BAB 6 Perencanaan Publik [PDF]

Citation preview

BAB 6 PERENCANAAN PUBLIK



Sekilas Tentang Bab Ini Bab ini akan fokus pada teori perencanaan; sistem perencanaan; siklus perencanaan publik yang terdiri dari evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan, organisasi pendukung perencanaan, penetapan asumsi perencanaan, kriteria hasil evaluasi perencanaan (SPM) penyusunan indikator program, penyusunan kertas kerja perencanaan strategi dan program, partisipasi masyarakat dalam perencanaan (musrenbang), penentuan usulan perencanaan strategik, penentuan draft skala prioritas dan plafon anggaran, penentuan usulan rencana program kerja, penyelesaian draft dokumen perencanaan, pembahsan draft dokumen perencanaan, serta penetapan dokumen perencanaan; teknik perencanaan; dan contoh-contoh praktek perencanaan publik (pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, yayasan, dan partai politik).



KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu memahami konsep dan implementasi perencanaan publik.



KOMPETENSI INTI Agar mahasiswa dapat memahami: 1. Teori perencanaan 2. Sistem perencanaan 3. Siklus perencanaan publik 4. Teknik perencanaan publik



TEORI PERENCANAAN PUBLIK Perencanaan secara konvensional didefenisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan (planning) adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menetukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan organisasi (Robbins dan Coulter, 2002). Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depn berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun dalam kenyataannya, sering kali sulit menentukan alat atau cara mencapai tujuan tersebut. Kondisi disebabkan oleh karakter perumusan tujuan sebuah organisasi publik yang sering kali bersifat abstrak dan sangat ideal. Oleh karena itu perencanaan juga menjadi ilmu tersendiri dalam khasanah ilmu pengetahuan. Perencanaan dibedakan menjadi dua, yaitu perencanaan sektoral dan perencanaan nasional/regional.



Berdasarkan



dimensi



pendekatan



dan



koordinasi,



perencanaan



pembangunan terdiri dari (a) perencanaan makro; (b) perencanaan sektoral; (c) perencanaan ragional, dan (d) perencanaan mikro. Perencanaan pembanguna makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan sektor, yaitu kumpulan dari kegiatan atau program yang mempunyai persamaan karakteristik serta tujuan. Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Perencanaan mikro adalah perencanaan skala terinci dalam perencanaan tahunan, yaitu penjabaran rencana makro, sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek dan kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan serta penganggarannya.



Fungsi Perencanaan Fungsi perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan diikuti dengan pembuatan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut.



Secara singkat, berdarkan rangkuman dari berbagai pustaka (seperti Bryson, 1988; Bryson dan Einsweiler, 1988; Gordon, 1993; djunaedi, 1955), perencanaan strategi untuk sektor publik dapat dilustrasikan sebagai berikut.



RENCANA STRATEGIK Memuat Visi, Misi, Isu-isu strtegis, dan strategi



RENCANA OPERASIONAL Memuat Program dan Proyek/Rencana Tindakan



TINDAKAN/AKSI



Konsekuensi semakin besarnya peran pemerintah dalam perencanaan dan pelaksaan pembangunan. (Bagdja Muljarijadi, 2000), yaitu: a) Dibutuhkan data dasar yang lebih lengkap lagi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah agar setiap tahapan pembangunan dapat dilandasi oleh data yang lebih actual. b) Dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi dalam proses perncanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. c) Dibutuhkan partisipasi masyarakat dan swasta yang semakin besar dalam proses pembangunan. d) Dibutuhkan kreativitas untuk mencari sumber pendapatan daerah yang baru. Hal itu untuk mengimbangi pertumbuhan pembangunan daerah yang semakin pesat.



SISTEM PERENCANAAN PUBLIK Pada setiap hierarki atau jenjang, rencana mempunyai fungsi ganda sebagai sasaran yang harus dicapai oleh jenjang di bawahnya dan merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh jenjang di atasnya.



Ada dua jenis rencana, yaitu: (1) Rencana strategic yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi, yaitu pelaksanaan misi organisasi, dan (2) rencana operasional yang merupakan rincian tentang bagaiamana rencana strategic dilaksanakan. Sistem perencanaan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: 1) Politik; 2) Teknokratik; 3) Partisipatif; 4) Atas-bawah (top-down); 5) Bawah-atas (bottom-up).



Perencanaan menurut pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja. Perencanaan menurut pendekatan partisipatif dilaksankan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka ditujukan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang yang ada di dalam organisasi. Rencana yang berasal dari proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, maupun Desa. Perncanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: 1) Penyusunan rencana; 2) Penetapan rencana; 3) Pengendalian pelaksana rencana; 4) Evaluasi pelasanaan rencana. Pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian. Hal ini dilakukan oleh pimpinan unit organisasi selama pelaksanaan rencana tersebut. Selanjutnya, pimpinan unit perencanaan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan unit kerja organisasi sesuai tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.



Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact).



SIKLUS PERENCANAAN PUBLIK Dalam mencapai perencanaan yang efektif ada banyak hal yang sering menjadi halangan seperti: o Kegagalan manajemen dalam memahami sistem yang diterapkan di sekitar area organisasi. o Kurangnya dukungan manajemen terhadap sistem perencanaan, pimpinan kurang mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan. o Kegagalan memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen. 1.



Evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan 2. organisasi pendukung perencanaan



13. penetapan dokumn perencanaan



3. penetapan asumsi perncanaan



12. pembahasan draft dokumen perencanaa



4. kriteria evaluasi hasil perencanaan (SPM)



11. penylesaian draft dokumen perencanaan



5. penyusunan indikator program



10. penentuan usulan rencana program kerja



6. penyusunan kertas kerja perencanaan strategi dan program



9. penentuan draft skala prioritas dan plafon anggaran 8. penentuan usulan perencanaan strategik



Silkus Perencanaan Publik



7. partisipasi masyarakat dalam perencanaan (musrenbang)



TEKNIK PERENCANAAN PUBLIK Ada 5 ragam tingkat perencanaan, yaitu: 1) Perencanaan Komprehensif (Comprehensif Plans) Perencanaan komprehensif dalam lingkup geografis biasanya berupa wilayah organisasi secara keseluruhan, skala waktunya biasanya jangka panjang, dan unsurnya tertuju pada demografi, pembangunan ekonomi, transportasi, penggunaan lahan, fasilitas masyarakat, kegunaan publik, karakteristik/keterbatasan lingkupan, dan peluang rekreasi. 2) Perencanaan Sistem (System Plans) Perencanaan sistem mengukur kebijakan dan program untuk jaringan kerja khusus dari fasilitas masyarakat, seperti sistem pembuangan limbah. 3) Perencanaan di Tingkat Daerah (District Plans) – Area Perencanaan Perencanaan daerah biasanya sesuai dengan subjek dalam perencanaan komprehensif. Dalam bentuk yang lebih detail dan lingkup geografis yang terbatas, perencanaan berfokus pada salah satu bagian dari daerah bersangkutan. 4) Perencanaan Subsistem (Subsystem Plans) Perencanaan subsistem adalah perencanaan yang secara teknis lebih detail untuk subsistem dari fasilitas komunitas secara luas. 5) Perencanaan Tempat (Site Plans) Perencanaan tempat adalah perencanaan untuk menentukan tempat atau komponen khusus dari fasilitas komunitas secara luas, seperti perawatan tumbuhan atau perpustakaan.



Survey Ada tiga jenis survey yang biasanya digunakan: i.



Survei melalui Pos (Mailed Surveys): survei ini murah, tidak memerlukan pelatihan atau perekrutan pewawancara mengizinkan subjek merespons dengan sesuka hatinya, dan menyediakan subjek waktu untuk menjawab secara rinci setiap pertanyaan yang mungkin memerlukan ketelitian (misalnya, berapa pembayaran hipotk per bulan untuk pajak property?).



ii.



Survei melalui Telepon (Telephone Survei): survey melalui telepon dapat dilakukan dengan cepat, lebih murah ketimbang survei kepada perorangan, dan menghindari bias yang disebabkan oleh penerimaan responden.



iii.



Survei per Orang (In-Person Surveys): survei ini akan berjalan baik dengan kuesioner yang panjang/banyak, mampu mendapatkan populasi yag sangat sulit dijangkau, dan merekam respons responden secara visual.



Visionering Visionering adalah teknik partisipasi publik yang digunkan untuk membangun cita-cita dan tujuan organisasi yang sering didasari pada tema dalam literature visionering. Tema ini kemudian disusun ke dalam “pernyataan visi” yang lebih berfokus pada image masyarakat di masa yang akan dating. Visionering dugunakan pada awal proses perencanaan. Sampel pada masyarakat dipilih dengan diatur secara informal. Akan ditunjuk seorang pemimpin kelompok untuk mengarahkan diskusi. Perkiraan dan ilustrasi sering digunakan untuk menunjukkan konsekuensi dari pilihan kelompok.



Brainstorming Teknik brainstorming klasik dapat digunakan untuk memformulasikan maksud dan tujuan,



mengidentifikasi



isu,



mengembangkan



strategi,



memilih



alternative,



dan



menyelesaikan konflik. Teknik ini secara garis besar berjalan sebagai berikut: a. Pertanyaan dibuat dan diajukan kepada kelompok. b. Masing-masing anggota kelompok menuliskan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. c. Masing-masing anggota kelompok membaca jawabannya. Pengulangan jawaban diperbolehkan namun diskusi tidak diperkenankan dalam hal ini. d. Masing-masing anggota kelompok mendiskusikan jawaban kelompok secara bergiliran. e. Jawaban kelompok dihasilkan.



Teknik brainstorming secara klasik menempatkan masing-masing anggota kelompok pada tingkatan yang sama/sederajat. Hal ini mencegah adanya dominasi pada salah satu peserta dalam menentukan hasil.



ESAI 1. Uraikan pengertian perencanaan secara konvensional! 2. Apakah inti dari perencanaan publik? Uraikan! 3. Bagaimana fungsi dari perencanaan? 4. Sebutkan jenis-jenis perencanaan! Jelaskan! 5. Jelaskan perencanaan dengan pendekatan teknokratik! 6. Sebutkan tahapan dalam perencanaan pembangunan! 7. Sebutkan da jelaskan halangan apa sajakah yang sering kali dialami dalam mencapai perencanaan yang efektif! 8. Sebutkan secara urut kegiatan dalam siklus perencanaan publik! 9. Sebutkan dan jelaskan tentang jenis tingkatan perencanaan! 10. Apa yang dimaksud dengan teknik perencanaan dengan brainstorming!



SOAL-SOAL 1. Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari, kecuali . . . a. Perencanaan makro b. Perencanaan sektoral c. Perencanaan regional d. Perencanaan mikro e. Perencanaan jangka pendek 2. Perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran dari rencana makro, sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek dan kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan serta penganggarannya adalah pengertian dari . . . a. Perencanaan makro b. Perencanaan sektoral c. Perencanaan regional d. Perencanaan mikro e. Perencanaan jangka pendek 3. Proses pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi, kebijakan yang harus diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut disebut dengan . . . a. Rencana operasional b. Rencana strategis



c. Rencana daerah d. Rencana tahunan e. Rencana pilihan 4. Dari berikut ini yang tidak termasuk sebagai pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: a. Politik b. Teknokratik c. Ekonomi d. Rencana tahunan e. Rencana pilihan 5. Apabila kita sudah menetapkan asumsi-asumsi perencanaan untuk tahun berjalan, maka tahap selanjutnya adalah . . . a. Membuat kriteria evaluasi hasil perencanaan (SPM) b. Pembicaraan atau permusyawarahan perencanaan bertahap oleh pihak-pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab alam organisasi sektor publik c. Menyusun draft dokumen perencanaan d. Pembahasan dan kesepakatan bersama draft dokumen perencanaan e. Semua jawaban salah 6. Terdapat 3 jenis survei yang biasanya digunakan . . . a. Survei Melalui Pos b. Survei melalui Telepon c. Survei per orang d. Jawaban a, b, dan c benar e. Jawaban a, b, dan c salah 7. Teknik partisipasi publik yang biasanya digunakan untuk membangun cita-cita dan tujuan sering disebut . . . a. Survei b. Visionering c. Focus group d. Brainstorming e. Planning charette 8. Pada setiap struktur hierarki atau tingkatan organisasi, rencana mempunyai dua fungsi, yakni: 1. Menentukan sasaran yang harus dicapai pada tingkat yang lebih rendah



2. Menentukan tujuan 3. Sebagai alat mencapai sasaran pada tingkat lebih tinggi berikutnya Jawaban yang tepat adalah . . . a. Jawaban 1, 2, dan 3 benar b. Jawaban 1, 2, dan 3 salah c. Jawaban 1 dan 3 benar d. Jawab 2 dan 3 benar e. Semua jawaban salah 9. Kegiatan pertama menurut siklus perencanaan dalam organisasi sektor publik adalah . . . a. Evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu b. Penetapan asumsi perencanaan c. Pembuatan kertas kerja perencanaan tahun ini dan dokumen evaluasi hasil perencanaan d. Evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan publik e. Musyawarah perencanaan bertahap 10. Peran pemerintah daerah yang semakin besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah juga akan menimbulkan beberapa konsekuensi yang harus diterima seperti berikut ini, kecuali . . . a. Dibutuhkan data dasar yang lebih lenkap lagi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah agar setiap tahapan pembangunan dapat dilandasi oleh data yang lebih actual b. Dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih abik lagi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan c. Dibutuhkan partisipasi masyarakat dan pihak swasta yang semakin besar dalam proses pembangunan d. Dibutuhkan kreativitas untuk mencari sumber pendapatan daerah yang baru. Hal itu untuk mengimbangi pertumbuhan pembangunan daerah yang semakin pesat e. Dibutuhkan midal yang besar