Evaluasi LMS Paket 2 Desa Fiktif [PDF]

Citation preview

1. Ditemukannya sejumlah desa fiktif di wliayah tanah air. desa fiktif tersebut salah satunya berada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kepolisian daerah setempat memperoleh informasi adanya 56 desa yang terindikasi fiktif. Tim khusus pun telah diterjunkan untuk melakukan pengecekan fisik di 23 desa yang tidak terdata di Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang melibatkan beberapa oknum pejabat pemerintah daerah. 2. Beberapa pelanggaran yang ditemukan dari kasus tersebut yakni a. Korupsi b. Penyalahgunaan wewenang c. Etika Publik berupa kebohongan terhadap masyarakat dan pemerintah pusat d. Tidak transparan dalam penggunaan anggaran Dampak yang ditimbulakan dari pelanggaran diatas adalah : a. Kerugian keuangan negara b. kemiskinan yang semakin meningkat, karena dana yang harus digunkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Justru dinikmati oleh segelintir oknum pemerintah daerah c. Timbul rasa ketidak percayaan masyarakat terhadap PNS maupun pejabat pemerintah d. mudahnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunkan dana desa. 3. Gagasan pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah : a. Memperkuat proses verifikasi dilakukan untuk pengusulan dana desa. b. Mengoptimalkan badan yang bertugas untuk mengawasi penggunaan dana desa dan keberdaan desa c. perlunya pemberian hukuman yang bersifat jera terhadap PNS atau pejabat public yang melakukan pelanggaran. d. Memperbaiki proses pengusulan Desa yang ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, harus mengajukan usulan melalui pemerintah kabupaten/kota sebelum ke Kementerian Keuangan. 4. Konsekuensi yang timbul dari penerapan pemecahan masalah diatas diantaranya: a. Mengurangi tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. b. Meningkatkan kinerja dan SDM badan pengawas desa agar menjamin pengawasan dapat berjalan dengan optimal c. Menimbulkan efek jera terhadap PNS yang lain agar tidak melakukan tindakan yang serupa. d. Menciptakan system yang terintegrasi (Whole Of Government) sehingga pelayanan menjadi mudah, murah dan cepat serta valid..