5 0 5 MB
UU NO. 22 TH. 2009 DLM PEMBINAAN MASYARAKA T PATUH HUKUM
Semarang, 07 Juni 2011
POLRESTAB
TATA URUT
I . DASAR II. TATA URUT III. LATAR BELAKANG MAKSUD DAN TUJUAN DASAR HUKUM PEMBINAAN DATA PELANGGARAN DAN LAKA LANTAS
IV. TUGAS POKOK POLRI V. ruang lingkup materi SOSIALISASI UU NO. 22 TH. 2009 SAFETY RIDING
Vi. Implementasi Vii. penutup
III. LATAR BELAKANG
Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu cermin dari disiplin nasional yang menunjukkan harga diri bangsa, untuk itu Polri mengedepankan aspek pendidikan dan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan road safety: Giat Road Safety pada dasarnya lebih menekankan kepada model pembinaan dan pendidikan dimana sasaran terhadap beberapa kelompok yang bersifat terbatas Amanat UU no. 22 th. 2009 pasal 258 lebih mengedepankan kewajiban setiap orang untuk mampu memahami secara keseluruhan dari berbagai aspek Pendidikan dan pembinaan lalu lintas tidak cukup diberikan pada giat masyarakat umum namun harus lebih mendasar melalui pendidikan ekstrakulikuler dan intrakulikuler dikenalkan mulai dari TK sampai dengan SMA yang sifatnya diintegralkan melalui pelajaran tertentu, yaitu PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) yang mengandung muatan etika dan kedisiplinan Strategi integrasi dilakukan melalui telaah standart kompetensi dan kompetensi dasar yang mengandung etika dan kedisiplinan.
1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud : 1. Realisasi amanat UU yaitu terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa melalui upaya pembinaan , binmbingan dan pendidikan lalu lintas dilaksanakan secara berkesinambungan 2. Sebagai upaya pencerdasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pengguna jalan
2. DASAR HUKUM
UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MOU ANTARA POLRI DENGAN MENDIKNAS DI JAKARTA NOMOR: 03/III/KB/2010 DAN NOMOR : B/9/III/2010 TANGGAL 8 MARET 2010 TENTANG MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERLALU LINTAS DALAM PENDIDIKAN NASIONAL SURAT DEKAN UNIVERSITAS SEMARANG FAKULTAS HUKUM NOMOR: / USM.H4.FH/Q/2011 TANGGAL 18 MEI 2011 PERIHAL PERMOHONAN PEMBICARA DALAM SEMINAR DENGAN TEMA”DENGAN SAFETY RIDING INDONESIA MEMBANGUN GENERASI SADAR HUKUM”
ANGKUTAN cuplikan realita di sekitar DARAT kita…….
6
ANGKUTAN cuplikan realita di sekitar DARAT kita…….
7
ANGKUTAN DARAT cuplikan realita di sekitar kita…….
PROBLEM LALU LINTAS DI INDONESIA
Kurangnya Tingkat Kesadaran Mengenai Keselamatan Berkendara Kurangnya Pengetahuan Mengenai Peraturan lalu Lintas
BERDAMPAK BANYAKNYA PELANGGARAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG TERJADI
3. Data Pelanggaran dan Kecelakaan lalu lintas Di Kota Semarang
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas tahun 2010 di Kota Semarang DISKRIPSI JENIS PELANGGA R TILANG SIM STNK RANMOR JUMLAH TOTAL PROFESI PNS KARYAWAN TNI MHS PELAJAR PENGEMUDI PEDAGANG TANI/NELAY AN BURUH JUMLAHPEREMPUAN TOTAL KELAMIN LAKI-LAKI JUMLAH TOTAL
Sebanyak 20.218 tilang
JUMLAH KENDARAA N BUS TRUCK ANGKOT PRIBADI TAXI R2 PICK-UP JUMLAH TOTAL
8427 10400 1391 20218 754 10565 0 1571 5502 0-15 1669 USIA 16-21 128 22-30 31-40 0 41-50 29 20218 51 Ke ATAS 13860 JUMLAH TOTAL 6358 20218
613 313 1849 854 3 16137 449 20218 1025 4284 5304 6126 2615 864 20218
Data: Urmin Sat Lantas Polrestabes Smg
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas tahun 2010 di Kota Semarang
Sebanyak 196 kejadian
JENIS AKIBAT
DISKRIPSI MD LB LR
RUMAT
JUMLAH 19 117 220 Rp. 354.350.000
JUMLAH TOTAL SEPEDA MOTOR RANMOR
241 MOBIL PENUMPANG MOBIL BARANG BUS PEJALAN KAKI Data: Urmin Sat Lantas Polrestabes Smg SPD
76 59 18 34 7
70 % melibatkan kendaraan Roda 2
IV. TUGAS POKOK POLRI
Tugas pokok Polri dalam UndangUndang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Pasal 13 :
Memelihara kamtibmas Penegakan Hukum Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat
PROFESIONALISME POLRI DALAM IMPLEMENTASI UU 22/2009 TTG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
POLRI
3E + 1i 3E + 1i
TERSELENGGARANYA KEGIATAN DALAM RANGKA KEAMANAN& KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PENEGAKAN HUKUM
ENFORCEMENT ENFORCEMENT
REKAYASA LALU LINTAS
ENGINERING ENGINERING
PENDIDIKAN BERLALU-LINTAS
EDUKASI EDUKASI
PELAYANAN (PENERBITAN SIM, BPKB, STNK)
IDENTIFIKASI/ IDENTIFIKASI/ REGISTRASI REGISTRASI
V. RUANG LINGKUP MATERI
- UU NO. 22 TH. 2009 - SAFETY RIDING
UU NO. 22 TH. 2009 Revisi UU No. 14 / 1992 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
UU No. 14 / 1992
UU No. 22 Tahun 2009
17 BAB, 190 PASAL
22 BAB, 326 PASAL
UU No. 22 Tahun 2009 TATA CARA BERLALU LINTAS (HAL-HAL BARU)
SETIAP ORANG YG MENGEMUDIKAN RANMOR DI JALAN WAJIB MENGEMUDIKAN DNG WAJAR DAN PENUH KONSENTRASI (Psl 106Ayat (1)) DLM HAL TERJADI KONDISI KEMACETAN LANTAS YG TDK MEMUNGKINKAN GERAK KENDARAAN, FUNGSI MARKA KOTAK KUNING HARUS DIUTAMAKAN DARIPADA APIL YG BERSIFAT PERINTAH ATAU LARANGAN (Psl 103 Ayat (3))
PENUH KONSENTRASI : • Penuh perhatian • Tidak terganggu karena : • Sakit • Lelah • Mengantuk • Menggunakan telepon • Menonton tv/video • Meminum alkohol/ obat
SETIAP ORANG YG MENGEMUDIKAN RANMOR & PENUMPANG SEPEDA MOTOR WAJIB MENGENAKAN HELM YG MEMENUHI STANDAR NASIONAL. (Psl 106 Ayat (8)) SEPEDA MOTOR WAJIB MENYALAKAN LAMPU UTAMA PADA SIANG HARI (Psl 107 Ayat (2)) SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN WAJIB MEMATUHI KETENTUAN RAMBU PERINTAH ATAU RAMBU LARANGAN; MARKA JALAN, ALAT PEMBERI ISYARAT LALIN, GERAKAN LALIN, BERHENTI DAN PARKIR, PERINGATAN DNG BUNYI DAN SINAR, KECEPATAN, TATA CARA PENGGANDENGAN (Psl 106 Ayat (4)) PENGGUNA JALAN HARUS GUNAKAN JALUR JALAN SEBELAH KIRI (Psl 108Ayat (1)) PADA PERSIMPANGAN JALAN YG DILENGKAPI ALAT PEMBERI ISYARAT LALIN, PENGEMUDI KENDARAAN DILARANG LANGSUNG BERBELOK KIRI, KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH RAMBU LALIN ATAU ALAT PEMBERI ISYARAT LALIN. (Psl 112 (3))
PENGGUNA JALAN YG MEMPEROLEH HAK UTAMA Ps. 134
•PEMADAM KEBAKARAN (yg sedang melaksanakan tugas) •AMBULANS (yg mengangkut orang sakit) •KENDARAAN (yg memberikan pertolongan laka lantas) •KENDARAAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA •KENDARAAN PIMPINAN DAN PEJABAT NEGARA ASING & LEMBAGA INTERNASIONAL YG MENJADI TAMU NEGARA •IRING-IRINGAN PENGANTAR JENASAH •KONVOI DAN/ATAU KENDARAAN UNTUK KEPENTINGAN TERTENTU MENURUT PERTIMBANGAN PETUGAS POLRI
• KEPENTINGAN TERTENTU : kepentingan yg memerlukan penanganan segera, antara lain : kendaraan penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, kendaraan untuk penanganan bencana alam
TATA CARA PENINDAKAN Ps. 267
PERIKSA MENURUT ACARA PERIKSA CEPAT PERIKSA MENURUT ACARA PERIKSA CEPAT DPT DILAKSANAKAN TANPA KEHADIRAN PELANGGAR DPT DILAKSANAKAN TANPA KEHADIRAN PELANGGAR PELANGGAR DPT MENITIP DENDA KEPADA BANK YG PELANGGAR DITUNJUK DPT MENITIP DENDA KEPADA BANK YG PEMERINTAH DITUNJUK PEMERINTAH DENDA YG DITITIP KEBANK SEBESAR DENDA MAKSIMAL KELEBIHAN DENDA SETELAH SIDANG HARUS DIBERITAHUKAN KEPADA PELANGGAR KELEBIHAN TITIPAN DENDA TILANG DIBANK 1 (SATU) Th KELEBIHAN TITIPAN DENDA TILANG DIBANK 1 (SATU) Th TIDAK DIAMBIL AKAN DISETORKAN KEKAS NEGARA TIDAK DIAMBIL AKAN DISETORKAN KEKAS NEGARA DENDA DENDA TILANG TILANG
PNBP PNBP
SEBAGIAN DIALOKASIKAN SEBAGIAN DIALOKASIKAN SEBAGAI INSENTIF BAGI SEBAGAI INSENTIF BAGI PETUGAS POLRI & PPNS YG PETUGAS POLRI & PPNS YG MELAKS GAKKUM DIJALAN MELAKS GAKKUM DIJALAN
CARA BAYAR TITIPAN DENDA
DITINDAK POLRI
TELLE R
PELANGGAR EM T S SY K BAN
1 BUKTI SETOR
TITIPAN DENDA 2. BERKAS PERKARA
ATM
IT
REK. PNBP HASIL DENDA TILANG REK. INSTENTIF POLRI & PPNS REK. PELANGGAR (SISA TITIPAN )
PENGADILAN PUTUSAN DENDA
GIRO KAS NEGARA (PNBP HASIL DENDA TILANG ) REK . POLRI ( INSENTIF TILANG)
SISA UANG TITIPAN KEMBALI KPD PELANGGAR MASUK REK YBS ATAU AMBIL MELALUI TELLER DGN BUKTI PUTUSAN PENGADILAN
KLASIFIKASI PELANGGARAN YG DAPAT DITINDAK DENGAN MENGGUNAKAN TILANG (ACARA CEPAT) BERDASARKAN ANCAMAN HUKUMAN
PELANGGARAN RINGAN 27 PASAL
51 PSL
PELANGGARAN SEDANG 20 PASAL
PELANGGARAN BERAT 4 PASAL
UU NO 8 / 1981 TTG KUHAP UU NO 2 / 2002 TTG POLRI UU NO 22 / 2009 TTG LLAJ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
MEMBERHENTIKAN, MELARANG DAN MENYITA RANMOR YG DIDUGA MELANGGAR RIKSA RANMOR MEMINTA KETERANGAN DR PENGEMUDI, PEMILIK DAN/ATAU PERUSAHAAN ANG UMUM MELAKUKAN SITA THD SIM, RANMOR MUATAN, STNKB, STCKB DAN/ATAU TANDA LULUS UJI SBG BB MELAKUKAN PENINDAKAN THD TP GAR ATAU KEJAHATAN LALIN MEMBUAT DAN MENANDATANGANI BA RIKSA MENGHENTIKAN PENYIDIKAN JIKA TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI MELAKUKAN PENAHANAN BERKAITAN DG TP KEJAHATAN LANTAS TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM SCR BERTANGGUNG JAWAB
Safety Riding (cara aman berkendara)
PERLENGKAPAN BERKENDARA SARUNG TANGAN
HELM Look film
PAKAIAN
SEPATU
Gunakan yang nyaman dan berwarna cerah
POSISI BERKENDARA TIPE SPORT PUNDA K SIKUT
PANDANGAN
PINGGUL KAKI Posisi salah dalam berkendara Look film
TANGA N LUTUT
PEMANASAN TUBUH Dikarenakan pentingnya menjaga keseimbangan pada waktu mengendarai sepeda motor, maka memastikan tubuh siap adalah penting sebelum mengendarai sepeda motor dilakukan pemanasan menggerakkan tubuh : Meningkatkan Flesibilitas. Meningkatkan Refleks. Langkah pencegahan dari jatuh dan salah pengoperasian.
PENGEREMAN
1. Tutup gas tangan seluruhnya. 2. Gunakan rem depan dan rem belakang bersama-sama, rem depan sedikit lebih kuat. 3. Gunakan rem secara perlahan pada awalnya kemudian secara bertahap tambahkan tenaga pengereman. 4. Tarik handle kopling disaat sepeda motor akan berhenti total. 5. Teruskan menginjak rem belakang dengan kaki kanan. 6. Usahakan turun dengan kaki kiri di jalan.
BERUBAH JALUR JALAN & MELALUI PERSIMPANGAN
1. Nyalakan lampu sein 3 Detik sebelum berubah jalur 2. Nyalakan lampu sein 30 Meter sebelum berbelok Look 3. Pastikan Kondisi Sekitar jangan hanya melihat Spion, Tengokfilm kebelakang untuk memastikan aman 4. Berilah Tanda Gerakan tubuh saat berbelok/ berubah jalur
PEMERIKSAAN LAIN LAIN
1. Bahan Bakar: Cukup untuk menempuh tujuan dan tidak ada kebocoran 2. Oli Mesin : Kondisi terisi, level maks dan tidak ada rembes dan bocor 3. Rantai dan Ban : Perhatikan jarak main bebas rantai ± 2 s/d 3,5 cm dan tekanan ban ± 29 Psi 4. Mesin dan Kopling : Mesin stasioner baik, tidak pincang dan tidak bocor. Kopling harus memiliki jarak freeplay ujung tangkai 1 s/d 2 cm 5. Kemudi, Baterai dan Kaca Spion : Pergerakan stang kemudi tidak berat dan lancar ; Kaca Spion diatur 2/3
FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN FAKTOR MANUSIA
Tidak disiplin Emosional Konsentrasi kurang Kurang trampil Ngantuk/ lelah Mabuk
Look film
FAKTOR KENDARAAN
FAKTOR LINGKUNGAN
Tidak laik jalan Ban Pecah Rem, lampu tdk brfngsi Melebihi muatan Bukan peruntukan
Look film
FAKTOR JALAN
Jalan Sempit Jalan rusak Bergelombang Tikungan, tanjakan/turunan
FAKTOR CUACA
Hujan, licin Kabut
KERUGIAN KECELAKAAN YANG DIALAMI IBARAT GUNUNG ES Kerugian langsung
Kerugian tidak langsung Kerugian langsung Kerugian tidak langsung
: :
Kerugian secara langsung yang nampak sesaat mengalami kecelakaan belum seberapa dibandingkan kerugian tidak langsung
biaya pengobatan, biaya kerusakan - aktifitas rutin terbengkalai (sekolah, kerja, dll) - nafkah keluarga terganggu - tuntutan hukum - meninggal dunia
V. IMPLEMENTASI PELAYANAN PEMBINAAN TERTIB BERLALU LINTAS OLEH SAT LANTAS POLRESTABES SEMARANG
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN SAFETY RIDING KE SEKOLAH-SEKOLAH MAUPUN MASYARAKAT UMUM
SMPN 1 SMG
SMPN 4 SMG
SMKN 2 SMG
SMKN 8 SMG
SMPN 20 SMG
SMP BARUNAWATI
SMUN 11 SMG
SMU YSKI SMG
SMUN 5 SMG
APEL BERSAMA TERTIB BERLALU LINTAS
GEREJA GBI SMG
PANGKALAN OJEK
SOSIALISASI UU NO. 22 TH. 2009 DAN PENDIDIKAN SAFETY RIDING MELALUI INTERNET
WEBSITE SAT LANTAS POLRESTABES SEMARANG (berisi info giat dan dapat digunakan untuk pendaftaran perpanjangan SIM melalui internet):
www.satlantas-semarang.com FACEBOOK (satlantas semarang): ( [email protected]) Grup Facebook: Info Satlantas Polrestabes Semarang
SeKian &
Terima Kasih 36