perubahan amandemennya, karena UU 45 merupakan dasar dari terbitnya sema undang-undang, termsuk undang-undang Pemilu.



Latihan SOAL PANWASCAM Wawasan Pemilu II  1. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 1 juta jiwa, harus didukung sekurangkurangnya...dari jumlah penduduk* a. 10% b. 8,5% c. 7,5% d. 6,5% e. 6% Jawab : D 2. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 250 ribu sampai dengan 500 ribu jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya ….. dari jumlah penduduk.* a. 10% b. 8,5% c. 7,5% d. 6,5% e. 6% Jawab : B 3. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada DPT kurang atau sama dengan 250 ribu jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya ….. dari jumlah penduduk.* a. 10% b. 8,5% c. 7,5% d. 6,5% e. 6% Jawab : A 1



4. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya ….. dari jumlah penduduk* a. 10% b. 8,5% c. 7,5% d. 6,5% e. 6% Jawab : C 5. Dukungan kepada pasangan calon perseorangan kepala daerah dibuat dalambentuk …..* a. Surat dukungan yang disertai fotokopi KTP b. Surat dukungan yang disertai surat keterangan tanda penduduk c. Surat dukungan yang disertai KTP asli d. a dan b benar e. Semua jawaban salah Jawab : D 6. Verifikasi dan rekapitulasi persyaratan dukungan pasangan calon perseoranganuntuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh …* a. KPU Provinsi b. KPU Kabupaten/Kota c. KPU Provinsi dibantu Kabupaten/Kota d. Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota e. KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS Jawab : E 7. Daftar dukungan pasangan calon perseorangan harus sudah diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat ….. sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.* a. 21 hari b. 22 hari c. 25 hari d. 28 hari e. 30 hari Jawab :D



8. Verifikasi daftar dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan oleh PPS paling lama...sejak dokumen daftar dukungan diserahkan ke PPS.* a. 7 hari b. 10 hari c. 14 hari d. 15 hari e. 20 hari Jawab : C 9. Hasil verifikasi daftar dukungan perseorangan dituangkan dalam berita acara kemudian diteruskan PPS kepada PPK untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan paling lama …..* a. 5 hari b. 7 hari c. 10 hari d. 14 hari e. 15 hari Jawab : B 10. Hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara kemudian diteruskan PPK kepada KPU Kabupaten/Kota untuk...* a. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 7 (tujuh) hari b. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 8 (delapan) hari c. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 9 (sembilan) hari d. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 10 (sepuluh) hari e. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 15 (lima belas) hari Jawab : A 11. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri dalam pemilihan berusia sekurang-kurangnya...tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan sekurangkurangnya...tahun bagi calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota* a. 25 dan 25 b. 30 dan 25 c. 30 dan 30 d. 30 dan 35 e. 35 dan 30 Jawab : B 12. Calon kepala daerah dan wakil kepala



2



daerah adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat...* a. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat b. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih c. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan untuk jabatan yang sama d. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya e. Semua jawaban benar Jawab : E 13. Surat persetujuan pengunduran diri bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang akan mencalonkan kembali dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dikeluarkan oleh...* a. Presiden b. Menteri Dalam Negeri c. DPR d. DPRD e. KPU Jawab: B 14. Keputusan tentang usulan pengesahan pemberhentian kepala daerah atau wakilkepala daerah dikeluarkan oleh..* a. DPRD b. KPU c. Menteri Dalam Negeri d. Presiden e. Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Jawab : C 15. Masa pendaftaran kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan selama….. terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.* a. 5 hari b. 7 hari c. 10 hari d. 15 hari e. 20 hari Jawab : B



16. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari



pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat...sebelum hari* a. 20 hari b. 25 hari c. 30 hari d. 35 hari e. 40 hari Jawab ; C 17. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat ….. terhitung sejak pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia* a. 14 hari b. 10 hari c. 7 hari d. 5 hari e. 3 hari Jawab : C 18. Dalam hal salah seorang calon dari pasangan calon perseorangan meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat ….. sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon dalam pemilihan.* a. 35 hari b. 30 hari c. 25 hari d. 20 hari e. 14 hari Jawab ; B 19. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan...* a. Hakim Mahkamah Agung b. Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri c. Pejabat BUMN/BUMD d. Kepala Desa e. Semua jawaban benar Jawab ; E 20. Dalam hal apa pemilihan putaran kedua pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden



3



dilakukan?* a. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 30% dari jumlah suara sah b. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30% dari jumlah suara c. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30% dari jumlah suara sah d. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara e. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara sah Jawab : D 21. Berikut yang dilarang untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, yaitu …..* a. Pejabat Negara b. Pejabat struktural dalam jabatan negeri c. Pejabat fungsional dalam jabatan negeri d. Kepala Desa e. Semua jawaban benar Jawab ; E 22. Pada pemilihan kepala daerah jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan paling banyak …..* a. 300 orang b. 500 orang c. 600 orang d. 700 orang e. 800 orang Jawab ; E 23. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh ….* a. KPPS b. PPS c. KPU d. KPU Kab/Kota e. Bawaslu Kab/Kota Jawab : D 24. Pernyataan berikut ini adalah benar kecuali …..* a. Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah b. Calon kepala daerah terpilih terpilih diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon gubernur c. Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon wakil kepala



daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah d. Calon wakil kepala daerah yang dilantik menjadi kepala daerah karena calon kepala daerah berhalangan tetap, mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang mengusungnya e. Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan Menteri Dalam Negeri daerah diganti oleh wakil kepala daerah berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan Menteri Dalam Negeri Jawab ; E 25. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon atau bakal pasangan calon perseorangan dalam jangka waktu …… wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.* a. 3 hari b. 5 hari c. 7 hari d. 10 hari e. 15 hari Jawab C 26. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampirannya, pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota, maka …..* a. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusukan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang b. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusukan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 5 (lima) hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang c. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusukan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 6 (enam) hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang d. Partai politik atau gabungan partai politik yang 4



mengusukan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang e. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusukan pasangan calon tersebut tidak dapat lagi mengajukan bakal pasangan calon baru. Jawab : A 27. Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampirannya paling lama …..* a. 5 hari b. 7 hari c. 10 hari d. 14 hari e. 15 hari Jawab : E 28. Berikut ini adalah Asas Penyelenggara Pemilu, pilih yang paling tepat:* a. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan. b. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, dan sama kedudukannya didepan hukum. c. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, kredibel, efektif, dan efisiensi d. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efektif, dan efisiensi e. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, kredibel, efektif, dan efisiensi Jawab : D 29. Salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu dalam waktu- waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan karena ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Apakah yang menjadi tujuan Pemilu tersebut ....* a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib b. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat c. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara d. Untuk menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyat e. Semua jawaban adalah benar. Jawab : E



30. Kedudukan kantor KPU terletak dimana?* a. KPU berkedudukan di Jakarta. b. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. c. KPU berkantor di Propinsi DKI Jakarta. d. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta. e. KPU Pusat di Jakarta, KPU Propinsi disetiap Propinsi dan KPU Kab/Kota di masing-masing Kabupaten/Kota. Jawab : B 31. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benarbenar dilaksanakan berdasarkan...* a. Prinsip-prinsip check and balances b. Sistem proporsional terbuka c. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance) d. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak e. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan Jawab :C 32. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?* a. Pasal 9 ayat (1) b. Pasal 9 ayat (2) c. Pasal 10 ayat (1) d. Pasal 10 ayat (2) e. Pasal 10 ayat (3) Jawab : A 33. Status KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah:* a. KPU bersifat tetap, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat Adhoc. b. KPU, dan KPU Provinsi bersifat tetap, KPU Kabupaten/Kota bersifat Adhoc. c. KPU, dan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota bersifat Adhoc. d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat tetap e. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS bersifat tetap. Jawab : D 34. Sebelum diundangkannya UU Nomor 15 Tahun 2011, penyelenggara dan pengawas 5



Pemilu di Indonesia diatur dalam ....* a. UU Nomor 12 Tahun 2003 b. UU Nomor 31 tahun 2007 c. UU Nomor 24 Tahun 2007 d. UU Nomor 22 Tahun 2007 e. UU Nomor 32 Tahun 2004 Jawab :E 35. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK dan PPS?* a. 9-7-5-5-3 b. 7-7/5-5/3-5-3 c. 7-7/5-5-5-3 d. 5-7/5-5/3-5-3 e. 5-5-5-3-1 Jawab :C 36. KPU membentuk tim seleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi. Tim seleksi sebagaimana dimaksud di atas berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur ….* a. Tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan pers b. Akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat c. Akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat d. Kepolisian, kejaksaan, dan tokoh perempuan e. Akademisi, kepolisian, dan kejaksaan Jawab :C 37. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada :* a. Rapat Rutin b. Rapat Pleno c. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) d. Eksekutif, dalam hal ini Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota e. Legislatif, dalam hal ini DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Jawab : B 38. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Provinsi bertanggungjawab kepada:* a. KPU b. 6 atau 4 Anggota KPU Provinsi lainnya c. Gubernur dan DPRD Provinsi d. Rapat Rutin e. Rapat Pleno Jawab : E



39. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada:* a. KPU b. KPU Provinsi c. 4 Anggota KPU Kabupaten/Kota lainnya d. Rapat Rutin e. Rapat Pleno Jawab : E 40.Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:* a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah; d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; e. Semua jawaban a, b, c, dan d benar. Jawab : E 41. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali :* a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; b. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; d. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; e. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; Jawab : D 42. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah berikut ini kecuali :*



6



a. Pernah menjadi menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; c. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; d. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota; e. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu. Jawab : A 43. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, kecuali...* a. Warga Negara Indonesia b. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun c. Berpendidikan paling rendah S-1 d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan secara menyeluruh dari rumah sakit e. Bersedia bekerja penuh waktu Jawab : C 44. Anggota KPU dilantik oleh siapa?* a. Presiden b. Ketua DPR c. Ketua MPR. d. Ketua Mahkamah Agung. e. Ketua Mahkamah Konstitusi Jawab : A 45. Anggota KPU Provinsi dilantik oleh siapa?* a. Menteri Dalam Negeri b. Gubernur c. Ketua DPRD Provinsi d. KPU e. Ketua Pengadilan Jawab : D 46. Anggota KPU Kabupaten/Kota dilantik oleh siapa?* a. Bupati/Walikota b. Ketua DPRD Kabupaten/Kota c. KPU Provinsi d. Gubernur e. KPU Jawab : E



47. Institusi-institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemilu adalah ....* a. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN b. KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS c. KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS d. Panitia Pemilihan Indoensia, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN e. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Pemantau Pemilu Jawab : A 48. Anggota PPK dan PPS dilantik oleh siapa?* a. Bupati/Walikota b. Ketua DPRD Kabupaten/Kota c. KPU Kabupaten/Kota d. Ketua Pengadilan Negeri e. Camat dan Kepala Desa/Lurah Jawab : C 49. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena...* a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; c. berhalangan tetap lainnya; atau d. diberhentikan dengan tidak hormat. e. Jawaban a, b, c dan d semua benar. Jawab : E 50. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena...* a. Sakit b. Mengundurkan diri c. Diberhentikan d. Cuti di luar tanggungan negara e. Jawaban b dan c benar Jawab : E



Latihan Soal Panwascam Wawasan Pemilu dan Demokrasi 1. Dalam menjalankan tugasnya terkait hal keuangan, maka KPU bertanggungjawab kepada siapa?* a. Presiden b. DPR c. BPK d. BPKP e. Bertanggungjawab sesuai dengan peraturan



7



perundang-undangan Jawaban : E 2. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya, KPU memberikan laporan kepada..* a. MPR dan Presiden b. MPR dan DPR c. DPR dan Presiden d. DPR dan DPD e. Presiden dan BPK Jawaban : C 3. Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK?* a. Petugas Pemungutan Kecamatan b. Panitia Pemungutan Kecamatan c. Panitia Pemilihan Kecamatan d. Petugas Pemilihan Kecamatan e. Panitia Pemilu Kecamatan Jawaban : C



4. PPK berkedudukan dimana?* a. Kantor Kecamatan b. Kantor Polsek Kecamatan c. Pendopo Kecamatan d. Ibu kota Kecamatan e. Ibu kota desa/kelurahan Jawaban : D



5. Berapa lama masa kerja PPK?* a. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara. b. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. c. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara. d. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. e. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 10 (sepuluh) bulan sebelum



penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Jawaban : B 6. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara?* a. 1 (satu) bulan b. 2 (dua) bulan c. 3 (tiga) bulan d. 4 (empat) bulan e. 5 (lima) bulan Jawaban : B



7. Berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara yang dibuat oleh PPK wajib diserahkan kepada siapa ?* a. Saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota b. Tim sukses Pemilu, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan. c. Tim Kampanye, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota. d. Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota. e. Parpol peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota danKPU Kabupaten/Kota. Jawaban : A



8. Anggota PPK adalah sebanyak ……. orang berasal dari tokoh masyarakat yangmemenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang. Berapa jumlah anggota PPK?* a. 3 (tiga) orang b. 5 (lima) orang c. Minimal 3 (orang) dan maksimal 5 (lima) orang. d. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang e. 7 (tujuh) orang Jawaban : B 9. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi dibawah ini, kecuali :* a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; 8



c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; d. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; e. Melakukan pengawasan dan menerima laporan terhadap adanya pelanggaran pemilu diwilayah kecamatan. Jawaban : E 10. Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK harus sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat...* a. 2 (dua) hari setelah hasil rekapitulasi b. 3 (tiga) hari setelah hasil rekapitulasi c. 4 (empat) hari setelah hasil rekapitulasi d. 5 (lima) hari setelah hasil rekapitulasi e. 6 (enam) hari setelah hasil rekapitulasi Jawaban : B



11. Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan, dibentuk PPS. Apa kepanjangan nama dari PPS?* a. Panitia Pemungutan Suara b. Petugas Pemungutan Suara c. Petugas Pemilihan Suara d. Panitia Pemilihan Suara e. Tidak ada jawaban yang benar. Jawaban : A



12. Siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS ?* a. PPS. b. PPK. c. KPU Kabupaten/Kota. d. KPU Provinsi. e. KPU. Jawaban : A 13. Berapa lama masa kerja PPS?* a. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 4 (empat) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara. b. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.



c. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara. d. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara. e. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara. Jawaban : B



14. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara?* a. 1 (satu) bulan b. 2 (dua) bulan c. 3 (tiga) bulan d. 4 (empat) bulan e. 5 (lima) bulan Jawaban : B 15. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi dibawah ini, kecuali :* a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; b. membentuk KPPS; c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih; d. mengumumkan daftar pemilih; e. menyampaikan daftar pemilih kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Jawaban : E



16. Siapakah yang berhak menandatangani dokumen Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan?* a. Ketua KPPS. b. Ketua PPS. c. Ketua PPK. d. Ketua KPU Kabupaten/Kota. 9



e. Ketua KPU Provinsi. Jawaban : B 17. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota. Berapa jumlah anggota KPPS dan apa kepanjangannya?* a. 5 (lima) orang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. b. 7 (tujuh) orang, Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara. c. 7 (tujuh) orang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. d. 5 (lima) orang, Kelompok Panitia Pemungutan Suara. e. 7 (tujuh) orang, Kelompok Panitia Pemungutan Suara. Jawaban : C 18. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi dibawah ini, kecuali :* a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS; b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan; c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; e. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Jawaban : E 19. Tugas ketua PPK adalah sebagai berikut, kecuali :* a. Memimpin kegiatan PPK. b. Mengawasi kegiatan Panwascam. c. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK. d. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala,dengan manual, dan atau elektronik. e. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Jawaban : B 20. Untuk memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan



sebagai berikut, kecuali :* a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK. b. Menerima pendaftaran calon PPK. c. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK. d. Melakukan seleksi psikotes calon anggota PPK. e. Melakukan wawancara calon anggota PPK. Jawaban : D 21. Ketentuan untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal berapa?* a. Pasal 51 b. Pasal 52 c. Pasal 71 d. Pasal 72 e. Pasal 81 Jawaban : D 22. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi dibawah ini, kecuali :* a. Warga Negara Indonesia b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan Jawaban : B 23. Institusi-institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemilu adalah ....* a. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN b. KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS c. KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS d. Panitia Pemilihan Indoensia, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN e. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Pemantau Pemilu Jawaban : A 10



24. Berapa jumlah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Paswascam?* a. 7-7/5-5/3-3 b. 7-7/5-5-3 c. 5-7/5-5/3-3 d. 5 5-5/3-3 e. 5-5-3-3 Jawaban : C 25. Pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh ....* a. Dewan Kehormatan KPU b. Dewan Kehormatan Bawaslu c. Dewan Kode Etik KPU d. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu e. Dewan Penegakan Etika Bawaslu Jawaban : D 26. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Laporan pelanggaran tersebut disampaikan dengan paling sedikit memuat hal- hal berikut, kecuali ....* a. Nama dan alamat pelapor b. Pihak terlapor c. Waktu dan tempat kejadian perkara d. Uraian kejadian e. Saksi-saksi kunci Jawaban : E 27. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan lembagapengawasan Pemilu yang bersifat ….* a. Permanen b. Ad hoc c. Tetap d. Tahunan e. Ad interim Jawaban : C 28. Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri merupakan lembaga pengawasan Pemilu yang bersifat ….*



a. Permanen b. Ad hoc c. Tetap d. Tahunan e. Ad interim Jawaban : B 29. Berikut ini adalah tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota, kecuali ….* a. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan mengenai Pemilu c. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti e. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang mengandung unsur pidana Jawaban : E 30. Seluruh tahapan Pemilu merupakan obyek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan...* a. Memasang tanda gambar di tempat yang terlarang b. Memberikan keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran c. Melakukan kampanye pada waktu yang salah d. Berkampanye dengan melanggar lalu lintas e. Mengubah hasil penghitungan suara. Jawaban : E 31. Berapa jumlah anggota Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa di setiap desa atau nama lain/kelurahan ?* a. Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang b. Paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang c. Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang d. Hanya 1 (satu) orang. e. 3 (tiga) orang. Jawaban : D 32. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ada



11



lembaga baru yaitu DKPP, apa kepanjangan nama dari DKPP?* a. Dewan Komite Pengawasan Pemilu b. Dewan Komisi Penyelenggara Pemilu c. Dewan Komite Penyelenggara Pemilu d. Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu e. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jawaban : E 33. Siapa ketua DKPP pertama?* a. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie., SH. b. Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., SH., M.Hum. c. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra., SH., MS. d. Prof. Dr. Ramlan Surbakti. e. Prof. Dr. Hafiz Azhary Jawaban : A 34. Tugas DKPP meliputi dibawah ini, pilih jawaban paling tepat.* a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu. b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu. c. menetapkan putusan. d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. e. Jawaban a, b, c dan d semua benar. Jawaban : E 35. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu. Siapakah yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu ?* a. KPU, Bawaslu dan Lembaga Pemantau Pemilu. b. KPU, Bawaslu dan Partai Politik. c. KPU, Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu dan Partai Politik. d. KPU dan Bawaslu. e. KPU, Bawaslu dan Tim Kampanye Jawaban : D 36. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa?* a. Bawaslu



b. DKPP c. Menteri Dalam Negeri d. Menkopolhukam e. Sekretaris Jenderal KPU Jawaban : E 37. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Siapa?* a. KPU setingkat di atasnya. b. DKPP. c. Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. d. Gubernur atau Bupati/Walikota e. Pimpinan DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Jawaban : A



38. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa?* a. KPU b. DKPP c. Menteri Dalam Negeri d. Menkopolhukam e. Sekretaris Jenderal Bawaslu Jawaban : E 39. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ditangani oleh…..* a. KPU RI b. Bawaslu c. DKPP d. Mahkamah Konstitusi e. Mahkamah Agung Jawaban : C 40. Lembaga pengawas pemilu di tingkat provinsi adalah..* a. Bawaslu b. Bawaslu Provinsi c. Panwaslu Provinsi d. Bawaslu Kabupaten/Kota e. Jawaban b dan c benar Jawaban : B 41. Panwaslu Desa/Kelurahan dibentuk oleh …..* 12



a. Bawaslu b. Bawaslu Provinsi c. Bawaslu Kabupaten/Kota d. Panwaslu Kecamatan e. Kepala Desa/Lurah Jawaban : C 42. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat oleh...* a. KPPS b. PPS c. PPK d. KPU Kabupaten/Kota e. KPU Provinsi Jawaban : D 43. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas TPSmerupakan tugas dari..* a. KPPS b. PPK c. KPU Kabupaten/Kota d. Panwaslu Kecamatan e. Semua jawaban salah Jawaban : A 44. Anggota KPPSLN paling sedikit.... orang dan paling banyak....orang* a. 3 dan 5 b. 3 dan 6 c. 3 dan 7 d. 4 dan 7 e. 5 dan 7 Jawaban : C 45. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPSLN, KPPSLN, kecuali …..* a. Warga Negara Indonesia b. Tidak menjadi anggota partai politik c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun d. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPSLN, dan KPPSLN e. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat Jawaban : C



c. Presiden d. Menteri Dalam Negeri e. Stakeholder Jawaban : A 47. Dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, penyusunan dan penetapan pedoman tahapan pemilu dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan …..* a. DPR b. Pemerintah c. DKPP d. Bawaslu e. Jawaban a dan b benar Jawaban : E 48. Untuk mendaftar menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kotaharus berpendidikan paling rendah...* a. SMA atau sederajat b. DIII/DIV c. S1 d. S2 e. S3 Jawaban : A 49. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepadaDPR dibentuk oleh …..* a. DKPP b. Menteri Dalam Negeri c. Presiden d. Bawaslu e. Jawaban a dan d benar Jawaban : C 50. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR berjumlah …..* a. 10 orang b. 11 orang c. 12 orang d. 13 orang e. 15 orang Jawaban : B



46. Dalam melaksanakan tugasnya KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotabertanggung jawab kepada...* a. Rapat pleno b. Rapat Paripurna DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 13



Latihan SOAL dan Jawaban PANWASCAM tentang Wawasan Kepemiluan 1. Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah* a. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan b. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan c. Mendapat akreditasi dari pengawas Pemilihan d. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM e. Bersifat independen Jawaban : E 2. Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali :* a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan b.Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya c. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota e. Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi Jawaban : E 3. Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah…* a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan b. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya c. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan



laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya Jawaban : E 4. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah…* a. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum b. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi c. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia d. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum e. Badan Pengawas Pemilihan Umum serta Kepolisian dan Kejaksaan Jawaban ; A 5. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye, kecuali :* a. Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu b. Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh kontributor/kelompok kepentingan terhadap calon c. Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye d. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan e. Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya Jawaban : A 6. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara serentak pada tahun…* a. 2015; 2016; dan 2017 b. 2015; 2017; dan 2018 c. 2015; 2017; dan 2019 d. 2015; 2020; dan 2025 e. 2015; 2019; dan 2023 Jawaban : A 14



7. Hingga saat ini perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun....* a. 1998 b. 1999 c. 2000 d. 2001 e. 2002 Jawaban : B 8. Dibawah ini merupakan kewajiban penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali…* a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundangundangan b. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang- undangan; tata tertib; dan prosedur yang ditetapkan c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya d. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu; menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan e. Menjamin pelaksanaan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil Jawaban : B 9. Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali…* a. Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold) b. Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih c. Pola Pencalonan (nomination) d. Model Penyuaraan (balloting) e. Sistem Kepartaian Jawaban : A 10. Pengawas Pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah…* a. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan



penyelenggaraan pemilu b. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum c. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan d. Pelanggaran terhadap Kode Etik Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu e. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara Jawaban : C 11. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....* a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik b. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah c. Langsung oleh rakyat d. Penetapan Presiden e. Demokratis Jawaban : E 12. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan.* a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri d. Adanya kebebasan untuk memilih e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat. Jawaban : E 13. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...* a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNIPOLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye



15



c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNIPOLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. Jawaban : B 14. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....* a. Adil b. Terbuka c. Bebas d. Langsung e. Rahasia Jawaban : B



15. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka :* a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan e. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali Jawaban : B 16. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiata kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah :* a. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum b. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di



jalan raya c. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah d. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye e. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah Jawaban : B 17. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali:* a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan Jawaban : B 18. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh :* a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi e. KPU, Bawaslu, dan DKPP Jawaban : E 19. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal:* a. 15 Januari 2017 b. 15 Februari 2017 c. 15 Maret 2017 d. 15 April 2017 e. 21 Februari 2017 Jawaban : B 20. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah .........* a. 3 partai politik 16



b. 4 partai politik c. 5 partai politik d. 6 partai politik e. 7 partai politik Jawaban : D 21. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2014 di Provinsi Aceh adalah .........* a. 3 partai politik b. 4 partai politik c. 5 partai politik d. 6 partai politik e. 7 partai politik Jawaban : A 22. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2019 di Provinsi Aceh adalah .........* a. 3 partai politik b. 4 partai politik c. 5 partai politik d. 6 partai politik e. 7 partai politik Jawaban : B 23. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah:* a. Teguran tertulis b. Peringatan Keras c. Pemberhentian Sementara d. Pemberhentian Tetap e. Pemberhentian tetap dan denda Jawaban : D 24. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk :* a. Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik b. Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan c. Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP d. Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP e. MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP Jawaban : C 25. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukan Pengawas TPS sebelum hari pemungutan



suara:* a. 7 (tujuh) hari b. 14 (empat belas) hari c. 21 (dua puluh satu) hari d. 23 (dua puluh tiga) hari e. 30 (tiga puluh) hari Jawaban : B 26. Di bawah ini yang tidak termasuk Lembaga Negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah :* a. Majelis Permusyawaratan Rakyat b. Dewan Pewakilan Rakyat c. Dewan Perwakilan Daerah d. Dewan Pertimbangan Agung e. Presiden Jawaban : D 27. Sebelum berlaku UU No 7 tahun 2017, Penyelenggara Pemilu diatur dalam undang undang ....* a. UU Nomor 22 tahun 2007 b. UU Nomor 8 tahun 2012 c. UU Nomor 12 tahun 2003 d. UU Nomor 15 tahun 2011 e. UU Nomor 2 tahun 2011 Jawaban : D 28. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat disertakan dalam penghitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar .....* a. 2,5 persen b. 3 persen c. 3,5 persen d. 2 persen e. 4 persen Jawaban : E 29. Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu .....* a. 1997 b. 1999 c. 2004 d. 2009 e. 2014 Jawaban : C



17



30. Berikut ini merupakan pernyataan yang salah, dalam pelaksanaan kampanye :* a. Materi Kampanye Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat b. Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta tak perlu atas seizin pemilik tempat tersebut. c. Calon Gubernur , Bupati / walikota berhak untuk mendapatkan dukungan dan fasilitasi maupun informasi dan data yang sama dan setara dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan d. Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Jawaban : A 31. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye :* a. KPK b. BPK c. BPKP d. PPATK e. Kantor Akuntan Publik Jawaban : E 32. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem...* a. Distrik berwakil banyak b. Proporsional terbuka c. First past the post d. Suara terbanyak e. Proporsional Jawaban : A 33. Pada Pemilu 2019, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan sistem...* a. Distrik berwakil banyak b. Proporsional terbuka c. First past the post d. Two round system



e. Proporsional Jawaban : B 34. Pada Pemilu 2009, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan sistem...* a. Distrik berwakil banyak b. Proporsional terbuka c. First past the post d. Two round system e. Proporsional Jawaban : D 35. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada ...* a. Presiden b. DPR dan MPR c. DPR dan DPD d. DPR dan Presiden e. Mahkamah Konstitusi Jawaban : D 36. Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh:* a. DPR b. DKPP c. Mendagri d. Presiden e. Pengadilan Jawaban : D 37. Jenis perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS meliputi antara lain, kecuali :* a. kotak suara dan bilik suara b. Obeng untuk mencoblos c. Sampul kertas dan Segel d. Surat Suara e. Tinta Jawaban : B 38. Peserta Pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu :* a. 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang b. 21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya masa tenang c. 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara d. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang e. 3 (tiga) hari sejak penetapan pasangan calon 18



hingga dimulai masa tenang Jawaban : E 39. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang ......* a. Berada di nomor urut 1 dalam Daftar Calon b. Memperoleh suara minimal 30% dari Bilangan Pembagi Pemilih c. Memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di Daftar Calon d. Memperoleh suara melebihi Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan e. Memperoleh suara sama dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan Jawaban : B 40. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat ........ bulan sebelum hari pemungutan suara.* a. 24 (dua puluh empat) b. 22 (dua puluh dua) c. 20 (dua puluh) d. 18 (delapan belas) e. 12 (dua belas) Jawaban : C 41. Calon yang diusulkan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari, kecuali:* a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah d. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain e. Perusahaan Swasta Nasional Jawaban : B 42. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilihan adalah:* a. Hari Nasional b. Hari Kalender c. Hari Khusus d. Hari Kerja e. Hari Libur Jawaban : B



43. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilu adalah:* a. Hari Nasional b. Hari Kalender c. Hari Khusus d. Hari Kerja e. Hari Libur Jawaban : B 44. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Permohonan kasasi sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dapat diajukan ke Mahkamah Agung sejak dibacakannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu:* a. paling lama 7 (tujuh) hari b. paling lama 6 (enam) hari c. paling lama 5 (lima) hari d. paling lama 4 (empat) hari e. paling lama 3 (tiga) hari Jawaban : E 45. DKPP yang berwenang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu memiliki keanggotaan terdiri atas :* a. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota b. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota c. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 6 (enam) anggota d. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota ditambah anggota di tingkat provinsi e. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 1 (satu) wakil ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota Jawaban : C 46. Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh….* a. Anggota tertua b. Anggota termuda c. Anggota tertua dan termuda d. Salah satu anggota dari 7 anggota e. Kementrian dalam negeri Jawaban : C 47. Daerah pemilihan untuk anggota DPRD kabupaten/kota adalah ......* a. Desa/kelurahan, atau gabungan desa/kelurahan b. Gabungan desa/kelurahan dan kecamatan 19



c. Kecamatan, atau gabungan kecamatan d. Kabupaten, atau gabungan kabupaten e. Kota, atau gabungan kota Jawaban : C 48. Saat ini jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk tiap provinsi adalah....* a. Dua orang b. Tiga orang c. Empat orang d. Lima orang e. Enam orang Jawaban : C 49. Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017, kecuali ......* a. Mandiri b. Tertib c. Efisien d. Kredibel e. Berkepastian Hukum Jawaban : C 50. Sebutkan pasal dalam UU Nomor 10 tahun 2008 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan melalui Putusan MK No. 22-24/PUUVI/2008 sehingga mengubah penetapan calon anggota DPR dan DPRD terpilih menjadi berdasarkan urutan suara terbanyak:* a. Pasal 210 b. Pasal 201 c. Pasal 214 d. Pasal 212 e. Pasal 222 Jawaban : C Sekian bahasan tentang Latihan soal dan Jawaban Panwascam Part 3; wawasan kepemiluan untuk Pemilu 2024, selamat belajar berlatih, semoga llulus dan lulus serta memberi manfaat untuk bangsa dan Negara .***



Latihan SOAL dan Jawaban PANWASCAM Wawasan Pemilu dan Kebangsaan Lanjutan dari Part 3: 51. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon perseorangan untuk ikut serta dalam Pemilihan kepala daerah adalah :*



a. Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 b. Putusan MK No. 6/PUU-V/2007 c. Putusan MK No. 7/PUU-V/2007 d. Putusan MK No. 8/PUU-V/2007 e. Putusan MK No. 9/PUU-V/2007 Jawaban : A 52. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye paling lambat:* a. 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima b. 17 (tujuh belas) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima c. 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima d. 35 (tiga puluh lima) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima e. 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima Jawaban : C 53. Undang-undang yang mengatur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi dasar hukum penyelenggaran pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 adalah:* a. UU No. 1 tahun 2014 b. UU No. 1 tahun 2015 c. UU No. 8 tahun 2015 d. UU No. 10 tahun 2016 e. UU No. 1 tahun 2016 Jawaban : B 54. Siapa sajakah yang dipilih pada pemilihan umum serentak tahun 2019 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUXI/2013?* a. Anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota b. Anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden c. Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD provinsi, Anggota DPRD kabupaten/kota d. Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD provinsi, Anggota 20



DPRD kabupaten/kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota e. Anggota DPRD provinsi, Anggota DPRD kabupaten/kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Jawaban : E 55. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama…* a. 3 tahun, dan denda paling banyak Rp.36 juta. b. 4 tahun, dan denda paling banyak Rp.48 juta. c. 5 tahun, dan denda paling banyak Rp.60 juta. d. 6 tahun, dan denda paling banyak Rp.72 juta. e. 7 tahun, dan denda paling banyak Rp.96 juta. Jawaban : D 56. Ketentuan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikotan dan Wakil Walikota yang dikategorikan incumbent sebagai berikut:* a. Cukup cuti kampanye pada saat kampanye 2 minggu. b. Wajib mengundurkan diri pada saat masa kampanye. c. Cuti kampanye hanya pada masa kampanye. d. Wajib cuti sejak ditetapkan sebagai paslon hingga selesainya masa kampanye. e. Wajib mengundurkan diri tanpa harus dengan SK Mendagri Jawaban : C 57. Yang termasuk tahap pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah adalah :* a. Penetapan daftar pemilih tetap. b. Kampanye. c. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon. d. Pembentukan Panwas Pemilukada. e. Jawaban a, b, c dan d semua benar. Jawaban : E 58. Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari ;* a. Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan b. Anggota DPR, DPD dan utusan golongan c. Anggota DPD dan utusan golongan d. Anggota DPR, MPR dan DPD



e. Anggota DPR dan DPD Jawaban : E 59. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah* a. UUD 1945 b. Pembukaan UUD 1945 c. Pancasila d. Piagam PBB e. Proklamasi 17 Agustus 1945 Jawaban : A 60. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memeberikan penuntun dalam mencapai kenahagian lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam, merupakan hakikat Pancasila sebagai ……* a. Dasar Negara b. Pandangan hidup bangsa c. Idiologi bangsa d. Kepribadian bangsa Indonesia e. Bentuk pemerintah Negara Indonesia Jawaban : B 61. Pernyataan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan dasar NegaraIndonesia dapat ditemukan dalam..* a. TAP MPR No. III/1978 b. TAP MPR No. II/ 1978 c. TAP MPR No. III/1979 d. TAP MPR No. II/1979 e. TAP MPR No. I/1978 Jawaban : B 62. Seorang pemimpin harus mampu membangkit semangat berswakarsa dan berkreasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya, merupakan hakikat dari…* a. Ing ngarso sung tulodo b. Ing madya mangun karso c. Tut wuri handayani d. Sepi ing pamrih rame ing gawe e. Gemah ripah loh jinawi Jawaban : B 63. Pengalaman pancasila dapat dilakukan secara kritis, kreatif, dan dinamis yang dilaksanakan berdasarkan konsepsi nasional, merupakan karakteristik Pancasila sebagai ………* a. Dasar Negara b. Idiologi bangsa c. Idiologi terbuka 21



d. Kepribadian nasional e. Pendidikan Pancasila Jawaban : C 64. Pancasila merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bisa membedakannya dari bangsa yang lain. Pernyataan ini merupakan salah satu bukti bahwa Pancasila merupakan …….* a. Dasar Negara b. Ideologi bangsa c. Kepribadian nasional d. Pendidikan pancasila e. Manifestasi cita-cita bangsa Indonesia Jawaban : C 65. Rumusan Pancasila terdapat dalam UndangUndang Dasar 1945 yang ditetapkantanggal ……* a. 15 agustus 1945 b. 16 Agustus 1945 c. 17 Agustus 1945 d. 18 Agustus 1945 e. 19 Agustus 1945 Jawaban : D 66. Selain dalam TAP MPRS XX/MPRS/1966, pernyataan Pancasila sebagai dasarnegara dapat ditemukan dalam ……..* a. Inpres No. 12/1971 b. Inpres No. 12/1970 c. Inpres No. 12/1969 d. Inpres No. 12/1968 e. Inpres No. 12/1967 Jawaban : D 67. Usaha-usaha di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam upaya menyelamatkanPancasila adalah …..* a. Mengamalkan semua sila dalam pancasila secara murni dan konsukwen b. Mengajarkan Pancasila dalam satuan pendidikan c. Menyelamatkan Pancasila agar tidak digantikan dengan ideology lain yang bertentangan dengan nilai universal pancasila d. Menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi liberal e. Mempertahankan dan menegakkan pancasila agar tetap sebagai dasar Negara Indonesia Jawaban : D



68. Perilaku dibawah ini yang sesuai dengan pengalaman sila kedua dari Pancasila adalah …..* a. Menghormati dan menghargai orang lain b. Menilai baik hasil kerja orang lain c. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain d. Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginan e. Berani membela kebenaran dan keadilan Jawaban : E 69. Mengembangkan perbauatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotongroyongan merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila ….* a. Ketuhanan yang Maha Esa b. Kemanusiaan yang adil dan beradab c. Persatuan Indonesia d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jawaban : D 70. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin,kedudukan social, warna kulit, dan sebagainya, merupakan pengamalan Pancasila sila …..* a. Ketuhanan yang Maha Esa b. Kemanusiaan yang adil dan beradab c. Persatuan Indonesia d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. e. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia Jawaban : E 71. Prinsip sila kelima mencoba menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, selain itu, sikap saling menghargai sesame manusia merupakan wujud dari sila kemanusian yang adil dan beradab. Atas dasar pandangan kemanusiaan, maka pandangan bangsa Indonesia terhadap manusia adalah ……* a. Bangsa Indonesia tidak menghendaki adanya penindasan manusia oleh manusia yang lain, baik oleh bangsa sendiri maupun bangsa lain. b. Terciptanya kehidupan yang setinggitingginya bagi individu 22



c. Menghormati hak asasi manusia sebagai hak elementer manusia di serluruh dunia d. Tidak ada jawaban yang benar e. Semua jawaban benar Jawaban : D 72. Pancasila dapat berfungsi sebagai sumber kebenaran yang mengilhami suasana kejiwaan hukum, politik, dan moral Negara Indonesia sebagai pengejawantahan budi nurani bangsa Indonesia, merupakan refleksi Pancasila sebagai ……..* a. Dasar falsafah Negara b. Dasar Negara c. Sumber dari segala sumber hukum d. Asas kerohanian Negara e. Sumber hukum tertinggi Jawaban : A 73. Dibawah ini yang merupakan sumber hukum di Indonesia adalah ……* a. Proklamasi 17 Agustus 1945 b. UUD 1945 c. Dekrit Presiden d. Supersemar e. Semua jawaban benar Jawaban : E 74. Apabila pasangan calon kepala daerah belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat …………… hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima.* a. 14 (empat belas) hari b. 7 (tujuh) hari c. 5 (lima) hari d. 4. (empat) hari e. 3 (tiga) hari Jawaban : E 75. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih adalah …..* a. Sudah/pernah kawin b. Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun. c. Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah/pernah kawin d. Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah lulus SLTA/sederajat e. Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun dan



tidak pernah menjadi tahanan politik Jawaban : C 76. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hakmemilih, warga negara Indonesia harus…….* a. Menjadi anggota Parpol b. Terdaftar sebagai pemilih c. Bukan anggota TNI/POLRI d. Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya e. Memiliki Kartu Keluarga atau kartu identitas lainnya Jawaban : B 77. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia harusmemenuhi syarat:……..* a. Berdomisili tetap b. Memiliki Kartu Identitas c. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. e. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jawaban : A 78. Daftar pemilihan umum terakhir dan di tambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih maka ditetapkan sebagai : ……* a. Daftar pemilih sementara. b. Daftar pemilih tetap c. Daftar peserta pemilih d. Daftar Pemilik kartu pemilih e. Daftar undangan pemilih Jawaban : A 79. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada…….* a. KPU Setempat b. PPK setempat c. PPS setempat d. KPPS setempat e. Bawaslu setempat Jawaban : D 23



80. Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam ……* a. Daftar Pemilih Baru b. Daftar Pemilih Potensial c. Daftar Peserta Pemilih d. Daftar pemilih tambahan e. Daftar Anggota Pemilih Jawaban : D 81. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai ……..* a. Daftar semua pemilih b. Daftar pemilih sementara c. Daftar Pemilih Akhir d. Daftar Potensi Pemilih e. Daftar pemilih tetap Jawaban : E 82. Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh……..* a. KPU Kab/Kota b. KPU c. PPK d. PPS e. KPPS Jawaban : A



ketentuan:* a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlanngsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. d. Dicalonkan oleh PARPOL e. a, b, c, benar Jawaban : E 86. Pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat dikatakan melakukanpelanggaran dan dapat dikenai sanksi pemabatalan jika :…..* a. Mengumpulkan massa dalam mempengaruhi pemilih b. Menggunakan pengaruh tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pemilih c. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih d. Menyampaikan visi-misi secara sembunyisembunyi e. Tidak berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu Jawaban : C



83. Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh…..* a. KPU b. KPU Provinsi c. KPU Kabupaten/Kota d. PPK e. PPS Jawaban : A



87. Pelaksanaan Pemungutan suara, dilakukan pada…..* a. Panitia Pemilu telah siap b. Hari libur atau hari yang diliburkan c. Pemilih telah terdaftar secara menyeluruh d. Sudah keputusan KPU untuk melakukan PEMILU e. Sudah ada keputusan Presiden untuk melakukan PEMILU Jawaban : B



84. Dalam kampanye pasangan calon kepala daerah dilarang melibatkan……* a. Hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara dan kepala desa/lurah. b. Pejabat BUMN/BUMD, aparatus sipil Negara, anggota TNI/Polri, dan Kades/Lurah dan perangkat desa/lurah. c. Pelajar/mahasiswa dan Orang jompo d. Anggota non partai e. Anggota ORMAS Jawaban : B



88. Untuk Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lainpada saat memberikan suaranya di TPS dapat…..* a. Menyerahkan kepada KPPS b. Harus di damping oleh POLISI c. Dibantu oleh KPPS dan harus dibantu oleh HANSIP d. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih e. Didampingi oleh KPPS dan PPK berdasarkan Musawarah penyelenggara Pemilu Jawaban : D



85. Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi



89. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik oleh …..* a. Presiden 24



b. Menteri Dalam Negeri c. DPR d. DPRD Provinsi setempat e. KPU Jawaban : A 90. Pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu …..* a. 15 hari b. 20 hari c. 25 hari d. 30 hari e. 31 hari Jawaban : D 91. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih, diantaranyaadalah ……* a. Nomor Induk Kependudukan b. Nama lengkap pemilih c. Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir d. Alamat domisili pemilih e. Semua jawaban benar Jawaban : E 92. Pasangan calon peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah…..* a. Pasangan yang diusulkan oleh organisasi kemasyarakatan b. Pasangan yang diusulkan oleh partai politik c. Pasangan yang diusulkan oleh partai politik yang memiliki kursi di parlemen d. Pasangan calon perseorangan e. Pasangan yang diusulkan oleh partai politik dan/atau pasangan calon perseorangan Jawaban : E 93. Berdasarkan Pasal 90 UU No 7/2017, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk …. bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat ….. bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai.* a. 0 - 2 b. 1 - 1 c. 1 - 2 d. 2 - 1 e. 2 - 2 Jawaban : C 94. Daftar Pemilih Sementara Pemilu diumumkan oleh …… untuk mendapatkan



tangggapan masyarakat.* a. KPPS b. PPS c. PPK d. KPU Kabupaten/Kota e. Bawaslu Kabupaten/Kota Jawaban : B 95. Daftar Pemilih Sementara Pemilu selama ……… hari untuk mendapatkanmasukan dan tanggapan masyarakat.* a. 7 b. 14 c. 21 d. 25 e. 30 Jawaban : C 96. Berdasarkan UU No 10/2016, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurangkurangnya ….. dari jumlah kursi DPRD atau …… dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.* a. 15% dan 15% b. 15% dan 20% c. 20% dan 15% d. 20% dan 25% e. 25% dan 20% Jawaban : D 97. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 12.000.000 (dua belas) juta jiwa harus didukung sekurang- kurangnya ….. dari jumlah penduduk.* a. 10% b. 8,5% c. 7,5% d. 6,5% e. 6% Jawaban : D 98. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta jiwa harus didukung sekurang- kurangnya ….. dari jumlah 25



penduduk.* a. 10% b. 8,5% c. 7,5% d. 6,5% e. 6% Jawaban : B 99. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi dengan penduduk yang termuat pada DPT kurang atau sama dengan 2 juta jiwa, harus didukung sekurang- kurangnya ….. dari jumlah penduduk.* a. 10% b. 8,5% c. 7,5% d. 6,5% e. 6% Jawaban : A 100. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta sampai dengan 12 juta jiwa harus didukung sekurang- kurangnya ….. dari jumlah penduduk.* a. 10% b. 8,5% c. 7,5% d. 6,5% e. 6% Jawaban : D



Latihan Soal Dan Jawaban Panwscam Part 7; Kompetensi Penindakan Pemilu 1.Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali:* a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu e. Melakukan tindakan yang melampaui batas



kewenangan Jawaban : B 2. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah?* a. Teguran tertulis b. Peringatan keras c. Pemberhentian sementara d. Pemberhentian tetap e. Pemberhentian tetap dan denda Jawaban : D 3. Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu, kecuali?* a. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya b. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih c. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalanghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini d. Petugas PPS yang dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu e. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara Jawaban : E 4. Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam menindaklanjuti laporan mengenai ijasah palsu pada pelaksanaan pemilukada adalah?* a. Melakukan penelusuran terhadap riwayat pendidikan calon b. Menghilangkan syarat minimal pendidikan c. Melakukan verifikasi kepada institusi pendidikan d. Meningkatkan ancaman hukuman atas tindakan kandidat e. Tidak perlu dipersoalkan karena bukan merupakan syarat utama Jawaban : B 5. Pengawas pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Apa 26



yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu?* a. Pelanggaran terhadap ketentuan UndangUndang pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU b. Pelanggaran terhadap tata cara pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu c. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum d. Pelanggaran terhadap Kode Etik Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu e. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara Jawaban : A 6. Beberapa saat setelah pemungutan suara Pemilu Kada terungkap bahwa tim kampanye pasangan calon menerima sejumlah dana yang tidak dicatat dalam laporan dana kampanye dan jumlahnya melampaui batas sumbangan minimal yang harus dicatatkan. Mengapa hal itu tidak dapat diproses sebagai tindak pidana pemilu?* a. Karena kurangnya pengawasan terhadap dana kampanye b. Kurangnya koordinasi antara KPU dan polisi c. Karena adanya rekening dana kampanye tidak resmi d. Karena adanya ketentuan mengenai batas waktu pelaporan pelanggaran pemilu e. Karena kurangnya penegakan hukum Jawaban : D 7. Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu, kecuali?* a. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya b. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih c. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalanghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini d. Petugas PPS yang dengan sengaja tidak



memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu e. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara Jawaban : E 8. Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu setelah menerima laporan pelanggaran pemilu, kecuali? * a. Mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima b. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud terbukti kebenarannya, Pengawas Pemilu wajib menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan c. Laporan pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota d. Laporan pelanggaran pidana Pemilu diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia e. Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (kejaksaan, dan pengadilan) untuk dilakukan penindakan Jawaban : E



9. Laporan pelanggaran pemilu legislatif disampaikan kepada pengawas pemilu sesuai dengan wilayah kerjanya paling lambat?* a. 3 (tiga ) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilu b. 5 (lima) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilu c. 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilu d. 14 (empat belas) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilu e. Tidak dibatasi hari Jawaban : C



10. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, ppkd dan Pengawas Pemilu Luar Negeri memiliki tugas dan wewenang untuk menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, siapa saja yang dapat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud?* a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, dan peserta pemilu



27



b. Penyelenggara pemilu, Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, dan peserta pemilu c. Penyelenggara pemilu, Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dan peserta pemilu d. Warga Negara Indonesia, pemantau pemilu, dan peserta pemilu e. Pemantau pemilu, dan peserta pemilu Jawaban : A 11. Lembaga-lembaga di bawah ini memiliki relevansi dalam hal tindak lanjut laporan/temuan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, kecuali?* a. Bawaslu b. KPU c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu d. Kepolisian e. Semua benar Jawaban : D 12. Terkait persyaratan surat keterangan “tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman sanksi pidana 5 tahun atau lebih” yang harus dipenuhi oleh seorang calon bupati/wakil bupati, Bawaslu harus berkoordinasi dengan?* a. Pengadilan Negeri b. Pengadilan Militer c. Pengadilan Agama d. Pengadilan Tipikor e. A dan C benar Jawaban : A 13. Prinsip utama yang harus dimiliki Bawaslu dalam penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran pada Pemilu/Pemilihan Serentak adalah?* a. Menunggu kelengkapan bukti laporan b. Mempertimbangkan waktu pelaporan c. Memprioritaskan laporan pemantau d. Menyerahkan laporan kepada KPU e. Tidak boleh menolak laporan Jawaban : B 14. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi dalam Pemilu/Pemilihan Serentak adalah?* a. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu/Pemilihan b. Pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu c. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah



d. Pelanggaran terhadap ketentuan UndangUndang Pemilu/Pemilihan yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu/Pemilihan dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU e. Pelanggaran terhadap syarat pencalonan Peserta Pemilu/Pasangan Calon Jawaban : D



15. Berikut adalah pedoman bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menangani laporan pelanggaran Pemilu/Pemilihan, kecuali?* a. Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu b. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah c. Kode etik jurnalistik d. Peraturan Bawaslu e. Peraturan KPU Jawaban : C 16. Lembaga yang berhak menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah?* a. Penyidik kepolisian b. Bawaslu c. KPU d. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) e. Kejaksaan Jawab : B 17. Yang tidak termasuk dalam pelanggaran pidana Pemilihan Kepala Daerah adalah?* a. Sengaja berkampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan b. Sengaja memalsukan dukungan untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon c. Menggunakan hak pilih lebih dari (satu) kali d. Dengan sengaja mengancam pemilih agar tidak menggunakan haknya e. Melakukan penghitungan suara di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya Jawaban : E 18. Sanksi yang tepat bagi penyelenggara pemilu yang menjadi anggota partai politik diantaranya?* a. Pemberhentian b. Penghargaan c. Peringatan d. Rehabilitas



28



e. Di non-aktifkan untuk sementara waktu Jawaban : A



19. Lembaga yangtidak tercantum dalam Perppu No 1 tahun 2014 untuk menerima laporan pelanggaran pemilihan adalah?* a. Bawaslu b. Panwas Kabupaten/Kota c. Panwas Kecamatan d. PPL e. Pengawas TPS Jawaban : A 20. Laporan pelanggaran Pemilihan dapat disampaikan oleh, kecuali?* a. Pemilih b. Pemantau Pemilihan c. Peserta Pemilihan d. Pengawas Pemilihan e. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Jawaban : D



21. Laporan pelanggaran Pemilihan yang merupakan tindak pidana Pemilihan diteruskan Bawasalu Kabupaten/Kota kepada?* a. Bawaslu b. DKPP c. KPU Kabupaten/Kota d. Kejaksaan e. POLRI Jawaban : E 22. Yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan?* a. Pelanggaran terhadap aturan Pemilihan yang bukan merupakan tindak pidana Pemilihan b. Pelanggaran terhadap sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan c. Pelanggaran terhadap tata cara Pemilihan d. Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan e. Pelanggaran terhadap tata usaha negara bidang Pemilihan Jawaban : A 23. Panwas Pemilihan wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran Pemilihan dalam waktu paling lama? * a. 2 (dua) hari setelah laporan diterima b. 3 (tiga) hari setelah laporan diterima c. 3 (tiga) hari setelah meminta keterangan



d. 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima e. 12 (dua belas) hari setelah laporan atau temuan Jawaban : B 24. Meminta keterangan (klarifikasi) tambahan oleh Bawaslu dalam rangka mengkaji laporan atau temuan pelanggaran sifatnya?* a. Wajib b. Pilihan (dapat dilakukan sesuai kebutuhan) c. Dilarang d. Mutlak e. Sesuai permintaan pelapor Jawaban : E



25. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran Pemilu/Pemilihan diatur dengan?* a. Peraturan KPU b. Peraturan Bawaslu c. Peraturan KPU Provinsi d. Peraturan Bawaslu Provinsi e. Peraturan DKPP Jawaban : B 26. Lembaga yang berwenang memutuskan dugaan tindak pidana Pemilu/Pemilihan adalah? * a. Pengadilan Negeri b. Pengadilan Tinggi TUN c. Sentra Gakkumdu d. Mahkamah Agung e. Bawaslu Jawaban : A 27. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menerima dana Kampanye dari negara asing, Lembaga swasta asing, Lembaga swadaya asing dan warga negara asing dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dikenai sanksi berupa?* a. Pidana penjara dan/atau denda b. Pembatalan pasangan calon c. Penghentian kampanye d. Peringatan tertulis e. Peringatan lisan Jawaban : B 28. Calon yang menerima dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dikenai sanksi berupa?* 29



a. Pidana penjara dan denda b. Pembatalan pasangan calon c. Penghentian kampanye d. Peringatan tertulis e. Peringatan lisan Jawaban : A



29. Panwaslu Kecamatan meneruskan laporan pelanggaran administrasi kepada?* a. PPK b. Bawaslu Kabupaten/Kota c. KPU Kabupaten/Kota d. Sentra Gakkumdu e. Kepolisian setingkat Jawaban : A 30. Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati Kabupaten Seribu, Panwas menerima laporan dari pemilih yang melaporkan anggota KPU Kabupaten Seribu karena tidak mendaftarkan anggota keluarganya yang sedang dirawat di RS Jiwa dalam daftar pemilih. Rekomendasi yang tepat untuk terhadap laporan ini adalah?* a. Tindak pidana Pemilihan karena anggota KPU Kabupaten telah menghilangkan hak pilih seseorang b. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan karena anggota KPU Kabupaten tidak menjalankan tugas secara profesional dan tidak berdasarkan hukum c. Tindakan KPU Kabupaten tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena yang bersangkutan sedang terganggu jiwa/ingatannya d. Pelanggaran administrasi karena Anggota KPU Kabupaten tidak mendaftar pemilih dengan baik e. Sengketa tata usaha negara Pemilihan karena KPU Kabupaten menetapkan nama-nama yang masuk dalam Daftar Pemilih Jawaban : C



31. Sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dapat dikenakan apabila terjadi hal-hal berikut ini, kecuali?* a. Petahana melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir b. Terbukti menjanjikan dan/atau memberikan



uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih c. Melakukan kampanye di tempat yang dilarang d. Partai politik pengusul calon menerima dan menggunakan sumbangan untuk kampanye dari warga negara asing e. Calon menerima dan menggunakan sumbangan untuk kampanye dari badan usaha milik desa Jawaban : C 32. Laporan pelanggaran Pemilihan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, kecuali?* a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan b. Pelanggaran administrasi Pemilihan c. Sengketa Pemilihan d. Tindak pidana Pemilihan e. Perselisihan hasil Pemilihan Jawaban : E



33. Apabila Bawaslu mengetahui adanya kejadian pada hari pemungutan suara sampai dengan pukul 08.15 petugas KPPS belum memulai proses pemungutan suara dengan beralasan Saksi Calon belum hadir di TPS, maka tindakan yang perlu dilakukan Bawaslu adalah?* a. Merekomendasikan kepada KPPS agar segera memulai kegiatan pemungutan suara b. Menunggu KPPS memulai pelaksanaan pemungutan suara c. Memberikan masukan agar KPPS memberikan toleransi waktu selama 2 kali 15 menit d. Membiarkan tindakan KPPS e. Menghubungi Saksi Calon agar segera hadir ke TPS Jawaban : A 34. Dalam hal surat suara yang akan dihitung terdapat tulisan dan/atau catatan lain, maka terhadap hal tersebut Bawaslu harus merekomendasikan?* a. Menyatakan surat suara tidak sah b. Surat suara dihitung terakhir c. Meminta surat suara untuk disita d. Mengganti surat suara e. Menyerahkan kepada kesepakatan Saksisaksi Jawaban : A



30



35. Panwascam dapat memberikan rekomendasi berupa pemungutan suara ulang apabila terdapat hal-hal berikut ini, kecuali?* a. Pembukaan kotak suara tidak dilakukan sesuai prosedur b. Terdapat 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali c. Terdapat 3 orang anak di bawah umur yang ikut memberikan suara d. Penghitungan suara dilakukan tidak sesuai dengan prosedur e. Terdapat 15 lembar surat suara yang berisi tulisan atau catatan lain Jawaban : E 36. Terhadap ketidakkonsistenan KPPS dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah maka tindakan Pengawas TPS adalah?* a. Meminta KPPS mencatat sebagai kejadian khusus b. Meminta salinan Berita Acara Penghitungan Suara c. Mengusulkan penghitungan suara ulang d. Mengusulkan pemungutan suara ulang e. Mengusulkan Pemilihan lanjutan Jawaban : D 37. Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaporkan kepada?* a. Kepolisian b. Kejaksaan c. Pengawas Pemilu d. KPU e. DKPP Jawaban : C 38. Dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dapat dilaporkan, diantaranya oleh?* a. Lembaga Swadaya Masyarakat b. Pemantau Pemilu c. KPU d. Pengawas Pemilu Kepala Daerah e. Partai Politik Jawaban : B 39. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yanag diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota, yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten /Kota diteruskan kepada DKPP melalui?* a. KPU



b. KPU Provinsi c. DKPP Provinsi d. Bawaslu RI e. Bawaslu Provinsi Jawaban : E 40. Laporan yang merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota oleh Bawaslu Kabupaten/Kota diteruskan kepada?* a. KPU Kabupaten/Kota b. Bawaslu RI c. Kepolisian d. Kejaksaan e. DKPP Jawaban : A 41. Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan pelanggaran administrasi Pemilihan kepada?* a. KPU b. KPU Provinsi c. KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatan d. Bawaslu e. Bawaslu Provinsi Jawaban : C 42. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran Administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama?* a. 3 (tiga) hari sejak rekomendasi diterima b. 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima c. 6 (enam) hari sejak rekomendasi diterima d. 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi diterima e. 8 (delapan)hari sejak rekomendasi diterima Jawaban : D 43. Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi berupa?* ···/1 Peringatan lisan Peringatan tertulis Peringatan lisan dan peringatan tertulis Sanksi pidana Sanksi etik penyelenggara Pemilihan Jawaban : C 44. Laporan yang merupakan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 31



dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota oleh Bawaslu diteruskan kepada?* a. KPU Kabupaten/Kota b. Bawaslu RI c. Kepolisian d. Kejaksaan e. DKPP Jawaban : C 45. Tindak Pidana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, oleh Bawaslu Kabupaten/Kota diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama?* a. 1 X 24 jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota b. 2 X 24 jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota c. 3 X 24 jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota d. 4 X 24 jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota e. 5 X 24 jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Jawaban : A



46. Penyidik Kepolisian Negara Republik ndonesia menyampaikan hasil penyidikannya terkait Tindak Pidana yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, beserta berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama?* a. 5 (lima) hari sejak diterimanya laporan b. 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan c. 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan d. 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya laporan e. 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan Jawaban : C



48. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara beserta hasil perbaikan dan kelengkapan kepada Penununtut Umum jika terjadi pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum, dalam waktu paling lama?* a. 1 (satu) hari b. 2 (dua) hari c. 3 (tiga) hari d. 5 (lima) hari e. 7 (tujuh) hari Jawaban : C 49. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Resort dan Kejaksaan Negeri membentuk wadah bersama yaitu?* a. Sentra Pelayanan Hukum Terpadu b. Sentra Penanganan Hukum terpadu c. Sentra Penegakan Hukum Terpadu d. Sentra Penegakan Hukum Bersama e. Sentra Pelayanan Hukum Bersama Jawaban : C 50. Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota setelah permohonan banding diterima dalam waktu paling lama?* a. 1 (satu) hari b. 2 (dua) hari c. 3 (tiga) hari d. 5 (lima) hari e. 7 (tujuh) hari Jawaban : E



47. Pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai dengan?* a. Laporan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota b. Terlapor Tindak Pidana Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota c. Petunjuk tentang hal yang harus dilakukan dan dilengkapi d. Keterangan saksi terjadinya Tindak Pidana e. Alat bukti tindak pidana Jawaban : C 32