Dana Fiktif [PDF]

Citation preview

DANA FIKTIF UMUSAN KASUS: Isu kontemporer yakni adanya oknum tidak bertanggungjawab yang mebuat laporan tentang desa fiktif atau desa palsu ( desa yang tidak memiliki penduduk) dengan tujuan agar mendapatkan bantuan dana desa untuk kepentikan pribadi Hal ini sangat bertentangan dengan nilai wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang yang dilandasi oelh kesadaran diridalam bertindak di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. para oknum tersebuttidak memiliki rasa peduli terhadap bangsa dan negara. oknum tersebut membohongi diri sendiri, keluarga serta neggaranya, hal ini akan merusak citra bangsa di mata dunia. idu kontemporer semacam ini harus ditindak secara tegas oleh pihak berwajib. permasalahan ini juga tidak sesuai dengan manajemen ASN dimana seorang ASN seharusnya melaksanakan tugas dengan jujur dan penuh tanggung jawab, serta bekerja secara profesional dan berkualitas. Oknum tersebut juga menentang sikap pelayanan publik dimana seharusnya dia melayani masyarakat dengan sebaik mungkin tetapi justru menyalahgunakan anggaran dana desa dengan laporan fiktif belaka. AKTOR YANG TERLIBAT SERTA PERAN SETIAP AKTOR BERDASARKAN KONTEKS DESKRIPSI KASUS: 1. Perangkat Desa atau Oknum tidak bertanggung jawab yang berperan sebagai penggagas atau penyusun laporan fiktif tersebut. 2. Tim Verivikasi dana desa dimana mereka tidak melakukan peran nya dengan baik. tidak melakukan verivikasi secara akurat. 3. Kemendagri kurang teliti dalam menerapkan moratorium penyaluran dana desa 4. Kemenkeu tidak melakukan verivikasi menyeluruh namun hanya menerima pengajuan langsung dari pemerintah kabupaten tanpa koortdinasi dengan pihak terkait. 5. Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) kurang mengidentifikasi lemahnya proses verivikasi dana desa. 2) Melakukan analisis terhadap : A. Bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS, dan Pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dan NKRI oleh setiap aktor yang terlibat berdasarkan konteks deskripsi kasus. B. Dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI berdasarkan konteks deskripsi kasus JAWAB: Dilihat dari nilai akuntabilitas, tidak ada transparansi laporan serta pertanggungjawaban terhadap dana desa yang telah dicairkan sehingga para



oknum tersebut dapat dengan leluasa menggunakan dana desa tersebut untuk kepentingan pribadi. Ditinjau dari segi nilai nasionalisme, tindakan atau perilaku oknum tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial karena hal tersebut hanya menguntungkan diri sendiri dan tidak mencerminkan sikap peduli terhadap bangsa dan negara. Hal tersebut melanggar Etika Publik karena prosedur pelaksanaan tidak jelas, laporan tidak transparan, kurang sopan karena menyalahi prosedur serta tidak memiliki etika dan etiket yang baik sebagai seorang warga negara. dari segi Komitmen Mutu, hal tersebut jelas melanggar karena menjalankan sesuatu tanpa prosedur yang berorientasi pada mutu, mereka tidak mencerminkan karakter yang baik. mereka perlu menanamkan dan menumbuhkan sikap komitmen mutu agar tidak terjadi isu semacam itu di masa yang akan datang. dilihat dari nilai Anti Korupsi sudah jelas hal tersebut melanggar karena oknum tersebut bersikap tidak jujur dalam perkataan serta perbuatannya yakni membuat laporan palsu guna kepentingan pribadi saja. DAMPAK: 1. Merugikan diri sendiri karena sudah pasti akan menerima sanksi hukum 2. merugikan masyarakat luas serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem pemerintahan. 3. Merugikan pemerintah karena dana tidak digunakan untuk kepentingan umum melainkan untuk kepentingan pribadi. 3) Mendeskripsikan gagasan-gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus JAWAB: 1. Memperketat sistem pengalokasian dana agar tidak mudah terbobol. Harus benar-benar lebih teliti dan harus melakukan kerjasama dengan lebih baik agar tidak terjadi lagi kasus desa fiktif (WoG) 2. memperketat serta meningkatkan proses verivikasi di lapangan (pelayanan publik) 3. Masyarakat harus ikut memantau (salah satu bentuk kewajiban masyarakat yang mencerminkan rasa Nasionalisme terhadap negara serta mencerminkan sikap bela negara ) 4. Pengawasan KPK yang perlu diterapkan untuk langsung terjun ke lapangan (sikap KPK yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negaraserta melihat kondisi lingkungan yang sebenarnya)



4) Mendeskripsikan konsekuensi penerapan dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus. JAWAB: 1. Kode wilayah: terkait pengkodean wilayah tentunya nanti akan berimbas pada semakin banyaknya tugas dari di Kementrian dalam negeri untuk melakukan verifikasi data dan memberikan/membuat kode-kode wilayah (Komitmen mutu) dimana sesuai dengan tugas dan kewajibannya harus dilaksanakan dengan baik. 2. Perlunya sosialisasi dan kerjasama yang berkesinambungan antara instansi dengan menerapkan pendekatan WoG dalam pemerintahan agar tidak terjadi lagi kesalahan atau kasus desa fiktif. 3. Perlunya pengusutan tuntas dan mendalam baik dari segi hukum maupun ekonomi terkait polemik dana desa fiktif dan peran serta dari masyarakat mengenai alokasi dana desa yang cukup besar memerlukan pengawalan maksimal dari seluruh elemen masyarakat (mencerminkan sikap bela negara), 4. Jika memang benar terjadi korupsi, maka perlu ditindak sesuai peraturan dan hukum yang berlaku.