Contoh Soal Ujian Ppat 2016 [PDF]

Citation preview

CONTOH SOAL UJIAN PPAT TAHUN 2016



Soal



Hukum



Pertanahan



Nasional



dan



Organisasi



Kelembagaan



Kementerian ATR/BPN A. Hukum Pertananan Nasional (1 s.d. 20) 1.



Pasal 33 UUD 1945 secara khusus memberikan dasar bagi lahimya kewenangan sebagaimana dituangkan dalam Hukum Tanah Nasional yakni UUPA yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) mengenai hak menguasai negara, kecuali a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa b. mengatur dan menyelenggarakan serta memanfaatkan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya agraria c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dengan bumi, air, dan ruang angkasa d. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang, dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang



2.



Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi dasar mengenai hak menguasai Negara, berbunyi: a. bumi, air dan dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat b. sumber daya agraria dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat c. tubuh bumi



dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh



negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat d. bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai



oleh



negara



dan



dipergunakan



kemakmuran rakyat 3.



Hak guna Usaka kap us: a. jangka waktunya berakhir b. dicabut untuk kepentingan umum c. tanahnya dijual d. jawaban a dan b benar



untuk



sebesar-besar



4.



Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pembaruan agraria sebagairnana diatur oleh Keteiapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang paling tepat adalah. a. memelihara dan mempertakankan keutuhan NKRI b. menghormati dan menjunjung linggi hak asasi manusia c. menghorrnati



supremasi



hukum



dengan



mengakomodasi



keanekaragaman dalam unifikasi hukum d. semua benar 5.



Majelis



Permusyawaratan



Rakyat



menyepakati



arah



kebijakan



pembaruan agraria guna mewujudkan sumberdaya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Benkut ini merupakan arah kebijakan pembaruan agraria. kecuali: a. melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan agraria b. melaksanakan penggunaan



penataan



kembali



penguasaan,



pemilikan,



dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan



c. memperkuat kelembagaan dan kewenangaimya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan d. mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumberdaya agraria yang terjadi 6.



Konsep dasar pertanahan mengacu pada ketentuan dalam UUPA. Dalam pengertian bumi sebagairnana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) UUPA, mempunyai makna: a. meliputi permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air b. selain permukaan bumi, termasuk pula permukaan tanah dan ruang yang berada di atas dan di bawahnya c. selain permukaan tanah, termasuk pula ruang yang berada di atas dan di bawahnya d. meliputi sumber daya agraria, perairan dan luar angkasa



7.



Dalam UUPA diatur macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada subjek hak yang memenuhi syarat. Di bawah ini adalah macam hak atas tanah sesuai UUPA, kecuali:



a. hak milik b. hak membuka tanah c. hak sewa d. hak memungut hasil perkebunan 8.



Hukum adat masih diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negaia. Ketentuan ini merupakan bunyi UUPA dalam Pasal... a. Pasal 1 b. Pasal 2 c. Pasal 5 d. Pasal 7



9.



Alas hak merupakan bukti awal dalam pemberian hak atas tanah. Apa yang dimaksud dengan alas hak? a. surat kepemtlikan tanah dan bangunan b. sertifikat hak atas tanah c. alat bukti yang berupa bukti tertulis, keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan d. akta PPAT



10. Hak Milik dapat hapus dengan cara, kecuali a. karena pencabutan hak b. diwariskan c. tanahnya musnah d. tanahnya jatuh kepada Negara 11. UUPA mengatur mengenai konversi hak-hak barat menjadi hak atas tanah yang sesuai dengan UUPA. Berikut ini merupakan ketentuan konversi yang diatur dalam UUPA, kecuali: a. Hak eigendom atas tanah menjadi Hak Milik b. Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing menjadi Hak Guna Bangunan c. Hak erfpacht menjadi Hak Guna Usaha d. Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap menjadi Hak Milik 12. Berikut ini merupakan sebab hapusnya hak atas tanah, yang paling tepat adalah.



a. diterlantarkan b. dimusnahkan c. sengketa dengan pihak lain d. dibebani hak tanggungan 13. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah a. tanah negara b. Tanah hak milik c. tanah kawasan hutan d. semua benar 14. Hak atas tanah yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan



dipergunakan



(atau



tidak



dipergunakan)



semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah haras disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermaafaat



baik



bagi



kesejahtetaan



dan



kebahagiaan



yang



mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Hal ini merupakan salah satu prinsip pertanahan yang ada dalam UUPA, yakni bahwa semua hak alas tanah mempunyai fungsi: a. kesejahteraan b. getong royong c. sosial d. kebersamaan 15. Berikut merupakan prinsip-prinsip hukum tanah nasional, kecuali: a. nasionalitas b. hak menguasai negara c. individual d. pengakuan hak ulayat 16. Hak Guna Bangunan paling lama dlberikan kepada perusahaan perumahan dengan jangka waktu: a. 10 tahun b. 15 tahun c. 20 tahun d. 30 tahun



17. Tujuan disusunnya UUPA sebagai dasar dari hukum tanah nasional adalah sebagai berikut, kecuali... a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan aiat untuk membawakan kemamuran, kebahagiaan dan keadiian bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur b. meletakkan



dasar-dasar



untuk



mengadakan



kesatuan



dan



kesederhanaan dalam hukum pertanahan c. meletakkan dasar komunalistik yang religius, individual, pribadi serta mengandung unsur kebersamaan d. meletakkan



dasar-dasar



untuk



memberikan



kepastian



hukum



mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya 18. Dengan berlakunya UUPA, maka menghapus dualisme hukum tanah yang lama, dan menciptakan unifikasi serta kodifikasi Hukum Tanah Nasional yang didasarkan pada Hukum Tanah Adat, yakni mencabut ketentuan sebagai berikut, kecuali: a. seluruh pasal -51 IS yang didalamnya termasuk juga ayat-ayat yang merupakan Agrarische Wet (Stbl. 1873-55). b. semua domeinverklaring dari Pemerintah Belanda, baik yang umum maupun yang khusus c. pengaturan mengenai Agrarische Eigendom yang dituangkan ke dalam Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 N. 29 (Stbl. 1872-117 jo. Stbl. 1873-38) d. semua ketentuan dalam Buku Kedua KUH Perdata 19. Balam konsepsi hukum tanah barat, semua tanah dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: a. tanah hak eigendom dan tanah domein negara b. tanah hak servituut dan hak vruchtgebruik c. tanah hak ulayat dan tanah domein negara d. tanah hak eigendom dan tanah partikelir 20. Yang dapat mempunyai hak pakai di Indonesia, adalah; a. orang asing berkedudukan di Indonesia b. badan hukum asing yang mempunyai kedudukan di Indonesia c. Warga Negara Indonesia



d. Jawaban a, b dan c benar B.



Soal Organisasi Kelembagaan Kementerian (21 s.d, 30) 21. Sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai pembantu Presiden, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas: a. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi



kepada



seluruh



unsur



organisasi



di



lingkungan



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di daerah d. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 22. Pertimbangan pokok yang diambil sebagai dasar penetapan Peraturan Presiden Nomor 7 Takun 2115 tentang organisasi Kementerian Negara adalah: a. dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintah b. dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan dan penataan ruang c. dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintah untuk pembangunan d. dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintah di agraria dan pertanahan 23. Pelaksanaan kegiatan penguatan organisasi sesuai yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang merupakan salah satu unsur penting dalam agenda reformasi birokrasi yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan; a. pemerintah yang bersih



b. peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat c. wibawa birokrasi yang akuntabel, dan organisasi yang berkualitas dan bebas dari korupsi d. semua benar 24. Informasi Geospasial, Tata Ruang, Pertanahan, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan merupakan sasaran pembangunan bidang: a. Hukum dan Aparatur b. Pembangunan Wilayah dan lata Ruang c. Pertahanan dan Keamanan d. Politik 25. Sesuai vang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2615, Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dipimpin oleh Kepala dan bertanggung jawab kepada: a. Presiden b. DPR c. MPR d. Presiden dan DPR 26. Unit kerja Eselon 1 yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah, pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta pemberdayaan masyarakat adalah: a. Sekretariat Jenderal b. Direktorat jenderal'Hubungan Hukum Keagrariaan c. Direktorat Jenderal Penataan Agraria d. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah 27. Subdirektorat PPAT merapunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang, kecuali: a. Pengadaan, pengembangan, pengangkalan pertama kali, pengangkatan kembali b. Pengelolaan basis data dan pemegang/penerima protokol PPAT c. Penyiapan spesifikasi teknis blangko Akta PPAT dan pembinaan PPAT d. Pembinaan teknis penilaian tanah



28. Kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah, pengaturan dan penetapan tanah instansi, serta pembinaan dan pengendalian pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan fungsi yang dilaksanakan oleh: a. Direktorat Jenderal Tata Ruang b. Direktorat Jenderal Penataan Agraria c. Direktorat Jenderal lnfrastruklur K.eagrariaan d. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah 29. Direktur PT Angin Topan mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan untuk mengukur tanah yang telah dibebaskan seluas 5 ha dan harus konsultasi kepada Kepala Seksi: a. Pengaturan dan Penataan Pertanahan b. Pengendalian dan Pemberdayaan c. Survey, Pengukuran dan Pemetaaan d. Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah 30. Masyarakat yang akan mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik ke Kantor



Pertanahan



melalui



proses



pengakuan



hak,



merupakan



kewenangan Seksi: a. Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah b. Survey, Pengukuran dan Pemetaan c. Pengaturan dan Penataan Pertanahan d. Pengendalian dan Pemberdayaan II. Soal Pendaftaran Tanah (31 s.d. 70) 31. Apa yang dimaksud dengan Tanah Negara? a. Tanah bekas hak guna usaha yang telah habis masa berlakunya 32. Apakah tujuan Pendaftaran. Tanah? a. Kepastian hukum pemilik tanah b. Sebagai sumber informasi untuk pengambil kebijakan c. Untuk peta bebasan tanah dalam rangka pengadaan tanah d. untuk kepentingan umum Jawaban a dan b benar 33. Siapa yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendaftaran tanah di Indonesia? a. Badan Pertanahan Kasional b. Seluruh rakyat Indonesia



c. Kepala Kantor Pertanahan d. Jawaban a dan c benar 34. Pilih salah satu yang paling tepat tentang pendaftaran tanah secara sistematik dan sporadik: a. Pendaftaran tanah sistematik meliputi sebagian atau seluruh wilayah suatu desa, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi dan PPAT



b. Pemohon pendaftaran sporadik mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara tertulis kepada Kepala kantor c. Jika



suatu



desa



dikembangkan



seluruhnya



sebagai



komplek



perumahan kemudian pengembang mengajukan sertipikat hak atas tanah maka pendaftaran tanahnya adalah secara sistematik d. J awaban a dan b benar 35. Apa saja yang termasuk obyek pendaftaran tanah? a. Tanah wakaf, hak tanggungan dan tanah hak pakai b. Tanah negara, tanah hak pengelolaan dan rumah susun c. Tanah hak guna usaha, tanah hak guna bangunan dan tanah kawasan kehutanan d. jawaban a dan b benar 36. Jika seorang petani memiliki sebidang tanah seluas 2 (dua) ha yang lerletak di perbatasan desa A dan B, bagaimana proses pendaftaran tanahnya? a. Data yuridis yang dipergunakan untuk pendaftaran tanah petani tersebul berasa dari desa A dan desa B b. Tanah petani tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan tempat tanah itu betada untuk memperoleh satu sertipikat tanah c. Tanah petani tersebut tidak dapat didaftarkan jtka batas desa yang melalui tanah petani tersebut belum ditetapkan d. Jawaban a dan c benar 37. Apa saja yang meliputi kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah? a. Pembuktian hak dan pembukuannya, pendaftran peralihan dan pembebanan hak



b. Penghapusan



hak



tanggungan,



pendaftaran



perubahan



data



pendaftaran tanah c. Penggantian blangko sertipikat, penyimpanan daftar umum dan dokumen d. Jawaban a dan b benar



38. Manakah yang paling benar dari pemyataan berikut tentang Nomor Induk Ridang (NIB)?



.



a. Setiap bidang tanah yang telah ditetapkan batas-batasnya diberi NIB b. Bidang tanah yang telah memiliki NIB berarti sudah bersertipikat c. NIB dibukukan dalam daftar tanah d. Jawaban a dan c benar 39. Manakah pemyataan berikut yang paling tepat tentang tanda batas bidang tanah? a. Tanda batas bidang dipasang di setiap sudut bidang tanah sesudah pengukuran bidang tanah b. Pemasangan tanda batas atas kesepakatan pemilik tanah dan tetangga bersebelahan c. Jenis bahan dan ukuran tanda batas disesuaikan dengan kemampuan pemohon d. Jawaban a dan b benar 40. Manakah penyataan berikut yang benar tentang Surat Ukur? a. Memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian b. Merupakan petikan peta pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah c. Surat ukur merupakan salah satu bukti kepemilikan hak atas tanah d. Jawaban a dan b benar 41. Manakah penyataan berikut yang benar tentang pembuktian hak baru? a. Hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara dibuktikan dengan surat keputusan pemberian hak b. Data fisik dan yuridis diumumkan selama 30 60 hari (sporadtk) sebelum dikonversi c. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf d. Jawaban a dan c benar



hari (sistematik) atau



42. Manakah yang termasuk alat bukti dalam pendaftaran hak lama? a. Surat penyataan dari pemohon b. Keterangan dari ahli sejarah c. Bukti-bukti tertulis d. Jawaban a dan c benar 43. Manakah yang tepat tentang pembuktian hak berdasarkan penguasaan fisik tanah selama 20 tahun atau lebih? a. Bidang tanah dapat dibukukan asal ada saksi-saksi dan tidak ada keberatan dari pihak lain b. Secara akumulatif pemohon dan pendahulu-pendahulunya telah bertempat tinggal atau bercocok tanam di tanah tersebut selama 20 tahun atau lebih c. Hanya kepala desa/kelurahan letak bidang tanah yang berhak mengajukan keberatan atas proses pendaftaran bidang tanah tersebut d. Jawaban a dan b benar 44. Manakah pemyataan berikut ini yang benar tentang pemindahan hak? a. Semua pemindahan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika ada akta yang dibuat oleh PPAT b. Akta yang tidak dibuat oleh PPAT tidak dapat digunakan sebagai bukti pemindahan hak c. Tanah yang bersengketa tidak dapat dibuatkan akta pemindahan hak oleh PPAT d. Jawaban a dan c benar 45. Manakah pemyataan berikut ini yang benar tentang proses pemindahan hak dengan lelang? a. Pemindahan hak dengan lelang dibuktikan dengan kutipan risalah lelang atau dengan akta PPAT b. Pejabat lelang wajib meminta keterangan tentang hak atas tanah yang akan dilelang selambat-lambatnya 7 hari sebelum lelang c. Lelang bidang tanah yang belum terdaftar mensyaratkan surat keterangan Kepala Desa/kelurahan d. Jawaban a dan b benar



46. Manakah pemyataan berikut yang benar tentang peralihan hak karena pewarisan? a. Peralihan karena pewarisan dapat didaftar jika hanya ada surat tanda bukti sebagai ahli waris b. Warisan bersama berupa Hak Atas Tanah tidak dapat dialihkan jika tidak ada akta pembagian waris c. Surat kematian pemegang hak wajib ada di setiap pendaftaran peralihan hak karena pewarisan d. Jawaban a dan b benar 47. Manakah pemyataan berikut yang benar tentang peralihan hak karena penggabungan? a. Peralihan hak karena pengabungan tidak harus didahului proses likuidasi perseroan b. Hanya akta yang dibuat PPAT yang bisa dijadikan dasar peralihan hak karena peleburan c. Penggabungan melalui proses likuidasi perseroan wajib dibuktikan dengan akta PPAT d. Jawaban a dan c benar 48. Manakah pemyataan berikut yang benar tentang pemecahan hak atas tanah pertanian? a. Ketentuan pemecahan tanah pertanian dan nonpertanian adalah sama b. Pemecahan tanah pertanian harus memperhatikan aturan tentang batas minimal c. Pemecahan



tanah



pertanian



membutuhkan



izin



dari



Kepala



Daerah/Bupati d. Jawaban a dan b benar 49. Manakah pemyataan berikut yang benar tentang pembagian hak bersama atas tanah hak milik? a. Semua pemegang hak sepakat mengenai pembagaian hak bersama b. Kesepakatan antar pemegang hak tidak harus dibuktikan dengan akta PPAT c. Kantor Pertanahan tidak dapat memproses perm©honan jika tidak ada akta PPAT d. Jawaban a dan c benar



50. Manakah pemyataan berikut ini yang benar tentang hak tanggungan? a. Hak tanggungan tidak dapat dialihkan b. Riwayat hak tanggungan tidak dapat diketahui melalui sertipikat c. Kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan penolakan terhadap permohonan hak tanggungan d. Jawaban a dan b benar 51. Salah satu tujuan pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah... a. Tertib Administrasi Pertanahan b. Tertib Tata Cara Pendaftaran Tanah c. Tertib Peralihan Hak Tanah d. Tertib Pendaftaran Tanah 52. Tata usaha pendaftaran tanah untuk Hak Milik mempunyai satuan wilayah... a. Kecamatan b. Kabupaten/Kota c. Provinsi d. Desa/Kelurahan 53. Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah untuk hak tanggungan adalah... a. Kecamatan b. Kabupaten/Kota c. Provinsi d. Desa/Kelurahan 54. Pelayanan yang masuk kategori pendaftaran pertama kali adalah... a. Pengakuan Hak b. Peralihan Hak c. Pembebanan Hak d. Tukar Menukar 55. Dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan melalui lelang, Kepala Kantor Pertanahan



selambat-lambatnya



mengeluarkan



surat



keterangan



pendaftaran tanah (SKPT) atas permohonan dari Kepala Kantor Lelang adalah... a. 3 Hari Kerja



b. 5 Hari Kerja c. 7 Hari kerja d. 14 Hari Kerja 62. Orang asing dapat mempunyai rumah tinggal di Indonesia dengan hak pakai untuk luas 2000 m2 apabila rumah tersebut berada di Jakarta, maka berapa harga minimal rumah vans dapat dimiliki oleh orang asing? a. l0 Milyar b. 5 Milyar c. 3 Milyar d. 2 Milyar 63. Berapa yang harus saudara bayar untuk pendaftaran pemasangan hak tanggungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 apabila sertipikat hak atas tanah 5 buah dengan sertipikat hak tanggungan dengan nilai hak tanggungan sampai dengan Rp250.000,a. Rp 59.000,b. Rp 250.000,c. Rp 200.000 d. Rp 500.000 64. Dalam pendaftaran pertama kali ada kewajiban pemohon untuk memasang tanda batas yang akan diukur oleh petugas ukur dengan persetujuan para tetangga batas, istilah yang dikenal adalah... a. Lex specialis derogat legi generalis b. Conlradicture delimilalie c. Conlradicture Cadastral d. Jawaban a, b, c, salah 65. Kewenangan pen. ul u m dalam hal permohonan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. Merupakan kewenangan siapa apabila luas tanah yang diukur adalah 11 Ha? a. Kantor Pertanahan b. Kantor Wilayah BPN c. Kementerian ATR/BPN d. Jawaban yang benar adalah a dan b



66. PT Angin Ribut telah memperoleh tanah dengan cara pelepasan hak dari masyarakat dengan luas 50 ha dan diajukan permohonannya untuk perkebunan dengan diberikan Hak Guna Usaha, PT Angin Ribut harus mengajukan permohonan kepada a. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota b. Kantor Wilayah BPN Provinsi c. Kementerian ATR/BPN d. Jawaban yang benar a dan b 67. Salah satu persyaratan dilim peralihan hak atas tanah adalah penjual harus membayar PPh. Kkusus untuk peTorangan,sberapa persentase PPh yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Momor 34 Tahun 2016? a. 1% b. 2,5 % c. 3% d. 5% 68. PT Margahayu Raya sebagai developer membangun perumahan dengan kategori RS dan RSS "dengan pembiayaan bantuan dart pemerintah. Berapa persentase PPh yang dikenakan kepada developer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016? a. 1 % b. 1,5 % c. 2,5 % d. 3% 69. Dalam rangka memberikan kepastian hukum hak masyarakat maka pemerintah mempunyai rugas untuk mensertipikatkan tanah masyarakat, sertipikat adalah alat bukti hak yang a. Mutlak b. Kuat c. Penuh d. Sangat mutlak 70. Dalam pembuatan akta jual beli harus dihadiri para pihak dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi, berapa usta dewasa yang telah ditetapkan untuk para pihak dan para saksi dalam pelayanan pertanahan



a. 17 Tahun b. 18 Tahun c. 16 Tahun d. 21 Tahun III. Soal Peraturan Jabatan PPAT (71 s.d. 100) 71. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk: a. membuat akta-akta otentik perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun b. membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai hak atas tanah/hak milik atas satuan rumah susun c. membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut peraturan yang berlaku d. jawaban (a) dan (c) benar 72. Tugas pokok dan fungsi pejabat pembuat akta tanah adalah a. Membantu kepala kantor pertanahan dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah, mempunyai tugas membuat 6 akta perbuatan hukum b. Membantu kepala kantor pertanahan dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah mempunyai tugas membuat 8 akta perbuatan hukum c. Membantu kepala kantor wilayah BPN dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah mempunyai tugas membuat 8 akta perbuatan hukum d. Semua jawaban benar 73. Akta yang dilarang dibuat oleh PPAT yaitu : a. Akta pemberian hak guna bangunan / hak pakai atas tanah hak milik b. Akta peralihan hak tanggungan c. Akta pemasukan ke dalam perubahan (inbreng) d. Akta pemberian hak tanggungan 74. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT yang wajib mengangkat sumpah jabatan



dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk sebelum menjalankan jabatannya, kecuali … a. PPAT khusus dan PPAT yang tempat kedudukannya disesuaikan karena pemekaran wilayah kabupaten / kota atau provinsi b. PPAT dan PPAT sementara c. PPAT pengganti d. PPAT 75. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nornor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, salah satu kewajiban PPAT adalah membacakan isi akta yang dibuatnya di hadapan para pihak dan dihadiri sekurang-kurangnya 2 orang a. sebelum ditandatangani akta oleh para pihak. saksi-sansi, dan PPAT b. setelah ditandatangani akta para pihak, saksi-saksi dan PPAT c. setelah dilunasi biaya pembuatan akta pleh para pihak d. Jawaban a, b, dan c salah



76. Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli dalam 2 lembar yaitu a. Lembar pertama sebanyak 2 rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan b. Lembar pertama atau lembar kedua sebanyak 2 rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan c. Lembar pertama 1 rangkap disimpan di kantor PPAT dan lembar kedua sebanyak 1 rangkap disampaikan ke kantor pertanahan d. Lembar pertama dan kedua sebanyak 2 rangkap disampaikan ke kantor pertanahan 77. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen lainnya kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk keperiuan pendaftaran peralihan haknya dalam waktu paling kurang; a. 3 hari kerja sejak ditandatanganinya akta BELOM DAPET DASAR HUKUMNYA b. 5 hari kerja sejak ditandatanganinya akta



c. 7 hari kerja sejak ditandatanganinya akta d. 9 hari kerja sejak ditandatanganinya akta 78. PPAT mempunyai kewajiban menyampaikan laporan bulanan mengenai semua akta PPAT paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada: a. Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah BPN b. Kepala Kantor Pajak dan Bumi c. Kepala Kantor Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/instansi Pemerintah Daerah yang ditunjuk Kepala Daerah d. Jawaban a dan c benar 79. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006, stempel jabatan I PPAT, diterakan pada. a. setiap tanda tangan PPAT, Akta PPAT dan dokumen lainnya yang merupakan produk PPAT yang bersangkutan b. setiap tanda tangan PPAT, Akta PPAT, salinan akta PPAT dan dokumen lainnya yang merupakan produk PPAT yang bersangkutan c. setiap tanda tangan PPAT, Akta PPAT. salinan akta PPAT, sural dan dokumen lain yang merupakan produk PPAT yang bersangkutan d. setiap tanda tangan PPAT, Akta PPAT, salinan akta PPAT, surat dan dokumen lain yang merupakan produk PPAT yang bersangkutan dan PPAT lainnya 80. Bentuk dan ukuran papan nama jabatan PPAT dibuat dalam ukuran: a. 100 x 40 cm atau 150 x 60 em atau 200 x 80 cm b. 100 x45 cm atau 150x65 cm atau 200x85 cm c. 100 x 50 cm atau 150x70 cm atau 200 x 90 cm d. 100 x 55 cm atau 150x75 cm atau 200x95 cm 81. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, ditentukan bahwa PPAT dilarang merangkap jabatan atauprofesi, kecuali: a. Notaris b. Pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara/daerah, pejabat negara c. Advokat, konsuitan atau penasehat hukum, penilai tanah, suveyor berlisensi, dan mediator



d. Pimpinan pada sekolah, perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta 82. Apabila saudara telah diangkat sebagai PPAT dan telah melaksanakan pengangkatan sumpab. jabatan PP AST, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016, maka saudara mempunyai kewajiban; a. melaksanakan jabatannya secara nyata, dalam waktu 30 hari setelah pengambilan sumpah jabatan b. melaksanakan jabatannya secara nyata, dalam waktu 60 bari setelah pengambilan sumpah jabatan c. melaksanakan jabatannya secara nyata, dalam waktu 90 hari setelah pengambilan sumpah jabatan d. melaksanakan jabatannya secara nyala, dalam waktu 120 hari setelah pengambilan sumpah jabatan 83. Apabila saudara tidak melakukan kewajiban saudara seperti tersebut pada soal angka 82 di atas, maka saudara berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2016, saudara diberikan sanksi yaitu: a. pemberhentian dengan tidak normal b. pemberhentian dengan normal



CEK MANING



c. pemberhentian sementara d. jawaban a dan b benar 84. Hak seorang PPAT antara lain adalah cuti, apabila saudara setelab diangkat sebagai PPAT dan telah menjalankan jabatan secara nyata, untuk dapat melaksanakan cuti sesuai ketentuan syaratnya: a. untuk cuti tahunan dan karena alasan penting PPAT yang baru diangkat dan diangkat kembali harus sudah membuka Kantor PPAT paling kurang 3(tiga) tahun b. untuk cuti tahunan dan karena alasan penting PPAT yang baru diangkat dan diangkat kembali harus sudah membuka kantor PPAT paling kurang (satu) tahun c. untuk sakit atau melahirkan untuk jangka waktu menurut keterangan dari doktet yang berwenang. d. Jawaban a dan c benar 85. PPAT dapat melaksanakan cuti sebagai PPAT, kecuali dalam hal:



a. Cuti tahunan paling lama 2 minggu setiap tahun takwim b. Cuti sakit termasuk cuti melahirkan, untuk jangka waktu menurut ketetangan dari dokter yang berwenang c. Cuti karena alasan penting dapat diambil setiap kali dipeiiukaa dengan, jangka waktu paling lama 9 bulan dalam setiap 3 tahun takwim d. Cuti karena diangkat sebagai Pejabat Negara, haras mengajukan permohonan pemberhentian sementara 86. Di bawah ini merupakan ketentuan untuk membuat kop surat jabatan FP AT yang diatut dalam Pasal 50 Peraturan Kepala BPlsT Nomor 1 Tahun 2006, kecuaW: a. kop surat jabatan PPAT dicantumkan di bagian atas sebelah kiti dari kertas surat dan sampul dinas PPAT b. tidak dibenarkan menulis jabatan lain kecuali jabatan PP AT c. dilarang menulis jabatan Notaris yang dirangkap oleh seorang PPAT d. kop surat jabatan PPAT dibuat dengan warna hitam 87. PPAT wajtb membuat daftar akta dengan ketentuan sebagai benkut, kecuali: a. membuat 1 buku daftar akta untuk setiap jenis akta b. membuat buku daftar akta untuk semua jenis akta c. buku daftar akta PPAT diisi setiap hari kerja PPAT dan ditutup pada setip akhir hari kerja yang sama dengan garis hitam d. buku daftar akta PPAT ditutup pada akhir kerja setiap bulan, dengan gam merah 88. Yang bukan termasuk protokol PPAT adalah: a. akta asli tembar kedua yang diktat oleh PPAT yang bersangkutan b. akta ash lembar pertama yang dibuat oleh PPAT yang bersangkutan c. daftar akta PPAT, warkah pendukung akta d. arsip taporan, agenda, dan surat-surat lainnya 89. Kewajiban PPAT sebelum pembuatan akta mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 yang telah dtubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016, adalah:



a. melakukan pemeriksaan kesesviaian/keabsahan sertipikat dan catatan lain pada kantor Pertanahan setempat letak objek perbuatan hukumnya b. tidak perlu melakukan pemeriksaan kesuaian /keabsahan sertipikat dan catatan lain apabila pada senipikat tersebut sudah dilakukan oleh PPAT lain pada hari yang sama c. melakukan pemeriksaan sertipikat khusus untuk tanah dengan luasan tertentu d. melakukan pemeriksaan kesesuaian sertipikat hanya untuk perbuatan hukum tertentu 90. Di samping kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, dalam pembuatan akta: a. PPAT tidak diperbolehkan memuat kata-kata "sesuai atau menurut keterangan para pihak" kecuali didukung data formil b. mencantumkan Nomor Induk Bidang (NIB) atau Nomor Rak Atas Tanah c. tidak perlu mencamtumkan penggunaan dan pemanfaatan tanah dan "Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang d. Jawaban a dan b benar 91. Di bawah ini sebab-sebab PPAT diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, kecuali: a. permintaan sendiri b. tidak lagi mampu menjalankan tugasnya karena keadaan kesehatan badan atau kesehatan jiwanya, setelah dinyatakan oleh tim pemenksa kesehatan yang berwenang atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk c. melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT d. melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT 92. Pejabat Pembuat Akta Tanah dilarang membuat akta apabila salah satu pihak dalam perbuatan hukum tersebut adalah a. PPAT yang bersangkutan b. Suami atau istrinya



c. Keduanya sedarah atah semenda dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping derajat kedua d. Jawban a, b dan c benar 93. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016 dan penjelasan PPAT diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT, kecuali … a. Menyampaikan laporan bulanan akta tidak tepat waktu b. Membantu melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa ata konflik pertanahan c. Memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta yang mengakibatkan sengketa dan konflik pertanahan d. Melanggar sumpah jabatan sebagai PPAT 94. PPAT yang tidak membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak, merupakan



Gak Yakin Men



a. Pelanggaran berat b. Pelanggaran ringan c. Sanksi administrasi d. Bukan pelanggaran 95. Berdasarkan peraturan



pemerintah nomor 24 tahun 2016 dan



penjelasannya pelanggaran ringan dikenakan karena hal sebagai berikut kecuali a. Memungut uang jasa melebihi ketentuan peraturan perundangundangan b. Tidak menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya c. Merangkap jabatan d. Membuat akta PPAT tanpa dihadiri oleh para pihak 96. Berdasarkan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016 dan penjelasannya dalam waktu 60 hari setelah pengambilan sumpah jabatan PPAT, PPAT wajib menyampaikan alamat kantor contoh tanda tangan, contoh paraf dan teraan cap / stempel jabatan kepada : a. Kepala kantor wilayah BPN, Bupati/Walikota, Ketua pengadilan negeri dan kepala kantor pertanahan b. Bupati / walikota dan ketua pengadilan negeri c. Kepala kantor wilayah BPN, kepala kantor pertanahan



d. Semua jawaban salah 97. PPAT



berhenti



menjabat.sebagai



PPAT



berdasarkan



Peraturan



Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, karena: (1) meninggal dunia (2) melaksanakan tugas sebagai Notaris dengan lempat kedudukan di kabupaten/kota daerah Tk II yang lain daripada daerah kerjanya sebagai PPAT (3) telah mencapai usia 65 tahun (4) diangkat dan mengangkat sumpah jabatan Jawaban berikut yang paling tepat adalah a. jawaban (1), (2) dan (3) benar b. jawaban (1) dan (3) benar c. jawaban (2) dan (4) benar d. semua jawaban (1), (2), (3) dan (4) benar 98. PPAT diberhentikan dengan tidak hormat, karena: (1) melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT (2) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang teiah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (3) sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat (4) tidak melaksanakan jabatan PPAT secara nyata untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah Jawaban yang paling tepat adalah a. jawaban (1) dan (2) benar b. jawaban (1) dan (3) benar c. jawaban (3) dan (4) benar d. semua jawaban (1), (2), (3) dan (4) benar 99. Dalam masa peralihan karena terjadi



pemekaran wilayah yang



mengakibatkan terjadinya perubahan daerah kerja PPAT, maka: (1) PPAT berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun di tempat kedudukan yang lama



(2) PPAT berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun di tempat kedudukan yangbaru (3) PPAT tidak berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun di tempat kedudukan yang lama (4) PPAT tidak berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun di tempat kedudukan yang baru Jawaban yang paling tepat adalah a. jawaban (1) dan (2) benar b. jawaban (1) dan (4) benar c. jawaban (2) dan (3) benar d. jawaban (3) dan (4) benar 100.Yang dimaksud dengan pelanggaran ringan: (1) memungut uang jasa melebihi ketentuan peraturan perundangundangan (2) dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhimya cuti tidak melaksanakan tugasnya (3) PPAT tidak membacakan akta yang dibuatnya di hadapan para pihak (4) merangkap jabatan jawaban yang paling tepat adalah a. jawaban (1) (2) dan (3) benar b. jawaban (1), (3) dan (4) benar c. jawaban (1), (2) dan (4) salah d. jawaban (1), (2) dan (4) benar