Desta Winda Gea T2 ISIP4212 [PDF]

Citation preview

Nama : Desta Winda Gea Nim : 043871253 Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Politik Pasca Reformasi tahun 1998, untuk pertama kalinya setelah 30 tahun rezim Orde Baru, Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan berdemokrasi. Partai politik mulai banyak bermunculan, dan tidak ada lagi partai yang setiap pemilu selalu menjadi pemenang mutlak atau dikenal dengan istilah “mayoritas tunggal”. Pertanyaan: 1. Bila merujuk pada kategori budaya politik Almond dan Powell, selama tahun 1999 sampai dengan sekarang, Indonesia berada pada kategori budaya politik yang mana? Uraikan tentang budaya politik tersebut! 2. Terkait contoh kasus diatas, jelasan alasan Anda pada pilihan kategori budaya politik dari Almond dan Powell tersebut! Lakukan analisis terhadap pilihan Anda tersebut. Petunjuk Pengerjaan Tugas: 1. Jawaban dibuat dalam format kertas A4 (MS Words) dengan tipe file word. 2. Menggunakan huruf Times New Roman, Font 12, spasi 1.5 dan layout A4. 3. Uraian setiap pertanyaan maksimal 2 halaman dan tidak lebih. 4. Tidak dibenarkan melakukan copy-paste tanpa mencantumkan sumber. Segala tindakan copy-paste tidak adakan diberi nilai untuk tugas tersebut dan atau diberi nilai 0. 5. Contoh menggunakan sumber online artikel berita dari portal media massa yang kredibel. Tidak dibenarkan menggunakan referensi dari wikipedia, blogspot, wordpress, blogspot. 6. Gunakan e-Resources yang ada di website UT untuk pengayaan materi. 7. Unggah tugas dengan format .doc atau .docx dengan contoh file sitinurbayaNIMT2ISIP4212 atau sitinurbaya 1234567 T2 ISIP4212 Jawaban : 1. Indonesia berada pada kategori budaya politik yang mana? Menurut pemahaman saya Indonesia termasuk kategori budaya politik Partisipan. Partisipan merupakan budaya politik yang ideal dala sebuah sistem politik yang demokratis. Warga Negara dalam kelompok ini mempunyai kesadaran bahwa mereka dapat mempengaruhi sistem politik,oleh karena itu mereka akan berusaha untuk terlibat dan menggunakan kesempatan untuk berperan serta mempengaruhi proses politik. Keadaan ini, umumnya dipengaruhi oleh tingginya tingkat pendidikan dan kompetensi serta mempunyai kolerasi positif dengan budaya politik partisipan warga Negara dalam sebuah Negara. Jika sistem politik membuka kesempatan bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam proses politik maka jumlah warga Negara yang akan ikut aktif berpartisipasi akan tinggi dan pengaruh mereka akan meningkat. 2. Alasan saya memilih kategori tersebut karena tingkat kesadaran politik warga Negara yang semakin membaik dari tahun ketahun bisa dilihat dari partisipasi seluruh warga Negara yang mau ikut berpartisipasi menyukseskan pemilu setiap periode baik dari



pemilihan presiden, anggota parlemen, pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota. Analisis terhadap pilihan saya : Pemerintahan Bacharuddin Habibie (1998-1999) Sejumlah tindakan reformasi penting adalah:     



Dimulainya kebebasan pers Pemberian izin pendirian partai-partai politik dan serikat-serikat buruh baru Pembebasan tahanan-tahanan politik Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode lima tahun Desentralisasi kekuasaan ke daerah



Keputusan penting lainnya adalah penjadwalan pemilihan umum baru, yang diselenggarakan pada bulan Juni 1999.  Pemilu Legislatif Indonesia 1999: Sekitar 90 persen dari pemilih Indonesia datang untuk memberikan suara mereka pada tanggal 7 Juni 1999. Seperti dugaan sebelumnya, PDI-P menerima sebagian besar suara (34 persen) dengan Golkar pada posisi kedua (22 persen). Namun, kedua partai tersebut mendapat alokasi jumlah kursi yang hampir sama dalam parlemen karena PDI-P menerima sebagian besar suara dari pulau Jawa, sementara Golkar menikmati suara terbanyak dari luar Jawa. Pada bulan Oktober, Habibie harus menyampaikan pidato pertanggungjawaban di depan MPR. Pidato ini adalah laporan tentang kinerjanya sebagai presiden dan kinerja kebijakan selama masa kepresidenannya. Pidatonya ditolak oleh mayoritas anggota MPR. Setelah penolakan ini, Habibie memutuskan untuk menghentikan ambisinya menjadi presiden pada tahun 1999. Ini berarti bahwa sekarang hanya ada dua orang yang menikmati dukungan politik yang signifikan untuk menjadi presiden berikutnya dari Indonesia yaitu Megawati dan Wahid. Di sesi lain, MPR Indonesia akhirnya memilih Wahid sebagai presiden baru. Megawati menjadi wakil presiden baru dan Rais terpilih sebagai ketua MPR. Masa Kepresidenan Abdurrahman Wahid (1999-2001) Dalam rangka mendirikan koalisi yang luas, Wahid menunjuk anggota dari berbagai partai politik serta perwira TNI sebagai menteri untuk kabinetnya. Tapi komposisi yang beragam ini juga mengimplikasikan kurangnya kohesi dalam kabinet dan, terlebih lagi, hanya berisi beberapa tokoh reformis saja. Wahid melakukan upaya untuk mengurangi peran politik TNI namun hal ini menyebabkan konflik dan kemudian hilangnya dukungan dari TNI.



Tanpa dukungan dari TNI, hanya ada sedikit cara untuk bertahan sebagai presiden Indonesia yang saat itu dilanda konflik dan kekerasan di banyak daerah. Kerusuhankerusuhan di daerah ini membutuhkan intervensi TNI namun karena konflik dengan Wahid, TNI tampaknya tidak tertarik menyelesaikan atau mengintervensinya yang mengakibatkan merosotnya kekuasaan Presiden Wahid. Masa Kepresidenan Megawati Soekarnoputri (2001-2004) Menjelang akhir pemerintahan Orde Baru Suharto, almarhum Ir Soekarno (Presiden Indonesia yang pertama) menjadi simbol oposisi terhadap pemerintah. Soekarno adalah pahlawan nasional yang telah mengabdikan hidupnya untuk - dan berhasil mencapai kemerdekaan. Sebagian besar pengunjuk rasa anti-Suharto lahir selama rezim Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade dan karena itu mereka mungkin hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai era pra-Suharto. Tetapi bagi mereka Soekarno mewakili kebebasan, kemerdekaan dari Suharto. Oleh karena itu menjadi logis bahwa puterinya, Megawati, bisa mengandalkan dukungan besar dari masyarakat. Namun, dukungan ini hanya didasarkan pada statusnya sebagai puteri Soekarno dan tidak didasarkan pada visi politiknya maupun keterampilannya. Kabinetnya tidak banyak berbeda dari kabinet awal Wahid: berisi basis partai-partai yang beragam dan perwira TNI juga terwakili dengan baik. Megawati sendiri tidak melakukan banyak pengambilan keputusan, dia menyerahkannya pada para menterinya. Tidak ada tandatanda bahwa masalah korupsi ditangani sementara status quo dalam pemerintahan berlanjut.



Sumber : https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/reformasi/item181? BMP ISIP4212 MODUL 4