Bab 7 Indra Bastian [PDF]

Citation preview

Rara Dzikrina Istiqomah 041211331080 Nurswandari Komala Dewi 041211332020 Khairanis Yulita 041211332034 Dita Lourenza 041211332104 Vidya Putri Hardiyanti 041211333133



Kelas M Kelompok ‘Blameworthiness’



7.1 TEORI PENGANGGARAN PUBLIK



Pengertian Anggaran



Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Contoh jenis anggaran publik : Anggaran Negara dan Daerah/APBN/APBD (Budget of State).



Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP)



Fungsi Anggaran Publik



 Hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja.  Cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.  Alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antaratasan serta bawahan.  Alat pengendalian unit kerja.  Alat motovasi dan persuasi tindakan efektif-efisien dalam pencapaian visi organisasi.  Instrumen politik.  Instrumen kebijakan fiskal.



Pengaruh dan Tujuan Anggaran Publik Karakter anggaran adalah keseragaman, keseluruhan transaksi organisasi, keteraturan penyerahan rancangan anggaran per tahunnya, akurasi prakiraan pendapatan serta pengeluaran yang didasari oleh persetujuan/konsensus, dan terpublikasi.



perencanaan



Tujuan Anggaran Publik



pengendalian



Evaluasi



Karakteristik Anggaran Publik



 Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan.  Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.  Anggaran berisi komitmen manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.  Usulan anggaran ditelaah dan disetujui pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.  Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.



Prinsip-prinsip Anggaran Publik



Demokratis, berarti anggaran harus ditetapkan melalui proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat. Adil, berarti anggaran negara harus diarahkan secara optimal dan proporsional demi kepentingan orang banyak sesuai kebutuhan masyarakat. Transparan, proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban harus diketahui baik wakil rakyat maupun masyarakat umum. Bermoral tinggi, berarti pengelolaan anggaran berpegan pada peraturan perundangan yang berlaku. Berhati-hati, pengelolaan anggaran negara harus berhati-hati karena sumber daya terbatas. Akuntabel, pengelolaan keuangan arus dapat dipertanggungjawabkan interal maupun eksternal.



7.2 SISTEM PENGANGGARAN PUBLIK



‘Traditional Budgeting’ atau ‘Line-Item Budgeting’



‘Incremental Budgeting’



‘Zero Based Budgeting’



‘Performance Budgeting’



Medium Term Budgeting Framework (MTBF)



Planning ‘Planning Programming Budgeting System’



7.2.1 Line Item Budgeting



Line Item Budgeting



Karakteristik



• Titik utama perhatian adalah segi pelaksanaan dan pengawasan. • Penekanan hanya pada segi administrasi.



Keunggulan



• Relatif mudah menelusurinya. • Mengamankan komitmen antara partisipan sehingga dapat mengurangi konflik.



Kelemahan



• Perhatian terhadap laporan anggaran penerimaan dan pengeluaran sedikit. • Diabaikannya pencapaian kinerja, realisasi peneimaan dan pengeluaran yang dianggarkan.



7.2.2 Incremental Building



Incremental Budgeting  Incremental budgeting adalah system anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode yang akan datang.



Keungg ulan



Kelema han



Mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran



Perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran sangat sedikit.



Tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu rumit untuk memahami programprogram baru



Diabaikannya pencapaian kinerja, realisasi peneimaan dan pengeluaran yang dianggarkan.



Dapat mengurangi konflik



Para penyusun anggaran tidak memiliki alasan yang rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran.



7.2.3 Planning Programming Budgeting Sytems



es perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu system sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah, yang di dalamnya terkandung i



Planning Programming Budgeting Sytems  Planning Programming Budgeting Sytems adalah proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu system sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah, yang di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi serta permasalahan yang mungkin timbul.



+



• • • • •



Mengggambarkan tujuan organisasi lebih nyata Membantu pimpinan dalam membuat keputusan Menghindarkan pertentangan dan overlapping program Mewujudkan sinkronasi dan integrasi antaraparat organisasi dalam proses perencanaan Alokasi sumberdaya yang lebih efisien dan efektif



• proses multikompleks dan memerlukan banyak perhitungan serta analisis • Memerlukan pengelola yang ahli dan memiliki kualitas yang tinggi



–



• Terlalu kompleks, baik secara teknis maupun praktis



7.2.4 Zero-Based Budgeting



Zero-Based Budgeting



 Tiga langkah penyusunan ZBB Mengidentifikasi unit keputusan



Membangun paket keputusan



Mereview dan menyusun peringkat paket keputusan



–



+ Muncul unit keputusan yang menghasilkan berbagai paket alternative anggaran yang dibuat sebgaai motivasi bagi terciptanya anggaran organisasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan fluktuasi anggaran



Membutuhkan banyak kertas kerja, data, serta menuntut penerapan system manajemen informasi yang cukup canggih



7.2.5 Performance Budgeting



Performance Budgeting



 Unsur Pokok Performance Budgeting  pengeluaran organisasi menurut : program dan kegiatan



pengukuran kinerja



pelaporan program



 Tujuan Performance Budgeting untuk menghasilkan informasi biaya dan kinerja yang dapat digunakan untuk penyusunan target dan evaluasi pelaksanaan kerja.



+ –



Memungk inkan pendeleg asian wewenan g



Merangsa ng partisipas i dan memotva si unit kerja



Membantu fungsi perencana an, pembuata n keputusan



Tidak semua kegiatan dapat distanda risasika n



Tidak semua kinerja diukur secara kuantitat if



Tidak semua jelas siapa pengambil keputusan dan menanggu ng beban



7.2.6 Medium Term Budgeting Framework (MTBF)



Pengertian



Karakter Utama



Tujuan dan Sasaran



MTB F Contoh Penerapan



Tahap – Tahap Penyusunan



Pengertian



MTBF



kerangka strategi kebijakan



anggaran belanja unit organisasi



Tujuan dan Sasaran



Tujuan



Sasaran



Keseimbangan makro ekonomi



Menciptakan keseimbangan ekonomi makro



Alokasi penggunaan sumber daya



Meningkatkan alokasi sumber daya Meningkatkan kemampuan untuk memperkirakan kebijakan pembiayaan



Memberikan anggaran yang ketat



Tahap – Tahap Penyusunan Tahap 1



• Disusun kerangka kerja makroekonomi



Tahap 2



• Proses kaji ulang sektor



Tahap 3



• Serangkaian dengar pendapat



Tahap 4



• Kerangka kerja anggaran pengeluaran dapat dirancang



• Keputusan bagian – bagian dalam organisasi atau setara menetapkan alokasi sumber daya Tahap 5 sektoral jangka menengah Tahap 6



• Unit kerja merevisi prakiraan anggaran



Tahap 7



• Sudah direvisi, legislatif akan menyetujui.



Keunggulan dan kelemahan MTBF



Banyak peluang yang tidak bisa dipergunakan Tergantung pada kondisi suatu negara atau organisasi.



Contoh penerapan



dapat dilihat dari format Penyusunan Rancangan Anggaran Jangka Menengah



Karakter utama



Karakter utama MTBF



Perkiraan Multi Year Roliing Budget



Perkiraan anggaran beberapa tahun ke depan



7.3 SIKLUS PENGANGGARAN PUBLIK



Penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait



Penetapan anggaran pendapatan dan belanja



Penetapan dokumen standar harga



Siklus Penganggaran Publik



Pembahasan, perubahan, dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja



Penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran



Rekapitulasi rencana kerja dan anggaran



7.4. TEKNIK PANGANGGARAN PUBLIK



7.4.1 Pendekatan Fungsional



Kepentingan formal



merupakan refleksi anggaran sebagai produk dari suatu entitas mandiri. Ini berarti anggaran disusun melalui proses internal organisasi.



Kepentingan hukum



merupakan pemberi makna yang solid bagi anggaran satu entitas tertentu. Sebagai produk hukum, kepatuhan dalam melaksanakan anggaran dapat dijamin. Berbagai pertimbangan seperti kepentingan internasional, sumber daya alam, dan lingkungan perlu diakomodasi oleh pemerintahan.



Penentu Kesuksesan Pelaksanaan Anggaran



Pertama, kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat bagian atau lembaga peleksana tertinggi Kedua, kesuksesan anggaran sangat ditentukan oleh dukungan politis berbagai lembaga Ketiga, akurasi perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review prakiraan anggaran.



Faktor Penentu Efektifnya suatu Anggaran



a. b. c. d. e. f. g. h. i.



Faktor Penentu Efektifnya suatu Anggaran KEBIJAKAN KELEMBAGAAN TEKNIK ANGGARAN Pendapatan, Tingkat a. Konsultasi dan Koordinasi a. Teknik Perhitungan Prakiraan Pendapatan dan Pengangguran, dan Inflasi Antar Unit Kerja Pengeluaran Kebijkan Nilai Tukar b. Koordinasi dalam Unit Kerja b. Fleksibilitas Fiskal Kebijakan Moneter c. Birokrasi c. Tingkat Pengeluaran yang Diharapkan Kebijakan Fiskal d. Pertimbangan Nonekonomi d. Fasilitas dalam Pemberlakuan Tingkat Pajak Mobilisasi Sumber Daya e. Kapabilitas Administrasi e. Batasan Proses Anggaran Tingkat Pertumbuhan Pengeluaran -Waktu Pengeluaran Investasi -Informasi Subsidi f. Manajemen Keuangan Defisit Anggaran g. Waktu yang Salah dalam melepaskan Dana h. Biaya yang Terlalu Besar i. Kurangnya Fleksibilitas dalam menggunakan Dana j. Hambatan Sumber Daya manusia



Analisis Dampak Ekonomi Anggaran



No. 1



2



Kategori Anggaran PENERIMAAN Pendapatan pajak dan nonpajak Hibah



Analisis Dampak Ekonomi Anggaran Dampak Permintaan secara Keseluruhan Deflasi akan menyebabkan berkurangnya sisi permintaan. Dampaknya netral ketika hibah ditujukan ke pihak luar negeri.



PENGELUARAN a. Pengeluaran langsung, berupa barang dan jasa, serta pembentukan modal a. Pembayaran transfer



Pengeluaran organisasi menambah permintaan secara keseluruhan dan melibatkan klaim sumber daya



a.



Ekspansi akan menyebabkan peningkatan permintaan secara keseluruhan



Peminjaman bersih



3 4



DEFISIT (1-2) DIBIAYAI OLEH UTANG LUAR NEGERI



5



UTANG LUAR NEGERI a. Rumah Tangga Swasta a. Bank Komersial a. Bank sentral



Secara umum akan berdampak terhadap pendapatan rumah tangga



Secara umum akan berdampak ekspansi tetapi menguntungkan dan mempunyai dampak terhadap neraca pembayaran Akan terjadi pengurangan daya beli Tidak akan ada dampak ekspansi Ekspansi akan berdampak terhadap sisi permintaan



Keseimbangan Anggaran (Balanced Budget) Keseimbangan Anggaran (Balanced Budget) Penerimaan



Pengeluaran



A. Pendapatan (pajak dan nonpajak) B. Pinjaman Bersih



A. Pengeluaran saat ini B. Akuisisi aktiva keuangan dan aktiva riil selain kas C. Peningkatan atau penurunan kas



A + B = C + D+ E



7.4.2 Pendekatan Pengambilan Keputusan



Perbedaan Keterkaitan Jenis pendekatan



Kritik



Perbedaan Pendekatan Pengambilan Keputusan Rasional Penyesuaian/ Bertahap Teori ekonomi tradisional. Konsep pluralis organisasi yang demokratis. Pendekatan tujuan dari pengukuran Proses penyesuaian antar individu dan alternatif tujuan. kelompok yang mempunyai nilai ekonomi serta tingkat kekuasaan yang berbeda. Survei alternatif tidak dimungkinkan. Keputusan akan mengurangi proses penyesuaian dan ditentukan melalui proses politik.



Proses negoisasi akan menjadi dasar pengambilan keputusan dan kompromi tujuan menjadi dasar penilaian kinerja.



 Penyusunan anggaran biasanya didasarkan pada pendekatan rasional, dan pelaksanaan evaluasi anggaran dilakukan sesuai pendekatan bertahap serta kompromistis.



7.4.3 Pendekatan Psikologi/ Motivasi Perekrur an pegawai Tekanan dii tempat kerja



Penyelek sian pegawai



Kejiwaan Manusia



Pelatihan pegawai



Motivasi kerja



Kepemim pinan



7.4.4



Pendekatan Lingkungan yang Berkesinambungan



Biaya dari Dampak Pencemaran Lingkungan (oleh Soraya A. Afif) • Matinya biota Air • Meningkatnya berbagai penyakit



• Penyaring udara di perumahan



1.Damage Cost



2. Avoidance Cost



4. Transactio n Cost



3. Abatemen t Cost



• Melakukan penelitian dan pemantauan pencemaran



• Memasang peralatan pengolah limbah



Biaya dari Dampak Pencemaran Lingkungan (oleh White and Savage (1995)) Conventional Company Cost • Tangible Items seperti pelepasan limbah akhir, pemelihara sistem pengendali emisi udara.



Less Tangible Items • Konsekuensi ekonomi atas perubahan citra organisasi publik berkaitan dengan kinerja lingkungannya.



External Cost • Biaya dampak memburuknya kesehatan akibat emisi buangan asap organisasi yang tidak mematuhi peraturan



7.5. CONTOH PENGANGGARAN DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK



A. PEMERINTAH PUSAT



Anggaran Negara Sisi Penerimaan



Sisi Pengeluaran



Sumber Ketidakpastian dalam penentuan volume APBN



Harga minyak bumi di pasar internasional



Inflasi



Kuota produksi minyak mentah yang ditentukan OPEC



Pertumbuhan ekonomi



Suku bunga



Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika



Komponen APBN I.



Pendapatan Negara dan Hibah A.



B.



II.



Penerimaan Dalam Negeri 



Penerimaan Perpajakan







Penerimaan Negara Bukan Pajak



Hibah



Belanja Negara A.



B.



Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 



Pengeluaran Rutin







Pengeluaran Pembangunan



Anggaran Belanja Pemerintah Daerah 



Dana Perimbangan







Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang



III. Keseimbangan Primer IV. Surplus/ Defisit Anggaran V.



Pembiayaan A.



Pembiayaan Dalam Negeri



B.



Pembiayaan Luar Negeri



Contoh kasus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pemerintah pusat)



 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memamparkan APBM tahun anggaran 2007 beserta nota keuangan di depan rapat paripurna DPR RI, mengakatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan mengalami pengingkatan signifikan. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mencapai 4,1% PDB.  Pemerintah mengajukan anggaran pendidikan berdasarkan pendekatan fungsi sebesar Rp51,3 triliun atau naik 18,5% disbanding tahun 2006 belum termasuk Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).  Program bantuan langsung tunai (BLT) akandimodifikasi menjadi BLT bersyarat terkait dengan program pendidikan dan kesehatan. Program ini menggunakan anggaran Rp4 triliun.



 RAPBN 2007 merencanakan pemberian dan penyaluran beras murah bagi sekitar 15,8 juta keluarga miskinsenilai RP6,5 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp5,8 triliundan subsidi pelayanan public untuk BUMN yang bergerak dalam bidang pelayanan umum kepada masyarakat.Kedua, perbaikan iklim investasi  Ketiga,pemerintah mengalokasikan belanja yang cukup signifikan untuk memperbaiki sarana dan prasarana fisik penunjang investasi.  Keempat, kebijakan energy akan diarahkan pada pemanfaatan sumber energy pengganti minyak bumi yang berasal dari batu bara,air,gas serta energy terbaru khusunya biofuel yang lebih murah sehingga lebih terjangkau masyarakat.  Kelima, sebagai bagian dukungan APBN terhadap program reformasi birokrasi akan dialokasikan kenaikan 23,3 persen anggaran belanja pegawai dalam tahun 2007  Keenam, untuk mitigasi bencana alam mulai dari APBN-P tahun 2006 hingga RAPBN tahun 2007 pemerintah mengajukan peningkatan alokasi belanja untuk pembangunan system pendeteksian dini bencana, masing-masing sebesar Rp60 miliar pertahun 2006 dan Rp150 miliar pertahun 2007.



b. Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kebijakan umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Peraturan Daerah APBD



C. LSM  Hal yang harus diperhatikan dalam penganggaran organisasi LSM adalah Identifikasi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi secara rinci dalam proyek Kegiatan dilakukan disesuaikan terlebih dahulu dengan tujuan dan output yang terdapat dalam misi serta visi organisasi Meyiapkan rencana kerja kegiatan



yang mengacu pada rencana program. Aturan umum dalam rencana anggaran Setelah mengembangkan proyeksi anggaran yang baik



Pendapatan Pengeluaran Bandingkan keuangan dan strategi pembiayaan



Bentuk Rancangan Anggaran Organisasi LSM  Langkah langkah menyusun anggaran LSM:



Menentukan workplan yang berisi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proyek, beserta lama waktu pengerjaanya



Menentukan jenis biaya tetap dan biaya variabel yang terdapat dalam proyek



Menentukan standar biaya untuk setiap komponen biaya



Membuat tabel rancangan anggaran biaya secara sistematis yang berisi kolom deskripsi komponen biaya, beberapa unit, periode pelaksanaan proyek dan total perhitungan



Mengisi masingmasing kolom dalam tabel rencana anggaran



D.Yayasan  Anggaran yayasan berisi rencana kegiatan yang diprsentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. an r a g g n a a n a c Ren yayasan dipublikasikan a secara terbuk kat a r a y s a m a d a kep n a d ik t i r ik d k u unt didiskusikan



e.Partai politik Dalam penyusunan anggaran dibutuhkan sumber pendanaan partai politik sebagai berikut:  Keuangan partai politik bersumber pada: 



Iuran Anggota







Sumbangan yang sah menurut hukum







Bantuan dari anggaran negara



 Sumbangan sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas,peralatan dan jasa  Bantuan dari anggaran negarayang diatur dalam peraturan pemerintah diberikan secara porposional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat  Sumbangan dari aggota dan bukan anggota sah menurut hokum paling banyak senilai Rp200.000.000 dalam 1 tahun  Sumbangan dari perusahaan atau badan usaha yang sah menurut hukum paling banyak senilai Rp800.000.000,00 dalam 1 tahun



Laporan dana kampanye peserta pemilu Calon presiden dan wakil presiden Hj Megawati Soekarno Putri-KH Ahmad Hasyim Muzadi Untuk periode 31 Mei 2004 sampai 1 Juli 2004 No 1



Salah satu penggunaan anggaran partai politik yaitu kampanye



2



3



Uraian Penerimaan dana kampanye I. Penerimaan Kas a. Saldo awal b. Sumbangan pasangan calon c. Sumbangan partai politik dan atau gabungan partai politik d. Sumbanagn perseorangan e. Sumbangan perusahaan/badan usaha f. Penghasilan lain-lain I. Penerimaan Nonkas a. Saldo awal b. Sumbangan pasangan calon c. Sumbangan partai politik dan atau gabungan partai politik d. Sumbanagn perseorangan e. Sumbangan perusahaan/badan usaha f. Penghasilan lain-lain Jumlah Penerimaan: Pengeluaran dana Kampanye i. Pengeluaran Kas a. Saldo awal b. Pengeluaran operasi c. Pengeluaran modal d. Pengeluaran lain-lain i. Pengeluaran Nonkas a. Saldo awal b. Pengeluaran operasi c. Pengeluaran modal d. Pengeluaran lain-lain Jumlah Pengeluaran Saldo dana kampanye



REF



(dalam rupiah) 2004 2.601.000.000 34.411.520.000 66.100.000.000 15.778.710 1.731.850.000 -



104.860.148.710



84.205.245.394 1.731.850.000 3.455.734 85.940.551.128 18.919.597.581



7.6 PENGANGGARAN PUBLIK DI BERBAGAI NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG



Implementasi pembaharuan di Negara-negara maju



Inggris



Kanada



Swedia



Perancis



Negara lainnya



JEPANG AUSTRIA YUNANI



Implementasi pembaharuan di Negara-negara berkembang



 Pengenalan system PPBS di IndIa, Indonesia, Malaysia,Nepal dan Sri Lanka tidak membawa perubahan dalam memfungsikan perencanaan dan penggangaran yang akan dilaksanakaan dengan basis rangkap dua  Cakupan dari sistem baru juga terbatas. Di Malaysia dan Indonesia, hal itu hanya terbatas pada anggaran pembangunan, sementara di India, anggaran kinerja disiapkan sebagai dokumen pendukung.



TERIMA KASIH