Development of The Institutional Structure of Financial Accounting [PDF]

Citation preview

Nama : Ghaisani Sina Al Hashfi NIM



: 12/335896/EK/19086 Development of The Institutional Structure of Financial Accounting



Praktik dan prosedur akuntansi pada perusahaan tidak diatur secara jelas dan dianggap rahasia hingga tahun 1930, sehingga antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain tidak saling mengetahui standar akuntansi yang digunakan. Paham ini menimbulkan kesulitan bagi calon investor dalam mengambil keputusan investasi karena ia tidak dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan tersebut. Seiring dengan dibutuhkannya informasi oleh investor sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan, akuntansi mengalami perkembangan sebagai berikut: 1. Formative Year (1930 – 1946) Pada tahun 1930, AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) memulai kerjasama dengan NYSE (New York Stock Exchange) untuk menyiapkan pembuatan prosedur akuntansi. AICPA berpendapat bahwa dual approach dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi NYSE selama ini, yaitu belum terbukanya praktik akuntansi pada perusahaanperusahaan yang tergabung dalam bursa efek. Metode Dual approach ini dapat memberikan edukasi kepada para pengguna mengenai keterbatasan laporan dan mengadakan perbaikan laporan agar lebih informatif bagi pengguna. Komite AICPA juga mempersiapkan sebuah draf peraturan yang mencadi cikal bakal pengembangan GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). Peraturan ini menyatakan bahwa masing-masing perusahaan diperbolehkan untuk memilih metode dan prosedur akuntansi yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku sebagai dasar untuk pembuatan laporan keuangannya. Pada tahun 1934, dibentuklah Securities and Exchange Commission (SEC) oleh kongres yang bertujuan untuk mengatur Securities Act tahun 1993 tentang penerbitan sekuritas dan Securities Act tahun 1994 tentang perdagangan sekuritas. Pada era yang sama AICPA membentuk komite khusus bernama Special Committee on Development of Accounting Principles yang kemudian berganti nama menjadi CAP (Commission on Accounting Procedures). Pada awalnya komite ini bertujuan untuk mengembangkan prosedur akuntansi yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai panduan umum dalam memecahkan permasalahan akuntansi. Akan tetapi CAP merasa bahwa tujuan tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapainya, sehingga CAP memilih untuk menggunakan pendekatan induktif yaitu melalui pemberian rekomendasi metode-metode yang sesuai sebagai solusi atas permasalahan akuntansi yang sedang menjadi tren. Keputusan ini mengecewakan beberapa komponen akuntansi, salah satunya yaitu AAA (American Accounting Association). AAA lebih menginginkan dilakukannya pendekatan deduktif dalam memformulasikan prosedur akuntansi. Era formatif ini dianggap gagal dalam membuat prosedur akuntansi yang komprehensif. Namun pada era ini CAP memberikan dua kontribusi penting dalam perkembangan prosedur akuntansi. Yang pertama yaitu penyeragaman praktik akuntansi berkembanga secara signifikan. Yang kedua yaitu sektor privat digunakan sebagai sumber pembuatan kebijakan akuntansi di Amerika Serikat. Pada saat perang dunia kedua mulai, perkembangan akuntansi menjadi terhambat secara signifikan dan CAP melemah secara perlahan-lahan.



2. Postwar Period (1946 – 1959) Pada masa setelah perang dunia, masing-masing negara berupaya untuk mengembangkan kembali daerah yang rusak karena perang. Hal ini memicu pertumbuhan industri yang sangat pesat. Adanya ekspansi industri tersebut membutuhkan pekerjaan dan sejumlah uang yang besar. Sehingga laporan keuangan perusahaan menjadi semakin krusial seiring dengan peningkatan minat masyarakat untuk melakukan investasi pada perusahaan publik. SEC dan dinansial press meminta AICPA untuk menyeragamkan metode yang dipakai untuk transaksi yang sama. Meskipun CAP telah menerbitkan 18 Accounting Research Bulletin (ARB) dari tahun 1946-1953, CAP gagal memberikan rekomendasi positif tentang GAAP karena tidak adanya teori akuntansi yang mendasari. Situasi ini meninbulkan konflik antara CAP dan SEC, terutama pada penyajian laporan laba rugi. CAP menerbitkan ARB 32 yang menyatakan bahwa extraordinary gain and losses tidak dimasukkan dalam perhitungan net income. Namun SEC melakukan amandemen terhadap regulasi S-X yang bertentangan dengan ARB 32. Akhirnya, disepakati bersama bahwa extraordinary items dicantumkan pada bagian akhir laporan laba rugi. Isu selanjutnya yang menjadi perhatian bagi CAP mengenai perubahan harga. Perdebatan mengarah pada masalah biaya depresiasi yang berdasarkan historical cost dianggap tidak mencerminkan pengurangan nilai aset tetap dengan akurat. Masalah ini ditunda selama beberapa tahun dan CAP mengalihkan perhatiannya kembali pada pengembangan pembuatan standar akuntansi. Tahun 1957 – 1959 merepresentasikan periode transisi perkembangan standar akuntansi di Amerika Serikat. Banyak kritik yang dilemparkan kepda CAP karena komite tersebut dianggap terlalu lambat dalam menangani sebuah isu dan tidak membentuk standar akuntansi menggunakan metode yang benar. Selama ini, CAP membuat kebijakan berdasarkan permasalahan yang sedang terjadi dan mengolahnya menggunakan pendekatan induktif tanpa didasari pendekatan deduktif yang sifatnya lebih fundamental. Oleh sebab itu, Alvin R. Jenning, Presiden AICPA, mengajukan pendekatan baru dalam proses pengembangan standar akuntansi. Ia meminta komite pengembangan standar akuntansi untuk melakukan research atau study yang mendalam dengan menggunakan pendekatan konseptual dan meninggalkan piecemeal approach yang selama ini dipakai. Sebagai tindakan nyata, AICPA menunjuk komite khusus untuk melaksanakan program research. Komite tersebut memberikan laporan yang menekankan pentingnya pelaksanaan research dalam pengembangan standar akuntansi. Laporan ini menjadi “report of incorporation” untuk Accounting Principles Board (APB) dan Accounting Research Division. Hasil dari proyek divisi riset akan diumumkan dalam bentuk Accounting Research Studies (ARSs). Selama keberadaannya, CAP berhasil menerbitkan 51 ARB. 3. Modern Period (1959 to the present) APB (Accounting Principles Board) pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan CAP. APB memiliki 18 – 21 anggota yang seluruhnya berasal dari AICPA. Pembentukan APB memiliki tujuan agar opini yang dikeluarkan sudah melewati studi oleh divisi penelitian. Pada awal dibentuknya APB, banyak pihak yang meragukan kemampuannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada awal era tersebut APB banyak menemui kegagalan. Pada November 1962, dikeluarkannya APB Opinion No.2 menimbulkan masalah mengenai perlakuan akuntansi terhadap kredit pajak investasi. Perlakuan akuntansi terhadap kredit pajak ini dapat dipecah menjadi dua alternatif metode, yaitu mengakui tax benefit pada tahun diterimanya dengan flow-through method dan mengakui tax benefit sesuai dengan umur aset yang bersangkutan dengan deferral method. APB memilih untuk menerapkan deferral method, namun opini ini tidak didukung oleh SEC dan KAP (Kantor Akuntan Publik). Sebagai bentuk pertentangan, SEC mengeluarkan ASR 96 yang memperbolehkan perusahaan yang terdaftar



dalam pasar modal untuk bebas memilih metode yang digunakan dari kedua alternatif yang ada. Sedangkan KAP memutuskan tidak akan menganjurkan klien mereka untuk memenuhi APB Opinion No.2. sebagai respon dari kejadian tersebut, APB mengeluarkan APB Opinion No.4 yang mendukung ASR 96. Pergantian opini ini menunjukkan bahwa APB Opinion tidak mengikat dan tidak memiliki otoritas yang kuat. Sehingga AICPA menetapkan bahwa setiap perusahaan yang tidak menerapkan APB harus mengungkapkannya. Di lain pihak, auditor yang memiliki klien yang tidak mematuhi APB juga harus mengungkapkan konsekuensi atas tindakan yang dilkaukan kliennya tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada era ini belum diterapkan standar pelaporan dengan pendekatan dual purpose. Selama tahun 1965 hingga 1967 APB berhasil mengeluarkan tujuh opini, tiga diantaranya dianggap penting. Yang pertama yaitu APB Opinion No.8 mengenai akuntansi kos dana pension menggunakan pendekatan dual purpose, rekomendasi ini diterima oleh dewan. Yang kedua yaitu APB Opinion No.9 mengenai extraordinary items dan earning per share, rekomendasi ini juga diterima dan siterapkan oleh dewan. Yang ketiga yaitu APB Opinion No.11 mengenai alokasi pajak pendapatan komprehensif. Meskipun opini ini menuai banyak kontroversi, opini ini mampu secara signifikan mengurangi alternatif praktik akuntansi dengan menghapuskan keberagaman prosedur yang ada. Kesulitan dalam menentukan standar akuntansi yang tepat untuk kombinasi bisnis dan goodwill menuntut dewan untuk menentukan sebuah review komprehensif mengenai prosedur akuntansi yang baku. Hal ini mendorong AICPA untuk membentuk dua kelompok besar yang dipimpin oleh Francis M. Wheat dan Robert M. Trueblood. Wheat mampu menyelesaikan laporannya pada tahun 1972. Pada laporan tersebut terdapat tiga usulan yang diberikan oleh Wheat, yaitu: 1. Pendirian Financial Accounting Foundation 2. Pendiiran Financial Accounting Standard Board (FASB). FASB resmi didirikan pada 1 Juli 1973 3. Pendirian Financial Accounting Standards Advisory Council Sedangkan laporan dari Trueblood digunakan sebagai kerangka konsep dalam pembuatan standar. Berbeda dengan APB, tujuan utama didirikannya FASB yaitu sebagai divisi penelitian. FASB dituntut untuk membuat standar akuntansi keuangan sekaligus pelaporan secara efisien dan lengkap. Namun, FASB tidak menetapkan postulat dan prinsip-prinsip dasar akuntansi sebagai kerangka kerja. Oleh karena itu, terjadi trade-off antara prinsip efisiensi dan kelengkapan. FASAC (Financial Accounting Standards Advisory Council) sebagai badan penolong FASB dalam membuat standar akuntansi keuangan membantu FASB dalam membuat rencana, agenda, dan prioritas dalam teknis pelaksanaan. Dalam proses pembuatan standar, FASB menghasilkan isu dan solusi yang disebarkan kepada pihak-pihak terkait agar bisa mendapatkan feedback yang membangun. Feedback yang diperoleh kemudian disusun menjadi satu draf standar secara tertulis yang akan direvisi dan diputuskan oleh dewan. Sebelum dapat digunakan sebagai standar, draf terebut harus disetujui oleh 4-3 mayoritas suara. FASB dianggap sudah melampaui keberhasilan CAP dan APB dalam membuat standar akuntansi keuangan yang baku. Meskipun demikian, banyak pihak yang masih beranggapan bahwa FASB terlalu konseptual dan tidak mengindahkan teori akuntansi dan riset. Sebagai respon terhadap kritikan tersebut, Structure committee of the Board of Trustee of the FAF memberikan beberapa rekomendasi sebagai hasil review terhadap FASB. Selanjutnya terjadi perubahan yang signifikan dengan melibatkan lembaga dan proses standard-setting yang lebih terbuka.



Banyak organisasi yang menghalang-halangi FASB sebagai badan legislatif untuk membuat standar. Pada saat kewenangan untuk membuat standar dipindahtangankan dari AICPA ke FASB, AICPA membentuk Accounting Standards Executive Committee (AcSEC) untuk merespon memoranda diskusi, pengungkapan draft, memberikan komentar tertulis, dan menyiapkan paper mengenai suatu isu untuk FASB yang dapat menjadi agenda tambahan bagi dewan. AcSEC mengeluarkan dua jenis pronouncement, yaitu Statement of Position (SOP) dan Accounting Guides. Tantangan terbesar bagi FASB, terkait dengan kewenangannya membuat standar, datang dari GASB (Government Accounting Standards Board). Adanya standar yang dikeluarkan oleh GASB mengakibatkan terjadinya overlapping kewenangan. Hal ini disebabkan karena entitas yang dimiliki oleh pemerintah harus menerapkan standar yang dikeluarkan oleh FASB, kecuali jika GASB mengeluarkan standar yang berbeda untuk suatu aktivitas yang sama. Apabila hal itu terjadi, maka standar yang dikeluarkan oleh GASB yang harus diterapkan. FASB semakin tertekan dengan ketidakpuasan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan standar dan adanya investigasi yang dilakuka oleh kongres terhadap profesi audit dan aparat pembuat standar. Kongres secara ketat megawasi profesi akuntan publik dan memberikan usulan untuk meningkatkan tanggung jawab akuntan publik untuk mendeteksi dilakukannya fraud dalam penyajian laporan keuangan. Sebagai akibat dari semakin ketatnya pengawasan terhadap akuntan publik, SOX (Sarbanes-Oxley Act) mendirikan PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) untuk mengatur sektor privat. PCAOB bertanggung jawab untuk mendaftarkan perusahaan akuntansi publik, membuat standar audit, memeriksa perusahaan akuntansi yang telah terdaftar, dan mematuhi SOX. AICPA sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat standar karean telah digantikan oleh FASB dan PCAOB. Akan tetapi, AICPA masih memiliki peran penting untuk membatasi ”shopping for accounting principles” yang menyebabkan ketatnya persaingan KAP untuk mendapatkan klien. Di sisi lain, SEC masih memiliki kewenangan dalam pengaturan dan proses pembuatan standar. Kolaborasi antara SEC dan FASB menimbulkan keuntungan secara timbal balik. SEC juga mengalami peningkatan operasi dengan digunakannya Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System (EDGAR) untuk mengisi data financial secara elektronik. Seiring dengan perkembangan jaman, pihaknya juga memanfaatkan jaringan internet. Sampai saat ini, selain AICPA terdapat setidaknya tiga asosiasi yang berkepentingan dengan proses pembuatan standar di USA antara lain: American Accounting Association (AAA), Financial Executives International (FEI), dan Institue of Management Accountants (IMA). Source: Harry I. Wolk, James L. Dodd, and John J. Royzycki. 2008. Accounting Theory, Conceptual Issues in a Political and Economic Environment 7th Edition. USA: Sage Publication