Bentuk Pemidanaan KUHP [PDF]

Citation preview

ESI II. BENTUK PEMIDANAAN DALAM KUHP POLITIK PEMBARUAN HUKUM PIDANA - Hukum pidana Indonesia warisan pemerintahan Belanda yang notabene merupakan hukum pidana Belanda yang dimodifikasi dan diberlakukan di negara jajahan, sekarang menjadi Indonesia. - Beberapa ketentuan KUHP tidak relevan dengan perkembangan hukum Indonesia, meskipun telah diadakan “tambal sulam’. POLITIK PEMBARUAN HUKUM PIDANA - Pembentukan dan perkembangan legislasi di bidang hukum pidana tidak terstruktur dalam suatu sistem hukum pidana yang baik yang menyebabkan terjadinya problem hukum yang berkepanjangan. - Keinginan yang kuat untuk melakukan pembaruan hukum pidana dengan membentuk KUHP baru dalam suatu sistem hukum pidana nasional (KUHP Nasional). HUKUM PIDANA - Membentuk atau ideal, - Mempertahankan masyarakat, dan - Mempertahankan oleh masyarakat negatif.



mencapai cita kehidupan masyarakat yang dan



menegakkan



nilainilai



luhur



dalam



sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti dengan teknik perumusan norma yang



HUBUNGAN HUKUM PIDANA DENGAN CABANG HUKUM LAIN - Hukum pidana sebagai hukum sanksi yang mendorong atau memaksa ditaatinya hukum yang lain, dan - Hukum pidana berfungsi untuk menjatuhkan sanksi kepada barangsiapayang melanggar larangan agar kembali hidup yang sesuai dengan hukum (normal).



ELEMEN PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL - -Ada nilai atau aspek kehidupan manusia yang hendak dilindungi dalam hukum pidana. - Ada prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan pengaturan hukum pidana. - Ada sistem pengaturan perbuatan yang dilarang (perbuatan pidana) dan sistem pengancaman pidananya. - -Ada tujuan hukum yang hendak ditegakkan dalam masyarakat hukum ASAS LEGALITAS DALAM KUHP SEBAGAI CONTOH RUMUSAN CORAK NASIONAL - Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. - Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi. - Berlakunya asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanper undang-undangan. - Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut sepanjang sesuai - dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. SISTEM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN HUKUM PIDANA__ _______ _________ ___________ FILSAFAT DALAM PEMIDANAAN - Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum pidana memiliki tujuan. - Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh filsafat yang yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana (filsafat pemidanaan). - -Filsafat pemidanaan berkaitan dengan alasan pembenar



(justification) adanya sanksi pidana. FILSAFAT DALAM PEMIDANAAN - Pembenaran pidana : 1. Pembalasan 2. Kemanfaatan (utilitas) 3. Pembalasan yang bertujuan Gabungan FILSAFAT DALAM PEMIDANAAN - Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran/dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. - Filsafat keadilan dalam hukum pidana yang kuat pengaruhnya ada dua, yaitu : - Keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan (Retributive Justice). - Keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi atau pemulihan (Restorative Justice). FILSAFAT KEADILAN DALAM PEMIDANAAN DALAM KUHP DAN DI LUAR KUHP Hukum Pidana Umum / KUHP - Retributif Hukum Pidana Khusus - Retributif - Restoratif (HAM berat masa lalu dengan KKR) Hukum Pidana di Luar KUHP - Restoratif - Retributif POLITIK PEMIDANAAN RUU KUHP Beberapa hal baru dalam Pemidanaan : -Dirumuskan tujuan pemidanaan, - Adanya pedoman pemidanaan,



- Dimungkinkan adanya perubahan pidana dalam pelaksanaan pidana terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, - Ditentukannya ketentuan pidana denda, - Pidana kerja sosial, -Pidana tindakan, - Pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus, - Dan seterusnya. SISTEM PEMIDANAAN TUJUAN PEMIDANAAN a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; ______________ ________ PIDANA MATI -Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. - Meskipun tidak dimasukkan sebagai pidana pokok, pidana mati tetap diakui sebagai bentuk pidana pokok yang bersifat khusus. BENTUK PIDANA (PASAL 65) Pidana pokok terdiri atas : a. Pidana penjara; b. Pidana tutupan; c. Pidana pengawasan; d. Pidana denda; dan e. Pidana kerja sosial. Urutan pidana menentukan berat ringannya pidana. TUJUAN DARI PEMIDANAAN - Sebagai sarana perlindungan masyarakat, - Rehabilitasi dan resosialisasi, - Pemenuhan pandangan hukum adat, dan



- Aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. TUJUAN PEMIDANAAN a. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan b. Memaafkan terpidana. PERTIMBANGAN DALAM PEMIDANAAN 1. Kesalahan pembuat tindak pidana; 2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 3. Sikap batin pembuat tindak pidana; 4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana; 5. Cara melakukan tindak pidana; 6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 7. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana; HAK-HAK TERPIDANA YANG DAPAT DICABUT 1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; 2. Hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Hak menjadi Penasehat Hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan; 5. Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas,atas orang yang bukan anaknya sendiri; 6. Hak menjalankan kekuasaan bapak,menjalankan perwalian ataupengampu atas anaknya sendiri; dan/atau 7. Hak menjalankan profesi tertentu. PERBUATAN PIDANA DAN PEMIDANAAN - Asas rechterlijke pardon yang memberi kewenangan kepada



Hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). PIDANA PENJARA -Pidana Penjara masih ditempatkan sebagai pidana utama dan diutamakan dalam RUU KUHP (ancaman pidana pada Buku II lebih banyak menggunakan penjara). - Ukuran lama singkatnya pidana penjara sebagai parameter keadilan dalam hukum pidana, pasal-pasal, dan dalam penjatuhan pidana. - Hubungannya dengan pencapaian tujuan pemidanaan. PERBUATAN PIDANA DAN PEMIDANAAN -Pernyataan terbukti melanggar hukum tidak otomatis diikuti dengan penjatuhan pidana. -Pidana tidak dijatuhkan dengan pertimbangan : - Ringannya perbuatan, - Keadaan pribadi pembuat, atau - Keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian,dan - Pertimbangan dari segi keadilan dan kemanusiaan. PERTIMBANGAN DALAM PEMIDANAAN 1. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 2. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 3. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau 4.Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. PIDANA MATI DAN PELAKSANAANNYA - Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. - Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.



- Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum. PENUNDAAN PIDANA MATI Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika : • Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; • Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; • Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan • Ada alasan yang meringankan. PIDANA MATI DAN PELAKSANAANNYA - Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. -Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. PIDANA MATI Ada tiga pendapat tentang Pidana Mati yang dimasukkan dalam RUU KUHP : - Pidana mati dihapuskan sebagai salah satu bentuk sanksi pidana. - Pidana mati tetap menjadi salah satu bentuk sanksi pidana, sebagai pidana pokok. - Pidana mati tetap sebagai salah satu bentuk sanksi pidana, tetapi bersifat khusus, yakni dengan syarat khusus. Masingmasing dilengkapi dengan argument pendukung yang kuat. EKSEKUSI PIDANA MATI -Jika terpidana selama masa percobaan (selama 10 (sepuluh) tahun) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. TUJUAN PEMIDANAAN



PENUNDAAN PELAKSANAAN PIDANA MATI -Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden. PERUBAHAN PIDANA MATI -Jika terpidana selama masa percobaan (selama 10 (sepuluh) tahun) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. PIDANA TINDAKAN Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: 1. Pencabutan surat izin mengemudi; 2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 3. Perbaikan akibat tindak pidana; 4. Latihan kerja; 5. Rehabilitasi; dan/atau 6. Perawatan di lembaga. PIDANA TINDAKAN Pidana Tindakan dikenakan kepada : - Orang yang sakit gila - Orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Tindakan berupa : 1. Perawatan di rumah sakit jiwa; 2. Penyerahan kepada Pemerintah; atau 3. Penyerahan kepada seseorang.



Pidana



SIMPULAN PENGANCAMAN PIDANA MATI DALAM RUU - Penggunaan pidana mati harus selektif,hanya terhadap perbuatan pidana yang menimbulkan akibat kematian atau membahayakan nyawa manusia dan kemanusiaan, baik sekarang maupun di masa datang.



- RUU KUHP menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus atau istimewa. - Pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu. - RUU KUHP lebih condong untuk tidak menggunakan pidana mati sebagai jenis pidana utama dan diutamakan. PIDANA POKOK BAGI ANAK Pidana pokok bagi anak terdiri atas : a. Pidana verbal : 1. Pidana peringatan; atau 2. Pidana teguran keras. b. Pidana dengan syarat : 1. Pidana pembinaan di luar lembaga; 2. Pidana kerja sosial; atau 3. Pidana pengawasan; FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERINGAN PIDANA a. Percobaan melakukan tindak pidana; b. Pembantuan terjadinya tindak pidana; c. Penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana; d. Tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil; e. Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan; PIDANA TAMBAHAN BAGI ANAK 1. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan; 2. Pembayaran ganti kerugian; atau 3. Pemenuhan kewajiban adat. PIDANA POKOK BAGI ANAK c. Pidana denda; atau d. Pidana pembatasan kebebasan : 1. Pidana pembinaan di dalam lembaga; 2. Pidana penjara; atau 3. Pidana tutupan.



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERBERAT PIDANA a. Pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; b. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindakpidana; c. Penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana; d. Tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama dengan anak di bawah umur 18 (depalan belas) tahun; e. Tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersamasama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana; f. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam; g. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya; h. Pengulangan tindak pidana; atau i. Faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERINGAN PIDANA a. Tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat; b. Tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; atau c. Faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.



TELAAH TUJUAN PEMIDANAAN 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.



Catatan; 1. Efek khusus dan umum. 2. Ditujukan untuk masa yang akan datang. 3. Tidak ada hubungannya dengan perbuatan pidana dan akibat. 4. Bukan tujuan pemidanaan. PROBLEM PERUMUSAN TUJUAN PEMIDANAAN TUJUAN TERSIER Tujuan yang berhubungan dengan pengaruh tidak langsung penjatuhan pidana kepada pelanggar. JENIS PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN SERTA BENTUK KEJAHATAN -Hubungan antara jenis pemidanaan dengan rumusan tujuan pemidanaan. - Tujuan pemidanaan yang mana dicapai dengan jenis pidana yang mana. - Hubungan antara tujuan pemidanaan dan jenis pidana dengan jenis atau bentuk kejahatan. PROBLEM PERUMUSAN TUJUAN PEMIDANAAN - TUJUAN PRIMER Tujuan pemidanaan yang menjadi bagian dari substansi penyelesaian pelanggaran hukum pidana/penjatuhan pidana itu sendiri. - TUJUAN SEKUNDER Tujuan yang berhubungan dengan pengaruh langsung penjatuhan pidana kepada pelanggar. TELAH TUJUAN PEMIDANAAN a. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. b. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. c. Memasyarakat-kan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna



PEMIDANAAN DALAM RUU KUHP -Hanya pedoman untuk Hakim RUU KUHP - Tidak terjadi disparitas; - Kepastian hukum; -Pedoman bagi Hakim; - Perkembangan teori-teori pemidanaan; - Pengalaman dari adanya praktik kekurangan/keburukan pidana penjara jangka panjang; - Mencontoh pengalaman negara-negara lain menerapkan pidana jangka pendek/alternatif; - Melibatkan masyarakat Dll. MENINJAU KEMBALI BENTUK-BENTUK HUKUMAN DALAM RUU KUHP - Keberhasilan Restorative Justice tidak tergantung hanya kepada Hakim. - Sistem Peradilan Pidana = from arrest to release. REFORMASI DI BIDANG HUKUM Jadi, harus dilakukan juga reformasi di bidang hukum, antara lain : • KUHAP • Undang-undang Pemasyarakatan