04 - Klasifikasi Dan Materi Muatan Konstitusi 2015 [PDF]

Citation preview

KLASIFIKASI KONSTITUSI



Klasifikasi Konstitusi I Berdasarkan Bentuk:  Tertulis vs. Tidak Tertulis?  Codified vs. uncodified Constitution  Inggris, Israel tidak terkodifikasi, tetapi mempunyai aturan konstitusi tertulis (constitutional rules).  Inggris tidak tertulis?  Inggris tidak terkodifikasi, tetapi bukan berarti tidak mempunyai aturan konstitusi tertulis. Tidak pula berarti Inggris kekurangan aturan-aturan konstitusi (constitutional rules). Inggris mempunyai fundamental law, seperti Magna Charta 1215, the Act of Settlement 1701 (suksesi kepala negara); the Parliament Act 1911 & 1949 (reduksi kewenangan house of lord); the Scotland Act (pembentukan parlemen di scotlandia); & court decision.



Klasifikasi Konstitusi II



Berdasarkan Cara Mengubah (Amandemen) Konstitusi:  Fleksible vs. Kaku (Rigid)  Fleksible: proses perubahannya tidak berbeda dengan peraturan lainnya  Inggris: Parlemen dapat mengubah setiap aturan konstitusi dengan voting simple majority.  Keuntungan: kemampuan beradaptasi dengan perubahan.  Terlalu sering perubahan menunjukkan sistem politik yang “under stress”.  Kaku: konstitusi hanya dapat diubah dengan prosedur khusus, misalnya: referendum, ratifikasi oleh ¾ negara bagian  AS  Keuntungan: mudah diprediksi.



Klasifikasi Konstitusi III



Berdasarkan Bentuk Susunan (Struktur) Negara:  Federal vs. Kesatuan.  Federal: kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dibagi antara pemerintah federal dengan negara bagian  AS, Kanada, Australia.  Kesatuan: kekuasaan legislatif terpusat di pemerintahan nasional. Legislatif dan eksekutif lokal kekuasaannya diberikan oleh parlemen nasional  Inggris dan Indonesia.



Klasifikasi Konstitusi IV Berdasarkan Sistem Pemerintahan:  Berdasarkan SISTEM PEMERINTAHAN.  Parlementer vs. Presidensial.  Presidensial: Untuk konstitusi presidensial dicirikan dengan 4 hal, yaitu presiden adalah head of state and chief executive, umumnya presiden dipilih oleh rakyat dan bukan oleh parlemen, presiden tidak memegang kekuasaan legislatif, presiden tak dapat membubarkan parlemen. Ex: USA, Indonesia?  Parlementer: Untuk konstitusi parlementer dicirikan dengan 4 hal, yaitu kabinet dipimpin oleh perdana menteri yang menguasai parlemen, anggota kabinet adalah anggota parlemen, PM dan kabinet bertanggungjawab kepada parlemen, presiden/kepala negara dapat membubarkan parlemen. Artinya pemerintah terdiri dari koalisi parpol mayoritas di parlemen  Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru dan India.  Perancis  semi presidensialisme, mixed character.



Klasifikasi Konstitusi V



Berdasarkan Kedudukannya dalam Tata-urut (hirarki) Peraturan Perundang-undangan:  Konstitusi derajat tinggi (supreme constitution) vs. konstitusi bukan derajat tinggi (not supreme constitution).  Umumnya berderajat tinggi (RI, AS), tapi Konstitusi Afsel tunduk pula pada konvensi HAM internasional tanpa ratifikasi.



Klasifikasi Konstitusi VI



Luas Cakupan (Materi Muatan):  Konstitusi Politik vs. Konstitusi SosialEkonomi.  Konstitusi Politik: hanya mengatur organisasi negara.  Konstitusi Sosial-Ekonomi: mengatur pula aspek-aspek lain dalam kehidupan bernegara.



Klasifikasi Konstitusi VII Jenis Negara Hukum:  Rechtsstaat: Negara hukum menurut tradisi Eropa kontinental, antara lain bercirikan peradilan tata-usaha negara dan ketundukan peradilan kepada UUD dan UU serta memiliki MK yang terpisah dan hanya tunduk kepada UUD.  Rule of law: Negara hukum menurut tradisi AngloSakson, yang menganut doktrin judge-made law, stare decisis dan wewenang langsung untuk menguji UU terhadap UUD.  Negara Hukum sempit: Nachwacherstaat, negara “penjaga malam” yang tidak menyampuri kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan warga negara.  Negara Hukum luas: melakukan intervensi sosialekonomi dan kebudayaan dalam hal diperlukan.



Klasifikasi Konstitusi VIII Liberal Constitution or Garantiste (USA) vs. Façade or nominal Constitution (Uni Sovyet atau Nazi Jerman)  Giovanni Sartori & Eric Barendt, Const. law.  Liberal  betul-betul substansinya membatasi kekuasaan pemerintah.  Nominal  hanya prosedurnya yang seakan-akan membatasi kekuasaan pemerintah.  Article 16 of the French Declaration of the Rights of Man of 1789: Any society in which the safeguarding of rights is not assured, and the separation of powers is not established, has no constitution.



Klasifikasi Konstitusi Lainnya



 Berdasakan Bentuk Pemerintahan (Duncan Watts: British Government & Politics): Monarchial Constitution (Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand), & Republican Constitution (USA, Indonesia).  Berdasarkan Kedaulatan: Parliamentary Constitution (Inggris) & People Constitution (USA & Indonesia).



MATERI MUATAN KONSTITUSI



Materi Muatan Konstitusi  James Bryce: a frame of government; due security of rights of the individual citizen as respects to person, property, and opinion; good machinery for connecting the outlying parts with the centre.  GJ Steenbeek: jaminan atas hak-hak asasi manusia; (2). susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; (3). pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang fundamental.  Herman Finer: riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan (the autobiography of a power relationship).  KC Wheare: isi terpenting adalah gagasan negara hukum (rule of law).  G. Sartori: yang terpenting adalah struktur organisasi negara.  RJ Tresolini dan Martin Shapiro: menyebut tiga isi pokok Konstitusi AS: struktur negara beserta lembaga-lembaganya; kekuasaan negara; batas kekuasaan negara dalam kaitan dengan hak rakyat.



Materi Muatan UUD 1945



 Sri Soemantri: hak-hak asasi manusia; susunan ketatanegaraan yang fundamental; pembagian dan pembatasan tugas yang fundamental; materi lain-lain (spt atribut negara).  Miriam Budiardjo: organisasi negara (misalnya pembagian kekuasaan secara horizontal maupun vertikal); hak-hak asasi manusia; prosedur mengubah UUD; larangan mengubah hal tertentu dalam UUD (Indonesia tentang Pembukaan UUD 1945 dan bentuk negara kesatuan); sering juga dicantumkan cita-cita rakyat atau ideologi negara (Konstitusi AS, dan Pembukaan UUD 1945).



Materi Muatan UUD Negara RI Tahun 1945



M. Fajrul Falaakh berpendapat bahwa materi muatan:  Pembukaan UUD 1945: Cita-cita rakyat atau ideologi negara;  Warga negara dan jaminan HAM: Pasal 26, 27-28, 28A-28J, 29-31, 34;  Struktur organisasi negara: Pasal 1-2, 4, 6-8, 16-19, 23 (5), 24; dan pemisahan kekuasaan secara fungsional dan teritorial: Pasal 3, 5, 1015, 20-22, 23(1), 32-34; 18-18B.  Wilayah negara: Pasal 25A jo. Ketetapan No. V/MPR/1999 tentang Timor Timur;  Kualitas kehidupan bangsa (berbagai bab): agama, pertahanan, keamanan, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan sosial;  Atribut negara: Pasal 35-36C;  Ketentuan transisional: Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan;  Cara mengubah UUD 1945 dan hal-hal yang dilarang: Pasal 37;  Ketentuan efektifitas hukum (legal efficacy): “Perubahan UUD ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2002.” Sesuai ketentuan ini maka Pasal 3 ayat (3) UU No.12 Tahun 2011: “Penempatan UUD Negara RI dalam LNRI tidak merupakan dasar pemberlakuannya.” Penjelasan: “Ketentuan ini menyatakan bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 berlaku sejak ditetapkan oleh MPR.”



Reading Assignment



 Naskah UUD  JCT Simorangkir, 1984, Penetapan UUD Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Gunung Agung, Jakarta.