8 0 1 MB
Rara Dzikrina Istiqomah 041211331080 Nurswandari Komala Dewi 041211332020 Khairanis Yulita 041211332034 Dita Lourenza 041211332104 Vidya Putri Hardiyanti 041211333133
Kelas M Kelompok ‘Blameworthiness’
7.1 TEORI PENGANGGARAN PUBLIK
Pengertian Anggaran
Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Contoh jenis anggaran publik : Anggaran Negara dan Daerah/APBN/APBD (Budget of State).
Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
Fungsi Anggaran Publik
Hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja. Cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antaratasan serta bawahan. Alat pengendalian unit kerja. Alat motovasi dan persuasi tindakan efektif-efisien dalam pencapaian visi organisasi. Instrumen politik. Instrumen kebijakan fiskal.
Pengaruh dan Tujuan Anggaran Publik Karakter anggaran adalah keseragaman, keseluruhan transaksi organisasi, keteraturan penyerahan rancangan anggaran per tahunnya, akurasi prakiraan pendapatan serta pengeluaran yang didasari oleh persetujuan/konsensus, dan terpublikasi.
perencanaan
Tujuan Anggaran Publik
pengendalian
Evaluasi
Karakteristik Anggaran Publik
Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun. Anggaran berisi komitmen manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.
Prinsip-prinsip Anggaran Publik
Demokratis, berarti anggaran harus ditetapkan melalui proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat. Adil, berarti anggaran negara harus diarahkan secara optimal dan proporsional demi kepentingan orang banyak sesuai kebutuhan masyarakat. Transparan, proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban harus diketahui baik wakil rakyat maupun masyarakat umum. Bermoral tinggi, berarti pengelolaan anggaran berpegan pada peraturan perundangan yang berlaku. Berhati-hati, pengelolaan anggaran negara harus berhati-hati karena sumber daya terbatas. Akuntabel, pengelolaan keuangan arus dapat dipertanggungjawabkan interal maupun eksternal.
7.2 SISTEM PENGANGGARAN PUBLIK
‘Traditional Budgeting’ atau ‘Line-Item Budgeting’
‘Incremental Budgeting’
‘Zero Based Budgeting’
‘Performance Budgeting’
Medium Term Budgeting Framework (MTBF)
Planning ‘Planning Programming Budgeting System’
7.2.1 Line Item Budgeting
Line Item Budgeting
Karakteristik
• Titik utama perhatian adalah segi pelaksanaan dan pengawasan. • Penekanan hanya pada segi administrasi.
Keunggulan
• Relatif mudah menelusurinya. • Mengamankan komitmen antara partisipan sehingga dapat mengurangi konflik.
Kelemahan
• Perhatian terhadap laporan anggaran penerimaan dan pengeluaran sedikit. • Diabaikannya pencapaian kinerja, realisasi peneimaan dan pengeluaran yang dianggarkan.
7.2.2 Incremental Building
Incremental Budgeting Incremental budgeting adalah system anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode yang akan datang.
Keungg ulan
Kelema han
Mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran
Perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran sangat sedikit.
Tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu rumit untuk memahami programprogram baru
Diabaikannya pencapaian kinerja, realisasi peneimaan dan pengeluaran yang dianggarkan.
Dapat mengurangi konflik
Para penyusun anggaran tidak memiliki alasan yang rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran.
7.2.3 Planning Programming Budgeting Sytems
es perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu system sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah, yang di dalamnya terkandung i
Planning Programming Budgeting Sytems Planning Programming Budgeting Sytems adalah proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu system sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah, yang di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi serta permasalahan yang mungkin timbul.
+
• • • • •
Mengggambarkan tujuan organisasi lebih nyata Membantu pimpinan dalam membuat keputusan Menghindarkan pertentangan dan overlapping program Mewujudkan sinkronasi dan integrasi antaraparat organisasi dalam proses perencanaan Alokasi sumberdaya yang lebih efisien dan efektif
• proses multikompleks dan memerlukan banyak perhitungan serta analisis • Memerlukan pengelola yang ahli dan memiliki kualitas yang tinggi
–
• Terlalu kompleks, baik secara teknis maupun praktis
7.2.4 Zero-Based Budgeting
Zero-Based Budgeting
Tiga langkah penyusunan ZBB Mengidentifikasi unit keputusan
Membangun paket keputusan
Mereview dan menyusun peringkat paket keputusan
–
+ Muncul unit keputusan yang menghasilkan berbagai paket alternative anggaran yang dibuat sebgaai motivasi bagi terciptanya anggaran organisasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan fluktuasi anggaran
Membutuhkan banyak kertas kerja, data, serta menuntut penerapan system manajemen informasi yang cukup canggih
7.2.5 Performance Budgeting
Performance Budgeting
Unsur Pokok Performance Budgeting pengeluaran organisasi menurut : program dan kegiatan
pengukuran kinerja
pelaporan program
Tujuan Performance Budgeting untuk menghasilkan informasi biaya dan kinerja yang dapat digunakan untuk penyusunan target dan evaluasi pelaksanaan kerja.
+ –
Memungk inkan pendeleg asian wewenan g
Merangsa ng partisipas i dan memotva si unit kerja
Membantu fungsi perencana an, pembuata n keputusan
Tidak semua kegiatan dapat distanda risasika n
Tidak semua kinerja diukur secara kuantitat if
Tidak semua jelas siapa pengambil keputusan dan menanggu ng beban
7.2.6 Medium Term Budgeting Framework (MTBF)
Pengertian
Karakter Utama
Tujuan dan Sasaran
MTB F Contoh Penerapan
Tahap – Tahap Penyusunan
Pengertian
MTBF
kerangka strategi kebijakan
anggaran belanja unit organisasi
Tujuan dan Sasaran
Tujuan
Sasaran
Keseimbangan makro ekonomi
Menciptakan keseimbangan ekonomi makro
Alokasi penggunaan sumber daya
Meningkatkan alokasi sumber daya Meningkatkan kemampuan untuk memperkirakan kebijakan pembiayaan
Memberikan anggaran yang ketat
Tahap – Tahap Penyusunan Tahap 1
• Disusun kerangka kerja makroekonomi
Tahap 2
• Proses kaji ulang sektor
Tahap 3
• Serangkaian dengar pendapat
Tahap 4
• Kerangka kerja anggaran pengeluaran dapat dirancang
• Keputusan bagian – bagian dalam organisasi atau setara menetapkan alokasi sumber daya Tahap 5 sektoral jangka menengah Tahap 6
• Unit kerja merevisi prakiraan anggaran
Tahap 7
• Sudah direvisi, legislatif akan menyetujui.
Keunggulan dan kelemahan MTBF
Banyak peluang yang tidak bisa dipergunakan Tergantung pada kondisi suatu negara atau organisasi.
Contoh penerapan
dapat dilihat dari format Penyusunan Rancangan Anggaran Jangka Menengah
Karakter utama
Karakter utama MTBF
Perkiraan Multi Year Roliing Budget
Perkiraan anggaran beberapa tahun ke depan
7.3 SIKLUS PENGANGGARAN PUBLIK
Penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait
Penetapan anggaran pendapatan dan belanja
Penetapan dokumen standar harga
Siklus Penganggaran Publik
Pembahasan, perubahan, dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja
Penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran
Rekapitulasi rencana kerja dan anggaran
7.4. TEKNIK PANGANGGARAN PUBLIK
7.4.1 Pendekatan Fungsional
Kepentingan formal
merupakan refleksi anggaran sebagai produk dari suatu entitas mandiri. Ini berarti anggaran disusun melalui proses internal organisasi.
Kepentingan hukum
merupakan pemberi makna yang solid bagi anggaran satu entitas tertentu. Sebagai produk hukum, kepatuhan dalam melaksanakan anggaran dapat dijamin. Berbagai pertimbangan seperti kepentingan internasional, sumber daya alam, dan lingkungan perlu diakomodasi oleh pemerintahan.
Penentu Kesuksesan Pelaksanaan Anggaran
Pertama, kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat bagian atau lembaga peleksana tertinggi Kedua, kesuksesan anggaran sangat ditentukan oleh dukungan politis berbagai lembaga Ketiga, akurasi perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review prakiraan anggaran.
Faktor Penentu Efektifnya suatu Anggaran
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Faktor Penentu Efektifnya suatu Anggaran KEBIJAKAN KELEMBAGAAN TEKNIK ANGGARAN Pendapatan, Tingkat a. Konsultasi dan Koordinasi a. Teknik Perhitungan Prakiraan Pendapatan dan Pengangguran, dan Inflasi Antar Unit Kerja Pengeluaran Kebijkan Nilai Tukar b. Koordinasi dalam Unit Kerja b. Fleksibilitas Fiskal Kebijakan Moneter c. Birokrasi c. Tingkat Pengeluaran yang Diharapkan Kebijakan Fiskal d. Pertimbangan Nonekonomi d. Fasilitas dalam Pemberlakuan Tingkat Pajak Mobilisasi Sumber Daya e. Kapabilitas Administrasi e. Batasan Proses Anggaran Tingkat Pertumbuhan Pengeluaran -Waktu Pengeluaran Investasi -Informasi Subsidi f. Manajemen Keuangan Defisit Anggaran g. Waktu yang Salah dalam melepaskan Dana h. Biaya yang Terlalu Besar i. Kurangnya Fleksibilitas dalam menggunakan Dana j. Hambatan Sumber Daya manusia
Analisis Dampak Ekonomi Anggaran
No. 1
2
Kategori Anggaran PENERIMAAN Pendapatan pajak dan nonpajak Hibah
Analisis Dampak Ekonomi Anggaran Dampak Permintaan secara Keseluruhan Deflasi akan menyebabkan berkurangnya sisi permintaan. Dampaknya netral ketika hibah ditujukan ke pihak luar negeri.
PENGELUARAN a. Pengeluaran langsung, berupa barang dan jasa, serta pembentukan modal a. Pembayaran transfer
Pengeluaran organisasi menambah permintaan secara keseluruhan dan melibatkan klaim sumber daya
a.
Ekspansi akan menyebabkan peningkatan permintaan secara keseluruhan
Peminjaman bersih
3 4
DEFISIT (1-2) DIBIAYAI OLEH UTANG LUAR NEGERI
5
UTANG LUAR NEGERI a. Rumah Tangga Swasta a. Bank Komersial a. Bank sentral
Secara umum akan berdampak terhadap pendapatan rumah tangga
Secara umum akan berdampak ekspansi tetapi menguntungkan dan mempunyai dampak terhadap neraca pembayaran Akan terjadi pengurangan daya beli Tidak akan ada dampak ekspansi Ekspansi akan berdampak terhadap sisi permintaan
Keseimbangan Anggaran (Balanced Budget) Keseimbangan Anggaran (Balanced Budget) Penerimaan
Pengeluaran
A. Pendapatan (pajak dan nonpajak) B. Pinjaman Bersih
A. Pengeluaran saat ini B. Akuisisi aktiva keuangan dan aktiva riil selain kas C. Peningkatan atau penurunan kas
A + B = C + D+ E
7.4.2 Pendekatan Pengambilan Keputusan
Perbedaan Keterkaitan Jenis pendekatan
Kritik
Perbedaan Pendekatan Pengambilan Keputusan Rasional Penyesuaian/ Bertahap Teori ekonomi tradisional. Konsep pluralis organisasi yang demokratis. Pendekatan tujuan dari pengukuran Proses penyesuaian antar individu dan alternatif tujuan. kelompok yang mempunyai nilai ekonomi serta tingkat kekuasaan yang berbeda. Survei alternatif tidak dimungkinkan. Keputusan akan mengurangi proses penyesuaian dan ditentukan melalui proses politik.
Proses negoisasi akan menjadi dasar pengambilan keputusan dan kompromi tujuan menjadi dasar penilaian kinerja.
Penyusunan anggaran biasanya didasarkan pada pendekatan rasional, dan pelaksanaan evaluasi anggaran dilakukan sesuai pendekatan bertahap serta kompromistis.
7.4.3 Pendekatan Psikologi/ Motivasi Perekrur an pegawai Tekanan dii tempat kerja
Penyelek sian pegawai
Kejiwaan Manusia
Pelatihan pegawai
Motivasi kerja
Kepemim pinan
7.4.4
Pendekatan Lingkungan yang Berkesinambungan
Biaya dari Dampak Pencemaran Lingkungan (oleh Soraya A. Afif) • Matinya biota Air • Meningkatnya berbagai penyakit
• Penyaring udara di perumahan
1.Damage Cost
2. Avoidance Cost
4. Transactio n Cost
3. Abatemen t Cost
• Melakukan penelitian dan pemantauan pencemaran
• Memasang peralatan pengolah limbah
Biaya dari Dampak Pencemaran Lingkungan (oleh White and Savage (1995)) Conventional Company Cost • Tangible Items seperti pelepasan limbah akhir, pemelihara sistem pengendali emisi udara.
Less Tangible Items • Konsekuensi ekonomi atas perubahan citra organisasi publik berkaitan dengan kinerja lingkungannya.
External Cost • Biaya dampak memburuknya kesehatan akibat emisi buangan asap organisasi yang tidak mematuhi peraturan
7.5. CONTOH PENGANGGARAN DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
A. PEMERINTAH PUSAT
Anggaran Negara Sisi Penerimaan
Sisi Pengeluaran
Sumber Ketidakpastian dalam penentuan volume APBN
Harga minyak bumi di pasar internasional
Inflasi
Kuota produksi minyak mentah yang ditentukan OPEC
Pertumbuhan ekonomi
Suku bunga
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
Komponen APBN I.
Pendapatan Negara dan Hibah A.
B.
II.
Penerimaan Dalam Negeri
Penerimaan Perpajakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Hibah
Belanja Negara A.
B.
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Pengeluaran Rutin
Pengeluaran Pembangunan
Anggaran Belanja Pemerintah Daerah
Dana Perimbangan
Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang
III. Keseimbangan Primer IV. Surplus/ Defisit Anggaran V.
Pembiayaan A.
Pembiayaan Dalam Negeri
B.
Pembiayaan Luar Negeri
Contoh kasus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pemerintah pusat)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memamparkan APBM tahun anggaran 2007 beserta nota keuangan di depan rapat paripurna DPR RI, mengakatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan mengalami pengingkatan signifikan. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mencapai 4,1% PDB. Pemerintah mengajukan anggaran pendidikan berdasarkan pendekatan fungsi sebesar Rp51,3 triliun atau naik 18,5% disbanding tahun 2006 belum termasuk Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Program bantuan langsung tunai (BLT) akandimodifikasi menjadi BLT bersyarat terkait dengan program pendidikan dan kesehatan. Program ini menggunakan anggaran Rp4 triliun.
RAPBN 2007 merencanakan pemberian dan penyaluran beras murah bagi sekitar 15,8 juta keluarga miskinsenilai RP6,5 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp5,8 triliundan subsidi pelayanan public untuk BUMN yang bergerak dalam bidang pelayanan umum kepada masyarakat.Kedua, perbaikan iklim investasi Ketiga,pemerintah mengalokasikan belanja yang cukup signifikan untuk memperbaiki sarana dan prasarana fisik penunjang investasi. Keempat, kebijakan energy akan diarahkan pada pemanfaatan sumber energy pengganti minyak bumi yang berasal dari batu bara,air,gas serta energy terbaru khusunya biofuel yang lebih murah sehingga lebih terjangkau masyarakat. Kelima, sebagai bagian dukungan APBN terhadap program reformasi birokrasi akan dialokasikan kenaikan 23,3 persen anggaran belanja pegawai dalam tahun 2007 Keenam, untuk mitigasi bencana alam mulai dari APBN-P tahun 2006 hingga RAPBN tahun 2007 pemerintah mengajukan peningkatan alokasi belanja untuk pembangunan system pendeteksian dini bencana, masing-masing sebesar Rp60 miliar pertahun 2006 dan Rp150 miliar pertahun 2007.
b. Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kebijakan umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Peraturan Daerah APBD
C. LSM Hal yang harus diperhatikan dalam penganggaran organisasi LSM adalah Identifikasi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi secara rinci dalam proyek Kegiatan dilakukan disesuaikan terlebih dahulu dengan tujuan dan output yang terdapat dalam misi serta visi organisasi Meyiapkan rencana kerja kegiatan
yang mengacu pada rencana program. Aturan umum dalam rencana anggaran Setelah mengembangkan proyeksi anggaran yang baik
Pendapatan Pengeluaran Bandingkan keuangan dan strategi pembiayaan
Bentuk Rancangan Anggaran Organisasi LSM Langkah langkah menyusun anggaran LSM:
Menentukan workplan yang berisi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proyek, beserta lama waktu pengerjaanya
Menentukan jenis biaya tetap dan biaya variabel yang terdapat dalam proyek
Menentukan standar biaya untuk setiap komponen biaya
Membuat tabel rancangan anggaran biaya secara sistematis yang berisi kolom deskripsi komponen biaya, beberapa unit, periode pelaksanaan proyek dan total perhitungan
Mengisi masingmasing kolom dalam tabel rencana anggaran
D.Yayasan Anggaran yayasan berisi rencana kegiatan yang diprsentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. an r a g g n a a n a c Ren yayasan dipublikasikan a secara terbuk kat a r a y s a m a d a kep n a d ik t i r ik d k u unt didiskusikan
e.Partai politik Dalam penyusunan anggaran dibutuhkan sumber pendanaan partai politik sebagai berikut: Keuangan partai politik bersumber pada:
Iuran Anggota
Sumbangan yang sah menurut hukum
Bantuan dari anggaran negara
Sumbangan sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas,peralatan dan jasa Bantuan dari anggaran negarayang diatur dalam peraturan pemerintah diberikan secara porposional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat Sumbangan dari aggota dan bukan anggota sah menurut hokum paling banyak senilai Rp200.000.000 dalam 1 tahun Sumbangan dari perusahaan atau badan usaha yang sah menurut hukum paling banyak senilai Rp800.000.000,00 dalam 1 tahun
Laporan dana kampanye peserta pemilu Calon presiden dan wakil presiden Hj Megawati Soekarno Putri-KH Ahmad Hasyim Muzadi Untuk periode 31 Mei 2004 sampai 1 Juli 2004 No 1
Salah satu penggunaan anggaran partai politik yaitu kampanye
2
3
Uraian Penerimaan dana kampanye I. Penerimaan Kas a. Saldo awal b. Sumbangan pasangan calon c. Sumbangan partai politik dan atau gabungan partai politik d. Sumbanagn perseorangan e. Sumbangan perusahaan/badan usaha f. Penghasilan lain-lain I. Penerimaan Nonkas a. Saldo awal b. Sumbangan pasangan calon c. Sumbangan partai politik dan atau gabungan partai politik d. Sumbanagn perseorangan e. Sumbangan perusahaan/badan usaha f. Penghasilan lain-lain Jumlah Penerimaan: Pengeluaran dana Kampanye i. Pengeluaran Kas a. Saldo awal b. Pengeluaran operasi c. Pengeluaran modal d. Pengeluaran lain-lain i. Pengeluaran Nonkas a. Saldo awal b. Pengeluaran operasi c. Pengeluaran modal d. Pengeluaran lain-lain Jumlah Pengeluaran Saldo dana kampanye
REF
(dalam rupiah) 2004 2.601.000.000 34.411.520.000 66.100.000.000 15.778.710 1.731.850.000 -
104.860.148.710
84.205.245.394 1.731.850.000 3.455.734 85.940.551.128 18.919.597.581
7.6 PENGANGGARAN PUBLIK DI BERBAGAI NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG
Implementasi pembaharuan di Negara-negara maju
Inggris
Kanada
Swedia
Perancis
Negara lainnya
JEPANG AUSTRIA YUNANI
Implementasi pembaharuan di Negara-negara berkembang
Pengenalan system PPBS di IndIa, Indonesia, Malaysia,Nepal dan Sri Lanka tidak membawa perubahan dalam memfungsikan perencanaan dan penggangaran yang akan dilaksanakaan dengan basis rangkap dua Cakupan dari sistem baru juga terbatas. Di Malaysia dan Indonesia, hal itu hanya terbatas pada anggaran pembangunan, sementara di India, anggaran kinerja disiapkan sebagai dokumen pendukung.
TERIMA KASIH