Diskusi 6 Sistem Politik Indonesia [PDF]

Citation preview

DINI PRAMISTITA / 042836761 DISKUSI 6 SISTEM POLITIK INDONESIA



Diskusikan, Bagaimana menurut pendapat anda tentang fenomena ini dan jelaskan mengapa fenomena ini bisa terjadi ? Kaitkan diskusi anda dengan sejarah peran politik militer yang menyebabkan penanaman nilai moril dalam diri para perwira militer! JAWAB : Awal kemunculan militer sebagai peran sosial politik dalam sejarah adalah ketika sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin didirikan di bawah Presiden Soekarno. Periode Demokrasi Terpimpin berlangsung dari 19 Juli 1959 sampai September/Oktober 1965. Pada periode ini, dua sistem pemerintahan sebelumnya, RIS dan Demokrasi Konstitusional atau Liberal, dikuasai Mayoritas pemerintahan dikuasai oleh politisi sipil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada titik ini kontrol politik dilakukan oleh politisi sipil. ABRI yang belakangan mewarnai struktur politik Indonesia, saat ini tidak memiliki peran politik. Terbentuknya negara RIS pada akhir tahun 1949 terkesan diusir dari angkatan bersenjata, terutama yang tergolong tentara rakyat. Saat ini, ABRI telah menjadi instrumen yang dikendalikan oleh pemerintah sipil. Keterlibatan ABRI dalam politik terus berlanjut sejak revolusi kemerdekaan. Peran ini kemudian ditegaskan secara politis dengan dimasukkannya anggota ABRI secara resmi pertama kali ke dalam badan-badan pemerintah pada tahun 1957. Dewan Nasional yang didirikan oleh Sukarno pada Februari 1957 mencakup sejumlah perwira ABRI. . Badan yang menasihati presiden itu memberikan kesempatan kepada para perwira ABRI ini untuk memenuhi peran sosial politik yang serupa dengan politisi sipil. wasiat dan jenderal-jenderal pertama ABRI. Hal ini dapat diketahui dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan mereka dalam mencari legitimasi dalam masyarakat. ABRI memiliki latar belakang sejarah yang berbeda dengan kelompok militer di negara lain, yang merupakan pejuang rakyat dan solidaritas dengan rakyat untuk kemerdekaan Indonesia. Peran ABRI terlihat pada paruh kedua revolusi kemerdekaan 1947-1949 pada masa invasi militer I dan II. Sejak saat itu, kepercayaan masyarakat terhadap ABRI mulai terlihat. Pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden menetapkan Laskar Rakyat dan TRI akan dilebur menjadi TNI. Peran besar mereka di masa revolusi telah membentuk ABRI sebagai pelopor dan pembela utama Republik Indonesia sejak akhir 1950-an. Selain itu, disiplin kerja yang tinggi, solidaritas, proses kerja yang sistematis. Nilai dan orientasi militer dibakukan oleh perwira secara turun temurun berdasarkan pengalaman sejarahnya, termasuk dalam hal ini ungkapan persepsi bahwa militer mengutamakan kepentingannya sendiri, kepentingan rakyat, negara dan bangsa dalam sikapnya. dan perilaku. Orientasi kerakyatan yang dikembangkan lebih lanjut oleh ABRI generasi 1945 dan penerusnya memainkan peran kunci dalam upaya kemerdekaan Indonesia, membuat para perwira mereka bersemangat untuk mendalami kehidupan politik. Partisipasi ABRI dalam bidang sosial politik saat itu melebihi harapan dua penggagas atau pionir utama (Soekarno Nasution). Fungsi ganda sebagai penyeimbang partai politik, pada masa Soeharto (orde baru), melebihi tujuannya. Saat itu peran parpol berkurang, di sisi lain peran ABRI meningkat. Dwifungsi ABRI yang semula dimaksudkan tidak lagi hanya sebagai alat sipil tetapi juga rezim militer, ternyata telah memainkan peran yang jauh



lebih besar di era Orde Baru. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan politik sehingga yang terbaik untuk rakyat juga terbaik untuk ABRI. Dapat disimpulkan bahwa keterlibatan ABRI dalam bidang sosial politik di Indonesia dimulai dari pemerintahan Partai Demokrat Terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Secara politik, tindakan Soekarno yang memasukkan militer ke dalam struktur pemerintahannya cukup beralasan, yaitu politisi sipil tidak membentuk ideologi negara dimana tidak ada persatuan antara partai-partai hingga majelis konstituante. Akibatnya, Presiden Soekarno merekrut militer untuk mengimbangi politisi sipil dalam pemerintahannya. Dalam ranah sosial politik, ABRI juga memainkan peran sosial ekonomi, meskipun pada awalnya hanya sebatas melindungi perusahaan swasta nasional milik perusahaan asing. Namun di bawah pemerintahan Orde Baru, dwifungsi ABRI ditegaskan dan perannya lebih luas lagi. Dibandingkan saat ini, tentu peran politik militer sangat penting dalam institusi pemerintahan. Dengan semakin banyaknya orang Indonesia yang bertugas di militer memiliki kemampuan dan keterampilan khusus, berarti sumber daya ini harus dimanfaatkan. Tidak masuk akal jika generasi baru pejabat ini dilarang memasuki sektor publik karena dosa institusional di kemudian hari.



Sumber : BMP ISIP4213 – SISTEM POLITIK INDONESIA https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/adabiya/article/download/6776/4069 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/adabiya/article/download/676/4069