Diskusi 6 - Teori Akuntansi [PDF]

Citation preview

Nama : Nopita Indah Lestari Silaban NIM : 041143917 Asal : UPBJJ UT Tangerang Saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa “standar akuntansi ditetapkan melalui proses politik” pernyataan yang benar ialah bahwa “penetapan standar akuntansi sebagai sebuah proses politik”. Umumnya standar akuntansi perumusannya berdasarkan konseptual namun tidak lepas dari proses politik. Standar akuntansi sebagai sebuah proses politik sebab potensinya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan seluruh pihak yang berkepentingan. Penyusunan sebuah standar berkaitan dengan berbagai pihak yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda seperti investor,kreditor, manajemen,auditor, pekerja,pemerintah maupun lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyusunan standar. Standar yang dibentuk digunakan sebagai disclosure, uniformity, regulation, and measurement (Mardiyah, 2002:97). Menurut Hodges &Mellet (2002) penyusunan standar akuntansi ialah proses politik yang didalamnya didapati berbagai macam pengaruh terhadap penyusunan standar. Kelompok yang berkepentingan terhadap standar akuntansi akan selalu melakukan usaha untuk dapat memberlakukan regulasi. Menurut Watts & Zimmerman model perilaku yang terdapat pada politik yakni teori regulasi yakni pilihan publik. Baldwin dan Cave (1999), menyatakan bahwa banyak pihak yang melihat regulasi sebagai sebuah kontrol berkelanjutan dan terfokus hanya pada lembaga publik atas kegiatan yang dinilai oleh komunitas. Dalam Undang-undang Korporasi, regulasi dapat dilihat sebagai serangkaian perintah khusus, seperti penunjukan direktur perusahaan. Watts & Zimmerman menjelaskan konsekuensi ekonomi dari aturan akuntansi memunculkan sejumlah besar studi tentang lobbying selama proses penetapan standar, Sebagian besar study di bidang ini didasarkan lobbying melalui comment letter oleh perusahaan dan manajer kepada penyusun standar terhadap aturan akuntansi yang diusulkan seperti memorandum diskusi, draf paparan, atau dokumen. Pertimbangan politik bisa mempengaruhi formulasi standar akuntansi dan mempengaruhi keputusan ekonomi individu dan akhirnya mempengaruhi tujuan ekonomi secara makro. Contohnya : terdapat suatu standar yang dimana beban piutang ragu-ragu akan tidak diakui dan disambut dengan meriah oleh perusahaan yang meminjamkan dananya serta pihak yang memiliki perjanjian pinjaman.Tentunya hal ini akan membuat suatu Bank besar mempunyai profil publik yang baik karena publik menilai rendah risikonya sehingga mereka bisa melakukan eksploitasi pada konsumen. Akibat dari perbedaan kepentingan diatas maka ,kelompok yang melakukan penyusunan regulasi harus bisa menyeimbangkan berbagai kepentingan seperti pilihan politik. Ketidakpuasan dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh badan profesi akuntansi membuat pemerintah mendirikan badan pembuat standar yang lebih indepentin guna untuk dapat menghasilkan standar akuntansi yang lebih berkualitas.Di Indonesia sendiri standar akuntansi dikenal dengan nama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) melalui due process procedure. Teori-teori dalam akuntansi pada penetapan standar akuntansi sebagai proses politik: a. Penerapan teori kepentingan publik



Dimana pemerintah turut campur dalam regulasi pelaporan keuangan dikarenakan kegagalan pasar pada kepentingan publik dan jika dibiarkan tanpa dikoreksi akan mengakibatkan hasil yang tidak sesuai dan tidak efisien. Kepentingan konsumen sebagai aksi legislatif melalui operasi internal pasar sehingga kelompok petisi publik memandang regulasi dengan mengatasnamakan kepentingan publik. b. Penerapan teori potret regulasi atau capture theory Meskipun tujuan regulasi adalah untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan publik namun tujuan tersebut tidak dapat tercapai dikarenakan proses pembentukan regulasi para pihak yang diatur oleh regulasi melakukan intervensi kepada regulator atau pembuat regulasi. Menurut Walker profesi akuntansi perlu melegitimasi standar akuntansi sehingga sesuai dengan standar yang hanya bisa dicapai jika standar mempunyai kekuatan hukum dengan cara melegitimasi suatu standar namun pada dasarnya profesi akuntansi mempunyai kepentingan ekonomi dalam mempertahankan proses penetapan standar dimana mereka tidak ingin menyerahkannya kepada pemerintah. Proses penetapan standar akuntansi dirancang sebagaimana kerangka teori kepentingan publik yakni untuk melindungi kepentingan publik. Dengan adanya keputusan Australia dan Eropa untuk mengadopsi standar internasional dan misi IASB (International Accounting Standard Board) untuk menerapkan standar internasional di semua negara sehingga fokus penetapan regulasi kemudian megarah ke IASB. c. Penerapan teori kepentingan pribadi Dimana peninjauan sistematis terhadap organisasi dan fungsi badan penetapan standar akuntansi mengindikasikan bahwa badan sangat tergantung dan rentan terhadap pengruh dari beberapa kelompok yang berkepentingan.Ada anggapan bahwa suatu standar akuntansi telah mendapat persetujuan politik sehingga berdampak pada konsekuensi politik terhadap standar harus minimal. Umumnya sebuah Badan akan tergantung pada perusahaan nasional dan komisi pasar modal dalam penegakan standar.Profesi auntansi tidak menggambarkan suatu proses penetapan standar , namun kelompok profesi akuntan dan pengguna akuntansi yang jauh lebih besar dan membaur maka kelompok produsen yaitu mereka yang akan menetapkan regulasi dan lebih terorganissi serta memiliki pengaruh terhadap politik.



Dapat disimpulkan : Proses penetapan standar akuntansi dapat digambarkan sebagai suatu demokrasi karena semua peraturan yang dibuat tergantung pada perizinan pembuat peraturan. Tetapi karena penetapan standar berkaitan dengan kepentingan sosial maka semua pendapat harus didengar (penyusunan standar bersifat menyeluruh dan tidak hanya yang bersifat specifict group). Proses penyusunan standar sebagai proses politik karena ada upaya mendidik dalam memperoleh standar baru. Disamping itu dalam penyusunan standar ada tanggungjawab FASB kepada setiap orang. Ada aspek politik dalam akuntansi seperti halnya ada aspek politik secara fisik. Sehingga perlu hati-hati apakah politik berperan atau tidak dalam penetapan standar akuntansi. Implikasinya FASB dimasa depan perlu memperhatikan isu ini karena berkaitan dengan kredibilitas akuntansi itu sendiri. Pertimbangan politik bisa mempengaruhi formulasi standar akuntansi dan mempengaruhi keputusan ekonomi individu dan akhirnya mempengaruhi tujuan ekonomi secara makro. Sumber : BMP/EKSI4415/TA/MODUL6/HAL.6.3-619