Akuntansi Beban Dan Belanja PDF [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

AKUNTANSI PEMERINTAHAN KONTEMPORER : AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA KELOMPOK 5 KELAS 7-2 REGULER D-IV AKUNTANSI POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN 1. Danan Perri Sandria (5) 2. Hendro Unggul Sudibyo (11) 3. Novi Andriyanto (17) 4. Nuzul Dwi Iswanti (23) 5. Tiara Indah Permatasari (29)



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA BAB I PENDAHULUAN



I. LATAR BELAKANG MASALAH Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 pasal 4, Pemerintah Indonesia menggunakan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Terdapat dua elemen penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu, elemen beban dan belanja. Pelaporan beban merupakan hal yang berbeda dari basis sebelumnya. Basis kas menuju akrual tidak mengakommodir pelaporan beban dalam Laporan Operasional, sedangkan sistem berbasis akrual membedakan perlakukan akuntansi beban dengan belanja. Beban diakui ketika timbulnya kewajiban sedangkan belanja diakui berdasarkan keluar/tidaknya uang kas Negara. Selain itu, terdapat perbedaan dalam sisi pelaporan. Beban dilaporkan dalam Laporan Operasional (LO), sedang Belanja dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sampai saat ini, masih terdapat permasalahan dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrual. Entitas pelaporan mengalami kendala dalam penyusunan klasifikasi belanja yang digunakan dalam anggaran berbeda dengan klasifikasi belanja yang digunakan dalam pelaporan keuangan. Permasalahan yang tidak kalah penting adalah penerapan prinsip pengakuan, pengukuran dan pengungkapan belanja/beban yang sesuai dengan basis akrual. Oleh karena itu diperlukan pemahaman mendalam terhadap penerapan sistem akuntansi beban/belanja berbasis akrual. II. TUJUAN PENULISAN Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk: 1. Mengetahui definisi dan klasifikasi beban/belanja 2. Mengetahui pengakuan beban/belanja 3. Mengetahui pengukuran beban/belanja 4. Mengetahui pelaporan dan pengungkapan beban/belanja



Halaman 1



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA BAB I PEMBAHASAN



I. DEFINISI DAN KLASIFIKASI BEBAN/BELANJA A. Konsep Belanja/Beban Pembahasan mengenai belanja/beban tidak terlepas dari pembahasan mengenai istilah yang digunakan terhadap suatu transaksi yang menyebabkan terjadinya arus kas/sumber daya keluar yaitu expense/expenditure/disbursement. Ketiga istilah tersebut memiliki arti yang bisa dibilang identik yaitu pengeluaran, tetapi istilah tersebut memiliki definisi yang berbeda pada tiap basis akuntansi seperti penjelasan berikut. 1. Basis Kas Pada pelaporan keuangan yang menggunakan basis kas, arus kas keluar pada suatu periode disebut dengan disbursement. Arus kas keluar tersebut mencakup aktivitas seperti pembelian aset dan/atau pembayaran utang. 2. Basis Kas Modifikasi Pada basis ini, arus kas keluar pada suatu periode juga disebut disbursement. Karakteristik basis kas modifikasi adalah sebagai berikut. a. Arus kas pada awal periode pelaporan, yang telah dipertanggungjawabkan pada periode sebelumnya dikurangkan dari arus kas pada pada periode saat ini. b. Pembukuan masih dibuka pada akhir periode dengan ditambah suatu jangka waktu tertentu setelah tahun buku. c. Penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama periode perpanjangan tersebut, diakui sebagai pendapatan dan pengeluaran dari tahun fiskal sebelumnya. 3. Basis Akrual Modifikasi Pada basis akrual modifikasi, pengeluaran disebut dengan expenditure. Expenditure adalah biaya yang terjadi selama periode terkait dengan perolehan barang dan jasa, terlepas dari pembayaran telah dibuat atau belum.



Halaman 2



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA 4. Basis Akrual Penuh Fokus basis akrual penuh terkait arus kas keluar adalah pada pengukuran dan pelaporan biaya barang dan jasa yang dikonsumsi selama periode pelaporan. Pada basis ini, istilah expense digunakan terkait arus kas/sumber daya keluar pada suatu periode. B. Definisi Belanja/Beban 1. Definisi Belanja/Beban Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, sedangkan beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Istilah beban digunakan untuk pembuatan Laporan Operasional (LO) yang menggunakan basis akrual untuk pencatatan akuntansinya, sedangkan belanja digunakan untuk tujuan pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menggunakan basis kas untuk pencatatan akuntansinya.



2. Definisi Belanja/Beban Berdasarkan IPSAS Berdasarkan IPSAS 1, beban didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi atau layanan yang potensial yang terjadi selama periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau konsumsi aset atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan turunnya nilai bersih aset atau ekuitas, selain yang berhubungan dengan kepemilikan pemilik. Prinsip akuntansi beban pemerintah tidak menggunakan prinsip revenue matching cost seperti akuntansi beban pada sektor swasta. Hal tersebut dikarenakan tujuan kegiatan operasional pemerintah adalah untuk melayani masyarakat dan sulit menelusuri bebanbeban yang berkaitan dengan perolehan pendapatan pemerintah.



Halaman 3



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA C. Klasifikasi Belanja/Beban Menurut Salvatore Schiavo dan Daniel Tommasi, klasifikasi belanja/beban sangat penting dalam hal sebagai berikut. a. Memformulasikan kebijakan dan mengidentifikasi alokasi sumber daya sektor-sektor; b. Mengidentifikasi tingkatan kegiatan pemerintah melalui penilaian kinerja pemerintah; dan c. Membangun akuntabilitas atas ketaatan pelaksanaan dengan otorisasi yang diberikan oleh legislatif. Klasifikasi belanja dimaksudkan untuk memberikan kerangka dasar untuk pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Menurut Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan ekonomi. Pengklasifikasian belanja tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penganggaran dan pelaporan. Klasifikasi yang dapat memenuhi fungsi anggaran dan pelaporan adalah sebagai berikut. a. Klasifikasi menurut fungsi, digunakan untuk analisis historis dan formulasi kebijakan; b. Klasifikasi menurut organisasi, untuk keperluan akuntabilitas; dan c. Klasifikasi menurut ekonomi, untuk tujuan statistik dan objek (jenis belanja), ketaatan (compliance), pengendalian (control), dan analisis ekonomi. Dari berbagai klasifikasi tersebut di atas, dalam rangka manajemen anggaran, klasifikasi jenis belanja sangat penting untuk digunakan dalam pengendalian anggaran (budgetary control) dan monitoring. 1. Klasifikasi Belanja/Beban Berdasarkan SAP Berdasarkan PSAP Berbasis Akrual No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas paragraf 34, belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Di paragraf 35 disebutkan bahwa kalsifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi



Halaman 4



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Jenis belanja tersebut dikelompokkan ke dalam 3 kelompok yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja lainlain/tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial (PSAP Berbasis Akrual No.02 paragraf 36). Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tetap tak berwujud (PSAP Berbasis Akrual No.02 paragraf 37). Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah (PSAP Berbasis Akrual No.02 paragraf 38). Berikut dijelaskan lebih lanjut terkait klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja). a.



Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.



b. Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat di luar kriteria bantuan sosial serta belanja perjalanan.



Halaman 5



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA c.



Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memeberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.



d. Pembayaran bunga utang adalah belanja pemerintah yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, rupiah ataupun valas, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. e.



Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat.



f.



Belanja hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah negara lain, lembaga/organisasi internasional, dan pemerintah daerah khususnya pinjama dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus-menerus, dan dilakukan dengan naskah perjanjian antar pemberi hibah dan penerima hibah.



g.



Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian/Lembaga (pemerintah) dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.



h. Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja pemerintahyang dialokasikan untuk membiayai keperluan lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran, keperluan yang bersifat ad hoc, mengantisipasi kebutuhan mendesak, dan dana cadangan risiko fiskal. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasisfikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan



Halaman 6



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas



pemerintah



tingkat



provinsi/kabupaten/kota,



lembaga



teknis



daerah



provinsi/kabupaten/kota (PSAP Berbasis Akrual No.02 paragraf 41). Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (PSAP Berbasis Akrual No.02 paragraf 42). Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut. a.



Pelayanan umum,



b. Pertahanan, c.



Ketertiban dan keamanan,



d. Ekonomi, e.



Perlindungan lingkungan hidup,



f.



Perumahan dan pemukiman,



g.



Kesehatan,



h. Pariwisata dan budaya, i.



Agama,



j.



Pendidikan, dan



k.



Perlindungan sosial.



2. Klasifikasi Belanja/Beban Berdasarkan IPSAS Beberapa standard IPSAS yang mengatur pembebanan adalah : a.



IPSAS 1 – Presentation of Financial Statement



b. IPSAS 5 – Borrowing Cost c.



IPSAS 7 – Investment in Associates



d. IPSAS 11 – Construction Contract e.



IPSAS 12 – Inventories



f.



IPSAS 13 – Leases



g.



IPSAS 17 – Property, Plant, Equipment



Halaman 7



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA IPSAS sendiri dalam Statement of Financial Performance mengklasifikasikan beban berdasarkan dua kategori yaitu beban berdasarkan sifatnya dan fungsinya. Beban yang digolongkan berdasarkan sifatnya yaitu: a.



Wages, salaries, and employee benefits,



b. Grants and other transfer payments, c.



Supplies and consumables used,



d. Depreciation and amortization expense, e.



Impairment of property, plant, and equipment,



f.



Other expenses, and



g.



Finance costs.



Bentuk kedua dari klasifikasi beban adalah berdasarkan fungsi dari beban dan mengklasifikasikan beban sesuai dengan program atau tujuan entitas pelapor. Beban berdasarkan fungsi: a.



General public services,



b. Defense, c.



Public order and safety,



d. Education, e.



Health,



f.



Social protection,



g.



Housing and community amenities,



h. Recreational, cultural, and religion, i.



Economic affairs,



j.



Environmental protection,



k.



Other expenses, and



l.



Finance costs.



Halaman 8



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA Selain standar di atas, ada pula standard lain yang mungkin mengatur tentang pembebanan terkait perolehan pendapatan atau asset. Jenis beban tersebut diantaranya adalah: a. Transfer Pemerintah (Government Transfers) Transfer Pemerintah ialah transfer uang dari pemerintah ke individu, organisasi atau pemerintah lainnya, dimana pemerintah yang mentransfer tidak: 



Menerima barang atau jasa secara langsung sebagai gantinya, seperti dalam transaksi jual/beli;







Mengharap dibayar kembali di masa datang, seperti dalam utang; atau







Mengharap pengembalian keuangan, seperti dalam investasi.



b. Hibah Hibah sebagai transfer yang dibuat atas kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah yang membuat transfer memiliki keleluasaan dalam menentukan apakah akan melakukan transfer atau tidak, kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, berapa banyak yang akan ditransfer dan kepada siapa. c. Beban Berkaitan dengan Penggunaan Aset Tetap  Depresiasi SAC 4, Definition and Recognition of the Elements of Financial Statements, mengidentifikasikan sebagai penentu ada atau tidaknya layanan potensial atau manfaat ekonomi di masa depan yang terwujud dalam aktiva tersebut akan dikonsumsi atau akan kadaluwarsa. Pendapat bahwa konsumsi atau kadaluwarsa tidak mudah diidentifikasi dengan pengakuan sumber daya tertentu atau dengan penyediaan jasa tertentu, atau tidak dapat dikaitkan dengan peristiwa atas periode pelaporan tertentu, tidak berarti bahwa tidak ada beban yang seharusnya diakui.  Renewal Accounting (Akuntansi Pembaharuan) Yang mendasari akuntansi pembaruan adalah pernyataan bahwa pengeluaran yang dibuat pada suatu sistem untuk memeliharanya dalam operasi adalah representasi yang memadai dari biaya potensial layanan aset yang dikonsumsi.



Halaman 9



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA  Pemeliharaan yang Ditangguhkan Pemeliharaan yang Ditangguhkan adalah pemeliharaan yang tidak dilakukan ketika seharusnya terjadi atau saat dijadwalkan dan yang, oleh karena itu, menunda atau ditunda untuk masa yang akan datang. Pemeliharaan yang ditangguhkan adalah suatu konsep yang melibatkan pengungkapan suatu kewajiban untuk biaya pemeliharaan masa depan dan dengan demikian, bisa dibilang, menyajikan gambaran yang lebih realistis dari posisi keuangan suatu entitas. IFAC mengklasifikasikan beban dengan pembagian sebagai berikut: a. Berdasarkan fungsi atau program Klasifikasi beban dengan berdasarkan fungsi atau program dapat menyediakan informasi yang sangat bermanfaat dalam pencapaian suatu tujuan utama dari pengeluaran atas beban tersebut. Hal tersebut sangat membantu legislative dalam mengambil suatu keputusan dan melakukan reviu terkait pencapaian dari tujuan tersebut. b. Klasifikasi berdasarkan output Klasifikasi beban berdasarkan output sangat penting untuk menilai efisiensi. Pelaporan yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output dapat memberikan dasar yang memadai dalam menilai kinerja dari organisasi dengan cara membandingkan output yang dihasilkan dengan harapan, perubahan efisiensi antar periode dan mungkin menilai/membandingkan dengan entitas non pemerintah. Pelaporan tersebut digunakan untuk menilai akuntabilitas dari suatu entitas pemerintahan. c. Klasifikasi berdasarkan organisasi Beban juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian terpisah untuk tiap-tiap kementerian, departemen atau lembaga. Masing-masing dari entitas tersebut kemudian bertanggung jawab atas beban yang telah dilakukan.



Halaman 10



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA d. Klasifikasi tiap aktivitas Klasifikasi berdasarkan aktivitas merupakan suatu hal yang sangat signifikan dalam menyediakan fasilitas untuk melakukan evaluasi terhadap nilai ekonomis dan efisiensi dari suatu kegiatan operasional entitas dengan memberikan data untuk menilai beban per unit yang harus dikeluarkan dalam suatu aktivitas tertentu suatu entitas. e. Klasifikasi berdasarkan input Catatan atas laporan keuangan dari Pemerintah Selandia Baru menampilkan biaya menurut jenis input dan mengungkapkan analisis tambahan subsidi dan pembayaran transfer, dan biaya operasional seperti subsidi dan transfer, beban operasi, personnel expense, state highways, dan lain-lain.



II.



PENGAKUAN BEBAN/BELANJA Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria



pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi dalam pengakuan Beban dan Belanja, yaitu: a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari entitas pelaporan yang bersangkutan; b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal, dan; c. Pemenuhan kriteria pengakuan harus mempertimbangkan aspek materialitas. A. Pengakuan Beban Menurut SAP Menurut PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional Paragraf 32 – 37 mengenai Akuntansi Beban, Beban diakui pada saat: a) Terjadinya Penurunan Manfaat Ekonomi atau Potensi Jasa sehubungan dengan Penggunaan Aset Bersangkutan atau Berlalunya Waktu. Contohnya: Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Beban Murni Akrual), Beban Penyusutan, dan Beban Amortisasi pada Akhir Periode Pelaporan



Halaman 11



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA b) Terjadinya Konsumsi Aset Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset, yaitu saat terjadinya: 1) Pengeluaran kas kepada pihak lain tanpa didahului timbulnya kewajiban 2) Konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah Contohnya: Beban Gaji Pegawai dan Beban Perjalanan Dinas pada saat Dibayarkannya Kas, serta Beban Persediaan pada Akhir Periode Pelaporan c) Timbulnya Kewajiban Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah (tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara) atas penerimaan manfaat ekonomi yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah Belanja yang Masih Harus Dibayarkan saat diterimanya Tagihan Pihak Ketiga



B. Metode Pengakuan Beban Terdapat dua pendekatan pengakuan dalam mencatat beban, yaitu: a) Pendekatan Beban Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin. b) Pendekatan Aset Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga.



C. Pengakuan Beban Menurut IPSAS Secara umum prinsip pengakuan akuntansi dapat diakui dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan pertautan antara beban dan pendapatan, pengakuan segera/langsung, dan alokasi rasional. IPSAS pada dasarnya tidak memperbolehkan offset antara akun



Halaman 12



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA pendapatan dan beban kecuali dinyatakan demikian dalam standar lainnya. Oleh karena itu pengakuan beban pada sektor pemerintah terkadang tidak memenuhi prinsip pertautan antara beban dan pendapatan (revenue matching cost). Berikut ini beberapa contoh pengakuan beban yang diatur dalam IPSAS. a) Pengakuan langsung (Recognize Immediately) Pada prinsip ini beban langsung diakui pada suatu periode saat terjadinya beban meliputi seluruh beban yang dikeluarkan. Contoh beban yang diakui dengan metode pengakuan ini adalah Biaya Pinjaman (Borrowing Cost) yang lebih lanjut diatur dalam IPSAS 5 dan beban atas perlengkapan. b) Pertautan antara pendapatan dan beban Pengakuan ini mendasarkan pada kenyataan bahwa dalam memperoleh pendapatan pasti ada biaya yang dikeluarkan. Metode ini juga dikenal dengan istilah hubungan sebab akibat. Biaya-biaya yang dikeluarkan secara umum dapat diasosiakan pada suatu pendapatan. Pada kasus ini biaya-biaya dikeluarkan dapat menghasilkan pendapatan. Dalam akuntansi pemerintah, jenis pengakuan ini sebenarnya tidak diperbolehkan namun tetap dimungkinkan. Ini terkait kegiatan pemerintah dalam memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dimana atas penyerahan tersebut masyarakat membayar sejumlah uang. Namun pengakuan ini tetap dilakukan modifikasi seusai tujuan kegiatan pemerintah tersebut. Contoh penggunaan metode pengakuan beban ini adalah biaya yang dikaitkan dengan produksi persediaan yang diatur dalam IPSAS 12. Biaya-biaya yang dikeluarkan terkait produksi barang atau jasa seluruhnya dikapitalisasikan ke nilai persediaan. Biaya tersebut antara lain biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ketika persediaan dijual, dipertukarkan atau didistribusikan, nilai tercatat (carrying amount) diakui sebagai beban pada periode di mana pendapatan terkait diakui. Jika tidak ada pendapatan yang terkait, beban diakui pada saat barang atau jasa terkait telah diberikan. Selanjutnya penurunan nilai realisasi bersih (net realizable value) diakui sebagai beban pada periode kerugian atau penurunan terjadi. Pembalikan yang timbul dari kenaikan nilai realisasi bersih



Halaman 13



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA diakui sebagai pengurang beban persediaan pada periode di mana mereka terjadi. Penggunaan metode ini agaknya hanya terbatas pada transaksi penyerahan barang atau jasa kepada masyarakat. c) Alokasi Rasional dan sistematis Metode pengakuan ini ditujukan untuk mengalokasikan sejumlah beban yang sebenaranya terjadi terkait dengan perolehan pendapatan namun tidak memenuhi kriteria sebab akibat. Pada perusahaan swasta, pengakuan beban jenis ini dilakukan pada alokasi beban penyusutan atas peralatan atau gedung. Dalam akuntansi sektor publik / pemerintahan, standar yang digunakan adalah IPSAS 17 yang menerangkan bahwa beban penyusutan dibebankan secara sistematis selama masa manfaat aset. Adanya tambahan kata sistematis mengharuskan bahwa penyusutan dilakukan dengan suatu metode tertentu yang sistematis untuk mengalokasikan beban. Tujuan pembebanan ini tidak berkaitan dengan perolehan pendapatan sebagaimana yang terjadi pada sektor swasta tetapi ditujukan untuk mengetahui dan mencerminkan manfaat ekonomis atau layanan potensial aset dimasa depan. Lebih lanjut mengenai metode dan teknis pembebanan ini diatur dalam IPSAS 17.



D. Pengakuan Belanja Menurut SAP Menurut Menurut PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 31 – 34 mengenai Akuntansi Belanja, Belanja (Basis Kas) diakui pada saat: a) terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan; b) pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran) c) dalam hal Badan Layanan Umum, Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.



Halaman 14



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA Perlu diingat: Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).



III.



PENGUKURAN BEBAN/BELANJA



A. Pengukuran berdasarkan SAP Pengukuran dalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Prinsip-prinsip pengukuran beban/belanja berdasarkan SAP adalah: a. Pengukuran pos beban/belanja menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. b. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa (misal hibah, jasa konsultasi, dkk) harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan menggunakan nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Transaksi ini juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). c. Beban Persediaan Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. d. Beban Penyusutan 



Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang book value aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.







Metode penyusutan yang dapat digunakan adalah: 1) Metode garis lurus (straight line method); 2) Metode saldo menurun ganda (double declining balance method); 3) Metode unit produksi (unit of production method)



Halaman 15



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA e. Beban Bunga 



Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi







Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.



B. Pengukuran berdasarkan IPSAS IPSAS tidak mengatur secara khusus konsep pengukuran beban dalam standarnya. Namun berdasarkan konsep pengukuran atas akun lain dapat disimpulkan bahwa beban diukur dan dicatat sebesar yang terjadi selama periode pelaporan. Beban harus dapat diukur secara andal. Pengukuran atas beban tidak dapat dipisahkan dari metode dan saat pengakuannya. Pengukuran beban juga tidak terlepas dari pengukuran biaya karena beban dapat dikatakan sebagai biaya yang telah terjadi, sehingga pengukurannya pun berdasarkan hasil dari pengukuran biaya namun untuk bagian yang telah digunakan. Terkait perbedaan kurs, beban (termasuk perbandingannya dalam Statement of Financial Performance) dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Namun demikian, IPSAS tidak menysaratkan penggunaan kurs bank sentral dalam rangka konversi tersebut.



Halaman 16



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA IV. PENYAJIAN BEBAN/BELANJA A. Penyajian Belanja 1. Penyajian Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PSAP Nomor 02, belanja yang disajikan pada LRA pada lembar muka laporan keuangan diklasifikasi menurut jenis belanja, yang dikelompokkan menurut Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Lain lain/Tak Terduga. Sedangkan klasifikasi menurut fungsi, menurut organisasi, dan klasifikasi lainnya yang dibutuhkan sesuai kepentingan manajerial disajikan sebagai lampiran dan diungkapkan dalam CaLK. Contoh penyajian belanja pada LRA:



Halaman 17



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA 2. Penyajian Belanja pada Laporan Arus Kas Penyajian belanja pada kelompok Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada Laporan Arus Kas adalah berdasarkan PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas. Berdasarkan Paragraf 14 PSAP Nomor 03, Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran. Pengeluaran kas untuk aktivitas operasi berhubungan dengan Belanja Operasi, sedangkan pengeluaran kas untuk investasi aset non keuangan berhubungan dengan Belanja Modal. Format Laporan Arus Kas dapat lihat pada Lampiran PSAP Nomor 3.



Halaman 18



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA



B. Penyajian Beban Menurut PP 71 Tahun 2010 diatur bahwa beban disajikan dalam laporan operasional. PSAP 12 tentang Laporan Operasional menyebutkan bahwa beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Namun disebut juga di PSAP 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu. Yang perlu diperhatikan adalah, entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi harus mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini



Halaman 19



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak. Berikut contoh penyajian Laporan Operasional Pemerintah Pusat yang diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi:



Halaman 20



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA Perbandingan dengan IPSAS: Peraturan terkait penyajian beban antara PSAP dan IPSAS secara fundamental sama. Sesuai dengan IPSAS 1 – Presentation of Financial Statements, beban disajikan pada Statement of Financial Performance dan diklasifikasikan dengan menggunakan 2 cara analisis, yaitu: 1. Nature of expense method (metode sifat dari beban) Beban dikelompokkan di dalam Statement of Financial Performance sesuai dengan sifat dari beban tersebut (contoh: beban depresiasi, beban iklan, beban transportasi, dll). Contoh formatnya sebagai berikut:



2. Function of expense method (metode fungsi dari beban) Beban dikelompokkan sesuai dengan program yang melekat dengan beban atau tujuan dari beban tersebut. Pengalokasian dengan metode fungsi dapat memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai. Contoh formatnya sebagai berikut:



Namun sama seperti yang diatur dalam PSAP, entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi, harus menyajikan juga tambahan informasi terkait pengklasifikasian beban menurut sifat beban. (PSAP: klasifikasi ekonomi).



Halaman 21



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA V. JURNAL STANDAR AKUNTANSI BEBAN/BELANJA A. Jurnal Standar Realisasi Beban dan Belanja Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Standar Akuntansi pada Pemerintah Pusat, Jurnal Standar Realisasi Beban dan Belanja mulai dilakukan pada saat terjadinya (1) Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan Persediaan atau Aset Tetap, (2) Resume Tagihan, (3) Belanja, dan (4) Pemakaian Persediaan. A.1 Beban dan Belanja Operasional (selain Persediaan dan Aset Tetap) Debet/Kredit



Uraian – LO Satker



5xxxx



Beban Y



31311



Ditagihkan ke Entitas Lain



*Pembayaran Belanja Operasional tanpa Didahului Resume Tagihan



Debet/Kredit



Uraian – LO Kuasa BUN



31311



Ditagihkan ke Entitas Lain



11111



Kas



*Pembayaran Belanja Operasional tanpa Didahului Resume Tagihan Debet/Kredit



Uraian – LRA Satker



5xxxx



Belanja Y



31311



Ditagihkan ke Entitas Lain



*Pembayaran Belanja Operasional tanpa Didahului Resume Tagihan Debet/Kredit



Uraian – LRA Kuasa BUN



31311



Ditagihkan ke Entitas Lain



11111



Kas



*Pembayaran Belanja Operasional tanpa Didahului Resume Tagihan



Halaman 22



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA Debet/Kredit



Uraian – LO Satker



5xxxx



Beban Y



21211



Belanja yang Masih Harus Dibayar



*Pengakuan Beban dan Kewajiban atas Belanja yang Belum Dibayar Debet/Kredit



Uraian – LO Satker



21211



Belanja yang Masih Harus Dibayar



31311



Ditagihkan ke Entitas Lain



*Pembayaran Kewajiban Belanja yang Belum Dibayar Debet/Kredit



Uraian – LO Kuasa BUN



31311



Ditagihkan ke Entitas Lain



11111



Kas



*Pembayaran Kewajiban Belanja yang Belum Dibayar Debet/Kredit



Uraian – LRA Satker



5xxxx



Belanja Y



31311



Ditagihkan ke Entitas Lain



*Pembayaran Kewajiban Belanja yang Belum Dibayar



Debet/Kredit



Uraian – LRA Kuasa BUN



31311



Ditagihkan ke Entitas Lain



11111



Kas



*Pembayaran Kewajiban Belanja yang Belum Dibayar



Halaman 23



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA A.2 Beban Persediaan dan Belanja Barang Persediaan Debet/Kredit



Uraian – LO Satker



1179



Persediaan Belum Diregister



2181



Utang yang Belum Diterima Tagihannya



*Persediaan Telah Diserahterimakan, tetapi Tagihan Belum Diberikan Debet/Kredit



Uraian – LO Satker



1171



Persediaan



1179



Persediaan Belum Diregister



*Persediaan Telah Diverifikasi oleh Bagian Perlengkapan Debet/Kredit



Uraian – LO Satker



21811



Utang yang Belum Diterima Tagihannya



31311



Ditagihkan ke Entitas Lain



*Pembayaran atas Kewajiban Belanja Persediaan Debet/Kredit



Uraian – LO Kuasa BUN



31311



Ditagihkan ke Entitas Lain



11111



Kas



*Pembayaran atas Kewajiban Belanja Persediaan Debet/Kredit



Uraian – LRA Satker



52111



Belanja Barang



31311



Ditagihkan ke Entitas Lain



*Pembayaran atas Kewajiban Belanja Persediaan



Halaman 24



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA Debet/Kredit



Uraian – LRA Kuasa BUN



31311



Ditagihkan ke Entitas Lain



11111



Kas



*Pembayaran atas Kewajiban Belanja Persediaan



A.3 Beban Penyusutan Aset Tetap dan Belanja Modal Debet/Kredit



Uraian – LO Satker



13221



Aset Tetap Belum Diregister



21811



Utang yang Belum Diterima Tagihannya



*Aset Tetap Telah Diserahterimakan, tetapi Tagihan Belum Diberikan Debet/Kredit



Uraian – LO Satker



13211



Aset Tetap



13221



Aset Tetap Belum Diregister



*Aset Tetap Telah Diverifikasi Debet/Kredit



Uraian – LO Satker



21811



Utang yang Belum Diterima Tagihannya



31311



Ditagihkan ke Entitas Lain



*Pembayaran Tagihan atas Perolehan Aset Tetap Debet/Kredit



Uraian – LO Kuasa BUN



31311



Ditagihkan ke Entitas Lain



11111



Kas



*Pembayaran Tagihan atas Perolehan Aset Tetap



Halaman 25



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA Debet/Kredit



Uraian – LRA Satker



53211



Belanja Modal - Aset Tetap



31311



Ditagihkan ke Entitas Lain



*Pembayaran Tagihan atas Perolehan Aset Tetap Debet/Kredit



Uraian – LRA Kuasa BUN



31311



Ditagihkan ke Entitas Lain



11111



Kas



*Pembayaran Tagihan atas Perolehan Aset Tetap



A.4 Jurnal Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan Debet/Kredit



Uraian – LO Satker



31311



Ditagihkan ke Entitas Lain



5xxxx



Beban Y



*Pengembalian Kelebihan Belanja di Tahun Berjalan Debet/Kredit



Uraian – LO Kuasa BUN



11111



Kas



31311



Ditagihkan ke Entitas Lain



*Pengembalian Kelebihan Belanja di Tahun Berjalan Debet/Kredit



Uraian – LRA Satker



1156



Piutang dari KUN



5xxx



Belanja Y



*Pengembalian Kelebihan Belanja di Tahun Berjalan



Halaman 26



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA Debet/Kredit



Uraian – LRA Kuasa BUN



11111



Kas



5xxxx



Belanja Y



*Pengembalian Kelebihan Belanja di Tahun Berjalan



A.5 Jurnal Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Sebelumnya Debet/Kredit



Uraian – LO Satker



31312



Diterima dari Entitas Lain



42391



Pendapatan Lain-lain



*Pengembalian Kelebihan Belanja dari Tahun Sebelumnya Debet/Kredit



Uraian – LO Kuasa BUN



11111



Kas



31312



Diterima dari Entitas Lain



*Pengembalian Kelebihan Belanja dari Tahun Sebelumnya Debet/Kredit



Uraian – LRA Satker



2197



Utang kepada KUN



4239



Pendapatan Lain-lain



*Pengembalian Kelebihan Belanja dari Tahun Sebelumnya Debet/Kredit



Uraian – LRA Kuasa BUN



1111



Kas



4239



Pendapatan Lain-lain



*Pengembalian Kelebihan Belanja dari Tahun Sebelumnya



Halaman 27



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA A.6 Jurnal Penyesuaian Beban Debet/Kredit



Uraian – LO Satker



594



Beban Piutang Tak Tertagih



116



Penyisihan Piutang Tak Tertagih



*Periode Jurnal Penyesuaian: Semesteran Debet/Kredit



Uraian – LO Satker



593



Beban Persediaan



117



Persediaan



*Periode Jurnal Penyesuaian: Semesteran Debet/Kredit



Uraian – LO Satker



591



Beban Penyusutan Aset Tetap



137



Akumulasi Penyusutan



*Periode Jurnal Penyesuaian: Semesteran Debet/Kredit



Uraian – LO Satker



5xxxx



Beban Y



21211



Belanja Y yang Masih Harus Dibayar



*Periode Jurnal Penyesuaian: Tahunan



Halaman 28



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA BAB III SIMPULAN



1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan Belanja sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, yang diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Sementara itu, beban didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 2. Beban diakui dengan menggunakan prinsip akrual, yaitu ketika terpenuhinya salah satu atau lebih dari tiga hal: terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu, terjadinya konsumsi aset, dan/atau timbulnya kewajiban. Sedangkan belanja diakui dengan menggunakan prinsip kas, yaitu ketika terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan, pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, atau dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. 3. Pengukuran atas beban/belanja adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan dengan memperhatikan prinsip yang diatur pada SAP, di antaranya: dilakukan pengukuran sesuai nilai pada saat transaksi dengan menggunakan mata uang rupiah kecuali untuk beban bunga, dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan menggunakan nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi (dalam hal transaksi barang/jasa), dicatat sebesar pemakaian persediaan, dan memperhitungkan nilai penyusutan untuk mengurangi Book Value Aset.



Halaman 29



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA 4. Belanja disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana diatur dalam PSAP 02, dan Laporan Arus Kas sebagaimana diatur dalam PSAP 03. Sedangkan beban disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional sebagaimana diatur dalam PSAP



Halaman 30



AKUNTANSI BEBAN/BELANJA



DAFTAR PUSTAKA Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekretariat Negara. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat. International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). 1996. Study 10 Definition and Recognition of Expenses/Expenditures. International Federation of Accountants (IFAC).



Halaman 31