3 - Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4201 Hukum Tata Negara [PDF]

Citation preview

SOAL UNIVERSITAS TERBUKA FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK (FHISIP) ILMU HUKUM Hukum Tata Negara HKUM4201



FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK (FHISIP) UNIVERSITAS TERBUKA



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soal UT Ilmu Hukum www.soalut.com



Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4201 Hukum Tata Negara 1. Hukum Tata Negara mengatur negara dalam keadaan tidak bergerak. Sedangkan Hukum Tata Usaha Negara dalam keadaan bergerak atau disebut.... A. staats in beweging B. staats in rust C. staats recht D. administrative Jawab: Jawaban A.benar, karena staats in beweging (bahasa Belanda) artinya negara dalam keadaan bergerak 2. Perbedaan antara Hukum Tata negara dengan HukumTata Usaha Negara antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut.... A. HTN mengatur negara negara dalam keadaan kondisi statis B. HTUN mendistrubusikan kekuasaan negara C. HTN mengatur dan memnjalankan organisasi negara D. HTUN mengatur tata pembagian kekuasaan Jawab: Jawaban A. Benar Hukum Tata Negara mengatur negara dalam keadaan kondisi statis A. Benar HTN mengatur negara negara dalam keadaan kondisi statis 3. A. sistem politik di Indonesia B. organisasi dan sistem pemerintahan C. HTN positif di Indonesia D. Lembaga-lembaga negara Jawab: Jawaban C. Benar, karena Hukum Tata Negara mencakup hukum yang berlaku di suatu negara pada saat itu 4. A. hukum publik B. hukum privat C. hukum administrasi negara D. hukum positif Jawab: Jawaban hukum positif mengatur pokok persolan yang dibahas dalam Hukum Tata Negara jawaban 5. A. undang-undang ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soal UT Ilmu Hukum www.soalut.com



B. Pancasila C. yurisprodensi D. pembukaan UUD 1945 Jawab: Jawaban B. benar, karena sebagai sumber hukum formal karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum RI (Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 Jo. Tap MPR III/MPR/2000 Pancasila sebagai sumber hukum RI 6. Hubungan Proklamasi dengan Hukum Tata Negara, antara lain.... A. Proklamasi sumber hukum materiil HTN B. HTN untuk memperkuat Proklamasi C. Proklamasi sumber hukum formal HTN D. HTN sebagai sumber Proklamasi Jawab: C. benar, proklamasi sumber hukum hukum formal bagi hukum tata negara 7. Undang-undang Dasar 1945 memuat jumlah pasal yang relatif sedikit, karena mengatut hal-hal yang pokok, UUD memiliki kekuatan internal kearah memperkuat nilai.... A. positif B. normatif C. fleksibelitas D. positif Jawab: benar, nilai fleksibilitas, sifat hukum yang dimiliki oleh UUD, dimana UUD 1945 memuat halhal yang sifat pokok-pokok saja tetapi mudah mengingikuti perkembagan zaman atau tidak lekas usang 8. Teori negara hukum menunjukkan bahwa negara berada di atas hukum.... A. hukum di bawah kekuasaan negara B. hukum sumber dari kebiasaan C. negara di bawah kekuasaan hukum D. hukum merujuk cita-cita manusia Jawab: Jawaban C. benar, hukum memiliki kekuasaan tertinggi berdasar teori negara hukum 9. Teori negarahukum menunjukkan bahwa.... A. negara berada di atas hukum B. negara merupakan cita-cita manusia C. hukum sumber dari kekuasaan D. hukum di bawah kekuasaan negara Jawab: Jawaban C. Benar, karena hukum bersumber pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa 10. Konsepsi trias politika pada sistem hukum tata negara kita ternyata.... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soal UT Ilmu Hukum www.soalut.com



A. dinyatakan sebagai semangat pikiran liberalisme B. dipertentangkan dengan negara kekuasaan C. tidak secara utuh dianut dalam UUD 1945 D. tidak digunakan karena dasar filsafatnya berbeda Jawab: Jawaban C. benar trias politika tidak dianut secara utuh dalam UUD 1945, artinya tidak pemisaahan kekuasaan tetapi menurut merupakan pembagian kekuasaan 11. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR/Parlemen dilihat dari aspek demokrasinya mempunyai arti bahwa.... A. DPR pada dasarnya juga merupakan lembaga pengawas B. DPR tidak lepas dari pengawasan rakyat C. DPR sebagai wakil rakyat ikut menjalankan kebijakan pemerintahan D. Kebijakan pemerintah tidak lepas dari pengawasan rakyat Jawab: Jawaban A, karena DPR pada dasarnya juga merupakan lembaga pengawas dari sisi fungsi 12. Untuk menjadi anggota House of Commons, prosesnya dilakukan dengan..... A. diputuskan dalam sidang B. diusulkan oleh Haouse of Lords C. dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan D. ditunjuk oleh raja Jawab: Jawaban C. benar, karena dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan 13. Lembaga yang berwenang untuk menetapkan UUD baru yang bersifat tetap guna menggantikan UUD Sementara 1950 adalah.... A. komite nasional B. MPRS C. Konstituante D. Presiden bersama DPR Jawab: Jawaban C.benar karena lembaga yang berwenang untuk menetapkan UUD baru yang bersifat tetap guna menggantikan UUDS 1950 pada waktu itu 14. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah, anggotaanggota DPR dikelompokkan ke dalam.... A. Komisi-komisi B. Badan pekerja C. Fraksi-fraksi D. Panitia Jawab: C. benar, karena fraksi-fraksi perwakilan dari beberapa parpol yang duduk DPR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soal UT Ilmu Hukum www.soalut.com



15. Pada tahun 1997 diselenggarakan pemilihan umum keenam masa Orde Baru, yang dasar hukumnya sama dengan pemilihan umum sebelumnya.akan tetapi, dasar hukum penyusunan keanggoataan DPR menggunakan dasar hukum yang berbeda sebelumnya. Undang-Undang baru dimaksud adalah.... A. UU No. 1 Tahun 1980 B. UU No. 2 Tahun 1980 C. UU No. 5 Tahun 1995 D. UU No. 5 Tahun 1975 Jawab: Jawaban A, karena 15.UU No. 15 tahun 1969 tentang pelaksanaan pemilihan umum tahun 1971 16. Jika perkembangan kebutuhan menghendaki penambahan atau pengurangan jumlah anggota DPR maka yang lebih dahulu harus mengubah.... A. Undang-undangnya B. Tata Tertib DPR C. Ketetapan MPR nya D. Pasal-pasal tentang DPR dalam UUD Jawab: Jawaban B, karena tata tertib DPR mengatur tentang mekanisme kerja DPR 17. Berikut ini adalah kenggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD),.... A. anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah DPR B. seluruh anggota DPD adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) C. tiap provinsi di Indonesia memiliki empatanggota DPD D. anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu Jawab: Jawaban D, benar anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum 18. Salah satu tugas Dewan Perwakilan Daerah yang mempunyai tugas..... A. memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN B. mengajukan RUU kepada DPR terkait hubungan luar negeri C. melakukan pengawasan atas kinerja DPR D. membahas dan mempertimbangkan Rancangan Peraturan Daerah Jawab: Jawaban A, karena RUU APBN berasal dari pemerintah sementara DPR memberikan pertimbangan, masukan atau menyetujui dan menolaknya 19. Berdasar Konstitusi Republik Indonesia Serikat, badanpemegang kedaulatan negara adalah.... A. Pemerintah B. Presiden bersama-sama menteri-menteri C. Menteri-menteri yang dipimpin Perdana Menteri D. Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soal UT Ilmu Hukum www.soalut.com



Jawab: Jawaban D. benar, pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat 20. Negara RepublikIndonesia berdasar Undang-Undang Dasar 1945 menurut sistem pemerintahan presidensial, karena.... A. Presiden mempunyai kekuasaan nominal B. Presiden mempunyai keuasaan riil C. Presiden mempunyai kekuasaan nominal dan riil D. Presiden berkedudukan sebagai lambang Jawab: Jawaban C. benar, karena pada saat berlakunya negara republik Indonesia berdasar UUD1945 menurut sistem pemerintahan presidensial Presiden mempunyai kekuasaan baik nominal maupun riil 21. Menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikatapabila Presiden berhalangan tetap langkah yang dilakukan, maka diisi A. Wakil Presiden dan Menteri-menterinya B. Perdana Menteri C. Pemilihan Presiden baru D. Perdana Menterinya menjalankan pemerintahan Jawab: Jawaban C. benar, karena menurut UUKRIS apabila presiden berhalangan tetap maupun tidak tetap dapat diadakan pemilihan presiden baru 22. Menteri-menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 bertanggungjawab kepada Presiden, sedang menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang Dasar Sementara, menteri-menteri bertanggungjawab kepada.... A. Perdana menteri B. pemerintah C. Dewan Perwakilan Rakyat D. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Jawab: Jawaban A, karena perdana menteri sebagai penyelenggaraan pemerintahan padasistem kabinet parlementer 23. Sistem partai tunggal akan mendorong lahirnya pemerintahan yang.... A. otoriter B. stabil C. demokratis D. kuat Jawab: Jawaban A. benar, sistem partai tunggal akan mendorong lahirnya pemerintahan yang otoriter pemerintahan yang sewenang-wenang ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soal UT Ilmu Hukum www.soalut.com



24. Pemilihan umum dalam sistem demokrasi adalah sebagai.... A. tujuan B. alat C. hasil utama D. dasar Jawaban B, karena pada pemerinratahan menganut asas demokrasi pemilihan umum adalah sebagai sarana atau alat bukan tujuan 25. Pemilihan umum merupakan langkah pertama dari wujud keikutsertaan rakyat dalam .... A. proses pengambilan keputusan di suatu negara demokratis B. proses dalam pemilihan anggota partai C. mekanisme penentuan jabatan di lembaga negara D. proses penentuan anggota KPU Jawab: Jawaban A. benar, karena pemilihan umum sebagai wujud proses pengambilan keputusan di suatu negara demokratis 26. Pada pemilihan sistem perwakilan proposional dengan cara pada dasarnya pemilih memilih A. partai politik B. orang-orang partai C. orang yang paling berpengaruh di daerah pemilihan D. orang yang dipercaya mewakili menjadi pemilihan langsung Jawab: Jawaban D, karena yang menentukan orang yang mewakili adalah partai 27. Perwakilan distrik cenderung ke arah sistem.... A. penyederhanaan partai B. partai tunggal C. semakin banyaknya partai D. mayoritas tunggal Jawab: Jawaban A. benar, karena penyederhanaan partai merupakan kecenderungan dalam perwakilan distrik 28. Perhitungan suara hasil pemilihan umum untuk menentukan anggota DPR dilakukan oleh.... A. Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) B. provinsi C. Komisi pemilihan umum D. KPU kabupaten/Kota Jawab: Jawaban D.benar, panitia perhitungan suara hasil pemilihan umum untuk menentukan anggota DPR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soal UT Ilmu Hukum www.soalut.com



29. Pada masa UUD 1945 kurun waktu I, dalam pelaksanaan demokrasi terjadi perubahan dari demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi dengan sistem palementer, berdasar pada.... A. Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945 B. Maklumat Pemerintah 14 Oktober 1945 C. Maklumat Pemerintah 3 Oktober 1945 D. Maklumat Pemerintah 16 Oktober 1945 Jawab: Jawaban A. benar maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945 karena terjadi perubahan dari demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi dengan sistem parlementer 30. Kurang berfungsinya lembaga legislatif di masa orde barusangat sangat dipengaruhi oleh faktor ekternal dan faktor ektetnal, faktor eksternal yang dimaksud adalah .... A. mekanisme tata tertib DPR B. sistem politik yang berlaku C. Undang-Undang Dasar 1945 D. Undang-Undang Jawab: Jawaban B, karen sistem politik yang berlaku pada era orde Baru merupakan merupakan faktor eksternal yang menyebakan kurang berfungsinya DPR 31. Konsep Rule of Law dan negara hukum mempunyai tujuan yang sama.... A. bahwa UUD dalam suatu negara merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi B. bahwa dalam negara yang berdaulat adalah hukum C. bahwa hukum merupakan peraturan yang mengikat D. bahwa UUD harus memuat hak asasi manusia Jawab: Jawaban B. benar, bahwa dalam negara yang berdaulat adalah negara hukum 32. Memberikan suara dalam pemilihan umum merupakan implementasi dari hak asasi manusia di bidang .... A. sosial B. politik C. kebudayaan D. hukum Jawab: Jawaban B. benar, bidang politik terdapat dalam pasal 28 UUD yang mengatur tentang kebebasan mengeluarkan suara atau pendapat 33. Implementasi hak asasi manusia sesuai dengan UUD 1945 adalah.... A. mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan perseorangan B. mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soal UT Ilmu Hukum www.soalut.com



C. mengutamakan kepentingan umum D. mengutamakan kepentingan perorangan Jawab: Jawaban A. benar, karena kepentingan umum di atas kepentingan perseorangan 34. Menurut Pasal UUD 1945 dinyatakan sebelum Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan .... A. MPR atau DPR B. DPR dan DPD C. DPD dan MPR D. Mahkamah Agung dan aksa Agung Jawab: Jawaban A. benar, karena menurut pasal 9 UUD 1945 dinyatakan sebelum Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapkan MPR 35. Hubungan kerja sama antara DPR dengan Presiden terjadi dalam.... A. memberikan grasi B. melaksanakan APBN C. membuat Undang-Undang D. menetapkan peraturan pemrintah Jawab: Jawaban C. benar, karena menurut pasal 5 ayat 1 Presiden berhak mengajukan rancangan undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat 36. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan Dewan Perwakilan Daearah merupakan lembaga perwakilan penyalur .... A. keanekaragaman aspirasi daerah B. aspirasi politik C. aspirasi ormas D. aspirasi utusan golongan Jawab: Jawaban A benar, keanekaragaman aspirasi daerah merupakan lembaga perwakilan daerah 37. Hasil pemeriksa Keuangan tentang tanggung jawab penggunaan keuangan negara, diserahkan kepada.... A. MPR B. DPD C. DPR D. Menteri Keuangan Jawab: Jawaban A benar, karena MPR bertugas menetapkan UUD yang berlaku menurut UUD 1945



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soal UT Ilmu Hukum www.soalut.com



38. Otonomi daerah adalah, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Otonomi daerah tersebut adalah sebagai realisasi dari asas.... A. desentarlisasi B. dekonsenstrasi C. konsentrasi D. tugas pembantuan Jawaban A. , karena desentralisasi adalah asas yang mengatur penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan yang lebih tinggi tingkatan kepada daerah yang lebih rendah tingkatannya 39. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Negara kesatuan RI, merupakan implementasi dari asas.... A. dekonsenstrasi B. konsentrasi C. desentarlisasi D. tugas pembantuan Jawab: Jawaban C. benar, desentralisasi penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam negara kesatuan RI 40. Landasan hukum terbentuknya pemerintahan daerah setelah perubahan adalah.... A. UU No. 22 tahun 1999 B. UU No. 5 tahun 1974 C. Pasal 18 UUD 1945 D. UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) Jawab: Jawaban C. benar, Pasal 18 UUD 1945 adalah pasal yang mengatur tentang pemerintahan daerah 41. Berikut adalah merupakan hak-hak DPR, kecuali.... A. membentuk peraturan daerah B. menyatakan pendapat C. angket D. interpelasi Jawab: Jawaban A. benar, membentuk peraturan daerah tidak termasuk hak DPR 42. Krisis bernegara yang terjadi menurut Hukum Tata Negara adalah merupakan.... A. konstitusi B. demokrasi C. krisis politik ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soal UT Ilmu Hukum www.soalut.com



D. idiologi Jawab: Jawaban B. benar, dalam berdemokrasi 43. Perubahan konstitusi menurut Hukum Tata Negara bertujuan untuk memperkuat.... A. pelaksanaan B. penafsiran C. daya fleksibilitas D. idiologi Jawab: Jawaban C benar, perubahan konstitusi menurut Hukum Tata Negara bertujuan untuk memperkuat daya fleksibilitas 44. Pancasila sebagai rechsidee Strateginya diawali pada.... A. tidak pada saat hukum itu berperan B. saat mengonstruksikan hukum C. kekuatan sistem politik D. memfungsionalkan lembaga politik Jawab: Jawaban B. benar, Pancasila sebagai rechtsidee strateginya diawali pada saat mengonstruksikan hukum 45. Kedaulatan hukum memberikan sumbangan pemikiran konseptual bagi.... A. konsepsi negara hukum B. negara demokrasi C. teori kedaulatan hukum D. pengembangan konsepsi negara hukum Jawab: Jawaban A.kedaulatan hukum memberikan sumbangan pemikiran konseptual bagi konsepsi negara hukum 46. Amenden dalam UU 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 yang dilakukan oleh MPR hingga saat ini dianut berdasarkan teori amendemen yang dianut di negara Anglo Saxon dengan menggunakan paradigma berikut, kecuali .... A. perubahan dilakukan pada batang tubuh tidak pada pembukaan B. pada pasal tertentu yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan bernegara C. pasal-pasal yang diamendemenkan masih merupakan bagian dari UUD aslinya D. amendemen dilakukan secara bersamaan atau serentak Jawab: Jawaban D. benar, amendemen dilakukan secara bersamaan atau serentak 47. Muatan materi Tata Negara dalam kurikulum tahun 2006 termasuk dalam bahasan materi mata pelajaran .... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soal UT Ilmu Hukum www.soalut.com



A. pendidikan kewarganegaraan B. pendidikan sosiologi C. pendidikan antropologi D. pendidikan politik Jawab: Jawaban A benar, dalam materi hukum tata negara termasuk materi matapelajaran pendidikan kewarganegaraan 48. Ruang Lingkup Isi Muatan Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi hukum meliputi materi sebagai berikut, kecuali...... A. lembaga politik B. konstitusi C. sistem hukum D. rule of law (negara hukum) Jawab: Jawaban A. benar, lembaga politik tidak termasuk dalam ruang lingkup materi pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi hukum 49. Jika kompetensi dasardalam proses pembelajaran mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara, maka indikator dapat dirumuskan sebagai berikut, kecuali.... A. mendeskripsikan pengertian bangsa B. menguraikan unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa C. menjelaskan asal mula terjadinya negara D. menyebutkan tujuan negara Jawab: Jawaban D.benar, tujuan negara tidak termasuk dalam proses pembelajaran mendeskripsikan hakikat 50. Penilaian efektif dilakukan ketika proses pembelajaran secara kelompok untuk mengobservasi perilaku siswa, hal tersebut termasuk.... A. skala sikap B. rating scale C. pengamatan perilaku D. penilaian Jawab: Jawaban C, pengamatan perilaku merupakan penilaian melalui observasi



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soal UT Ilmu Hukum www.soalut.com