Akuntansi Manajemen Sektor Publik [PDF]

Citation preview

AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dalam Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik Dosen Pembimbing : Herda Nengsy, SE., M.Ak



DISUSUN OLEH : KELOMPOK 7



M. AGUS AFANDI



102161010012



MARIA ULFA DILA



102161010014



MARTA DEWI



102161010015



SARIMAULIANA



102161010030



AKUNTANSI V/A FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI T.A 2018



KATA PENGANTAR Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga berkat karuniaNya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Akuntansi Manajemen Sektor Publik” Dalam penyusunan makalah ini, kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan makalah ini sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini Dalam penyusunan, kami berharap makalah ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih luas bagi pembacanya. kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini terdapat kelebihan dan kekurangan sehingga kami mengharap kritik dan saran yang dapat memperbaiki untuk penulisan makalah selanjutnya Terima kasih.



Tembilahan, 17 September 2018



Penyusun



2



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR .............................................................................................................. 2 DAFTAR ISI............................................................................................................................. 3 BAB I ........................................................................................................................................ 4 PENDAHULUAN .................................................................................................................... 4 A.



LATAR BELAKANG .................................................................................................. 4



B.



RUMUSAN MASALAH .............................................................................................. 5



C.



TUJUAN MAKALAH.................................................................................................. 5



BAB II....................................................................................................................................... 6 PEMBAHASAN ....................................................................................................................... 6 A.



PENGERTIAN AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK ........................... 6



B.



AKUNTANSI SEBAGAI ALAT PERENCANAAN ORGANISASI.......................... 7



C.



AKUNTANSI SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN ORGANISASI ........................ 8



D.



PROSES PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MANAJERIAL ORGANISASI SEKTOR PUBLIK ....................................................................................................... 9



E.



PERAN AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK ..................................... 10



F.



ISU-ISU AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK .............................................................. 15



BAB III ................................................................................................................................... 18 PENUTUP .............................................................................................................................. 18 A.



KESIMPULAN ........................................................................................................... 18



DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................. 19



3



BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Lembaga-lembaga nonprofit seperti yayasan pendidikan, dinas-dinas pemerintahan, rumah sakit umum dan sebagainya merupakan bagian dari salah satu sektor yaitu sektor publik. Sektor publik merupakan sebuah organisasi pelayanan untuk masyarakata yang dinaungi oleh pemerintahan. Biasanya sektor publik sangat erat pengaruhnya dengan politik. Hal ini dikarenakan sektor publik memiliki atuanaturan sebagai alat pengendalian organisasinya yang bisa berubah seiring dengan bergantinya sistem kepemerintahan Sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam beberapa hal terutama sistem penentuan biaya produk/pelayanan dan penilaian investasi yang lebih rumit dibandingkan dengan sektor swasta. Sektor publik yang baik mempengaruhi seberapa maju dan berkembangnya suatu negara. namun, di era modern ini apakah sektor publik di Indonesia telah berkembang atau belum? Sudahkah sektor publik di Indonesia memberikan kualitas pelayanan terbaik mereka kepada masyarakat? Lalu bagaimana sistem pengendalian dan manajerial dalam organisasi sektor publik? Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut tentang bagaimana sistem perencanaan dan pengendalian serta peran akuntansi manajemen pada sektor pulbik dalam makalah yang berjudul “Akuntansi Manajemen Sektor Publik”



4



B. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik? 2. Bagaimana proses perencanaan dan pengendalian manajerial dalam organsiasi sektor publik ? 3. Apa bedanya?



C. TUJUAN MAKALAH 1. Menjelaskan peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik 2. Menjelaskan proses perencanaan dan pengendalian manajerial dalam organsiasi sektor publik 3. Menjelaskan bagaimana perbedaan akuntansi manajemen sektor publik dengan akuntansi manajeman sektor swasta



5



BAB II PEMBAHASAN A. PENGERTIAN AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK Pengertian akuntansi manajemen dalam sektor publik menggabungkan pengertian akuntansi manajemen dan pengertian sektor publik. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen yang integral. Menurut Chartered Institute of Management Accountants (1981), akuntansi manajemen adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian,



penganalisaan,



penyiapan,



penginterpretasian,



dan



pengkomunikasian informasi unsur-unsur laporan keuangan yang digunakan untuk: 1. Perumusan strategi 2. Perencanaan dan pengendalian aktivitas 3. Pengambilan keputusan 4. Pengoptimalan penggunakan sumber daya 5. Pengungkapan (disclosure) kepada pemegang saham dan pihak luar organisasi 6. Pengungkapan kepada karyawan 7. Perlindungan aktiva Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Peran akuntansi manajemen publik sangat penting atau sakral karena memberikan informasi akuntansi yang kredibel, relevan, handal dan dapat dipercaya kepada pihak manajer. Sehingga dengan pencapaian tujuan organisasi, para manajer dapat melaksanakan fungsi pengendalian dan perencanaan organisasi dengan baik



6



B. AKUNTANSI SEBAGAI ALAT PERENCANAAN ORGANISASI Perencanaan



organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi



keadaan di masa yang akan datang. Bagi tiap-tiap jenis organisasi, sistem perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat ketidakpastian dan ke stabilan lingkungan yang mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan ketidakstabilan maka diperlukan sistem perencanaan yang canggih dan semakin kompleks. Dalam organisasin sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor ekonomi dan politik sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik untuk saat ini. Sementara itu, tingkat ketidakpastian (turbulansi) yang dihadapi sektor publik dimasa yang akan datang akan semakin tinggi. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pesatnya teknologi informasi yang merambah keseluruh sektor termasuk sektor publik. Selain itu, globalisasi juga turut menyumbang semakin tinggi tingkat ketidak pastian. Dalam era-globalisasi yang mana negara satu dan negara lainnya seolah-olah tanpa batas, maka peristiwa yang terjadi disuatu negara akan dengan cepat mempengaruhi negara lain. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan terbagi 3 kelompok : 1. Informasi rutin atau ad-hoc 2. Informasi kuantitatif atau kualitatif 3. Informasi formal atau informal



7



C. AKUNTANSI SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN ORGANISASI Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara, ekonomis, efisien dan efektif maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Organisasi bisnis yang bersifat pada orientasi perolehan laba, maka alat pengendaliannya bertumpu pada mekanisme negoisasi. Sementara itu, organisasi sektor publik bersifat nonprofit serta adanya pengaruh politik, maka pengendaliannya berupa peraturan birokrasi. Fungsi utama informasi akuntansi adalah sebagai pengendalian yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan dengan informasi akuntansi sebagai alat



pengendalian



organisasi.



Pengendalian keuangan terkait dengan aturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya organisasi memiliki kemampuan likuditas dan solvabilitas



yang



cukup



baik.



Pengendalian



organisasi



terkait



pengintegrasian aktivitas fungsional kedalam sistem organisasi secara keseluruhan untuk menjamin organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan.



8



D. PROSES PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MANAJERIAL ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Perencanaan dan pengendalian sebaiknya dipertimbangkan secara bersamasama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya tindak lanjut untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Dan tanpa adanya perencanaan, pengendalian tidak berarti karena tidak adanya target atau rencana. Perencanaan dan pengendalian merupaka suatu proses yang membentuk suatu siklus. Jones dan Pendlebury (1996) membagi proses perencanaan dan pengendalian sektor publik menjadi 5 tahap : 1. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar 2. Perencanaan operasional 3. Penganggaran 4. Pengendalian dan pengukuran 5. Pelaporan, analisis dan umpan balik



Gambar 1.1 (proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik)



9



E. PERAN AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Peran akuntansi manajemen dalam sektor publik meliputi : 1. Perancanaan strategik Pada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Program tersebut di seleksi dan dipilih program yang sesai dengan skala prioritas dan sumberdaya yang di miliki. Peran akuntansi manejemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan berapa biaya suatu aktifitas sehingga manajer dapat mementukan berapa anggaran yang di butuhkan. Untuk memberikan jaminan di alokasikannya sumber daya imput secara ekonomis, efesien dan efektif. Maka di perlukan informasi akuntansi manajemen yang akurat, dan handal untuk menghitung besarnya biaya program, aktivitas, atau proyek. Sistem informasi akuntansi manajemen yang baik dapat mengurangi peluang terjadinya pemborosan, kebocoran dana, dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomis. Akuntansi manajemen pada sektor publik di hadapkan pada tiga permasalahan utama yaitu efesiensi biaya, kualitas produk dan pelayanan. Untuk dapat menghasilkan kuliatas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya yang murah, pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akuntansi manajemen moderen. Terdapat sedikit perbedaan antara sektor swasta dengan sektor publik dalam hal penentuan biaya produk atau pelayanan. Hal tersebut di sebabkan sebagian besar biaya pada sektor swasta cenderung merupakan engineered costs yang memiliki hubunagan secara langsung output yang di hasilkan, semntara biaya pada sektor publik



10



sebagian besasr merupakan discretionary costs yang di tetapkan di awal priode anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsung antara aktivitas yang di lakukan dengan output yang di hasilkan, kebanyakan otput yang di hasilkan di sektor publik merupakan intangible output yang sangat di ukur. Karena sebagian besar biaya yang terjadi di sektor publik merupakan discretionary cost, maka peran manajemen sektor publik erat dengan proses pemilihan program, penentuan biaya dan manfaat program serta penganggaran. Akuntansi manajemen sektor publik juga berfungsi untuk memfasilitasi di hasilkannya anggaran sektor publik yang efektif, efesien, dan ekonomis. 2. Pemberian informasi biaya Biaya (cost) dalam konteks organisasi sektor publik apat dikatagorikan menjadi tiga kelompok, yaitu: a. Biaya input, Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. b. Biaya output, Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ketangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik output diukur dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan. Sebagai misal untuk perusahaan transportasi massa, biaya mungkin diukur berdasarkan biaya per penumpang. c. Biaya proses, Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi, misalnya biaya depertemen produksi, departemen personalia, biaya dinas-dinas, dan sebagainya.



11



Akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran yang strategis dalam perencanaan finansial terkait dengan identifikasi biaya-biaya yang terjadi. Proses penentuan biaya meliputi aktivitas, yaitu: cost finding, cost recording, cost analyzing, strategic cost reduction, dan cost reporting. 1) Cost finding, Pada tahap cost finding pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk/jasa pelayanan. 2) Cost recording, Setelah berhasil dilakukannya cost finding, tahap berikutnya adalah melakukan cost recording yang meliputi kegiatan pencatatan data kedalam sistem akuntasi organisasi. 3) Cost analyzing, Setelah dilakukannya pencatatan biaya, tahap berikutnya adalah memlakukan analisis biaya, yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Manajemen organisasi harus dapat menentukan pemicu biaya (cost driver) agar dapat dilakukan strategi efesiensi biaya. 4) Strategic cost management , Setelah dilakukannya analisis biaya, tahap berikutnya adalah menentukan strategi penghematan biaya agar tercapai value for money. Pendekatan strategik dan pengurangan biaya (manajemen biaya strategik) memiliki karakteristik sebagai berikut: a) Berjangka panjang. Manajemen biaya strategik merupakan usaha jangka panjang yang membentuk kultur organisasi agar penurunan biaya menjadi budaya yang mampu bertahan lama. b) Berdasarkan



kultur



perbaikan



berkelanjutan



(contimous



improvement) dan berfokus pada pelayannan masyarakat. Manajemen biaya strategik harus dilandasi oleh semangat untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas kinerja organisasi sektor publik dalam melakukan pelayanan publik.



12



c) Manajemen harus bersifat proaktif dalam melakukan penghematan biaya. d) Keseriusan manajemen puncak (top manager) merupakan penentu efektivitas program pengurangan biaya karena pada dasarnya manajemen biaya strategik merupakan tone from the top. 5) Cost reporting , Tahap terakhir adalah memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pimpinan dalam bentuk internal report yang kemudian diagresasikan kedalam satu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal. Akuntansi manajemen hendaknya dapat mendukung dan memperkuat pelaksaan prinsip value for money dan public accountability organisasi sektor publik.



3. Penilaian Investasi Akuntansi manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Karena untuk mendapatkan nilai investasi diperlukan analisis biaya, resiko dan manfaat dari suatu investasi. Penilaian investasi disektor publik pada dasarnya lebih rumit dibandingkan dengan disektor swasta. Pada sektor swasta terdapat beberapa teknik penilaian investasi seperti net present value, internal rate of return, accounting rate of return dan payback periode. Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan analisis biaya-manfaat, namun terdapat kesulitan dalam menentukan biaya dan manfaat dari suatu investasi yang akan dilakukan. Hal tersebut karena biaya dan manfaat yang harus dianalisis tidak hanya dilihat dari sisi finansialnya saja akan tetapi harus mencakup biaya sosial dan manfaat yang diperoleh dari investasi yang diajukan. Kemudian digunakan analisis efektifitas biaya menekankan seberapa besar dampak



13



(outcome) yang dicapai dari suatu proyek atau investasi dengan biaya tertentu.



4. Penganggaran Akutansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi dan stabilisasi maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata 5. Penentuan Biaya Pelayanan Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa atau pelayanan publik termasuk menghitung subsidi yang diberikan . penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan merupakan suatu rangkaian yang keduanya sama-sama membutuhkan informasi akuntansi. 6. Penilaian Kinerja Penilaian kinerja dilakuka untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukam



14



F. ISU-ISU AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 1. Tantangan Profesi Akuntan Indonesia Menuju Tahun 2020 Akuntan Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan baru, baik tantangan yang datang dari dalam profesi maupun dari luar profesi. Dari dalam profesi tantangannya berupa banyaknya standar-standar baru yang harus diterapkan. Sejalan dengan konvergensi IFRS dan ISA, serta pronouncement lainnya yang diterbitkan IFAC, maka organisasi akuntan Indonesia terus menerus melakukan adopsi standar-standar tersebut, melakukan pendidikan kepada akuntan, serta . melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perguruan tinggi, industri, dsb. Tantangan dari luar profesi datang dari berbagai pihak, mencakup tantangan meningkatnya tuntutan governance dari pihak pemakai jasa akuntan, regulasi yang lebih ketat oleh pemerintah, serta tantangan menjaga kepercayaan pemerintah ditengah-tengah masih sedikitnya jumlah akuntan publik di Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, semakin banyak investasi ditempatkan di Indonesia, baik oleh investor dalam negeri maupun luar negeri. Demikian juga kredit perbankan tumbuh secara positif. Pada saat investasi dan kredit perbankan bergerak positif maka semakin tinggi tuntutan kepada akuntan untuk menegakkan governance. Akuntan dipadang sebagai salah satu pihak yang sangat kompeten untuk menjaga risiko investasi dan perkreditan dari investor atau kreditur. Kemudian, masih sejalan dengan tuntutan governance tersebut, pemerintah Indonesia kini aktif membuat peraturan untuk profesi akuntan publik. Pembatasan rangkap jabatan dan pemberian jasa, aturan quality control dan independensi sengaja dibuat untuk memenuhi tuntutan governance di satu sisi, namun disisi lain menjadikan profesi akuntan penuh dengan aturan.



15



Di sisi lain, tantangan juga timbul dari kepercayaan pemerintah pada akuntan publik yang merencanakan pada masa datang laporan audit diakui sebagai dasar perhitungan pajak oleh dirjen pajak. Tentu saja jika wacana ini dilaksanakan maka akan semakin besar peluang pasar jasa akuntan publik di Indonesia. Tantangan dari wacana pemerintah ini adalah jumlah akuntan publik masih sedikit. Saat ini jumlah akuntan publik baru 1100 orang dan jumlah KAP baru 400 kantor. Tentu jumlah ini sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah perusahaan sebanyak 16.000 dan penduduk Indonesia 240 Juta jiwa. Per 31 Juli 2010, menurut data Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), ada 8.832 anggota perorangan organisasi tersebut, 1.407 di antaranya adalah akuntan publik sementara 3.680 adalah akuntan yang bekerja di sektor publik. Saat ini Indonesia sedang mempersiapkan sistem laporan keuangan perusahaan yang berkiblat pada standar internasional atau International



Financial



Reporting



Standards



(IFRS)



yang



akan



diberlakukan mulai Januari 2012. Pertama, pemerintah perlu memperhatikan dan mengusahakan pendidikan bagi akuntan dan menambah jumlah akuntan secara berkelanjutan



demi



menjaga



sistem



akuntansi



yang



ditetapkan.



“Pendidikan yang diberikan perlu disesuaikan dengan perkembangan sistem akuntansi, termasuk bagaimana meningkatkan kemampuan para akuntan yang sudah bekerja saat ini mengingat standar akuntasi dan pemeriksaan keuangan terus berubah,” kata Samia.Kedua, menerapkan aturan akuntansi, sesuai dengan Undang-undang yang disahkan, khususnya bagi perusahaan publik dan perusahaan yang tercatat dalam pasar modal. Rekomendasi ketiga adalah pengawasan implementasi aturan, mengingat proses konvergensi sistem laporan keuangan lama menjadi sistem IFRS perlu dipahami oleh manajemen perusahaan dan



16



badan pengawas laporan keuangan yaitu Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). 2. Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan riset mengenai akuntansi keuangan negara atau sektor publik masih jarang dilakukan di Indonesia. Karena itu ia mendorong berbagai pihak untuk menggalakkan riset mengenai sektor akuntansi publik sekaligus dana dan remunerasi dari riset itu. Mardiasmo, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), berharap peresmian Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara dapat menjawab urgensi pengembangan dan penelitian di bidang akuntansi sektor publik dan mendorong literasi. "Yang ahli akuntansi di bidang keuangan negara sangat sedikit. Perpustakaan riset juga menjadi pintu masuk agar mahasiswa juga tertarik pada keuangan negara," kata dia. Perpustakaan riset BPK menyediakan data, informasi, dan pengetahuan mengenai keuangan sektor publik yang terdiri atas 21.852 eksemplar buku dengan 17.410 judul buku dan jurnal digital. Perpustakaan riset tersebut juga mendukung pelayanan BPK untuk kebutuhan referensi. Selama tiga tahun terakhir, BPK telah melayani 217 permintaan data yang terdiri dari penulisan skripsi 161 permintaan, penulisan tesis 44 permintaan, dan penulisan disertasi 12 permintaan. Mardiasmo juga mendorong peran IAI dalam mengembangkan akuntansi sektor publik, salah satunya melalui penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli akuntansi pemerintahan.



17



BAB III PENUTUP



A. KESIMPULAN Akuntansi manajemen sektor publik memiliki ikatan yang erat dengan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik memiliki dua komponen, yaitu proses pengendalian dan struktur pengendalian manajemen. Akuntansi sektor publik berfungsi sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntansi manajemen juga berfungsi membantu memberi informasi untuk perencanaan dan pengendalian bagi manajer publik. Akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik berperan untuk merencanakan strategi, nemberikan informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran dan penentuan biaya pelayanan



18



DAFTAR PUSTAKA



 https://www.kompasiana.com/dirgahayumaulina/555471036523bd d91d4aef45/isu-isu-akuntansi-sektor-publik-di-indonesia  Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta:ANDI  https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/06/28/pb0wrt383wamenkeu-riset-akuntansi-keuangan-negara-masih-jarang



19